ADR vs Restoratif Justice

ADRDalam penanganan perkara oleh fungsi BimmasKonsep ADR menurut UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADRAlternative Dispute Resolution (ADR) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa macam istilah, seperti alternatif penyelesaian sengketa (APS), pilihan penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan berbagai istilah lainnya, merupakan suatu pilihan ditengah krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan saat ini.Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan undang-undang yang lahir guna penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa,sebagai jalan alternatif yang bertujuan efisiensi waktu serta biaya atas proses peradilan umum yang dirasa memerlukan waktu yang lama sehingga menghabiskan biaya yang mahal. 3. Peradilan umum diselenggarakan berdasar atas asas sederhana, murah, dan cepat, upaya arbitrase dan penyelesaian sengketa merupakan kelengkapan atas sistem peradilan dan sebagai jalan yang ditempuh untuk memangkas waktu dan biaya terhadap perkara perdata. Lahirnya undang-undang ini diharapkan menjadi acuan bagi para pihak yang bersengketa, sehingga tidak berorientasi kepada peradilan umum semata.

Pengaturan APS (ADR) hanya dimuat dalam Pasal 1 angka 10 (definisi) dan Pasal 6. Selebihnya Undang-Undang ini mengatur mengenai Arbitrase.Mekanisme APS lainnya seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sangat minim dimuat dalam Undang-Undang ini. Bahkan pengertian dari masing-masing mekanisme APS tersebut tidak didefiniskan dalam Undang-Undang ini. Dalam Ketentuan Umum, hanya istilah Arbitrase yang didefinisikan secara tegas (Pasal 1 angka 1). Sedangkan istilah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli tidak didefinisikan secara tegas namun hanya dicantumkan sebagai bagian dari APS (Pasal 1 angka 10).

Model ADR (APS)Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, Konsiliasi, atau Penilaian Ahli merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang tercantum dalam UU No. 30 Tahun 1999.

NegosiasiNegoisasi adalahkomunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat keduabelah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama atau berbeda.KeuntunganNegoisasi : Mengetahui pandanga pihak lawan; Kesempatan mengutarakan isi hati untuk didengar piha lawan; Memungkinkan sengketa secara bersama-sama; Mengupayakan solusi terbaik yang dapat diterima oleh keduabelah pihak; Tidak terikat kepada kebenaran fakta atau masalah hukum; Dapat diadakan dan diakhiri sewaktu waktu.Sedangkan kelemahanNegoisasi : Tidak dapat berjalan tanpa adanya kesepakatan dari keduabelah pihak; Tidak efektif jika dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang mengambil kesepakatan; Sulit berjalan apabila posisi para pihak tidak seimbang; Memungkinkan diadakan untuk menunda penyelesaian untuk mengetahui informasi yang dirahasiakan lawan; Dapat membuka kekuatan dan kelemahan salahsatu pihak; Dapat membuat kesepakan yang kurang menguntungkan.

MediasiMediasi berarti menengahi atau penyelesaian sengketa melalui penengah (mediator). Sistem mediasi, mencari penyelesaian sengketa melalui mediator (penengah). Pengertian mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebagai terobosan atas cara-cara penyelesaian tradisional melalui litigation (berperkara di pengadilan). Pada mediasi, para pihak yang bersengketa, datang bersama secara pribadi. Saling berhadapan antara yang satu dengan yang lain. Para pihak berhadapan dengan mediator sebagai pihak ketiga yang netral. Peran dan fungsi mediator, membantu para pihak mencari jalan keluar atas penyelesaian yang mereka sengketakan. Penyelesaian yang hendak diwujudkan dalam mediasi adalah compromise atau kompromi di antara para pihak. Dalam mencari kompromi, mediator memperingatkan, jangan sampai salah satu pihak cenderung untuk mencari kemenangan. Sebab kalau timbul gejala yang seperti itu, para pihak akan terjebak pada yang dikemukakan Joe Macroni Kalau salah satu pihak ingin mencari kemenangan, akan mendorong masing-masing pihak menempuh jalan sendiri (I have may way and you have your way). Akibatnya akan terjadi jalan buntu (there is no the way).Manfaat yang paling mennjol, antara lain: Penyelesaian cepat terwujud (quick). Biaya Murah (inexpensive), Bersifat Rahasia (confidential), Bersifat Fair dengan Metode Kompromi, Hubungan kedua belah pihak kooperatif, Hasil yang dicapai WIN-WIN, Tidak Emosional.KonsultasiTidak ada suatu rumusan ataupun penjelasan yang diberikan dalam UU No. 30 Tahun 1999 mengenai makna maupun arti dari konsultasi. Jika melihat pada Black's Law Dictionary dapat diketahui :bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.Didalam konsultasi, klien adalah bebas untuk menentukan sendiri keputusan yang akan ia ambil untuk kepentingannya sendiri, walau demikian tidak menutup kemungkinan klien akan dapat mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan tersebut. Ini berarti dalam konsultasi, sebagai suatu bentuk pranata alternative penyelesaian sengketa, peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidak dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Konsiliasi atau Penilaian AhliUU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian atau definisi dari konsiliasi. Bahhkan tidak dapat ditemui satu ketentuan pun dalam UU No. 30 Tahun 1999 ini mengatur mengenai konsiliasi. Perkataan konsiliasi sebagai salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Alenia ke-9 Penjelasan Umum Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tersebut.Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit dibedakan. Namun menurut Behrens, ada perbedaan antara kedua istilah ini, yaitu konsiliasi lebih formal daripada mediasi.

Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seorang individu atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi. Persidangan suatu komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap, yaitu tahap tertulis dan tahap lisan. Dalam tahap pertama, (sengketa yang diuraikan secara tertulis) diserahkan kepada badan konsiliasi. Kemudian badan ini akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran, tetapi bisa juga diwakili oleh kuasanya.Kelebihandari alternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi yakni: cepat, murah, dan dapat diperoleh hasil yang efektif. Sedangkan yang menjadi kelemahanalternatif penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini adalah bahwa putusan dari lembaga konsiliasi ini tidak mengikat, sehingga sangat tergantung sepenuhnya pada para pihak yang bersengketa.