Oleh: Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Hukum abstrakPerwujudannya: peraturan perundang-undanganPeraturan keluar sebagai reaksi tarhadap keadaan yang tidak nyamanBidang ilmu yang masih muda

Hukum Lingkungan:Harus bisa atisipasif yang dapat menjawab di masa-masa yang akan datang

Klasiksektoral, kaku, sukar berubah, orientasinya kepada pengguna lingkungan (use-oriented law)Modernintegral komprehensif, environment oriented lawberorientasi kepada lingkungan sehingga sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak bergurau kepada ekologi

Hukum Lingkungan:

Pengelolaan Lingkungan HidupUpaya terpadu untuk melestarikan fungsi LHKebijaksanaan Penataan Pemanfaatan Pengembangan Pemeliharaan Pemulihan Pengawasan PengendalianLINGKUNGAN HIDUP

Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, menyebutkan diantaranya membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia.Pasal 28 H UUD 1945 (amandemen) menegaskan: Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa: bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.TAP MPR NO.IV/MPR/1999 menetapkan Visi-nya sebagai berikut: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin,..konsep pembangunan berkelanjutan diletakkan sebagai dasar kebijakan.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PLH

TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, diantaranya meyebutkan: Pokok-pokok Etika Kehidupan berbangsa adalah sebagai berikut:Pasal 6. Etika Lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggungjawab.

TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.Pasal 3 menyatakan Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, lautan dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Peraturan hukum: harus dapat memuat jangkauan instrument yang lengkap untuk dapat melaksanakan pendekatan pembangunan berkelanjutan.Pendekatan peraturan perundang - undangan di masa yang akan datang perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan substantive dari pembangunan berkelanjutan melalui konsep daya dukung ekosistem dan metode social-ekonomi.Hukum dapat menyediakan instrument yang akan berguna sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan di mana peril, memaksakannya.Hukum dapat memberikan landasan bagi perubahan perilaku yang diperlukan bagi pengembangan masyarakat yang benar - benar berkelanjutan sebagai upaya untuk menyatukan (to reconcile) pembangunan dan lingkungan hidup.

tidak hanya semata-mata untuk kepentingan lingkungan itu sendiri, karena:kalau mau melindungi lingkungan hidup harus melihat lingkungan dalam keseluruhannya, dan lingkungan hidup tersebut harus dianggap sebagai sumber daya yang terbatas, dia hanya dapat digunakan dalam kompromi pada tatanan dunia yang lebih baik (better world order ) dan kondisi yang seimbang (more balanced living conditions).Perlindungan lingkungan hidup:Pengaturan hukum diperlukan guna mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan.Hukum berperan untuk menstrukturkan seluruh proses pembangunan dalam menjamin perencanaan, kepastian dan ketertiban guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Sejumlah asas dari perundang-undangan sebagai kerja yuridis atau teknis juridis perundang-undanganUndang-undang tidak berlaku surutUndang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggiUndang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya samaUndang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang terdahuluUndang-undang tidak dapat diganggu gugatUndang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan dan atau pelestarian.

Peraturan itu sendiri, artinya perundang-undangan harus direncanakan dengan baik yang memenuhi kaidah-kaidah yang bekerja memenuhi tingkah laku, harus ditulis dengan jelas dan dapat dipahami dengan kepastian. Sehingga suatu ketaatan atau tidak taatnya warga Negara (masyarakat) dapat disidik dan dilihat dengan mudah.Petugas yang menerapkan peraturan hukum harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan tegas.Fasilitas berupa sarana dan prasarana hukum yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan hukum.Warga masyarakat yang menjadi sarana peraturan harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum dalam melaksanakan aktifitasnya tergantung kepada tiga variabel, yaitu: apakah normanya telah disampaikan, apakah normanya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bagi posisi itu dan apakah warga masyarakat yang terkena peraturan digerakkan oleh motivasi yang menyimpang.Penggunaan hukum sebagai instrument malakukan perubahan-perubahan guna mewu-judkan tujuan kebijaksanaan pengelolaan ling-kungan hidup harus memperhatikan empat faktor Robert B. Seidman (1978 :311 339).

8 Prinsip tolak ukur hukum yang sosoknya sebagai Peraturan Perundang-undangan

Aturan hukum yang baik sangat berpengaruh bagi penegakan hukum(Lan Fuller, dalam NR Segra, et.al. 1983 : 122-128), yaitu:Undang-undang yang bersifat umum memerlukan peraturan pelaksanaanUndang-undang agar dapat memenuhi fungsi mengatur, harus diumumkanUndang-undang tidak boleh berlaku surut, jika undang-undang itu dilihat sebagai alat pemandu tingkah laku dimasa yang akan datang.Undang-undang harus jelas, tidak boleh mempunyai arti ganda, dalam kontek hermeutika atau metode penafsiran undang-undang.Undang-undang tidak boleh bertentangan secara bathiniah, artinya undang-undang tidak boleh melarang dan membolehkan suatu perbuatan pada waktu yang bersamaanUndang-undang tidak boleh menetukan/ menuntut hal yang tidak mungkin.Undang-undang harus menjaga konsistensi, dalam arti undang-undang tidak boleh sering dirubah.Undang-undang tidak hanya berlaku untuk rakyat, tetapi juga mengikat penguasa.

Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.Kurangnya biaya untuk menetapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentukan undang-undang.Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.Soerjono Soekanto (1983 : 14), menyatakan bahwa Diskresi (kebijaksanaan) mempunyai peraturan penting dalam penegakan hukum, disebabkan:

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPMasyarakatBukan hanya pada konotasi masyarakat lapisan bawah saja tetapi pengertian masyarakat umum dalam arti yang luas seperti masyarakat ilmiah akademik para usahawan, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya.Pandangan antroposentrisme ekosistem.Mengakui manusia tidak dapat hidup sendiri, hidup manusia tergantung juga pada organisme hidup dan ekologi lingkungan. Kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia tergantung pada kesehatan ekosistem dan tempat tinggalnya. Antroposentrisme ekosistem mewajibkan setiap orang untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan memelihara fungsi ekologinya.

KonsekuensiAdanya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, adanya kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna mencegah dan menanggulangi kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.

Kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup:Lingkungan hidup dengan segala sumberdayanya merupakan kekayaan yang dapat digunakan oleh setiap orang dan karena itu harus dijaga untuk kepentingan masyarakat dan generasi mendatang.Perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alamnya, mempunyai tugas ganda, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan juga kepentingan-kepentingan individu.mengandung makna:

Proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapatan atauYang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut dilakukan antara lain dalam proses penilaian Amdal atau perumusan kebijaksanaan LHPelaksanaan didasarkan pada prinsip keterbukaan, sebab dengan keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan LHHak berperan serta dalam rangka PLH, meliputi peran dalam:

Kewajiban dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan informasi dalam pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 6 UUPLH

setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Masalah-masalah yg terkait dg pemberian informasi ke masyarakatSeperti: dokumen AMDAL laporan & hasil evaluasi pemantauan LH rencana tata ruang-pentaatan -perubahan kualitas LHUntukApa ?Informasi Data Keterangan Informasi lainBerkenan Dengan PLHPeran Serta Masyarakat Memberi informasi kepada pemerintah Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerima keputusan Membantu perlindungan hukum Mendemokratisasikan pengambilan keputusanpemastian penerimaan informasiInformasi tepat waktuInformasi lengkapInformasi dapat dipahamiInformasi lintas batasDilaksanakan secara terorganisirDilakukan dengan lembaga eksekutif dan lembaga perencanaan di mana terdapat hak berbicara bagi rakyat dan kewajiban mendengar bagi pejabatHasil dari inspraak masih batas yang wajar dapat mempengaruhi keputusan akhir di pemerintahanDilakukan pada faseformulasi gagasan, perencanaan, penetapan suatu proyekSuatu sistem pelibatan masyarakat yang diharuskan UU untuk perencanaan kegiatan apapunLembagainspraak3 unsur

Masyarakatmempunyai:Kesempatan yang samaSeluas-luasnyauntukBerperan dalam PLH

Meningkatkan: Kemandirian Keberdayaan masyarakat Kemitraan

Menumbuhkembangkanan kemampuan

masayarakat

kepeloporan

Menumbuh ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial

Memberikan saran pendapat

Menyampaikan informasi dan/atau laporan

prasyarat untukmenumbuhkankemampuanmasyarakatdalamPLHmeningkatkan efektivitas peranmasyarakatdalam PLHcarasegera ditindaklanjutinyamasalah LHmenurunkan kemungkinan terjadinya dampak negatif

Pencemarandan/atauKerusakan LHMasalahMasyarakat

mengumpulkaninformasi/data

Sebarluaskan ke anggotaMasyarakat lainnya

Bahas masalahPemerintah/

Instansi/

Lembaga TerkaitSumberPenyebabMasalahOrganisasi/Lembaga KemasyarakatanDPRD/DPRKeputusan/tindak lanjutPantau/evaluasiInfo/dataInfo/data19

Pelestarian Fungsi Lingkungan HidupSetiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar Baku Mutu dan Baku Kriteria Kerusakan LHRencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap LH wajib memiliki AMDALSetiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkanSetiap penaggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkanAPABILA KONSEP DI ATAS DILAKSANAKAN DENGAN BAIK, MAKA PENEGAKAN HUKUM LEBIH BANYAK SEBAGAI SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PARA PIHAK YANG BERKAITAN DENGAN LINGKUNGAN YANG MELAKUKAN KEGIATAN20

