laporan kinerja kecamatan tepus tahun 2017e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/136_kecamatan...

Laporan Kinerja Kecamatan Tepus Tahun 2017

i


ii

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-

Nya, Laporan Kinerja Kecamatan Tepus Tahun 2017 dapat diselesaikan untuk memenuhi

ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang

didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi

pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang

banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang

semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk

menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam

pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja

yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang

digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan

melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan

merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat

jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana

kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Kecamatan Tepus merupakan wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan

yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan PD yang

tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Tepus Tahun 2016 - 2021.


iii

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam

perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi

yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak dan

berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah.

Wonosari, Februari 2018


iv

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Tepus Tahun 2017 merupakan bentuk

pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana

kinerja (performance plan) Tahun 2017 yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra

PD Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Peaturan Bupati Gunungkidul

Nomor 34 Tahun 2016 dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132

Tahun 2017.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk

menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan

keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Tepus yang telah

dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Dari 1 (satu) IKU Perangkat Daerah tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan

bahwa, IKU dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian IKU

Perangkat Daerah merupakan hasil dari upaya-upaya Perangkat Daerah, juga berkat

dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat

pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-

program Kecamatan Tepus pada tahun 2017.

Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada

beberapa hambatan kendala yang apabila tidak segera diantisipasi dapat berpengaruh pada

capaian sasaran yang akan datang.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan

terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk

memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Kecamatan Tepus dapat

dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:


v

1. Memanfaatkan pegawai yang ada secara optimal untuk pelaksanaan tugas-tugas dalam

rangka penilaian pekerjaan;

2. Mengupayakan adanya koordinasi dengan Dinas Instansi dalam rangka mensinergiskan

program-program pembangunan;

3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada serta menganggarkan pembelian sarana

dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan tugas;

4. Mengikutkan pelatihan-pelatihan bagi aparat desa dan Kecamatan untuk meningkatkan

pengetahuan sesuai bidang tugasnya;

5. Mengoptimalkan sistem dan prosedur pelayanan;

6. Mengadakan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam pengelolaan potensi sumber daya

alam yang ada;

7. Mengoptimalkan pendampingan dan monitoring kepada Desa dalam hal penyelenggaraan

Pemerintahan Desa;

8. Meningkatkan ketertiban masyarakat dengan prioritas desa rawan kejahatan/ kriminal.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan

adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui

penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku

kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi

pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi,

dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri

adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.


vi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii

RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………….. iv

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… vi

BAB I : PENDAHULUAN …………………………………………….. 1

A. Latar Belakang ……………………………..………………

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..……………..

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued).................................

1

2

6

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …..........................................…... 7

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 – 2021 .............................

B. Rencana Kinerja 2017 ...................……………………….....

C. Perjanjian Kinerja 2017 ..................………………………..

7

11

13

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………. 14

A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………….....

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017...................

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja..................................

D. Realisasi Anggaran ......................................……………….....

14

16

16

26

BAB IV : PENUTUP ………………………………………………………. 28

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017


1

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,

akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah

menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib

menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap

akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang

dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis

BAB

I

PENDAHULUAN


2

yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan

alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dan Rencana

Kinerja Tahun 2017, maka LKj IP Perangkat Daerah yang disusun merupakan realisasi

hasil kegiatan tahun 2017 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan

pemerintahan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Perangkat Daerah dibentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

A. Tugas pokok Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan

tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat.

B. Fungai Perangkat Daerah

Untuk menyelenggarakan tugasnya Kecamatan mempunyai fungsi sebagai

berikut:

- Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

- Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik dan pemberdayaan masyarakat desa.

- Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidng apenyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.


3

- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah di Kecamatan

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa

- Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan

- Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa

- Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di

bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa; dan

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan, Struktur

Organisasi Kecamatan, yaitu:

a. Camat

b. Sekretariat yang membawahi:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2) Subbagian Umum

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

g. Seksi Pelayanan Umum;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.


