kepolisian merupakan ilmu pengetahuan

KEPOLISIAN MERUPAKAN ILMU PENGETAHUAN: TINJAUAN

PERSPEKTIF PEMAHAMAN ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGI DAN

AXIOLOGI

0leh Dedi Vitriyanto

I. PENDAHULUAN

Banyak dari masyarakat, praktisi hukum maupun akademisi yang

masih menyangsikan keberadaan kepolisian sebagai ilmu

pengetahuan. Apa yang mendasari penyangsian tersebut ? Mengapa

saya mengangkat hal tersebut ? Karena ini adalah masalah bagi

kepolisian RI, selama keberadaannya masih di sangsikan oleh banyak

kalangan. Oleh karena itulah saya menulis permasalahan yang terkait

dengan problematika di kepolisian kita agar kepolisian RI yang kita

cintai ini tidak lagi di sangsikan bahwa ia merupakan ilmu

pengetahuan.

Sebelum menjawab mengenai hal tersebut bahwa kepolisian

merupakan ilmu pengetahuan dari tinjauan berbagi perspektif tersebut

diatas, saya akan menguraikan apa yang di maksud ilmu, ilmu

pengetahuan dan ilmu kepolisian terlebih dahulu.

Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-

ciri tertentu yang membedakan ilmu dengan pengetahuan-

pengetahuan lainnya. Ciri-ciri keilmuan didasarkan pada jawaban yang

diberikan ilmu terhadap ketiga pertanyaan pokok yang mencakup:

1) Tentang apa yang ingin kita ketahui (ontologi),

2) Bagaimana cara mendapatkannya (epistemologi) dan

3) Apa nilai kegunaannya bagi kita (axiologi).

Menurut Prof. Harsya W.Bachtiar dalam buku beliau yang

berjudul Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang

baru. Beliau mengatakan bahwa perkembangan kepolisian sebagai

suatu profesi terkait erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan

berkenaan dengan masalah-masalah kepolisian, sedangkan cara

Dedi Vitriyanto / KIK-UI XVIII

masalah-masalah kepolisian ini dikaji, diteliti, mengalami

perkembangan dari ketidakpedulian terhadap masalah-masalah ini

sebagai kenyataan-kenyataan yang perlu dipelajari secara serius

menjadi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penelitian yang dirancang

dan dilaksanakan atas dasar pemikiran rasional dan dengan

memperhatikan ilmu pengetahuan yang sudah dikembangkan. 1

II. PEMBAHASAN

Prof. Harsya W.Bachtiar mengatakan bahwa: Pengetahuan Ilmu

Kepolisian pada hakekatnya merupakan perpaduan dari pengetahuan

yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan keahlian. “Sekarang

ilmu pengetahuan cenderung dibagi dalam 3 (tiga) pengelompokan

besar, yaitu:

1. Ilmu Alamiah (natural sciences) yang mengkaji gejala-gejala

alamiah.

o Dari ilmu Alamiah, ilmu Kepolisian memperoleh unsur-

unsur pengethuan ilmu kedokteran, kimia, fisika, teknologi

dsb. Di Indonesia unsur-unsur pengetahuan yang berasal

dari berbagai bidang pengetahuan ini belum begitu

terintegrasikan, terpadu.

2. Ilmu Pengetahuan Budaya (humanities) yang mengkaji

dokumen-dokumen budaya. Kemudian dari dua bidang ini

tumbuh sebuah bidang besar yang baru, yaitu : Ilmu Sosial

(social science).

o Dari pengetahuan Budaya, Ilmu Kepolisian memperoleh

unsur-unsur pengetahuan hukum, filsafat, dan sejarah yg

berhubungan dg ketertiban umum serta pencegahan dan

pembasmian kejahatan.

1 W. Bachtiar, Harsya, Ilmu Kepolisian suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru, Gramedia, Jakarta. Hlm:

10


3. Ilmu Sosial (social science) yang mengkaji prilaku manusia yang

mempunyai kepercayaan, ideologi, pengetahuan, nilai-nilai,

aturan-aturan, motivasi, dan banyak hal lagi yang

menjadikannya makhluk berbudaya dan mempunyai

kemampuan membuat keputusan-keputusan sendiri mengenai

tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan.

o Dari ilmu sosial, Ilmu kepolisian memperoleh unsur-unsur

pengetahuan sosiologi, ilmu ekonomi.