AMDAL merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatanLarangan melakukan pembuangan limbah ke media LH tanpa izinLarangan melakukan pembuangan limbah dari luar wilayah RIPembuangan limbah ke media LH dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan MenLHLarangan melakukan impor limbah B3Pengawasan dilakukan- Pejabat pengawas pusat/KLH- Pejabat pengawas Daerah Propinsi- Pejabat pengawas Daerah Kab/KotaPenerapan sanksi administrasiAudit lingkunganPersyaratan Penataan LH

22

Sanksi AdministrasiDitujukan kepada perbuatan pelanggarannyaDimaksudkan agar perbuatan pelanggaran dihentikanSanksi Administrasi bersifat reparatoir atau pemulihan keadaan semulaDapat langsung menangani masalah pada sumbernyaDijatuhkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara

Audit Lingkungan Hidup:Pemerintah mendorong penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan

Menteri Lingkungan Hidup berwenang memerintahkan Audit Lingkungan Hidup kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak patuh kepada ketentuan UUPLH

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan perintah Menteri Lingkungan Hidup tersebut

Menteri Lingkungan Hidup dapat menugaskan kepada pihak ketiga untuk melaksanakan Audit Lingkungan HidupSanksi Administrasi 1. Audit Lingkungan Hidup 2. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan

Merupakan standard yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan linkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan.Artinya, dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang destruktif (merusak) yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan merupakan standard yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi kebijaksanaan pembangunan Dalam: - penyediaan, - penggunaan, - peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomiPerlu menyadari pentingnya: - pelestarian fungsi lingkungan hidup, - kesamaan derajat antar generasi, - kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat - pencegahan terhadap pembangunan yang destruktif (merusak) yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan, serta - berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.

Pembangunan Berkelanjutan

SUISTAINABLEDEVELOPMENTBERSIFAT HOLISTIKPEMBANGUNAN YANG DIJALANKAN UNTUKMEMENUHI KEBUTUHAN SEKARANG TIDAK BOLEHMENGURANGI KEMAMPUAN GENERASI-GENERASIMENDATANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHANNYATRANSFORMASI PROGRESIFTERHADAP STRUKTURSOSIAL DAN POLITIKUNTUK MENINGKATKANKAPASITAS MASYARAKATDALAM MEMENUHIKEPENTINGAN SAAT INITANPA MENGORBANKANKEMAMPUAN GENERASIYANG AKAN MENDATANGUNTUK MEMENUHIKEPENTINGAN MEREKA 4 Jenis capital stock yang harus dipertimbangkan

natural capital stock human-made capital stock human capital stock social capital stock

PRINSIP-PRINSIP KEHIDUPAN YANG BERKELANJUTANMenghormati dan memelihara komunitas kehidupanMemperbaiki kualitas hidup manusiaMelestarikan daya hidup dan keragaman bumiMenghindari sumber-sumber daya yang tidak terbarukanBerusaha untuk melampaui kapasitas daya dukung bumiMengubah sikap dan gaya hidup orang-peroranganMendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiriMenyediakan kerangka kerja nasional untuk memadukan upaya pembangunan pelestarianMenciptakan kerjasama global

Upaya untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, didasarkan pada prinsipPrinsip konservasi (Principle of Conservation)(yang mengarah kepada pemeliharaan sumber daya alam yang telah mencapai tingkatan tertentu guna memperbaharui dan menghindari terjadinya penelantaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui

Prinsip peningkatan (Principle of Amelioration)(bertujuan untuk meningkatkan kualitas/kemampuan lingkungan. Prinsip ini memerlukan peran nyata dari masyarakat untuk aktif dalam memperbaiki lingkungan)

Prinsip kehati-hatian dan pencegahan (Preccution and Prevention Principles)(mengutamakan melakukan tindakan hati-hati dan pencegahan terhadap sumber terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan, ketimbang mengatasi akibat yang telah terjadi)

Prinsip perlindungan (Protection Principles)(meliputi pencegahan aktivitas berbahaya dan melakukan tindakan yang tegas guna tidak terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Prinsip ini mengisyaratkan perlunya perencanaan ekologis dan manajemen yang lebih luas termasuk dibuatnya peraturan pelaksana, prosedur dan kelembagaan dalam skala nasional)

Prinsip-prinsip lainnya,-The Best Aviable Technology (BAT) (menekankan kepada penggunaan teknologi terbaik yang tersedia)-The Best Aviable Tecnology not Entailing Excessive Cost (BATNEEC) (menekankan kepada penggunaan teknologi terbaik yang tersedia dengan biaya murah)-The Best Environment Practices (BEP) (yang mengutamakan lingkungan)-The Best Practicable Environmental Option (BPEO) (melakukan pilihan dengan mengutamakan lingkungan

dijadikan standardbagiArtinyadalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi

Perlu menyadari pentingnya pelestarian kemampuan lingkungan, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat pencegahan pembangunan yang deskruktif (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakatperlindungan lingkungankebijaksanaan pembangunan30

KajianmengenaiUUPLHpenting

oleh karenaberkaitan dan menentukan secara langsungupaya penegakan hukumnya, apalagi sebagianHukum Lingkungan masih diwarnai oleh pemikiranKonservatif yang sulit diterobos dengan wawasanBerpikir yang inovatif.

UUPLH merupakan dasarhukum pelaksanaankebijaksanaan pemerintahpermasalahan lingkungan hidup tidak cukupdiselesaikan dari segi ILMU dan TEKNOLOGITetapi perlu diwujudkan dalam bentukKebijaksanaan lingkungan hidupDan dituangkan dalam perangkat peraturanPerundang-undangan

terpeliharanya proses ekologi yang esensial -fotosintesis, penambatan nitrogen, pengedalian populasi, penyerbukan, kemampuan memperbaharui diri, fungsi hidro-orologitersedianya sumber daya yang cukup (menaikkan efisiensi) -kenaikan eksploitasi sumber daya yang terbaharui mempertinggi resiko kerusakan -penggunaan sumber daya dalam jumlah yang makin besar, pada umumnya memperbesar masalah pencemaranlingkungan sosial budaya yang sesuai -pemerataan pembangunan (dua ekosistem yang berbeda tingkat perkembangannya berhubungan satu sama lain, terjadilah tukar menukar materi, energi dan informasi antara keduanya ekosistem yang kurang berkembang dieksploitasi oleh yang lebih berkembang) -persaingan (antara individu sejenis akan menyebabkan terdesaknya individu yang lemah ke daerah yang marjinal melebarnya relung jenis)-masyarakat terasing (yang primitif dan modern)pola hidup sederhana (pola hidup mewah dan konsumtif merupakan bahaya terhadap terdukungnya pembangunan berkelanjutan mempunyai efek penyusutan sumber daya yang besar dan mendorong terjadinya keresahan sosial)kemampuan Iptekpengelolaan lingkungan yang adaptif (pengelolaan lingkungan yang dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang berubah-ubah)pengelolaan proyek pembangunan (pendekatan yang holistic jangan sektoral proyek harus dianggap sebagai komponen dalam ekosistem lingkungan tempat proyek dilaksanakan)Faktor lingkungan diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan

PembangunanBerkelanjutan LingkunganHidupSINKRONISASIVERTIKALHORIZONTALKEBIJAKSANAANPERMASALAHAN-asas-asas dan pemikiran konseptual-instrumen hukum lingkungan-sarana-sarana penegakan hukum-konsep kebijaksanaanProblematika pengaturan hukum dankebijaksanaan pembangunanberkelanjutanPengaturan hukum mencerminkan bagaimanasuatu bangsa berupaya menggunakan hukumsebagai instrumen mencegah dan menanggulangidampak negatif dari pembangunan34

PembangunanMempe-ngaruhidan dipengaruhiberinteraksiMembentuk system ekololgi(ekosistem)menghasilkanmanfaat

resikoLingkungan hidupSubjek dan Objek pembangunan Bagaimanamembangunagar sekaligusmutu lingkunganmeningkatManfaat dan resiko harus diperhitungkan secara SeimbangResiko diterima sebagai biaya manfaat yang diambil- Hanya memperhatikan manfaatnya saja dapat membahayakan lingkungan- Hanya memperhatikan resikonya (terlaku dibesar- besarkan) akan membuat takut membangunmanusia

(SUATU TINJAUAN DARI SUDUT PANDANG AKADEMIS)

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokratis ekonomi dengan prinsipKebersamaanEfisiensi berkeadilanBerkelanjutanBerwawasan lingkungan hidupKemandirianSerta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasionalPasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945:Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Visi Indonesia 2020Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negaraNegara Indonesia:Memliki kesadaran terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menjadikan konsep pembangunan berkelanjutan diletakkan sebagai dasar kebijaksanaanKebijaksanaan Lingkungan Yang Ingin Dicapai PemerintahDituangkan dalam wadah undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijaksanaan lingkungan.

