komisi informasi pusat€¦ · didasarkan pada daftar alat bukti yang diajukan oleh badan...

KOMISI INFORMASI PUSAT



2

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat Pemohon;

Telah mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;

Telah membaca kesimpulan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon pada tanggal 11 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan

penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat yang

diterima dan terdaftar tanggal 11 Oktober 2018 dan diregistrasi Sengketa Nomor:

042/X/KIP-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon melalui surat permohonan informasi nomor 110/PW/VII/2018

tertanggal 6 Agustus 2018 mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian

ATR/BPN RI.

[2.3] Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Salinan Warkah yang telah

menjadi dasar penerbitan SHM No 279/ Pondok Jaya, Luas 2.080 M2, atas nama Ir RM

Punto Wibisono, terletak di Jl Raya Tegal Rotan, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan

Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dengan rincian;

1. Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Daft No 241/80 P, tanggal 19 Februari

1980.

2. Surat keterangan dan Pernyataan Zegel hilang, tanggal 12 Oktober 1988 dibuat oleh

Ny Soeman Tobing yang diketahui Kepala Desa Pondok Aren dan Camat Pondok

Aren.

3. Surat dari Kepala Kantor Dinas Luar TK I IPEDA Tangerang tanggal 27 Oktober

1987 Nomor. S 6824/WPJ.04/KI.3113/1987.


3

4. Lampiran surat 6824/WPJ.04/KI.3113/1987 tanggal 27 Oktober 1987 mengenai

Keterangan Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar Nomor:

6823/WPJ.04/KI.3113/1987.

5. Surat Pernyataan terima lunas yang dibuat Albert Tobing tanggal 12 Juni 1985 yang

diketahui Kepala Desa Pondok Aren dan diketahui Camat Pondok Aren.

6. Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 1988.

7. Kartu Keluarga tanggal 1 Agustus 1983 Nomor 304318 (copy).

8. Surat Keterangan Lurah Petojo Utara tanggal 21 Maret 1989 Nomor

326/1.756.2/1989.

9. Surat Permohonan Sertifikat tanggal 12 Januari 1991 yang ditandatangani oleh

Pemohon (Albert Tobing).

10. Surat Pernyataan Tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 12 Januari 1991.

11. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 12 Juni 1985 dan diketahui

Kepala Desa Pondok Aren.

12. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 4 September 1990 diketahui

Kepala Desa Pondok Aren tanggal 5 September 1990 No. 06/82f/SKTN/IX/90.

13. Surat Keterangan yang dibuat Kepala Desa Pondok Aren tanggal 11 Februari 1991

dan diketahui Camat Pondok Aren.

14. Surat Keterangan tanah yang dibuat Kepala Desa Pondok Aren tanggal 11 Februari

1991 dan diketahui Camat Pondok Aren.

15. Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Pondok Aren tanggal 4 September

1990 dan diketahui Camat Pondok Aren.

16. Surat tanda terima STTS tahun 1990.

17. Surat Ketetapan IPEDA yang disahkan oleh Kepala Desa Pondok Aren dan diketahui

Camat Pondok Aren.

18. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 28 Oktober 1991.

19. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Ub. kepala Seksi Pengukuran

Tanah perihal: Pengumuman tanah milik adat karena Pendaftaran dan balik nama a.n.

Salomon Lumban Tobing.

20. Gambar situasi tanggal 22 Juni 1991 No 6300, luas 2080 M2.

21. Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Drs Endang Supriatna tanggal 12 Juni 1985 No.

49/Agr/HB/1985.


4

22. Pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Tangerang Ub. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah tanggal 23 Maret

1991 Nomor 736/KPK.PT/1991.

23. Buku Tanah Hak Milik No.279/Pondok Jaya, Gambar Situasi Nomor 3600 tanggal 22

Juni 1991 seluas 2080 M2, Terahir terdaftar atas nama insinyur Raden Mas Punto

Wibisono.

24. Akta Jual Beli No. 99/2006 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat dihadapan

Wartiana, SH selaku Pejaba Pembuat Akta Tanah wilayah Kabupaten Tangerang.

25. Buku Tanah Hak Tanggungan No. 5785/2008, tanggal 3 Juni 2008, pemegang Hak

tanggungan tercatat atas nama PT Bank Pan Indonesia, Tbk disingkat PT Bank

PANIN. Tbk berkedudukan di Jakarta.

26. Akta Hak Tanggungan No. 50/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh dan

dihadapan Fatma, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kabupaten Tangerang.

27. Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan tanggal 22 April 2008 No. 118/2008

yang dibuat oleh dan dihadapan Eliwaty Tjitra, SH Notaris di Jakarta

28. Dan surat-surat lain terkait penerbitan SHM No. 279 tersebut yang belum kami

sebutkan diatas.

[2.4] Bahwa Termohon menyampaikan surat jawaban atas permohonan informasi Pemohon

tertanggal 16 Agustus 2018, yang pada intinya menolak permohonan informasi Pemohon

dengan alasan Informasi Dikecualikan. Termohon beralasan jika informasi di berikan

kepada Pemohon maka akan mengungkapkan rahasia pribadi. Hal ini tertuang dalam surat

keputusan PPID tentang penolakan permohonan.

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan nomor 114/PW/VII/2018 tertanggal 20

Agustus 2018 kepada Atasan PPID Kementerian ATR/BPN RI atas ditolaknya permohonan

informasi.

[2.6] Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.5] tidak

mendapat tanggapan dari Termohon, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal pada tanggal 11Oktober 2018 yang di

terima dan diregister Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama dengan

nomor register 042/X/KIP-PS/2018.


5

[2.7] Bahwa terhadap register sengketa a quo telah dilaksanakan persidangan pada hari

Rabu, 19 Juni 2019 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan

Termohon. Persidangan pada hari Selasa, 2 Juli 2019 agenda pemeriksaan lanjutan yang

dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Persidangan pada Selasa 16 Juli 2019 agenda

pemeriksaan lanjutan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.8] Bahwa terhadap sengketa a quo telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa

informasi publik melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Proses Mediasi dilaksanakan pada tanggal 26 Juli, 5 Agustus, dan 27 Agustus 2019.

Namun upaya Mediasi terhadap sengketa a quo tidak mencapai kesepakatan

dikarenakan batas waktu Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik, telah berakhir.

2. Proses Ajudikasi Nonlitigasi dengan agenda pembuktian yang dilaksanakan pada:

a) Rabu, 2 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

b) Senin, 7 Oktober 2019 yang di hadiri oleh Pemohon dan Termohon.

c) Senin, 14 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

d) Jumat 18 Oktober 2019 dengan agenda pemeriksaan setempat yang dilaksanakan

di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dihadiri oleh Termohon.

e) Kamis, 31 Oktober 2019 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

f) Rabu, 11 Desember 2019 dengan agenda mendengar keterangan saksi ahli yang

dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik a quo untuk memperoleh

informasi terhadap hak kepemilikan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik a

quo karena tidak mendapatkan jawaban dan tanggapan dari Termohon.KOMISI INFORMASI PUSAT

6

Petitum

[2.11] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi

Publik a quo .

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan

sebagai berikut:

1. Bahwa legal standing Pemohon adalah Pemohon individu atas nama Annie Sri

Cahyani berdasarkan surat kuasa yang ditandatanagani oleh Ir. R.M Punto Wibisono

melalui surat kuasa nomor 008/PW/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 (Vide P-1).

2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat permohonan informasi pada tanggal 6

Agustus 2018 yang di tujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Kementerian ATR/BPN RI atas nama Annie Sri Cahyani (VideP-2).

3. Bahwa terhadap penolakan permohonan informasi oleh Termohon, Pemohon

mengajukan keberatan pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan menyertakan surat

kuasa dan fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Ir. R.M. Punto Wibisono (Vide P-

5).

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi dalam sengketa a quo

didasarkan pada Daftar Alat Bukti yang diajukan oleh Badan Pertanahan di perkara

perdata nomor 257/PDTG/2008/PN.TG antara PT Jaya Real Property Tbk selaku

Penggugat dengan Ir. R.M. Punto Wibisono selaku Tergugat I, Albert Tobing selaku

Tergugat II, dan Kantor Kabupaten Tangerang selaku Tergugat III (Vide P-6).

5. Bahwa Pemohon menyatakan, permohonan informasi yang menjadi obyek dalam

sengketa a quo selain diajukan kepada PPID Kementerian ATR/BPN RI juga

diajukan kepada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Vide P-7) dan

Kabupaten Tangerang pada tanggal 26 Juni 2018 (Vide P-8) yang di tembuskan

kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

6. Bahwa terhadap surat permohonan informasi di Kota Tangerang Selatan, Pemohon

tidak memperoleh tanggapan.

7. Bahwa Pemohon menyatakan telah menerima jawaban atas permohonan informasi

dari Kabupaten Tangerang tertanggal 13 Agustus 2018 yang menyatakan tidak


7

menguasai dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon dan menyarankan agar

Pemohon mengajukan permohonan informasi ke Kota Tangerang Selatan (Vide P-9).

8. Bahwa Pemohon mengajukan surat kembali pada tanggal 3 Oktober 2018 (Vide P-10)

dan menerima tanggapan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada

tanggal 27 Mei 2019 yang menyatakan telah menyerahkan berkas perkara dan mediasi

antara Ir. R.M. Punto Wibisono dengan PT Jaya Real Property berikut buku tanah dari

Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Kabupaten Tangerang

kepada Kepala Seksi Sengketa Konflik, dan Perkara Pertanahan Kota Tangerang

Selatan pada tanggal 5 Februari 2015 (Vide P-11).

9. Bahwa Pemohon menyatakan informasi yang Pemohon ajukan kepada Termohon

merupakan riwayat terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Albert Tobing sehingga

tidak dapat dipecah-pecah, baik warkah penerbitan dan peralihannya.

10. Bahwa Pemohon menyatakan telah melakukan Akta Jual Beli Nomor 55/2006, PPAT

Wartiana, S.H., antara Annie Sri Cahyani Albert Tobing (Vide P-12).

11. Bahwa Pemohon menyatakan terhadap permohonan informasi dalam sengketa

informasi a quo terdapat informasi yang sudah dimiliki oleh Pemohon, sehingga

informasi yang menjadai sengketa a quo yaitu;

1) Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Daft No 241/80 P, Tanggal 19Februari 1980

2) Surat Keterangan dan Pernyataan Zegel hilang, tanggal 12 Oktober 1988 dibuatoleh Ny Soeman Tobing yang diketahui kepala desa Pondok Aren dan CamatPondok Aren

3) Surat dari Kepala Kantor Dinas Luar TK I IPEDA Tangerang tanggal 27 Oktober1987 Nomor. S 6824/WPJ.04/KI.3113/1987

4) Lampiran surat 6824/WPJ.04/KI.3113/1987 tanggal 27 Oktober 1987 mengenaiKeterangan Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar Nomor:6823/WPJ.04/KI.3113/1987

5) Surat Pernyataan terima lunas yang dibuat Albert Tobing tanggal 12 Juni 1985yang diketahui Kepala Desa Pondok Aren dan diketahui Camat Pondok Aren

6) Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 19887) Kartu Keluarga tanggal 1 Agustus 1983 Nomr 304318 (copy)8) Surat Keterangan Lurah Petojo Utara tanggal 21 Maret 1989 Nomor

326/1.756.2/19899) Surat Permohonan Sertifikat tanggal 12 Januari 1991 yang ditandatangani oleh

Pemohon (Albert Tobing)10) Surat Pernyataan Tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 12 Januari 199111) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 12 Juni 1985 dan diketahui

Kepala Desa Pondok Aren12) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 4 September 1990 diketahui

Kepala Desa Pondok Aren tanggal 5 September 1990 No. 06/82f/SKTN/IX/90


8

13) Surat Keterangan yang dibuat Kepala Desa Pondok Aren tanggal 11 Februari1991 dan diketahui Camat Pondok Aren

14) Surat Keterangan tanah yang dibuat Kepala Desa Pondok Aren tanggal 11Februari 1991 dan diketahui Camat Pondok Aren

15) Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Pondok Aren tanggal 4September 1990 dan diketahui Camat Pondok Aren

16) Surat tanda terima STTS tahun 199017) Surat Ketetapan IPEDA yang disahkan oleh Kepala Desa Pondok Aren dan

Diketahui Camat Pondok Aren18) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 28 Oktober 199119) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Ub. kepala Seksi

Pengukuran Tanah perihal: Pengumuman tanah milik adat karena Pendaftaran danbalik nama a.n. Salomon Lumban Tobing

20) Gambar situasi tanggal 22 Juni 1991 No 6300, luas 2080 M221) Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Drs Endang Supriatna tanggal 12 Juni 1985

No. 49/Agr/HB/198522) Pengumuman yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Tangerang Ub. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah tanggal 23 Maret1991 Nomor 736/KPK.PT/1991

23) Buku Tanah Hak Milik No.279/Pondok Jaya, Gambar Situasi Nomor 3600 tanggal22 Juni 1991 seluas 2080 M2, Terahir terdaftar atas nama insinyur Raden MasPunto

24) SKPT NO. 511/KPT/P2T/KAB/X/1993 tanggal 4 Oktober 1993 untuk keperluanjual beli

12. Bahwa terhadap informasi yang menjadi sengketa a quo yang diajukan Pemohon

adalah dalam bentuk salinan dokumen sesuai aslinya yang telah dilegalisir.

13. Bahwa Pemohon menyatakan pernah mengajukan permohonan SKPT NO.

511/KPT/P2T/KAB/X/1993 tanggal 4 Oktober 993 namun ditolak secara lisan

dikarenakan sedang terjadi perkara di persidangan perdata.

14. Bahwa Pemohon menyatakan berdasarkan surat Badan Reserse Kriminal Polri

Direktorat Tindak Pidana Umum Nomor B/830/IX/2018/Dittipidum tertanggal 17

September 2018 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ke-2 yang

menyatakan bahwa warkah-warkah yang menjadi objek perkara belum diketemukan

(Vide P-13).

15. Bahwa Pemohon menyatakan merupakan pemilik sah tanah yang dibuktikan dengan

kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 279/Pondok Jaya (Vide P-15), Salinan Akte

Jual Beli No. 55/2006 PPAT Wartiana SH, antara Albert Tobing dengan Annie Sri

Cahyanni (Vide P-16), Kwitansi pembelian dari Albert Tobing (Vide P-17), Akta

Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2008 (Vide P-18), Bukti Pelunasan Pajak Bumi

dan Bangunan Tahun 2019 sesuai NOP 36.76.070.011.009-0065.0 atas objek pajak


9

seluas 2.080 M2 atas nama wajib pajak Ir. RM. Punto Wibisono (Vide P-19), dan

keterangan Kelurahan Pondok Jaya Nomor: 594/689-Pem yang menerangkan SHM

Nomor 279 tercatat atas nama Ir. RM. Punto Wibisono yang berasal dari bekas tanah

milik adat letter C No 1848 persil no 65.D.II (Vide P-20).

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1 Salinan surat kuasa nomor 008/PW/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 atas nama

pemberi kuasa Ir. R.M Punto.

Surat P-2 Salinan surat permohonan informasi nomor 110/PW/VII/2018 tertanggal 6

Agustus 2018 kepada PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan

Pertanahan Nasional.

Surat P-3 Salinan Formulir Permintaan Informasi Publik Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Surat P-4 Salinan surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan dengan nomor

pendaftaran 15/PPID/ATR-BPN/PI/2018.

Surat P-5 Salinan surat keberatan nomor 114/PW/VII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018

Atasan PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan

Nasional

Surat P-6 Salinan Daftar Bukti Tergugat III dalam perkara perdata nomor

257/PDTG/2008/PN.TNG

Surat P-7 Salinan surat permohonan Fotokopi legalisir nomor 101/PW/VII/2018

tertanggal 26 Juli 2018 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Selatan.

Surat P-8 Salinan surat permohonan Fotokopi legalisir nomor 102/PW/VII/2018

tertanggal 26 Juli 2018 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Tangerang.

Surat P-9 Salinan surat jawaban Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang nomor

2102/7-36.03.300/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018.

Surat P-10 Salinan surat jawaban nomor 106/PW/X/2018 tertanggal 3 Oktober 2018

kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Surat P-11 Salinan surat Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang nomor


10

1327/36.03/HP.03.02/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019.