4

Gambar 1.1

Struktur Organisasi

Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung

sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 16 orang pada

akhir Tahun 2017. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kecamatan Tepus

sebanyak 9 jabatan, terdiri dari eselon III = 2 jabatan, eselon IV = 7 jabatan.

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 7 orang.

Gambar 1.2

Sumber : Subbagian Umum PD.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

CAMAT

SEKCAM

KASUBAG

PEREN&KEU

KASUBAG

UMUM

KASI

TAPEM

KASI

TRANTIBUM

KASI PMD KASI KESOS KASI PEL

UMUM


5

Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai

berikut:

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2017

1 II/a – II/d 6

2 III/a – III/d 8

3 IV/a – IV/e 2

Jumlah 16

Sumber : Subbagian Umum PD

Gambar 1.2

Sumber : Subbagian Umum PD.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2017


6

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi olehKecamatan

Tepus Pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. Terbatasnya jumlah pegawai, sehingga pelaksanaan tugas-tugas belum dapat

diselesaikan dengan tepat waktu;

b. Koordinasi antar dinas instansi yang ada di Kecamatan Tepus belum bisa berjalan

secara optimal;

c. Anggaran Belanja Kecamatan masih tergantung pada kemampuan APBD

Kabupaten, sehingga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas belum

maksimal karena semua kegiatan tidak lepas dari faktor pendanaan;

d. Masih belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terutama yang berhubungan

dengan administrasi kependudukan, karena masih ketergantungan alat;

e. Kemampuan SDM Aparat Pemerintahhan Desa terbatas, sehingga berakibat kurang

lancarnya dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, pembangunan

dan sosial kemasyarakatan;

f. Pendapatan Asli Desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan dari

pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan;

g. Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, seperti disisi

aparatur, kelembagaan, pelayanan dan pengawasan.


7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi

tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat

Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis

Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis Kecamatan Tepus ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 34 Tahun 2016 dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 132

Tahun 2017. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka

menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan amanat

yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Kecamatan Tepus Tahun 2016-2021, dirumuskan sebagai

berikut:

”Terwujudnya penyelenggaraan pelayanaan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas”.

Selanjutnya Perangkat Daerah menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan

dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja

sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.1

Sasaran strategis dan indikator kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan kecamatan

Persentase desa yang menetapkan KPDesa

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


8


meningkat dan APBDesa tepat waktu

2 Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan Perangkat Daerah

meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat

Daerah

3 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah

meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat

waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

4 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

Perangkat daerah

Persentase kesesuaian Program dalam

Rencana Kerja (Renja) PD terhadap

Program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan

Program dalam Renstra PD terhadap

Program dalam RPJMD

Perangkat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 256/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja

Utama Kecamatan . Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tepus adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama


Utama

Alasan/Penjelasan/

Formulasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase desa yang

menetapkan RKPDesa

dan APBDesa tepat

waktu

∑ desa yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

∑ seluruh desa

x 100%

Yang dimaksud dengan tepat

waktu adalah RKPDesa

ditetapkan dalam batas waktu


9


Utama

Alasan/Penjelasan/

Formulasi

paling lambat bulan

September Tahun -1 dan

APBDesa ditetapkan dalam

batas waktu paling lambat

tanggal 31 Desember Tahun -

1

Tipologi data: Non komulatif

Berdasarkan IKU Kecamatan Tepus tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan

menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Camat Tepus Nomor

42/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kecamatan Tepus,

yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program


Program

Alasan/Penjelasan/ Formulasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan meningkat


menetapkan APBDesa

tepat waktu

∑ desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu

∑ seluruh desa

x 100%



terhadap

penyelenggaraan

pelayanan perangkat

daerah meningkat

Indeks Kepuasan

Masyarakat Perangkat

Daerah

Total dari nilai

persepsi per unsur

Total unsur yang

terisi

x Nilai

penimbang

Dimana bobot nilai rata-rata

tertimbang = Jumlah bobot

dibagi jumlah unsur = 1 dibagi

14 = 0,071

Untuk memudahkan interprestasi

terhadap penilaian IKM antara

25-100, maka hasil penilaian

tersebut dikonversikan dengan

nilai dasar 25 dengan rumus:


