13

MARITIME:Optimalisasi Kerja sama Angkatan Bersenjata Negara-Negara di Laut China Selatan Guna Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional

PENDAHULUAN Secara geopolitik dan geoekonomi, Asia Pasifik merupakan kawasan yang strategis bagi Indonesia. Sejak dahulu Indonesia berkepentingan agar kawasan ini tumbuh dinamis secara ekonomis serta mendapat dukungan dari stabilitas politik dan keamanan yang kondusif bagi pencapaian kepentingan nasional . Dewasa ini, entitas kawasan Asia Pasifik menjadi semakin penting terkait dengan perkembangan negara-negara di kawasan ini, khususnya kemunculan India dan China sebagai kekuatan baru ekonomi dunia. Bagi Indonesia pertumbuhan kedua negara ini dipandang positif untuk mengimbangi dominasi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Isu strategik yang dinamis ini tumbuh bersama dengan kemajuan kawasan Asia-Pasifik adalah isu keamanan LCS. Kondisi riil saat ini menujukan bahwa Kawasan Laut Cina Selatan (LCS) menjadi semakin penting, baik dari sisi letak geografis, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan . Secara geografis LCS sangat strategis bagi jalur perdagangan atau Sea Lane of Trade (SLOT) dan Jalur komunikasi internasional atau Sea Lane of Communication (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik . Secara ekonomis, LCS mempunyai potensi Sumber Daya Alam yang besar, terutama minyak bumi, gas alam dan perikanan. Secara politis, LCS menjadi penting dalam konteks politik domestik, yakni kepentingan kedaulatan (perbatasan masing-masing negara), dan stabilitas politik regional negara-negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Laut China Selatan telah menjadi isu geopoltik sebagai jalur sutera baru untuk memperoleh Sumber Daya Alam, menimbulkan konflik klaim atas gugusan kepulauan Spratly dan Paracell dan isu strategik tersebut bergeser ke masalah perbatasan. Hampir semua negara ASEAN, khususnya Brunei Darusalam, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Philipina, Vietnam, Singapura terletak di tepi LCS, yang secara geografis berdekatan dengan Republik Rakyat China (RRC) dan Republik China (Taiwan) . Dari delapan negara anggota ASEAN di atas, yang terlibat dalam konflik di LCS dengan RRC, yaitu Brunei Darusalam, Kamboja, Malaysia, Philipina, dan Vietnam. Banyak pembicaraan diplomatik telah dilakukan di antara kelima negara ASEAN tersebut dengan RRC. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk meredakan konflik di LCS. Karena kebijakan satu China dan tekanan China kepada ASEAN, maka Chinalah yang kemudian menanda tangani Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South China Sea, sedangkan Taiwan, tidak dilibatkan dalam DOC. Hal ini mendorong negara-negara ASEAN untuk memasukkan masalah keamanan regional dalam agenda resmi ASEAN. Salah satu upaya untuk mengelola konflik tersebut adalah meningkatkan rasa saling percaya atau Confidence Building Measure (CBM). Perundingan untuk pengelolaan dan upaya pencarian penyelesaian damai konflik di LCS, sejauh ini baru pada tahap disepakatinya suatu non-legally binding code of conduct antara ASEAN dengan China, yakni saat ditandatanganinya Declaration on the Conductof Parties in the South China Seapada KTT ASEAN-China, 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja . Semenjak ditandatanganinya DOC, pengembangan pangkalan militer, perlombaan senjata di kawasan LCS justru semakin meningkat, dan beberapa kali terjadi konflik militer. Masing-masing negara juga menyiapkan diri untuk mengatasi konflik dengan jalan kekerasan. Upaya kerjasama dikawasan regional juga sudah banyak dilakukan, namun hasilnya belum mengembirakan. Hal ini karena geopolitik masing masing negara di LCS tetap bersikeras kepada kepentingan nasionalnya, bahkan seperti China sudah menyatakan kepentingannya di LCS adalah kedaulatan mutlak.Untuk itu diperlukan suatu kajian untuk meningkatkan kewaspadaan negara-negara LCS guna menciptakan stabilitas nasional dan regional. Secara internal, Kerja sama Angkatan Bersenjata negara-negara di LCS, maka permasalahan utamanya adalah Bagaimana Optimalisasi Kerja sama Angkatan Bersenjata Negara-Negara di LCS Guna Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional.