Surat P-12 Salinan Akta Jual beli Nomor 55/2006, PPAT Wartiana, S.H., antara Annie Sri

Cahyani dengan Albert Tobing

Surat P-13 Salinan surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum

nomor B/830/IX/2018/Dittipidum tertanggal 17 September 2018.

Surat P-14 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Surat P-15 Salinan Sertifikat Hak Milik No. 279/Pondok Jaya

Surat P-16 Salinan Akte Jual Beli No. 55/2006 PPAT Wartiana SH, antara Albert Tobing

dengan Annie Sri Cahyanni

Surat P-17 Salinan Kwitansi pembelian dari Albert Tobing

Surat P-18 Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2008

Surat P-19 Salinan Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 sesuai NOP

36.76.070.011.009-0065.0 atas objek pajak seluas 2.080 M2 atas nama wajib

pajak Ir. RM. Punto Wibisono

Surat P-20 Salinan surat keterangan Kelurahan Pondok Jaya Nomor: 594/689-Pem yang

menerangkan SHM Nomor 279 tercatat atas nama Ir. RM. Punto Wibisono

yang berasal dari bekas tanah milik adat letter C No 1848 persil no 65.D.II

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan

sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi Pemohon

nomor 110/PW/VII/2018 tertanggal 6 Agustus 2018.

2. Bahwa Termohon telah menjawab surat permohonan informasi Pemohon yang

menyatakan menolak permohonan informasi Pemohon dikarenakan informasi

dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf h UU KIP dan Pasal 12 Huruf i Peraturan

Kepala BPN RI nomor 6 Tahun 2013 (Vide T-2).

3. Bahwa Termohon menyatakan seharusnya permohonan informasi dalam sengketa a

quo tidak dimintakan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia karena informasi a quo tidak berada pada Kementerian.

4. Bahwa penolakan permohonan informasi dikarenakan dapat menimbulkan

konsekuensi pengungkapan rahasia pribadi.


11

5. Bahwa Termohon menyatakan telah menerima surat keberatan Pemohon nomor

114/PW/VII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018.

6. Bahwa dalam persidangan tanggal 2 Juli 2019 Termohon menyatakan Kantor

Pertanahan Kota Tangerang Selatan berdiri setelah pemisahan dari Kantor Pertanahan

Kabupaten Tangerang pada tahun 2014. sedangkan permohonan a qou Pemohon

merupakan dokumen lama sebelum Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan

berdiri.

7. Bahwa Termohon menyatakan letak tanah Pemohon sebelumnya berada di wilayah

kerja Kabupaten Tangerang. Karena adanya pemekaran wilayah maka tanah Pemohon

saat ini masuk wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

8. Bahwa Termohon menyatakan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan belum

memiliki tempat khusus untuk menyimpan dokumen arsip-arsip sehingga sebagian

besar dokumen masih berada di kantor BPN Kabupaten Tangerang

9. Bahwa Termohon menyatakan pemegang sertifikat yang bersangkutan dapat meminta

informasi warkah, dengan prosedur melalui izin Kepala Kantor Wilayah BPN

Provinsi Banten.

10. Bahwa Termohon menyatakan sudah menerima buku tanah dari putusan pengadilan,

sedang untuk warkah belum diterima Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

11. Bahwa Termohon pada persidangan 16 Juli 2019 menyatakan PPID Kementerian

ATR/BPN telah berkordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan

Kota Tangerang Selatan untuk memastikan keberadaan dokumen a quo .

12. Bahwa Termohon menyatakan informasi yang berkaitan dengan Pemohon, yaitu

warkah peralihan dari Albert Tobing kepada Ir. R.M. Punto Wibisono dapat

diberikan, sedangkan dokumen sebelum itu atau warkah penerbitan tidak dapat

diberikan kepada Pemohon dikarenakan menyangkut data pribadi dari pemilik

sebelumnya.

13. Bahwa Termohon menyatakan dokumen Warkah Peralihan dari Albert Tobing kepada

Ir. R.M. Punto Wibisono berada dalam penguasaannya.

14. Bahwa Termohon menyatakan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 bersedia

menempuh jalur penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi.

15. Bahwa Termohon telah mengupayakan mendapatkan salinan terhadap permohonan a

quo pada saat proses mediasi. Termohon telah mengajukan permohonan fotokopi alat


12

bukti perkara 257/PDT.G/2008/PN.TNG oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Tangerang kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang (Vide T-4).

16. Bahwa Termohon dalam persidangan 2 Oktober 2019 menyatakan dokumen asli

Daftar Bukti Tergugat III dalam perkara perdata nomor 257/PDTG/2008/PN.TNG

(warkah) belum diketemukan.

17. Bahwa Termohon menyatakan terhadap permohonan a quo yang belum diketemukan

telah dilakukan pencarian di gedung warkah Tiga Raksa, dan sudah melakukan

pemanggilan terhadap petugas yang pernah menangani perkara perdata nomor

257/PDT.G/2008/PN.TNG.

18. Bahwa Termohon pada persidangan pada tanggal 14 Oktober 2019 menyatakan

memiliki salinan dokumen alat bukti perkara 257/PDT.G/2008/PN.TNG

19. Bahwa Termohon menyatakan Pemohon adalah pemilik Sertifikat Hak Milik No.

279/Pondok Jaya, Luas 2.080 M2, atas nama Ir. RM. Punto Wibisono.

20. Bahwa Termohon menyatakan dokumen asli Sertifikat Hak Milik No. 279/Pondok

Jaya, Luas 2.080 M2, atas nama Ir. RM. Punto Wibisono berada dalam penguasaan

Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1 Salinan Surat Kuasa Nomor 26/SKU-100.PN.05.01/011/2019 atas nama

pemberi kuasa Himawan Arief Sugoto Sekretaris Jenderal Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Surat T-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima kuasa.

Surat T-3 Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan.

Surat T-4 Salinan surat nomor MP.01.01/561-36.07/VIII/2019 perihal permohonan

fotokopi alat bukti perkara 257/PDT.G/2008/PN.TNG oleh Kantor

Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Surat T-5 Salinan tanda terima penyerahan berkas perkara mediasi dan buku tanah

tertanggal 5 Februari 2015.

Surat T-6 Salinan Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan

Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia


13

Pemeriksaan Setempat

[2.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon

dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum yaitu, bahwa informasi yang menjadi pokok

sengketa dalam sengketa a quo yang dinyatakan Termohon belum diketemukan sehingga

tidak dapat dihadirkannya dalam persidangan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1)

dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), Majelis Komisioner melakukan Pemeriksaan

Setempat secara tertutup pada 18 Oktober 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

[2.17] Bahwa dalam pemeriksaaan setempat, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta

sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang menjadi obyek sengketa a quo sesungguhnya dihasilkan,

disimpan dan dikelola oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

2. Bahwa terhadap informasi yang menjadi obyek sengketa a quo yang didalilkan

Termohon telah diserahterimakan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ke

Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada bulan Februari 2015, diperoleh

fakta, penyerahan hanya terhadap informasi dalam sengketa a quo berkaitan

dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 279/Pondok Jaya.

3. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh sebagaimana pada angka 2, Majelis

Komisioner berpendapat bahwa sebagian informasi yang menjadi obyek sengketa a

quo disimpan dan dikelola oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

4. Bahwa sebagian informasi yang menjadi obyek sengketa a quo sebagaimana

diuraikan pada angka 3, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dipinjamkan

kepada salah satu pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan

belum dikembalikan.

Keterangan Ahli yang Dihadirkan Majelis

[2.18] Menimbang bahwa untuk terangnya penyelesaian sengketa informasi a quo , Majelis

Komisioner menghadirkan ahli dibidang administrasi pertanahan untuk didengar kahliannya

terhadap objek informasi yang menjadi sengketa informasi a quo , yaitu:KOMISI INFORMASI PUSAT

14

Dr. Artje Tehuperiory, S.H., M.H.

memberikan keterangan dibawah keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Bahwa terdapat azas-azas dalam proses pendaftaran tanah yaitu mudah, mutakhir,

informasi dan publikasi.

2. Azas publikasi adalah azas yang diberikan dari hukum tanah nasional kepada setiap

orang yang ingin memohonkan hak atas tanah kepada negara.

3. Setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum bisa melakukan pemeriksaan

sebelum tanahnya diajukan ke Kantor Pertanahan. Dengan adanya publikasi ini maka

setiap orang yang memiliki kepenting untuk mengajukan pendaftaran tanah dapat

melihat, apakah tanah tersebut dimiliki oleh orang lain. Jika ditemukan kasus

demikian maka wajib pagi petugas Ajudikasi memberikan rekomendasi kepada

Kepala Kantor Pertanahan, bahwa tanah tersebut sudah dimiliki orang lain. Sehingga

tidak terjadi tumpang tindih dan juga memberikan perlindungan hukum bagi mereka

yang memiliki itikad baik terhadap tanah tersebut. Prinsip kehati-hatian dan

penghormatan kepada mereka yang mempunyai itikad baik harus mendapatkan

perlindungan.

4. Adanya kasus tumpang tindih kepemilikan tanah disebabkan karena azas publikasi

belum terpenuhi dalam poses permohonan sertifikat hak atas tanah.

5. Bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

nomor 9 tahun 1999 jo nomor 3 Tahun 2011 jo Nomor 11 Tahun 2016, BPN dapat

melakukan pembatalan terhadap salah satu sertifikat yang dianggap cacat

administrasi.

6. Kantor Pertanahan menunjuk Panitia Ajudikasi sebagai orang pertama yang

mengumpulkan dokumen dan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah

tanah yang dalam proses permohonan tidak dalam posisi tumpang tindih atau dimiliki

oleh orang lain.

7. Bahwa jika diketemukan permasalahan/ tumpang tindih, Panitia Ajudikasi harus

memberikan rekomendasi kepada kepala Kantor Pertanahan bahwa Pemohonan hak

atas tanah tidak bisa dilanjutkan. Demikian pula kalau tidak diketemukan

permasalahan maka tanah tersebut bisa dilanjutkan untuk Kantor Pertanahan

mengeluarkan surat hak atas tanah kepada Pemohon hak atas tanah.

8. Kewajiban Pemohon hak atas tanah secara hukum berdasarkan surat keterangan

pendaftaran tanah mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan kembali tanah tersebut.


15

Lalu, Kantor Pertanahan akan mencocokan data dan kemudian diumumkan kedalam

lembaran negara dengan azas publisitas. Lembaran negara diumukan dengan batas

waktu tertentu untuk mendapatkan respon dari publik. Jika tidak ada yang keberatan,

maka Kantor Pertanahan akan mengeluarkan surat ukur dan buku tanah yang menjadi

sertifikat hak atas tanah. maka Pemohon akan berganti menjadi pemegang hak atas

tanah.

9. Sertifikat hak atas tanah adalah alat bukti yang kuat atau alat bukti hak atas tanah.

10. Warkah adalah kumpulan dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis. Data

yuridis adalah siapa pemegang hak atas tanah, data fisik adalah data yang memuat

keterangan mengenai luas tanah, posisi tanah, batas-batas tanah, dan lokasi tanah.

Atas dasar warkah tersebut BPN mengeluarkan Sertifikat Hak atas tanah.

11. Apabila terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah, dalam aspek hukum pertanahan

dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran melawan hukum dikarenakan cacat

administrasi karena melanggar Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

12. Terjadinya tumpang tindih akbiat cacat administrasi atau perbuatan melawan hukum

dapat dilihat dari kronologis perolehan hak atas tanah, apakah salah satu pihak

berkepentingan terhadap tanah tidak menempuh sesuai prosedur/peraturan, maka

perlu dilakukan pembuktian dari hak atas tanah.

13. Bahwa didalam Keputusan Mahkamah Agung, Yurisprudensi memberikan suatu

pedoman kepada seluruh pengadilan, bahwa yang berhubungan dengan pendaftaran

tanah, sertifikat harus dianggap alat bukti hak atas tanah karena orang tersebut

memiliki itikad baik. Namun yang terpenting bagaimana seseorang mendapatkan

sertifikat tanah perlu pembuktian kembali dalam proses perolehan tanah.

14. Bahwa yang berhak untuk mengakses data fisik dan data yuridis dalam dokumen

warkah adalah Kantor Pertanahan, karena yang menguasai dokumen tersebut adalah

Kantor Pertanahan. Selain itu kapada pihak lain yang memohonkan hak atas tanah

mempunyai hak dan kewajiban untuk bertanya. Dan Kantor Pertanahan wajib

memberikan informasi agar tidak dirugikan di kemudian hari. Karena hal ini

menyangkut prinsip good governance dan prinsip kehati-hatian.

15. Jika terjadi ada dua pihak sebagai pemegang hak atas tanah maka perlu pembuktian,

yaitu pembuktian dalam perolehan kronologis hak atas tanah. Apakah proses

perolehan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.


16

16. Jika terjadi tumpang tindih terhadap sertifikat kepemilikan hak terhadap tanah maka

salah satu harus dibatalkan. Pembuktian ini harus melihat bahwa siapa yang pertama

kali namanya tercatat dalam sertifikat. Oleh karena itu sangat penting sekali azas

publisitas yang terbuka untuk umum. Jadi jangan sampai penyelenggara negara

menutupi informasi yang justru akan membuat terjadinya tumpang tindih kepemilikan

sertifikat yang membuat kerugian terhadap pemilik dan Pemohon sertifikat.

17. Jika warkah keberadaannya tidak diketahui atau tidak diketemukan maka Kantor

Pertanahan tempat dokumen tersebut disimpan tidak melaksanakan prinsip kehati-

hatian dan abai dalam menyimpan dokumen negara.

18. Jika warkah tidak diketemukan maka akan dilihat salinan dokumen itu terlebih dahulu

dan berkordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Bahwa Undang-Undang

mengatakan dokumen warkah dapat diberikan kepada pemilih hak atas tanah. Namun

jika dokumen tidak diketemukan maka penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan

baik. Tidak diketemukannya warkah adalah bentuk kelalaian yang merugikan orang

lain.

19. Bahwa pada dasarnya warkah adalah dokumen negara yang tidak boleh dipergunakan,

dan dipindahkan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku karena itu melanggar

Undang-Undang Kearsipan. Dimana perlindungan dan kepastian hukum bagi mereka

yang beritikad baik terhadap hak atas tanah. Oleh karena itu, jika dokumen hilang

harus melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

20. Jika dokumen warkah hilang bisa membuat pelaporan ke Kantor Kepolisian

slanjutnya diumumkan di Lembaran Negara bahwa dokumen itu hilang.

21. Terhadap dokumen yang hilang terdapat jangka waktu, jika sampai batas waktu yang

ditentukan tidak juga diketemukan, maka boleh membuat dokumen warkah yang baru.

Jika dikemudian hari warkah yang hilang diketemukan kembali, maka salah satu

warkah harus dimusnahkan. Dengan membuat pernyataan bahwa salah satu dokumen

"X" sebagai warkah yang berlaku.

22. Sebelum diumumkan dalam lembaran negara atau melalui media surat kabar, terhadap

dokumen warkah yang hilang atau tidak ketemukan harus membuat laporan kepada

Kepolisian dengan membuat surat keterangan.

23. Jika terhadap dokumen warkah yang hilang tidak diketemukan setelah diberikan

jangka waktu tertentu untuk melakukan pencarian, maka perlu diberikan keterangan

bahwa dokumen itu hilang dan harus segera diproses untuk membuat dokumen


17

warkah yang baru, karena pemilik hak atas sertifikat tanah harus memiliki kepastian

hukum terhadap haknya.

24. Bahwa terkait hilangnya warkah maka ada konsekuensi administratif dan konsekuensi

pidana yaitu perbuatan melawan hukum termasuk didalamnya sertifikat yang tumpang

tindih.

25. Bahwa Pemohon sengketa informasi sebagai pemilik sertifikat hak milik mempunyai

hak untuk memperoleh dokumen warkahnya yang dilindungi secara konstitusi.

Keterangan Ahli yang Dihadirkan Pemohon

[2.19] Menimbang bahwa Pemohon menghadirkan Ahli Dr.Ronsen Pasaribu, S.H., M.H.