Asas, Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Lingkungan HidupPasal 3 UULH berbunyi: Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.Asas pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPLH berbunyi: Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negera, asas berkelanjutan dan asas manfaat.Pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal.Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupBertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;Terjaminnya kepentingan generasi kini dan generasi masa depan;Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan;Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksanaTerlindungnya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.Sasaran yang hendak dicapai dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Dilandasi oleh cara pandang (visi) yang luas dan tajam jauh ke depan dengan misi yang jelas dan program-program nyata yang bermanfaat dalam rangka mewujudkan suatu kebijaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup dengan paradigma, mengintegrasikan tuntutan penerapan hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup dalam suatu kelestarian fungsi lingkungan yang menunjang ketahanan lingkunganArah dan Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pembangunan dielaborasikan sebagai:Suatu Interaksi antara tiga sistem yaitu:- Sistem biologis dan sumber daya (lingkungan hidup);- Sistem ekonomi; dan- Sistem sosial.Makna pembangunan yang didasarkan konsep pembangunan berkelanjutan (suistainable development).Konsep pembangunan berkelanjutan bersifat holistik:Ada 4 jenis capital stock yang harus dipertimbangkan:- Natural capital stock, berupa segala sesuatu yang disediakan oleh alam;-Human-made capital stock, antara lain dalam wujud investasi dan teknologi;Human capital stock, berupa SDM dengan segenap kemampuan, ketrampilan dan perilakunya;Social capital stock, berupa organisasi sosial dan kelembagaan atau institusi.

Pasal 12 ayat (1) b UUPLHPemerintah dalam mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dapat mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahKewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiscal, agama, serta kewenangan bidang lain.daerah tidak mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijaksanaan mengenai perencanaan pendayagunaan sumber daya alam dan konservasi.Pasal 10 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta mempunyai kewenangan untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, berikut pengaturan tata ruang laut.KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;Mengatur penyediaan, peruntukkan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;Mengatur perbuatan hukum dan hubungan antara orang dan atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika;Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pasal 8 ayat (2) UUPLH

Penataan Ruang dan Konservasi Sumber Daya Alam;Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;Penegakan Hukum Lingkungan;Pengembangan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup.Ruang lingkup pekerjaan mencakup:

Merumuskan kebijakan, koordinasi dan pengawasan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah;Menetapkan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi SDA;Melaksanakan kebijakan pengendalian dampak lingkungan daerah;Mengevaluasi dan merekomendasikan pembatalan terhadap keputusan di bidang penataan ruang, konservasi SDA, AMDAL dan perizinan lingkungan hidup, yang bertentangan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan daerah maupun nasional;Melaksanakan pengawasan, penataan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang, konservasi SDA dan pengendalian dampak lingkungan;Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup antar sektor;Menumbuhkembangkan peran serta dan kemitraan masyarakat di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.Memiliki Kewenangan untuk:

URUSAN WAJIB YANG MENJADI WEWENANG PEMDA:Provinsi Pengendalian Lingkungan Hidup yang merupakan urusan dalam skala provinsi.Kabupaten/Kota Pengendalian Lingkungan Hidup yang merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota.

Rujukan:Mengacu kepada Agenda 21 Nasional, Kesepakatan Pembangunan BerkelanjutanPeraturan Perundang-undangan:- UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang- UU No. 23/1997 Tentang PLH- Ketentuan lainnya yang terkait dengan PLHPERDA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PERDA LINGKUNGAN HIDUP:Penjabaran perundang-undangan yang lebih tinggiDitetapkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerahTidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggiDiundangkan dalam lembaran daerahTidak boleh mengatur sesuatu yang telah diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggiDapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggarDapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50 juta Dapat memuat ancaman pidana atau denda selain di atas sesuai yang diatur dalam perundang-undangan lainnyaKepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah, baik karena delegasi dari Perda atau perundang-undangan lain maupun atas prakarsa sendiriPerda Lingkungan Hidup dan Peraturan Kepala Daerah harus didasarkan pada kewenangan yang dimiliki, kemampuan dan kebutuhan daerahMemuat prinsip kehati-hatian/pencegahan diniKeadilan antar dan intergenerasiPerlindungan masyarakat adatKeterbukaan dan keterpaduan antar sektor dapat menciptakan harmonisasi antar kepentingan lingkungan, ekonomi dan sosial sebagai prinsip pembangunan berkelanjutanPRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN PERDA LINGKUNGAN HIDUP

Kejelasan tujuanKelembagaan atau organ pembentuk yang tepatKesesuaian antara jenis materi muatanDapat dilaksanakanKedayagunaan dan keberhasilgunaanKejelasan rumusanKeterbukaanAsas-asas lain yang sesuai dengan perundang-undangan yang bersangkutanAsas Peraturan Perundang-undangan

Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi khusus dalam penyusunan Perda bidang Lingkungan HidupPemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan lingkungan hidup di daerah di bidang lingkungan hidupPemberian atau pembuatan pedoman dan standard pelaksanaan urusan lingkungan hidup di daerah sebagai tolak ukur apakah pelaksanaannya di daerah sudah sesuai atau tidak (seperti baku mutu air limbah, dll)Melakukan evaluasi terhadap Perda, Peraturan Kepala Daerah apakah bertentangan dengan prinsip dalam penyusunan PerdaPeranan Menteri Lingkungan Hidup dalam Pembinaan dan Pengawasan Perda Bidang Lingkungan HidupPembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemda secara nasional dikoordinasikan oleh Mendagri

Bagan Alur Pikir Penyusunan Perda di Bidang Pengelolaan Lingkungan HidupPs. 33 (4) UUD 1945TAP MPR IX/2001UUPLHUUPRUUPEMDAKeadilanDemokrasiKeberlanjutanManajemenKemampuanKebutuhanFilosofis, Yuridis SosiologisPeran sertamasyarakatKebijakan PLHProses PolitikNorma HukumKesepakatanMulti StakeholdersPerda tentangPLHPerancanganPerda

Kewenangan Kabupaten/KotaBidang Lingkungan HidupPemanfaatan SDA dengan mengakomodasi aspek budayaFungsi sosial dalam PLHPenetapanAspek sosbud dalam perubahan fungsi ruang kawasan/lahanPenentuanProfil, sifo geografi serta atlas daerah PLH dan SDASistem jaringan informasi geografi PLH dan SDAProgram pemantauan kualitas Lingkungan Hidup daerahPerencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, panjang dengan mengintegrasikan kebijakan perubahan iklimPenetapan

Kebijakan implementasi cara-cara adaptasi dan strategi mengahadapi perubahan iklimKebijakan dampak hujan asamSistem pemantauan yang memadai untuk menghadapi perubahan iklimKawasan yang beresiko menimbulkan bencana Lingkungan HidupKawasan lingkungan dan SDA wilayah pesisir dan laut < 4 Mil yang potensial dan sensitif terhadap pencemaranProsedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan minyak dan bahaya kimia lainnya di pesisir dan laut < dari 4 MilPerlindungan ekosistem peka terhadap pencemaran minyak di lokasi pesisir dan laut < dari 4 MilProsedur operasi standar penanggulangan pencemaran pada ekosistem pkea di lokasi pesisir dan laut kurang dari 4 MilPenetapanTitik referensi pemantauan kualitas udara ambientTitik referensi pemantauan emisi kenderaan bermotor jalan raya (road side)Penentuan

Kualitas udara daerahPengumumanTanda lulus uji emisi kenderaan bermotorSistem intensif dan disintensif PLHLembaga yang menangani permasalahan akses sember daya genetika di daerahPembentukan kelembagaan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahanPotensi SDAPelestarian keanekaragaman hayati daerahBaku Mutu Lingkungan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan nasionalPenetapanPenetapan konservasi exsitu dan insitu Kabupaten/Kota Penetapan lokasi Tempat Pembuangan AkhirPenetapan

Pemberdayaan masyarakat dalam PLH

Sistem pemantauan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati

Penetapan

Pemanfaatan

Kebijakan biaya efektif (Cost Effectiveness) dalam mengalokasikan sumber daya dan lingkungan di Kabupaten/Kotaperlindungan keanekaragaman hayati(tumbuhan, satwa liar, mikroorganisme,Dan plasma nutfah)DaerahKab/Kota

Pemberdayaan masyarakat dalam PLHPembinaan terhadap masyarakat dalam PLHPerlindungan kearifan lingkungan hidup dalam konservasi SDA dan PLHPengkajian dan evaluasi ekonomi lingkungan di Kab/KotaPelatihan dengan pedoman yang ditetapkan pemerintahPenilaian kegiatan AMDAL bagi kegiatan-kegiatan wajib AMDAL di luar kewenangan pusat dan provinsi yang lokasinya di Kab/Kota Peningkatan kelembagaan untuk program perlindungan lapisan ozon dan penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO)Sosialisasi tentang program perlindungan lapisan ozon dan penghapusan Bahan Perusak OzonSosialisasi antisipasi dampak perubahan iklimSosialisasi tentang antisipasi dampak hujam asam di Kabupaten/Kota Penegakan hukum terhadap pelanggaran Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak dan Sumber Tidak Bergerak spesifik (semen, PLTU, Baja, Kertas)Pengukuran mutu udara ambient (permukiman, perkotaan dan industri) Pengendalian limbah cair domestik di Kabupaten/KotaPenegakan hukum Pelanggaran Baku Mutu Limbah cair (BMLC)Peningkatan kebersihan kotaPerizinan lahan aplikasi di Kabupaten/Kota