Sedangkan menurut Irjen. Pol. (Purn) Drs. Momo Kelana, M.Si,

bahwa istilah Ilmu Kepolisian mencakup ilmu pengetahuan dan

pengetahuan kepolisian. Ilmu Kepolisian adalah ilmu yang membahas

tentang segala hal ikhwal kepolisian dan memanfaatkannya untuk

kepentingan kesejahteraan manusia. Oleh sebab itu dalam

metodologinya Ilmu kepolisian secara fungsional dan sistematis

menggunakan dan melibatkan disiplin ilmu-ilmu lainnya serta teknologi

untuk pemecahan masalah kepolisian dalam masyarakat. 2

Menurut Supardi Suparlan : Ilmu Kepolisian adalah ilmu yang

mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya. Masalah

sosial adalah sesuatu yang dianggap mengganggu, merugikan atau

merusak kehidupan pelaku (warga), kelompok atau komuniti, pranata

dan masyarakat sebagaimana dilihat dan dirasakan oleh yang

bersangkutan atau oleh pranata-pranata yang mengemban

terwujudnya keteraturan dan ketertiban sosial. Masalah sosial bisa

berupa kejahatan dan masalah sosial yang lainnya. Penanganan

masalah sosial mencakup :

Proses pengidentifikasian masalah sosial dan kejahatan yg

merugikan.

2 Kelana, Momo, Persepsi seorang Praktisi tentang ilmu kepolisian di Indonesia, Jakarta 2009. Hlm: 17

Organisasi dan pengorganisasian pranata atau institusi (Polisi)


Kebijakan dan Program-2 Ilmu Kepolisian Modern untuk

mewujudkan Rasa aman masyarakat.

Organisasi Kepolisian sebagai sebuah Satuan Administrasi &

birokrasi.

Ilmu kepolisian memiliki ciri-ciri universal dan kontekstual.

Panitia bersama yang dibentuk dengan Keputusan Bersama

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kepala Kepolisian republik

Indonesia tanggal 19 Maret 1980 No. 014/DJ/Kep/1980 dan No. Pol:

Kep/02/III/1980, dalam hasil kajiannya dan penganalisaan terhadap

Ilmu Kepolisian menyatakan bahwa:

“Ilmu Kepolisian termasuk Ilmu Pengetahuan Sosial dan ternyata

memenuhi syarat-syarat untuk diakui sebagai suatu cabang ilmu

pengetahuan yang dapat berdiri sendiri serta memiliki program studi

yang memberikan gelar sarjana bagi para lulusannya.”

Dari pembahasan diatas, saya akan masuk ke pertanyaan dan

menjawab mengenai kepolisian merupakan suatu ilmu pengetahuan di

tinjau dari perspektif pemahaman Ontologi, epistemologI dan axiologi,

yaitu sebagai berikut : 3

1. Tinjauan Perspektif Ontologi Ilmu Kepolisian :

Ontologi ilmu kepolisian dimaksudkan untuk mencari jawaban

tentang obyek bahasan ilmu kepolisian yang terdiri dari :

Obyek Material.

Obyek Forma.

Obyek Material ilmu kepolisian adalah: hal yang diselidiki,

dipandang dan atau dibahas oleh ilmu kepolisian baik hal-hal

yang konkret maupun hal yang abstrak, pada dasarnya

mencakup tiga aspek / obyek penelitian yang berkait dengan :

3 Kelana, Momo, Persepsi seorang Praktisi tentang ilmu kepolisian di Indonesia, Jakarta 2009. Hlm: 20


a) Masyarakat.

Tugas polisi / pekerjaan polisi melekat pada

masyarakatnya dan dengan sendirinya masyarakat

dapat diindikasikan sebagai pokok bahasan (obyek

material) ilmu kepolisian.

b) Negara.

Dalam konteks Negara, maka pengemban fungsi

kepolisian sebagai fungsi pemerintahan Negara,

ditunjuk oleh Negara, sehinga dalam ilmu kepolisian

dikenal organ kepolisian yang ditunjuk dari atas(top-

down) oleh penguasa atau pemegang otoritas

pemerintahan. Dengan demikian segala sesuatu yang

berkaitan dengan Negara dan pemerintahan menjadi

pokok bahasan ilmu kepolisian dan dapat dikatakan

bahwa Negara merupakan obyek material ilmu

kepolisian.

c) Manusia/penduduk secara individual.