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu tugas Kementerian ATR/BPN adalah melakukan pendaftaran tanah,

dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria sebagai penjabaran Udang-Undang Dasar 1945. Di dalam

peraturan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa

pendaftaran tanah adalah suatu bentuk pelayanan negara dalam memberikan kepastian

dan perlindungan hukum hak atas tanah.

2. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepastian hukum, ada beberapa hal

yang tercantum dalam Pasal 19 UU PA, yaitu pertama, pengukuran, kedua, penetapan

hukum hak atas tanah, dan ketiga menerbitkan bukti atas tanah berupa sertifikat.

3. Pengukuran merupakan hal teknis, untuk tertib administrasi pengukuran ada beberapa

daftar-daftar isian/ form, ada daftar isian 201 yaitu lembar permohonan. Ada daftar

isian mengenai hasil lapangan, surat ukur itu sendiri, buku tanah, sertifikat, kwitansi

pembayaran sampai penyerahan sertifikat. Semua daftar isian tersebut merupakan

satu-kasatuan arsip dari Kantor Pertanahan.

4. Bahwa terdapat azas dalam pendaftaran tanah yaitu, azas sederhana, terbuka, dan ada

beberapa azas lainnya. Berkaitan dengan hak memperoleh informasi adalah asas

keterbukaan, di dalam salah satu pasal dikatakan bahwa setiap orang dapat mendapat

akses informasi yang disimpan di Kantor Pertanahan.

5. Bahwa dokumen yang ada di Kantor Pertanahan itu setidaknya ada 3 kelompok.

Pertama, kelompok pendaftaran tanah untuk membentuk satu sertifikat. Sedangkan

ada arsip yang disebut arsip atas hak atas tanah yaitu mulai dari permohonan sampai

dengan pendaftaran.


18

6. Bahwa arsip pendaftaran melekat pada seksi pengukuran atau infrastruktur yang

menghasilkan informasi dinamis setiap harinya.

7. BPN selain memiliki tugas dan fungsi pendaftaran, juga memiliki tugas dan fungsi

pemeliharaan. Pada Bagian Pendaftaran, bertugas membuat dan menghasilkan

dokumen baru, sedangkan Bagian Pemeliharaan adalah melakukan pendokumentasian

terhadap dokumen yang dimiliki. BPN juga memiliki Bagian Pelayanan, salah satunya

pelayanan terhadap informasi SKPT dan hak agunan termasuk dalam pemeliharaan.

Semua informasi dalam jobdesk seperti dalam PP no 54 tahun 2010, itu dikoordinir

oleh Tata Usaha.

8. Bahwa informasi tentang hak atas tanah merupakan tanggung jawab Seksi Tata

Usaha. Seharusnya ada ketentuan terhadap orang yang dapat mengakses informasi

hak atas tanah. Tidak boleh sembarang orang boleh mengakses informasi tersebut,

haruslah orang yang berkepentingan. Yang dapat mengakses hal tersebut contohnya

atas perintah hakim, kepala kantor, atau kuasa yang berkaitan dengan sengketa

pertanahan.

9. Bahwa jika ada pihak yang mendapatkan akses informasi tidak sesuai ketentuan yang

berlaku maka akan ada sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.

10. Terhadap perkara ini, ada dua permasalahan, yaitu tidak diketemukannya dokumen

warkah/alat bukti perkara perdata dan adanya pemecahan sebidang tanah yang pada

akhirnya membuat sertifikat menjadi tumpang tindih. Hal ini merupakan persoalan

serius di dalam pertanahan.

11. Bahwa tujuan dari adanya sertifikat salah satunya adalah menjamin kepastian hak dan

perlindungan hukum.

12. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, tidak ada batas waktu, yang diberikan

kepada Warga Negara Indonesia.

13. Dalam kasus ini terdapat kesulitan formal dimana Pemohon telah digugat oleh

lawannya secara perdata terhadap tumpang tindih sebidang tanah, sudah ada ketetapan

yang telah inkracht.

14. Namun ada pernyataan berbeda dari Irjen Kementerian ATR/BPN yang menyatakan 2

sertifikat hak milik berada di dua tempat yang berbeda.KOMISI INFORMASI PUSAT

19

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 17 Desember 2019

sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 TentangProsedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

a. Kewenangan Komisi Informasi;b. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa informasi;c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

A. Kewenangan

Bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI adalah sebuah lembaga negara yangmemiliki struktural di setiap provinsi di Indonesia dan berada di Pusat Ibu Kota dan jugamenerima anggaran dari APBN.

Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:“ Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yangmenyangkut Badan Publik Pusat”

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanyabersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh:Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasinon pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

Bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI adalah sebuah lembaga negara yangtunduk dan patuh dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2008 TentangKementerian Negara.

Menurut Pemohon, Komisi Informasi Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkaraaquo .


20

B. Legal Standing Pemohon

Pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik (UU KIP) menyebutkan “Pemohon Informasi Publik adalah WargaNegara dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan InformasiPublik sebagai mana di atur dama Undang-Undang ini”. Pemohon dalam hal ini adalahmerupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.Pemohonjuga sudah menempuh upaya hukum dari mulai mengajukan Permohonan informasi hinggamengajukan Surat Keberatan sesuai dengan UU KIP. Pemohon memiliki syarat dankedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan sengketa informasi diKomisi Informasi.

C. Legal Standing Termohon

Termohon Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI adalah Badan Publik tingkat Pusatyang menerima anggaran dari Pemerintah berupa APBN untuk memberikan pelayanan publikkepada masyarakat. Maka Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai Badan Publiktingkat pusat didalam sengketa informasi

D. Batas Waktu.

Pemohon telah melakukan Upaya mengajukan surat Permohonan Informasi Publik dan SuratKeberatan sampai kepada Sengketa di Komisi Informasi Pusat telah memenuhi batas waktuyang ditentukan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan InformasiPublik.

Kronologis Sejarah Asal Tanah

1. Tanah Milik Pemohon

1) Akta jual beli Nomor 390/ Agr/ JB/ 1984 tanggal 15 Maret 1984. Pemilik asalnyaadalah Maan Pentul. Kemudian Entong Bin Maan bertindak selaku ahli warisatau atas nama Maan Pentul, Girik No. C.317, berdasarkan Surat KeteranganWaris No. / 82-F/ Ket.Ws/ 1983, bulan Juni 1983 dijual kepada Ir. Soekrismandirektur PT. Bintaro Raya (sekarang PT. Jaya Real Property, Tbk) dengan luastanah 2.656 M2, berasal dari tanah hak milik adat, Nomor Girik C.317 persil 63D.I.

2) Ir. Soekrisman melakukan pelepasan hak kepada E.F.H Samola S.H bertindakuntuk atas nama PT. Bintaro Raya, tanggal 28 November 1984, denganmendasarkan kepada AJB 390/ AGR/ JB/ 1983persil No. 63 D.I seluas 2.598 M2.

3) SK BKPMD No. 593.5/ SK.446-BKPMD tanggal 17 Juli 1985, seluas 403.222M2 (Catatan: ditemukan adanya kejanggalan karena penggunaan font berbeda


21

dalam satu dokumen resmi/ otentik, dibuktikan dengan cara mengecek huruf gdalam menulis nama kota Tangerang, diduga memuat keterangan palsu ataudipalsukan). Lampiran No. Bekas pemilik Ir. Soekrisman halaman 2 tengah,tertulis No. Girik C.317 luas tanah 2.598 M2 (tidak sesuai luas tanah dalam Aktajual beli No. 390/ AGR/ JB/ 1984 tgl 15 Maret 1984, seluas 2.656 M2). (Bukti P.30)

4) Terbit sertifikat No. 18/ Pondok Aren, Gambar Situasi 6282 luasnya : 11.557 M2,tanggal 25 Juli 1985 (catatan: luas tanah berbeda dengan luas dalam SK BKPMDyaitu seluas 403.222 M2).(Bukti P. 31)

5) SHGB No. 18/ Pondok Aren, GS. 6282, luas : 11.557 M2, pada tanggal 21 Maret2000, Ganti Buku dan Ganti Desa Menjadi sertifikat HGB 121/ Pondok Jaya/ 2000berdasarkan surat ukur 74/ Pondok Jaya/ 2000, petunjuk batas : Ir. Gatot SetyoWaluyo, seluas : 11.557 M2 an. PT. Jaya Real Property, Tbk.

Bahwa sesuai dengan keterangan dibawah sumpah Saksi Sdr. Victor Simanjuntak,S.H (Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan KabupatenTangerang) dalam perkara pidana No. 998/Pid.B/2014/PN.TNG halaman 42menyatakan “bahwa SHGB No. 124 an. PT. Jaya Real Property diterbitkan padatanggal 21 Maret 2000 berasal dari pemecahan SHGB No. 121 Pondok JayaWARKAHNYA BELUM ADA dikantor kami (Kantor Pertanahan KabupatenTangerang)”.

6) Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2000, SHGB No. Sertifikat HGB 121/ PondokJaya, surat ukur 74/ Pondok Jaya/ 2000 seluas 11.557 M2 an. PT. Jaya RealProperty tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi 3 sesuai Surat Ukur No. 75 s/d77/ Pondok Jaya/ 2000, selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2000, BPN Kab.Tangerang menerbitkan :1) Sertifikat HGB 124/ Pondok Jaya, surat ukur No. 77/ Pondok Jaya/ 2000,

petunjuk batas : Carles, Luas : 6.210 M2.2) Sertifikat HGB 123/ Pondok Jaya, surat ukur No. 76/ Pondok Jaya/ 2000,

petunjuk batas : Carles, Luas : 4.249 M2.3) Sertifikat HGB 122/ Pondok Jaya, surat ukur No. 75/ Pondok Jaya/ 2000,

petunjuk batas : Carles, Luas : 1.098 M2.

7) Sertifikat HGB 124/ Pondok Jaya, surat ukur No. 77/ Pondok Jaya/ 2000, luas6.210 M2 dipecah menjadi 2 (dua) yaitu:1) Sertifikat HGB 124/ Pondok Jaya, Surat Ukur No. 77/ Pondok Jaya/ 2000, luas

2.413 M2 (sisa). Petunjuk batasnya: Carles2) Sertifikat HGB 707/ Pondok Jaya, Surat Ukur No. 20/ Pondok Jaya/ 2008, luas

3.797 M2. Petunjuk batasnya: PT. Jaya Real Property.


22

Bahwa Carles tidak pernah menjadi penunjuk batas SHGB 122, 123, dan124/Pondok Jaya sesuai dengan akta pernyataan No. 2 Tanggal 6 Februari 2012dihadapan Notaris & PPAT Wartiana, S.H..

8) Selanjutnya sertifikat HGB 124/ Pondok Jaya, surat ukur No. 77/ Pondok Jaya/2000, luas 2.413 M2 (sisa) yang pemilik asal Maan Pentul, Nomor Girik C.317persil 63 D.I oleh PT. Real Jaya Property, Tbk, dijadikan dasar untukmengajukan gugatan terhadap tergugat Ir. RM Punto Wibisono selaku pemiliksah SHM Nomor 279/ Pondok Jaya (sebelumnya SHM Nomor 496/ PondokAren), luas tanah 2.080 M2, yang berasal dari No. Girik C.1848, Persil 65D.II.

2. Tanah Milik Tergugat

1) Berasal dari tanah adat, pemilik asalnya Salomo Lumban Tobing dengan buktiNo. Girik C.1848, persil 65 D.II. seluas 1.510 M2. Tanah tersebut tidak termasukdalam lampiran daftar tanah yang dibebaskan/ diperoleh PT. Bintaro Raya (saat iniPT. Jaya Real Property, Tbk) sesuai lampiran SK BKPMD No. 539.5/ 46-SK-BKPMD, tanggal 17 Juli 1985, karena baik Salomo Lumban Tobing maupunahli warisnya tidak pernah menjual atau melepaskan hak atas tanahnyakepada PT. Bintaro Raya (saat ini PT. Jaya Real Property, Tbk).

2) Salomo Lumban Tobing meninggal pada tanggal 12 Februari 1980, sehinggatanah menjadi atas nama ahli waris Ny. Sumarni; Albert Lumban Tobing;Tioria; Harry Mamonangan; Rodominggusinar; Meskia Kapanto; TeguhRahardjo, sesuai ketetapan Daft. No. : 241/ 80.P, tanggal 19 Februari 1980.

3) Selanjutnya tanah tersebut menjadi atas nama Albert Tobing (Albert LumbanTobing) berdasarkan Akta Hibah No. 49/ Agr/ Hb/ 1985, tanggal 12 Juni 1985.

4) Albert Tobing kemudian mengajukan permohonan Sertifikat Konversi Tanah HakMilik Adat atas nama SL Tobing, kemudian dibalik nama menjadi Albert Tobingdengan hasil ukur BPN seluas 2.080 M2.

5) Pada tanggal 17 Juli 1991 terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 496/ PondokAren, luas : 2.080 M2 atas nama Albert Tobing.

6) Pada tanggal 29 Desember 2006 Albert Tobing menjual tanahnya sesuai SHM No.496/ Pondok Aren, luas : 2.080 M2 kepada Annie Sri Cahyani qq. Ir. RM. PuntoWibisono, sesuai AJB No. 55/ 2006 yang ditanda tangani dihadapan PPATWartianan S.H.


23

7) Kemudian berdasarkan AJB tersebut SHM No. 496/ Pondok Aren, luas : 2.080 M2atas nama Albert Tobing dibalik nama atas nama Ir. RM. Punto Wibisono danOleh Karena Telah Terjadi Pemekaran Desa, maka SHM No. 496/ PondokAren berubah menjadi SHM No. 279/ Pondok Jaya an. Ir. RM. Punto Wibisono,luas : 2.080 M2.

8) Tergugat adalah Ir. RM. Punto Wibisono pemilik sah SHM No. 279/ Pondok Jaya(sebelumnya SHM No. 496/ Pondok Aren), Luas tanah : 2.080 M2, yang berasaldari No. Girik C.1848, Persil 65 D.II, atas nama Salomo Lumban Tobing.

Berdasarkan deskripsi sejarah perolehan tanah milik penggugat dengan tanah miliktergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, membuktikan sumber perolehan tanahyang berbeda (atau tidak sama) antara tanah yang dimiliki oleh penggugat dengantanah yang dimiliki oleh tergugat.

Fakta Hukum Kedua: Bukti Legalitas Tanah

1. Berdasarkan alat bukti kepemilikan tanah tersebut, tanah yang menjadi objek sengketadalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 257/ Pdt.G/ 2008 PN.TNG tanggal12 Agustus 2008 yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap adalah tidakterkait dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan tanah SHM an. Ir. RMPunto Wibisono pemilik sah SHM No. 279/ Pondok Jaya (sebelumnya SHM No.496/ Pondok Aren), Luas tanah : 2.080 M2, yang berasal dari No. Girik C.1848,Persil 65 D.II, atas nama Albert Tobing (asalnya milik orang tuanya bernamaSALOMO LUMBAN TOBING.

2. Bahwa objek gugatan tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 257/Pdt.G/ 2008 PN.TNG tanggal 12 Agustus 2008 tersebut adalah sebidang tanah seluas2.413 M2 yang terletak di Desa Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, KabupatenTangerang, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat HGB No. 124/ Pondok Jaya,Surat Ukur No. 77/ Pondok Jaya/ 2000, luas 2.413 M2 (sisa) yang berasal dariNo. Girik C.317 No. Persil 63 D.I, atas nama PT. Jaya Real Property, Tbk.

3. Berdasarkan bukti dan alat bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa objek tanah sesuaiSHBG No. 124/ Pondok Jaya, Surat Ukur No. 77/ Pondok Jaya/ 2000, luas 2.413M2 (sisa) yang berasal dari No. Girik C.317 No. Persil 63 D.I (milik penggugat)letaknya tidak sama/ berbeda dengan objek tanah sesuai SHM No. 279/ Pondok Jaya(sebelumnya SHM No. 496/ Pondok Aren), Luas tanah : 2.080 M2, yang berasaldari No. Girik C.1848, Persil 65 D.II(milik tergugat). Maka putusan PengadilanNegeri Tangerang No. 257/ Pdt.G/ 2008 PN.TNG tanggal 12 Agustus 2008 adalahbenar-benar berbeda objek atau salah objek (error in objecto).


