laporan kinerja dekon 07 prov lampung tahun 2019secure site e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e... ·...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T ,
yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya, sehingga dapat diselesaikan
Laporan Kinerja Seksi Pelayanan Kefarmasian tahun 2019 sebagai
pertanggungjawaban pelaksana Dekonsentrasi Satker 129009 (07) Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung.
Laporan kinerja Seksi Pelayanan Kefarmasian Tahun 2019
menyajikan gambaran atau memberikan informasi mengenai berbagai capaian
kinerja sesuai dengan sasaran indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana
Strategis (Renstra) Program Kefarmasian dan alkes Tahun 2015 – 2019 dan
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung program obat
dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2015 - 2019. Laporan kinerja ini juga
merupakan hasil konkrit dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan di
Seksi Pelayanan Kefarmasian yang disusun sebagai wujud
pertanggungjawaban atas Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang tertuang dalam
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.
Menyadari bahwa Laporan Kinerja Seksi Pelayanan Kefarmasian Satker 129009
(07) Dinas Kesehatan provinsi Lampung Tahun 2019 belum seperti yang diharapkan.
Pada akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung maupun tidak
langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja Seksi Pelayanan Kefarmasian Satker
129009 (07) Dinas Kesehatan provinsi Lampung diucapkan terima kasih.
Disamping itu diharapkan juga bahwa Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah
satu acuan penting dalam penyusunan dan pengimplementasian dari Rencana Kerja,
Rencana Anggaran dan Rencana Strategis dimasa mendatang. Oleh karena itu sangat
diperlukan masukan-masukan positif untuk memacu peningkatan kinerja dalam
mencapai sasaran meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi alat
kesehatan di masa mendatang.
Bandar Lampung, Januari 2020
KEPALA SEKSI PELAYANAN
KEFARMASIAN
DARMAN ZAYADAN, SKM, MKM NIP. 19680101 199203 1 012
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 2
DAFTARISI
Halaman
KATAPENGANTAR
DAFTARISI
DAFTARGAMBAR
DAFTARTABEL
DAFTARLAMPIRAN
I. PENDAHULUAN 5
II. TUJUANPROGRAM 11
III. KEBIJAKANPROGRAMOBATDANPERBEKALANKESEHATAN 13
IV. STRATEGIPROGRAMOBATDANPERBEKALANKESEHATAN 14
V. SASARANPROGRAM 15
VI. INDIKATORPROGRAM 16
VII. HASILPELAKSANAANPROGRAMTAHUN2019 17
VIII. PEMBAHASANHASIL 34
IX. HAMBATAN/MASALAH 46
X. RENCANATINDAKLANJUT 49
XI. PENUTUP 51
LAMPIRAN
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 3
DAFTARGAMBAR
Halaman
Gambar7.1 AnggaranObatper Kapita Kab./Kota Tahun2019 (APBD I, II dan
DAK)
22
Gambar7.2 AnggaranObatperKapitaProvinsiLampungtahun2015-2019 23
Gambar8.1 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan VaksinEsensialSe-ProvinsiLampung2019
37
Gambar8.2 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan VaksinEssensialTahun2015s/d2019
37
Gambar8.3 PersentasePenggunaanObatRasionaldiPuskesmastahun2019 39
Gambar8.4 PersentasePenggunaanObatRasionaldiPuskesmasTahun2015s/d2019
39
Gambar8.5 Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota Yang Melakukanmanajemen Pengelolaan Obat dan vaksin Sesuai Standar Tahun2019
41
Gambar8.6 Persentase Instalasi Farmasi Kab/Kota yang MelakukanManajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai StandarTahun2015-2019
41
Gambar9.1 Persentase Sarana Distribusi Alkes yang Menerapkan CDAKBTahun2019
43
Gambar9.2 Trend Persentase sarana Distribusi Alkes yang MenerapkanCDAKBdiProvinsiLampungTahun2015s/d2019
44
Gambar9.3 Trend Persentase Produk Alkes yang Memenuhi SyaratKeamanan,Mutu danManfaat di Provinsi Lampung Tahun 2016s/d2019
45
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 4
DAFTARTABEL
Halaman
Tabel6.1 IndikatorProgramObatdanPerbekalanKesehatan 16
Tabel7.1 AnggaranObat per Kapita Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran2019
19
Tabel7.2 Anggaran Pengadaan Obat Bersumber APBD II Kabupaten/Kotase-ProvinsiLampungTahun2019
22
Tabel8.1 Daftar Obat dan Vaksin Yang Dipantau Pada IndikatorKetersediaanObatdanVaksindiPuskesmas
36
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 5
PENDAHULUAN
SistemKesehatanNasionaladalahpengelolaankesehatanyangdiselenggarakan
olehsemuakomponenbangsa Indonesiasecaraterpadudansalingmendukung
guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.
PembangunanKesehatanNasionalbertujuanmeningkatkankesadaran,kemauan
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat
kesehatanmasyarakatyangoptimaldenganterciptanyamasyarakat,bangsa,dan
Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduk hidup dalam lingkungan dan
perilakusehat,mempunyaikemampuanuntukmenjangkaupelayanankesehatan
yangbermutuadildanmerata,sertamemilikiderajatkesehatanyangoptimal.
Obat dan Perbekalan Kesehatan merupakan salah satu subsistem dari Sistem
Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2004 yang bertujuan agar tersedia obat dan
perbekalan kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat serta terjangkau oleh
masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna
meningkatkanderajatkesehatanyangsetinggi-tingginya
Penerapanotonomidaerahmengakibatkanbeberapaperan pemerintahpusat
dialihkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan wajib dan tugas
pembantuan, salah satunya adalah bidang pelayanan kesehatan. Hal ini
mengakibatkan penyediaan dan atau pengelolaan anggaran untuk pengadaan
obat esensial yang diperlukan masyarakat di sektor publik menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah yang sebelumnya merupakan tanggung jawab
pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan
mendasaryangperludicermatiagarketersediaanobatesensialbagimasyarakat
tetap terjamin. Untuk daerah-daerah terpencil, perbatasan, kepulauan dan
daerahbencana,perludikembangkansistempengelolaanobatsecarakhusus.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 6
Sasaranyangharusdicapaidalamupayapelayanankesehatanberkaitandengan
pengadaanobatadalahketersediaanobatdalamjenisyanglengkap,jumlahyang
cukup, terjamin khasiatnya, terjamin keamanannya, terjamin mutunya, serta
mudah diakses. Obat merupakan salah satu komponen yang tak tergantikan
dalampelayanankesehatan.
Akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan salah satu hak asasi
manusia. Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, diperkirakan 50-80% dari
masyarakat Indonesiamemilikiakses terhadapobatesensial.Aksesmasyarakat
terhadapobatesensialdipengaruhiolehempatfaktorutama,yaitupenggunaan
obatrasional,hargayangterjangkau,pembiayaanyangberkelanjutandansistem
pelayanankesehatanbeserta sistemsuplai yangdapatmenjaminketersediaan,
pemerataandanketerjangkauan.
Dari sudutketerjangkauansecaraekonomis,hargaobatdi Indonesiaumumnya
dinilai mahal. Penelitian WHO menunjukkan perbandingan harga antara satu
namadagangdengannamadagangyanglainuntukobatyangsamaberkisar1:2
sampai1 : 5.Penelitian ini jugamembandingkanhargaobatnamadagangdan
obat generik menunjukkan bahwa obat generik bukan yang termurah. Tetapi
secaraumumobatgeneriklebihmurahdariobatdengannamadagang
Upaya perlindungan masyarakat terhadap penggunaan sediaan farmasi, alat
kesehatan dan makanan telah dilakukan secara komprehensif. Sementara itu
pemerintahtelahberusahauntukmenurunkanhargaobat,namunmasihbanyak
kendalayangdihadapi.
Penggunaan obat rasional belum dilaksanakan di seluruh fasilitas pelayanan
kesehatan, masih banyak pengobatan yang dilakukan tidak sesuai dengan
formularium.
Pelaksanaan pembangunan kesehatan perlu memperhatikan dan
mendayagunakan setiap subsistem yang terdapat dalam Sistem Kesehatan
Nasional.SalahsatunyaadalahSubsistemSediaanFarmasidanAlatKesehatan.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 7
Ketersediaanalatkesehatansemakinmenjadituntutanmasyarakat.Tuntutanini
sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat dan pengaruh
globalisasi. Dengan semakinmudahnya transportasi antarNegara,wilayah dan
antara kota dan desa,menyebabkan hilangnya entry barrier semua komoditas
termasukalkes,sehinggamengakibatkan jumlahdan jenisalatkesehatan yang
beredarsemakinmeningkat.
Untuk menjamin keamanan, mutu dan manfaat alat kesehatan yang beredar
maka perlu dilakukan pre-market dan post-market control,mulai dari proses
produksihinggaproduktersebutdigunakanolehmasyarakat,yaitupadatingkat
pengadaan,tingkatdistribusidantingkatpenggunaan.
Disamping alat kesehatan perlu dilakukan juga pengawasan, pembinaan dan
pengendalianterhadapmakanandimanadengandukungankemajuanteknologi
transportasi dalamperdagangan internasionalmaupun nasional,maka produk-
produk pangan dalamwaktu yang amat singkat dapatmenyebar ke berbagai
daerahsehinggakonsumsimasyarakatterhadapproduk-produkpangantersebut
cenderungterusmeningkat.
Keberadaan Industri pangan di Indonesia menunjang peranan strategis dalam
perekonomian nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja di dalam
menunjangpertumbuhansektorperekonomianIndonesia.
Namun industri pangan nasional saat ini menghadapi tantangan pasar bebas
berupaiklimpersainganyangsemakinketatsertamembanjirnyaprodukpangan
impor. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perkembangan
industri pangan khususnya Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Kondisi ini
membuat semakinbanyakprodukpanganharusdapatbersaing, baikdari segi
kualitas pangan maupun dari segi penampilan. Kualitas pangan yang baik
haruslahmemenuhisyaratkeamananpangan.
Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat
memilihmakanansecaraaman,bergizisehinggalayakdikonsumsi.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 8
Sementara banyak kita temui produk-produk makanan instan, baik yang
diproduksi oleh perusahaan atau yang dibuat oleh rumah tangga atau biasa
dikenaldengan“PanganIndustriRumahTangga”(PIRT).
Untukmelindungi kesehatanmasyarakatdari produkdanperedaranmakanan/
minuman yang tidak aman, pemerintahmelalui Kepala BPOMRImenetapkan
PeraturanBadanPOMNo.HK.03.1.23.04.12.2205Tahun2012tentangPedoman
Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan
HK.03.1.23.12.2206 tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) untuk
Industri Rumah Tangga yang meliputi : persiapan bahan baku sampai produk
akhirmeliputi : lokasi dan lingkungan produksi, bangunan, peralatan produksi,
suplai air, fasilitas dan kegiatan higienis sanitasi, kesehatan dan higienis
karyawan, penyimpanan, pengendalian proses, pelabelan pangan, pengawasan
oleh penanggung jawab penarikan produk, pencatatan dan dokumentasi serta
pelatihanpengolahanpangankepadakaryawan.