10


Program


IKM Unit Pelayanan x 25


3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan perangkat

daerah meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun tepat

waktu:

1. laporan bulanan


3. laporan tahunan

∑ laporan keuangan

disusun tepat waktu

∑ laporan keuangan

disusun

x 100%


4 Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan

perangkat daerah

Persentase kesesuaian

Program dalam Rencana

Kerja (Renja) PD

terhadap Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD)

∑ Program dalam

Rencana Kerja (Renja)

PD yang sama dengan

RKPD

∑ Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD)

x 100%


Program dalam Renstra

PD terhadap Program

dalam RPJMD

∑ Program dalam

Renstra PD yang sama

dengan RPJMD

∑ Program dalam

RPJMD

x 100%


Persentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

∑ realisasi pemenuhan

administrasi

perkantoran

∑ administrasi

perkantoran yang

dibutuhkan

x 100%


Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

∑ realisasi pemenuhan

sarana dan prasarana

∑ sarana dan prasarana

yang direncanakan

x 100%


11


Program



Persentase Aparatur

Sipil Negara taat aturan ∑ ASN PD yang taat

aturan

∑ ASN PD

x 100%


3. Program-program

Untuk mencapai sasaran strategis Perangkat Daerah dengan melaksanakan

program prioritas yaitu Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan,

sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis

adalah:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan kualitas perencanaan

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

B. RENCANA KINERJA 2017

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di

depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang

tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives)

apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang

menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Perangkat

Daerah menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana

Kerja Perangkat Daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014


12

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan

sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2017 menguraikan

target kinerja yang hendak dicapai Perangkat Daerah selama tahun 2017. Target kinerja

merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua

indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target

kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan

organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan target tahun pertama dari Renstra

Perangkat Daerah 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 memuat sasaran

strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target



meningkat


menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

persen 90,00


terhadap penyelenggaraan

pelayanan perangkat daerah

meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat

Perangkat Daerah

indeks 80,00

3 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan perangkat daerah

meningkat

Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu:

1. laporan bulanan


3. laporan tahunan

persen 75,00

4 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

Perangkat daerah



Kerja (Renja) PD terhadap


Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) dan Program dalam

Renstra PD terhadap

persen 100,00


13


Program dalam RPJMD

C. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja

antara Camat Tepus dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja

tahun pertama dari Renstra PD Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya yang

dimiliki oleh Kecamatan Tepus. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencerminkan rencana

kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tepus Tahun 2016-2021. Pada

dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak

dicapai Perangkat Daerah selama Tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang

melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat

sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam

upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Tepus Tahun 2017 disusun setelah

diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 29/DPA/2017 dan diubah

seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor 116/DDPA/2017. Perubahan

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tepus Tahun 2017 sebagai berikut:




meningkat


menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

persen 90,00

No.

Nama Program

Anggaran

Keterangan

. Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan 314.000.000,-


14

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk

mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat

yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun

dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu

pilarnya, yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang

langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang

dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam

regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian

kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Tepus dilakukan dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut

dengan rumus sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

BAB

III AKUNTABILITAS

KINERJA


15

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi

penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode

Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori

ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk

setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di

setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,

dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Realisasi

Capaian indikator kinerja = X 100%

Rencana

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana

(2x Rencana) – Realisasi

Capaian indikator = X 100%

Rencana Rencana

Rencana

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian sasaran = X 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran


16

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya

akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Tepus tahun 2017. Pencapaian IKU

tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tepus Tahun 2017

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%) Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

1 Kualitas

penyelenggar

aan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase

desa yang

menetapkan

RKPDesa

dan

APBDesa

tepat waktu

70,00 90,00 90,00 100,00 100,00 90,00

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan

capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1

“Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan

meningkat”

