adr hukum lingkungan
DESCRIPTION
presentasi mengenai hukum lingkunganTRANSCRIPT
ENVIRONMENTAL DISPUTE RESOLUTION
Wiwiek Awiati
SISTEMATIKA PEMBAHASAN
• Alternative Dispute Resolution (ADR) secara umum
• Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam sengketa ligkungan
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION SECARA UMUM
BENTUK-BENTUK PILIHAN BENTUK-BENTUK PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETAPENYELESAIAN SENGKETA
LATAR BELAKANG DIKEMBANGKANNYA LATAR BELAKANG DIKEMBANGKANNYA ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) (ADR)
• KETIDAKPUASAN TERHADAP PROSES PENGADILAN YANG MEMAKAN WAKTU YANG RELATIF LAMA, MAHAL DAN SULIT
• PENYELESAIAN SENGKETAMELALUI PENGADILAN MENIMBULKAN PERASAAN BERMUSUHAN DI ANTARA PARA PIHAK
• PENYELESAIAN BERSIFAT WIN-WIN SOLUTION
LATAR BELAKANG DIKEMBANGKANNYA LATAR BELAKANG DIKEMBANGKANNYA ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) (ADR)
• ADANYA BUDAYA MUSYAWARAH YANG TELAH DIKENAL DALAM BERBAGAI MASYARAKAT
• MEMPERHATIKAN ASPEK SUBSTANTIVE, PROCEDURAL DAN PSYCHOLOGY
PENGERTIAN
TIPOLOGI MEDIATORTIPOLOGI MEDIATOR
8
ENVIRONMENTAL DISPUTE RESOLUTIONConflict Management in Natural Resources
Conflict is a common occurrence in natural resource management. Frequently, local communities, NGOs, governments, and
companies have very different views as to how resources should be managed and
utilized. Conflict in its many forms is therefore often inevitable and unavoidable.
KARAKTERISTIK KONFLIK SUMBER DAYA KARAKTERISTIK KONFLIK SUMBER DAYA ALAM & LINGKUNGAN HIDUPALAM & LINGKUNGAN HIDUP
• Berkembangnya penduduk
• Terbatasnya resources
• ….
• ….
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN UU 23/1997
ALTERNATIF PENYELESAIAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUPSENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
PASAL 30(1) DAPAT DITEMPUH MELALUI PENGADILAN
ATAU DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN PILIHAN SUKARELA PARA PIHAK
(2) PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN TIDAK BERLAKU TERHADAP TINDAK PIDANALINGKUNGAN
PASAL 31
Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela melalui perundingan oleh para pihak yang berkepentingan
TUJUANTUJUAN
• UNTUK MENCAPAI KESEPAKATAN TENTANG BENTUK DAN BESARNYA GANTI KERUGIAN DAN / ATAU TINDAKAN TERTENTU YANG AKAN MENJAMIN TIDAK TERULANGNYA DAMPAK NEGATIF TERHADAP LINGKUNGAN
PASAL 32
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN DAPAT MENGGUNAKAN JASA PIHAK KETIGA:
A. PIHAK KETIGA YANG NETRAL YANG TIDAK MEMILIKI KEWENGAN MENGAMBIL KEPUTUSAN ( MEDIATOR)
B. PIHAK KETIGA NETRAL YANG MEMILIKI KEWENANGAN MENGAMBIL KEPUTUSAN (ARBITER)
Senin 17 April 2023SRI MAMUDJI-FHUI 16
PASAL 33PASAL 33
1) PEMERINTAH DAN/ATAU MASYARAKAT DAPAT MEMBENTUK LEMBAGA PENYEDIA JASA PE NYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
2) KETENTUAN MENGENAI LEMBAGA PENYEDIA JASA INI DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA PENYEDIA JASA PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN (PP NO. 54 TAHUN 2000)
LEMBAGA PENYEDIA JASA YANG DIBENTUK LEMBAGA PENYEDIA JASA YANG DIBENTUK MASYARAKATMASYARAKAT
• DIBENTUK DENGAN AKTA NOTARIS
• BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH WAJIB MEMBERITAHU INSTANSI YANGBERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYEDIA JASA YANG LEMBAGA PENYEDIA JASA YANG DIBENTUK PEMERINTAHDIBENTUK PEMERINTAH
DI PUSAT
• DITETAPKAN DAN DIANGKAT OLEH MENTERI DAN BERKEDUDUKAN DI INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