Dari hasil tinjau lapangan masalah yang sering ditemui masih banyak sarana
produksipanganrumahtanggayangbelummemiliki sertifikatproduksipangan
IRT (SPP-IRT)dansaranaproduksipanganbelummemenuhi syaratdalam cara
poduksi pangan yang Baik (CPPB) seperti sarana produksi pangan dengan
fasilitashygienesanitasikurangbaik,penggunaanBahanTambahanPanganyang
tidak sesuai dosis dan peruntukan, kondisi penyimpanan bahan pangan dan
produk akhir belum terpisah dan pelabelan pangan yang belum memenuhi
persyaratan.
Masalah keamanan pangan yang disebutkan diatas adalah tanggung jawab
bersamaantarapemerintah,produsendankonsumen.Pemerintahbertanggung
jawab memberi dan mengawasi keamanan pangan yang beredar, produsen
pangan bertanggung jawab untuk menerapkan keamanan pangan yang ada
dilingkunganproduksinyadenganmenerapkanCaraProduksiPanganyangBaik
(CPPB)sedangkankonsumenharuskritisterhadappanganyangdibutuhkanyang
beredardipasaran.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 9
Dalamrangkamelindungimasyarakatdariperedaranobattadisionalyangtidak
memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, maka
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 006
tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional dan Permenkes RI
nomor007tahun2012tentangRegistrasiObatTradisional.Diharapkandengan
adanyaperaturan ini,makaobat tradisionalyangberedardapat lebih tersaring
darisegimutudankeamanannya.
Untuk menjamin ketersediaan obat herbal di daerah, Pemerintah melalui
Kementerian Kesehatan telah mendirikan Pusat Pengolahan Pasca Panen
TanamanObat (P4TO)dibeberapadaerah.Pada tahun2014Provinsi Lampung
bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI melaksanakan pembangunan
P4TO di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan di tahun 2016 sudah
dilakukanpersiapanpembangunanP4TOdiKabupatenMesuji.
Kosmetikamerupakan salah satu sediaan farmasi yangberdasarkandefinisinya
adalahbahanatausediaanyangdimaksudkanuntukdigunakanpadabagianluar
tubuh manusia (epdermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar)
atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan,
mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau
melindungiataumemeliharatubuhpadakondisibaik.
Seiring kemajuan zaman, teknologi di bidang kesehatan dan kecantikan terus
berkembang mengikuti keinginan dari para penggunanya. Dari hari kehari
semakin banyak kosmetika yang beredar yang menawarkan konsumen untuk
dapatberwajahcantik.TidaksemuakosmetikayangberedardiIndonesiaaman
digunakan. Karena masih terdapat kosmetika yang belum terdaftar dan
mengandung bahan berbahaya (kosmetika “public warning”). Untuk
mengatasinya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadapperedarankosmetika.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 10
Di era desentralisasi ini menjadi sangat penting bagaimana pemerintah
kabupaten/kotadapatmemobilisasi sumberdayapotensial diwilayahkerjanya
untukmembiayai,merencanakan,menyelenggarakan danmenilai akuntabilitas
pembangunan kesehatan, termasuk didalamnya adalah pentingnya perhatian
pemerintah kabupaten/kota terhadap ketersediaan obat untuk pelayanan
kesehatan, Ketersediaan alat kesehatan yang aman, bermutu dan berkualitas,
Menjamin peredaran pangan yang aman, bermutu, higienis dan bergizi,
Melindungimasyarakat dari peredaran kosmetika yang aman, serta peredaran
obattradisionalyangamandanberkualitas.
Padatahun2019seksipelayanankefarmasianmemilikibeberapaprogramyang
harus dilaksanakan antara lain Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
menurut RENSTRA Kementerian Kesehatan RI 2015-2019 adalah persentase
puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial sebesar 90%,
Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas sebesar 70%, Persentase
instalasifarmasikabupaten/kotayangmelakukanmanajemenpengelolaanobat
danvaksin sesuai standar sebesar75%.ProgramAlatKesehatan,Makanandan
MinumanadalahPersentaseSaranaDistribusiAlkesyangmemenuhiCDAKB70%,
Persentase Produk Alkes dan PKRT beredar yang memenuhi syarat kemanan,
mutudanmanfaat70%.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 11
I. TUJUANPROGRAM
A. TUJUANUMUM
1. Tujuan umum program obat dan perbekalan kesehatan adalah
tersedianyaobatdanperbekalankesehatanyangaman,bermutudan
bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat untuk menjamin
terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan
derajatkesehatanyangsetinggi-tingginya.
2. Tujuan umum program alat kesehatan, makanan dan minuman
adalah tersedia dan terjangkaunya alat kesehatan dan perbekalan
kesehatanrumahtangga(PKRT)yangberedardimasyarakatterjamin
keamanannya,bermutudanbermanfaat.
B. TUJUANKHUSUS
I. Tujuankhususprogramobatdanperbekalankesehatanadalah
1. Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan
obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional,
perbekalankesehatanrumahtanggadankosmetika
2. Terlindunginya masyarakat dari penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu,
kemanfaatan,keamanandankerasionalan
3. Meningkatnya mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi
rumahsakitdalamkerangkapelayanankesehatankomprehensif
yangdidukungolehtenagafarmasiyangprofesional
4. Terlindunginyamasyarakatdaripenyalahgunaandariobatkeras,
narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif dan bahan
berbahayalainnya
5. Terbinanya pernggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
yangrasional.
6. Tersedianyaobatpubliksertaperbekalankesehatandalamjenis
yanglengkap,jumlahyangcukup,hargayangterjangkau,kualitas
yang baik, digunakan secara rasional, serta dapat diperoleh
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 12
setiap saatmelalui penerapan prinsip-prinsipGood Distribution
Practice(GDP)
7. Terlindunginyamasyarakatdaripenggunaansediaanfarmasidan
alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan
keamanan
8. Diterapkannya konsepsi obat esensial nasional sesuai Daftar
ObatEsensialNasional(DOEN)
9. Berkembang dan diterapkannya kebijakan dan manajemen
penggunaankosmetikayangamandanbermutu.
II. Tujuan khusus program alat kesehatan, makanan dan minuman
adalah
1. Terbinanya sarana distribusi alat kesehatan tentang penerapan
CaraDistribusiAlatKesehatanYangBaik(CDAKB).
2. Terlindungi masyarakat dari produk alkes dan PKRT yang tidak
memenuhisyaratkeamanan,mutudanmanfaat.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 13
III. KEBIJAKANPROGRAM
I. Kebijakan program obat dan perbekalan kesehatan tersirat dalam arah
kebjakanstrategisyangmencakup:
1. Peningkatan kualitas sarana pelayanan kefarmasian sampai tingkat
desa
2. Peningkatan kualitas sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi
danalatkesehatan
3. Peningkatanpenyediaanobatdanperbekalankesehatankhususnyadi
sektorpublik yang lengkap jenis, jumlah cukupdanmudahdiperoleh
setiapsaatdenganhargaterjangkaudankualitasterjamin
4. Pelaksanaan perizinan dalam rangka perlindungan terhadap
penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi
standarmutu,keamanandankemanfaatan
5. Penyelenggaraan pelayanan farmasi yang berkualitas melalui
penerapan jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker serta
pelaksanaanpendidikanberkelanjutan
6. Penyelenggaraanpembinaan,advokasidanpenggunaanobatrasional
7. Pelaksanaan harmonisasi standar bidang kefarmasian dan alat
kesehatandenganstandarregionalmaupuninternasional
II. Kebijakanprogramalatkesehatan,makanandanminuman tersiratdalam
arahkebjakanstrategisyangmencakup
1. Pelaksanaanperizinan tentang izin edar produk alkes danPKRT, izin
sarana produksi serta izin sarana distribusi dalam rangka menjaga
mutu,keamanandanmanfaatalkesdanPKRT,
2. Penyelenggaraan pembinaan dan pengamanan alkes ke sarana
distribusialkesdanPKRT,
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 14
IV. STRATEGIPROGRAM
I. Strategi yangdilakukandalampelaksanaanprogramobatdanperbekalan
kesehatanadalima,yaitu:
1. Melakukanregulasidibidangobatdanperbekalankesehatan:
2. Mengoptimalkan industri farmasi berbasis keanekaragaman sumber
dayaalamdankeunggulandaya
3. Meningkatkan penerapan standar mutu, kemanfaatan serta
kerasionalanpenggunaanobatdanperbekalankesehatan
4. Meningkatkanprofesionalitastenagafarmasi
5. Memberdayakan komite farmasi dan terapi serta pelaksanaan
komunikasi,informasidanedukasi
II. Strategi yang diambil dalam program kegiatan pengawasan/ pembinaan
danpengendaliankesehatanmakananadalah:
1. Melakukan promosi dan advokasi program kefarmasian dan alat
kesehatan ke masyarakat umumnya dan pemerintah/eksekutif
khususnya,
2. MembangunkemitraandenganPemerintahDaerah,DinasKesehatan
Kabupaten/KotadanInstansilintasprogramdanlintassektor,
3. Melakukan pemantauan produk alkes dan produk pangan baik dari
aspekmutumaupunaspekperundang-undangan,
4. Melakukan pembinaan ke sarana Distribusi Alat Kesehatan tentang
penerapanCaraDistribusiAlatKesehatanyangBaik(CDAKB).
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 15
V. SASARANPROGRAM
SasaranProgramObatdan PerbekalanKesehatanmencakup industri farmasi ,
PedagangBesarFarmasi(PBF),apotek,instalasifarmasikabupaten/kota,instalasi
farmasi rumah sakit kabupaten/kota serta masyarakat yang memerlukan
pelayanan kefarmasian pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan
swasta,jugagolonganyangberesikotinggiuntukpenyalahgunaanNAPZA.
Sasaran program ini sesuai dengan strategi pembangunan kesehatan Provinsi
Lampung yaitu peningkatan upaya penyediaan dan pemanfaatan obat esensial
melaluipenyediaanobatgenerikesensialdansangat-sangatesensialdiunit-unit
pelayanankesehatandasar terutamauntukpelayanankesehatanbagi keluarga
miskin yang terjamin mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan obat, obat
tradisional, kosmetika yang beredar serta mencegah masyarakat dari
penyalahgunaan dan penggunaan yang salah dari obat keras, narkotika,
psikotropika,prekusor,zatadiktifdanbahanberbahayalainnya.
Sasaran Program Alat Kesehatan danMakanan, Minuman mencakup Penyalur
AlatKesehatan(PAK),TokoAlatKesehatan,SaranaPKRT,SaranaPanganIndustri
Rumah Tangga . Sasaran program ini sesuai dengan strategi pembangunan
kesehatan Provinsi Lampung yaitu menjamin peredaran alat kesehatan yang
bermutu,amandanberkualitassertamenjaminpanganolahanyangberedardari
mutunya yang terjamin, bergizi dan berkualitas serta menjamin produk alat
kesehatanrumahtanggayangbermutudanberkualitas.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 16
VI. INDIKATORPROGRAM
Target program obat dan perbekalan kesehatan dan program alat kesehatan,
makanan dan minuman sesuai dengan program pembangunan nasional dan
standar pelayanan minimal bidang kefarmasian tergambar dalam indikator
kinerjaProvinsiLampungyangditetapkanTahun2019meliputi:
Tabel6.1IndikatorProgramObatdanPerbekalanKesehatan
No Indikator Target
1. Persentasepuskesmasdenganketersediaanobatdanvaksin
esensial
90%
2. Persentaseinstalasifarmasikabupaten/kotayangmelakukan
manajemenpengelolaanobatsesuaistandar
75%
3. Persentasepenggunaanobatrasionaldipuskesmas 70%
Tabel6.2IndikatorProgramAlatKesehatan,MakanandanMinuman
No Indikator Target
1. PersentaseprodukalkesdanPKRTberedaryangmemenuhi
syaratkeamanan,mutu,danmanfaat.
