kpjm di indonesia
TRANSCRIPT
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
1/37
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
2/37
DAFTARISIDaftarIsi .................................................................................................... iDaftarGambar ......................................................................................... iiBAB PENDAHULUAN ......................................................................... 1I1.1 LATAR BELAKANG ............................................................................. 1
1.2 TUJUAN DAN SASARAN.................................................................... 2
1.3 LANDASAN HUKUM ........................................................................... 3
BABII KERANGKAKONSEPTUALKERANGKAPENGELUARANJANGKAMENENGAH ................................. 5
2.1 KERANGKA KONSEPTUAL KPJM .................................................. 5
2.2 PRINSIP KERJA KPJM......................................................................... 8
BABIII PENERAPANKERANGKAPENGELUARAN
JANGKA
MENENGAH
DI
INDONESIA ....
10
3.1 KERANGKA KPJM ................................................................................ 10
3.2 ILUSTRASI KPJM.................................................................................. 11
3.3 CARA KERJA KPJM .............................................................................. 12
.4 TAHAPAN PENERAPAN KPJM ....................................................... 133
BAB LANGKAHAWALPENERAPANKPJM ..................................IV 224.1 PERSIAPAN PENERAPAN KPJM.................................................... 22
4.2 METODOLOGI PENGHITUNGAN KPJM....................................... 23
4.3 LANGKAH AWAL PENERAPAN KPJM ......................................... 27
4.4 MEKANISME PENGALOKASIAN ANGGARAN............................ 32
.5 PELUANG DAN TANTANGAN PENERAPAN KPJM................. 334
D a f t a r I s i | i
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
3/37
DAFTARGAMBARGambar 3.1 Kerangka KPJM di Indonesia.............................................. 10
Gambar 3.2 Ilustrasi KPJM ........................................................................... 11Gambar 3.3 Cara Kerja KPJM....................................................................... 12
Gambar 3.4 Tahapan Penerapan KPJM................................................... 14
Gambar 3.5 Contoh ParameterParameter Ekonomi ....................... 20
Gambar 4.1 Pengalokasian Anggaran sesuai dengan KPJM........... 23
Gambar 4.2 Metodologi Penghitungan KPJM....................................... 25
Gambar 4.3 Penerapan KPJM...................................................................... 27
Gambar 4.4 Contoh Perhitungan Kegiatan Generik.......................... 29
ambar 4.5 Contoh Kegiatan Teknis Fungsional ............................... 30
ambar 4.6 Contoh Kegiatan Prioritas Nasional................................ 32
G
G
D a f t a r G a m b a r | ii
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
4/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab I Pendahuluan| 1
nol (zerobasedbudgeting), dan
3. penerapan KPJM pada saat ini baru sebatas mencantumkanprakiraan maju tiga tahun ke depan, namun belum ada
metodologi untuk memberikan justifikasi bahwa prakiraan maju
BABIPENDAHULUAN
1.1 LATARBELAKANGDalam rangka memantapkan tahapan reformasi pengelolaan
keuangan negara menuju ke level yang lebih tinggi yaitu fokus pada
pencapaian kinerja dan pelimpahan kewenangan sesuai dengan
amanat UU dan juga telah dinyatakan dalam nota keuangan dan
RAPBN tahun anggaran 2009, maka Pemerintah Republik Indonesia
telah berkomitmen untuk melaksanakan pilotproject penganggaran
berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah terhadap 6
(enam) kementerian negara/lembaga sebagai tahapan awal pada
tahun 2009.
Pemantapan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan fokus
pada pencapaikan kinerja ini dilaksanakan dalam rangka
meminimalisir beberapa kelemahan dalam sistem berjalan antara
lain:
1. implementasi penganggaran berbasis kinerja dan penganggarandalam kerangka jangka menengah selama 5 tahun ini belum
mencapai hasil yang optimal karena tidak ada keterkaitan antara
dokumen perencanaan dan dokumen anggaran,
2. kebijakan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah melaluiRKP buku I tidak jelas timeframe penyelesaiannya dan setiaptahun selalu berubah sesuai dengan tema yang ditetapkan
sehingga mengakibatkan proses penganggaran selalu kembali ke
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
5/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab I Pendahuluan| 2
yang dicantumkan tersebut merupakan indikasi awal pendanaan
tahun berikutnya.
Untuk itu, langkah awal serangkaian penyempurnaan yang akan
dilakukan terhadap 6 kementerian negara/lembaga tersebut adalah
melakukan restrukturisasi program dan kegiatan. Restrukturisasi
program dan kegiatan merupakan salah satu titik kritis (critical
point) yang perlu dilakukan karena pada dasarnya program dan
kegiatan merupakan perwujudan dari kebijakan yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah dan akan dibiayai oleh dana publik
melalui mekanisme anggaran.
Di samping itu, untuk memperkuat keterkaitan antara kebijakan dan
alokasi anggarannya maka penyusunan anggaran tahunan
seharusnya menggunakan paradigma baru dalam proses
penyusunan penganggaran yaitu penganggaran yang lebih
berorientasi pada hasil (outputdan outcome) dengan menggunakan
prinsip kerangka pengeluaran jangka menengah dan moneyfollows
function. Pola penganggaran yang selama ini menggunakan zero
basedbudgetingberubah menjadi rolling
budget dengan mengacu
pada perhitungan baseline. Melalui penerapan pola rollingbudget
diharapkan waktu yang tersedia akan lebih banyak didedikasikan
untuk membahas program/kegiatan baru sehingga dapat
meningkatkan kualitas perencanaan. Perubahan paradigma
penganggaran yang berorientasi pada hasil ini akan dilaksanakan
secara serentak untuk seluruh KL mulai Tahun 2011 dan diharapkan
akan memberikan dampak secara signifikan dalam implementasi
pengeluaran negara secara lebih efektif dan efisien.