Potensi SDA laut kurang dari 4 Mil dan pesisir ke dalam valuasi ekonomiKondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerahSpesies langka yang dilindungiPerdagangan spesies langka/dilindungiAkses sumber daya genetikaPengendalian kerusakan dan pencemaran tanah daerah Kabupaten/Kota pengendalian kerusakan tata air daerah Kabupaten/KotaPenataan baku mutu air limbah dari kegiatan (industri, hotel, Rumah Sakit, dll)dan evaluasi terhadap industri-industri yang memakai bahan perusak ozonDengan pengukuran emisi kenderaan bermotor di jalan rayaPengelolaan sampah domestikPengendalian kerusakan hutan daerah Kabupaten/Kota

Peraturan dan standard internasional yang akan diberlakukanPelaksanaan inventarisasi data dan pemantauan serta penelitian kemungkinan dampak yang akan terjadi di Kabupaten/KotaDan inventarisasi terhadap industri yang memakai bahan perusak ozon Kualitas air hujan (hujan asam) meliputi deposisi asamDan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan tindakan penetapan program untuk pengurangan emisi GRK (hutan kota)Pencemaran udara di sekitar sumber tidak bergerak spesifik (semen, PLTU, Baja, Kertas)Emisi sumber tidak bergerakEmisi sumber bergerak (emisi gas buang kenderaan bermotor)Kualitas udara aimbient dari asap kebakaran hutan dan lahanTingkat kebisingan lingkunganTingkat getaran di Kabupaten/KotaKualitas air meliputi air limbah dan air permukaan < 4 Mil Kualitas air tanah di Kabupaten/KotaOperasional perdagangan satwa langka dilindungiTerhadap penghasilan limbah B3 di Kabupaten/KotaDan pengawasan sistem tanggapan darurat serta penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaPengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu:

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh-mempengaruhinya.Pasal 2 UU No.5 Tahun 1990 menetapkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.Tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, menurut Pasal 3, adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.perlindungan sistem penyangga kehidupan;pengawetan dan pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air dan udara;pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Penegakan hukum bukan hanya melalui proses di pengadilan saja dan perlu diperhatikan juga bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.Penegakan hukum bukan hanya semata-mata tanggung-jawab aparat penegak hukum, tetapi merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Masyarakat yang tidak membuang sampah di sungai ikut menegakkan hukum, karena membuang sampai di sungai adalah pelanggaran.Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi dan sanksi pidana merupakan bagian akhir (sluitstuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan (Milieurecht, 1990: 389-399).

Pelaksanaan program penghijauan tidak bisa dilakukan dengan semangat kerja rutin, tetapi harus disertai semangat urgensi (sence of urgency) yang tinggi dan kesadaran para pemimpin pelaksnaan program akan luas akibat dari kegagalan program iniKonservasi hutan ialah menjaga, memelihara dan memperbaiki kuantitas maupun kualitasnya sehingga hutan berfungsi melindungi tata air, biasanya penebangan yang berlebihan diakibatkan nafsu serakah manusia yang tidak mengindahkan kepentingan pemilik maupun publikKonsumsi yang berlebihan akan merusak sumber air dan akan menghancurkan pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Air dibutuhkan mulai dari sektor pertanian, perikanan, peternakan, konsumsi industri dan proses industri, konsumsi rumah tangga dan kebersihan rumah. Konsumsi berlebihan di satu sektor akan merusak sektor lain, terlebih kalau terjadi pemborosan dan pencemaranUpaya Penegakan Hukum Dalam Rangka Penyelamatan Hutan Sebagai Penyangga Debit Air

Bencana alam biasanya terjadi (disebabkan) oleh kelalaian manusia mengikuti kaidah-kaidah sains dan keberanian manusia dalam melawan etika atau nilai moral yang dianutnya atau ketidakmampuan manusia berpraksis dalam kehidupan sehari-hari.

Etika dan moral adalah relatif dan bergantung kepada masyarakat yang melingkupinya atau perumusan suatu praksis juga sangat dipengaruhi oleh sistem hukum dan budaya masyarakat yang menjalankannya.

Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa hukum alam yang seharusnya dijabarkan secara rinci dalam sains.

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan-persyaratan lingkungan.

Tujuan penegakan hukum (law enforcement) adalah complience (penataan) terhadap persyaratan-persyaratan perlindungan lingkungan yang biasa dituangkan dalam izin (licence), baku mutu lingkungan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal dlm UUPLHSubyek KewenanganMekanisme/ SubstansiHal baru dlm UUPLHAdministratif18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29- Penerbit izin usaha (Menteri sektoral)- Menteri Lingkungan- Kepala Daerah- Pencabuatan persyaratan lingkungan ke dalam izin usaha- Kewajiban melibatkan masyarakat dalam menerbitkan izin usaha- Kewajiban izin bagi setiap pembuangan limbah (dumping) ke media lingkungan- Pengawasan penataan ketentuan lingkungan- Tindakan paksaan pemerintah- Perintah melaksanakan audit (audit mandatory)Kewenangan Menteri lingkungan menerbitkan izin, pengawasan dan perintah melaksanakan auditPerdata30, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39- Masyarakat yang dirugikan- LSM/Organisasi lingkungan yg dilandasi pada kepedulian- Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dan bertindak untuk epentingan masyarakat- Di luar pengadilan (Negosiasi, Mediasi & Arbitrase)- Melalui Pengadilan PMH Lingkungan Strict Liability Hak Gugat LSM Class Action Representative Standing- Dasar Hukum Penerapan- ADR yang bersifat optional- Rumusan Komprehensif tentang Stict Liability- Dasar Hukum penerapan Class action- Hak Gugat pem. a/n masy. yang dirugikanPidana41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48- Kepolisian Negara- PPNS Lingkungan- Penyidik khusus dlm perairan Indonesia dan Zee- Jaksa Hakim- Keberadaan PPNS- Pengaturan Generic Crimes yang bersifat delik materiel dan Specific crimes yang bersifat delik formil- Pengaturan Corporate Crimes & Corporate Criminal Liability- Pendayagunaan Tindakan Tata tertib (Financial Business & Reparatory sanction)- PPNS- Specific Crimes disamping generic crimes- Penyempurnaan perumusan pertanggung jawaban korporasi

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;Meningkatkan daya dukung daerah alinran sungai;Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akbiat perubahan eksternal; danMenjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.Penyelenggaran kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

Aspek pengawasan yang merupakan bagian integral dari pengelola lingkungan tidak berfungsi dengan baik khususnya apabila dikaitkan dengan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997.

Air merupakan sumber daya yang terbatas, diharapkan masyarakat pengguna air akan melakukan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai keperluan. Pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi harus mencakup apsek-aspek ketersediaan (kuantitas).

Tujuan pembangunan lingkungan hidup itu sendiri adalah meningkatkan kualitas pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperbaiki kerusakan/pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu telah disusun strategi pengolahan sumber daya air yang berprinsip atas dasar keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatannya. Dalam pemanfaatan tersebut perlu dipertimbangkan fungsi lokasi atau distribusi dalam dimensi ruang dan waktu serta pengaturan fungsi sosial dari segi otoritas dan penggunaannya agar daya dukung sumber daya air di setiap lokasi tidak dilampaui baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Penyidikan PPNSPemeriksaan atas laporan atau keteranganPemeriksaan terhadap orang atau Badan Hukum yang diduga melakukan Tindak Pidana di bidang Lingkungan HidupMeminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan HukumMelakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dokumen lainMelakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti

Penyidikan PPNS (Bidang Kehutanan)Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di kawasan hutan atau wilayah hukumnyaMelakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti TPMeminta keterangan dan barang bukti dari orang atau Badan Hukum sehubungan TPMenangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik POLRIMembuat dan menandatangani Berita AcaraMenghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya TPHUTANKAWASAN HUTANHASIL HUTAN

Tindak Pidana di bidang Kehutanan Pasal 78 UU No. 41/1999Pasal 50 ayat (1) dan (2) 78 ayat (1)Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan (10 tahun dan denda Rp. 5 M)

Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, atau c 78 ayat (2)Mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.Merambah kawasan hutan.Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak s/d:- 500 m dari tepi waduk atau danau- 200 m dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa- 100 m dari kiri kanan tepi sungai- 50 m dari kiri kanan tepi anak sungai- 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang- 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai(sengaja 10 tahun dan denda Rp. 5 M)

Pasal 50 ayat (3) d 78 ayat (3) dan (4)Membakar hutan(sengaja 15 tahun dan denda Rp. 5 M)(kelalaian 5 tahun dan denda Rp. 1,5 M)

Pasal 50 ayat (3) huruf e, f Pasal 78 ayat (5)Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenangMenerima membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah(sengaja 10 tahun dan denda Rp. 5 M)

Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g Pasal 78 ayat (6)Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbukaMelakukan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri(sengaja 10 tahun dan dendan Rp. 5 M)

Pasal 50 ayat (3) huruf h Pasal 78 ayat (7) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan(sengaja 5 tahun dan denda Rp. 10 M)

Pasal 50 ayat (3) huruf i Pasal 78 ayat (8)Mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang(sengaja 3 bulan dan denda Rp. 10 juta)

Pasal 50 ayat (3) huruf j Pasal 78 ayat (9)Membawa alat-alat berat/lainnya yang lazim atau patut digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin(sengaja 5 tahun dan denda Rp. 5 M)