PEMBAHASAN

1. Geopolitik, Regionalisme dan Perkembangan Lingkungan Strategik Salah satu teori geopolitik yang sangat terkenal dan banyak digunakan sebagai rujukan dalam hubungan internasional adalah teori organism yang diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Swedia, Rudolf Kjellen. Dalam karya besarnya,The States as an Organism, Kjellen menggambarkan bahwa negara adalah sebuah organisasi yang menempati suatu wilayah geografis tertentu. Bentuk fisik wilayah suatu negara akan menentukan tatanan politik, ekonomi, sosial dan sistem pertahanan keamanan. Sedangkan letak geografis suatu negara akan mempengaruhi hubungannya dengan negara lain di kawasannya. Sebagai sebuah organism, negara tidak bisa hidup menyendiri tetapi membutuhkan organism lain dalam sutu pola simbiose tertentu. Region atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu. Meskipun demikian, kedekatan geografis saja tidak cukup untuk menyatukan negara dalam satu kawasan. Hettne dan Soderbaun mengemukakan bahwa kedekatan geografis tersebut perlu didukung adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah yang sama . Hal ini berlaku bagi negara-negara LCS yang mempunyai kesamaan geografis, budaya dan keterikatan sosial yang disebut regionalism. Teori regionalisasi yang merujuk kepada proses pembentukan regionalisme yang berlangsung secara tidak langsung melalui interaksi sosial dan ekonomi, dan keamanan melalui membangun rasa saling percaya. Dalam teori perkembangan lingkungan strategik, lingkungan strategik dapat dipahami, seperti yang dijelaskan W. Michael Guilliot, yaitu: bahwa lingkungan strategik sebuah negara terkait dengan keamanan bernegara yang menekankan pada pentingnya analisa bidang politik dan militer. Kerangka pemikiran ini memberikan keleluasaan dalam melihat atmosfer politik dan militer sebagai bagian analisa aktor dan faktor yang mempengaruhi hubungan bernegara, khususnya bidang politik dan militer, terutama yang meliputi atmosfer yang terjadi di kawasan Asia Tenggara . Pendapat lainya, Libor Frank beranggapan bahwa lingkungan strategik sebuah negara terkait dengan keamanan bernegara yang menekankan pada pentingnya analisa bidang politik dan militer. Kerangka pemikiran ini memberikan keleluasaan dalam melihat atmosfer politik dan militer sebagai bagian analisa aktor dan faktor yang mempengaruhi hubungan bernegara, khususnya bidang politik dan militer.

2. Kerja sama Angkatan Bersenjata Negara-Negara di Laut China Selatan dan Permasalahannya Kerjasama Angkatan bersenjata negara-negara di LCS dapat dilihat dari Kerja sama dalam membangun rasa saling percaya (CBM) dan DOC, kejasama Angkatan Bersenjata di LCS, dan kerjasama Indonesia dengan negara negara di LCS dan permasalahan lainnya ditemui yang berpengaruh terhadap keamanan, serta kewaspadaan nasional di LCS. a. Kerja sama Angkatan Bersenjata Dalam Membangun Rasa Saling Percaya (Cofidence Building Measure /CBM) dan Permasalahan DOC Kerja sama angkatan bersenjata dilaksanakan untuk membangun CBM. Saat ini di kawasan LCS implementasinya dalam kerangka bilateral dan multilateral (ASEAN dengan China), kerja sama regional (regionalism), inisiatif keamanan (security inisiatif), serta kerja sama dengan negara lainnya. Pada tataran operasi bersama antar negara ASEAN saat ini dilaksanakan dengan cara patroli bersama seperti Philindo (Philipina Indonesia), Malindo (Malaysia Indonesia), Indosin (Indonesia Singapura), Indonesia dengan Thailand, Malsindo (Indonesia Malysia dan Singapura), dan yang terakhir MITS (Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Singapura).