1.2 TUJUANDANSASARANPendekatan dengan perspektif jangka menengah memberikan
kerangka kerja perencanaan penganggaran yang menyeluruh,
dengan manfaat optimal yang diharapkan berupa:
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
6/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab I Pendahuluan| 3
LANDASANHUKUMLandasan hukum penerapan KPJM dalam sistem penganggaran di
Indonesia adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
dan PP No. 21 Tahun 2004 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL). Di
samping itu, sebagai petunjuk teknis dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga maka KPJM juga
1. Transparansi alokasi sumber daya anggaran yang lebih baikienc(allocativeeffic y);
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improvequalityofplanning);
3. Fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas (bestpolicyoption);
4. ine); danMeningkatkan disiplin fiskal (fiscaldiciplja ya5. Men min adan kesinambungan fiskal (fiscalsustainability).
Dalam proyeksi penganggaran jangka menengah, tingkatketidakpastian ketersediaan alokasi anggaran di masa mendatang
dapat dikurangi, baik dari sisi penyediaan kebutuhan dana untuk
membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan prioritas baru
maupun untuk terjaminnya keberlangsungan kebijakan prioritas
yang tengah berjalan (on-going policies), sehingga pendisain
kebijakan dapat menyajikan perencanaan penganggaran yang
berorientasi kepada pencapaian sasaran secara utuh, komprehensif
dan dalam konteks yang tepat, sesuai dengan kerangka perencanaankebijakan yang telah ditetapkan.
Dengan memusatkan perhatian pada kebijakankebijakan prioritas
yang dapat dibiayai, tercapainya disiplin fiskal, yang merupakan
kunci bagi efektivitas penggunaan sumber daya publik, diharapkan
akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan fiskal
secara makro dapat tercapai.
1.3
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
7/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab I Pendahuluan| 4
diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk
Penyusunan RKAKL yang ditetapkan dan diterbitkan tiap tahun.
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
8/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab II Kerangka Konseptual KPJM | 5
ggaran rgulir (rolling dget)
Paradigma sistem penganggaran bergulir (rolling budget)
merupakan paradigma baru penganggaran untuk memperbaiki
sistem penganggaran zero
based yang mengabaikan alokasianggaran tahun sebelumnya (historical budgetary allocations) yang
mengidentifikasi kembali biayabiaya yang diperlukan bagi
implementasi program dan kegiatan yang telah disetujui. Penerapan
paradigma rolling budget dengan baik mempersyaratkan kebijakan
sebagai basis utama (policy driven) dalam proses penganggaran
(budget alignment). Desain kebijakan yang disusun harus dapat
memberikan informasi yang jelas, khususnya menyangkut target
BABII
KERANGKA
KONSEPTUAL
KERANGKAPENGELUARANJANGKAMENENGAH
2.1 KerangkaKonseptualKPJMUntuk menerapkan KPJM dengan baik, maka perlu memahami
kerangka konseptual KPJM yang meliputi:
1. garan bergulir (rollingbudget);Penerapan sistem ang2. aseline);Adanya angka dasar (B3. Penetapan Parameter;4. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar; dan5. Adanya mekanisme untuk pengajuan usulan dalam rangka
tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for
new initiatives).
Penerapan sistem an be bu
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
9/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab II Kerangka Konseptual KPJM | 6
rencana penyelesaian kebijakan (policy accomplishment indicator)
yang jelas sehingga dampak anggaran yang dibutuhkan melebihi
hun angg ran dapat diproyeksikan secara baik.satu ta a
Angka dasar a )(b seline
Angka dasar (baseline) merupakan jumlah total biaya yang
dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada saat
tahun anggaran berjalan dan tahuntahun anggaran berikutnya
sesuai dengan target waktu penyelesaian kebijakan yang ditetapkan
oleh pemerintah. Misalnya kebijakan pembentukan kantor pajak
modern akan dilaksanakan oleh pemerintah khususnya Departemen
Keuangan dalam jangka waktu 4 tahun, mulai tahun 2008 2011.
Untuk itu, Departemen Keuangan harus menghitung biayabiaya
yang diperlukan untuk implementasi kebijakan modernisasi kantor
n 2008, 2 09, 2010 dan 2011.pajak untuk tahu 0
Penetapan angka dasar (baseline)
Untuk menetapkan angka dasar masingmasing kebijakan publik
yang akan dilaksanakan harus memperhatikan halhal sebagai
berikut:
1. Penetapan kebijakankebijakan yang akan dilanjutkan padatahuntahun mendatang, dengan indikator penyelesaian yang
ator).jelas (PolicyAccomplishmentIndic
2. Penetapan besaran angka dasar (baseline) kebijakan ini harusmemperhatikan prinsip penghitungan secara keseluruhan (full
costing) sehingga pada saat implementasi kebijakan dapatmemenuhi seluruh kebutuhan pendanaannya, yang meliputi
identifikasi halhal sebagai berikut:
Biaya tetap dan biaya variabel. Rentang waktu program/kegiatan
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
10/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab II Kerangka Konseptual KPJM | 7
Item dan volume biaya input untuk tahun anggaran yangbersangkutan dan tahuntahun berikutnya
Parameterparameter ekonomi dan nonekonomi yangberpengaruh terhadap hargaharga untuk tahuntahun
berikutnya.
Parameter (assumption)
Parameter adalah nilainilai yang digunakan sebagai acuan. Nilai
nilai tersebut dapat berupa keterangan atau informasi yang dapat
menjelaskan batasbatas atau bagianbagian tertentu dari suatusistem. Agar dapat menerapkan KPJM secara efektif maka perlu
dilakukan identifikasi terhadap parameterparameter yang
mempengaruhi proyeksi penghitungan pendanaan pada masa yang
akan datang baik berupa parameter ekonomi maupun parameter
nonekonomi.