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa. Untuk menjalankan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi salah

satunya adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa. Dalam

menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dapat


17

dilihat dari peran kecamatan dalam membina dan mengawasi desa dalam menetapkan

RKPDesa dan APBDesa, sehingga indikator persentase desa yang menetapkan RKPDesa

dan APBDesa tepat waktu digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang

dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja

No. Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase desa

yang menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

70,00 90,00 90,00 100,00 Sangat

berhasil

100,00 90,00

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100,00

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata

100,00% yang masuk kategori sangat berhasil. Indikator persentase desa yang menetapkan

RKPDesa dan APBDesa tepat waktu tersebut menunjukan keberhasilan karena sesuai

dengan target yang telah ditentukan yaitu dari target 90,00% realisasinya 90,00%, angka

ini lebih tinggi dibandingkan dengan persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu tahun 2016 sebesar 70,00%.

Pemerintah Kecamatan Tepus selalu berupaya agar dalam menyusun RKPDesa dan

APBDesa dapat tetap waktu sesuai dengan yang direncanakan melalui pembinaan seperti

terlihat dalam gambar berikut ini:


18

Gambar 3.1

Musyawarah Desa dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu Program

Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, yang menunjukkan keadaan sebagai

berikut:

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

No. Indikator

Kinerja Program

Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase desa

yang menetapkan

APBDesa tepat

waktu

70,00 90,00 90,00 100,00 Sangat

berhasil

100,00 90,00


Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar

rata-rata 100,00% yang masuk ketegori sangat berhasil.

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp 314.300.000,00 dalam

realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp 304.402.000,00 (96,85%) sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 9.898.000,00 (3,14%), yang dirinci sebagai berikut:

Gambar 3... Musyawarah Desa dalam menyusun

RKP Desa dan RAPBDesa


19

No. Nama Program Anggaran

(Rp.)

Realisasi (Rp.) Capaian

(%)

Selisih (Rp.) Efisiensi

(%)

1. Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

314.300.000,00 304.402.000,00 96,85 9.898.000,00 3,14

Jumlah 314.300.000,00 304.402.000,00 96,85 9.898.000,00 3,14

Permasalahan:

1. Kurangnya koordinasi antara perangkat Desa dengan lembaga desa yang ada

2. Kurangnya tanggungjawab Tim Penyusun RKPDesa dan APBDesa tingkat Desa

3. Terbatasnya SDM Perangkat Desa di bidang TI

Solusi:

1. Diadakan pembinaan secara terpadu dari Lintas Sektoral tingkat Kecamatan

2. Pendampingan secara berkala dari Tim Tingkat Kecamatan baik Tim Kecamatan

langsung ke Desa maupun Desa yang hadir di Kecamatan

3. Mengadakan Pelatihan di bidang TI untuk meningkatkan kinerjanya dan mengikutkan

aparat Desa dalam pelatihan-pelatihan baik tingkat Kabupaten maupun tingkat

Kecamatan

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas, di

setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau pendukung

untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah yaitu:

Sasaran 2

“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan Perangkat Daerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.


20

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2017 mengalami

peningkatan sebesar 0,06 dibanding tahun 2016 yaitu dari 79,88 meningkat menjadi 79,94.

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2017 ditargetkan sebesar 80,00 terealisasi sebesar 79,94

sehingga realisasi kinerjanya mencapai 99,92% masuk kategori sangat berhasil. Untuk

mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.

Indikator

Kinerja

Program

Realisasi

Tahun 2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks

Kepuasan

Masyarakat

Perangkat

Daerah

79,88 80,00 79,94 99,92 Sangat

berhasil

80,20 99,67


Bila melihat data di atas pada tahun anggaran 2016 realisasi dari Indikator ini sebesar

79,88 poin, sedangkan di tahun 2017 mentargetkan 80 poin dan terealisasi sebesar 79,94

poin dari kegiatan yang dilakukan capaian kinerjanya sebesar 99,92 % ini termasuk

katagori sangat berhasil.

Kondisi pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang meningkat menunjukkan hasil

dari program/ kegiatan yang telah dilakukan menggambarkan bahwa pelayanan yang baik

akan berdampak positif pada tingkat Kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dicapai melalui program :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dalam melaksanakan program tersebut

dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,- sesuai

dengan anggaran yang direncanakan.