70%
2. PersentasesaranadistribusialkesyangmemenuhisyaratCara
DistribusiAlatKesehatanyangbaik(CDAKB)
70%
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 17
VII. HASILPELAKSANAANPROGRAMTAHUN2019
Pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan
KefarmasianTahun2019meliputikegiatan-kegiatansebagaiberikut:
1. PengadaanObatdanBahanMedisHabisPakaiuntukpelayanankesehatan
dasardiProvinsiLampungdilaksanakansecarafisik100%untukmendukung
ketersediaanobatdisaranapelayanankesehatandasaryangterdapatdi15
kabupaten/kota se-Provinsi Lampung dalam jenis dan jumlah yang tepat
serta memenuhi standar mutu serta memenuhi fungsi Instalasi Farmasi
Provinsi untuk menyediakan buferr stok di Provinsi Lampung. Dukungan
pengadaan obat PKD (Pelayanan Kesehatan Dasar) Sangat-Sangat Esensial
dariAPBD I inidirasakansangatmembantupemenuhankebutuhanobatdi
sarana pelayanan kesehatan dasar yang tersebar di 15 kabupaten/kota
se-Provinsi Lampung namun tetap disarankan agar pemenuhan obat di
Kabupaten/KotaadalahtanggungjawabPemerintahdaerahtersebut.
2. Kegiatan monitoring pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung merupakan suatu
kegiatan pengamatan dan bimbingan teknis proses pelaksanaan kegiatan
pengadaan obat di Instalasi Farmasi kabupaten/kota. Kegiatan yang
bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun
2019 ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan sesuai dengan rencana kebutuhan obat dan proses
pengadaannya sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah di Kabupaten/kota. Informasi yang merupakan hasil dari
kegiatan monitoring pengadaan obat ini bermanfaat untuk perbaikan
pelaksanaanprogramyangsedangberjalandanyangakandatangsehingga
tujuanprogramdapattercapaisecaraefektifdanefisien.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret, April dan Mei 2019.
Beberapahasildarikegiatanmonitoringiniadalah
a) Tim Perencana Obat Terpadu seharusnya sudah terbentuk di 15
kabupaten/kota, namun masih ada kabupaten/kota yang belum
membentuk Tim Perencana Obat Terpadu seperti di Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Pringsewu dan Kota Bandar Lampung.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 18
Sedangkan yang sudah membentuk Tim Perencana Obat Terpadu
adalah Kabupaten Metro, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur,
Lampung Selatan, Lampung Tengah, LampungUtara, LampungBarat,
TulangBawang,MesujidanWayKanan.
b) PengadaanObatdanPerbekalanKesehatanpadaAPBDIdanDAKtidak
sepenuhnya sesuai dengan Rencana Kebutuhan Obat yang sudah
dibuatolehTimPerencanaObatTerpadukabupaten/kota.
c) Beberapaobat yangdibutuhkandi PelayananKesehatanDasar (PKD)
kabupaten/kotabelumtercantumdalamDaftarObatEsensialNasional
(DOEN)ataudiFORNAS.
d) Dalam proses pengadaan obat melaui e-katalog masih banyak
Kabupaten/Kota yang tidak mendaptkan kuota obat sesuai pesanan
daripenyedia
e) Kabupaten/KotakesulitanuntukmengadakanobatjikaobatPKDtidak
ada dalam list e-katalog namun dibutuhkan di puskesmas sehingga
merekamelakukanpembelianobatdenganpengadaancara lainyang
memerlukanacuanhargauntukpenentuanHPS
f) Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten/Kota, sehingga obat-obat dan perbekalan kesehatan yang
dibutuhkandiPKDkabupaten/kotatidakbisaterpenuhi.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 19
Berikut adalah anggaran yang didapatkan oleh kabupaten/kota dalam
pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin di sarana PKD kabupaten/kota
(Tabel7.1).
Tabel7.1AnggaranObatperKapitase-ProvinsiLampungTahunAnggaran2019
3. KegiatanmonitoringpelayanankefarmasiandiApotekmerupakankegiatan
bersumber dana APBD. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan
pembinaanterkaitperizinanapotek,pelaksanaanpelayanankefarmasiandi
Apotek yang sesuai standar. Target wilayah pembinaan adalah di 15
kabupatenkota.Hasilpembinaansebagaiberikut:
Ø Dari beberapa apotek yang disampling untuk dilihat pelayanan
kefarmasiannya ternyata masih belum sesuai standar pelayanan
kefarmasian di apotek (Permenkes No.73 Tahun 2016 ) seperti
pelayanan obat resep bukan oleh tenaga farmasi baik oleh TTK
maupunApoteker.Ruangapotikbelum sesuai standar seperti tidak
punya ruang racik, ruang pelayanan resep, terbatasnya ruang
penyimpananobat,terbatasnyasaranapenunjangsepertipendingin
NO. KABUPATEN
/KOTAAPBD1 APBD2 DAK TOTAL JUMLAHPDDK ANGGARAN
OBATPER
KAPITA(Rp.)
1 L.BARAT233.434.088
212.488.979 3.313.791.000 3.759.714.067
302.828 12.4152 TANGGAMUS
365.462.433 0 2.384.400.000 2.749.862.433 598.299 4.5963 L.SELATAN
320.254.028 2.612.697.144 3.835.852.000 6.768.803.172 1.011.286 6.6934 L.TIMUR
471.704.447 200.000.000 3.891.490.000 4.563.194.447 1.044.320 4.3705 L.TENGAH
373.140.644 50.000.000 4.110.755.300 4.533.895.944 1.281.310 3.5386 L.UTARA
339.617.174 0 2.538.928.000 2.878.545.174 616.897 4.6667 WAYKANAN
276.104.321 500.000.000 3.711.847.180 4.487.951.501 450.109 9.9718 T.BAWANG
172.183.793 0 1.703.540.420 1.875.724.213 450.902 4.1609 PESAWARAN
445.852.671 400.000.000 3.229.637.000 4.075.489.671 444.380 9.17110 PRINGSEWU
437.039.721 137.000.000 1.901.526.000 2.475.565.721 400.187 6.18611 MESUJI
320.695.085 0 1.788.263.446 2.108.958.531 200.198 10.53412 TB.BARAT
219.383.640 0 2.975.260.000 3.194.643.640 273.215 11.69313 B.LAMPUNG
336.239.163 0 5.522.815.000 5.859.054.163 1.051.500 5.57214 METRO
130.890.097 21.000.000 1.587.980.720 1.739.870.817 167.411 10.39315 PESISIRBARAT
218.152.113 0 2.859.656.109 3.077.808.222 154.895 19.870
TOTAL
4.660.153.418
4.133.186.123
45.355.742.175
54.149.081.716
8.447.737
6.410
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 20
ruangan di ruang penyimpanan obat, termometer ruangan, lemari
pendingin(kulkas)khususobatyangmembutuhkanpenyimpanandi
suhu dingin. Administrasi di apotek seperti pencatatan obatmasuk
danobatkeluar,pelaporanobatNAPZAharusrutindilakukanmelalui
sistem SIPNAP online, pencatatan stok obatmelalui updating kartu
stok obat. Pemberian informasi obat ke pasien baik saat
menyerahkan obat resep maupun OWA. Apoteker yang sudah
mencantumkan jam praktek di apotek sebaiknya rutin melakukan
pelayanan kefarmasian seperti konselling dan pelayanan pharmacy
home care untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan
meningkatkankualitashiduppasien.
4. Kegiatan pembinaan sarana distribusi kosmetik yang dilaksanakan dengan
bersumber dana APBD. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi dan
melakukan pembinaan kepada distributor kosmetik baik toko kosmetik
ataupun sarana lainyangmenjual kosmetik .Pembinaandilakukandengan
melihatprodukkosmetikyangberedartidakada ijinedarBPOMatautidak
mencantumkan expired date . Penjualmaupun konsumen bisamenelusuri
keaslian produk kosmetik tersebutmelalui aplikasi cek KLIK BPOMdengan
memasukkannamaproduk ,namaprodusenataupunnomor ijinedaryang
adadiproduktersebut.Penjualyangmenerimabarangdariprodusenatau
distributor kosmetik harus lebih selektif dan berhati-hati terhadap produk
kosmetik yang akan diedarkan. Jika ditemukan barang tanpa ijin edar dan
barangyangexpiredmakadisarankanuntukdiamankandandipisahkanagar
tidakdijualkekonsumen.
5. Kegiatan monitoring dalam rangka keamanan pangan “Situasi Khusus”
dilakukan untuk melihat kondisi pangan olahan kemasan yang beredar di
masyarakat apakah sudahberijin PIRTdariDinasKesehatanKab/Kota atau
dari BPOM. Produk pangan olahan kemasan yang beredar harus sudah
terdaftardanmendapatijinedarsebagaipanganolahanrumahtanggaatau
ijinedarpanganolahandariBPOMjikapangantersebutmengandungsusu,
daging, air minum dalam kemasan , pangan beku. Produk pangan olahan
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 21
kemasanyangberedarmencantumkannomorijinedar,namaproduk,nama
produsen , tgl kadaluarsa, alamat produsen, komposisi makanan . Jika
ternyata masih ditemukan produk-produk tanpa kriteria diatas maka
disarankanuntukpenjualagartidakmenjualproduktersebut.
6. Kegiatan keamanan pangan untuk RI 1 maupun RI 2 dilakukan untuk
pengamanan VVIP dan dilaksanakan secara insidental sesuai jadwal dari
pusat atau dari kegiatan kunker. Di tahun 2019 telah dilaksananakn food
security untuk RI 1 ketika kunker peresmian jalan tol di Lampung. Food
SecuritydilaksanakandenganbekerjasamadenganLaboratoriumKesehatan
Daerah,BidokkesPoldaLampung,Denkesyah,danBPOMLampung.Ujiyang
dilakukan adalah uji organoleptis , uji kimia (kandungan unsur berahaya
sepertiarsen,sianida,timbaldll)harus0%.
7. Monitoring ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan di
kabupaten/kota terlaksana secara fisik 100%. Kegiatan ini bersumber dana
dekon/APBN. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan obat
publik dan perbekalan kesehatan yang ada di kabupaten/kota sehingga
kelangsunganketersediaanobatdanperbekalankesehatanuntukpelayanan
kesehatandasardipuskesmasyangadadikabupaten/kotadapat terjamin.
Ketersediaanobatpubliksangattergantungdaridukungandanayangadadi
setiap kabupaten/kota. Indikator ketersediaan obat sesuai kebutuhan
merupakansalahsatuaspekyangdipantauterhadapterwujudatautidaknya
arah kebijakan strategis ke-3 dari Kementerian Kesehatan RI yaitu
peningkatan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan khususnya di
sektorpublikyanglengkapjenis,jumlahcukupdanmudahdiperolehsetiap
saatdenganhargaterjangkaudankualitasterjamin.