Pasal 50 ayat (3) huruf k Pasal 78 ayat (10)Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membela pohon di kawasan hutan tapa izin(sengaja 3 tahun dan denda Rp. 1 M)

Pasal 50 ayat (3) huruf l Pasal 78 ayat (11)Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan(sengaja 3 tahun dan denda Rp. 1 M)

Pasal 50 ayat (3) huruf m Pasal 78 ayat (12)Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan, tanpa izin(sengaja 1 tahun dan denda Rp. 50 juta)

Pasal 78 ayat (13)KEJAHATAN tindak pidana dalam ayat (1) s/d (7), (9) s/d (11)PELANGGARAN tindak pidana dalam ayat (8) dan (12)

Pasal 78 ayat (14)Badan Hukum melanggar Pasal 50 ayat (1) (3) HUKUMAN ditambah 1/3dikenakan kepada:pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

Pasal 78 ayat (15)Semua hasil kejahatan dan pelanggaran alat-alat termasuk alat angkutnya dirampas untuk negara

Pasal 51 Kepolisian Khusus(terselenggaranya perlindungan hutan)

Mengadakan patroli atau perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnyaMemeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnyaMenerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutanMencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutanDalam hal tertangkap tangan wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenangMembuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

(Pasal 1 angka 19 UUPLH)SUBJEK SENGKETA

Pencemaran dan/atau perusak lingkungan vsKorban pencemaran dan/atau perusakan lingkunganPerselisihan antar dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidupSENGKETA LINGKUNGANOBJEK LINGKUNGAN

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (aktual)

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (potensial)

Penyelesaian Sengketa LingkunganPenyelesaian sengketa lingkungan tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) UULH, yang menyatakan bahwa tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian serta tata cara penutupan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.Bentuk dan jenis kerugian akibat perusahaan dan pencemaran akan menentukan besarnya kerugian. Penelitian tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah. Penelitian meliputi bidang ekologi, medis, sosial, budaya dan lain-lain yang diperlukan. Tim yang terdiri dari penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya, dan unsur pemerintah dibentuk untuk tiap-tiap kasus. Jika diperlukan dapat diangkat tenaga ahli untuk menjadi anggota tim. Bilamana tidak tercapai kata sepakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri.Pasal 30 UUPLH menyatakan:Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersangkutan.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidupdi Luar PengadilanDiselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai:Bentuk dan Besarnya Ganti Kerugian; dan/atauMengenai Tindakan Tertentu Guna Menjamin Tidak Akan Terjadi/Terulangnya Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Hidup

PEMERINTAH DAN/ATAU MASYARAKAT PADAT MEMBENTUKLEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIANSENGKETA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERSIFAT BEBAS DAN TIDAK BERPIHAKDiatur Dalam PP No. 54 Tahun 2000dan Peraturan PELdi Pusat, di Daerah

PIHAK YANG TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MENGAMBIL KEPUTUSANNEGOSIASI Penyelesaian Sengketa LH Dilakukan Langsung Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Melalui Wakil Mereka

2. MEDIASI Penyelesaian Sengketa LH Diselenggarakan Lewat Jasa MEDIATOR

KONSILIASI Penyelesaian Sengketa LH Diselenggarkan Melalui Jasa KONSILIATOR

4. PENCARI FAKTA Penyelesaian Sengketa LH Memakai Jasa PENCARI FAKTA

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidupdi Pengadilan (PERDATA)Perbuatan melanggar hukum (PMH) berupa pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian padaorang lain/lingkungan hidup mewajibkan penanggung jawab usahaKegiatan untuk:Membayar ganti rugiTindakan tertentuPembayaran uang paksa setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu

Tindakan TertentuMaksudnya:Memasang/Memperbaiki IPL

Memulihkan Fungsi Lingkungan Hidup

Menghilangkan Penyebab Timbulnya PENCEMARAN dan/atau PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Usaha Yang Menimbulkan Dampak Besar dan Penting

Menggunakan B3

3. Menghasilkan Limbah B3TANGGUNG JAWABMUTLAK(STRICT LIABILITYUnsur kesalahan tidak perlu dibuktikan olehpihak penggugat sebagai dasar pembayaranGANTI RUGI (Lex Special Gugat PMH)

Tergugat Bebas Dari Kewajiban MembayarGanti Rugi apabila dapat MEMBUKTIKANbahwa Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidupdisebabkan:

Adanya Bencana Alam/PeperanganKeadaan TerpaksaAdanya tindakan Pihak Ketiga

HAK MASYARKAATMENGAJUKAN GUGATAN(CLASS ACTION)Hak Kelompok Kecil MasyarakatUntuk Bertindak Mewakili Masyarakat,Tuntutan ke PengadilanMasyarakat Dalam Jumlah Banyak

Kesamaan Permasalahan

Kesamaan Fakta Hukum

Kesamaan TuntutanInstansi Pemerintah Yang Bertanggung Jawabdi Bidang LH Bertindak Untuk KepentinganMasyarakat.

Masyarakat Menderita Akibat Pencemaran/Perusakan LHMempengaruhi Perikehidupan Pola Masyarkat

Hak ORG. LHMengajukan Gugatan(Legal Standing)Untuk Pelestarian Fungsi LHMelakukan Tindakan TertentuTanpa Adanya Tuntutan GANTI RUGIBiaya/Pengeluaran RiilPersyaratan:Berbadan HukumAD/ART Melestarikan Fungsi Lingkungan HidupTelah Melaksanakan Kegiatan Sesuai AD/ART

KETENTUAN PIDANADelik Materil (Pasal 41 UUPLH)Delik Delik Formil (Pasal 43 UUPLH)Tanggung Jawab Korporasi (Pasal 45 dan 46 UUPLH)Tindakan Tata Tertib (Pasal 47 UUPLH)Tindak Pidana Kejahatan (Pasal 48 UUPLH)Asas Subsidiaritas (Penjelasan Umum UUPLH)

Pasal 16 UULH berbunyi: Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengani dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

(Pasal 1 (21) UUPLHPasal 1 (1) PP 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak LingkunganAmdal

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.Analisis mengenai dampak lingkungan sungguh merupakan instrumen pengaman masa depan.Dalam pengelolaan lingkungan seyogyanya tidak hanya memperhatikan resiko lingkungan saja, melainkan juga manfaat lingkungan. Pembangunan bertujuan untuk memperbesar nilai manfaat/resiko yang dapat dicapai dengan memperbesar manfaat dan/atau memperkecil resiko (Soemarwoto, 1981)

Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;Proses dan kegiatan yang secara potensial menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya;Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jenis jasad renik;Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara.

Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain:Jumlah manusia yang akan terkena dampak;Luas wilayah persebaran dampak;lamanya dampak berlangsung;Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;sifat kumulatif dampak tersebut;Berbalik (reversible) atau tidak terbaliknya (irreversible) dampak;Ketentuan-ketentuan tentang AMDALUUPLHPP AMDALKeputusan Menteri Lingkungan Hidup

Kemana berkonsultasi jika akan melaksanakan Studi AMDAL?Konsultasi dapat dilakuan di tiga Komisi Penilai AMDAL:Komisi Penilai AMDAL PUSAT, atauKomisi Penilai AMDAL Provinsi, atauKomisi Penilai AMDAL Kabupaten/KotaTergantung dari jenis rencana kegiatan yang akan distudi AmdalnyaKomisi Penilai AMDAL:Unsur pemerintahWakil masyarakat yang terkena dampakPerguruan TinggiPakarOrganisasi Lingkungan

Pembangunan Gudang Munisi Pusat dan DaerahPembangunan Pangkalan TNI ALPembangunan pangkalan TNI AUPembangunan Pusat Latihan TempurPembangunan Lapangan Tembak TNI dan PolriPembangunan Pelabuhan Samudera dengan salah satu fasilitas:- Dermaga dengan konstruksi masif- Penahanan gelombang- Prasarana Pendukung Pelabuhan (terminal peti kemas, dll)Pembangunan Bandara Internasional BaruPengembangan Bandara InternasionalPerluasan Bandara Internasional dengan:- Pemindahan penduduk atau pembebasan tanah- Reklamasi pantai- Pemotongan bukit dan pengurukan lahanPemasangan kabel bawah lautTeknologi Satelit (pembangunan fasilitas peluncuran satelit)Industri Pesawat TerbangIndustri Senjata, Munisi, dan Bahan PeledakEksploitasi produksi bahan galian radio aktif termasuk pengolahan, penambangan dan pemurniana. Rencana Kegiatan

Melakukan Submarine Tailing DisposalEksploitasi Migas dan pengembangan produksi di darat dan di lautTransmisi Migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan)Pembangunan kilang LPGPembangunan kilang LNGPembangunan kilang minyakPembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang)Pembangunan dan pengoperasian Reaktor Nuklir untuk penelitian dan/atau daya (PLTN)Pembangunan dan pengoperasian instalasi Nuklir Non Reaktor:- Pabrikasi Bahan Bakar Nuklir- Pengolahan dan pemunian Uranium- Pengolahan limbah radio aktif- Pembangunan Iradiator (kategori II s/d IV)- Produksi Radio Isotop- Produksi Kaos LampuPengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan B3 sebagai kegiatan utama Introduksi jenis-jenis tanaman, hewan, dan jasad renik produk bioteknologi hasil rekayasa genetikaBudidaya produk bioteknologi hasil rekayasa genetikab. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah Provinsi c. Kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain d. Di wilayah laut di atas 12 Mil, dan di lintas batas NKRI dengan negara lain