Mekani lineadjussme penyesuaian angka dasar (base tment)
Penyesuaian terhadap angka dasar (baseline) sangat diperlukan bagi
kesinambungan implementasi kebijakan yang ditetapkan untuk
dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Mekanisme
penyesuaian ini dilakukan dengan menggunakan parameter
parameter yang telah ditetapkan baik parameter ekonomi maupun
nonekonomi.
- Parameter ekonomi terkait erat dengan identifikasi biayabiayaharga bagi implementasi sebuah kebijakan yang harusdisesuaikan dengan proyeksi kondisi ekonomi pada masa yang
akan datang. Misalnya tingkat biayabiaya harga kebijakan harus
disesuaikan dengan proyeksi tingkat inflasi.
- Parameter nonekonomi lebih terkait dengan delivery kebijakanyaitu perubahan volume/jumlah target kebijakan. Misalnya pada
tahun anggaran X diasumsikan terdapat penambahan jumlah
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
11/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab II Kerangka Konseptual KPJM | 8
penerima manfaat kebijakan (beneficieris) sebesar 10%, maka
angka dasar (baseline) harus disesuaikan.
Mekanisme pengajuan usulan anggaran bagi kebijakan baru (newpolicy
proposals)
Pengajuan usulan anggaran untuk kebijakan baru harus diatur untuk
memberikan kepastian mekanisme dan prosedural bagi para pihak
yang berkepentingan. Usulan anggaran bagi kebijakan baru diajukan
setelah diketahui terdapat sisa ruang fiskal (fiscal space)
berdasarkan penghitungan terhadap proyeksi sumber daya
anggaran yang tersedia (resources
availibility) dikurangi dengan
kebutuhan angka dasar (baseline) anggaran bagi implementasi
kebutuhan dasar, layanan birokrasi/publik dalam kerangka
pelaksanaan tugas dan fungsinya dan hasil evaluasi yang
menetapkan sebuah kebijakan tetap dilanjutkan pada tahun
anggaran berikutnya.
Mekanisme pengajuan usulan kebijakan baru disampaikan kepada
Menteri Keuangan dan Bappenas setelah menteri Keuanganmelakukan perhitungan sumberdaya anggaran (exercise resources
envelop) dan melakukan penyesuaian angka dasar (baseline
adjustment).
2.2 PrinsipKerjaKPJMKerangka kerja KPJM yang efektif pada dasarnya terdiri atas 3 (tiga)
kom ng, melipuponen penti ti halhal sebagai berikut:
1. Pendekatan Top-Down dalam menentukan besaran sumber dayaanggaran (resource envelope) yang berperan sebagai batas
pendanaan tertinggi (hard budget constraint) bagi setiap
institusi/sektor pemerintahan.
2. Pendekatan Bottom-Up dalam melakukan estimasi kebutuhansumber daya anggaran, baik kebutuhan di tahun anggaran saat
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
12/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab II Kerangka Konseptual KPJM | 9
ini maupun dalam jangka menengah, untuk membiayai kebijakan
yang tengah dilakukan saat ini dan akan terus dilaksanakan
beberapa tahun kedepan sesuai dengan amanat perencanaanyang telah diputuskan.
3. Kerangka kerja anggaran yang menghasilkan kesesuaian antarakebutuhan dan ketersediaan sumber daya anggaran dalam
jangka menengah.
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
13/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab III Penerapan KPJM di Indonesia | 10
BAB
IIIPENERAPAN
KERANGKA
PENGELUARANJANGKA
MENENGAHDIINDONESIA
3.1 KerangkaKPJM
Secara umum kerangka kerja KPJM di Indonesia didasarkan pada UU
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dalam UU 25 Tahun 2004 tersebut telah diatur mengenai
mekanisme penyusunan rencana kerja nasional baik yang bersifat
jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan) maupun
jangka pendek (1 tahunan).
Gambar 3.1 Kerangka KPJM di Indonesia
KAJM
APBN
Sementara itu, dalam UU 17 Tahun 2003 diatur mengenai
mekanisme pendanaan rencana kerja jangka menengah (5 tahunan)
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
14/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab III Penerapan KPJM di Indonesia | 11
dalam kerangka anggaran jangka menengah maupun rencana kerja
jangka pendek dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
3.2 IlustrasiKPJM
Agar dapat memahami KPJM secara komprehensif maka dapat
diberikan gambar berikut.an mengenai KPJM sebagai
Gambar 3.2 Ilustrasi KPJM
Pada intinya KPJM adalah alat yang dapat digunakan oleh pembuat
kebijakan dalam memotret implikasi kebijakan yang disusun dan
ditetapkan terhadap dampak anggaran yang akan ditimbulkan pada
tahuntahun anggaran berikutnya. Misalnya pada tahun 2010
pemerintah menetapkan kebijakan A untuk dilaksanakan dan
direncanakan untuk dilanjutkan beberapa tahun kedepan. Setelah
APBN 2010 ditetapkan maka besarnya alokasi anggaran untuk
kebijakan A tersebut dijadikan sebagai baseline kebijakan dan
indikasi pendanaannya untuk 3 tahun ke depan, yaitu tahun 2011,
2012 dan 2013.