Berdasarkan monitoring yang dilakukan terhadap alokasi anggaran obat
tahun2019yangbersumberdariDAUkabupaten/kota setempat (APBD II),
sebanyak8kabupaten/kotamendapatalokasianggarandenganjumlahyang
berbeda-beda (tabel 7.2) 7 (Tujuh) kabupaten lainnya yaitu Tanggamus,
Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, Bandar
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 22
Lampung dan Pesisir Barat tidak menganggarkan karena keterbatasan
kemampuandaerahdalampendanaan.
TABEL7.2ANGGARANPENGADAANOBATBERSUMBERAPBDII
KABUPATEN/KOTASE-PROVINSILAMPUNGTAHUN2019No. Kabupaten/Kota Anggaran(Rp.)
1. LampungBarat 212.488.9792. Tanggamus 03. LampungSelatan 2.612.697.1444. LampungTimur 200.000.0005. LampungTengah 50.000.0006. LampungUtara 07. WayKanan 500.000.0008. Tulangbawang 09. Pesawaran 400.000.00010. Pringsewu 137.000.00011. Mesuji 012. Tulangbawangbarat 013. BandarLampung 014. Metro 21.000.00015. PesisirBarat 0
AnggaranobatperkapitaprovinsiLampungTahun2019adalahRp.6.410,-.
Beberapakabupaten/kotayangsudahmencapaianggaranperkapitadiatas
1USDadalahkotaBandarLampungdanKabupatenPesisirBarat.
Gambar7.1AnggaranObatPerkapitaKab/KotaTahun2019(APBDI,APBDIIdanDAK)
02000400060008000100001200014000160001800020000
12415
45966693
437035384666
9971
4160
91716186
1053411693
5572
10393
19870
18,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,000
ANGGARANOBATPERKAPITATAHUN2019
AnggaranObatperkapitakab/kota TargetAnggaranObatperKapitaProvinsi
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 23
Sedangkan untuk trend anggaran obat perkapita dari tahun 2015 – 2019
adalahsebagaiberikut:
Gambar7.2TrenAnggaranObatPerKapitaProvinsiLampungTahun2015-2019
Dari gambar 7.2 diagram batang diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi
anggaranobatperkapitakitasecaraprovinsireratanyamasihdibawah1USD
dikarenakan masih ada beberapa kabupaten/kota yang tidak
menganggarkan untuk penyediaan obat . Padahal tanggung jawab
penyediaanobatdanbmhpadalahtanggungjawabdaripemerintahdaerah
dalam hal ini adalah kabupaten/kota . Sedangkan untuk provinsi hanya
bertugas sebagai buffer stok / cadangan jika ada kekurangan obat dalam
kondisi tertentu seperti kondisi kejadian luar biasa atau kondisi terjadinya
bencana. Selama 5 tahun kami program farmasi provinsi sudah
menyampaikan ke kabupaten/kota melalui bimtek maupun pertemuan
terkait pentingnya proporsi penganggaran obat di kabupaten/kota, namun
kembalikepadakondisikeuangansetiapdaerahuntukmenerapkannya.Hasil
evaluasi tersebut untuk penyediaan obat kabupaten/kota masih
mengandalkanDanaAlokasiKhusussubbidangpelayanankefarmasianyang
diberikanolehpemerintahpusatsetiaptahunnya.Sedangkanpemanfaatan
dana kapitasi JKN di puskesmas yang dialokasikan untuk penyediaan obat
juga belum dilakukan karena kurang pahamnya kabupaten/kota tentang
juknisJKNdanbelumadaperangkatpengadaanditingkatpuskesmasuntuk
-2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,000
2015 2016 2017 2018 2019
18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
4,450
6,5948,133
6,814 6,410
TrendAnggaranperKapitaProvinsiLampungTahun2015s/d2019
Target AnggaranObatperKapita
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 24
mengakomodir kegiatan pengadaan obat. Diharapkan untuk kedepannya
pemerintah daerah mampu menganggarkan untuk penyediaan obat dan
memaksimalkan dana kapitasi JKN yang diperuntukkan untuk penyediaan
obat di koordinir dan dipantau oleh penanggung jawab program
kefarmasianDinasKesehatanKabupaten/Kota.
8. Kegiatan Distribusi Obat dan Vaksin dilaksanakan pada bulan November
tahun 2019 dengan menggunakan anggaran APBN. Kegiatan ini bertujuan
mendistribusikan obat program ke 15 kabupaten/kota. Untuk obat-obat
programyangdikirimfrankoInstalasiFarmasiProvinsisepertiobatprogram
TB, Malaria, Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Keswa, Kecacingan dll setiap
tahunnya harus di distribusikan ke Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.
KegiataninimelibatkanpihakketigasebagaiekspedisikeKabupaten/Kota.
9. Kegiatan bersumber dana dekon/APBN untuk program kefarmasian dan
alkes yaitu pertemuan pemutakhiran data kefarmasian, serta perencanaan
danevaluasi dana alokasi khusus (DAK) subbidangpelayanan kefarmasian
yangbertujuan:
a. Sosialisasikebijakanperencanaan,penganggarandanpelaksanaan
DAK untuk mencapai target RENSTRA Kemenkes RI 2015-2019
programkefarmasiandanalatkesehatan
b. SinkronisasikebijakandenganperencanaanDAK2020
c. EvaluasipelaksanaankegiatanbersumberDAKtahun2019untuk
kab/kota
d. Evaluasi SIMADA untuk pemutakhiran data bidang kefarmasian
danalkes
Kegiatan ini dilaksanakan di bulan April tahun 2019 dengan sasaran
pengeloladataprogramkefarmasianDinasKesehatan kabupaten/kotadan
penanggungjawabkegiatanyangbersumberDanaAlokasiKhusussubidang
PelayananKefarmasiandenganHasilkegiatansebagaiberikut:
a. Data Kefarmasian seperti data sarana pelayanan kefarmasian
(Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, IRTP, UKOT dan UMOT), data
sarana distribusi (PBF, PAK), data Instalasi Farmasi
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 25
kabupaten/kota, Data tenaga Farmasi di Sarana Pelayanan
Kesehatan Pemerintah nantinya harus di update di Sistem
Manajemen Data (SIMADA) oleh penanggung jawab data Dinas
Kesehatankab/kota.
b. Data progres pelaksanaan kegiatan yang bersumber DAK untuk
kab/kota juga wajib dilaporkan per tri wulan melalui aplikasi
SIMADAolehpetugasdatakab/kota.
c. PerencanaanDAKkab/kotaselainuntukpemenuhanketersediaan
obatdanvaksin jugabisadialokasikanuntukpemenuhanstandar
InstalasiFarmasibaiksaranamaupunprasaranaseperti(perluasan
gedung/rehab gedung Instalasi Farmasi, penyediaan alat-alat
pendukung pengelolaan obat di IF, penyediaan kendaraan
operasionalgudangdll).
d. KendalapemanfaatandanaDAKuntukpembelianobatdanBMHP
serta pemenuhan sarana dan prasarana farmasi di Instalasi
FarmasiKabupaten/Kotadiantaranya sistempencairandanaDAK
yang bertahap dan melalui APBD mengakibatkan terjadi
kekosongan dana di kas daerah dan berakibat pembelian obat
tidakbisadibayarkandiakhirtahun.
10. Kegiatan pertemuan Workshop Peningkatan Penggunaan Alat Kesehatan
Dalam Negeri Dalam Implementasi Instruksi Presiden. Kegiatan ini
bersumber dana dekonsentrasi/APBN. Pertemuan ini dilaksanakan pada
bulan Juni2019,dimana tujuanpertemuan ini adalahuntukmeningkatkan
implementasiInstruksiPresidententangpercepatanpengembanganindustri
alat kesehatan melalui peningkatan kerjasama dan kontribusi positif
fasyankesdanmasyarakatsertastakeholderterkaitagardapatmewujudkan
kemandirian dan meningkatkan daya saing industri alat kesehatan dalam
negeri. Kegiatan ini diikuti oleh Penanggung Jawa Program Alkes Dinas
KesehatanKabupten/KotadanperwakilandariGabunganPengusahaAlkes
Lampung(GAKESLAB).Hasildarikegiataniniadalahdiharapkanuntuksarana
produksi dan distribusi dapat meningkatkan produksi maupun distribusi
alkesdalamnegeribaikkualitasmaupunkuantitas.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 26
11. Kegiatan pertemuanWorkshop e-monev Katalog Obat dalammendukung
Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan.
Kegiataninibersumberdanadekonsentrasi.Kegiataninibertujuanuntuk:
a. MelakukanstandarisasiinformasiRencanaKebutuhanObat(RKO)
kab/kotamelaluisistemonlineMonevKatalogObat.
b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi ketersediaan obat publik di
pasaran.
c. ReviewdanevaluasipelaporanNarkotikadanPsikotropikauntuk
unitlayanan(Apotik,IFRS,IFKab/Kota).
d. MelakukanbimtekmekanismepurchasingsaranaswastaApotek,
Klinik dan Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS dan
melakukanpembelianobate-katalog.
Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari di bulan April dengan sasaran
pengelola data program kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Lampung serta beberapa unit layanan seperti Apotek dan Rumah
Sakit.Hasilkegiataniniadalahsebagaiberikut:
a. Pengiriman RKO dilakukan setiap awal tahun untuk memenuhi
penyediaanobattahunselanjutnya
b. UnitlayananyangtidakmengrimkanRKOtidakakandilayanioleh
distributorfarmasi
c. Unit Layanan swasta baik Apotik rujuk balik dan rumah sakit
swastayangbekerja samadenganBPJSwajibmembuatRKOdan
dilaporkanmelaluisisteme-monevRKO.
d. PelaporanNarkotikadanPSikotropikaolehUnit Layanan (Apotik,
RumahSakitdanKlinik)harusselaludilakukansetiapbulankarena
reportnya akan digunakan oleh Kemenkes untuk evaluasi dan
pemenuhan rencana kebutuhan bahan baku produksi narkotika
maupun psikotropika oleh produsen obat tersebut dan untuk
memonitor peredaran Narkotika dan Psikotropika di wilayah
ProvinsiLampung.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 27
e. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melakukan review
pelaporan SIPNAP unit layanan di wilayahnya dan mendorong
kepatuhanpelaporanSIPNAPunitlayanansetiapbulannya
f. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotawajibmendorong unit layanan
aru untuk mendaftar SIPNAP dan melaporkan ketersediaan
Narkotik/Psikotropika setiap bulannya dan dapat memberikan
sangsijikaunitlayanantidakmelaportigabulanberturut-turut.
