kepmen th 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan

5/12/2018 Kepmen Th 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana Atau Tahanan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/kepmen-th-1990-tentang-pola-pembinaan-narapidana-atau-tahan

Institute for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id

MENTERI KEHAKIMANREPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M. 02-PK.04.10 TAHUN 1990

TENTANG

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA/TAHANAN

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa keberhasilan pelayanan Tahanan, pembinaan Narapidana dan Anak Negara serta bimbingan

Klien Pemasyarakatan terletak kepada ketepatan petugas dalam menerapkan sistem pembinaan

Narapidana/ Tahanan yang edukatif dan komunikatif;

b. bahwa sampai saat ini belum ada pola atau sistem pembinaan narapidana/tahanan yang

sesuai dengan sistem pemasyarakatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu penerbitan Pola

Pembinaan Narapidana/Tahanan untuk dijadikan pegangan bagi setiap petugas Lapas,

Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa.

Mengingat : 1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Stbl. 1915 Nomor 732);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang

Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun

1946 tentanq Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan

mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209),

4. Peraturan Penjara (Gestichten Reglement, Stbl. 1917 Nomor 708):

5. Peraturan Pendidikan Paksa (Dwang Opvoeding Regeling, Stbl. 1917 Nomor 741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan LembaranNegara Nomor 3258);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa

Pidana (Remisi);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang PerubahanKeputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemensebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27Tahun 1988;

9. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983

Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan dan Tata Tertib Rutan;

10. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;

11. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 Tahun 1989tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POLA PEMBINAAN

NARAPIDANA/TAHANAN.

PERTAMA : Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dilaksanakan berda-sarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam

lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di : JakartaPada tanggal : 10 April 1990

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

TTD

ISMAIL SALEH, SHDAFTAR ISI

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIANO. M.02 - PK.04.10. TAHUN 1990 TENTANGPOLA PEMBINAAN NARAPIDANA / TAHANAN.

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PENGERTIAN

BAB III T U J U A N

BAB IV KEBIJAKSANAAN

BAB V FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN

PEMBINAAN

BAB VI METODA PEMBINAAN

BAB VII PELAKSANAAN PEMBINAAN

A. RUANG LINGKUP PEMBINAAN

B. PENERIMAAN, PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

C. BENTUK PEMBINAAN

D. PERAWATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

E. KEAMANAN DAN TATA TERTIB DI LAPAS DAN

RUTAN/CABRUTAN

F. PEMINDAHAN

G. PEMINJAMAN TAHANAN / NARAPIDANA

H. PENGAKHIRAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN

I. UNSUR PENDUKUNG SISTEM PEMASYARAKATAN DAN

HUBUNGAN DENGAN INSTANSI DAN MASYARAKAT

J. TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN (TPP)

K. LAIN-LAIN

BAB VIII SARANA PEMBINAAN

BAB IX PELAKSANAAN PENGAWASAN

A. PENGAWASAN TERHADAP KARYAWAN DAN

RUANGAN KANTOR

B. PENGAWASAN RUANGAN YANG PENTING / VITAL

C. PENGAWASAN KUNCI-KUNCI

D. SETIAP PENGGANTIAN REGU PENJAGAAN DILAKUKAN

TIMBANG TERIMA SECARA TERTULIS DALAM BUKU

JAGA

E. PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA, ANAK

NEGARA / ANAK SIPIL DAN TAHANAN




F. PENGECEKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

BAB X P E N U T U P

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I.NOMOR : M.02-PK.04.10 TAHUN 1990TANGGAL : 10 April 1990

BAB IPENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa Sistem Pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual danhistoris sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem Kepenjaraan. Asas yang dianut sistemPemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatansebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warganegara biasa serta dihadapi bukan dengan latar

belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, memberi

implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaantujuan yang ingin dicapai.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkanmelalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri

sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagipembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentuguna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. lni berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yangdiberikan mencakup bidang mental dan ketrampilan.

Dengan bekal mental dan ketrampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil

mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematisagar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadimanusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha,

tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasukperlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Dan oleh karena disadari bahwa sarana danfasilitas selalu serba terbatas, maka para petugaspun harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yangefisien sehinqga dapat mencapai hasil yang optimal.

Dengan mengetahui sasaran-sasaran pembinaan yang akan dicapai disertai sarana pendukungnya yang

masih serba terbatas, maka disusunlah "POLA PEMBINAAN NARAPIDANA/TAHANAN" untuk dijadikan panduandalam menyukseskan pembinaan narapidana/tahanan.

