laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan (lakip)
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAHAN
(LAKIP)
TAHUN
2019
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA TANJUNGPINANG
1
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
KATA PENGANTAR
Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan kearah transparansi dan
pelayananan masyarakat yang partsipatif dan akuntabel, yang bermuara pada
meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, serta adanya
pergeseran nilai manajemen pemerintah berbasis kinerja yang dihasilkan dan kinerja
tambahan yang diperlukan, agr tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada kinerja
tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir
periode perencanaan, mendorong instansi pemerintah untuk mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan bukan sekedar formalitas tetapi telah menjadi
komitmen.
Sistem Akuntabiilitas Kinerja Intansi Pemerintahan (Sistem AKIP), merupakan suatu
sistem akuntabilitas yang memadai dan dikembangkan dalam rangka perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya
pelaksanaan kebijakan dan program yang ditanggung setiap instansi pemerintah secara
periode wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi
kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan (LAKIP).
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota
Tanjungpinang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Tanjungpinang yang berkomitmen untuk mengimplementasikan
akuntabilitas kinerja manajemen pemerintahan.
Salah satu bentuk komitmen Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota
Tanjungpinang adalah disusunnyan Laporan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan Intansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan
Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019. LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019 merupakan
perwujudan pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan
program yang ditanggung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan
Pertamanan Kota Tanjungpinang. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana
pengendalian dan penilain kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah
yang baik dan bersh (good governance and clear government) serta sebagai umpan balik
dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
Berikut akan diuraikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) Dinas
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota
2
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
Tanjungpinang Tahun 2019 yang menjabarkan kinerja tahunan, evaluasi dan analisis
capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan guna menyajikan satu informasi yang utuh
atas upaya yang telah dilakukan dan capaian dari target pada tingkat sasaran program.
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota
Tanjungpinang Tahun 2019 diperlukan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntabilitas
kinerja pada waktu yang akan datang.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman Kebersihan dan Pertamanan
Kota Tanjungpinang
AMRIALIS
NIP. 19620620 198609 1 002
3
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
I. Latar belakang
Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya,saat ini
dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi
birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis
dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance)
yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta
dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut
dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan
oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam
melaksanakan pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada
masyarakat. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan
prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai
tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI / MPR /
1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 589 / IX / 6 / Y / 99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239 / IX/ 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan
pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2019sebagai perwujudan
akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi,
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota
Tanjungpinang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2019 - 2024.
I.1. Struktur Organisasi
Berkaitan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2019 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan
Kota Tanjungpinang, perlu disampaikan hal-hal umum mengenai instansi termasuk
uraian singkat mengenai beban kerja instansi. Hal tersebut akan dijelaskan melalui
Struktur Organisasi, Tugas pokok dan Fungsi Dinas dan masing-masing bagian dari
organisasi.
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang diatas struktur Dinas
Tata Kota, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari:
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi Dan Pelaporan
b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3. Bidang Perkim dan Kebersihan
a. Seksi Pertanahan Dan Penataan Kawasan
b. Seksi Kebersihan Kawasan Perkotaan Dan Pesisir
c. Seksi Pengangkutan
4. Bidang Pertamanan, Pemakaman Dan PJU
a. Seksi Penataan Pemeliharaan Taman
b. Seksi Penataan Pemeliharaan Pemakaman
c. Seksi PJU Dan Dekorasi Kota
5. Bidang Sarana dan Prasarana
a. Seksi Pengadaan dan Pengendalian
b. Seksi Perlangkapan Operasional
c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
5
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
BAGAN DI PRINT DI RENSTRA
Bagan Struktur Organiasasi Dinas seperti yang terdapat dalam
lampiran Keputusan Walikota tersebut diatas adalah sebagai berikut :
KEPALA
UPTD
Sub Bagian
Keuangan
SEKRETARIS
Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Sub Bagian
Penyusunan
Program
Bidang Tata Kota
Seksi Program
Perkotaan
Seksi Prasarana
Bangunan Gedung
Bidang Kebersihan
Seksi Pemeliharan
Kebersihan Darat
Seksi Pemeliharaan
Kebersihan Laut/Pantai
Seksi Angkutan dan
Peralatan Kebersihan
Bidang Pertamanan
dan Pemakaman
Seksi Penataan dan
Pemeliharaan
Taman
Seksi Penerangan
Taman dan Lampu
Hias
Seksi Penataan dan
Pemeliharaan Makam
Kelompok
Jabatan
Fungsional
6
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Kepala Dinas
Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan,
mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang
tata kota, kebersihan, pertamanan dan pemakaman.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas
menyelenggarakan penyusunan perencanaan program, urusan umum dan
kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
Uraian tugas sekretriat adalah :
a. penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat,
kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas meliputi
penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta
keuangan;
c. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor serta barang inventarisasi;
d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
e. pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
f. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan Dinas;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan;
dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
Uraian tugas Kasubag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan adalah
sebagai berikut :
a. Pelaksana penyusunan program dan kegiatan dinas
b. Pelaksana penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen
pelaksanaan anggaran;
c. Pelaksana pengelolaan data dalam penyusunan program dan kegiatan
tahunan dinas;
d. Pengumpulan hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-
masing bidang;
7
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
e. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
f. Pelaksana evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
g. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
2) Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan
Uraian tugas Kasubag Umum Kepegawaian dan Keuangan adalah sebagai
berikut :
a. penyusunan rencana urusan administrasi umum dan kepegawaian;
b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas,
penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggan,
pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan persiapan
bahan, menyusun rencana mutasi, cuti, disiplin pengembangan
kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
d. pelaksanaan urusan keprotokola, hubungan masyarakat, dan
pendokumentasian kegiatan dinas;
e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan umum dan pengelolaan
administrasi kepegawaian;
f. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
h. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi
keuangan dinas;
i. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
j. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
k. pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi penerimaan,
pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
l. pelaksanaan pendataan terhadap objek dan subjek retribusi serta
pemungutan retribusi;dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
3. Bidang Perkim dan Kebersihan
Bidang Perkim dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Dinas dibidang Perkim dan kebersihan
Uraian tugas bidang perkim dan kebersihan adalah :
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan strategi pada tingkat kota dibidang
perkim serta pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi
dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
b. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan
kawasan permukiman pada tingkat kota;
c. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap
pelaksanaan kebijakan daerah dalam menyediakan rumah, perumahan,
pemukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang
perumahan dan kawasan permukiman serta pengelolaan prasarana, sarana
dan utilitas umum pada tingkat daerah;
e. menyusun fasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat,
terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
f. memberikan pendampingan bagi orang perorangan yang melakukan
pembangunan rumah swadaya:
g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis urusan persampahan;
h. mengumpukan dan mengolah data dalam rangka perencanaan teknis
penyelenggaraan pelayanan urusan persampahan;
i. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program di bidang
penyelenggaraan pelayanan bidang persampahan;
j. melaksanakan kebersihan jalan-jalan umum, Tempat Pengelolaan Sampah
(TPS) dan tempat-tempat umum, Kebersihan Kawasan Perkotaan dan Pesisir;
k. melaksanakan pendataan pengkajian dan penyajian data yang berkaitan
dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan persampahan;
l. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam
penyediaan lahan tempat pembuangan sampah;
m. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan Tempat Pembuangan
Sementara (TPS);
n. menyiapkan dan memproses pertimbangan teknis perizinan di bidang
kebersihan;
o. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
9
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
1) Seksi Pertanahan dan Penataan Kawasan
a. pelaksanaan tertib penyelenggaraan bangunan kawasan permukiman
yang menjamin kehandalan teknis dan kontruksi bangunan dari segi
keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan
pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan;
b. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
utilitas umum lingkungan perumahan dan permukiman;
c. pelaksanaan pengaturan, dan pengendalian teknis dalam pembangunan
perumahan dan permukiman dan prasarana lingkungannya;
d. penyusunan bahan kajian dalam rangka penyerahan prasarana, sarana
dan utilitas perumahan dan permukiman;
e. pelaksanaan penyediaan dan pengembangan Kawasan Siap Bangun
(KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
f. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan serta kerjasama
swasta dan/atau masyarakat dalam pembangunan Kawasan Siap Bangun
(KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
g. penyusunan fasilitas pendanaan dan pembiayaan dalam rangka
penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
h. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
kawasan khusus dan strategis;
i. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
penyelenggaraan Pertanahan;
j. menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan permasalahan tanah;
k. pencegahan meluasnya dampak permasalahan pertanahan;
l. pengkoordinasian dan menetapkan langkah-langkah penanganan
penyelesaian permasalahan pertanahan;
m. pembentukan Tim Penyelesaian permasalahan pertanahan;
n. pengkoordinasian inventarisasi tanah aset Pemerintah Kota;
o. verifikasi perencanaan, pengadaan dan penetapan tanah untuk
kepentingan pembangunan;
p. fasilitasi kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan
q. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program
Pertanahan;
r. perencanaan kegiatan pertanahan inventarisasi dan koordinasi dengan
instansi terkait;
10
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
s. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan;
t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
u. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2) Seksi Kebersihan Kota
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis bidang
penyelenggaran pelayanan kebersihan jalan protokol, arteri, Tempat
pembuangan sementara (TPS), sampah drainase dan tempat-tempat
umum;
b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di
bidang penyelenggaran pelayanan kebersihan jalan protokol, arteri,
Tempat Pembuangan Sementara (TPS), sampah drainase dan tempat-
tempat umum;
c. pelayanan pembersihan jalan protokol, arteri, Pembuangan Sementara
(TPS), sampah drainase dan tempat-tempat umum;
d. pelaksanaan pengawasan petugas pembersihan jalan protokol, arteri,
Pembuangan Sementara (TPS), sampah drainase dan tempat-tempat
umum;
e. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan pelayanan
Kebersihan Kawasan Perkotaan;
f. pelaksanaan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan
dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan Kebersihan
Kawasan Perkotaan;
g. penyiapan bahan pertimbangan teknis perizinan di bidang kebersihan;
h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
3) Seksi Kebersihan Kawasan Pesisir
Uraian tugas Seksi Angkutan Sampah dan Peralatan Kebersihan adalah
sebagai berikut :
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
penyelenggaraan pelayanan kebersihan kawasan pesisir;
b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program
dibidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan kawasan pesisir;
c. pelaksanaan pembersihan kawasan pantai, laut, pelantar dan sungai;
d. pelaksanaan pemantauan petugas dan kebersihan kawasan pesisir;
11
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
e. pelaksanaan pemeliharaan sarana pengangkutan sampah kawasan
pesisir;
f. pelaksanaan fungsi lainnya diberikan oleh pimpinan.
4. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan PJU
Mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan pekerjaan dan kegiatan dalam hal pertamanan kota;
b. Penyelenggaraan bimbingan pekerjaan dan kegiatan dibidang pertamanan
kota;
c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan
prasarana dan sarana taman secara berkala;
d. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan, pembangunan
dan pemeliharaan pemakaman;
e. Pelaksanaan lingkup perencanaan pembangunan, pemeliharaan serta
pelayanan pemakaman;
f. Pelaporan dan pengevaluasian pelaksanaan lingkup pemakaman;
g. Perencanaan kegiatan penataan dan pengelolaan makam;
h. Pelaksanaan pengurusan dalam hal pemakaman untuk menciptakan
keteraturan dan kerapian pemakaman;
i. Pelaksanaan penyediaan lahan dan membersihkan tempat pemakaman
umum;
j. Pendataan penerangan jalan umum, penerangan taman dan lampu hias;
k. Perencanaan program dan kegiatan dibidang pertamanan dan pemakaman;
l. Pelaksanaan program dan kegiatan penataan lampu dan pemeliharaannya.
m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pertamanan dan
pemakaman; dan
n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
1) Seksi Penataan Pemeliharaan Taman
Uraian tugas Seksi Penataan Pemeliharaan Taman adalah sebagai berikut:
a. penyusunan rencana kegiatan pembangunan dan pemeliharaan taman
serta pemeliharaan prasarana dan sarana taman;
b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemeliharaan prasarana dan
sarana taman;
c. pelaksanaan pembangunan dan pengendalian yang meliputi pendataan
12
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
taman dan pembangunan taman sesuai dengan tata ruang dan rencana
kota ;
d. pelaksanaan pemeliharaan pohon peneduh,pohon penghijau dan
bangunan taman;
e. perencanaan kegiatan penataan dan pemeliharaan taman;
f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penetapan dan
pemeliharaan taman;
g. pelaksanaan pengawasan penataan dan pemeliharaan taman; dan
h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2) Seksi Penataan Pemeliharaan Pemakaman
Uraian tugas Seksi Penataan Pemelihraan Makam adalah sebagai berikut:
a. pengumpulan data lingkup perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan
pemakaman;
b. pelaksanaan lingkup perencanaan pembangunan, pemeliharaan serta
pelayanan pemakaman;
c. pelaporan dan pengevaluasian pelaksanaan lingkup pemakaman;
d. perencanaan kegiatan penataan dan pengelolaan makam;
e. pelaksanaan pengurusan administrasi dalam hal pemakaman untuk
menciptakan keteraturan dan kerapian pemakaman;
f. pelaksanaan penyediaan lahan dan membersihkan tempat pemakaman
umum;
g. pelaksanan pengawasan pemakaman; dan
h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
3) Seksi PJU dan Dekorasi Kota
Uraian tugas Seksi PJU dan Dekorasi Kota adalah sebagai berikut :
a. perencanaan kegiatan Penerangan Jalan umum, lampu taman dan
Dekorasi Kota;
b. pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis
penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, penataan, pengaturan,
pemantauan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan sarana dan
prasarana penerangan jalan umum, lampu taman dan dekorasi kota;
c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan
pemeliharaan Penerangan lampu jalan, lampu taman/lampu dekorasi kota
/lampu sorot;
13
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
d. pelaksanaan investarisasi dan pengkajian kebutuhan sarana dan
prasarana penerangan jalan umum, lampu taman dan Dekorasi Kota;
e. pelaksanaan pemasangan/pendirian dan pembongkaran sarana dan
prasarana penerangan jalan umum, lampu taman dan dekorasi kota;
f. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana
penerangan jalan umum, lampu taman dan dekorasi kota;
g. pengaturan waktu operasional penerangan jalan umum, lampu taman dan
dekorasi kota;
h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi terkait di bidang
penerangan jalan umum dan dekorasi kota;
i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Bidang Sarana dan Prasarana
Mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :
a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sarana dan
Prasarana;
b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis
penyelenggaraan pelayanan pengangkutan sampah, pengangkutan lumpur
tinja, pemeliharaan kendaraan operasional sampah lumpur tinja dan
kendaraan operasional lainnya serta perelengkapan kerja;
c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang
penyelenggaraan pelayanan pengangkutan sampah, pengangkutan lumpur
tinja, pemeliharaan kendaraan operasional sampah, lumpur tinja,
pemeliharaan kendaraan operasional sampah, lumpur tinja dan kendaraan
operasional lainnya serta perelengkapan kerja;
d. Pelaksanaan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan
dengan poternsi, peluang dan hambatan dalam pelayanan pengangkutan
sampah, peluang dan hambatan dalam pelayanan pengangkutan sampah,
pengangkutan lumpur tinja, pemeliharaan kendaraan operasional sampah
lumpur tinja dan kendaraan operasional sampah lumpur tinja dan
kendaraan operasional lainnya serta perlengkapan kerja;
e. Pelaksanaan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dan pengakutan
lumpur tinja dari sumber lumpur tinja ke IPLT;
f. Pelaksanaan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan
kendaraan operasional sampah, lumpur tinja dan kendaraan operasional
14
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas pokoknya.