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
15/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab III Penerapan KPJM di Indonesia | 12
3.3 KCara erjaKPJM
KPJM adalah proyeksi berdasarkan baseline untuk seluruhpenerimaan dan pengeluaran selama tiga tahun yang melampui
anggaran tahun berikutnya. Setelah anggaran ditetapkan, tahun
pertama dari prakiraan maju menjadi dasar bagi anggaran tahun
berikutnya, dan d alam prakiraan maju.itambahkan satu tahun lagi d
.3 Cara Kerja KPJMGambar 3
TA 2010 dan KPJM 2011 2013
2010
APBN
2011
PrakiraanMaju
2012
PrakiraanMaju
2013
PrakiraanMaju
t0 t + 1 t + 2 t + 2
TA 2011 dan KPJM 2012 2014
2010
Realisasi
2011
APBN
2012
PrakiraanMaju
2013
PrakiraanMaju
2014
PrakiraanMaju
t 1 t0 t + 1 t + 2 t + 3
TA 2012 dan KPJM 2013 2015
2010Realisasi
2011Realisasi
2012APBN
2013Prakiraan
Maju
2014Prakiraan
Maju
2015Prakiraan
Maju
t 2 t 1 t0 t + 1 t + 2 t + 3
Prakiraan maju pada dasarnya merepresentasikan implikasi
anggaran untuk sebuah kebijakan dikaitkan dengan pengeluaran
pengeluaran pada masa yang akan datang. Jika tidak ada kebijakan
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
16/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab III Penerapan KPJM di Indonesia | 13
baru ataupun penyesuaianpenyesuaian lain seperti standar biaya
baru atau indeks volume yang akan dipergunakan maka prakiraan
maju tersebut ditetapkan sebagai alokasi anggarannya. Prakiraanmaju hanya menghitung biayabiaya dari seluruh program yang
berjalan tetapi tidak termasuk pengeluaran tambahan untuk
programprogram baru pada tahun anggaran berikutnya atau
perluasan program karena kebijakan pemerintah.
3.4 TahapanPenerapanKPJM
Untuk menerapkan KPJM sesuai dengan kerangka konseptual dankerangka kerja KPJM, maka diperlukan tahapan implementasi KPJM
secara operasional. Secara umum, implementasi sistem
penganggaran dalam KPJM secara operasional memerlukan
tahapantahapan yang sistematis dan bersifat runtut (sequential),
meliputi:
jalan1. Evaluasi Kebijakan ber
2. Penyusunan Prioritas3. Proses Penganggaran
r4. Penetapan baseline angga an
5. Penetapan Parameter / indikator yang akan mempengaruhibesaran alokasi
6. enetapan tiga tahun prakiraan majuP
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
17/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab III Penerapan KPJM di Indonesia | 14
Gambar 3.4 Tahapan Penerapan KPJM
Evaluasi kebijakan berjalan
Evaluasi kebijakan merupakan prasyarat mutlak bagi implementasi
KPJM. Hal ini terkait erat dengan penerapan paradigma rolling
budget. Rolling budget dapat diimplementasikan dengan baik jika
dalam proses perencanaan terdapat mekanisme untuk melakukan
evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan untuk
mengetahui apakah pada tahun anggaran selanjutnya masih tetap
dilaksanakan atau dihentikan.
Dalam melaksanakan evaluasi ini, pembuat kebijakan dapat
menggunakan beberapa pendekatan dalam menilai apakah
kebijakan yang telah didesain sesuai dengan tujuan kebijakannya,
diantaranya adalah:
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
18/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
ndonesia | 15Bab III Penerapan KPJM di I
mewujudkan pencapaian outcome secara nasional.
Untuk melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap berbagai
kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka pemerintah
dapat menggunakan metodologi evaluasi sebagai berikut:
1. Fokus pada kebijakan dengan alokasi anggaran yang sangatbesar, bersifat sensitif, kompleks, dan mengandung risiko yang
besar;
2. Kewajaran (Appropriatness)Menilai apakah kebijakan dimaksud telah didukung lingkungan
yang kondusif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit
intah yang melaksanakan;kerja pemer
3. EfektivitasMenilai bagaimana rencana disusun dan penggunaan dana yang
telah dialokasikan untuk menghasilkan output serta mencapai
ecara riil;outcome s
4. EfisiensiMenilai berapa besar anggaran yang digunakan untuk
menghasilkan output dengan memperhatikan kualitas output
ilkan.yang dihas
5. IntegrasiBagaimana menilai penciptaan sinergi dalam menyatukan
berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan
.kebijakan tersebut
6. Penilaian KinerjaMempertimbangkan realisasi pencapaian kinerja dibandingkan
dengan rencana yang ditetapkan dan menganalisis faktorfaktor
yang terkait.
7. Penyelarasan dengan Kebijakan Strategis (Strategic PolicyAlignment)
Memperhatikan kebijakankebijakan lain yang terkait dalam
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
19/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab III Penerapan KPJM di Indonesia | 16
quasiexperimental evaluation)
Metode evaluasi ini menyediakan bukti yang valid dan dapat
diandalkan mengenai keefektifan relatif sebuah intervensi
kebijakan dibandingkan dengan intervensi kebijakan lainnya
1. Evaluasi be s rirba is teo (Theorybased evaluation)Evaluasi ini fokus pada logika sekuensial dimana sebuah
intervensi kebijakan diharapkan dapat memberikan sebuah
tahapan efek yang diinginkan. Di samping itu, evaluasi ini juga
berusaha untuk mengidentifikasi mekanisme bagaimana sebuah
kebijakan/programprogram dapat menghasilkan sebuah
dampak positif seperti yang diinginkan oleh perencana kebijakan
(policyplanner).