Budidaya tanaman pangan dan holtikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannyaBudidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannyaUsaha pemanfaatan hasil hutan kayuUsaha hutan tanamanPembangunan bandara baru beserta fasilitasnya di luar kategori Bandara Udara InternasionalPengembangan bandara beserta fasilitasnya di luar kategori Bandara InternasionalPerluasan bandara di luar kategori Bandara Internasional beserta fasilitasnya- Pemindahan penduduk atau pembebasan lahan- Reklamasi pantai- Pemotongan bukit dan pengurukan lahanPembangunan pelabuhan di luar kategori Pelabuhan Samudera dengan salah satu fasilitas:- Dermaga dengan konstruksi masif- Penahan gelombang- Prasarana pendukung pelabuhan (terminal peti kemas, dll)Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)a. Rencana Kegiatan

Industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp (tidak termasuk pulp dari kertas bekas dan dari industri kertas budaya)Industri petrokimia huluIndustri bahan kimia organik dan anorganik yang memproduksi material yang digolongkan bahan berbahaya dan beracun (B3)Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnyaPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga DieselPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga GasPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga UapPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Gas UapEksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan atau pembangunan panas bumiPembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pembangunan Pusat Listrik dari jenis lainnya: (surya, angin, biomassa dan gambut)b. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota c. Di wilayah laut di antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) Mil

Budidaya tanaman pangan dan holtikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannyaBudidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannyaBudidaya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannyaUsaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system) di air tawar (danau) atau di air lautRencana pembangunan prasarana perikanan yang berbentuk pelabuhan perikanan yang terletak di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan umum Pembangunan rumah sakit Pembangunan jaringan jalan kereta apiPembangunan stasium kereta apiKonstruksi bangunan jaringan rel di bawah permukaan tanahPengerukan alur pelayaran sungaiPengerukan capital dredging atau maintenance dredgingReklamasi (Pengurungan)Penempatan hasil keruk (dumping) di darat atau di lautIndustri pembuatan besi dasar atau baja dasar (iron and steel making) meliputi usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar seperti pellet bijih besi, besi spons, besi kasar/Big iron, paduan besi/alloy, ingot baja, pellet baja, baja bloom dan baja slabIndustri pembuatan timah hitam (Pb) Dasar (termasuk industri daur ulang)

Industri pembuatan tembaga (Cu) dasar/katoda tembaga (bahan baku merkuri/Hg)Industri pembuatan aluminium dasar (bahan baku dari alumina)Kawasan industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi)Industri galangan kapal dengan sytem graving dockIndustri baterai kering (yang menggunakan bahan baku merkuri/Hg)Industri baterai basah (akumulator listrik)Kegiatan industri lain yang menggunakan luas areal di ata batas tertentuPembangunan baru daerah irigasi, peningkatan luas daerah irigasi atau pencetakan sawahReklamasi rawa unstruck kepentingan irigasiPembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungaiNormalisasi sungai dan pembuatan kanal banjirPembangunan jalan tol, pembangunan jalan layang dan subway Pembangunan dan atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalanPembuangan sampah dengan system control landfill/sanitary landfill (di luar B3), Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) di daerah pasang surut, pembuangan transfer station dan TPA dengan system open dumpingPembangunan perumahan/permukimanPembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPTL) termasuk fasilitas penunjang, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya, pembangunan sistem perpipaan air imbahPembangunan saluran drainase permukiman

Pembangunan jaringan distribusi dan transmisi air bersih di kota besar/metropolitanPengambilan air dari danau (sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya)Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olah raga, kesenian, tempat ibadah, perdagangan dan perbelanjaan relatif terkonsentrasiPembangunan kawasan permukiman unstruck pemindahan penduduk/transmigrasiPengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air)Kegiatan pertambangan umum dengan luas perizinan atau daerah terbuka di atas batas tertentuTahap eksploitasi produksi batu bara/gambut, biji primer, biji sekunder/endapan aluvial, bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan c, dan bahan galian timbal termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnianTambang di lautMelakukan proses pengolahan biji dengan proses sianidasiPembangunan jaringan transmisi listrikTaman rekreasiKawasan pariwisataHotelLapangan golf (tidak termasuk driving range)

Pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum dilanggar.

Instrumen penting bagi penegakan hukum preventif:penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin, dsb)

Penegakan hukum yang utama:pejabat atau aparat pemerintah yang berwenang memberikan izin dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.Penegakan hukum secara preventif:

Mempunyai fungsi instrumental yaitu:pengendalian perbuatan terlarang dan sanksinya ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut.

Dengan demikian ada beberapa aspek yang terkait, yaitu:- Pengawasan;- Sanksi administrasi; dan- Gugatan administrasi.Sarana Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

PengawasanMerupakan sarana penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif, yakni guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan lingkungan ditaati.Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UUPLH

Pasal 24 UUPLHKewenangan pengawasan meliputi:Melakukan pemantauanMeminta keteranganMembuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukanMemasuki tempat tertentuMengambil contohMemeriksa peralatan dan/atau alat transportasiMeminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatanPenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:WAJIB memenuhi permintaan petugas pengawasaPetugas pengawas:WAJIB memperlihatkan surat tugas dan/atau tandapengenalmemperhatikan sikon tempat pengawasan(nilai dan norma yang berlaku tertulis maupun tidak tertulis)

Gubernur/Kepala DaerahBerewenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, untuk:- mencegah dan mengahiri pelanggaran- menanggulangi akibat yang ditimbulkan- melakukan tindakan penyelamatan- penanggulangan dan/atau pemulihanAtas beban biaya penanggung jawab dan/atau kegiatanDapat diganti denganPembayaran sejumlahUang tertentuDapat dilimpahkan kepada Bupati/WalikotaPihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan untuk dilakukannya paksaan pemerintah.Paksaan pemerintah didahului dengan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang

Jenis sarana (instrumen penegakan hukum lingkungan administratif)Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (bestuursdwang);

Uang paksa (publiekrechtelijke dwangsom);

Penutupan tempat usaha (sluiting van een inrichting);

Penghentian kegiatan mesin perusahan (buitengebruikstelling van een toestel);

Pencabutan izin (intrekking van een vergunning) melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa.

Tindakan-tindakan nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.

Merupakan suatu tindakan penguasa dengan cara yang amat langsung.

Pelaksanaan bestuursdwang suatu wewenang bukan kewajiban.

Sebelum menjalankan bestuursdwang badan pemerintah wajib mempertinmbangkan semua kepentingan yang terkait.

Peringatan tertulis harus mendahului pelaksanaan nyata bestuursdwang kecuali dalam keadaan-keadaan mendesak.Paksaan pemerintah (bestuursdwang)

Peringatan tidak dapat diadakan secara tanpa ikatan.

Perintah atau peringatan tertulis harus memuat perintah yang jelas.

Surat perintah harus memuat ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

Harus ditentukan jangka waktu perintah harus dilaksanakan.

Perintah harus ditujukan kepada yang berkepentingan yang menurut kenyataan memang juga mampu mengakhiri pelanggaran tersebut.Eksplisit atau implisit harus nyata bahwa biaya-biaya dalam hal tata usaha harus bertindak, akan dibebankan kepada pelanggar.Persyaratan bagi peringatan atau perintah tertulis:

Pro bestuursdwang:- Kepentingan umum yang dirugikan oleh keadaan ilegal (mis: pencemaran)- Kepentingan pencegahan (pengelakan) pengaruh preseden yang tidak dikehendaki- Kepentingan pihak ketiga

Kontra bestuursdwang:- Kepentingan si pelanggar dengan dipertahankannya keadaan yang ilegal (mis: akan terjadi pemusnahan modal/mengakibatkan kebangkrutan)- Masalah-masalah praktis atau ketidakmungkinan- Pembiayaan yang tinggi dari bestuursdwang

Kemungkinan legalisasiPertimbangan terhadap kepentingan, suatu peran tindakan atau keadaan yang terlarang dapat dilegalisasi.Pertimbangan-pertimbangan penjatuhan bestuursdwang:

Pasal 26 UUPLHTata cara penetapan biaya serta penagihan ditetapkan dengan peraturan perundang-undanganJika belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 27 UUPLHPelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi pencabutan izinKepala daerah dapat mengajukan usul mencabut izin kegiatan dan atau usaha kepada pejabat yang berwenangPihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan atau kegiatanBobot pelanggaran :dari pelanggaran syarat administratif sampaipelanggaran yang menimbulkan korbanPelanggaran tertentu:pelanggaran oleh usaha dan atau kegiatanyang dianggap berbobot untuk dihentikankegiatan usahanya

Audit lingkungan:Suatu proses evaluasi yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutanPemerintah mendorong penanggungjawab kegiatan dan/atau untuk melakukan audit lingkungan hidupMenteri berwenang memerintahkan penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha melakukan audit lingkunganMenunjukkan ketidakpatuhanwajib melaksanakan AUDITjika tidak melaksanakan Menteri melaksanakan AUDIT atau menugaskan pihak ketiga BIAYA DITANGGUNG PENANGGUNGJAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN JUMLAN BEBAN BIAYA DITETAPKAN OLEH MENTERIHASIL AUDIT DIUMUMKAN