a. Seksi Pengadaan dan Pengendalian Pengangkutan
Uraian tugas Seksi Pengadaan dan Pengendalian Pengangkutan adalah
sebagai berikut :
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
penyelengaraan pengadaan dan pengendalian pengangkutan;
b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan dibidang pengakutan sampah;
c. pelaksanaan pengadaan dan pengendalian sarana dan prasarana
pengangkutan;
d. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana pengangkutan;
e. pelaksanaan indentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana
pengangkutan;
f. pengaturan dan pengendalian jadwal/waktu dan rute/jalur pengambilan
dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan sementara
(TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
g. pelaksanaan pengambilan dan pengangkutan sampah dari Tempat
pembuangan sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
h. pelaksanaan pengaturan dan pengendalian penggunaan kendaraan
operasional pengangkutan sampah;
i. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan petugas pengangkut
sampah;
j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
b. Seksi Perlengkapan Operasional
a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang
penyelenggaraan pemeliharaan kendaraan operasional sampah,lumpur
tinja, ambulan, mobil jenazah dan kendaraan operasional lainnya serta
perelengkapan kerja;
b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program
bidang penyelenggaraan pemeliharaan kendaraan operasional sampah,
15
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
lumpur tinja, ambulan, mobil jenazah dan kendaraan operasional lainnya
serta perelengkapan kerja;
c. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan kendaraan operasional sampah,
lumpur tinja, ambulan, mobil jenazah dan kendaraan operasional lainnya,
baik rutin maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan;
d. Pelaksanaan identifikasi penyebab kerusakan kendaraan operasional
sampah, lumpur tinja, ambulan, mobil jenazah dan kendaraan operasional
lainnya;
e. Pelaksanaan inventarisasi kendaraan operasional sampah, mobil
lumpurtinja, ambulan, mobil jenazah dan kendaraan operasional lainnya;
f. Pelaksanaan pengawasan perbaikan kendaraan operasional sampah,
lumpur tinja, ambulan, mobil jenazah dan kendaraan operasional lainnya;
g. Perlaksanaan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan perlengkapan
kerja;
h. Pelaksanaan pengumpulan suku cadang kendaraan operasional sampah,
pengangkutan lumpur tinja, ambulan, mobil jenazah dan kendaraan
operasional lainnya yang diperbaiki;
i. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
c. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis
penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana;
b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana;
d. pelaksanaan indentifikasi penyebab kerusakan sarana dan prasarana;
e. pelaksanaan pengawasan perbaikan sarana dan prasarana;
f. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan kendaraan operasional;
g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
16
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
2. Sumber Daya Manusia
a) Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan
dan Pertamanan berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :
b) Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan
dan Pertamanan berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :
c) Jumlah Pegawai Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan
dan Pertamanan berdasarkan eselon adalah sebagai berikut :
No Golongan Jumlah PNS Keterangan
1 II 1 -
2 III 5 -
3 IV 10 -
17
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
3. Sarana Prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Kebersihan dan Pertamanan sampai dengan Tahun 2019
1. Alat Angkutan Darat
No Uraian Jumlah Ket
1 Armroll Truck 14 Unit
2 Dump Truck 29 Unit
3 Pick Up 10 Unit
4 Mobil Tanki / Tinja 11 Unit
5 Motor Roda Tiga 120 Unit
6 Mobil Jenazah 1Unit
7 Mini Bus - Unit
8 Motor Dinas 21 Unit
J U M L A H 136 Unit
Ket : B = Baik, KB = Kurang Baik, R = Rusak, O = digunakan operational, dan PP = Pinjam pakai *) Detail Jumlah Sarana kendaraan terdapat di Lampiran
2. Alat Angkutan Laut
No Uraian Jumlah Ket
1 Pompong Kebersihan 4 Unit
J U M L A H 4 Unit
Ket : B = Baik, KB = Kurang Baik, R = Rusak, O = digunakan operational, dan PP = Pinjam pakai
3. Alat Berat
No Uraian Jumlah Ket
1 Mobil WC Kontainer 3 Unit
2 Buldozer 3 Unit
3 Whell Loader 1 Unit
4 Truck Lift Crane 3 Unit
J U M L A H 10 Unit
Ket : B = Baik, KB = Kurang Baik, R=Rusak, O=digunakan operational, dan PP = Pinjam pakai
18
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
4. Alat-Alat Kebersihan
No Uraian Jumlah Ket
1 Bak Sampah Kontainer 50 Unit
2 Bak Sampah Komunal 43 Unit
3 Mesin Potong Rumput 50 Unit
4 Mesin Chain Saw 10 Unit
J U M L A H 153 Unit
5. Alat Kantor Dan Rumah Tangga
No Uraian Jumlah Ket
1 Meja ½ Biro 51 Unit
2 Komputer Notebook 10 Unit
3 AC 25 Unit
4 Lemari Kantor 26 Unit
5 Filling Kabinet 12 Unit
6 Printer 30 Unit
7 Meja Komputer 23 Unit
8 Meja Kerja 90 Unit
9 Kursi Kerja 125 Unit
10 Sofa 3 Set
11 Kamera 7 Unit
12 Aplikasi SMS Centre 1 Unit
13 Meja Rapat 2 Set
14 Komputer PC 30 Unit
15 Mesin Penghancur Kertas 6 Unit R
16 Safety Box (Brankas) 1 Unit
17 Alat Audio 1 Set
18 Infokus 2 Unit
19 Lemari Arsip 26 Unit
20 Mesin Las 1 Unit
21 Genset 2 Unit
J U M L A H 458 Unit
19
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
II.1 Penetapan Kinerja
Dalam tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang telah menetapkan 2 (dua) sasaran