2. Evaluasi berdasarkan tujuan (Goals-basedevaluation)Evaluasi ini merupakan evaluasi yang paling sering mengemukadalam menilai tingkat keberhasilan sebuah kebijakan publik
(public policy effectiveness), yaitu menanyakan/memonitor
apakah outcome (dampak positif) yang diharapkan dari
sebuah/beberapa inisiatif kebijakan pemerintah telah dapat
dicapai. Pada dasarnya evaluasi ini secara sederhana mengukur
apakah tujuantujuan dan targettarget yang ditetapkan oleh
pembuat kebijakan dapat dicapai melalui sebuah atau beberapa
parameter tertentu. Misalnya: meningkatkan kemampuan bacaicapai.dan tulis anakanak dan dewasa telah d
3. Evaluasi bebas (Goalsfree evaluation)Pembuat kebijakan dan evaluator biasanya tertarik terhadap
konsekuensi atau outcome kebijakan/program/kegiatan yang
tidak diharapkan. Outcome yang tidak diharapkan ini
kemungkinan juga menghasilkan manfaat atau justru berdampak
negatif. Metode evaluasi ini fokus pada pencapaian efek yang
aktual atau outcome kebijakan/program/kegiatan tanpa perlu
mengetahui apakah tujuan yang diharapkan telah dicapai.
4. Evaluasi eksperimen dan quasi eksperimen (Experimental and
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
20/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab III Penerapan KPJM di Indonesia | 17
kepentingan.
Terdapat beberapa jenis penilaian ekonomi dan evaluasi
ekonomi yang berbeda. Tipe yang paling sederhana adalah
penilaian dan evaluasi biaya, yaitu secara sederhana
membandingkan antara biaya dari kebijakankebijakan yang
berbeda tanpa mempertimbangkan hasil pencapaian outcome.
Kelemahannya adalah sangat sedikit informasi mengenai
keefektifan relatif atau keuntungan dari kebijakankebijakan
yang berbeda. Tipe penilaian dan evaluasi ekonomi lainnya yang
atau dibandingkan jika tidak ada intervensi kebijakan. Di
samping itu, metode ini juga menyediakan bukti yang tepat
mengenai pertanyaanpertanyaan seperti apakah penyediaanjasa konsultasi untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah
lebih efektif atau kurang efektif dibandingkan dengan misalnya
menyediakan training keterampilan atau tidak melakukan
apapun.
5. Evaluasi Kualitatif (Qualitative evaluation)Metode ini dibuat untuk mempelajari isuisu yang dipilih secara
mendalam dan mendetail. Kedalaman analisis dan tingkat
kedetailan tinggi sangat diperlukan untuk menentukan
pertanyaanpertanyaan yang tepat dalam melakukan evaluasi
dan untuk mengidentifikasi kondisi situasional dan kontekstual,
di mana kebijakan/program/kegiatan yang telah dilaksanakan
menghasilkan suatu parameter tertentu yang akan menunjukkan
secara jelas tingkat keberhasilan/dampak positif yang dihasilkan
atau justru gagal untuk mencapai tujuan yang didisain untuk
dicapai.
6. Penilaian dan evaluasi ekonomi (Economic appraisal and)evaluation
Kebijakan pemerintah berupa program dan kegiatan yang
menimbulkan konsukuensi alokasi sumberdaya publik (dalam
konteks ini adalah alokasi anggaran) yang langka dan terbatas,
harus berkompetisi terhadap berbagai permintaan dan
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
21/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab III Penerapan KPJM di Indonesia | 18
berguna bagi pembuatan keputusan, misalnya analisis biaya
keefektifan (cost-effectiveness analysis) dan analisis biaya
manfaat (costbenefit
analysis).
- Cost-effectiveness analysis membandingkan biayabiayayang berbeda meliputi biayabiaya dalam mencapai target
yang diberikan. Sementara cost-benefit analysis
mempertimbangkan manfaat yang berbeda yang dapat
diperoleh dengan pengeluaran sumber daya tertentu.
Analisis ini juga mempertimbangkan alternatifalternatif
penggunaan sumber daya atau biaya kesempatan yang
hilang (opportunity cost) dalam melaksanakan
program/kegiatan dibandingkan dengan
program/kegiatan lainnya.
- Penilaian ekonomi lainnya yang dapat digunakan adalahanalisis biaya utilitas (cost utility analysis) yaitu menilai
kegunaan dari outcomeoutcome yang berbeda bagi
pengguna yang berbeda dan konsumen dari kebijakan
pelayanan yang diberikan.atau
Penyus Punan rioritas
Pada dasarnya dalam tahap ini, pemerintah harus melakukan
penyusunan prioritas kembali berdasarkan hasil evaluasi pada
tahap sebelumnya. Penyusunan prioritas kembali ini perlu
dilakukan untuk memastikan kebijakankebijakan pemerintah yang
akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Di samping itu,
pada tahapan ini pemerintah akan mengetahui seluruh kebijakan
kebijakan publik yang akan dijalankan pada tahun anggaran
berikutnya, baik berupa kebijakankebijakan terusan/lanjutan
maupun kebijakankebijakan baru (new initiatives) sehingga
pemerintah dapat melakukan alokasi pendanaan anggaran sesuai
dengan tingkat urgensinya pada tahapan selanjutnya.
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
22/37
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
23/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
I P KPJ
tidak memiliki kendali untuk mempengaruhi harga atau biaya dari
keluaran. Dalam rangka menetapkan angkaangka untuk prakiraan
maju (forward
estimate) digunakan 2 jenis parameter, yaituparameter ekonomi dan parameter nonekonomi. Kesepakatan
dibutuhkan untuk menghasilkan dan mengaplikasikan perkiraan
parameter untuk prakiraan maju. Pada dasarnya penetapan
parameter ini akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan
resources envelope yang merupakan estimasi topdown mengenai
ketersediaan sumber daya untuk pengeluaran publik yang konsisten
dengan stabilitas makrofiskal.