Permasalahan :

1. Kurangnya penyebarluasan informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dan

jenis-jenis pelayanan kepada masyarakat


21

2. Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama yang berhubungan

dengan administrasi kependudukan, karena masih ketergantungan dengan alat/

jaringan internet sering mengalami gangguan.

Solusi :

1. Memberikan sosialisasi kepada perangkat desa dan warga masyarakat tentang

persyaratan yang harus dipenuhi dan jenis-jenis pelayanan.

2. Mengkomunikasikan dengan instansi terkait demi kelancaran pelayanan kepada

masyarakat.

Sasaran 3

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat

Daerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah.

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan

tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu 75,00. Persentase laporan keuangan disusun

tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun 2017 ditargetkan sebesar 75,00%

terealisasi sebesar 75,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori

sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel

berikut:

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan

Perangkat daerah

No.

Indikator

Kinerja

Program

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase

laporan

keuangan

75,00 75,00 75,00 100,00 Sangat

berhasil

100,00 75,00


22

No.

Indikator

Kinerja

Program

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

disusun

tepat waktu:

4. laporan

bulanan

5. laporan

semester

an

6. laporan

tahunan


Pencapaian Indikator Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu diuraikan

sebagai berikut :

Pada Tahun anggaran 2016 persentase laporan keuangan disusun tepat waktu terealisasi 75

% , sedangkan tahun anggaran 2017 juga mentargetkan laporan keuangan disusun tepat

waktu sebesar 75 % dan terealisasi 75 %, ini sesuai dengan target yang direncanakan.

Pencapaian Indikator persentase laporan keuangan ini dicapai dengan Program Peningkatan

Kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp 30.158.000,-

ndan terealisasi sebesar Rp 30.158.000,- sesuai yang direncanakan.

Permasalahan :

1. Terbatasnya SDM di Kecamatan Tepus di bidang akuntansi keuangan

2. Jaringan internet yang tidak stabil sehingga dalam entry spj sering mengalami

Keterlambatan

Solusi :

1. Mengikutkan Diklat penyusunan laporan keuangan bagi aparat Kecamatan

2. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait terutama dengan Dinas Komunikasi dan

Informatika, serta BKAD agar entry laporan bisa selesai tepat waktu.


23

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

perangkat daerah dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase

kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Program

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah

terhadap Program dalam RPJMD tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu 100.00 %.

Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap

Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat

Daerah terhadap Program dalam RPJMD tahun 2017 ditargetkan sebesar 100,00%

terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk

kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari

tabel berikut:

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No.

Indikator

Kinerja

Program

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap


Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Persentase

kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD

terhadap Program

dalam Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah (RKPD)

dan Renstra PD

terhadap Program

dalam RPJMD

100,00 100,00 100,00 100,00 Sangat

berhasil

100,00 100,00

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100,00

Sasaran 4

“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

Perangkat Daerah”


24

Pencapaian Indikator Persentase kesesuaian program dalam renja Perangkat Daerah

terhadap program dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah terhadap program dalam

RPJMD dengan uraian sebagai berikut :

Pada Tahun anggaran 2016 Persentase kesuaian program dalam dokumen perencanaan

perangkat daerah terealisasi sebesar 100 %, sama dengan tahun 2017 yang mentargetkan

100 % dan terealisasi 100 %, karena program dan kegiatan yang di Renja Perangkat Daerah

memang harus mengacu pada program yang di RKPD begitu juga program yang di Renstra

Perangkat Daerah harus mengacu pada program yang ada di RPJMD.

Indikator persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah ini pada tahun

anggaran 2017 dilaksanakan dengan Program Peningkatan kualitas perencanaan dengan

anggaran sebesar Rp 17.717.000,- dan terealisasi sebesar Rp 17.717.000,- sesuai dengan

yang direncanakan.