24

Berdasarkan landasan Hukum Perdata diatas, maka pemilik sah SHM No. 279/ PondokJaya (sebelumnya SHM No. 496/ Pondok Aren), Luas tanah : 2.080 M2, yangberasal dari No. Girik C.1848, Persil 65 D.II.Atas nama Ir. RM. Punto Wibisono,layak dan diperbolehkan mendapatkan informasi bahkan memiliki Fotokopi legalisiryang sah untuk informasi atas hak kebendaanya tersebut dalam hal “WARKAH” atastanah yang dimaksud.

A. Landasan Hukum Pidana

1) Pada dasarnya, perkara ini sudah pernah digugat secara pidana, sampai akhirnyadiadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang, Berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor 998/ Pid.B/ 2014/ PN.TNG tanggal 8September 2014(Bukti P. 27), telah membuktikan bahwa Surat Ukur Nomor 77/Pondok Jaya/ 2000 yang menjadi dasar penerbitan SHGB No. 124/Pondok Jaya,dinyatakan palsu dalam simpulan putusan pengadilan yang menyatakan:

“... Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi,maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga karenanya terdakwaterbukti telah melakukan tindak pidana Membuat Surat Palsu”.

Simpulan hukum yang dibuat oleh pengadilan tersebut adalah simpulan yang sah danmemiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan pertimbangan pengadilantersebut, maka konsekuensi hukumnya adalah:

“segala bentuk produk hukum berupa sertifikat atau bentuk-bentuk produk hukumlainnya yang mendasarkan kepada Surat Ukur Nomor 77/ Pondok Jaya/ 2000 harusdinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapatdijadikan alat bukti kepemilikan hak atas tanah”.

Dengan demikian sertifikat yang mendasarkan Surat Ukur Nomor 77/ Pondok Jaya/2000 yakni:a. Sertifikat Nomor 124/ Pondok Jaya, tanggal 21 Maret 2000 seluas 6.210 M2, an.

PT. Jaya Real Property, Tbk.b. Sertifikat HGB Nomor 707/ Pondok Jaya, Surat Ukur No. 20/ Pondok Jaya/ 2008,

seluas 3.797 M2 an. PT. Jaya Real Property, Tbk, hasil pemisahan SHGB No. 124/Pondok Jaya, SU No. 77/ Pondok Jaya/ 2000. dan

c. Sertifikat HGB Nomor 124/ Pondok Jaya, SU No. 77/ Pondok Jaya/ 2000, luas :2.413 M2 (sisa) an. PT. Jaya Real Property, Tbk.

Dinyatakan tidak sah dan dinyatakan cacat hukum dan oleh karenanya segalahak atas tanah yang diperoleh karena menggunakan surat palsu tersebut,dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukumsebagai alat bukti untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah.


25

2) Terkait dengan pokok materi gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah sebagai objekgugatan, terdapat pendapat ahli H. Pidana bernama DR. Mudzakkir, S.H, M.H(Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia) yang menjelaskan bahwaPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 998/ Pid.B/ 2014/ PN.TNG tanggal 8September 2014 sertifikat milik penggugat (PT. Real Jaya Property, Tbk) diterbitkanmendasarkan pada surat ukur palsu, maka sertifikat SHGB Nomor 124/ Pondok Jaya/2000 tidak dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan kepemilikan hak atastanah. Sedangkan sertifikat SHM milik tergugat (Ir. RM Punto Wibisono) pemilikSHM No. 279/ Pondok Jaya (sebelumnya SHM No. 496/ Pondok Aren), Luas tanah :2.080 M2, yang berasal dari No. Girik C.1848, Persil 65 D.II.Sebagai sertifikat SHMyang sah dan berlaku sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah.

3) Berdasarkan fakta hukum yang dijadikan dasar pertimbangan dalam perkara pidana(Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 998/ Pid.B/ 2014/ PN.TNG tanggal 8September 2014) terkait dengan objek sertifikat hak atas tanah yang sama, secarahukum bahwa Surat Ukur Nomor 77/ Pondok Jaya/ 2000 yang dipergunakan untukmenerbitkan sertifikat hak atas tanah SHGB No. 124/ Pondok Jaya, SU No. 77/Pondok Jaya, Luas : 6.210 M2 tersebut dipecah menjadi 2 (dua), yaitu SHGB No.707/ Pondok Jaya, Surat Ukur No. 20/ Pondok Jaya/ 2008, seluas 3.797 M2 danSHGB No. 124/ Pondok Jaya, SU No. 77/ Pondok Jaya/ 2000, luas : 2.413 M2 (sisa).Surat Ukur No. 77/ Pondok Jaya/ 2000 adalah palsu atau dipalsukan (berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Pidana Nomor 998/ Pid.B/2014/ PN.TNG tanggal 8 September 2014), maka produk hukum dalam bentuksertifikat hak atas tanah atau sejenisnya yang menggunakan atau memakai surat ukurpalsu atau dipalsukan tersebut yakni: SHGB No. 124/ Pondok Jaya dan pecahannyayakni: SHGB No. 707/ Pondok Jaya harus dinyatakan sebagai sertifikat yangmemuat surat palsu atau dipalsukan sebagai sertifikat HGB yang tidak sah ataubatal demi hukum serta tidak dapat dijadikan alat bukti kepemilikan hak atastanah. Maka BPN memiliki wewenang hukum untuk membatalkan sertifikat SHGBNo. 124/ Pondok Jaya, SU No. 77/ Pondok Jaya/ 2000, luas : 2.413 M2 (sisa) danSHGB No. 707/ Pondok Jaya, Surat Ukur No. 20/ Pondok Jaya/ 2008, seluas 3.797M2 atau sertifikat lain yang menggunakan Surat Ukur palsu.

4) Berdasarkan landasan Hukum Pidana diatas, maka pemilik sah SHM No. 279/Pondok Jaya (sebelumnya SHM No. 496/ Pondok Aren), Luas tanah : 2.080 M2,yang berasal dari No. Girik C.1848, Persil 65 D.II.Atas nama Ir. RM. PuntoWibisono, layak dan diperbolehkan mendapatkan informasi bahkan memilikiFotokopi legalisir yang sah untuk informasi atas hak kebendaanya tersebut dalam hal“WARKAH” atas Tanah yang dimaksud.KOMISI INFORMASI PUSAT

26

B. Landasan Hukum Administrasi Negara

1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan serta mendukungpelaksanaan reformasi birokrasi. maka sesuai amanat Undang-undang Administrasipemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Dimaksudkan untuk menciptakan hukum,mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badandan/atau pejabat pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatdan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2) Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disingkat dengan AAUPB, merupakanprinsip dasar yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabatpemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalampenyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana di Belanda dikenal dengan AlgemeneBeginselen Van Behoorllijke Bestuura (ABBB), di Inggris dikenal dengan ThePrincipal of Natural Justice, sedangkan di Indonesia dikenal dengan Asas-asas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB).

3) Asas UU Administrasi Pemerintahan

Mengedepankan dasar hukumB/PP yang menerbitkan Kpts/tindakan

harus B/PP yg berwenangB/PP yg menggunakan wajibberdasarkan Perundang-undangan danAAUPBB/PP dilarang menyalahgunakanwewenang

Tidak boleh melanggar hak-hak dasarwarga masyarakat

1. Kepastian Hukum2. Kemanfaatan3. Ketidakberpihakan4. Kecermatan5. Tidak menyalahgunakan kewenangan6. Keterbukaan7. Kepentingan umum8. Pelayanan yang baik, dan

AsasUU

AdministrasiPemerintahan

Legalitas

PerlindunganHAM

AAUPB


27

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilandalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas Kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:(1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2)kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat danmasyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingankelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan wargamasyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasimendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria danwanita.

Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabatpemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakandengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidakdiskriminatif.

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atautindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakanyang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakantersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiapbadan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untukkepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuanpemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atautidak mencampuradukkan kewenangan.

Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan aksesdan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalampenyelengggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasipribadi, golongan, dan rahasia negara.

Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dankemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidakdiskriminatif.

Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepatwaktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuanperaturan perundang-undangan.


28

Berdasarkan landasan Hukum Administrasi Negara diatas serta Asas-asas umumpemerintahan yang baik (AAUPB), maka pemilik sah SHM No. 279/ Pondok Jaya(sebelumnya SHM No. 496/ Pondok Aren), Luas tanah : 2.080 M2, yang berasal dariNo. Girik C.1848, Persil 65 D.II.Atas nama Ir. RM. Punto Wibisono, layak dandiperbolehkan mendapatkan informasi bahkan memiliki Fotokopi legalisir yang sah untukinformasi atas hak kebendaanya tersebut dalam hal “WARKAH” atas Tanah yang dimaksud.

Kesimpulan Akhir

Adapun catatan penting menurut Pemohon agar dapat dijadikan pertimbangan hukum olehMajelis Komisioner pada perkara ini, yaitu:

Bahwa Pemohon Informasi adalah Pemilik sebidang tanah seluas 2.080 M2, bersertifikatSHM No. 279/Pondok Jaya (sebelumnya No. 496/Pondok Aren, A.N Albert Tobing. SHMtersebut berasal dari tanah adat, Girik No. 1848 atas nama SL Tobing, Persil 65 D.II.Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada tahun 1991.

Bahwa Pemohon membeli sebidang tanah yang sekelilingnya dipagar tembok, berpondasibatu kali tersebut sesuai prosedur dari Albert Tobing, pada tanggal 29 Desember 2006, sesuaisalinan Akta Jual Beli No. 55/2006, dibuat dihadapan Notaris & PPAT Wartiana, S.H.

Bahwa Kemudian sebidang tanah tersebut melalui notaris Wartina, S.H Pemohon baliknama menjadi atas nama Ir. RM. Punto Wibisono di Kantor Pertanahan KabupatenTangerang pada tanggal 30 Januari 2007.

A. Alasan penolakan karena tidak ditemukannya Informasi yang diminta Pemohon

Bahwa menurut Pemohon, alasan-alasan Termohon adalah tidak beralasan menuruthukum dan tidak patut dipertimbangkan karena:

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, danKepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yangmenyatakan “Setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperolehinformasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhakmencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasidengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Bahwa Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945yang menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan HARTA BENDA YANG DIBAWAH KEKUASAANNYA, serta


29

berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atautidak berbuat sesuatu yang merupakan hak ASASI”.

Bahwa Pasal 2 UU KIP menyebutkan:(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna

Informasi Publik.(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik

dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang¬Undang,

kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensiyang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelahdipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungikepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bahwa Pasal 4 UU KIP menyebutkan:(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang ini.(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh

Informasi Publik;c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-

Undang ini; dan/ataud. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang¬undangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publikdisertai alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabiladalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuaidengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa Pasal 6 UU KIP menyebutkan:(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah:a. informasi yang dapat membahayakan negara;b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan

usaha tidak sehat;c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau


30

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Bahwa Pasal 7 UU KIP menyebutkan:(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi

Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik,selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidakmenyesatkan.

(3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publikharus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untukmengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses denganmudah.

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yangdiambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbanganpolitik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.

(6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampaidengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronikdan nonelektronik.

Bahwa Pasal 9 UU KIP menyebutkan:(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/ataud. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang¬undangan.

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasayang mudah dipahami.

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan danmenyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bahwa Pasal 10 UU KIP menyebutkan:(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta¬merta suatu informasi yang dapat

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.


31

(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasayang mudah dipahami.

Bahwa Pasal 11 UU KIP menyebutkan:(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidaktermasuk informasi yang dikecualikan;

b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan

Publik;e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang

terbuka untuk umum;g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan

masyarakat; dan/atauh. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam

Undang¬Undang ini.(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan

mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalamPasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapatdiakses oleh Pengguna Informasi Publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publikmenyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk TeknisKomisi Informasi.

Bahwa Pasal 7 PERKI SLIP menyebutkan:(1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian

seluruhInformasi Publik yang berada di Badan Publik.(2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas

mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiapunit/satuan kerja yang meliputi:a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

(3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugasmengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuankerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar InformasiPublik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerjasekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.


32

(4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (1) PERKI SLIP menyebutkan:“PPID bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pendokumentasian seluruhinformasi dari setiap unit/satuan kerja yang telah diserahkan kepadanya danmemastikan pimpinan setiap unit/satuan kerja untuk menyimpan secara fisik seluruhinformasi yang berada di bawah penguasaannya”.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) PERKI SLIP menyebutkan:“yang dimaksud dengan pengumpulan informasi publik secara fisik adalahpengumpulan dan penyimpanan informasi dalam bentuk salinan elektronik atausalinan tertulis”.

Pasal 9 huruf a PERKI SLIP menyebutkan:“mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakanpelayanan publik”.

Bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan datayuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanahtersebut”.

Bahwa Pasal 60 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yang menyerahkanbukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertanggung jawab secara hukumpidana maupun perdata mengenai kebenaran bukti tertulis yang diserahkan dan PanitiaAjudikasi bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan sebagai bahanpenelitian dan pengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutandan untukselanjutnya disimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan”.

Bahwa Pasal 187 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

“Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftartanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepadapihak yang ber-kepentingan secara visual atau secara tertulis”.


33

Bahwa Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan NasionalRI menyatakan:(1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi diketuai oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia.(2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.(3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas: a. memutuskan pengujian

konsekuensi Informasi publik yang harus dikecualikan; dan b. mengembangkan kapasitaspejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layananInformasi Publik.”

Bahwa Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan NasionalRI menyatakan:(1) Penanggung jawab di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dijabat oleh

Sekretaris Utama.(2) Penanggung jawab di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dijabat oleh Kepala

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.(3) Penanggung jawab di Kantor Pertanahan dijabat oleh Kepala Kantor Pertanahan.(4) Penanggung jawab mempunyai tugas:

a. mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan ini;b. mengkoordinasikan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan Informasi

Publik;c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;

dand. membuat laporan layanan Informasi Publik kepada Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia secara periodik dan berjenjang.

Bahwa Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan NasionalRI menyatakan:(1) PPID di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dijabat oleh Kepala Pusat Data

dan Informasi Pertanahan.(2) PPID di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dijabat oleh Kepala Bagian Tata

Usaha.(3) PPID di Kantor Pertanahan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.(4) PPID bertugas:

a. mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik;b. mengkoordinasikan tugas-tugas Pejabat Informasi, Petugas Informasi, Staf Informasi

Publik dan Petugas Meja Informasi;c. menyajikan Daftar Informasi Publik berdasarkan masukan dari Pejabat Informasi;d. melaksanakan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik baik melalui pengumuman

maupun permohonan Informasi Publik; dane. menyelenggarakan Meja Informasi.


34

(5) Dalam hal pengumuman Informasi Publik, PPID bertugas:a. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif

dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; danb. mengkoordinasikan penyampaian Informasi Publik dalam Bahasa Indonesia yang

sederhana dan mudah dipahami.(6) Dalam hal pelayanan permohonan Informasi Publik, PPID bertugas:

a. mengkoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publikdengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhipermohonan Informasi Publik;

b. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas,dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak; dan

c. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan besertaalasannya.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Penanggung jawab dimasing-masing tingkatan.

Bahwa Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan PertanahanNasional RI menyatakan:(4) Informasi yang dikecualikan meliputi:a. Surat Izin Perceraian;b. Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian;c. Surat Cerai;d. Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional dengan tidak hormat;e. Perselisihan/Sengketa Kepegawaian;f. Hasil pengujian/pemeriksaan kesehatan;g. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS;h. Penelitian di bidang pertanahan yang sedang dalam proses;i. Buku tanah, surat ukur, dan warkahnya;j. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);k. Berita Acara Gelar Perkara Internal, terbatas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia;l. Surat, memorandum, disposisi, dan nota dinas yang menurut sifatnya dirahasiakan; danm. Informasi Publik lainnya yang harus dikecualikan atau dirahasiakan berdasarkan

pengujian oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Bahwa alasan pengecualian Termohon dalam fakta persidangan sebagaimanadimaksud pada pasal diatas, Majelis Komisioner menyatakan bahwa apabilamenyandingkan dan/atau melakukan uji konsekuensi harus di sandingkan denganUndang-Undang bukan Peraturan dibawahnya. Karena Undang-Undangkedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Kepala Badan.