DI DAERAH
• DITETAPKAN DAN DIANGKAT OLEH GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA DAN BERKEDUDUKAN DI INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
19
PENGERTIANPENGERTIAN• LEMBAGA PENYEDIA JASA BERSIFAT BEBAS DAN
TIDAK BERPIHAK
• MENYEDIAKAN PIHAK KE 3 NETRAL MELALUI ARBITER MAUPUN MEDIATOR
• PENYELESAIAN SENGKETA DILAKUKAN SECARA SUKARELA
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN UU 32/2009
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN – bab XIII
Pasal 84
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
(2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
Pasal 85(1)Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:a. bentuk dan besarnya ganti rugi;b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya
pencemaran dan/atau perusakan; dan/ataud. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap
lingkungan hidup.(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku
terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
Pasal 86
(1)Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(2)Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.
HAL-HAL POKOK YANG DIATUR HAL-HAL POKOK YANG DIATUR DALAM PP NO. 54 TAHUN 2000DALAM PP NO. 54 TAHUN 2000
• PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN BERSIFAT SUKARELA
• PARA PIHAK BEBAS MENENTUKAN LEMBAGA PENYEDIA JASA YANG MEMBANTU PENYELESAIAN SENGKETA
• LEMBAGA PENYEDIA JASA DAPAT DIBENTUK OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU MASYARAKAT
• LEMBAGA PENYEDIA JASA DIBANTU OLEH SEKRETARIAT DAN MENYEDIAKAN DAFTAR PANGGIL
HAL-HAL POKOK YANG DIATUR HAL-HAL POKOK YANG DIATUR DALAM PP NO. 54 TAHUN 2000DALAM PP NO. 54 TAHUN 2000
• PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITER TUNDUK PADA KETENTUAN ARBITRASE
• ARBITER DAN MEDIATOR TERIKAT PADA KODE ETIK PROFESI
• BIAYA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITER TUNDUK PADA KETENTUAN ARBITRASE
• BIAYA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIATOR DIBEBANKAN ATAS KESEDIAAN SALAH SATU PIHAK, ATAU PARA PIHAK ATAU SUMBER DANA LAIN YANG TIDAK BERSIFAT MENGIKAT
• BIAYA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA PENYEDIA JASA YANG DIBENTUK OLEH PEMERINTAH DAPAT DIBEBANKAN KEPADA PEMERINTAH
UU NO. 23/1997 UU NO. 4/19821. BERSIFAT SUKARELA 1. BERSIFAT WAJIB2. DILAKUKAN OLEH 2. DILAKUKAN OLEH ARBITER ATAU TIM /TRI PARTIT MEDIATOR (PENDERITA, PEN- CEMAR DAN PE- MERINTAH) 3. PASAL 31-33 3. PASAL 20 AYAT (2)
PERBEDAAN ANTARA UU NO. 23/1997 PERBEDAAN ANTARA UU NO. 23/1997 DENGAN UU NO. 4/ 1982DENGAN UU NO. 4/ 1982
PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 84(1) Penyelesaian sengketa dapat ditempuh
melalui pengadilan atau di luar pengadilan.(2)Pilihan penyelesaian sengketa dilakukan
secara suka rela(3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat
ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 85(1)Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:– bentuk dan besarnya ganti rugi;– tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; – tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya
pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau– tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap
lingkungan hidup.(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap
tindak pidana(3) penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa
mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 86
(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa yang bersifat bebas dan tidak berpihak.