yang ingin dicapai dengan memanfaatkan sumber dana yang berasal dari
Pemerintah Kota Tanjungpinang. Penetapan Kinerja yang akan dicapai untuk tahun
2019 adalah sebagai berikut :
NO
(1)
1. persentase penyelesaian
masalah pertanahan
100%
80%
1. Persentase sampah yang
tetangani
1. Rasio Ruang Terbuka Hijau 0,75%
2. Persentase Areal Pemakaman 6,12%
71.55%
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
OPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA TANJUNGPINANG
3. persentase Penerangan Jalan
Umum yang terpasang
55,02%Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Persampahan
Meningkatnya Fasilitas umum di kawasan
perkotaan
Meningkatnya Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Pengunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Meningkatnya Indentifikasi dan koordinasi
penyelesaian masalah pertanahan
1. Persentase Penyelesaian
pembebasan/ganti rugi tanah
untuk pengembangan perkotaan
1.Persentase Rumah Layak Huni
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(2) (3)
Meningkatnya kualitas Lingkungan
Perumahan dan pemukiman
(4)
8,85%
2. Persentase Luasan Pemukiman
kumuh di kawasan perkotaan2.69%
20
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan Program/Kebijakan/Kegiatan sesuai dengan sasaran tujuan
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Prinsip
dasar pengukuran kinerja adalah perbandingan antara capaian kinerja dengan
indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa aspek yang mendasari
pengukuran kinerja instansi/unit kerja pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Aspek finansial
Finansial merupakan hal yang sangat signifikan berpengaruh dalam pelaksanaan
program / kegiatan organisasi yang diwujudkan dalam anggaran rutin maupun
anggaran pembangunan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi
Perangkat Daerah (DPA OPD)
2. Aspek Kepuasan Pelanggan
Inti dari pemberian suatu layanan adalah kepuasan pelanggan, sehingga setiap
bentuk layanan harus berorientasi terhadap pelanggan (costummer driven)
3. Aspek Kepuasan Pegawai
Sebagai salah satu bagian dari manajemen terutama sebagai pelaksana pencapaian
tujuan organisasi maka kepuasan pegawai juga menjadi tolok ukur kinerja instansi
1. Aspek waktu
Kesesuaian waktu pelaksanaan dengan perencanaan merupakan hal yang dapat
digunakan untuk pengukuran kinerja, yaitu terlambat atau sesuainya dengan
waktu yang telah direncanakan.
Pengukuran kinerja dapat dilakukan apabila sudah tersedia indikator kinerja dan
benchmark (duga) atau kinerja. Syarat indikator kinerja sebagai berikut :
a. Spesifik dan Jelas
b. Dapat diukur baik kualitas maupun kuantitatif
c. Relevansi
d. Dapat dicapai
e. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan
f. Efektif
21
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
Sedangkan jenis indikator kinerja yang biasa dibuat meliputi : masukan (input),
proses, keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impect).
III.2. PENGUKURAN KINERJA
NO
(1) 2018 2019
6,73% 11,59%
2,59%
55,11%
0.183% 0,769%
6,12% 6,12%
60,82% 71,30%
1. persentase penyelesaian
masalah pertanahan
Meningkatnya Fasilitas umum di
kawasan perkotaan
2. Persentase Areal Pemakaman 6,12%
80%
1. Rasio Ruang Terbuka Hijau 0,75%
1. Persentase Penyelesaian
pembebasan/ganti rugi tanah
untuk pengembangan perkotaan
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019
OPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KOTA TANJUNGPINANG
1.Persentase Rumah Layak Huni
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
(2) (3)
Meningkatnya kualitas Lingkungan
Perumahan dan pemukiman
RealisasiTarget
8,85%
(4)
2. Persentase Luasan Pemukiman
kumuh di kawasan perkotaan2.69%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan
Persampahan
1. Presentase sampah yang
Tertangani 55,02%
3. persentase Penerangan Jalan
Umum yang terpasang71.55%
Meningkatnya Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Pengunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Meningkatnya Indentifikasi dan
koordinasi penyelesaian masalah
pertanahan
100%
22
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
III.3. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA
A. Narasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dikaitkan dengan capaian kinerja tahun
2018
Capaian Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Kebersihan dan Pertamanan untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dari masing-
masing uraian strategis yang ada antara lain :
1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman
NO
(1) 2018 2019
6,73% 11.59%
2.59%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
(2) (3) (4)
MENINGKATNYA KUALITAS
LINGKUNGAN PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN
1.Persentase Rumah Layak Huni 8,85%
2. Persentase luasan permukiman kumuh
di kawasan perkotaan2,69%
- Persentase Rumah Layak Huni
Persentase Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani Pada Tahun
2019 dengan realisasi Pencapaian target adalah sebesar 11.59% yang telah tercapai
dari target yang ditetapkan sebesar 8.85% Dengan Perhitungan yaitu Jumlah rumah
yang tertangani dibagi jumlah rumah yang tidak layak huni dikali 100. Dengan data
580 Rumah / 5005 rumah x 100 = 11.59%. Pencapaian tersebut terjadi dengan
adanya bantuan dari dana DAK sebesar 180 Rumah dan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 400 rumah. Diharapkan kedepan agar
anggaran untuk penanganan rumah tidak layak huni Di Dinas Perkim bertambah lagi
melalui APBD Ataupun DAK.