Bahwa Pemohon meminta informasi Salinan warkah yang telah menjadi dasarpenerbitan SHM No. 279/Pondok Jaya, Luas 2.080 M2, atas nama Ir. RM. PuntoWibisono, terletak di Jl. Raya Tegal Rotan, Kelurahan Pondok Jaya, KecamatanPondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Pemohon meminta informasi tersebut karenaPemohon merupakan memiliki kepentingan secara langsung dan memiliki dokumen


35

resmi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Pemilik langsung berdasarkan bukti-bukti Pemohon yang diajukan.

Bahwa Termohon melalui PPID seharusnya dapat mengkoordinasikan penyimpanan danpendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Badan Publik dan dapat salingberkomunikasi baik dengan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang maupun KantorBadan Pertanahan Kota Tangerang Selatan sehingga jika terkoordinasi dengan baik dalam halpendokumentasian informasi publik maka dokumen seharusnya ada dalam keadaan utuh dantidak terpisah-pisah, Karena saat ini Pemohon sudah mencari dokumen warkah tersebut tidakpernah ditemukan.

Bahwa didalam uraian pasal-pasal tersebut diatas alasan penolakan untuk tidak memberikaninformasi dikarenakan tidak ditemukannya informasi yang diminta Pemohon adalah tidakberalasan menurut hukum. Menurut Pemohon, alasan penolakan tersebut tidak diaturdidalam peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi, di dalam UUKIP juncto PerKI SLIP sendiri mengatur bahwa PPID bertanggungjawab terhadappenyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi dari setiap unit/satuan kerjayang telah diserahkan kepadanya dan memastikan pimpinan setiap unit/satuan kerjauntuk menyimpan secara fisik seluruh informasi yang berada di bawah penguasaannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Termohon saling melempar kewenanganterkait objek dari perkara sengketa informasi a quo .Menurut Pemohon, informasiwarkah merupakan informasi yang kewenangannya disimpan oleh instansi KantorBadan Pertanahan Nasional yang bertanggungjawab untuk menyimpan data fisik dandata yuridis yang didalamnya terdapat historis jual beli tanah yang tercatat. Maka dariitu, Pemohon menilai Termohon dapat berkoordinasi antar PPID dalam hal pelayananinformasi mengenai warkah tersebut.

Bahwa Pemohon meminta informasi ini didapat dari bukti-bukti warkah yang disampaikandan dilampirkan oleh Kementerian Pertanahan Kabupaten Tangerang pada saat sidangperkara perdata no: 257/Pdt.g/2008/PN.Tng. Menurut Pemohon, warkah tersebut seharusnyaada.

Bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang mewakili Kantor Pertanahan Kota TangerangSelatan yang menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan belum memilikitempat khusus dokumen atau arsip-arsip sehingga warkah-warkah tersebut sebagian besar adadi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang adalah tidak beralasan menurut hukum karenaPemohon sudah melayangkan surat nomor: 101/PW/VII/2018 perihal permohonan Fotokopilegalisir Warkah penerbitan SHM No. 496/Pondok Aren (sekarang SHM No. 279/PondokJaya) tertanggal 26 Juli 2018 kepada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan namunjuga tetap tidak mendapatkan tanggapan seharusnya Kantor Pertanahan KotaTangerang Selatan menanggapi itu dalam bentuk jawaban tertulis dan Pemohon juga sudah


36

meminta informasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tertanggal 3 Oktober2018.

Bahwa Pemohon juga pernah melayangkan surat nomor: 102/PW/VII/2018 kepada KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Tangerang perihal Permohonan Fotokopi LegalisirWarkah Penerbitan SHM No. 496/Pondok Aren (sekarang SHM No. 279/Pondok Jaya), luas2.080 M2 tertanggal 26 Juli 2018. Atas dasar surat tersebut Pemohon mendapatkan jawabandari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melalui surat nomor: 2102/7-36.03.300/VII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 yang pada intinya adalah Kantor PertanahanKabupaten Tangerang tidak memenuhi permintaan Pemohon karena kewenangan berada padaKantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Kemudian Pemohon kembali melayangkan suratnomor: 106/PW/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 Perihal Surat Jawaban No. 2102/7-36.03.300/VII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang pada intinya mempertanyakan tentang:

1. Mengapa kewenangan permohonan Pemohon tersebut berada pada Kantor PertanahanKota Tangerang Selatan, padahal Sertifikat Hak Milik tersebut diproses danditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang?

2. Apakah warkah yang dimaksud telah diserahterimakan ke Kantor Pertanahan KotaTangerang Selatan?

3. Kapan dan dimana dilakukan penyerahannya?4. Siapa nama Pejabat yang menyerahkan dan yang menerima?5. Mohon dibuatkan daftar dokumen apa saja yang diserahkan kepada Kantor

Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Kantor BPN Kabupaten Tangerang Setelah ituPemohon kembali mengirimkan surat kedua nomor: 107/PW/X/2018 Perihal Surat SusulanPermohonan Fotokopi Legalisir Warkah Penerbitan SHM No. 496/Pondok Aren (sekarangSHM No. 279/Pondok Jaya) tertanggal 4 Oktober 2018 yang pada pokoknya memintainformasi tentang Warkah sebagaimana objek Permohonan dalam perkara aquo .

Pemohon mendapatkan informasi atau konfirmasi dari Kantor Pertanahan KabupatenTangerang melalui surat no: 1327/36.03.HP.03.02/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019. Yangpada intinya Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menyampaikan:

a. Bahwa sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tanggal13 Agustus 2018, Nomor: 2102/7-36.03.300/VIII/2018 terkait permohonan fotokopilegalisir warkah kewenangannya sudah berada di Kantor Pertanahan KotaTangerang Selatan, dan perlu dikatahui saat ini Sertifikat Hak Milik Nomor279/Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren masuk Wilayah Kota Tangerang Selatansejak bulan September 2014;

b. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang telah menyerahkan berkasperkara dan mediasi antara Ir. RM. Punto Wibisono dengan PT. Jaya RealProperty berikut buku tanah dari Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkaraPertanahan Kabupaten Tangerang kepada Kepala Seksi Sengketa Konflik danPerkara Pertanahan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 05 Februari 2015;


37

c. Bahwa terkait pelayanan pengiriman surat, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerangmenggunakan jasa pelayanan Pos dan Giro.

Bahwa Pemohon pernah melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dengan Nomor Polisi :LP/1252/X/2017/Bareskrim, tanggal 22 Nopember 2017, dan penyidik menyatakan bahwadalam SP2HP No. B/830/IX/2018/Dittipidum tanggal 17 September 2018, (Bukti P.28) :

No. 2. (b) :Penyidik telah melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Pertanahan PropinsiBanten terkait permintaan Warkah dengan hasil bahwa warkah-warkah yang menjadiobjek perkara saat ini belum diketemukan.

Sejak saat itu Pemohon mengetahui bahwa warkah SHM Pemohon belum diketemukan. BagiPemohon, hal ini sangat menghambat proses penyelidikan untuk mendapatkan kepastianhukum.

Untuk kepastian hukum penerbitan SHM Pemohon dan untuk mengetahui keberadaanwarkah dimaksud, Pemohon telah meminta secara tertulis fotokopi legalisir warkahpenerbitan SHM Pemohon ke Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tangerang ditembuskan keKakanwil BPN Provinsi Banten; kepada Kepala Kantor Kota Tangerang Selatanditembuskan ke Kakanwil BPN Provinsi Banten, namun permohonan tersebut tidak pernahdipenuhi oleh para Pejabat Publik tersebut. Sehingga akhirnya Pemohon meminta informasipublik berupa fotokopi warkah yang dilegalisir penerbitan SHM Pemohon ke PPIDKementrian Agraria/BPN RI.

B. Objek Permohonan Informasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan

Bahwa Termohon pada persidangan pada tanggal 16 Juli 2019 menyatakan bahwa objek yangdimohonkan Pemohon dalam permohonan informasi tersebut ada diwilayah Kantor BPNKota Tangerang Selatan dan pihak dari Kementerian Agraria akan menunjukkan dokumenyang dapat diperlihatkan kepada Pemohon yaitu Akte Peralihan dari atas nama Albert Tobingke Bapak Ir. RM Punto Wibisono, namun yang selebihnya menurut Termohon merupakaninformasi yang dikecualikan karena menyangkut data pribadi dari pemilik sebelumnya.

Menurut Pemohon bahwa Pemohon tetap menginginkan satu kesatuan berkas warkahkarena warkah tersebut tidak bisa dipisah-pisahkan karena didalamnya terdapatriwayat sejak penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Albert Tobing dan tanah itusudah dibeli oleh Pemohon. Berkas sebelumnya dari Albert Tobing tersebut menurutPemohon seharusnya ada dokumen-dokumen mengenai Surat Keterangan tidak pernahbersengketa dari Kelurahan, dan dokumen lain yang menurut Pemohon proses ituharus ada dan tersimpan sebagai warkah.


38

C. Hasil Mediasi Pertama 26 Juli 2019 di Komisi Informasi Pusat

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan Mediasi tertanggal 26 Juli 2019 yangpada pokoknya Mediasi pertama tersebut tercatat bahwa terhadap informasi yang dimintaPemohon sejumlah 28 Poin, terhadap poin 24 sampai dengan poin 27 telah dikuasai olehPemohon sehingga tidak menjadi pokok sengketa a quo .

Bahwa terhadap poin ke 28 terdapat keterangan tambahan yaitu informasi yang dimohonkanberupa SKPT No. 511/KPT/P2T/KAB/X/1993 tanggal 4 Oktober 1993 untuk Albert Tobingdalam keperluan jual beli. Bahwa terhadap poin ke 28 tersebut, Termohon menyepakati atasperubahan permohonan informasi dalam perkara a quo .

D. Hasil Mediasi Kedua 5 Agustus 2019 di Komisi Informasi Pusat

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan Mediasi tertanggal 5 Agustus 2019 yangpada pokoknya Mediasi pertama tersebut tercatat bahwa dalam proses Mediasi KeduaTermohon memerlukan waktu untuk mengumpulkan dokumen a quo dengan caramengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Tangerang terkait dokumen yangmenjadi daftar alat bukti pada perkara No. 257/PDT.G/2008/PN.TNG yang diajukan olehKantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (dalam perkara No. 257 Kantor Pertanahan KabTangerang sebagai Tergugat III).

Bahwa terhadap informasi SKPT No. 511/KPT/P2T/KAB/X/1993 tanggal 4 Oktober 1993untuk keperluan jual beli, Termohon akan mencari dokumen a quo .

E. Hasil Mediasi Ketiga 27 Agustus 2019 di Komisi Informasi Pusat

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan Mediasi tertanggal 27 Agustus 2019yang pada pokoknya Mediasi pertama tersebut tercatat bahwa Upaya Termohon untukmencari dokumen dalam sengketa a quo ke Pengadilan Negeri Tangerang belum dapatdiberikan kepastian jangka waktu proses pencariannya.

Bahwa Komisi Informasi Pusat telah mengupayakan para pihak Mediasi dalam penyelesaianperkara a quo . Namun hingga berakhirnya batas waktu yang ditentukan oleh peraturanperundang-undangan para pihak belum mencapainya kesepakatan sehingga persidangandilanjutkan.

F. Objek Permohonan Informasi dalam perkara a quo

Bahwa Pemohon hingga saat ini belum mendapatkan kepastian dimanakan dokumeninformasi yang Pemohon minta, dan Pemohon juga meyakini bahwa informasi yangdimohonkan merupakan Informasi yang bersifat Terbuka dan dapat diberikan Termohonkepada Pemohon


39

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

Pasal 9 UU KIP(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/ataud. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

(3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasayang mudah dipahami.

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan danmenyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta-MertaPasal 10 UU KIP(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasayang mudah dipahami.

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11 UU KIP(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidaktermasuk informasi yang dikecualikan;

b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan



masyarakat; dan/atau


40

h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalamUndang-Undang ini.

(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkanmekanisme keberatan dan/atau Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publikyang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publikmenyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk TeknisKomisi Informasi.

Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar LayananInformasi Publik (PERKI SLIP)

Badan Publik wajib:a. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur didalam

Peraturan ini;b. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk

mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;c. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi

Publik sesuai dengan Peraturan ini;d. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh

Informasi Publik yang dikelola;e. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab

serta wewenangnya;f. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik,termasuk papan

pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmibagi Badan Publik Negara;

g. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik;h. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;i. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi

Publik yang mengajukan keberatan;j. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai

dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada KomisiInformasi;dan

k. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publikpada instansinya.KOMISI INFORMASI PUSAT

41

Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 11 PERKI SLIP(1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang

sekurang- kurangnya terdiri atas:a. Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:

1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap,ruanglingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi Badan Publik besertakantor unit-unit di bawahnya

2. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabatstruktural

3. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yangtelah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi PemberantasanKorupsi ke Badan Publik untuk diumumkan.

b. Ringkasan informasi tentang program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankandalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:1. Nama program dan kegiatan2. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon

dan/atau alamat yang dapat dihubungi3. Target dan/atau capaian program dan kegiatan4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan5. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah6. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik7. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat8. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik

Negara9. informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang

menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk umum;c. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi

tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya;d. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Rencana dan laporan realisasi anggaran2. Neraca3. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusunsesuai dengan

standar akuntansi yang berlaku4. Daftar aset dan investasi;5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:6. Jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima7. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik8. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau

seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak9. Alasan penolakan permohonan Informasi Publik


42

f. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atauberdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiriatas:

1. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam prosespembuatan

2. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yangtelah disahkan atau ditetapkan;

g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata carapengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikutpihak- pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi;

h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaranyang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkanizin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;

i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturanperundang-undangan terkait;

j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap kantor Badan Publik.

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 1(satu) kali dalam setahun.

Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 12 PerKI SLIP(1) Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yangberwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lainyang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertibanumum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.

(2) Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:

a. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karenafaktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa,kejadian antariksaa tau benda-benda angkasa;

b. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atauteknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatankeantariksaan;\

c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror;

d. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakityang berpotensi menular;

e. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;dan/atau


43

f. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.(3) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya meliputi:a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun

pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publiktersebut;

c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;f. pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat

hidup orang banyak dan ketertiban umum;g. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;h. upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang

berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.(4) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mematuhi pelaksanaan standar

pengumuman informasi serta merta serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sertamemastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima izin dan/atau melakukanperjanjian kerja.

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 13 Perki SLIP(1) Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-

kurangnya terdiri atas:a. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat:

1. nomor2. ringkasan isi informasi3. pejabatatau unit/satuan kerja yang menguasai informasi4. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi5. waktu dan tempat pembuatan informasi6. bentuk informasi yang tersedia7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yangsekurang-kurangnya terdiri atas:1. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang

mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut2. masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan

tersebut3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut4. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut5. tahap perumusanperaturan, keputusan atau kebijakan tersebut6. peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan;


44

c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkalasebagaimana dimaksud dalam Pasal11;

d. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan,antara lain:1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi,

sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit

pelaksana teknis serta laporan keuangannya4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.

e. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya;g. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen

pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;h. Data perbendaharaan atau inventaris;i. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;j. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;k. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana

dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumberdaya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya,anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya.

l. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasaninternal serta laporan penindakannya;

m. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat sertalaporan penindakannya;

n. Daftarserta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan

mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

p. Informasi tentang standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 bagi Badan Publik yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerjadengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyakdan ketertiban umum;

q. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yangterbuka untuk umum.

(2) Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran IIsebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pendapat Pemohon

Bahwa Pemohon meminta informasi mengenai Salinan warkah yang telah menjadi dasarpenerbitan SHM No. 279/Pondok Jaya, Luas 2.080 M2, atas nama Ir. RM. PuntoWibisono, terletak di Jl. Raya Tegal Rotan, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan


45

Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan berikut dengan poin-poin pada pokokpermohonan dalam perkara a quo .

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti yangrelevan terhadap perkara a quo dimana Pemohon memiliki kepentingan secara langsungdan hingga saat ini Pemohon belum juga mendapatkan kepastian hukum mengenaikeberadaan objek permohonan pada perkara a quo .