POKOK BAHASANBENTUK LEMBAGA TUPOKSIPROGRAM KERJA 100 HARI (K2A)

ALUR PEMIKIRANKEBIJAKAN NASIONAL PLHLH(SDA)PEL. KEG.PEMB.NASIONAL(EKONOMI)SEKTORDAERAHSWASTAGBHN/REPETAPEMSWASTADPRMASY.EKONOMIEKONOMI/DEVIA/TKEK/TK/OTDA/SPOLUDARATANAHAIRHUTANPESISIR LAUTKEANEKA RAGAMANHAYATIPEM ORLADAERAHSEKTORUUPAKEHUTANANPETAMBANGANPENGAIRANPOL. MERCUSUARPOLITIK LUAR NEGERINASAKOMKEBEBASAN BERPOLITIKKEBEBASAN PERSPERWAKILANMASYARAKATSISTEM HUKUMPENEGAKAN HUKUMPEM-ORBAOTORITERPBBLHPENCEMARANPERUSAKANPPLH-LKH (1983-19997UU 4/82-23/97UU 24/92AMDALBAKU MUTUPEM. DOMINAN (OTORITER)DPR RI TIDAK BERFUNGSIMASYARAKAT DITEKAN PEMBANGUNAN-PER. EKONOMI NASIONALLSM-DITEKAN/DIAWASIPERS-DITEKAN/DIAWASI KEBEBASANNYAPOLITIK-DIBATASIBADAN USAHA-MONOPOLI DIBERIKAN KELONGGARAN HUKUMSISTEM HUKUMPENEGAKAN HUKUMSISTEM HUKUMPENEGAKAN HUKUMKEPENTINGANJANGKA PENDEKUU 23/97TATA RUANGOTDAAMDALBAKU MUTUKLH 2004BAPEDALDABAPEDALDAPEM.REFORMASI(DEMOKRATIS)PEM. SISTEM HUKUMPENEGAKAN HUKUMTERINTEGRASIPEM.DEMOKRATISDPR RI DAERAH BERPERANLSM-ADA KEBEBASAN MENGATAKAN PENDAPATPERS-BEBASMASYARAKAT-DIBERI KEBEBASANPOLITIK-DIBERI KEBEBASANBADAN USAHA-DIBERI KELONGGARAN HUKUM1. BANGUN PRAJA2. PARLEMENT WATCH3. ALIANSI4. KOMUNIKASI5. MASYARAKAT MADANI6. PENATAAN HUKUM (PROPER)PEMERINTAHYANG EFEKTIF112

PENYEBAB KERUSAKAN/PENCEMARANLINGKUNGAN HIDUP1. TUMPANG TINDIH PERTAMBANGAN DENGAN HUTAN LINDUNG; PEMAKAIAN BENSIN BERTMBAL, TEKNOLOGI TIDAK RAMAH LINGKUNGAN HIDUP2. REKLAMASI PANTAI DAN SUNGAI3. AMDAL YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM4. PERIZINAN YANG MELAMPAUI DAYA DUKUNG LINGKUNGAN HIDUP (SIPD IPK)GOOD ENVIRONMENTALGOVERNANCE G.E.GBADAN USAHA YANG TERKENA KASUSLINGKUNGAN HIDUP (ADMINSITRASI, PERDATA,PIDANA)SUMBER INSTITUSI (PROPER)EMISI KENDERAAN LIMBAHDOMESTIK LIMBAH USAHA KECIL DAMPAK KEGIATNA RAKYATSUMBER NON INSTITUSIKEBIJAKAN YANG TIDAKBERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP(BANGUN PRAJA)TIDAK MENTAATI PERUNDANG-UNDANGANDI BIDANG PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP AMDAL BAKU MUTU LIMBAH BAKU KRITERIA KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUPKURANG BERPERAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(MASYARAKAT MADANI)PERUBAHAN SIKAP, TINDAKAN DAN TINGKAH LAKU, KETIGA PELAKU TERSEBUT(KOMUNIKASI DAN ALIANSI)MENGHAMBAT LAJU PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

MENTERIGUB, BUPATI,WALIKOTA10%

BADAN USAHA30%

MASYARAKAT60%

STRUKTUR ORGANISASIKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPMENTERISEKJENIRJENSTAF AHLIDIRJENPENATAAN RUANGDAN KONSERVASISDADIRJENPENGEDALIANDAMPAK LHDIRJENPENEGAKAN HUKUMLINGKUNGANDIRJENPENINGKATANPERAN SERTAMASYARAKATBALITBANG

POKOK-POKOK PIKIRAN KONSTRUKSIKEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUPRUANG LINGKUNGAN KLH:Penataan Ruang dan Konservasi Sumber Daya AlamPengedalian Dampak Lingkungan HidupPenegakan Hukum LingkunganPengembangan peran serta masyarakat di bidang pengelolaan lingkunganWEWENANG:Merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup nasionalMenetapkan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, konservasi sumber daya alamMelaksanakan kebijakan pengendailan dampak lingkunganMelaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan yang bersifat lintas sektor, lintas daerah provinsi dan lintas negaraMengevaluasi dan merekomendasikan pembatalan terhadap keputusan di bidang penataan ruang, konservasi sumber daya alam, analisis mengenai dampak lingkungan dan perizinan lingkungan hidup, yang bertentangan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan nasionalMelaksanakan pengawasan, penataan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang, konservasi sumber daya alam dan pengendalian dampak lingkunganMengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan hidup antara sektor dan di daerahMerumuskan kebijakan dan pengawasan terhadap penerapan teknologi tinggi, kegiatan yang bersifat strategis, sumber daya alam yang jumlahnya terbatas, lintas batas provinsi dan lintas batas negaraMenumbuhkembangkan peran serta dan kemitraan masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidupMenyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup

PENYELESAIAN KASUS LH (SEKTOR-DAERAHPENATAAN BADAN USAHA (SUPER) (TO)Daerah Provinsi/Kab/Kota (10 Daerah)Badan Usaha (1000)PENANGGUNG PERKARA LH (TO) (10)Pusat (KLH)DaerahMensinergikan aspek sosial, eknomi dan lingkungandalam rangka mengentaskan kemiskinanANTARUNIT KERJADI LINGKUNGANKLHINTERNALKONSOLIDASISEKTOR DAERAH KEBIJAKAN (LH)BADAN USAHA (LH)MASYARAKAT (LH)AKSIKONSILIASIPROGRAM 100 HARI(K2A)DIPANTAU OLEHLSM, PERG. TINGGI, MASY1234123

PERUBAHAN PERADIGMAPENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANFAKTOR EKSTERNAL POLISI - PENYIDKAN JAKSA - TUNTUAN HAKIM - VONIS

LINGKUNGAN HIDUPFAKTOR INTRNAL PERATURAN PUU KELEMBAGAAN SDM (PPNS LH) PENATAAN (PROPER-SUPER) JARINGAN ALIANSI KOMUNIKASI TO PEBIAYAANKLH (PUSAT DAERAH)PRAKTEKPENGAKANHUKUMNASIONAL(BURUK)PROGRAM PH TERINTEGRASI(SATU ATAP) DENGAN KONSEPFORMULA 12 DAN DETASERING PERADILAN KHUSUS LHPRAKTEKPENGAKANHUKUMLH

SEJARAH KEPEDULIAN LINGKUNGAN & PEMBANGUNAN1972-19781978-19831983-19881988-19931993-19981998-19991999-2004Panitia NegaraMasalahLingkungan diBAPPENASMenteri NegaraPengawasanPembangunan &Lingkungan Hidup

(PPLH)Menteri NegaraKependudukan &Lingkungan Hidup

(KLH)Menteri NegaraKependudukan &Lingkungan Hidup

(KLH)Menteri NegaraLingkungan Hidup

(MNLH)Menteri NegaraLingkungan Hidup

(MNLH)Menteri NegaraLingkungan Hidup

(MNLH)Dengan Ketua Prof.Emil Salim, selakuDeputi KetuaBAPPENASDigantikan Dr.Sumarlin Th 1973Karena Prof. EmilMenjadi MenHubProf. Emil SalimProf. Emil SalimProf. Emil SalimIr. SarwonoKusumaatmadjaDr. PanangianSiregarDr. SonnyKerafNabiel MakarimMPA, MSM.LINGKUNGANDALAMPERENCANAANPEMBANGUNANLINGKUNGANDALAMPENGAWASANPEMBANGUNAN- LINGKUNGAN DIPISAHKAN DARI PEMB- LINGKUNGAN DIPENGARUHI PERILAKU PENDUDUK (MANUSIA)SAMA(+ BAPEDALTH 1991)LINGKUNGANTERPISAHDARIPEMBANGUNAN&PENDUDUK

(BAPEDAL)SAMA

(+ BAPEDAL)

PLH +DAMPAKSAMA

(+ BAPEDAL)

PLH +DAMPAKKEMENTERIANLH

KEBIJAKAN &OPERASIONAL

PLH +PELAKUPEMB.