Pola pembinaan ini mencakup pembinaan narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan baik pembinaan

di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan tahanan (selanjutnya disebut pelayanan tahanan) juga turut diuraikan di dalam Pola Pembinaanini. Namun oleh karena kita perlu menghormati asas praduga tak bersalah maka pembinaan merekakhususnya keikutsertaan dalam pendidikan ketrampilan adalah dilakukan atas dasar sukarela.

Adapun "POLA PEMBINAAN NARAPIDANA/TAHANAN" ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:I. Pendahuluan.II. Pengertian.III. Tujuan.IV. Kebijaksanaan.

V. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembinaan.VI. Metoda Pembinaan.VII. Pelaksanaan Pembinaan.VIII. Sarana Pembinaan.IX. Pelaksanaan Pengawasan.X. Penutup.

BAB II

PENGERTIAN

1 Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan




narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu(dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelahmenjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik.

2. Warga binaan pemasyarakatan meliputi :

a. Narapidana yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Anak Negara ialah anak yang sedang menjalani putusan Pengadilan dan ditempatkan di LembagaPemasyarakatan Anak.

c. Klien Pemasyarakatan ialah orang yang sedang dibina oleh Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan

Anak (Balal Bispa) yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan.

d. Tahanan Rutan untuk selanjutnya disebut Tahanan, ialah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan didalam Rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung,merawat dan membina narapidana.

4. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawatdan membina anak negara.

5. Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai Bispa) adalah unit pelaksana teknispemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat

(dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, sertaanak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak negarayang mendapat cuti menielang bebas serta anak negara yang oleh Hakim diputus dikembalikan kepadaorang tuanya.

6. Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atauterdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

7. Pembinaan dan Pola Pembinaan ini meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan anak

didik dan bimbingan klien.

- pelayanan tahanan ialah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dengantahap pengeluaran tahanan.

- pembinaan narapidana dan anak didik ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki danmeningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam LembagaPemasyarakatan/Rutan (intramural treatment).

- bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budipekerti) para klien Pemasyarakatan di luar tembok (extramural treatment).

8. Pembina adalah :

a. Pegawai pemasyarakatan yang melakukan pembinaan secara langsung terhadap napi, anak negara dantahanan (intramural treatment).

b. Mereka yang terdiri dari perorangan, kelompok atau organisasi yang secara langsung maupun tidaklangsung ikut melakukan atau mendukung pembinaan napi, anak negara dan tahanan (intramuraltreatment).

9. Pembimbing adalah petugas Bispa yang merbimbing klien Pemasyarakatan di luar tembok (extramuraltreatment).

10. Tim Pengamat Pemasyarakatan.

Tim Pengamat Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tim yang bertugas memberi

pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaannarapidana, anak negara/sipil dan klien pemasyarakatan.

TPP dapat dibedakan :

a. TPP tingkat Pusat yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

b TPP tingkat Wilayah yang berkedudukan di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

c TPP tingkat Daerah yang berkedudukan di Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara danBalai Bispa.

BAB III

T U J U A N

Menyadari bahwa Pemasyarakatan adalah suatu Proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut"therapeutics process", maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkanseseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.




Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu, maka dapat ditempuh beberapa pendekatan antara laindengan membuat "Kode Perilaku" dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik yangdituangkan di dalam "Catur Dharma Narapidana".

CATUR DHARMA NARAPIDANA adalah ikrar sebagai berikut:

1. KAMI NARAPIDANA, BERJANJI MENJADI MANUSIA SUSILA YANG BER-PANCASILA DAN MENJADI MANUSIA

PEMBANGUNAN YANG AKTIF DAN PRODUKTIF.

2. KAMI NARAPIDANA, MENYADARI DAN MENYESALI SEPENUHNYA PERBUATAN PELANGGARAN HUKUM YANGPERNAH KAMI LAKUKAN DAN BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGI LAGI PERBUATAN TERSEBUT.

3. KAMI NARAPIDANA, BERJANJI UNTUK MEMELIHARA TATA KRAMA DAN TATA TERTIB, MELAKUKANPERBUATAN YANG UTAMA DAN MENJADI TELADAN DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

4. KAMI NARAPIDANA, DENGAN TULUS IKHLAS BERSEDIA MENERIMA BIMBINGAN, DORONGAN DAN

TEGORAN SERTA PATUH, TAAT DAN HORMAT KEPADA PETUGAS DAN PEMBIMBING PEMASYARAKARAN.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnyasebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan

a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.

b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalamLembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesaimenjalankan masa pidananya;

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masadepannya.