b. Kerja sama Angkatan Bersenjata Negara-Negara Di LCS Saat ini umumnya kerjasama angkatan bersenjata masih terbatas pada Kerja sama pendidikan, latihan, saling mengunjungi, pertemuan pejabat departemen pertahanan, pejabat angkatan bersenjata, inteljen. Kerjasama tersebut kuantitas dan intensitasnya masih belum banyak. Implementasinya masih banyak yang berupa konsep, sehingga kerja sama angkatan bersenjata dalam menangani masalah perbatasan, konflik, penanggulangan masalah Transnasional Crime (TC) masih belum optimal. Hal ini akan menurunkan kewaspadaan nasional dan tannas.

c. Kerjasama TNI dengan Angkatan Bersenjata Negara negara di LCS. Secara umum Indonesia kerja sama angkatan bersenjata Indonesia (TNI) dengan negara-negara LCS yaitu Kerja sama RI dan Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, China, Taiwan.

d. Sarana Prasarana diwilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara di LCS. Indonesia berbatasan Laut dengan 8 negara LCS, dan berbatasan darat dengan 1 negara LCS. Pada umumnya karena banyaknya pulau pulau di LCS, serta Luasnya wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara LCS sarana dan prasarananya belum baik. Wilayah perbatasan merupakan ruang hidup yang sangat rawan karena sebagian besar merupakan wilayah kosong atau jarang penduduknya serta memiliki medan yang sulit serta kurangnya sarana transportasi (jalan), sarana komunikasi, kurangnya pos-pos pengawasan di wilayah perbatasan maupun personel pengawaknya.

3. Permasalahan Yang Dihadapi. Makna kerjasama diatas adalah untuk menjaga stabilitas kawasan, agar perdamaian dapat selalu terjaga. Bagi Indonesia stabilitas ini diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang baik demi kesejahteraan bersama, memperkuat rasa saling percaya atau (Cofidence Building Measure /CBM) baik secara bilateral, regional ASEAn dan Negara Negara di LCS, dengan cara optimalisasi kerja sama Angkatan Bersenjata negara-negara LCS guna Kewaspadaan Nasional dalam rangka Tannas. Namun demikian sampai saat ini pelaksananya masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu, baik secara internal Indonesia maupun eksternal di negara-negara laut China Selatan pada masalah kesiapan personel untuk HADR, sarana prasarana, DOC, intensitas, cakupan kerjasama, dengan uraian sebagai berikut: a. Belum Ditaatinya Doc sebagai pedoman dalam Kerja sama Angkatan Bersenjata Negara-negara di LCS. b. Terbatasnya Kerja sama Angkatan Bersenjata Negara-Negara di Laut China Selatan. c. Lemahnya Kerja sama Angkatan Bersenjata dalam penanggulangan Transnasional Crime (TC) dengan Menerapkan Hukum Internasional d. Kurangnya Sarana Prasarana diwilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara di LCS.

4. Kerja sama Angkatan Bersenjata Negara-Negara Di Laut China Selatan Yang Diharapkan

a. Kerja sama Angkatan Bersenjata Dalam Membangun Rasa Saling Percaya (Cofidence Buiding Measure /CBM) dan DOC Kerja sama angkatan bersenjata telah bermanfaat untuk membangun rasa saling percaya (Cofidence Buiding Measure/ CBM), mencegah arms race, mencegah Konflik antar Negara dan mengurangi technological gap. Pada tataran operasi bersama antar negara ASEAN operasi terkoordinir berupa patroli terkoordinasi semakin baik, stand by force untuk HADR PKO telah terbentuk untk ASEAN. DOC makin ditaati dan telah menjadi pedoman kerjasama angkatan bersenjata negara negara Laut China Selatan.