12. KegiatanPertemuanMeningkatkanKapasitasSDMdalampengelolaanvaksin
danpenerapane-logistikdiInstalasiFarmasiProvinsi/Kab/Kota.Kegiatanini
bersumber dana dekon / APBN. Kegiatan ini bertujuan untuk mereview
kegiatan pelaporan e-logistik serta pengembangan sistem informasi
e-logistik diharapkan user dapat memperoleh informasi terkini yang
mencakup tingkat kecukupan, ketersediaan dan kondisi obat di
Kabupaten/Kota dan Provinsi serta informasi untuk perencanaan obat dan
perbekalankesehatanditingkatKabupaten/Kota,ProvinsidanNasional.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April dan dengan sasaran pengelola
datakefarmasianDinasKesehatanKabupaten/Kota.Hasilkegiataniniadalah
a. Pengelolaan obat dan vaksin dengan konsep One Gate Policy
(OGP) akan memudahkan mengontrol ketersediaan obat dan
vaksindandifasilitasidengansoftwaree-logistiksystemdanwajib
dilakukanolehInstalasiFarmasikab/kota/provinsi.
b. Entri data ketersediaan obat dan vaksin melalui system
e-logistik secaraofflinedimasing-masingkab/kotanantinyaakan
diharapkanbisaterintegrasiketingkatProvinsidanPusat.
c. Data ketersediaan obat dan vaksin yang terintegrasi akan
memudahkan kontrol dan pemenuhan ketersediaan obat jika
suatu daerah terjadi kekosongan obat dan akan segera di suplai
olehdaerahlain.
d. Dari hasil evaluasi di Provinsi Lampung tahun 2018 ada
4 kabupaten yang sudah melakukan integrasi yaitu Kabupaten
Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung ,
Kabupaten Pesisir Barat dan Instalasi Farmasi Provinsi Lampung
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 28
sedangkan pada tahun 2019 dari bulan Januari sampai dengan
April2019hanyaduaKabupatenyangtelahmelaksanakanproses
integrasi yaitu Kabupaten Lampung Timur dan Pesisir Barat.
Kendala yang dihadapi petugas Kabupaten/Kota adalah pada
proses entri data yang terlalu banyak, kekurangan SDM serta
dukunganteknisinstalasisoftware,Kurangnyainfrastruktursistem
infomrasi yaitu sarana/lomputer tidak memadai dan Jaringan
internet tidak tersedia, Kurang nya pemahaman petugas
Kabupaten/Kotaakanpentingnyalaporanpersediaanyangdiinput
ke dalam sistem e- logistik yang nantinya akan diintegrasikan ke
pusat.
e. Sistem e-logistik di Instalasi Farmasi kab/kota akan lebih efektif
jikaterhubungdenganpuskesmasdiwilayahnya.
13. Kegiatan Pertemuan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan
Obat (GEMA CERMAT) dan Optimalisasi AoC di kab/kota. Kegiatan ini
ersumberdanadekon/APBNdandilaksanakanpadabulanJunidiKabupaten
TulangBawang.Kegiataninibertujuanuntukmembentukjejaringkerjalintas
sektor dengan asosiasi profesi di Provinsi/Kab/Kota tentang Penggunaan
ObatRasionaldalamrangkaGerakanMasyarakatCerdasMenggunakanObat
(GEMA CERMAT) dimaksudkan juga untuk meningkatkan pemahaman
masyarakatdanstakeholders tentangGeMACerMatdanpenggunaanobat
secara benar dan rasional. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari di
bulan Juni dengan sasaran sebanyak 100 orang masyarakat dan 20 orang
Apoteker agent of Change yang terdiri dari Apoteker Penanggung Jawab
pelayanan kefarmasian di Puskesmas, Apotek, RS di wilayah Kabupaten
Tulang Bawang dan peserta stake holder seperti BAPEDDA Kabupaten
Pringsewu, Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu, Kemenag Kabupaten
Pringsewu, Organisasi Profesi (IDI, PPNI, IBI, PDGI,IAKMI), Organisasi
Kemasyarakatan(PKK,KOWANI),KelompokPengajiandanKaderKesehatan.
Kegiatandilaksanakandenganmetodesosialisaidanedukasidenganmetode
CBIA(CaraBelajar InsanAktif)yangdipanduolehApotekersebagiAgentof
Change(AOC).Hasilkegiataninidiantaranya:
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 29
a. Stake holder terkait seperti Dinas Pendidikan, Kemenag dan
BAPEDDA akan aktif mendukung kegiatan ini di lingkungannya
masing-masingsepertipenyuluhan/sosialisasiGEMACERMATdi
sekolah,Sosialisasidikelompokpengajiandll.
b. Apotekersebagaiagenperubahanjugasecaraaktifakanmembuat
berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan
obatdimasyarakatsekitarwilayahkerjanya.
c. Report / hasil pelaksanaan kegiatan dapat di sampaikanmelalui
grup AoC Kabupaten dan di pantau oleh penanggung jawab
programfarmasiKabupaten.
d. Untuk kegiatan GEMA CERMAT di Puskesmas bisa didukung
denganmenggunakandanaBOKPuskesmas.
e. ApotekrAoCbisadibuatkansurat tugasmaupunSKKepalaDinas
Kesehatan.
Pada bulan November dilakukan pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Gema
Cermat di Provinsi Lampung dari tahun 2016 sampai 2018. Peserta yang
hadir adalah Kabupaten/kotayang telah mendapatkan
pembekalan/sosialisasi tahun sebelumnya yaitu Kota Metro tahun 2016 ,
Kota Bandar Lampung tahun 2017, Kabupaten Pringsewu tahun 2018.
Pertemuan ini dilaksanakan paparan evaluasi kegaitan GeMA CerMat dari
PenanggungjawabProgramDinasKesehatandanPerwakilandariIAImasing-
masingKabupaten.Padaevaluasitersebutdapatdisimpulkanbahwaperan
IAIdapat sangatmembantuApotekerAoCuntukmelakukansosialisasidan
edukasi dengan memberikan ruang dan waktu untuk kegiatan GeMa
CerMat. Dukungan untuk diberikannya SKP kegiatan pengabdian bagi
Apoteker yang aktif melakukan sosialisasi dan edukasi akan membantu
memberikanmotivasi bagiApotekerAoc tersebut. Evaluasi kegiatanGeMa
CerMat ini juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan adanya
program pemilihan Master AoC untuk setiap Provinsi dimana kriteria
pemilihanMaster AoC ini diantaranya adalah aktif melakukan sosialisasi /
edukasi baik secara berkelompok maupun secara mandiri dan aktif
melakukan kegiatan melalui metode yang inovatif. Di tahun 2018 sudah
dikukuhkanempatorangMAoCdariKotaMetrodanKotaBandarLampung,
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 30
sedangkan tahun 2019 dikukuhkan 3 orang MAoC dari Kota Bandar
Lampung,KabupatenPringsewudanKotaMetromasing-masingadalahdari
ApotekerpengelolaobatpuskesmasdanApotekerdisaranaApotek.
14. Kegiatan Pertemuan Meningkatkan Kemampuan SDM Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota Dalam Melakukan Pembinaan dan Monitoring Perizinan
Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian dilaksanakan pada bulan Juni
selama tiga hari. Kegiatan ini bersumber dana dekon/ APBN. Kegiatan ini
bertujuan meningkatkan kompetensi petugas dalam melaksanakan
pembinaandanpengawasan sarana produksi dan distribusi kefarmasain di
Kabupaten/Kota, khususnya kegiatan inspeksi sarana , surveilance produk
maupunpengendalianperizinan.Hasilkegiataniniadalah:
a. Sesuai PMKNO.26Tahun2018, dalamperizinan saranaproduksi
dan distribusi kefarmasain baik Industri Farmasi, Distributor
FarmasimaupunApoteksesuaidenganwewenangmasing-masing
daerahnya.
b. Memberikan sosialisasi tentang perizinan sarana produksi dan
distribusifarmasimelaluiOSS(OnlineSingleSubmission).
c. Dinkes Kab/Kota diharapkan dapat melakukan pembinaan dan
pengawasanterhadapsaranaproduksidandistribusikefarmasian
yang ada di wilayahnya masing-masing dan laporan hasil
pembinaan/pengawasanditembuskankeDinkesProvinsi.
d. Memberikanpembinaanterkaitstandarpelaksanaanproduksidan
distribusikefarmasinsesusaiCPOBdanCDOBsertauntukApotek
pelayanan kefarmasiannya harus sesuai standar pelayanan
kefarmasiandiApotek.
15. Kegiatan monitoring Perizinan dan Pembinaan Sarana Produksi dan
DistribusiKefarmasaindilakukandiwilayahkotabandar lampungdankota
metro terhadap sarana Distribusi Kefarmasian (PBF) terkait perizinan nya,
standar pelayanan sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik yang
ditetapkanBadanPOM.Kemudiansaranaproduksiobattradisonal(UKOT/
UMOT) di wilayah Lampung Selatan dan lampung Tengah. Kegiatan ini
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 31
dilaksanakan di bulan Agustus dan Oktober. Kegiatan ini ersumber dana
dekon/APBN. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan memberikan bimbingan
terhadap sarana Prodis Kefarmasian dan mencari solusi permasalahan
perizinan.Hasilkegiataniniditemukanuntuk4saranaUKOT/UMOThanya1
yangmasihbertahanyaitusaranaUKOTKaryatamadikabupatenLampung
Tengah dimana sarana tersebut memproduski kapsul temu putih tang no
registrasinyasedangdidaftarkandiBadanPOMsedangkansertifikatCPOTB
sudah jadi dari Badan POM namun terkendala di ijin sarana nya di mana
belum diperbarui melalui Online Single Submission (OSS) dan terkendala
Penanggung Jawabnya resign. Kita menyarankan agar ijin sarana nya
diperbarui jika tidak mendapatkan penanggung jawab Apoteker maka
produksi nya dialihkanmenjadi produksi obat tradisonal yang kategorinya
bukan produk kapsul dan cairan obat dalam, dimana penanggung jawab
sarananya bisa Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Untuk monitoring ke
sarana distribusi kefarmasian (PBF) ditemukanbahwamasih ada beberapa
PBF lokal maupun cabang yang belum memenuhi CDOB dimana sarana
penyimpananproduk farmasinya tidak sesuai standar . Kamimenyarankan
agar PBF tersebut segera memperbaiki sarana dan prasarananya dan
mengurus pemenuhan CDOB nya ke Badan POM. Ditargetkan pada tahun
2019 semua PBF pusat maupun cabang di Provinsi Lampung sudah
memenuhisertifikasiCDOB.
16. Kegiatan selanjutnya adalah sampling produk alkes dan PKRT yang
dilaksanakan pada bulan September s/d November 2019 di 4 (empat)
Kabupaten/Kota Kabupaten yaitu Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Lampung Utara.
Kegiataninibersumberdanadekon/APBN.Samplingdilakukandibeberapa
toko alat kesehatan dan Apotek dan toko yang menjual PKRT. Dari 8
(delapan) produk alat kesehatan dan PKRT yang diuji diperoleh data
sebanyak87,5%produkMemenuhiSyarat(MS)dan12,5%TidakMemenuhi
Syarat(TMS)denganrinciansebagaiberikut:
- Sebanyak 4 (empat) produk alat kesehatan (80%) hasilnyaMemenuhiSyarat(MS).
- Sebanyak3(tiga)produkPKRThasilnyaMemenuhiSyarat(MS).
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 32
- Sebanyak 1 (satu) produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga(PKRT)hasilnyaTidakMemenuhiSyarat(TMS).
17. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sarana Produksi dan
DistribusiAlkesdanPKRTdilaksanakandenganmengunjungidanmelakukan
inspeksi serta pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Alat
Kesehatan & PKRT. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
Sarana Produksi dan Distribusi Alkes dan PKRT Tahun Anggaran 2019
dilaksanakan pada bulan Agustus 2019 di wilayah kota Bandar Lampung.