Tugas dan wewenang kepolisian berkait dengan

hak-hak asasi rakyat secara langsung sehingga

dengan sendirinya kepolisian selalu berorientasi

kepada kebutuhan warga masyarakat, penduduk dan

manusia yang dilayaninya (secara individual) sebagai

pokok bahasan (obyek material) ilmu kepolisian.

Secara ontologis juga kita memiliki 3 (tiga) obyek telaah

dalam membahas ilmu kepolisian yaitu:

1) Masalah-masalah tugas kepolisian,

2) Masalah-masalah pelaksana fungsi kepolisian dan


3) Masalah-masalah bagaimana tugas kepolisian

dilaksanakan (Pola Deteksi – Aksi) yang didukung oleh

manajemen kepolisian, hukum kepolisian dan teknologi

kepolisian serta penerapan ilmu kepolisian (fungsional).

Ketiga obyek telaah memiliki fakta empiris yang dapat

terjangkau oleh fitrah pe-ngalaman manusia secara empiris yang

dapat dialami langsung oleh manusia dengan pancaindera

maupun alat bantu pancainderanya.

Ketiga obyek telaah memenuhi 3 (tiga) asumsi obyek

empiris yaitu dapat diklasifikasi, relatif tetap dalam kurun waktu

tertentu (tidak cepat berubah) dan memiliki pola tertentu yang

bersifat tetap dengan urut-urutan kejadian yang sama.

(memenuhi prinsip determinisme dengan probabilitas sebagai

peluang).

Obyek Forma adalah: fokus bahasan/sudut pandang

terhadap obyek material.

Misalnya:

Fokus pandangan ilmu kepolisian dalam rangka

kepentingan masyarakat adalah aspek keteraturan

norma dan keteraturan social dalam masyarakat dan

cara mempertahankan keteraturan tersebut agar

masyarakat dapat mempertahankan kehidupan

bersama dan mencapai tujuannya yaitu tata tenteram

kerta raharja. Oleh sebab itu obyek formanya adalah:

”pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat.”

Dalam membahas Negara sebagai obyek material, ilmu

kepolisian memfokuskan pandangannya kepada aspek

menjamin dan mempertahankan kepentingan dan


kewibawaan Negara yang secara resmi dinyatakan

dalam hukum Negara, yang mencakup fokus bahasan

terhadap hukumnya, para penegak hukumnya, sarana

dan prasarana serta kesadaran hukum masyarakatnya.

Oleh karena itu obyek formanya adalah: “ penegakaan

hukum Negara.”

Dalam membahas manusia sebagai obyek material,

ilmu kepolisian memfokuskan pandangannya kepada

kewajiban polisi dalam melindungi sera melayani hak-

hak asasi dan hak-hak politik rakyat/warga

Negara/penduduk secara individual. Oleh karena itu

obyek formanya adalah “ perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

2. Tinjauan perspektif Epistemologi Ilmu pengetahuan.

Epistemologi atau teori pengetahuan membahas secara

mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha kita

untuk memperoleh pengetahuan yang didapat melalui proses

tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah

yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran yang lainnya.

Epistemologi ilmu pengetahuan membahas tentang

metode untuk memperoleh pengetahuan kepolisian melalui

proses sistematik dan pengujian /pembuktian tentang

kebenaran sehingga diperoleh pengakuan yang benar dan

diterima secara umum.

Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh dengan

menerapkan metode keilmuan, jadi ilmu (science) merupakan

bagian dari pengetahuan (knowledge) yang memiliki sifat-

sifat tertentu yang dapat juga disebut sebagai pengetahuan

keilmuan.


Ditinjau dari pengetahuan ini, ilmu lebih merupakan

kegiatan daripada sekedar produk yang siap dikonsumsikan.

Kegiatan ilmu juga dinamis dan tidak statis. Kegiatan dalam

mencari pengetahuan tentang apapun selama hal itu terbatas

pada obyek empiris dan diperoleh dengan mempergunakan

metode keilmuan, adalah sah untuk disebut keilmuan.