Realisasi Pada Tahun 2019 dibandingkan Tahun 2018 telah meningkat dari
tahun sebelum nya dimana capaian pada tahun 2018 sebesar 6.73% sedangkan di
Tahun 2019 telah mengalami peningkatan dimana realisasi pada tahun ini sebesar
11.59%
- Persentase penanganan kawasan kumuh
Persentase Penanganan kawasan kumuh pada tahun 2019 dengan realisasi
2.59 % dimana hampir mencapai target ditetapkan sebesar 2.59%. Berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 377 Tahun 2014 tentang Penetapan
Lokasi lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Tanjungpinang sebesar
100.54 Ha.
Pada Tahun 2018 capaian penanganan kawasan sebesar 36.05 ha sehingga
pada tahun 2019 total kawasan kumuh tinggal 64.52 ha dan untuk capaian
penanganan kawasan kumuh pada tahun 2019 sebesar 24.95 Ha. Dengan rincian
perhitungan Luas pemukiman kumuh dibagi Luasan pemukiman kumuh yang
23
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
tertangani dikali 100. Dengan data 64.52 ha / 23.95 ha = 2.59
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan
NO
(1) 2018 2019
55,02% 55.11%
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Persampahan
1. Persentase sampah yang tertangani
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
(2) (3) (4)
- Persentase pengurangan sampah diperkotaan
Persentase Pengurangan Sampah di Perkotaan Pada tahun 2019 dengan
realisasi 55.11% atau melebihi target dari yang ditetapkan sebesar 55.02%. Dengan
Perhitungan Volume timbulan sampah yang ditangani dibagi volume timbulan sampah
dikali 100. Dengan data sebagai berikut: 3135 / 5689 x 100 = 55.11%. Keberhasilan ini
didukung dengan fasilitas yang memadai dan meningkatnya fasilitas pendukung
seperti dumptruck, arm rool, dan peran serta masyarakat (RT / RW di Kelurahan)
dalam rangka pengolahan sampah yang meningkat dan telah dilakukan pemilahan
sampah yang ada di TPA Ganet Tanjungpinang yang memadai dan meningkatnya
jumlah sampah yang terangkut pada Tahun 2019 sehingga realisasi tercapai dari
target.
Realisasi pada Tahun 2019 mengalami peningkatan dari realisasi pada tahun
2018. Hl tersebut disebabkan karena adanya beberapa penambahan Tempat
Pembuangan Sampah Sementara (TPS) pada Tahun 2019 di Dinas Perkim Kota
Tanjungpinang.
3. Peningkatan Fasilitas Umum Di Kawasan Perkotaan
NO
(1) 2018 2019
0.183% 0.769%
6.12% 6.12%
60.82% 71.30%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
(2) (3) (4)
MENINGKATNYA FASILITAS
UMUM DI KAWASAN
PERKOTAAN
1. Rasio Ruang Terbuka Hijau0,75%
2. Persentase Areal
Pemakaman yang tertata6,12%
3.Persentase Penerangan
Jalan umum yang terpasang71,55%
- Rasio Ruang Terbuka Hijau
(1) Beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target realisasi indikator
kinerja yaitu Luas Ruang Terbuka Hijau dan Luas Wilayah yang dimiliki.
Berdasarkan Dokumen Renstra OPD pada tahun 2019 ditargetkan luas RTH
sebesar 18.0044 ha meningkat 100 m2 dari sebelumnya tahun 2018 seluas
24
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
17,9944 sehingga rasio RTH terhadap luas wilayah kota adalah 0,75. Pada tahun
2019 penambahan luas RTH diperoleh dari penyerahan aset pengembang yang
diserahkan kepada pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar 4450 m2 yang terdiri
dari RTH Perumahan Weinindra Sei Serai (4000 m2) dan PT. Bintan Bestari
(300 m2+150 m2). Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi
tercapainya target indikator kinerja.
Rasio Ruang Terbuka Hijau sebagai Indikator kinerja pada Tahun 2019
mengalami peningkatan. Target rasio yang diinginkan pada tahun 2019 sebanyak
0.75 meningkat menjadi 0.769. Penambahan luas RTH dari tahun sebelumnya
yaitu dari 17.9944 ha menjadi 18.4394.
Perhitungan Rasio Ruang Terbuka Hijau :
(2) Luas RTH X 1000
Luas Wilayah
(3) 18.4394 ha X 1000 = 0.769
2390 ha
(4) Realisasi indikator kinerja (Rasio Ruang Terbuka Hijau) pada tahun 2018
mengalami kenaikan, namun tidak signifikan atau hampir tidak berpengaruh
terhadap penambahan Luas Ruang terbuka Hijau sebagai indikator kinerja.
Penambahan Ruang Terbuka Hijau hanya pada Taman Perumahan Hang Tuah
sebesar 0.0335 ha (335 m2).
Pada Tahun 2019 realisasi yang dicapai mengalami kenaikan. Rasio RTH
bertambah menjadi 0.769 dengan adanya penyerahan aset pengembang yang
diserahkan kepada pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar 4450 m2 pada Tahun
2019.