Inspeksi sarana berdasarkan hal-hal terkait pemenuhan CDAKB (Cara
DistribusiAlkesyangBaik)sebagaiberikut:
a. SistemManajemenMutu(Organisasi,administrasi,pelaporan)
b. Pengelolaan Sumber Daya (Personalia dan Pelatihan;
BangunandanFasilitas;Kebersihan;Bengkel/Workshop)
c. Penyimpanan dan Penanganan Persediaan (Penerimaan;
Penyimpanan;PengirimandanPenyerahan)
d. FSCA,retur,pemusnahanproduk,danpenanganankeluhan
e. Auditinternaldantinjauanmanajemen
f. Aktivitaspihakketiga(OutsourcingActivity)
Ø Dari3(tiga)saranaproduksiPKRTyangdikunjungihasilnyasbb:
- Sebanyak2(66,6%)saranayangMemenuhiSyarat(MS).- Sebanyak 1 (33,3%) sarana yang Tidak Memenuhi Syarat
(TMS)Mayor.Ø Dari 53 (lima puluh tiga) sarana penyalur alat kesehatan (PAK) terdiri
dariPAKpusatsebanyak32saranapenyaluralkesdan21saranacabang
penyaluralatkesehatan(CabangPAK)yangdikunjungihasilnyasbb:
1. Dari32(tigapuluhdua)saranaPenyalurAlatKesehatanyang
dikunjungihasilnyasbb:
- Sebanyak 18 sarana (56,3%) yang Memenuhi Sayrat
(MS)
- Sebanyak 7 sarana (21,8%) yang Tidak Memenuhi
Syarat(TMSMinor).
- Sebanyak7sarana(21,8%)yangTidakMemenuhiSyarat
(TMSMayor).
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 33
2. Dari 21 (dua puluh satu) sarana Cabang Penyalur Alat
Kesehatan(PAK)yangdikunjungihasilnyasebagaiberikut:
- Sebanyak14sarana(66,7%)yangmemenuhisyarat(MS)
- Seanyak7sarana(33,3%)yangTidakMemenuhiSayrat
(TMS)Minor
18. Kegiatankonsultasipusattentangprogramkefarmasiandanalatkesehatan,
dengan mengikuti kegiatan perencanaan Program Kefarmasian dan Alkes
bersumberdanaDekonsentrasiDirektoratKefarmasiandanAlatKesehatan
melalui sistem e-planning dan e-renggar di Jakarta. Sistem perencanaan
kegiatanbersumberdanaDekonsentrasidenganmelaluiusulandaridaerah
yang berhubungan dengan program Kefarmasian dan Alkes. Sistem
perencanaan bottom up., kemudian usulan akan diproses dan disusun
templatekegiatanyangakandijadikanmenuutamamaupun tambahandi
sistemRKAKL(RencanaKerjadanAnggarankementerian/Lembaga).
19. Kegiatan administrasi kegiatanmerupakan kegiatan untukmenunjang dan
mendukung pelaksanaan program obat dan perbekalan kesehatan guna
meningkatkankualitaspelayanankefarmasiandiProvinsiLampung.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 34
VIII. PEMBAHASANHASIL
Berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakanpada
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, baik yang dananya bersumber dari
AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)maupunAnggaranPendapatan
dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 telah terlaksana sesuai dengan target
yang telah ditetapkan meskipun tidak terserap 100% anggaran namun secara
fisikdapatterlaksanasemuakegiatan.
Indikator ketersediaan obat sesuai kebutuhan merupakan salah satu bahan
pemantauanterhadapterwujudatautidaknyastrategipembangunankesehatan
2015-2019 yang ke-6 dari Kementerian Kesehatan RI yaitu meningkatkan
ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas farmasi dan alat
kesehatan. Saat ini sumber dana pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan
dasar adalah dari dana APBD II, APBD I dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang bersumber dari DAK
merupakan kebijakan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka menjamin
ketersediaan,pemerataandanketerjangkauanobatdanperbekalankesehatandi
seluruh kabupaten / kota di Indonesia. Pengadaan obat untuk pelayanan
kesehatan dasar dihitung berdasarkan jumlah penduduk per kapita dan
disesuaikandengan paguanggaran yangdisediakanoleh pemerintahprovinsi
maupun pemerintah kabupaten / kota. Kementerian Kesehatan RI melalui
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah menetapkan
sasaran program obat dan perbekalan kesehatan yang salah satu sasarannya
adalah besarnya anggaran obat esensial generik di sektor publik Rp. 28.000,-
(setaradenganUS$2,00)perkapitapertahunsesuaidenganrekomedasiWHO
untuksemuakebutuhanobat-obatan(alldrugs).
a. AnggaranObatperKapitaTahun2019
Anggaranobatperkapitatahun2019dihitungberdasarkan3sumberdanayaitu
APBDI,APBDIIdanDAK,sebesarRp.6.410,-.Terjadipenurunananggaranobat
per kapita dibandingkan tahun 2018 yaitu Rp.6.814 dan pada tahun 2017
(Rp. 8.133 ,-). Terjadi penurunan anggaran obat per kapita tahun 2019 karena
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 35
kemungkinanKabupaten/KotatidakmenganggarkanAPBDIIuntukmembeliobat
dan hanya mengandalkan pemenuhan alokasi dana DAK bidang kefarmasian
namunnilainyamasihbelummencukupikebutuhanpenyediaanobat.Beberapa
Kabupaten/Kota yang tidak menganggarkan dana daerah untuk belanja obat
seperti pada Kabupaten Tanggamus, Lampung Utara, Tulang Bawang, Mesuji,
TulangBawangBarat,BandarLampungdanPesisirBarat.
Besarnyaanggaranper kapitaobatdiProvinsi Lampung tidakberbanding lurus
denganterpenuhinyaseluruhjenisobatyangdirencanakanolehTimPerencana
Obat Terpadu kabupaten / kota, karena ada beberapa jenis obat yang
dibutuhkandi saranaPelayananKesehatanDasar (PKD) tidak tercantumdalam
DaftarObatEsensialNasional,DaftarObatPelayananKesehatanDasarmaupun
diFormulariumNasionalataupunadabeberapaobatyangdipesannamuntidak
tersedia oleh penyedia / gagal lelang . Untuk solusi kebutuhan obat yang
ternyata tidak tersediamelalui e-purchasing bisa dilakukan pengadaan dengan
caralainsesuaiPerpresno.16tahun2018.
b. Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas di Provinsi
Lampung
Sesuai sasaran program kefarmasian dan alat kesehatan yaitu meningkatnya
akses danmutu sediaan farmasi dan alat kesehatanmaka salah satu kegiatan
yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah peningkatan
ketersediaanobatpublikdanperbekalankesehatan,sasarankegiataniniadalah
tersedianyaobat, vaksin danperbekalan kesehatan yangbermutu,meratadan
terjangkau di pelayanan kesehatan pemerintah dan salah satu indikator
pencapaian sasaran tersebut adalah Persentase ketersediaan obat dan vaksin
dipuskesmas.Indikatortersebutdenganmengumpulkandataketersediaanobat
dan vaksin tertentu (ada 20 item obat dan vaksin yang dipantau) dan setiap
kabupaten/kotasemuapuskesmasyangdisamplinguntukmenghitungindikator
ketersediaanobatdanvaksintersebut.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 36
Target persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas di Provinsi
Lampung sebesar 90% tahun 2019 sedangkan target yang ditetapkanmenurut
RENSTRA Kementerian Kesehatan 2015-2019 yaitu 95%. Capaian Persentase
ketersediaanobatdanvaksindipuskesmasdiProvinsiLampungpadatahun2019
adalah96%.Pencapaianketersediaanobatdanvaksintahun2019sudahdiatas
target persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas di Provinsi
Lampung dan target Renstra Nasional namun jika dipantau per bulan ternyata
ketersediaantersebutterpenuhipadatriwulanterakhir .Hal inibisadisebabkan
obat pada awal sampai pertengahan masih sisa tahun sebelumnya sedangkan
untukpengadaantahunberjalanakandikirimpadatriwulanakhir.
Tabel8.1DaftarObatdanVaksinyangDipantauPadaIndikatorKetersediaanObatdan
vaksindiPuskesmas
7,AT 36D34AT79 67 6A5A 7,AT 1 1aMaI 7MaHEO 2 7baO AnOE TPbAMcPHKNEN AnaG 3 7baO AnOE TPbAMcPHKNEN DAwaNa % 1HEbAnGHaIEd 5 5aCnANEPI SPHBaO EnFAGNE 20% 6 TabHAO TaIbaD DaMaD ( VaGNEn ,-1 ) VaGNEn TT 9 AIKREcEHHEn 500 IC Oab
10 AIKREcEHHEn NSMPp GAMEnC 11 8aMaNAOaIKH 500 IC Oab 12 AHbAndaTKH Oab 13 /pEnABMEn AdMAnaHEn) EnFAGNE 0,1% NAbaCaE 2-H) 1% 7GNEOKNEn 3nFAGNE 15 5AOEHAMCKIAOMEn 5aHAOaEnF 0,200IC-1IH 16 DEaTApaI 3FAGNE 5 IC/IH 1( 0PMKNAIEd Oab %0 IC 1) 0EOKIAnadEKn VEO 4) 3nFAGNE 19 4apOKpMEH 20 DAGNaIAOaNKn Oab
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 37
Gambar8.1PersentasePuskesmasdenganKetersediaanObatdanvaksinEssensial
Se-ProvinsiLampungTahun2019
Gambar8.2PersentasePuskesmasdenganKetersediaanObatdanvaksinEssensial
Tahun2015s/d2019
c. PersentasePenggunaanObatRasionaldiPuskesmas
Kebijakan penggunaan obat rasional merupakan salah satu upaya untuk
memberikanpelayanankesehatanyangbermutubagimasyarakat.Penggunaan
Obat Rasional merupakan salah satu tujuan dari Kebijakan Obat Nasional
(KONAS).Kebijakaninidimaksudkanuntukmenjaminkeamanan,efektifitasserta
harga yang terjangkaudari obat yang disediakandandigunakandi puskesmas,
0102030405060708090100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
92 100 100100 96 100100 100 98
72
97 93
82
99 100 95.3
PersentasePuskesmasdenganKetersediaanObatdanVaksinEsensialProvinsiLampungTahun2019
Target Capaian
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
77 80 83 86 9078 78 85 87 95
PERSENTASEPUSKESMASDENGANKETERSEDIAANOBAT&
VAKSINESSENSIALTAHUN2015S/D2019
Target Capaian
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 38
maupun dalam pengobatan sendiri (swamedikasi/self-medication)
oleh masyarakat. Dalam mendukung pelaksanaan jaminan Kesehatn Nasional
(JKN) yang dimulai pada tanggal 1 januari 2014, pada tahun 2013 telah
ditetapkan Formularium Nasional (FORNAS) melalui Surat KeputusanMenteri
Kesehatan Nomor 328/Menkes/IX/2013 yang merupakan daftar obat terpilih
yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan, sebagai
acuan dalam pelaksanaan JKN, khususnya pelayanan obat di setiap tingkat
pelayanan kesehtan baik primer, sekunder maupun tersier. Dengan adanya
FORNAS ini diharapkan dapat mendorong penggunaan obat rasional sesuai
standar, sehingga pelayanan kesehatan lebih bermutu dengan belanja obat
terkendali (cost effective); mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang efektif
dan efisien kepada masyarakat; serta memudahkan perencanaan dan
penyediaan obat di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan.