b. Regionalisme dan Kerjasama Angkatan bersenjata dalam menanggulangi Transnational Crime (TC) Regionalisme untuk menghindari potensi konflik negara negara di LCS yang diharapkan telah berjalan, dengan pendekatan perundingan secara damai baik secara bilateral maupun multilateral, serta menciptakan tingkat kepastian hukum di kawasan. Setiap pihak yang bertikai sudah dapat menghormati aturan-aturan dan kesepakatan regional yang telah mendapat pengakuan internasional. Gangguan keamanan nontradisional berupa gangguan keamanan maritim transnational crime (TC) utamanya piracy, pelanggaran navigasi, terrorisme dan illegal traficking sudah dapat diatasi oleh negara-negara LCS utamanya di derah konflik, arm race sudah tidak terjadi lagi. Hal ini menunjukkan meningkatnya kerjasama Angkatan Bersenjata dalam menanggulangi TC. Dalam menanggulangi permasalahan negara-negara LCS yang menyangkut klaim terrorial, kepemilikan pulau, kegiatan perompakan di LCS sudah dapat ditanggulangi dengan pengetrapan hukum internasional, hukum laut internasional. Sebagai contoh Implementasinya apabila ditemui perompakan di LCS, ditangkap oleh Angkatan Laut yang sedang Patroli didaerah tersebut, penyelesianya menggunakan hukum internasional yang telah disahkan dan diratifikasi oleh Negara tersebut. Pelaku dan barang bukti dapat dibawa kenegara penegak hukum dengan menggunakan hukum nasionalnya yang telah mengacu pada hukum internasional yang berlaku. Oleh karena itu diharapkan Negara Negara di LCS seperti China telah Hukum Laut Internasional utamanya UNCLOS 82, yang mengatur negara kepulauan, territorial laut. Klaim tumpang tindih yang terjadi atas kepemilikan pulau dan ZEE diharapkan sudah dapat diatasi dengan saling menguntungkan sehingga dapat meningkatkan stabilitas regional melalui forum kerja sama regional antar negara ASEAN maupun forum kerja sama ekstra regional dengan berbagai mitra dialog di luar ASEAN dan memperluas kerjasama Angkatan bersenjata.

c. kerja sama Angkatan Bersenjata Negara-Negara di LCS. Diharapkan kerja sama Angkatan Bersenjata (military-to-military interaction) selama ini dilaksanakan diberbagai level semakin baik. Kerja sama Angkatan Bersenjata negara-negara LCS, diharapkan mampu untuk:

1) Menjaga keamanan SLOC, SLOT (Safeguarding SLOC) agar dapat digunakan untuk kesejahteraan umat manusia.Negara besar seperti Jepang dan China yang selama ini telah membantu Negara pantai seperti Indonesia, Malaysia, tetap melanjutkannya untuk memelihara peralatan navigasi, peralatan Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) sebagai perhatian terhadap maritime (Maritime Domain Awareness).

2) Menjaga keamanan maritim (Maritime Security) dari ancaman piracy, navigation, terrorism, illegal trafficking. Mengacu pada UNCLOS 82 utamanya kewajiban Negara Negara untuk bekerjasama dalam menanggulangi piracy, serta meningkatkan kerjasama kawasan yang telah ada dalam menanggulangi terrorism dan illegal trafficking.

3) Masing masing Negara claimant telah cooling down, mengurangi ketegangan dengan melakukan patroli hanya kapal-kapal kecil untuk keamanan LCS dan Tidak saling provokatif, dengan tidak menggelar kekuatan yang offensif sewaktu melaksanakan patroli, bekerja sama patroli darat antar negara yang mempunyai perbatasan darat.

4) Meningkatkan CBM melalui kerja sama yang effektif di bidang pertahanan dan keamanan latihan, pendidikan (Capacity Building) Hubungan military to military interaction (telah berhasil dengan baik. Kerja sama counter terrorism, peacekeeping operation, military medicine, maritime security dan Humanitarian Assistance And Disaster Relief (HADR) dan Kerjasama angkatan bersenjata sudah dapat dikembangkan dengan baik. Kesiapan SDM (Man), dana (money), metoda, serta kekuatan yang disiapkan sudah dapat dilaksanakan pada tingkat ASEAN. Demikian juga dengan China dan Taiwan kerja sama telah bekerjasama dengan baik. Disamping itu kerjasama angkatan bersenjata pada bidang pendidikan, latihan, saling mengunjungi, pertemuan pejabat departemen pertahanan, pejabat angkatan bersenjata, inteljen makin meningkat.

d. Kerja sama Angkatan Bersenjata antara Indonesia dengan Negara-Negara di LCS. Secara umum diharapkan kerja sama kerja sama bidang pendidikan, latihan, saling mengunjungi, pertemuan pejabat departemen pertahanan, pejabat Angkatan Bersenjata, inteljen dapat diimplementasikan dengan baik.