2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal mampu hidup mandiri danberpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.

3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib

disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.

4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Khusus bagi para tahanan, kegiatan yang diberikan kepada mereka bukan hanya semata-matadimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang negatif (sepertiberusaha melarikan diri), tetapi harus lebih dititikberatkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan

jalannya proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan.Bagi bekas narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak

masyarakat karena sebenarnya mereka telah bebas.

Meskipun demikian, dalam rangka mereka memudahkan untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan diridengan kehidupan masyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan mereka yang bertujuan agar :

1. mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia mampu berbuat sesuatuuntuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara Indonesia yang lainnya.

2. mereka dapat menjadi unsur pemasyarakatan yang mampu menciptakan opini dan citra pemasyarakatan

yang baik.

BAB IVKEBIJAKSANAAN

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah ditegaskan sasaran Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua yang

berbunyi :"Terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tentram dan

sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila,dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antarasesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, lingkungannya, manusia dengan TuhanYang Maha Esa".

Karena itu perlu dihayati betul-betul bahwa pembangunan itu sendiri barulah dapat terselenggara dengan

baik apabila dilaksanakan oleh manusia yang bermental dan berkualitas baik dan semua pihak haruslahmemberikan partisipasinya dalam pembangunan, paling tidak ikut menciptakan kondisi yang memungkinkanpelaksanaan pembangunan itu. Dalam hubungan inilah pemasyarakatan penting artinya bukan saja karena iamerupakan sarana untuk membina para narapidana dan tahanan sebagai manusia pembangunan gunameningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya




juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk menqetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, makapemasyarakatan merupakan juga sarana pendidikan dan sarana pembangunan.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka konsep pemasyarakatan pada hakekatnya adalah jugapemasyarakatan Pancasila yang turut berperan di dalam pembangunan, sehingga iapun merupakan salah satu

Lembaga Pendidikan dan Pembangunan.

Dengan dikembangkannya fungsi pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yang bertujuan turutmenggiatkan kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentinganpembangunan, maka langkah-langkah pembinaan keamanan dan ketertiban dalam setiap Lapas danRutan/Cabang Rutan (Cabrutan) pun di laksanakan sesuai dengan tingkat keadaan (situasi) mulai tahapmaximum security, medium security dan minimum security.

Fungsi Pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yanq disingkat "Pemasyarakatan Terbuka" adalahsebagai :

1. Lembaga Pendidikan yang mendidik manusia narapidana dalam rangka terciptanya kualitas manusia.

2. Lembaga Pembangunan yang mengikutsertakan manusia narapidana menjadi manusia pembangunan yangproduktif.

Dengan ciri-ciri tersebut, maka Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sudah harus berubah dalam pola

pembinaan yang dilakukan tetapi sekaligus juga sudah harus merubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Untuk mendukung kebutuhan orientasi baru ini, maka sudah pada tempatnya

kalau semua jajaran pemasyarakatan mampu menangkap perubahan orientasi tersebut dan menjabarkannyadalam kegiatan pembinaan.

Pemasyarakatan saat ini jelas memiliki potensi sumber daya manusia berupa tenaga kerja (narapidana). Disamping itu, oleh karena Lapas dan Rutan/Cabrutan memiliki atau dibawah pertanggung jawabannya terdapat

kekayaan seperti lahan yang belum diolah (didayagunakan), maka kekayaan itu perlu diolah atas dasarkerjasama dengan pihak pengusaha (negara maupun swasta) yang tenaga-tenaga pekerjanya keseluruhannyaatau sebagiannya terdiri dari para narapidana.

Dengan dikembangkannya pendekatan baru ini pulalah maka para Kepala Lapas (Kalapas) dan Kepala

Rutan (Karutan)/Kepala Cabrutan (Kacabrutan) perlu meningkatkan kemampuan baik di bidang manajemenintern organisasi sendiri maupun dalam melakukan terobosan yang mampu meningkatkan ketrampilan baginarapidana untuk mampu hidup mandiri di dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasionalpada keseluruhannya.

Dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada "SEPULUH PRINSIP PEMASYARAKATAN",

Yaitu:1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat

yang baik dan berguna.