Kepolisian sebagai ilmu pengetahuan berkembang dari

dinamika proses kegiatan sistemtisasi pengetahuan-

pengetahuan pra ilmiah yang dimulai dengan pengembangan

konsep dari bentuk awal yang sederhana yaitu berupa

abstraksi konkrit fenomena dari dunia realitas yang lazim

disebut fakta, dicatat dan diberi lambing dengan

menggunakan bahasa sehari-hari. Selanjutnya konsep

/lambang tersebut disosialisasikan sehingga disepakati

penggunaan istilah yang baku. Dalam rangka penggunaan

yang lebih luas maka istilahyang digunakan diberikan

penjelasan yang spesifik, yang disebut definisi. Kajian

epistemologi ilmu kepolisian ditujukan untuk mendapatkan

gambaran pengetahuan tentang ilmu kepolisian itu

sendirimencakup hal-hal antara lain mengenai terminology,

metodologi, filsafat, sistematika, teori, asas-asas atau

tekniknya.

3. Tinjauan perspektif Axiologi Ilmu pengetahuan.

Axiologi Ilmu Kepolisian menjelaskan tentang

penerapan dan manfaat serta nilai kegunaan ilmu kepolisian.

Sebagai landasan ilmu, axiologi ilmu pengetahuan

mempertanyakan:

1. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu kepolisian

itu dipergunakan ?;


1. Bagaimana kaitan penggunaan ilmu kepolisian dengan

kaidah-kaidah moral ?;

2. Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan

pilihan-pilihan moral;

3. Bagaimana operasionalisasi metode ilmiah yang berupa

teknik dan prosedur dengan norma-norma moral dan

profesi ?

Pada dasarnya aksiologi atau tujuan dari ilmu

Kepolisian adalah untuk mewujudkan dan memelihara rasa

aman Masyarakat.

Rasa aman masyarakat, timbul manakala di dalam

masyarakat terdapat :

a. Kedamaian (peace), yang bisa terwujud manakala

dlm masyarakat terdapat :

Ketertiban, yaitu dipatuhinya segenap aturan yang

ada (hubungan inter personal).

Ketenteraman, yaitu rasa tenteram bagi setiap

warga masyarakat (bebas dari rasa takut, merasa

terlindungi dimanapun seseorang berada).

b. Keselamatan (safety), yang akan terwujud manakala

masyarakat dapat terhindar dari segenap bahaya,

dengan unsur-unsurnya :

Terdapat Aturan penyelamatan diri

Terdapat Alat penyelematan diri dalam

keadaan berfungsi.

Terdapat petugas yang mampu

mengoperasikan peralatan penyelamatan.

Dipatuhinya aturan penyelamatan oleh semua

pihak.


c. Keamanan Lingkungan (secure), baik lingkungan

pemukiman, kerja, maupun penghubung, karena ada

petugas ataupun peralatan pengamanan

d. Kepastian Hukum ( surety):

Kepastian dalam hukum, satu aturan untuk satu

perbuatan.

Kepastian Karena Hukum: bebas dari kesewenang-

wenangan dari pihak lain.

III. PENUTUP

Dari bahasan tersebut diatas, jelaslah bahwa bukti

eksistensi bahwa kepolisian merupakan suatu ilmu pengetahuan

dan sebagai suatu disiplin ilmu atau cabang ilmu pengetahuan yang

berdiri sendiri tidak diragukan lagi. Namun demikian perlu adanya

kejelasan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan

sehubungan dengan upaya pemahaman lebih mendalam tentang

segi ontology, epistemology dan axiologi ilmu kepolisian, sehingga

dapat diidentifikasi lebih lanjut tentang obyek, metode dan

kegunaan/manfaat ilmu kepolisian bagi kehidupan manusia yang

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

Djamin, Awaloedin, Sistem Administrasi Kepolisian Negara Republik

Indonesia, YPKKI, Jakarta, 2013.

Djamin, Awaloedin, Masalah dan issue Manajemen Kepolisian Negara RI

dalam Era Reformasi. Yayasan Brata Bhakti, Jakarta. 2005.

W. Bachtiar, Harsya, Ilmu Kepolisian suatu Cabang Ilmu Pengetahuan

yang Baru, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.


Chrysnanda, DL. Menjadi Polisi yang Berhati Nurani. Yayasan

Pengembangan KIK, Jakarta 2009.

Kelana, Momo, Persepsi seorang Praktisi tentang ilmu kepolisian di

Indonesia, Jakarta 2009.

Kunarto, Pelaku Organisasi Polri. Cipta Manunggal. Jakarta 1997.


kepolisian merupakan ilmu pengetahuan

Documents