5. Indikator Keberhasilan Optimalisasi Kerja sama Angkatan Bersenjata negara-negara LCS dalam rangka kewaspadaan nasional guna ketahanan nasional berhasil dengan Indikator keberhasilan sbb:

a. Telah Ditaatinya DOC sebagai pedoman dalam Kerja sama Angkatan bersenjata Negara-negara LCS

b. Makin Luasnya Kerja sama Angkatan Bersenjata Negara-Negara LCS.

c. Kuatnya Kerja sama Angkatan Bersenjata dalam penanggulangan Transnasional Crime (TC) dengan Menerapkan Hukum Internasional

d. Lengkapnya Sarana Prasarana diwilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara LCS.

KONSEPSI OPTIMALISASI KERJASAMA ANGKATAN BERSENJATA NEGARA DI LCSBerdasarkan data dan analisis diatas maka di buat kebijakan, strategi dan upaya sebagai berikut:

6. Kebijakan Untuk mengoptimalkan kerja sama angkatan bersenjata negara-negara LCS guna meningkatkan kewaspadaan ditetapkan kebijakan sebagai berikut : Terwujudnya optimalisasi kerja sama A.B negara-negara LCS melalui ditaatinya DoC sebagai pedoman kerja sama angkatan bersenjata, memperluas kerja sama Angkatan Bersenjata Negara-Negara LCS, meningkatkan penanggulangan transnasional crime dengan penerapan Hukum Internasional, melengkapi sarana dan prasarana diwilayah perbatasan, guna Kewaspadaan nasional, dalam rangka ketahanan nasional.

7. Strategi Untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan tersebut di atas, perlu adanya penjabaran dalam bentuk strategi yang menunjukkan langkah-langkah atau cara dalam menggunakan daya, dana dan sarana serta prasarana dengan pengaturan skala prioritas pada setiap sasaran yang hendak dicapai dengan strategi sebagai berikut : a. Strategi-1. Medorong ditaatinya DOC oleh negara klaimen, mentaati prosedur DOC, dan guide linenya sesuai dengan kesepakatan ASEAN China.

b. Strategi-2. Memperluas Kerja sama Angkatan Bersenjata Negara-Negara LCS dengan melibatkan pemerintah pusat dan komponen bangsa dipusat maupun daerah, yang sejajar dengan negara-negara LCS untuk meningkatkan CBM. c. Strategi-3. Meningkatkan Kerja sama Angkatan Bersenjata dalam penanggulangan transnasional Crime dengan Menerapkan Hukum Internasional, dalam menanggulangi transnasional Crime di LCS, melalui kerja sama, komunikasi dan koordinasi dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, antar negara diwilayah LCS dan PBB. d. Strategi-4: Melengkapi sarana dan prasarana diwilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara LCS.

8. Upaya a. Upaya Strategi-1. Medorong ditaatinya DOC oleh negara klaimen, mentaati prosedur DOC, dan guide linenya sesuai dengan kesepakatan ASEAN China. Dengan Upaya yang dilakukan sebagai berikut: 1) Pemerintah pusat melalui kemenlu, kemhan, TNI, melaksanakan koordinasi dengan negara-negara Klaimen melalui mekanisme yang ada dengan memanfaatkan bargaining position Indonesia yang baik selalu mengusahakan dipatuhinya DOC. 2) Pemerintah melalui kemenlu, kemhan menjabarkan COC dengan memanfaatkan bargaining position Indonesia yang baik berkoordinasi dengan negara-negara LCS agar dapat diterima oleh semua pihak. 3) Pemerintah pusat melalui kemenlu, Kemhan selalu dengan memanfaatkan bargaining position Indonesia yang baik berkoordinasi dengan negara-negara LCS untuk mentaati guide line DOC. 4) Pemerintah/kemenlu, kemhan, TNI, bekerja sama dengan DPR melakukan kordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah, serta dengan memanfaatkan bargaining position Indonesia yang baik koordinasi dengan kemenlu negara-negara ASEAN, tentang pelaksanaan Pasific settlement disput, dan TAC agar tercipta CBM.