(5) Faktor sarana pendukung realisasi adalah Sumber Daya Manusia, Peralatan
Pendukung Pertamanan dan Sumber Daya Keuangan. Faktor prasarana
pendukung adalah lahan peruntukan Ruang Terbuka Hijau serta Fasilitas Umum
pada Taman.
Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target di Tahun yang akan datang
adalah dengan menambah jumlah Ruang Terbuka Hijau yang baru melalui
pembangunan dan penambahan taman-taman baru serta meningkatkan berbagai
Sumber Daya yang dimiliki sehingga sarana dan prasarana pendukung dapat
bekerja secara optimal.
- Persentase Areal Pemakaman yang tertata
1. Beberapa Faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target realisasi
25
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
indikator kinerja yaitu areal pemakaman yang tertata telah mencapai target pada
tahun 2019 dengan rasio areal pemakaman yang tertata sebanyak 6.12%. Salah
satu fak tor yang mempengaruhi tercapainya target indicator kinerja adalah
karena tidak adanya penambahan jumlah areal pemakaman yang tertata..
2. Realisasi indikator kinerja areal pemakaman yang tertata sudah mencapai
target hal ini dikarenakan tidak adanya penambahan areal pemakaman yang
ditata. Dari 50 pemakaman yang ada hanya 3 pemakaman yang bisa ditata hal ini
dikarena kondisi areal pemakaman yang sudah padat, dan tidak memiliki daya
tampung lagi.
3. Faktor sarana pendukung realisasi adalah sudah adanya pagar pembatas,
tersedianya rumah singgah dan pemakaman yang tertata dengan rapi.
- Persentase Penerangan Jalan Umum Yang terpasang
1. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target realisasi
indikator kinerja yaitu lampu penerangan jalan umum yang terpasang. Rasio
penerangan jalan umum yang terpasang sebagai indikator kinerja pada tahun
2019 mengalami peningkatan. Target rasio pada tahun 2019 sebanyak 71,30%.
Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya target indikator kinerja
adalah adanya pembangunan lampu penerangan jalan umum pada tahun 2019 di
beberapa lokasi sehingga adanya penambahan jumlah lampu yang terpasang dari
tahun sebelumnya.
2. Faktor sarana pendukung realisasi adalah sumber daya manusia,
peralatan pendukung (electrical tools dan safety tools) dan sumber daya
keuangan. Faktor prasarana pendukung adalah lokasi-lokasi yang belum di
terangi lampu penerangan jalan umum. Upaya yang dilakukan untuk mencapai
target di tahun yang akan datang adalah dengan menambah jumlah penerangan
jalan umum yang baru serta memperioritaskan pada efesiensi tagihan lampu jalan
( penggantian lampu jalan / mercury 500 Va ke lampu LED 120 Va dilokasi yang
sama dan melakukan meterisasi pada titik lampu jalan yang belum ada meteran)
melalui pembangunan lampu penerangan jalan umum.
26
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
III.4. PELAKSANAAN DAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN
PERKEMBANGAN ALOKASI ANGGARAN SERTA REALISASI ANGGARAN
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan dan
Pertamanan Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2019
menganggarkan Belanja Langsung sebesar Rp. 62.959.085.984 dengan
realisasi keuangan sebesar Rp. 58.723.020.535 atau 93,67 % dengan
realisasi fisik 94,62 %. Secara keseluruhan didukung oleh 13 (Tiga Belas)
Program dengan 27 (Dua Puluh Tujuh) Kegiatan:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi sebesar
Rp. 12.927.153.025 yang terealisasi sebesar Rp. 12.277.491.00 dengan
rincian tabel sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) %
Keu %
Fisik Alokasi Realisasi
1
Penyediaan
Jasa Tenaga
Pendukung
9.980.980.000 9.728.639.050 88.28 88,84
2 Operasional
Rutin Kantor 2.946.173.025 2.548.852.878 97,28 100.00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi
sebesar Rp. 18.332.612.673,31 yang terealisasi sebesar Rp.
17.711.933.943,00 dengan rincian tabel sebagai berikut:
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) %
Keu %
Fisik Alokasi Realisasi
1
Pembangunan Gedung Kantor
120.000.000 119.020.000 99.13 100
2
Pengadaan
Alat – alat
Kantor dan
rumah Tangga
688.610.000 683.793.000 98,77 100
3 Pemeliharaan Rutin Berkala /Jaringan
17.524.002.673,31 16.909.120.943,00 81,84 94,51
27
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
dengan alokasi sebesar Rp. 10.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.
8.913.500,00 dengan rincian tabel sebagai berikut:
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) %
Keu %
Fisik Alokasi Realisasi
1
Perencanaan,
Monitoring dan
Evaluasi
Program
Kegiatan OPD
10.000.000 8.913.500 99,18 100,00
4. Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi sebesar Rp.