Permasalahan:

1. Pengiriman dokumen RKPD ke Perangkat Daerah sering terlambat sehingga dalam

menyusun Renja Perangkat Daerah program/kegiatan serta indicator kinerja sering

mengalami perubahan.

2. Pagu anggaran yang ditetapkan ke Perangkat Daerah tidak sama dengan yang ada di

Renstra sehingga Perangkat Daerah masih harus menyesuaikan dengan Pagu anggaran.

Solusi:

1. Mengkoordinasikan dengan Bappeda untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang

ada di RKPD

2. Mengkoordinasikan dengan PPTK untuk menyesuaikan pagu anggaran yang

ditetapkan Bappeda

Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang mendukung

pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan

dan Kapasitas Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar Rp

191.725.000,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp 185.179.559,00


25

(98,67%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 6.545.441,00 (7,96%), yang

dirinci sebagai berikut:

No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

(%)

Selisih (Rp.) Efisie

nsi

(%)

1. Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 0,00 0,00

2. Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan

Perangkat Daerah

30.158.000,00 30.158.000,00 100,00 0,00 0,00

3. Peningkatan

kualitas

perencanaan

17.717.000,00 17.717.000,00 100,00 0,00 0,00

4. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

82.150.000,00 75.604.559,00 92,03 6.545.441,00 7,96

5. Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

54.700.000,00 54.700.000,00 100,00 0,00 0,00

6. Peningkatan

Ketatalaksanaan

dan Kapasitas

Aparatur

2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 0,00 0,00

Jumlah 191.725.000,00 185.179.559,0

0

98,67 6.545.441,00 7,96

Permasalahan:

1. Aggaran Belanja Kecamatan masih tergantung dengan APBD Kabupaten, sehingga

kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas belum maksimal.

2. Terbatasnya SDM di bidang TI dan administrasi keuangan sehingga perlu kerja keras

untuk penyusunan laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Solusi:

1. Menggunakan anggaran yang ada secara optimal untuk keberhasilan pelaksanaan tugas

2. Mengikutkan pelatihan baik di bidang TI dan administrasi keuangan bagi aparat

Kecamatan.


26

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 96,75% dari total

anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar

96,85%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 95,28%. Jika

dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada

program/kegiatan di sasaran Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

meningkat, sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat dan

sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah masing-masing

(100,00%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Kualitas

penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan meningkat (96,85%)

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No Sasaran

Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi

Pagu

(Rp) Realisasi (Rp)

%

Realisasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

90,00 90,00 100,00 314.300.000 304.402.000 96,85

2 Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan PD

meningkat

80,00 79,46 99,32 5.000.000 5.000.000 100,00

3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan PD

meningkat

75,00 75,00 100,00 30.158.000 30.158.000 100,00

4 Kesesuaian

program dalam

dokumen

100,00 100,00 100,00 17.717.000 17.717.000 100,00


27

No Sasaran

Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi

Pagu

(Rp) Realisasi (Rp)

%

Realisasi

perencanaan

Peangkat daerah

Jumlah 367.175.000 357.277.000 97,29

Belanja Langsung

Pendukung

138.850.000 132.304.559 95,28

Total Belanja

Langsung

506.025.000 489.581.559 96,75

Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2017


28

LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja

dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan

atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi PD, LKj IP

menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Sedangkan bagi publik sendiri, LKj IP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga

keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola

pemerintahan yang baik.

LKj IP Kecamatan Tepus sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja

merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan

kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang

makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta

dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung

yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2017, namun juga melihat trend

pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir

Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kecamatan Tepus pada tahun 2017 adalah

sangat baik, karena dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori

sangat berhasil .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan

dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kecamatan Tepus untuk

memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian,

beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama,

walaupun IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat

PENUTUP BAB

IV


29

belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama

nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan pengentasan kemiskinan dan air bersih

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam

pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh

dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-

upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan

LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan

solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi

laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam

siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-

benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja

pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.


0

LAMPIRAN


1


2

laporan kinerja kecamatan tepus tahun 2017e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/136_kecamatan...

Documents