b. Upaya Strategi-2. Meningkatkan Kerja sama Angkatan Bersenjata Negara-Negara LCS dengan melibatkan pemerintah dan komponen bangsa dipusat maupun wilayah perbatasan, yang sejajar dengan bangsa ASEAN dalam meningkatkan CBM. Upaya yang dilakukan: 1) Pemerintah melalui kemlu, kemhan, TNI, didukung pemangku kepentingan lainnya memperluas kerja sama dibidang pendidikan, latihan, pertukaran personil inteljen yang lebih aplikatif. 2) Pemerintah melalui kemlu, kemhan, TNI didukung pemangku kepentingan lainnya mengapilkasikan kerja sama HADR, medical, PKO dan penanggulangan terrorisme. 3) Pemerintah pusat melalui kemhan, TNI didukung pemangku kepentingan lainnya menyiapkan stand by force untuk memanggulangi bencana, terrorisme dinegara masing masing, sehingga dapat meberikan bantuan antar negara negara di LCS apabila mendapatkan malapetaka bencana alam. 4) Pemerintah melalui kemlu, kemhan, TNI, didukung pemangku kepentingan lainnya melibatkan pemerintah daerah diperbatasan untuk melakukan kerja sama pengawasan dan pengamanan perbatasan darat dengan menambah pos lintas batas, pos penjagaan dan untuk batas laut dengan cara penyelesaian batas, dan patroli bersama dan meningkatkan ke Joint Patrol untuk OMSP.

c. Upaya Strategi-3. Meningkatkan Penerapan Hukum Internasional, dalam menanggulangi transnasional crime di LCS, melalui kerja sama, komunikasi dan koordinasi dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, antar negara diwilayah perbatasan LCS dan PBB. Upaya yang dilakukan :

1) Pemerintah melalui kemlu, BNP, TNI, POLRI kemenkumham dan DPR, didukung oleh pemangku kepentingan lainnya meratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan kejahatan transnasional.

2) Pemerintah melalui kemenlu, Kemenkumham, TNI, POLRI didukung oleh pemangku kepentingan lainnya, dengan memanfaatkan bargaining position Indonesia yang baik membuat MoU antar negara ASEAN yang relevan dengan penanggulangan kejahatan transnasional untuk mengurangi beda kepentingan antar negara-negara ASEAN. 3) Pemerintah melalui kemenlu, kemenhukham dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya dengan memanfaatkan bargaining position Indonesia yang baik, melengkapi Undang-Undang hubungan bilateral dan multi lateral termasuk dengan bangsa-bangsa ASEAN

4) Pemerintah melalui kemenlu, kemenhukham dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya dengan memanfaatkan bargaining position Indonesia yang baik membuat perjanjian ekstradisi antar negara ASEAN untuk semua bentuk kejahatan transnasional

5) Pemerintah melalui kemenlu, kemenhukham dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya dengan memanfaatkan bargaining position Indonesia yang baik menyelaraskan Kebijakan nasional diantara negara-negara ASEAN.

6) Pemerintah melalui kemenlu, kemenhukham, TNI, POLRI dibantu oleh pemangku kepentingan lainnya dengan memanfaatkan bargaining position Indonesia yang baik mengangkat isu kejahatan korupsi, illegal logging, illegal fishing dan illegal mining agar menjadi isu kejahatan transnasional dikawasan ASEAN.

7) Pemerintah melalui Kemlu, TNI, POLRI, Kemenkominfo dibantu dengan pemangku kepentingan lainnya, membuat jaringan komando, kendali, komunikasi, komputer dan informasi antara aparat perbatasan dan pusat, koordinasi pusat dan daerah guna patroli bersama wilayah perbatasan dengan negara-negara ASEAN.