5.401.873.000,00 yang terealisasi sebesar Rp. 4.553.118.617,00 dengan
rincian tabel sebagai berikut:
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) %
Keu %
Fisik Alokasi Realisasi
1
Pendampingan
Bantuan Dana
Investasi Satuan Kerja
Pembangunan
Infrastruktur
Pemukiman
137.800.000 106.345.121 92,82 96
2
Pendampingan Dana
Bantuan Stimultan
Perumahan Swadaya
(BSPS)
275.620.000 59.698.940 77,01 77,01
3
Peningkatan Kualitas
Perumahan Swadaya
(DAK)
38.600.000 37.960.000 98,34 98,34
4
Pembangunan Sarana / Prasarana Perumahan dan Permukiman (DAK)
1.445.480.000 1.438.655.537 99,53 100
5. Program Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan alokasi sebesar
Rp. 1.057.664.200 yang terealisasi sebesar Rp. 1.036.658.200 dengan
rincian tabel sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) %
Keu %
Fisik Alokasi Realisasi
1
Peningkatan Jalur
Pejalan Kaki /
Pedestrian
Perkotaan
1.057.664.200 1.036.658.200 95,59 98,80
28
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan alokasi sebesar Rp.
896.951.820 yang terealisasi sebesar Rp. 816.096.663 dengan rincian
tabel sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) %
Keu %
Fisik Alokasi Realisasi
1 Pembangunan Sarana
dan Prasarana
pemakaman
331.900.000 330.096.593 98,79 100
2 Pemeliharaan Sarana dan Sarana Pemakaman
449.851.820 374.759.645 88.59 92,82
3 Penyusunan Ranperda Pemakaman Kota Tanjungpinang
115.200.000 110.369.425 95,39 98,89
7. Program Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunnaan
dan Pemanfaatan Tanah dengan alokasi sebesar Rp. 1.734.700.000
yang terealisasi sebesar Rp. 1.569.472.905 dengan rincian tabel sebagai
berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) %
Keu %
Fisik Alokasi Realisasi
1
Pembebasan/
Ganti Rugi Tanah
Untuk
Pengembangan
Perkotaan
Tanjungpinang
1.734.700.000 1.569.472.905 72,42 90,83
8. Program Program Program Perencanaan Penyusunan Program
dengan alokasi sebesar Rp. 55.300.000 yang terealisasi sebesar Rp.
38.791.240 dengan rincian tabel sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) %
Keu %
Fisik Alokasi Realisasi
1
Survey dan
Pengendalian
Kegiatan Dinas
Perumahan Rakyat
Kawasan
Permukiman
Kebersihan dan
Pertamanan
55.300.000 38.791.240 55,23 75,40
29
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan
alokasi sebesar Rp. 10.379.550.000 yang terealisasi sebesar Rp.
10.051.174.945 dengan rincian tabel sebagai berikut:
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp)
% Keu
% Fisik Alokasi Realisasi
1
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
5.929.550.000 5.728.358.136 89.37 98.33
2
Penyediaan
Peralatan
Kebersihan,
Pertamanan,
Kebersihan dan
Pemakaman
1.460.900.000 1.438.850.730 94.35 95.45
3
Operasional UPTD TPA dan IPLT
1.648.950.000 1.555.534.274 86.68 94.50
4
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
616.700.000 612.094.140 98.96 100
5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan (DAK)
724.000.000 716.637.665 75.79 100
10. Program Program Pengembangan Perumahan/Permukiman dengan
alokasi sebesar Rp. 1.303.180.000 yang terealisasi sebesar Rp.
780.504.000 dengan rincian tabel sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) %
Keu %
Fisik Alokasi Realisasi
1
Peningkatan
Kualitas Kawasan
Permukiman
(P2KKP)
1.303.180.000 780.504.000 72.71 90.31
30
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
11. Program Pembangunan Fasilitas Umum dengan alokasi sebesar Rp.
6.413.100.000 yang terealisasi sebesar Rp. 5.795.784.819 dengan
rincian tabel sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) %
Keu %
Fisik Alokasi Realisasi
1 Pembangunan
Lampu
Penerangan Jalan
6.413.100.000 5.795.784.819 93.16 96.72
12. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan alokasi
sebesar Rp. 3.995.533.676 yang terealisasi sebesar Rp. 3.645.432.725
dengan rincian tabel sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) %
Keu %
Fisik Alokasi Realisasi
1 Peningkatan RTH
Taman Kota 2.353.795.676 2.087.098.725 98.05 100
2 Penataan Taman Lingkungan 248.700.000 240.952.500 92,80 100
3 Pemeliharaan RTH 1.393.038.000 1.317.381.522 95,25 98.95
13. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan
alokasi sebesar Rp. 451.467.690 yang terealisasi sebesar Rp. 437.347.028
dengan rincian sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) %
Keu %
Fisik Alokasi Realisasi
1
Penyediaan
Prasarana dan
Sarana Air Limbah
(DAK)
451.467.590 437.347.028 53,28 100
31
LAKIP Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang Tahun 2019
BAB IV
PENUTUP
Dari hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapain kinerja dari BAB III dapat
disimpulkan, bahwa secara umum pelaksanaan tugas dari Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dapat
dikatakan berhasil cukup baik (sesuai ukuran yang ditetapkan). Sehingga capaian
program dan kebijakan diharapkan akan mengantarkan tercapainya sasaran, tujuan,
visi dan misi yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan belum dapat
diselesaikan dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang ditunda dengan alasan dan
faktor-faktor eksternal tertentu di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang dan untuk kegiatan yang sudah
dijalankan 100 % pembayarannya juga sudah mencapai 100%.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman Kebersihan dan Pertamanan yang dapat disampaikan sebagai
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kebersihan dan Pertamanan Kota
Tanjungpinang.