Bahwa menurut Pemohon UU KIP merupakan peraturan yang bersifat khusus (lex spesialis)yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik yang didalamnya mengatur secara tegasdi dalam Pasal 2 UU KIP ayat (1) menyebutkan bahwa setiap informasi publik bersifatterbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Berdasarkan ayat (4)Pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas yang harus didasarkan pada undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada pengujian konsekuensi.Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa sifat informasi tersebut adalah terbuka dan dapatdiakses oleh publik, namun apabila informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi yangdikecualikan harus bersifat ketat dan didasarkan pada undang-undang. Namun fakta-faktapersidangan pada perkara a quo , Termohon menyatakan bahwa informasi yang dimintaPemohon merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf h UU KIP danPasal 12 huruf i Peraturan Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2013 yaitu menolak memberikanInformasi karena dapat mengungkap rahasia pribadi. Alasan-alasan pengecualian denganmenggunakan 2 Pasal tersebut menurut Pemohon tidak beralasan menurut hukumsehingga patut untuk tidak dipertimbangkan karena Pasal Pengecualian tersebut tidakdidasari dengan uji konsekuensi yang dilakukan secara ketat tanpa melibatkan pihak-pihakyang berkepentingan secara langsung. Selain itu, alasan pengecualian informasi juga didasaridengan menggunakan Peraturan Kepala BPN RI yang menurut Pemohon alasan ini jugatidak beralasan menurut hukum karena didalam Pasal 2 ayat (4) tersebut sangat terangmenyebutkan bahwa Pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas yang harusdidasarkan pada undang-undang, hal ini tentu jelas jika dilihat kedudukan hierarki peraturanperundang-undangan Peraturan Kepala BPN RI masih dibawah Undang-Undang. Dari 2alasan penolakan terhadap pengecualian ini Pemohon meminta kepada Majelis untuk tidakmempertimbangkannya.

Bahwa fakta lain yang didapat adalah Termohon menolak memberikan informasi karenadokumen yang Pemohon minta tidak ditemukan dan objek perkara yang diminta Pemohonmerupakan kewenangan dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan. Menurut Pemohonalasan penolakan tersebut tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan Pasal 6UU KIP tidak ada satupun alasan Badan Publik berhak menolak informasi dengandasar tidak ditemukannya dokumen yang diminta oleh publik. Bahwa WARKAHmerupakan produk hasil BPN sehingga tidak mungkin tidak ada dan tidak dikuasaioleh BPN.Untuk itu alasan tersebut patut untuk tidak dipertimbangkan. Selain itu alasan lainyaitu objek permohonan informasi berada dibawah kewenangan Kantor Badan Pertanahan


46

Kota Tangerang Selatan dan/atau Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang. Bahwaalasan yang kedua ini berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PerKI SLIP menyebutkan:(1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian

seluruhInformasi Publik yang berada di Badan Publik.(2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas

mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiapunit/satuan kerja yang meliputi:a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

(3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugasmengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuankerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar InformasiPublik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

(4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (1) PerKI SLIP menyebutkan:“PPID bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pendokumentasian seluruhinformasi dari setiap unit/satuan kerja yang telah diserahkan kepadanya danmemastikan pimpinan setiap unit/satuan kerja untuk menyimpan secara fisik seluruhinformasi yang berada di bawah penguasaannya”.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan:“yang dimaksud dengan pengumpulaninformasi publik secara fisik adalah pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam bentuksalinan elektronik atau salinan tertulis”.

Bahwa menurut Pemohon, Informasi mengenai warkah merupakan informasi publik dimanaTermohon dalam hal ini Kementerian Agraria dalam hal ini PPID juga ikutbertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasianseluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik baik dari tingkat pusat maupuntingkat Kabupaten/kota. Oleh karenanya, Termohon tidak ada alasan lagi mengenaialasan kewenangan objek perkara yang menjadi alasan penolakan pemberianinformasi.

Bahwa objek permohonan informasi terhadap poin 24 sampai dengan poin 27 telah dikuasaioleh Pemohon sehingga tidak menjadi pokok sengketa a quo .

Bahwa menurut Pemohon, objek permohonan informasi Pemohon yang diminta dari poin 1sampai dengan 23 merupakan informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saatyang dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon karena informasi mengenai Salinanwarkah yang telah menjadi dasar penerbitan SHM No. 279/Pondok Jaya, Luas 2.080


47

M2, atas nama Ir. RM. Punto Wibisono, terletak di Jl. Raya Tegal Rotan, KelurahanPondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan berikut dengan poin-poin pada pokok permohonan dalam perkara a quo merupakan produk KebijakanBadan Publik dalam bentuk dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dandata yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidangtanah tersebut.Pemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yangmenyerahkan bukti tertulis dan bertanggung jawab secara hukum pidana maupunperdata mengenai kebenaran bukti tertulis yang diserahkan dan Panitia Ajudikasibertanggung jawab untuk menyimpan dan mengamankan sebagai bahan penelitian danpengumuman data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dan untuk selanjutnyadisimpan sebagai warkah di Kantor Pertanahan(Pasal 1 angka 12 dan Pasal 60 ayat (6)Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang PendaftaranTanah).

Bahwa untuk poin 28 terdapat perubahan penambahan permohonan informasi disepakati parapihak yaitu meminta informasi mengenai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.511 / KPT / P2T / KAB /X/1993 tanggal 4 Oktober 1993 untuk Albert Tobing dalamkeperluan jual beli. Menurut Pemohon, informasi tersebut merupakan informasi yang bersifatterbuka dan wajib tersedia setiap saat yang dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohonkarena informasi tersebut merupakan Surat Keterangan yang menjadi bagian dari kebijakanBadan Publik untuk pemilik tanah sebelumnya atas nama Albert Tobing.

Bahwa maksud permohonan pada poin 28 terkait surat-surat lain penerbitan SHM No. 279tersebut yang belum disebutkan adalah berupa dokumen pendukung lainnya yang menurutPemohon merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari warkah dalam perkara aquo .

G. KETERANGAN AHLI DR. ARTJE TEHUPERIORY, S.H., M.H.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli menyatakan:

1.1 Bahwa terdapat asas-asas hukum dalam proses pendaftaran tanah yaitu: Mudah,Mutakhir, Informasi, Publikasi.

1.2 Bahwa apabila terjadi tumpang tindih sertifikat karena terjadi permasalahan.Berdasarkan peraturan pertanahan maka seharusnya BPN disini bisa melakukandengan membatalkan salah satu sertifikat yang DIANGGAP CACAT yaitu cacatadministrasi.

1.3 Bahwa apakah hal tersebut sudah melewati asas publisitas, karena proses ketika maumelakukan pendaftaran hak atas tanah membuat surat permohonan dan melampirkandokumen-dokumen yang ada.

1.4 Bahwa Kantor Pertanahan akan menunjuk Panitia Ajudikasi untuk melakukanpengecekan apakah tanah tersebut terj adi tumpang tindih dan/atau sudah dimiliki


48

oleh orang lain. Kalau memang itu bermasalah maka tentu harus memberikanrekomendasi kepada Kepala Kantor BPN bahwa tanah tersebut tidak bisa dilanjutkan,namun apabila tanah tersebut tidak bermasalah maka dapat memberikan rekomendasibahwa tanah tersebut sudah bisa dilanjutkan. Selanjutnya maka Kepala BPN membuatSurat Keputusan Hak Atas Tanah kepada si Pemohon hak atas tanah.

1.5 Bahwa Sertifikat adalah alat bukti yang kuat dan munculnya sertifikat itu tidak lepasdari ada Warkahnya.

1.6 Warkah itu adalah kumpulan-kumpulan data yuridis maupun data fisik. Data yuridisadalah siapa pemegang hak atas tanah, sedangkan data fisik adalah berupa luas,bersebelahan dimana, dan lokasinya. Atas dasar tersebut BPN mengeluarkan sertifikathak atas tanah.

1.7 Bahwa apabila terjadi tumpang tindih berarti di dalam aspek hukum pertanahan sesuaidengan ketentuan bahwa pelanggaran ini bisa terjadi bisa dikatakan PERBUATANMELAWAN HUKUM dan/atau CACAT ADMINISTRASI.

1.8 Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari kronologi perolehan tanahnya bisa menjaditumpang tindih. Untuk itu perlu adanya pembuktian dari hak atas tanah karenaberdasarkan Putusan Mahkamah Agung Yurisprudensi memberikan suatu pedomankepada seluruh pengadilan bahwa yang berhubungan dengan pendaftaran tanah yangnamanya sertifikat harus dianggap Bukti Hak atas tanah karena orang tersebutmemiliki itikad baik, tetapi bagaimana cara dia mendapatkannya itu perlu pembuktiankembali ke dalam proses perolehan hak atas tanah.

1.9 Bahwa dari sisi informasi publik yang berhak melihat dokumen tersebut tentunyaadalah Kantor BPN karena dokumen ada di kantor tersebut dan Kepada Pemohonmemiliki hak juga untuk bertanya dan BPN punya kewajiban untuk memberikaninformasi agar tidak dirugikan dikemudian hari.

1.10 Bahwa ketika memberikan sebuah informasi, tidak lepas dari prinsip good govermentdan prinsip kehati-hatian karena menyangkut dengan transparansi.

1.11 Jika kedua belah pihak saling memegang sertifikat maka salah satunya perludikuburkan, sehingga perlu pembuktian pada saat perolehan atau kronologisperolehan hak atas tanah awal mulanya seperti apa. Lalu prosesnya sesuai tidakdengan ketentuan yang termuat dari peraturan pertanahan. Jika terjadi dua sertifikatmaka salah satu HARUS DIBATALKAN.

1.12 Bahwa siapa yang pertama kali tercatat namanya itu harus melalui asas publikasi yangterbuka untuk umum. Jadi jangan menutup informasi itu karena akan terjadi tumpangtindih kepemilikan sertifikat.

1.13 Bahwa Undang-Undang yang menyatakan bahwa dokumen itu dapat diberikan,namun apabila dokumen tidak tahu keberadaannya maka penegakan hukum tidakdapat berjalan dengan baik salah satu unsurnya adalah mengakibatkan kelalaian yangmengakibatkan kerugian buat orang lain.

1.14 Bahwa warkah seharusnya tidak boleh keluar atau jalan kemana-mana, apabila ituterjadi maka sudah MELANGGAR UNDANG-UNDANG KEARSIPAN. Dimanaperlindungan dan kepastian hukum bagi mereka yang memiliki itikad baik terhadaphak atas tanah, oleh karena itu jika dokumen itu hilang dan sebagainya seharusnya


49

koordinasi dengan pusat. Jika hilang bisa saja membuat pelaporan dilembar negarabahwa dokumen itu hilang tentu ada jangka waktunya bisa sebulan atau dua bulan.Jika memang benar hilang boleh untuk mengukur kembali, namun apabila dokumenwarkah tersebut muncul kembali salah satu harus di robek dan menyatakan bahwayang berlaku adalah yang “X” contohnya.

1.15 Bahwa harus dilakukan sapu bersih terhadap mafia-mafia tanah makanya perluadanya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, BPN, Kejaksaanuntuk memberikan kepastian kepada meraka yang memiliki itikad baik terhadaptanah.

1.16 Bahwa warkah tidak dapat keluar, apabila keluar apakah ada surat pernyataan atautanda terima dan jangka waktu untuk mengembalikannya karena itu peminjamankarena warkah tidak bisa keluar kemana-mana.

1.17 Kalau warkah asli tersebut sampai keluar maka di dalam persfektif hukum tanahnasional maka sudah melanggar administrasi dan tentu ada konsekuensinya olehkarena itu perlu koordinasi dengan pusat, lalu dibuat suatu pernyataan dan mungkinbisa dilakukan pengukuran kembali.

1.18 Bahwa selain ada konsekuensi administratif ada konsekuensi pidana juga yangmelakukan perbuatan melawan hukum.

1.19 Bahwa benar Pemohon masih berhak mendapatkan informasi karena itu bagian dariHak asasi manusia. Apabila berbicara kepemilikan itu berada diranah PengadilanNegeri, Namun jika berbicara apabila ada pelanggaran administrasi itu dapatdibuktikan di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Berdasarkan yurisprudensiMahkamah Agung Tahun 1997 itu menyatakan ukurnya atau batalnya sertifikat tidakserta menghilangkan hak kepemilikan dari seseorang.

1.20 Bahwa Pemohon berhak mencari kebenaran dalam hal informasi publik, hak warganegara yang dilindungi oleh negara.

1.21 Bahwa terdapat perbedaan harus dilakukan dengan pengulangan kembali yaitupengecekan. Di dalam Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No. 9 Tahun 1999juncto No. 3 Tahun 2011 dan No. 11 Tahun 2016 itu ada yang disebut CACATADMINISTRASI itu bisa dilakukan dengan pembatalan, tetapi harus dibuktikanterlebih dahulu baik dari sisi administrasinya maupun kepemilikannya.

1.22 Apabila dari sisi keperdataan sudah didapatkan, harus dibuktikan juga secaraadministrasi dalam hal ini adalah PTUN.

1.23 Bahwa terkait informasi publik, Termohon Kementerian Agraria dan strukturnya adaBPN Kabupaten/kota sehingga apakah bisa mengenai warkah yang tersimpan di BPNKabupaten/kota yang menerbitkan sertifikat informasi publiknya diminta keKementrian yang sama sekali tidak menerbitkan warkah tersebut.Menurut ahli, didalam birokrasi perlu adanya koordinasi walaupun itu pusatnya tidak ada dan terdapatkeanehan apabila warkah tersebut bisa dibawa keluar. Menurut ahli juga dalam halgood governance dapat dikatakan lemah.KOMISI INFORMASI PUSAT

50

Pendapat Pemohon1. Bahwa sertifikat adalah bukti yang kuat dan sebagai Pemohon yang memiliki relevansi

kepentingan secara langsung dalam perkara a quo yaitu Pemohon mempunyai buktiSertifikat SHM No. 279/Pondok Jaya, Luas 2.080 m2 atas nama Ir. RM. Punto Wibisono.Sehingga Pemohon sebagai warga negara berhak mendapatkan informasi publik yangPemohon minta.

2. Berdasarkan keterangan ahli tersebut sangat jelas menjelaskan bahwa didalam peraturanpertanahan apabila terjadi dokumen tumpang tindih sertifikat hak atas tanah maka dapatdikatakan cacat administrasi. Maka dari itu Pemohon sudah memiliki bukti yang relevanyaitu berupa:

a. Pada tanggal 25 September 2019 Kementerian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional Inspektorat Jenderal telah mengeluarkan surat nomor:221/900/IX/2019 Perihal Simpulan Hasil Pemeriksaan Khusus di KantorPertanahan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Terkait Permasalahan TanahPT. Jaya Real Property. Dalam surat tersebut pada intinya menyatakan bahwaTERDAPAT PERBEDAAN OBJEK TANAH ANTARA TANAH GIRIK C1848 PERSIL 65 D II atas nama SALOMON L. TOBING yang kemudianmenjadi atas nama Ir. Raden Mas Punto Wibisono dengan TANAH GIRIKC 317 PERSIL 63 D I atas nama PT. JAYA REAL PROPERTY.

b. Bahwa terdapat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal DaerahA.n Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 Juli 1985 TentangPemberian Hak Guna Bangunan Kepada PT. Bintaro Raya berkedudukan diJakarta, Badan Hukum Indonesia, atas tanah seluas 403.222 m2, terletak di DesaPondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang.Bahwa pada intinya di dalam keputusan tersebut TIDAK terdapat TANAHGIRIK C 1848 PERSIL 65 D II atas nama SALOMON L. TOBING yangkemudian menjadi atas nama Ir. Raden Mas Punto Wibisono.

c. Pada tanggal 24 September 2019 Pemerintah Kota Tangerang Selatan melaluiBadan Pendapatan Daerah telah mengeluarkan surat No: 973.1/1222-PD.I yangpada intinya bahwa berdasarkan basis data Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas NOP. 36.76.070.011.009-0065.0 yangterbit sejak tahun 2001 TIDAK TUMPANG TINDIH dengan NOP lain.

Bahwa Pemohon sudah melunasi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunansampai dengan tahun berjalan (tahun 2019)

3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli, Pemohon berhak mendapatkan informasi, berhakuntuk bertanya dan BPN punya kewajiban untuk memberikan informasi agar tidakdirugikan dikemudian hari. Mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia danUndang-Undang yang menyatakan bahwa dokumen itu dapat diberikan, namun apabiladokumen tidak tahu keberadaannya maka penegakan hukum tidak dapat berjalan denganbaik salah satu unsurnya adalah mengakibatkan kelalaian yang mengakibatkan kerugianbuat orang lain.