Gambar3.5ContohParameter-ParameterEkonomi
Sumber: Data Pokok APBN 2008
Di samping itu hal yang sangat penting adalah penyesuaian tersebut
dilakukan pada Prakiraan Maju, jika tidak maka pendanaan yang
disediakan tidak akan mencukupi untuk melaksanakan program
pemerintah.sesuai dengan yang direncanakan oleh
Penetap k
Bab II enerapan M di Indonesia | 20
an Pra iraan Maju 3 Tahun Anggaran
Dalam konteks perencanaan dan penganggaran di Indonesia,implementasi mekanisme Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
idealnya adalah dalam jangka 5 (lima) tahun, sesuai dengan masa
jabatan seorang Presiden terpilih. Hal ini disebabkan karena pada
prinsipnya, KPJM di Indonesia adalah perwujudan visi Presiden
terpilih yang disampaikan pada masa kampanye, sehingga dalam hal
ini KPJM akan berperan sebagai salah satu instrumen akuntabilitas
pemerintah terhadap masyarakat. Akan tetapi dengan
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
24/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab III Penerapan KPJM di Indonesia | 21
mempertimbangkan kondisi dan lingkungan makroekonomi
nasional yang begitu dinamis, akan relatif sulit untuk menyajikan
indikasi ketersediaan sumber daya anggaran (resource
envelope)yang relatif akurat sebagai indikasi pendanaan jangka menengah.
Dinamika perubahan parameterparameter makrofiskal yang
signifikan dampaknya terhadap pembentukan besaran resource
envelope pemerintah, dikhawatirkan akan memiliki tingkat
disparitas yang relatif besar apabila disajikan dalam jangka 5 tahun
sekaligus. Oleh karena itu periode 3 (tiga) setelah tahun anggaran
yang tengah disusun (t+3) diperkirakan cukup realistis, terlebih lagi
dalam konsep "rollingbudget" akan dilakukan berbagai penyesuaian
secara periodik untuk menghasilkan angka indikasi resource
envelope yang relatif akurat. Tingkat akurasi yang baik dalam
proyeksi ketersediaan sumber daya akan memudahkan para
perencana kebijakan untuk mendisain kebijakan yang relatif lebih
komprehensif, karena dimensi waktu pencapaian sasaran secara
konsisten akan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dan
tidak hanya berorientasi hanya kepada satu tahun anggaran semata.
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
25/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Langkah Awal Penerapan KPJM | 22Bab IV
tugas dan fungsinya.
- belanja yang terdapat dalam kegiatan yang bersifatpenugasan yaitu kegiatan prioritas nasional dan prioritas
kementerian negara/lembaga.
BABIV
LANGKAH
AWAL
PENERAPAN
KPJM
4.1 PersiapanPenerapanKPJMDalam rangka penerapan KPJM untuk kementerian negara/lembaga
seiring dengan pelaksanaan restrukturisasi program/kegiatan dan
penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, maka
pengeluaran/belanja akan dibedakan menjadi 2 kelompok besar,
yaitu:1. Pengeluaran/belanja yang ditetapkan sebagai anggaran belanja
dasar (fixedcost).Termasuk dalam kelompok belanja jenis ini adalah belanja yang
terdapat dalam komponen anggaran belanja dasar. Komponenanggaran belanja dasar meliputi:
-Gaji dan Tunjangan..-Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
2. Pengeluaran/belanja yang dikelompokkan sebagai kelompokanggaran belanja tidak tetap (variablecost).Termasuk dalam kelompok belanja tidak tetap adalah komponenangg aaran belanj yang meliputi:
- Pelayanan birokrasi/publik dalam rangka pelaksanaan
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
26/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab IV Langkah Awal Penerapan KPJM | 23
Gambar4.1PengalokasianAnggaransesuaidenganKPJM
4.2 MetodologiPenghitunganKPJMDesain kegiatan sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan
dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dibedakan
menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
1. Kegiatan teknisKegiatan teknis merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit
eselon II ataupun satuan kerja di daerah. Tipe kegiatan ini dapat
berupa kegiatan teknis yang bersifat generik dan kegiatan teknis
yang bersifat fungsional.2. Kegiatan prioritas nasional.
Kegiatan prioritas nasional adalah kegiatan yang dilaksanakan
oleh kementerian negara/lembaga yang bersifat penugasan dari
pemerintah yang ditetapkan dalam RKP buku I.
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
27/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab IV Langkah Awal Penerapan KPJM | 24
Dalam rangka melakukan penghitungan dalam kerangka pengeluaran
jangka menengah terhadap kedua jenis kegiatan di atas, maka
metodologi penghitungan biayanya diatur sebagai berikut:
1. nKegiata GenerikUntuk kegiatan generik, komponen anggaran yang harus
diprioritaskan penghitungannya adalah gaji dan tunjangan, dan
operasional dan pemeliharaan kantor.
a. Untuk gaji dan tunjangan dihitung berdasarkan data baseb. Untuk operasional dan pemeliharaan kantor dihitung dengan:
- menggunakan indeks biaya seperti tercantum dalam standarbiaya umum yang disesuaikan dengan besaran inflasi
tahunan
- memperhitungkan tunggakan operasional dan pemeliharaankantor pada tahun sebelumnya, misalnya: tunggakan daya
dan jasa
- memperhitungkan penambahan aset tahun sebelumnya.- memperhitungkan pengurangan/penghapusan aset yang
pkan oleh satuan kerja yang bersangkutan.telah diteta
2. Kegiatan TeknisKegiatan teknis dikelompokkan menjadi kegiatan Teknis
Fungsional dan Kegiatan Prioritas Nasional.