8) Pemerintah melalui kemenlu, TNI, POLRI dibantu pemangku kepentingan lainnya melakukan sinergitas kerja sama antara angkatan bersenjata negara negara LCS, melalui mekanisme ARF guna membangun CBM e. Strategi-4. Melengkapi sarana dan prasarana diwilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara sekitar. Upaya yang dilakukan : 1) Pemerintah melalui kemhan, TNI, dibantu pemangku kepentingan lainnya melengkapi sarana prasarana, serta menyusun dan menata kembali Kebijakan tentang gelar kekuatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemungkinan gangguan keamanan di wilayah perbatasan, dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Melengkapi peralatan dan personel yang diperlukan disesuaikan dengan wilayah perbatasan, sehingga mampu melaksanakan kerjasama antara angkatan bersenjata dengan negara di LCS, mengatasi gangguan keamanan di wilayah perbatasan, mengamankan SLOT, SLOC. Dengan adanya sarana transportasi dan komando, kendali, komunikasi, komputer dan informasi, bila ada permasalahan akan lebih cepat dapat diatasi.

b) Melengkapi sarana dan prasarana yang ada diwilayah perbatasan secara bertahap agar dapat membantu menciptakan Kewaspadaan Nasional, ketahanan Nasional.

c) Merekrut putra daerah wilayah perbatasan untuk menjadi anggota TNI, setelah menjadi anggota TNI mereka telah menguasai wilayah perbatasan dan permasalahannya.

d) Mendorong pembangunan daerah perbatasan melalui percepatan pembangunan daerah perbatasan, untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

2) Pemerintah melalui Kemhan, TNI dan Departemen terkait bersama pemerintah daerah melengkapi sarana dan prasarana pintu perbatasan, agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melaluinya, dengan kegiatan sebagai berikut :

a) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait serta angkatan bersenjata negara tetangga, dilengkapi puskodal sehingga diperoleh persamaan dalam menghadapi permasalahan di perbatasan

b) Menyusun prosedur peraturan secara terpadu antar instansi Bea dan Cukai, Imigrasi, karantina dan petugas keamanan serta melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh instansi tersebut dalam rangka menciptakan keamanan bersama.

c) Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda melalui pendidikan dan latihan, khususnya di bidang pengawasan lingkungan, kepabeanan dan keimigrasian dan mulai diikutkan Sesko Angkatan dan Sesko TNI serta lemhannas.

d) Membangun sarana transportasi dan K4I terutama yang menghubungkan pintu perbatasan dengan pusat pemerintahan atau pusat perekonomian. Dengan adanya sarana transportasi dan komunikasi, bila ada permasalahan akan lebih cepat dapat diselesaikan dan mengimbangi sarana prasarana negara tetangga, melaksanakan corpat dan joint patrol.

3) Pemerintah melalui kemendiknas, kemendagri, kemenhukham, pemerintah daerah bersama TNI/POLRI, meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang berbangsa dan bernegara, aturan dan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan pemberdayaan, sehingga timbul semangat kebangsaan, kesadaran bela negara dan kemampuan untuk memahami dan mentaati hukum serta aturan yang berlaku.

4) Meningkatkan kerjasama angkatan bersenjata dengan patroli keamanan perbatasan, joint patrol oleh aparat daerah baik didarat maupun dilaut, dengan menambah intensitas patroli, jumlah pasukan dan KRI, , K4I, dengan menfaatkan inteljen kewilayahan guna meningkatkan kewaspadaan nasional dalam rangka ketahanan nasional.

PENUTUP

9. Kesimpulan.

a. Negara negara LCS telah mengembangkan berbagai forum kerja sama di berbagai aspek kehidupan bangsa dan masyarakat secara bilateral maupun multilateral, dalam bentuk kerja sama politik, ekonomi, sosial-budaya dan hankam dalam kerangka ASEAN dan ASEAN China, demi kepentingan kawasan, dan kepentingan nasional setiap negara. Kerja sama di kawasan ini dilakukan dengan tujuan perdamaian, masih belum optimal dibutuhkan usaha yang keras dan komitmen bersama dalam menyelesaikan konflik perbatasan darat dan laut antara masing masing negara, serta konflik tumpang tindih di kawasan LCS., Penggunaan DOC sebagai pedoman kerjasama antar angkatan bersenjata, bentuk kerjasama yang masih harus diperluas, kesulitan dalam pengetrapan hukum internasional dan sarana prasarana. Peningkatan berbagai bentuk kerja sama melalui tukar-menukar berbagai informasi, penegakan hukum, pengembangan kapasitas organisasi dan elemen-elemen penegakan hukum, yang diharapkan mampu menanggulangi secara optimal, efektif, komprehensif dan tuntas berbagai ancaman termasuk kejahatan lintas negara.