Keberhasilan program penggunaan obat rasional di Indonesia diukur dengan
menggunakan indikator Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas. Indikator
penggunaan obat rasional di puskesmas adalah persentase penggunaan
antibiotik pada penatalaksanaan kasus ISPA non-pneumonia, penggunaan
antibiotik pada penatalaksanaan kasus diare non-spesifik, penggunaan injeksi
pada penatalaksanaan kasus myalgia dan rerata jumlah item obat per lembar
resep di puskesmas. Sesuai dengan Indikator Rencana Strategis kementerian
Kesehatan tahun 2015-2019. Pada tahun 2019 target persentase Penggunaan
Obat Rasional (POR) di puskesmasmempunyai target 70% sedangkan capaian
penggunaanobatrasionaldipuskesmasdikabupaten/kotase-provinsiLampung
adalah 91 %. Target dan capaian persentase penggunaan obat rasional di
puskesmas pada tahun 2019 di kabupaten/kota se-provinsi Lampung dapat
dilihatpadagambar8.3
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 39
Gambar8.3PersentasePenggunaanObatRasionaldiPuskesmasTahun2019
Gambar8.4PersentasePenggunaanObatRasionalDiPuskesmasTahun2015-2019
Darihasilcapaianpadagambardiatasterlihatangkadibawah70%masihterlihat
dibeberapakabupaten/kota sepertiMesuji, LampungSelatandanPesisirBarat
masih tingginya angka penggunaan antibiotik pada kasus ISPA non penumonia
dankasusdiarenonspesifiksedangkankasuspenggunaaninjeksipadadiagnosa
0102030405060708090100
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7081
9098 97
7870
97 96
7760
77 72 65
87
60
PERSENTASE PENGGUNAN OBAT RASIONAL DI PUSKESMAS KAB/KOTA PROVINSI LAMPUNGTAHUN
2019
TARGET CAPAIAN
0102030405060708090
100
TAHUN2015 TAHUN2016 TAHUN2017 TAHUN2018 TAHUN2019TAGRGET 62 64 66 68 70
CAPAIAN 78 80 87 89 91
62 64 66 68 7078 80
87 89 91
PERSENTASE PENGGUNAAN OBAT RASIONAL DI PUSKESMAS
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 S/D 2019
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 40
myalgia sudahnoldan rerata resep jugasudahmencapaiangka3–4 itemper
resepdenganadanyaBPJS.
d. Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Yang Melakukan
manajemenPengelolaanObatdanVaksinSesuaiStandar
KebijakanObatNasional(KONAS)Tahun2006menyebutkanbahwakeberadaan
gudang farmasi kabupaten/kota diubah namanya menjadi Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota (IFK). Kebijakan tersebut bersinergi dan mendukung langsung
peningkatan kapasitas institusi pengelola obat kabupaten/kota. Pencapaian
kinerja bidangpengelolaanobat publik danperbekalan kesehatan tahun2010-
2014 diukur dengan indikator persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
sesuai standar dimana penilaianmencakup unsur Sumber dayaManusia (porsi
40%),SaranadanPrasarana(porsi40%),danAnggaranOperasional (porsi20%)
yang dioperasionalkan menjadi subkomponen dan pembobotan. Sedangkan di
renstra2015-2019dimanasasaranprogramkefarmasiandanalatkesehatandan
untukmendukungkegiatanpeningkatanketersediaanobatpublikdanperbekkes
maka indikator pencapaian sasaran tersebut salah satunya adalah persentase
Instalasi Farmasi Kab/Kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan
vaksin sesuai standar. Penilaian pengelolaan obat di kabupaten/kota meliputi
komponen:
1. Sumberdaya,meliputi:
Ø Struktur Organisasi IFK (PP No.41 tahun 2007 tentang
organisasiperangkatdaerahUPTD)
Ø PenanggungjawabIF(ApotekerpengelolaIFK)
Ø JumlahSumberDayaManusia
Ø BiayaOperasional
Ø Saranadanprasarana
2. PengelolaanObat
Tujuan:Memeliharamutuobat,menghindaripenggunaanyangtidak
bertanggungjawa, menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan
pencariandanpengawasan.
Meliputi : Perncanaan, Penerimaan, Penyimpanan, distribusi,
Pencatatan,Supervisi,PemusnahandanPengembangankompetensi.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 41
Penilaian / skoring terhadap dua aspek diatasmeliputi unsur sumer daya (60)
dan Pengelolaan (40). Pengertian IFK yang sesuai standar adalah IFK yang
memenuhisyaratdanmemilikiskoring≥70
Gambar8.6PersentaseInstalasiFarmasiKabupaten/KotaYangMelakukan
ManajemenPengelolaanObatDanVaksinSesuaiStandar
Tahun2015-2019
0102030405060708090
100
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
76.7 77.4 84.8391.6583.0395.05 87.7891.6576.8286.484.25 77.4367.881 76.82 78.8
SKORINGINSTALASIFARMASIKAB/KOTAYANGMELAKUKAN
MANAJEMENPENGELOLAANOBAT&VAKSINSESUAISTANDAR
TAHUN2019
TARGET CAPAIAN
Gambar8.5PersentaseInstalasiFarmasiKabupaten/KotaYangMelakukanManajemen
PengelolaanObatdanVaksinSesuaiStandarTahun2015-2019
TAHUN2015
0
50
100
TAHUN2015
TAHUN2016
TAHUN2017
TAHUN2018
TAHUN2019
55 60 65 70 7567 73 80 87 93
INSTALASI FARMASI KAB/KOTA SESUAI STANDAR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 S/D 2019
TAGRGET CAPAIAN
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 42
DarihasilskoringpenilaianduaunsuryaituSumberDayadanPengelolaan
Obatmakadapatterlihatmasihadakabupaten/kotayangdibawahstandaryaitu
Kabupaten Pesisir Barat. Dari Kabupaten tersebut masih kurang dalam aspek
pengelolaanobatataupundalamaspeksumberdayasepertikurangnyasarana
pengeloaan obat (rak obat, palet, forklift , troley obat dll) ataupun kurangnya
sumber dayamanusia yang berbasis tenaga farmasi ataupunmasih kurangnya
fasilitas pendukung seperti di gudang Pesisir Barat yang masih belum ada
listriknyasehinggasangatkuranguntukpengelolaanobatyangsesuaistandar.
Berdasarkanevaluasiterhadapkegiatan-kegiatanyangtelahdilaksanakan
pada Program Alat Kesehatan danMakanan , baik yang dana bersumber dari
AnggaranPendapatandanBelanjadaerah(APBD)maupunAnggaranPendapatan
danBelanjaNegara(APBN)Tahun2019.IndikatorkegiatanyangadadiProgram
AlatKesehatandanMakanansbb:
a. PersentaseSaranaDistribusiAlkesyangMemenuhiSyaratCDAKB
Sesuai sasaranprogramAlatKesehatandanMakananadalahmemastikan
alkes yang beredar memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan manfaat.
Sasarannyaadalahsaranadistribusialkes(PAK,Cab.PAK,Apotek,TokoAlkes).
Target Indikator kegiatan ini tahun 2019 adalah sebesar 70 %. Dari 38
saranaDistribusi Alkes yang dilakukan inspeksi didapat data 24 sarana (63,2%)
memenuhisyarat(MS),sebanyak4sarana(10,5%)saranayangtidakmemenuhi
syarat(TMSMinor),Sebanyak10sarana(26,3%)saranaTidakMemenuhiSyarat
(TMS Mayor). Capaian tahun 2018 sebesar 63,2 % dimana capaian masih
dibawah target indikator dimana masih ada sarana yang belum ada izin
penyaluran, ,menyalurkan alkes tanpa izin edar, menyalurkan produk alkes
kadaluarsa, menyalurkan produk alkes yang tidak sesuai peruntukannya,
menyalurkan produk invasif secara bebas tanpa menggunakan resep dokter,
membeliprodukalkesilegal,masihadapenyaluralkesyangmemilikibangunan/
tempat yang tidak layak. Hal ini tidak sesuai dengan Permenkes nomor
1191/Menkes/Per/VIII/2010tentangPenyalurAlkesdanPermenkesNo.4Tahun
2010tentangcaradistribusialkesyangbaik.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 43
Diharapkan sarana distribusi alkes dapatmendistribusikan alkes sesuai dengan
permenkesdiatassehinggamasyarakatdapatmenggunakanalkesyangbermutu,
amandanbermanfaat.
Gambar9.1
PersentaseSaranaDistribusiAlkesyangMenerapkanCDAKB
Tahun2019diProvinsiLampung
Grafik9.2
PersentaseSaranaDistribusiAlkesyangMenerapkanCDAKB
Tahun2015-2019diProvinsiLampung
Dari grafik diatas terlihat dari kabupaten yang di sampling ternyata masih belum
memenuhi target , hal ini menunjukkan bahwa masih banyak sarana Distribusi Alat
Kesehatan(PAK,CabPAK)yangbelummemenuhisyaratCaraDistribusiAlatKesehatan
yang Baik (CDAKB) seperti diantaranya Ditemukan produk alat kesehatan yang
kadaluarsa,menjualalkestanpamemeilikiizinedar,sumberpembelianalkesyangtidak
dapatditelusuri/tidakjelas.
SardisalkesyangmdakmenerapkanCDAKB,40%
SardisAlkesyang
MenerapkanCDAKB,60%
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 44
Gambar9.2
TrendPersentaseSaranaDitribusiAlkesyangMenerapkanCDAKBdiProvinsi
LampungTahun2015–2019
Trend grafik terlihat bahwa persentase sarana distribusi alkes yangmenerapkan Cara
DistribusiAlkes yangBaik ( CDAKB ) 5 Tahun terkahir terlihatdi tahun2015dan2019
menunjukkannilaiyangfluktuatifnaummemangmasihdibawahstandar.Darihasil ini
dapat diamati bahwa adanya kesadaran pemilik sarana / penanggung jawab sarana
dapat mendistribusikan Alat Kesehatan melalui Cara Distribusi Alkes yang Baik
diharapkan meningkat dan nantinya alkes yang beredar akan bermutu, aman, dan
bermanfaatsehinggamasyarakatakansangatdiuntungkandalamhalpemakaianalkes.
b. Persentase Produk Alkes dan PKRT beredar yangMemenuhi Syarat Keamanan,
Mutu,danManfaat
Jaminan mutu (quality) dan jaminan keselamatan (safety) merupakan suatu
persyaratan yang sangatmendasar untuk dipenuhi agar suatu produk dapat bersaing
denganprodukdariluardanamanolehmasyarakatpengguna.
58
69
40
62 60.4
01020304050607080
2015 2016 2017 2018 2019
Realisasi
Target
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 45
Gambar9.3
TrendPersentaseProdukAlkesyangMemenuhiSyaratKeamanan,
MutudanManfaatdiProvinsiLampungTahun2016–2019
TargetIndikatorRenstrainimerupakansalahsatubentukpengamananalkesdanPKRT
yangberedardimasyarakatyaituPersentaseProduk
AlkesdanPKRTyangmemenuhisyaratkeamanan,mutudanmanfaat.