Untuk kegiatan teknis yang bersifat fungsional, yaitu dalam
rangka melaksanakan tugas dan fungsinya masingmasing, maka
mekanismenya adalah:
a. Menggunakan standar biaya khusus, jika satuan kerja yangbersangkutan sudah menetapkan SBK.
b. Jika belum mempunyai SBK, maka harus memperhatikan:
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
28/37
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
29/37
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
30/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab IV Langkah Awal Penerapan KPJM | 27
4.3 LangkahAwalPenerapanKPJMGambar4.3PenerapanKPJM
Sebagai langkah awal penerapan KPJM maka kementeriannegara/lembaga diminta untuk melaksanakan halhal sebagai
berikut:
1. Pagu program dan kegiatan dalam pagu definitif tahun anggaran2010 ditetapkan sebagai angka dasar (baseline) untuk masing
masing kementerian negara/lembaga.
2. Lakukan evaluasi terhadap program dan kegiatankegiatan tahun2010 untuk menentukan program dan kegiatankegiatan beserta
dengan subkegiatansubkegiatan yang akan dilanjutkan pada
tahun anggaran berikutnya.
3. asi iH l evaluasi terhadap keg atan harus dapat menunjukkan:a. Komponenkomponen subkegiatan dan anggarannya yang
tetap harus dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya;
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
31/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab IV Langkah Awal Penerapan KPJM | 28
b. Komponenkomponen subkegiatan dan anggarannya yangtidak dialokasikan kembali untuk tahun anggaran
berikutnya karena sudah tercapai subkeluarannya.
4. Lakukan penghitungan terhadap kegiatan yang komponenkomponen subkegiatannya harus tetap dialokasikan
pendanaannya pada tahun anggaran berikutnya. Kebutuhan
kebutuhan tersebut meliputi:
a. Kebutuhan anggaran untuk subkegiatan pembayaran gaji dantunjangan dengan melakukan penyesuaian terhadap data
base kepegawaian jika terdapat kebijakan baru di bidangkepegawaian.
b. Kebutuhan anggaran untuk subkegiatan operasional danpemeliharaan kantor, termasuk di dalamnya jika terdapat
tunggakantunggakan pada pihak ketiga, dengan melakukan
penghitungan berdasarkan indeks biaya yang berlaku.
c. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsidihitung dengan:
- menggunakan standar biaya khusus yang berlaku,- jika belum menggunakan standar biaya khusus, maka
menggunakan rencana anggaran biaya (RAB) yang
disesuaikan dengan standar biaya umum yang berlaku dan
target jumlah layanan publik/birokrasi yang akan
dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kegiatan prioritasnasional (ongoingpolicies) yang ditetapkan berlanjut padatahun anggaran berikutnya, dengan melakukan penghitungan
berdasarkan:
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
32/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab IV Langkah Awal Penerapan KPJM | 29
- alokasi anggaran tahun sebelumnya,- dilakukan penyesuaian terhadap satuan biaya/harga yang
digunakan sesuai dengan indeks yang berlaku dan besaran
inflasi,
- target output yang akan dicapai (parameter nonekonomi/ an s nspesifik kegiat priorita nasio al).
5. Hasil penghitungan tersebut akan dijadikan angka dasaranggaran baru yang ditetapkan untuk prakiraan maju 3 tahun
utnya.berik
Con hto :
1. Kegiatan GenerikGambar4.4ContohPerhitunganKegiatanGenerik
Realisasi Anggaran Prakiraan MajuNo. Program/ Kegiatan
2010 2011 2012 2013 2014
1. Pengelolaan Anggaran Negara
Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Direktorat
Jenderal Anggaran
90 99 99 99 99
- Subkegiatan Pengelolaan Gaji,Honorarium dan Tunjangan
50 55 55 55 55
- Subkegiatan PenyelenggaraanOperasional dan Pemeliharaan
Kantor
40 44 44 44 44
Keterangan:
Kegiatan generik pada DJA, yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis Lainnya pada Sekretariat Direktorat
Jenderal Anggaran TA 2010 mendapatkan alokasi sebesar Rp 90.
Alokasi sebesar Rp 90 menjadi angka dasar bagi alokasi tahun
2011.
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
33/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab IV Langkah Awal Penerapan KPJM | 30
Pada TA 2011, pemerintah menetapkan kebijakan kenaikan gaji
pegawai sebesar 10% dan menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang SBU disesuaikan dengan besaran inflasisebesar 10%.
Berdasarkan kebijakan tersebut maka, Sekretariat Dijten
Anggaran akan melaksanakan penyesuaian terhadap Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya untuk