51

4. Bahwa Pemohon meyakini dalam hal informasi publik Pemohon memiliki kepentingansecara langsung dan relevan serta memiliki Hak atas informasi publik yang dilindungioleh UUD 1945 sehingga Pemohon memiliki LEGAL STANDING YANG JELASterhadap sengketa informasi publik.

H. KETERANGAN AHLI DR. RONSEN PASARIBU, S.H., M.M1.1. Bahwa salah satu tugas BPN adalah pendaftaran tanah, dasar pendaftaran tanah adalah

UU No.5 Tahun 1960 sebagai penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan PP 24. Pendaftarantanah itu adalah bentuk pelayanan negara yang dilakukan oleh pemerintah dalamrangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah.

1.2. Bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah didasariPasal 19 UUPA yaitu Pengukuran, Penetapan Hukum Hak Atas Tanah dari Subyekkepada objek, menerbitkan bukti Hak Atas Tanah berupa sertifikat hak atas tanahyang akan diberikan kepada rakyat.

1.3. Pengukuran merupakan hal teknis, untuk tertib suatu pengukuran ada beberapa daftarisian atau Form, yaitu Form 201 adalah Lembar Permohonan, daftar isian hasillapangan, daftar isian surat ukur itu sendiri, daftar isian buku tanah, daftar isiansertifikat, daftar isian kwitansi pembayaran sampai penyerahan sertifikat. Semuadaftar isian tersebut merupakan arsip dari pada Kantor Pertanahan.

1.4. Bahwa terdapat asas pendaftaran tanah, sederhana, terbuka dan ada beberapa asaslainnya. Dalam perkara ini yaitu asas keterbukaan. Di dalam salah satu Pasal di PP 24dikatakan bahwa setiap orang dapat dibuka aksesnya untuk mendapatkan informasiyang disimpan diKantor Pertanahan.

1.5. Bahwa didalam dokumen pertanahan terdapat 3 kelompok yaitu, KelompokPendaftaran tanah (daftar Isian) untuk membentuk sebuah sertifikat, arsip Hak Atastanah yaitu mulai dari permohonannya, kepanitiannya, sampai kepada finishingnya,Keputusannya, hingga sampai pada pendaftarannya. Hal tersebut semua ada Arsipnya.

1.6. Semua diberikan akses informasi kepada siapa saja yaitu kepada mereka yangberkepentingan terhadap tanah itu. Yang berkepentingan tersebut tentunya tidaksembarang bisa orangnya, pengacaranya, atau siapa saja diteliti diperbolehkanmendapatkan informasi tanah itu.

1.7. Atas perintah Hakim, didalam PP 24 jelas dikatakan, Kepala Kantor Pertanahan ataukuasanya membawa dokumen yang diperlukan oleh didalam persidangan.

1.8. Bahwa bilamana didalam PP tersebut Kepala Kantor tidak melaksanakan yang diaturdalam PP itu maka ada sangsi yaitu sangsi administrasi.

1.9. Bahwa dalam kasus ini ada 2 masalah, pertama ketiadaan bahan dari kantor BPNtidak terhadirkan, kedua adanya pemecahan bidang tanah yang menimpa dalam kasusini, ini merupakan persoalan yang serius.

1.10. Bahwa definisi terkait Hak Milik yaitu, Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat,terpenuh tidak ada batas waktu yang diberikan kepada seseorang warga negaraIndonesia. Negara memberikan definisi tersebut tapi ternyata dengan adanya sertifikatitu menjadi Sah.


52

1.11. Bahwa ada kesulitan formal dimana pada akhirnya Pemohon informasi publik digugat oleh lawannya secara Perdata hingga sampai Inkrah. Sehingga Termohonpendapatnya hanya sebatas putusan Hakim tentunya pendapatnya tidak bisa berubah-ubah.

1.12. Bahwa apabila ada pemekaran desa maka semua dokumen akan diperbaharui, sepertidari Tangerang ke Tangerang Selatan maka itu ada proses mutasi, proses mutasi inimesti ada berita acara serah terima sehingga betul-betul tercatat.

1.13. Bahwa di BPN dalam subseksi setiap peminjaman mesti ada kartu, dokumen di ambiloleh siapa, untuk kepentingan apa. Apabila sudah selesai peminjaman maka langsungdikembalikan, inilah fungsi dari pada tugas kepada seseorang yang bertanggungjawabterhadap arsip itu.

1.14. Bahwa apabila dokumen hilang harus ada laporan ke kepolisian untuk meletakanketerangan bahwa kapan dan dimana hilangnya barang dan/atau dokumen tersebut.

1.15. Bahwa apabila ada sertifikat tanah hilang, oleh pemilik untuk datang ke BPNmeminta Pengganti harus pertanyakan laporan ke kepolisiannya terlebih dahulu.

1.16. Bahwa tidak ada peraturan atau SOPP yang mengatur mekanisme mengenai siapayang berwenang dan/atau bertanggungjawab untuk menyatakan sebuah dokumendinyatakan tidak ada. Namun hal ini harus disadari oleh BPN Pusat ternyata masihada pelayanan yang belum mengatur SOP hal tersebut. Menurut ahli ini harus segeradibuat SOPP nya.

Pendapat Pemohon1. Bahwa menurut ahli, siapa saja dapat meminta informasi publik bagi mereka yang

berkepentingan kepada tanah itu.2. Bahwa perlu adanya sebuah produk peraturan baru yang mengikat bagi instansi BPN

tingkat pusat maupun daerah tentang SOP berskala nasional terkait wewenang,tanggungjawab, dan standar pelayanan publik bagi masyarakat yang tidak dirugikan hakatas tanahnya dikarenakan dokumen warkah hilang sehingga peraturan tersebut dapatdigunakan landasan acuan bagi seluruh kementerian dan Kabupaten/kota. Tentu hal inimenjadi informasi publik yang dapat dijadikan dasar bagi Pemohon secara khusus danbagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

3. Bahwa terdapat putusan Perdatadengan Nomor 257/PDT.G/2008/PN.TNG yang dimanaPemohon tidak mengerti mengapa Pemohon dijadikan sebagai Tergugat I. KemudianKantor BPN Kabupaten Tangerang juga ikut sebagai Tergugat III. Pada saat penyerahanBukti warkah ke Pengadilan ada 2 orang yaitu atas nama Rahma, S.H. dan M. Furqon,S.IP pada tanggal 07 Januari 2009.

4. Bahwa informasi yang Pemohon minta dalam perkara sengketa informasi ini jelas yangmembawa dokumen pada saat penyerahan barang bukti tambahan di pengadilan negeriyaitu atas nama Rahma, S.H dengan M. Furqon, S.IP yaitu Bukti (fotokopi sesuaibukti persidangan perdata perkara 257).

5. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara perdata Nomor 257/Pdt.G/ 2008/ PN. TNG tanggal 12 Agustus 2008 yang telah memiliki kekuatan hukumtetap telah memenangkan Penggugat an. PT. Jaya Real Property. Ternyata tanah yang


53

dijadikan objek sengketa pada putusan tersebut diatas adalah berasal dari sumberasal tanah yang berbeda.

Bahwa Pemohon sangat berharap kepada Majelis Komisioner untuk dapatmempertimbangkan kesimpulan akhir ini karena Pemohon selaku pemilik tanah yangberitikad baik yang sudah membeli dari Albert Tobing sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan Pemohon yang memiliki kepentingan secaralangsung dan Pemohon hingga saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan warkah tersebut.Untuk itu Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner yang mulia untuk dapatmenyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon pada perkara a quo merupakaninformasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

Bahwa sengketa ini murni sengketa informasi publik dimana Pemohon meminta informasimengenai warkah tidak mendapatkan informasi yang diminta dari Termohon. Pemohonmeyakini bahwa dalam perkara sengketa informasi publik ini adalah Pemohon memilikikepentingan secara langsung dan relevan serta memiliki Hak atas informasi publik yangdilindungi oleh UUD 1945 sehingga Pemohon memiliki LEGAL STANDING YANGJELAS terhadap sengketa informasi publik.

Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon, Sertipikat Hak Milik No. 279/Pondok Jaya, an. Ir.RM. Punto Wibisono, belum dibatalkan/dicabut/dicoret oleh Termohon, sehingga Permohonpunya hak untuk mendapatkan informasi publik berupa warkah yang dilegaisir penerbitanSHM Pemohon untuk dapat dipergunakan memperjuangkan kepastian hukum hak atastanahnya yang telah dirampas oleh mafia tanah.

Bahwa Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BadanPertanahan Nasional RIyang menyebutkan Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkahnya adalahbagian dari informasi yang dikecualikan. Pengecualiannya tidak didasari dengan penuhketelitian dan kehati-hatian karena pengecualian tersebut harus diberikan alasan secarahukum dengan menyandingkan Undang-Undang bukan peraturan lain di bawah Undang-Undang sebagaimana amanat di dalam Pasal 2 ayat (4) UU KIP.Pasal tersebut menjadiruang bagi para Mafia-mafia pertanahan untuk kepentingannya sehingga merugikanorang banyak dan/atau masyarakat yang mencari informasi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan bukti-bukti yang telah Pemohon sampaikan kepadaKetua Majelis Komisioner dan juga berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam kasussengketa informasi publik dengan perkara register nomor 042/X/KIP-PS/2018, bahwaPemohon meminta kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat yang memeriksa danmengadili untuk memutus:KOMISI INFORMASI PUSAT

54

Petitum:1. Mengabulkan Permohonan Informasi Pemohon seluruhnya.2. Menyatakan seluruh Informasi yang Pemohon minta merupakan Informasi yang

bersifat Terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.3. Memerintahkan Termohon untuk membuat SOP berskala nasional terkait wewenang,

tanggungjawab, dan standar pelayanan publik bagi masyarakat agar tidak dirugikanhak atas tanahnya dikarenakan dokumen warkah hilang sehingga peraturan tersebutdapat digunakan landasan acuan bagi seluruh kementerian dan Kabupaten/kota diKantor Badan Pertanahan Nasional dan dapat bermanfaat bagi seluruh rakyatIndonesia.

4. Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain maka mohon kiranya dapat memutusseadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Kesimpulan Temohon[3.2] Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan apapun terhadap sengketa a quo .

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai

permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1

angka 5,Pasal 35 ayat (1) huruf a, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b,

dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP) yang pada

pokoknya mengatur tentang penyelesaian sengketa informasi publik yang didasarkan pada

tidak ditanggainya keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat

(1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai

berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan a

quo .

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa informasi.

3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa

informasi.


55

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan

pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu

kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

Syarat Formil

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP danperaturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasipublik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasinonlitigasi.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperolehInformasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Ayat (7)

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publikyang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang

diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya danBadan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yangdiminta;

c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17;

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materiinformasi yang akan diberikan;

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapatdihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ ataug. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.


56

Ayat (8)

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkanpemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) harikerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonanpenyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasinonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasansebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 ayat (1).

Ayat (2)

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikantanggapanatas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangkawaktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secaratertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuhapabila:a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan

PPID; ataub. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada

atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterimaoleh atasan PPID.KOMISI INFORMASI PUSAT

57

Syarat Materiil

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan

bahwa:

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara danpenyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publiklainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitandengan kepentingan publik.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1

angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik denganPemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan denganhak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturanperundang-undangan.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.4] sampai dengan paragraf

[4.8] Majelis Komisioner berpendapat sengketa a quo adalah sengketa informasi yang telah

memenuhi syarat formiil dan materiil karena telah melalui tahapan prosedur yang benar

menurut UU KIP dan Perki PPSIP, yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan,

dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi

Pusat serta materi yang disengketakan adalah berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau

menggunakan Informasi Publik sehingga berada pada kewenangan absolut Komisi Informasi

untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo .

Kewenangan Relatif

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan

bahwa:

Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian SengketaInformasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkatprovinsi dan/atau Badan Publik tingkat Kabupaten/kota selama Komisi Informasi diprovinsi atau Komisi Informasi Kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yangmenyangkut Badan Publik Pusat.KOMISI INFORMASI PUSAT

58

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1)Perki PPSIP yang

dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah:

Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat darisuatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung,Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara NasionalIndonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN,atau lembaga negara lain di tingkat pusat.

[4.13] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa a quo adalah Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia , yang merupakan salah satu

kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

tentang Kementerian Negara.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.10] sampai dengan paragraf

[4.13] Majelis berpendapat Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan relatif dalam

menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo .

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesiayang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohonadalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonankepada Komisi Informasi.

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut:a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yangdapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau

2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam halPemohon adalah Badan Hukum.

3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam halPemohon mewakili kelompok orang.”


59

[4.16] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia, maka

berdasarkan uraian paragraf [4.15] Pemohon wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda

Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah

Warga Negara Indonesia dalam hal Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] sampai dengan paragraf

[4.16] dan berdasarkan fakta persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon dalam

mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah menyertakan

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia (Vide Surat P-14). Berdasarkan

fakta persidangan bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi,

keberatan dan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Dengan demikian,

Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal

standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo .

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.18] Menimbang bahwa kedudukan hukum Kementerian Agaria dan Tata Ruang/ Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik dalam sengketa a quo sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada

bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.13]. Pertimbangan-

pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan

kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (Bagian C.

Kedudukan Hukum Termohon).

[4.19] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon memberikan kuasa kepada Ketut

Mangku, dkk, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 26/SKU-100.PN.05.01/011/2019 yang

ditandatangani oleh Himawan Arief Sugoto Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan

Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (vide Surat T-1).

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan paragraf

[4.19], Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)

sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa a quo .KOMISI INFORMASI PUSAT

60

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam

persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan

pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi

Pusat sebagaimana dimaksud pada bagian paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2. 6].

[4.22] Menimbang ketentuan-ketentuan mengenai jangka waktu dalam Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (1) UU KIPSetiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperolehInformasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

Pasal 22 ayat (7) UU KIPPaling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publikyang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi

yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawahpenguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahuikeberadaan informasi yang diminta;

c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materiinformasi yang akan diberikan;

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapatdihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ataug. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

Pasal 22 Ayat (8) UU KIPBadan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkanpemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 ( tujuh) harikerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pasal 36 ayat (1) UU KIPKeberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 ayat (1).KOMISI INFORMASI PUSAT

61

Pasal 36 ayat (2) UU KIPAtasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikantanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangkawaktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secaratertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU KIPUpaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabatsebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Perki No.1 Tahun 2013

tentang PPSIP yang menyatakan:

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuhapabila:b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada

atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatanditerima oleh atasan PPID.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013

tentang PPSIP yang menyatakan:

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon;

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.21] sampai dengan paragraf [4.24]

Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang

diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP juncto Perki No. 1

Tahun 2013 tentang PPSIP.

[4.26] Menimbang bahwa Komisi Informasi Pusat memiliki kewenangan absolut dan relatif

untuk memeriksa dan memutus sengketa a quo, Pemohon dan Termohon memiliki

kedudukan hukum, dan jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi telah

memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013 tentang PPSIP sehingga

selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan.