b. Dalam kontek ini maka optimalisasi kerja sama antara Angkatan Bersenjata Negara-negara LCS amat dibutuhkan, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan, menghilangkan miss-komunikasi antara komandan lapangan, dan memperkuat diplomasi militer. Secara umum pada tingkat militer ASEAN, dibutuhkan sinergi militer negara-negara LCS, termasuk anggota ASEAN (decreasing tension and increasing CBM). Salah satunya adalah melalui komunitas keamanan: dengan cara mengurangi insentif perang atau konflik bersenjata, persaingan bersenjata dan menurunkan ketegangan diantara negara- negara anggota komunitas keamanan tersebut. Menyikapi pembahasan masalah LCS maka hal-hal yang dapat segera dilaksanakan oleh militer ASEAN: regional maritime security forum, information sharing, corpat, SAR exercise, anti-terrorism, Senior officers exchange, institutional capacity building, melakukan kerja sama pada bidang-bidang yang tidak memiliki implikasi kewilayahan atau merubah posisi setiap pihak.

c. Perluasan kerja sama Angkatan Bersenjata negara negara LCS dapat dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kejahatan lintas negara dengan penerapan hukum internasional, ditaatinya DOC, membantu mengatasi konflik perbatasan dengan sarana dan prasarana penegakan hukumnya yang lengkap, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan nasional dan Tannas. Untuk mengantisipasi dan menanggulangi Konflik LCS yang cukup rumit dan sudah pada level inter-regional, maka Status quo tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dibutuhkan inisiatif-inisatif baru pada level strategik, institusional dan operasional.

10. Saran.

a. Perlunya pemerintah melalui mekanisme keamanan yang ada, yaitu ASEAN, ASEAN-China, selain kerja sama Angkatan Bersenjata yang ada, melakukan percepatan inisiatif-inisatif baru pada level strategik, institusional dan operasional untuk meningkatkan kerja sama Angkatan Bersenjata negara negara LCS.

b. Bagi Indonesia walaupun tidak terlibat konflik di LCS, tetapi juga mempunyai masalah perbatasan dengan negara-negara LCS, oleh karenanya Pemerintah melalui, kemhan, TNI, DPR, perlu meningkatkan Kerja sama dengan Angkatan Bersenjata negara negara LCS demi keamanan, kesejahteraan dan kestabilan politik dan ekonomi masyarakat negara negara LCS dan ASEAN, serta peningkatan kewaspadaan nasional dan ketangguhan ketahanan nasional.

c. Perlunya pemerintah bersama negara-negara LCS, PBB, Badan Hukum Internasional memikirkan menerapkan hukum Internasional, atau membuat Hukum Internasional yang baru untuk penegakan hukum, mengatasi kejahatan Transnational Crime seperti piracy, illegal fishing di LCS, khususnya di laut bebas sebagai rujukan bersama yang mencakup apa, siapa dan bagaimana pertanggungan jawab dan status hukum bagi penindakan kejahatan tersebut.

d. Perlunya Pemerintah Indonesia, bersama pemerintah ASEAN, China, untuk mensosialisasi DOC dan guide linenya dan pengawasan pelaksanannya agar secara etik dan moral ditaati bersama, terutama bagi negara-negara yang bersengketa, agar konflik tidak meluas dan diselesaikan di meja perundingan. Untuk itu diharapkan agar setiap negara tidak saling memprovokasi, tidak menyerang, dan tidak membawa peralatan perangnya seperti kapal perang besar untuk patroli di daerah konflik LCS, sehingga stabilitas kawasan dapat terjaga. Dan bagi Indonesia sendiri dapat meningkatkan kewaspadaan nasional dalam rangka ketahanan nasional.