h 13 dan 2014 (lihat tabel di atas).ta un anggaran 2011, 2012, 20
2. Kegiatan Teknis FungsionalKegiatan Teknis Fungsional pada Direktorat SistemPenganggaran, DJA.
Gambar4.5ContohKegiatanTeknisFungsionalRealisasi Anggaran Prakiraan MajuNo. Program/ Kegiatan
2010 2011 2012 2013 2014
1. Pengelolaan Anggaran Negara
Kegiatan Pengembangan SistemPenganggaran
200 200 200 200 200
Subkegiatan Pengembangan SistemPenganggaran
50 50 50 50 50
- Penyusunan Buku PedomanPenerapan PBK
20
- Penyusunan Buku PedomanPenerapan KPJM
20
- Penyusunan Buku Petunjuk TeknisPenyusunan RKA-KL
10 10 10 10 10
- Evaluasi Penerapan PBK (newinitiatives)
10 10 10 10
- Evaluasi Penerapan KPJM (newinitiatives)
10 10 10 10
- Penyusunan Pedoman Monitoringdan Evaluasi PBK dan KPJM (newinitiatives)
20 20 20 20
Subkegiatan Penyusunan Standar Biaya 40 40 40 40 40
Subkegiatan Harmonisasi KebijakanPenganggaran
60 60 60 60 60
Subkegiatan Pengembangan TeknologiInformasi Penganggaran
50 50 50 50 50
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
34/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab IV Langkah Awal Penerapan KPJM | 31
Keterangan:
Kegiatan pada Direktorat Sistem Penganggaran adalah Kegiatan
Sistem Penganggaran. Kegiatan tersebut didukung oleh
subkegiatansubkegiatan sebagai berikut:
anggaran1. Subkegiatan Pengembangan Sistem Peng
2. Subkegiatan Penyusunan Standar Biaya3. Subkegiatan Harmonisasi Kebijakan Penganggaran
4.Subkegiatan Pengembagan Teknologi Informasi PenganggaranMasingmasing subkegiatan didukung oleh beberapa aktivitasdalam rangka mencapai target output masingmasing. Misalnya
d nalam co toh ini:
- Pada tahun anggaran 2010 subkegiatan PengembanganSistem Penganggaran didukung dengan aktivitasaktivitas
sebagai berikut:
Penyusunan Buku Pedoman Penerapan PBK Penyusunan Buku Pedoman Penerapan KPJM Penyusunan Buku Petunjuk Penyusunan RKA KL
- Pada tahun anggaran 2011 berdasarkan hasil evaluasi yangdilaksanakan oleh Dit. Sistem Penganggaran untuk
subkegiatan Pengembangan Sistem Penganggaran sebagai
berikut:
terdapat aktivitasaktivitas yang dinyatakan telah selesai,yaitu penyusunan buku pedoman penerapan PBK danpenyusunan buku pedoman KPJM
terdapat aktivitas yang dilanjutkan, yaitu penyusunanbuku petunjuk teknis penyusunan RKA KL dan
terdapat usulan aktivitasaktivitas baru, yaitu evaluasibuku pedoman penerapan PBK, evaluasi buku pedoman
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
35/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
penerapan KPJM dan monitoring evaluasi pelaksanaan
PBK dan KPJM
3. Kegiatan Prioritas NasionalGambar4.6ContohKegiatanPrioritasNasional
Realisasi Anggaran Prakiraan MajuNo. Program/ Kegiatan Prioritas Nasional
2010 2011 2012 2013 2014
Prioritas 1
Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta
Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan
Sistem Perlindungan Sosial
Fokus 1
Perluasan akses pelayanan dasar
masyarakat miskin dan penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Bab IV Langkah Awal Penerapan KPJM | 32
MekanismePengalokasianAnggaranDengan penerapan KPJM maka mekanisme pengalokasian anggaran
berubah secara signifikan, khususnya menyangkut pengalokasian
Keterangan:
Dari contoh tabel kegiatan prioritas di atas, pada tahun anggaran
2010 pemerintah menetapkan kegiatan prioritas 1, fokus 1,
terdiri atas 5 kegiatan prioritas nasional. Pada tahun anggaran
2011 pemerintah menetapkan 5 kegiatan tersebut dilanjutkan
dengan melakukan penyesuaian terhadap volume output dan
harga satuan biaya yang digunakan.
4.4
-Penyelenggaraan Program KeluargaHarapan
1.000 1.100 1.100 1.100 1.100
-Beasiswa untuk siswa miskin MI 200 230 230 230 230-Beasiswa untuk siswa miskin SMA 170 193 193 193 193-Pelayanan Kesehatan untuk penduduk
miskin di kelas III rumah sakit
4.300 4.584 4.584 4.584 4.584
-Penyediaan subsidi beras untuk rakyatmiskin (RASKIN)
8.800 8.918 8.918 8.918 8.918
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
36/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
Bab IV Langkah Awal Penerapan KPJM | 33
anggaran yang telah ditetapkan sebagai baseline. Perubahan dalam
pengalokasian anggaran tersebut secara detail meliputi halhal
sebagai berikut:
- Pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk memenuhihalhal yang bersifat wajib dan sudah ditetapkan dalam
angka dasar (baseline), yang meliputi: gaji dan tunjangan,
operasional dan pemeliharaan kantor, tunggakan pada pihak
ketiga, dan kegiatan yang ditetapkan dilanjutkan pada tahun
banggara erikutnya (multi tahun).
- Rincian penggunaan anggaran yang termasuk dalambaseline tidak perlu dibahas kembali. Hal ini merupakan
wujud penerapan dari prinsip rolling budget, yaitu anggaran
yang ditetapkan sebagai baseline merupakan angka dasar
untuk rencana anggaran tahun berikutnya dan hanya perlu
dilakukan penyesuaian kembali angka dasarnya (baselineadjustment) dengan parameterparameter baru baik
ekonomi maupun nonekonomi yang ditetapkan oleh
n d g epemeri tah pa a tahun an garan b rikutnya.
- Untuk usulan tambahan alokasi anggaran kegiatan barudapat diberikan kepada kementerian negara/lembaga
berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi atas proposal
kegiatan baru yang diajukan dengan tetap mengacu pada
prioritas pembangunan nasional dan kemampuan keuangan
negara (nationalpriorityandfiscalspace).4.5 PeluangdanTantanganPenerapanKPJM
Dalam rangka menerapkan KPJM terdapat beberapa hal yang perlu
mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama khususnya
mengenai pembahasan anggaran oleh DPR. Agar KPJM dapat
diterapkan secara efektif maka:
-
8/8/2019 KPJM Di Indonesia
37/37
PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
- Pembahasan di DPR harus fokus terhadap program dankegiatankegiatan baru yang diusulkan oleh pemerintah.
- Secara teknis, pembahasan anggaran dititikberatkan padaefektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang
dikaitkan dengan target kinerja yang akan dicapai.
- Secara politis, pembahasan anggaran diarahkan pada halhalyang bersifat makro dan strategis, misalnya berapa
kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, bagaimana
distribusi pembangunan dan dampaknya terhadap
kesejahteraan masyarakat serta kemudahan publik dalam
mendapatkan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan,
dll.