Tahun2019 target indikator 70%dengancapaian88% alkesdanPKRTyangberedar
memenuhisyaratkeamanan,mutudanmanfaat.
Tahun2017capaian indikator75% tahun2016capaian indikator 100%,dan ternyata
terjadipenurunancapaiansetiap tahundanartinyaperlupeningkatanpembinaandan
pengawasan terhadap produsen dan distributor alat kesehatan dan PKRT agar lebih
selektif dalammemproduksi dan mendistribusikn produk alkes dan PKRT serta selalu
memperhatikankaidahCPAKBdanCDAKB.
100
75 78
88
0
20
40
60
80
100
120
2016 2017 2018 2019
Realisasi
Target
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 46
IX. HAMBATAN/MASALAH
Hambatan/masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program obat dan
perbekalankesehatandiProvinsiLampungtahun2019adalah:
1. HambatanSumberDayaManusia
Latar belakang petugas pengelola program obat dan perbekalan
kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota yang berbeda
menyebabkan kesulitan dalam penyamaan persepsi tentang definisi
operasional suatu kegiatan. Hal ini menyebabkan hambatan
pengumpulandataprogramdarikabupaten/kotakeProvinsiLampung.
Bahkan persepsi yang tidak sama ini juga dapat berpengaruh pada
validitasdatayangdidapatkan.
Masalah tenaga farmasi yang jumlahnya kurang memadai di sarana
pelayanankesehatandasarjugamerupakanmasalahutamadipuskesmas
yang berada di kabupaten / kota. Beban kerja tenaga farmasi yang ada
pada jam operasional sudah cukup banyak, sehingga untuk melakukan
kompilasi data-data yang dibutuhkan tidak memungkinkan serta untuk
melaksanakan tugas lain selain pengelolaan logistik obat seperti untuk
pelaksanaan pemberian infomrasi obat dan konseling obat juga tidak
dimungkinkandenganjumlahtenagafarmasiyangterbatas.
Mutasi petugas pengelola program obat dan perbekalan kesehatan di
Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota menyebabkan terputusnya alur
informasi dan data tentang program itu sendiri sehingga menyulitkan
pengumpulandataditingkatProvinsi.
2. HambatanDana
DanayangadabaikyangbersumberdariAPBDmaupunAPBNbelumbisa
meng’cover’ seluruh kegiatan yang ada pada program obat dan
perbekalan kesehatan. Banyak kegiatan yang memiliki indikator pada
RENSTRA Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 yang belum bisa
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 47
dilaksanakan karena keterbatasan dana, contohnya adalah Program
Pembinaan Pelayanan Kefarmasian, seperti Penggunaan Obat Rasional
dan Pharmaceutical Care pada Sarana Farmasi Komunitas dan Klinik,
Program pemerdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan
tentangObatpadamasyarakat.
3. HambatandalamPencatatandanPelaporan
Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu alat kontrol kegiatan
suatusaranadistribusipemerintahmaupunnonpemerintahyangsangat
penting.Beberapasaranayangdiwajibkandalampelaporanadalah
q Ketersediaan obat dan mutasi obat yang dilakukan oleh Instalasi
Farmasi Kabupaten/Kota yang sudah diakomodir oleh pihak
kemenkes RImelalui aplikasi e-logistic obat namun sampai saat ini
belum bisamaksimal terlaksana karena keterbatasan Sumber Daya
Manusiapengeloladataditingkatkabupaten/kota.
q Kompilasi Peresepan Penggunaan Obat Rasional dan Pelaporan
Penggunaan Obat Generik di Fasyankes yang merupakan laporan
yangberasal dari Puskesmas/RSUDdan kemudiandi kompilasi oleh
kabupaten/kotapertriwulan,sulitsekaliuntukdilaksanakankarena
minimnya jumlah dan kemampuan (pemahaman) Sumber Daya
Manusiapetugaspengelolalaporanini.
q Dinamika Obat yang seharusnya dilaporkan oleh PBF cabang dan
pusat ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan RI
secara elektronik belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sarana
distribusi obat karenapetugas administrasi PBFbanyak yangbelum
pahamdalampengoperasiansoftware(e-reportPBF).
q Sistem Pelaporan Penggunaan Sediaan Jadi Narkotika dan
Psikotropika Nasional (SIPNAP) merupakan sistem pelaporan
narkotika dan psikotropika terpusat dalam bentuk electronic report
sulit untuk dilakukan karena data penyaluran narkotika dan
psikotropikayangberasaldarisaranadistribusisepertiapotek,rumah
sakitdanPBFbelumdikirimkansecararutin.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 48
4. Hambatandalampengadaanobatdanvaksin
Prosespengadaanobatdanvaksinyangsebelumnyamelaluipenunjukan
langsung sejak Maret Tahun 2013 harus memalui e-purchasing
berdasarkane-katalog sesuaiPermenkesNomor48Tahun2013.Sejalan
denganberjalannyawaktudengansisteme-catalogobatdanalkesyang
diharapkan bisa mmepermudah proses pengadan obat dan alkes serta
lebihamandilakukanmakamunculberbagaikendaladilapanganseperti:
1. Kuota Obat di PBF yang terbatas sehingga Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota banyak yang tidak mendapatkan stok obat yang
dibutuhkan.
2. SeiringdengandiberlakukannyaBPJSyangmenyediakandanakapitasi
bagisaranapelayanankesehatanprimertermasukdidalamnyaadalah
kapitasiuntukpembelianobatternyatamasihbanyakkabupaten/kota
yang belum memanfaatkan dana kapitasi tersebut secara maksimal
karena keraguan proses pengadaan menggunakan dana kapitasi
tersebut yang belum memiliki juknis/juklak secara jelas dari
kementeriankesehatan.
5. Hambatandalampembinaandanpengawasansaranaproduksi,distribusi
farmasi dan alat kesehatan karena luasnya wilayah dan terbatasnya
sumber dayamanusia serta anggaran yang digunakan serta komunikasi
lintassektor.
6. TerbatasnyaSDMyangmenanganiprogrampembinaan,pengawasandan
pengendalian makanan minuman baik di Dinkes Provinsi maupun di
DinkesKabupaten/Kota.
7. Tidak adanya keseragamanprogramdan target yang harus dicapai oleh
DinasKesehatanProvinsidenganprogramdantargetyangharusdicapai
DinasKesehatanKab/KotasebagaiperpanjangantanganProvinsi
8. Masihkurangnyaadvokasikeeksekutiftentangpentingnyapengamanan
alkesdankeamananpangan.
9. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan pada post market
surveillance terhadap produk alat kesehatan dan PKRT dan terhadap
saranadistribusialkes.
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 49
10. Masih kurangnya petugas penyuluh dan petugas pengawas keamanan
pangandanpengamananalkes.
X. RENCANATINDAKLANJUT
Rencana tindak lanjut berdasarkan permasalahan yang ada pada pelaksanaan
programobatdanperbekalankesehatantahun2019,adalahsebagaiberikut:
1. Advokasi kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota bekerjasama dengan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk menambah formasi tenaga
kefarmasian terutama apoteker / tenaga teknis kefarmasian dan juga
pemerataansebarannyakeseluruhpuskesmasdiseluruhkabupaten/kota
terlebihkarenakebutuhanApotekerdiPuskesmasmenjadisalahsatusyarat
untukpenilaianakreditasiPuskesmas.
2. Meningkatkanpembinaankepadasaranadistribusifarmasi(PBFdanapotek)
se-Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten /
Kotaagarsaranadistribusifarmasimelakukandistribusiobatsesuaidengan
peraturanperundang-undanganyangberlakudansecararutinmengirimkan
laporankegiatandistribusinyakeDinasKabupaten/KotadanProvinsi.
3. Melaksanakanpembinaanyang rutinkepadapetugaspengelolaobatDinas
Kesehatan/ InstalasiFarmasiKabupaten/Kotadalamhalpengelolaanobat
yang baik dan pelaporan rutin IFK dan pelaporan penggunaan obat
narkotika,psikotropikadangenerikdisaranadistribusiobatyangberadadi
wilayahkerjanya.
4. Melakukan pembinaan kepada Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota terkait
pelaksanaan One Gate Policy pengelolaan obat dan vaksin yang telah
disosialisasikanolehDirektoratJenderalKefarmasiandanAlkes.
5. Melakukan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait
Implementasi Peraturan menteri Kesehatan No.31 Tahun 2016 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No.889 Tahun 2011 tentang
Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Implementasi
PermenkesNo.31initerkaitpemberianizinpraktekfarmasissertapetunjuk
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 50
pelaksanaannnya yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan
No.HK.02.02-Menkes-24-2017.
6. MemberikanmotivasikepadaDinasKesehatanKabupaten/Kotakhususnya
Tim Pengelola Obat Terpadu agar dapat melakukan advokasi kepada
pemerintah daerahnya untuk meningkatkan alokasi anggaran pengadaan
obat sehingga dapat memenuhi kebutuhan obat di kabupaten / kotanya
masing-masing.
7. MeningkatkankoordinasidenganTimPengelolaObatTerpadudiKabupaten
/Kotasehinggaobatyangdirencanakanuntukdiadakanefektifdanefisien.
Sehingga besarnya angka yang tercantum pada Rencana Kebutuhan Obat
(RKO) dari masing-masing kabupaten/kota bisa mencerminkan kebutuhan
sesungguhnyadanpihakparikandapatmenyediakanobatsesauikuotayang
dibutuhkan.
8. Aktif melakukan promosi penggunaan obat rasional bekerjasama dengan
lintas sektor dan stake holder terkait terutama mensukseskan program
GerakanMasyarakatCerdasMenggunakanObat.
9. Melakukan pembinaan terkait peredaran alat kesehatan dan PKRT yang
terstandardiwilayahProvinsiLampung.
10. Melakukan pembinaan terkait peredaran kosmetika dan obat tradisonal
yangamandikonsumsiolehmasyarakatberkerjasamadengan lintas sektor
terkait.
11. MeningkatkankoordinasidenganDinasKesehatanKab/Kotasebagaiinstitusi
yang terlibat langsung untuk lebihmeningkatkan pengawasan, pembinaan
dan pengendalian ke sarana produksi dan Distribusi alkes dan PKRT di
Kabupaten/Kota,dankesaranadistribusialkes(apotek,tokoalkes,PAK).
LaporanKinerjaSeksiPelayananKefarmasian2019 51
XI. PENUTUP
Demikian laporan Evaluasi ProgramObat dan Perbekalan Kesehatan Tahun
2019yangdilaksanakanolehSeksiPelayananKefarmasian,BidangPelayanan
Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Semoga dapatmemberikan
kontribusi yang cukup berarti bagi kemajuan bidang kesehatan di Provinsi
Lampung dan sebagai acuan untuk pelaksanaan Program Obat dan
PerbekalanKesehatandanProgramAlatKesehatan,MakanandanMinuman
ditahunselanjutnya.
BandarLampung,Januari2020
KepalaSeksiPelayananKefarmasian,
DarmanZayadan,SKM.,MKM
NIP.196801011992031012