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

ASISTEN DEPUTI IV URUSAN PENEGAKAN HUKUM

Deputi Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi

Kementerian Lingkungan Hidup

Jakarta 2003

LH. ALAM

UdaraAirTanahPesisir & LautKeanekaragaman Hayati LH. BUATAN

PerkotaanPerdesaanKawasan Tertentu LH. SOSIAL/BUDAYA

Adat IstiadatPranata SosialKEBIJAKAN

KEGIATANUSAHA

PERORANGANUU 23/97PLH4 PP 41/995 PP 54/20006 PP 150/20007 PP 4/20018 PP 74/20019 PP 82/20013 PP 27/992 PP 19/991 PP 18/99 PP 85/99PPA83K H & LPKTUPBLP JPPSLH1 Kepemen1 KepKa BapedalP. P. U7 KEPMEN LH2 Kep Ka BAPEDALAMDAL16 KEPMEN LH6 Kep. Ka. BAPEDALP.P.L2 KEPMEN LHP PLB39 Kep Ka BAPEDALPENCEMARAN LHKERUSAKAN LHLH

Untuk melakukan pengawasanMENTERI menetapkan PEJABATyang berwenang melaksanakanPENGAWASANKa. DAERAHberwenangmenetapkanPEJABATPENGAWASADapat diserahkankepada PEMDAPENGENDALIAN DAMPAKLINGKUNGAN HIDUPPemantauanMeminta KeteranganMembuat CatatanMembuat Salinan DokumenMemasuki tempat tertentuMengambil ContohMemeriksa PeralatanMemeriksa InstalasiMemeriksa Alat TransportasiMeminta KeteranganMembawa Tanda PengenalMemperlihatkan Surat TugasMemperhatikan Situasi dan KondisiTempat PengawasanMenteri melakukanpengawasan terhadappenaatan penanggungjawab usaha/kegiatanatas PUU yang berlakuALATPENGAWASANPELPENGAWASAN

PASAL 22KELEMBAGAAN

PASAL 23KEWENANGAN

PASAL 24KEWAJIBANPENGAWASAN

STANDAR OPERASI PROSEDURPENANGANAN KASUS LINGKUNGANBENCANA/KECELAKAANLINGKUNGANTASK FORECEMEN. LHPENGADUANLANGSUNGTIDAK LANGSUNGDeputi IV c.q.Asdep 5/IVBID. PENGADUANSEKRETARIATTIM VERFIKASIDATA BASEMEDIA CETAK/ELEKTRONIKSURATPUSINFOMASUNIT KERJA TEKNISPOS PELAYANANPENGADUANREKOMENDASI TINDAK LANJUTPENANGANAN KASUSLINTAS BATAS NEGARALINTAS BATAS PROVINSILIMBAH B3/B312 MB. LAUTASDEP. 5/IVKOORDINASI PEMDAPROV/KAB/KOTAPULBAKETKEWENANGANDAERAHOTONOMISUPERVISITUTUP KASUSTIDAKPENCEMARAN/PERUSAKANLHYAPEMBINAAN DANPENGAWASANASDEP 1:2:3:4/IVPEMBINAAN DANPENGAWASANASDEP 1:2:3:4/IVPSLHDI LUAR PENGADILANPERDATAPIDANAADMINISTRASIUNIT TEKNIS/PEMDA/SEKTORPPNS LH/APARATPENEGAK HUKUMKEJAKSAAN OLMASYARAKATLH/PSLHSAKSI AHLI

BAPEDAL PROVINSIBAPEDAL/Bag. LH KAB/KOTAKLH 95 OrangBapedal Prov. Kab/Kota 195 OrangKepmen 07 Tahun 2001Kepmen 56 Tahun 2002Kepmen 57 Tahun 2002Kepmen 58 Tahun 2002PROPER DAN SUPERPengembanganKelembagaanPengawasan HutanLingkungan Pengembangan SDMPPLHPenyusunan PedomanUmum Pel. PengawasanBagi PPLH Pusatdan DaerahJaringan KomunikasiPenetapan Target OperasiPenataan Pusat dan DaerahPertemuan Teknis DaerahPROGRAMPENGAWASANPENATAANHUKUMADMINSITRASILINGKUNGAN123456

Pusat dan DaerahPMHTanggung Jawab MutlakGugatan PerwakilanGugatan Organisasi LHKasus Kebakaran Batas dan Lahan dan LB3Pencemaran LautPusatProvinsiKabupaten/KotaKonsepPengembanganPT. Kayu Lapis Ind.PT. Palur RayaMT. Natuna SeaMT. Bumi SaranaTarget OperasiPenegakan HukumPerdataJaringan Komunikasi Dgn KejagungKejati-Kejati dan MA (JAMDATUN, ASDATUN)(JPN)Pedoman UmumPenanganan KasusGugatan PerdataTuntutan PidanaAkan Dibarengi DgnGugatan PerdataPembentukan LPJP2LHdi Luar PengadilanPengembangan ORGAN LPJP2LHSekretariatMediatorArbiterTarget Kasus Yang Diselsaikan Lewat LPJP2LHKasus Yang SedangDitanganiPenyelesaianSengketa LHdi PengadilanPenyelesaianSengketa LHdi LuarPengadilanPENYELESAIANSENGKETA LH1212341234

PENYIDIKANKASUS LH(PENEGAKANHUKUMPIDANALINGKUNGAN)Pengembangan Institusi dan PPNS LHPengembangan SDM PenegakanHukum di Instansi TerkaitPembentukan SATGAS PPNS LHPUSAT - DAERAHPengembangan Peodman Umum- Penyidikan Kasus Kebakaran Batas dan Lahan- Tindak Pidana MATERIAL LH- Tindak Pidana Formil LH- TIndak Pidana Koorparasi LH- Tindakan Tata TertibPengembangan Jaringan Komunikasi- POLRI POLDA POLRES (Penyidikan dan Gelar Perkara)- Kejaksaan Agung Pra Penuntutan (Jampidsus) Penuntutan Eksekusi- Kejaksaan Tinggi (ASPIDUM)- Kejaksaan Negeri (JPU) Dakwaan Penuntutan - Eksekusi- Peradilan (Hakim di Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi MA)- Diperlukan YUDISPRODENSI dari MA- Diperlukan FATWA MA- Diperlukan SURAT EDARAN MA

(Jumlah Kebutuhan)PUSATDAERAH- POLISI LH- JAKSA LH- HAKIM LH1234Penetapan Target OPERASIPUSAT - DAERAH56

KONSEP PENGEMBANGANPPLH, PPNS LH, POLISI, JAKSA, DAN HAKIMDALAM PERADILAN KHUSUS LINGKUNGAN HIDUPDi setiap BapedaldaProvinsi 10 PPNSdan 25 PPLH,Bapedal Kab/Kota 5PPNS dan 10 PPLHPENDIDIKAN DANPELATIHAN BAGIPOLISI, JAKSA,HAKIM KHUSUSLH PADA DAERAHKASUS LHMAJELIS HAKIMYANG TERDIRIDARI 3 5 ORANGDIPERLUKANHAKIM ADHOCDARI PAKAR LHDIBENTUKKAMAR-KAMARDI DAERAHRAWAN KASUS LHDIBENTUKDI DAERAHRAWAN KASUS LHPPLHDANPPNS LHMANDIRIDIKLAT POLISI,JAKSA, HAKIMKHUSUS LHPEMBENTUKANMAJELIS HAKIMDALAMPERSIDANGANPERKARA LHPEMBENTUKANKAMAR 2XPERADILANKHUSUS LHDI P.N/T.U.NPEMBENTUKANPERADILANKHUSUS LHPERUBAHANKET. PASAL 40UU 23 TAHUN1997 PLH RUUPSDABERDASARKANKERJASAMAPROYEK (PGRI)KLH, MA,DEP. KEH/HAMDAN ICELBERDASARKANSURATEDARAN MAR.I.BERDASARKANUUPERUBAHANPASAL 24 UUD1945

PENGEMBANGAN JARKOMDAN KEW. GAKUM OTONOMI DAERAHPOLRI DIT. TIPITERKEJAGUNG JAMPIDUM, JAMDATUMPERADILAN HAKIM, MASAKSI AHLILABORATORIUMPAKARSEKTOR TERKAITLSMSAKSI KORBANPOLRI DIT. TIPITERKEJAGUNG JAMPIDUM, JAMDATUMPERADILAN HAKIM, MASAKSI AHLILABORATORIUMPAKARDINAS TERKAITLSMSAKSI KORBANPOLRES POLSEK SERSEKEJAKSAAN NEGERI JAKSAPENGADILAN NEGERI HAKIMSAKSI AHLI PAKARLABORATORIUMPAKARDINAS TERKAITLSMSAKSI KORBANPENGEMBANGAN INSTITUSI DAN SDMPENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANPenegakan Hukum LingkunganPOS PEL PEPALORANKORLAP dan JARKOMSATGASLPJP2SLHPPLH DAN PPNS LHT.O.Bidang Penegakan Hukum LingkunganPOS PEL PELAPORANKORLAP dan JARKOMSATGASLPJP2SLHPPLH dan PPNS LHT.O.Bidang Penegakan Hukum LingkunganPOS PEL. PELAPORANJARKOMSATGASLPJP2SLHPPLH dan PPNS LHT.O.PERADILANLINGKUNGAN HIDUPKEMENTERIANLH

BAPEDALPROVINSIBAPEDAL/BAG. LHKABUPATEN/KOTA

*