62

E. Pokok Permohonan

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga

menjadi fakta hukum yang diakui oleh para pihak bahwa pokok sengketa informasi a quo

adalah sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.12] angka 11 pada bagian keterangan

Pemohon yaitu;

1. Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Daft No 241/80 P, Tanggal 19 Februari

1980

2. Surat keterangan dan Pernyataan Zegel hilang, tanggal 12 Oktober 1988 dibuat oleh

Ny Soeman Tobing yang diketahui kepala desa Pondok Aren dan Camat Pondok Aren

3. Surat dari Kepala Kantor Dinas Luar TK I IPEDA Tangerang tanggal 27 Oktober

1987 Nomor. S 6824/WPJ.04/KI.3113/1987

4. Lampiran surat 6824/WPJ.04/KI.3113/1987 tanggal 27 Oktober 1987 mengenai

Keterangan Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar Nomor:

6823/WPJ.04/KI.3113/1987

5. Surat Pernyataan terima lunas yang dibuat Albert Tobing tanggal 12 Juni 1985 yang

diketahui Kepala Desa Pondok Aren dan diketahui Camat Pondok Aren

6. Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 1988

7. Kartu Keluarga tanggal 1 Agustus 1983 Nomr 304318 (copy)

8. Surat Keterangan Lurah Petojo Utara tanggal 21 Maret 1989 Nomor 326/1.756.2/1989

9. Surat Permohonan Sertifikat tanggal 12 Januari 1991 yang ditandatangani oleh

Pemohon (Albert Tobing)

10. Surat Pernyataan Tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 12 Januari 1991

11. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 12 Juni 1985 dan diketahui

Kepala Desa Pondok Aren

12. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 4 September 1990 diketahui

Kepala Desa Pondok Aren tanggal 5 September 1990 No. 06/82f/SKTN/IX/90

13. Surat Keterangan yang dibuat Kepala Desa Pondok Aren tanggal 11 Februari 1991

dan diketahui Camat Pondok Aren

14. Surat Keterangan tanah yang dibuat Kepala Desa Pondok Aren tanggal 11 Februari

1991 dan diketahui Camat Pondok Aren

15. Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Pondok Aren tanggal 4 September

1990 dan diketahui Camat Pondok Aren


63

16. Surat tanda terima STTS tahun 1990

17. Surat Ketetapan IPEDA yang disahkan oleh Kepala Desa Pondok Aren dan Diketahui

Camat Pondok Aren

18. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 28 Oktober 1991

19. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Ub. kepala Seksi Pengukuran

Tanah perihal: Pengumuman tanah milik adat karena Pendaftaran dan balik nama a.n.

Salomon Lumban Tobing

20. Gambar situasi tanggal 22 Juni 1991 No 6300, luas 2080 M2

21. Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Drs Endang Supriatna tanggal 12 Juni 1985 No.

49/Agr/HB/1985

22. Pengumuman yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Tangerang Ub. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah tanggal 23 Maret

1991 Nomor 736/KPK.PT/1991

23. Buku Tanah Hak Milik No.279/Pondok Jaya, Gambar Situasi Nomor 3600 tanggal 22

Juni 1991 seluas 2080 M2, Terahir terdaftar atas nama insinyur Raden Mas Punto

24. SKPT NO. 511/KPT/P2T/KAB/X/1993 tanggal 4 Oktober 993 untuk keperluan jual

beli

F. Pendapat Majelis

[4.28] Menimbang bahwa pokok sengketa informasi a quo sebagaimana diuraikan dalam

paragraf [4.27], selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat

pada bagian paragraf selanjutnya.

[4.29] Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (UU KIP) telah mengatur secara jelas bahwa setiap informasi publik yang

berada pada penguasaan Badan Publik pada dasarnya merupakan informasi publik yang

bersifat terbuka. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KIP yaitu:

“Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna

Informasi Publik”KOMISI INFORMASI PUSAT

64

[4.30] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dikecualikan yang berada pada

penguasaan Badan Publik, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat 4 UU KIP bersfiat

ketat dan terbatas serta dalam pengecualian informasi didasarkan pada Undang-

Undang,kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi

yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah

dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi

kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

[4.31] Menimbang bahwa dalam pengelolaan informasi publik, UU KIP mengatur kewajiban

kepada Badan Publik untuk menyebarluaskan dan menyediakan informasi publik

sebagaimana diatur dalam UU KIP yaitu:

Pasal 9 ayat (2) hurufa. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/ataud. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 11 ayat (1)Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak

termasuk informasi yang dikecualikan;b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan



masyarakat; dan/atauh. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang ini.

[4.32] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada

paragraf [4.30] yaitu informasi-informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP yaitu:

Pasal 6 ayat (3)Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimanadimaksudpada ayat (1) adalah:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari

persainganusaha tidak sehat;c. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi;


65

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ataue. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

[4.33] Menimbang bahwa informasi yang tidak dapat diberikan oleh badan sebagaimana

diuraikan pada paragraf [4.32] secara detail diatur dalam Pasal 17 huruf a sampai huruf j UU

KIP.

[4.34] Menimbang bahwa terhadap permohonan informasi yang menjadi sengketa a quo,

yang didalilkan Termohon pada pokoknya informasi a quo tidak dalam penguasaannya

sebagaimana keterangan Termohon dalam paragraf [2.14] angka 3. Majelis Komisioner

memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

1. bahwa informasi yang menjadi obyek sengketa a quo sesungguhnya adalah

sebagaimana telah disebutkan dalam bagian E. Pokok Permohonan paragraf [4.27]

yang berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta

hukum bahwa informasi a quo dinyatakan Termohon sebagai informasi yang

dihasilkan dan dikelola oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang namum

informasi a quo belum diketemukan.

2. bahwa terhadap fakta yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta

hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1, Majelis Komisioner telah melakukan

pemeriksaan setempat dan diperoleh fakta bahwa sesungguhnya informasi yang

menjadi obyek sengketa informasi a quo dihasilkan, disimpan dan dikelola oleh

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang – sehingga sesuai dengan fakta pemeriksaan

setempat informasi yang menjadi sengketa a quo meskipun dihasilkan, dan dikelola

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang – bukan berarti Termohon dalam hal ini

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

tidak memiliki kewajiban dalam pelaksanaan dan pelayanan informasi publik

terhadap Pemohon dalam sengketa a quo . Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22

ayat (7) huruf b UU KIP, yang menyatakan:

“Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai

informasi yangdiminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah

penguasaannya danBadan Publik yang menerima permintaan mengetahui

keberadaan informasi yangdiminta”


66

3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang merupakan instansi vertikal dari

Termohon sehingga Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memiliki

kewajiban dalam tata kelola informasi dan layanan informasi publik kepada Pemohon

– meskipun informasi yang menjadi obyek dalam sengketa informasi a quo berada

pada instansi vertikal dari Termohon.

4. Bahwa terhadap obyek sengketa informasi a quo yang dinyatakan Termoho belum

diketemukan dokumen aslinya, Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil

Termohon tidak dapat dibenarkan secara hukum bahwa dengan dalil tersebut dapat

menggugurkan kewajiban Termohon dalam memberikan layanan informasi. Hal ini

berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi fakta

hukum, bahwa Pemohon meminta informasi sebagaimana disebutkan pada bagian (E.

Pokok Permohonan) dalam bentuk salinan dokumen sesuai aslinya yang telah

dilegalisir, sebagaimana keterangan Pemohon dalam paragraf [2.12] angka 12.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut pada angka 1

sampai dengan angka 4, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memiliki

kewajiban untuk memberikan pelayanan informasi publik kepada Pemohon.

[4.35] Menimbang bahwa terhadap permohonan informasi yang menjadi sengketa a quo,

apakah merupakan informasi publik yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j UU

KIP, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehingga menjadi

fakta hukum bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa

informasi a quo didalilkan Termohon sebagai informasi yang dikecualikan

berdasarkan Pasal 17 huruf h UU KIP dan Pasal 12 Huruf i Peraturan Kepala BPN RI

nomor 6 Tahun 2013 (Vide T-2) dan apabila dibuka dapat mengungkap rahasia

pribadi.

2. Bahwa berdasarkan dalil Termohon sebagaimana dimaksud pada angka 1, Majelis

Komisioner berpendapat bahwa informasi dalam sengketa a quo sesungguhnya

informasi berkaitan dengan proses kepemilikan tanah yang dihasilkan, disimpan dan


67

dikelola Badan Publik berdasarkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang

diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa a quo merupakan

informasi yang dihasilkan Badan Publik atas dasar permohonan alas hak kepemilikan

tanah yang kemudian dikeluarkan oleh Badan Publik yang memiliki tugas, fungsi dan

kewenangan untuk itu dalam bentuk suatu kebijakan, sehingga Majelis Komisioner

berpendapat bahwa informasi-informasi yang dimohonkan dalam sengketa informasi

a quo mengandung informasi-informasi yang berkaitan dengan data pribadi berupa

pengungkapan aset seseorang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf h angka 3

UU KIP.

4. Bahwa terhadap informasi dalam pokok permohonan sengketa informasi a quo

terdapat informasi yang dapat mengungkap rahasia pribadi berupa pengungkapan aset

seseorang, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pengungkapan rahasia pribadi

seseorang tersebut perlu dilihat secara komprehensif dalam hal ini berkaitan dengan

informasi permohonan alas hak kepemilikan tanah.

5. Bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan sengketa informasi a quo ,

sesungguhnya merupakan informasi yang berkaitan dengan informasi yang dapat

mengungkap rahasia pribadi seseorang berupa pengungkapan aset sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP, namun Majelis Komisioner

berpendapat sesuai fakta yang diperoleh di dalam persidangan sehinggga menjadi

fakta hukum bahwa, informasi yang dimohonkan Pemohon ini bermula dari adanya

sengketa keperdataan dengan Nomor Register 257/PDT.G/2008 PN.TNG atas alas

hak kepemilikan tanah yang dalam hal ini, Pemohon menjadi pihak Tergugat I dalam

perkara tersebut sedangkan Termohon menjadi Tergugat III. Sedangkan informasi

yang menjadi Pokok Permohonan dalam sengketa informasi a quo berasal dari

informasi yang diperoleh Pemohon pada Daftar Alat Bukti yang disampaikan

Termohon di dalam persidangan perkara perdata sebagaimana dimaksud.

6. Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh didalam persidangan sengketa informasi a

quo sebagaimana disebutkan pada angka 5, Majelis Komisioner berpendapat,

informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa informasi a quo,


68

sesungguhnya secara umum terungkap di dalam persidangan perdata dalam perkara

Nomor Register 257/PDT.G/2008 PN.TNG, yang diketahui oleh Pemohon sehingga

apabila informasi tersebut diberikan kepada Pemohon, maka dalil Termohon yang

menyatakan bahwa informasi a quo apabila diberikan dapat mengungkap rahasia

pribadi seseorang berupa pengungkapan aset, menjadi tidak relevan.

7. Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana dalam pokok permohonan

informasi, sesungguhnya terdapat beberapa informasi yang memiliki historikal atas

permohonan alas hak kepemilikan tanah yang diajukan oleh Pemohon, sehingga

Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon juga memiliki kepentingan secara

hukum atas informasi-informasi yang dihasilkan Termohon berupa kebijakan-

kebijakan yang dihasilkan dalam proses pendaftaran kepemilikan tanah. Hal ini

merujuk pada fakta yang diperoleh di dalam persidangan sebagai berikut:

“Pemohon menunjukan kepada Majelis Komisioner sebagai orang yang

berkepentingan atas warkah dengan menunjukan alat bukti Sertifikat Hak

Milik No. 279/Pondok Jaya (Vide P-15), Salinan Akte Jual Beli No. 55/2006

PPAT Wartiana SH, antara Albert Tobing dengan Annie Sri Cahyanni (Vide

P-16), Kwitansi pembelian dari Albert Tobing (Vide P-17), Akta Pemberian

Hak Tanggungan No. 50/2008 (Vide P-18), Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2019 sesuai NOP 36.76.070.011.009-0065.0 atas objek pajak

seluas 2.080 M2 atas nama wajib pajak Ir. RM. Punto Wibisono (Vide P-19),

dan keterangan Kelurahan Pondok Jaya Nomor: 594/689-Pem yang

menerangkan SHM Nomor 279 tercatat atas nama Ir. RM. Punto Wibisono

yang berasal dari bekas tanah milik adat letter C No 1848 persil no 65.D.II

(Vide P-20).

8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 7, Majelis Komisioner

berpendapat bahwa Pemohon memiliki kepentingan secara hukum atas informasi-

informasi yang dihasilkan Termohon dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan-

kebijakan tentang penerbitan alas hak kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud

dalam pokok permohonan sengketa informasi a quo.KOMISI INFORMASI PUSAT

69

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh didalam persidangan sehingga

menjadi fakta hukum bahwa informasi yang menjadi pokok permohonan sengketa informasi

a quo, didalilkan Termohon belum ditemukan, tidak dapat dijadikan dasar untuk

menggugurkan kewajiban Termohon dalam memberikan layanan informasi publik. Hal ini

berdasarkan pertimbangan dan pendapat Majelis Komisioner sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan, informasi yang dimohonkan

Pemohon dalam sengketa informasi a quo berupa salinan informasi yang dilegalisir

bukan informasi berupa dokumen asli. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat

bahwa sesuai fakta yang diperoleh di dalam persidangan bahwa, sesungguhnya

informasi yang dimohonkan Pemohon berupa salinan informasi sebagaimana pokok

permohonan sengketa informasi a quo dikuasai oleh Termohon dan pernah

diperlihatkan di dalam persidangan oleh Termohon, dan secara faktual pernah

dijadikan alat bukti dalam persidangan dalam perkara nomor 257/PDT.G/2008

PN.TNG di pengadilan.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Majelis

Komisioner berpendapat informasi a quo secara nyata dikuasasi oleh Termohon

dalam bentuk salinan informasi sehingga sudah sepatutnya informasi a quo diberkan

kepada Pemohon.

3. Bahwa salinan informasi a quo yang dikuasai oleh Termohon yang diminta Pemohon

dalam bentuk legalisir. Majelis berpendapat bahwa sesuai fakta yang diperoleh

persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa Termohon tidak dapat memberikan

legalisir terhadap informasi dalam sengketa a quo yang tidak dihasilkan oleh

Termohon namun informasi yang dihasilkan oleh Termohon dapat diberikan legalisir.

Bahwa dalam konteks perolehan informasi berdasarkan UU KIP yang mengatur

mekanisme permintaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU KIP, serta

berdasarkan Putusan Komisi Informasi mengenai perintah pemberiaan suatu informasi

kepada Pemohon, maka secara hukum bahwa diperolehnya informasi dari suatu

Badan Publik memiliki legitimasi yuridis berdasarkan UU KIP.

4. Bahwa terhadap informasi dalam pokok permohonan sengketa a quo yang belum

ditemukan oleh Termohon, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon selaku

lembaga yang diberikan fungsi dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan

dibidang pertanahan seyogyanya melakukan pengelolaan dokumen-dokumen yang

dihasilkannya secara baik sesuai tata kelola kearsipan yang diatur dalam UU Nomor


70

43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Meka mendasarkan hal ini, sudah sepatutnya

Termohon melakukan dan berupaya secara aktif dan responsif terhadap persoalan

tersebut.

5. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 4, Majelis Komisioner

berpendapat, bawa Termohon seharusnya dapat memberikan kepastian hukum kepada

masyarakat dalam hal adanya persoalan seperti dokumen belum diketemukan, hilang

atau hal lain dengan cara menerbitkan dokumen yang hilang atau melakukan

tindakan-tindakan yang dibenarkan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan

pada paragraf [4.34] sampai dengan paragraf [4.36] Majelis Komisioner berpendapat bahwa

sesugguhnya salinan informasi dalam pokok permohonan a quo dikuasai Termohon, yang

dihasilkan dalam proses kebijakan pemberian alas hak kepemilikan tanah yang mengandung

informasi yang dikecualikan berkaitan dengan rahasia pribadi yang apabila diungkap dapat

mengungkap aset seseorang sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP.

Sehingga informasi a quo dapat dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, namum

karena Pemohon memiliki hubungan historikal dalam proses permohonan alas hak atas tanah

Sertifikat Hak Milik No. 279/Pondok Jaya, maka pengecualian informasi a quo tidak belaku

untuk Pemohon. Hal ini juga didasarkan bahwa informasi a quo juga sudah diketahui

Pemohon dalam persidangan perdata nomor register 257/PDT.G/2008 PN.TNG, sehingga

pengecualian informasi kepada Pemohon, tidak relevan.


71

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner

berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus

permohonan a quo .

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan

dalam sengketa a quo .

3. Termohon memiliki kedudukanhukum (legal standing) sebagai Termohon dalam

sengketa a quo .

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah

memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Menyatakan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.27] sebagai informasi

yang dikecualikan, namun Terbuka untuk Pemohon.

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk:

1. Memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.27] dalam bentuksalinan yang dilegalisir sesuai dengan kewenangan Termohon kepada Pemohon.

2. Melakukan tindakan-tindakan yang dibenarkan secara hukum berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku untuk tujuan memulihkan dokumen sebagaimanadimaksud pada paragraf [4.27] yang belum diketemukan atau menerbitkan ulangdokumen tersebut.

[6.4] Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf, [6.3] sejak putusanini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).KOMISI INFORMASI PUSAT

komisi informasi pusat€¦ · didasarkan pada daftar alat bukti yang diajukan oleh badan...

Documents