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.

lni berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang

berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yangdialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaan-nya untuk leluasa bergerak di dalammasyarakat bebas.

3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat.

Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk

menumbuhkan rasa hidup kemasyara-katannya.

4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhipidana.

Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik, yangmelakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.

5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh

diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjunganhiburan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yanglebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.

Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali

pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan,seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan

Pancasila.

Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping

meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah




sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran

hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudiandibina/dibimbing ke jalan yang benar.

Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh

kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu

tertentu.

10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yangdiperlukan.

BAB VFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

PELAKSANAAN PEMBINAAN

Dalam melaksanakan pembinaan di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa, terdapat faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian karena dapat berfungsi sebagai faktor pendukung dan dapat pulamenjadi faktor penghambat.

Faktor-faktor yang dimaksud antara lain :

1. Pola dan tata letak bangunan.

Pola dan tata letak bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik IndonesiaNomor M.01.PL.01.01 Tahun 1985 tanggal 11 April 1985 tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatandan Rumah Tahanan Negara perlu diwujudkan, karena pola dan tata letak bangunan merupakan faktoryang penting guna mendukung pembinaan, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

2. Struktur Organisasi.

Mekanisme kerja, khususnya hubungan dan jalur-jalur perintah/ komando dan staf hendaknya mampudilaksanakan secara berdaya guna agar pelaksanaan tugas di setiap unit kerja berjalan dengan lancar.Setiap petugas harus mengerti dan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun demikian, disiplin/penerapan struktur organisasi hendaknya tidakmenjadikan tugas-tugas menjadi lamban apabila sampai terlambat. Dengan perkataan lain strukturorganisasi tidak boleh menjadi faktor penghambat, sehingga harus diperlakukan secara luwes, sepanjangtidak melanggar ketentuan yang ada.

3. Kepemimpinan Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa.

Kepemimpinan Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa akan mampu menjadi faktor pendukung apabilakepemimpinannya mampu mendorong motivasi kerja bawahan, membina dan memantapkan disiplin,tanggung jawab dan kerjasama serta kegairahan bekerja. Demikian juga kemampuan profesional danintegritas moral Kalapas, Karutan/ Kacabrutan dan Kabispa, sangat dituntut agar kepemimpinan-nya dapatmenjadi faktor pendukung sekaligus menjadi teladan.

4. Kualitas dan kuantitas Petugas.

Haruslah selalu diusahakan agar kualitas petugas dapat mampu menjawab tantangan-tantangan danmasalah-masalah yang selalu ada daln muncul di lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispadisamping penguasaan terhadap tugas-tugas rutin. Kekurangan dalam kualitas/jumlah petugas hendaknyadapat diatasi dengan peningkatan kualitas dan pengorganisasian yang rapih, sehingga tidak menjadi faktor

penghambat atau bahkan menjadi ancaman bagi pembinaan dan keamanan/ketertiban.5. Manajemen.

Hal ini berkaitan erat dengan mutu kepemimpinan, struktur organisasi dan kemampuan/ketrampilan

pengelolaan (managerial skill) dari pucuk pimpinan maupun staf sehingga pengelolaan administrasi dilingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa dapat berjalan tertib dan lancar. Dalam kaitan ini perludikaji terus menerus mengenai tipe manajemen pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisiIndonesia.

6. Kesejahteraan Petugas.

Disadari sepenuhnya bahwa faktor kesejahteraan petugas pemasyara-katan memang masihmemprihatinkan, namun faktor kesejahteraan ini tidak boleh menjadi faktor yang menyebabkan lemahnyapembinaan dan keamanan/ketertiban.

7. Sarana/Fasilitas Pembinaan.

Kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumiah maupun mutu telah menjadi penghambat pembinaan

bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban. Adalah menjadi tugas dan




kewajiban bagi Kalapas, Karutan/ Kacabrutan dan Kabispa untuk memelihara dan merawat semuasarana/fasilitas yang ada dan menda-ya-gunakannya secara optimal.

8. Anggaran.

Sekalipun dirasakan kurang mencukupi untuk kebutuhan seluruh program pembinaan, namun hendaklah

diusahakan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.

9. Sumber daya alam.

Sebagai konsekwensi dari pelaksanaan konsep pemasyarakatan terbuka dan produktif, maka sumber dayaalam merupakan salah satu faktor pendukung. Namun demikian, tanpa sumber daya alampun pembinaantetap harus dapat berjalan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas-fasilitas yang ada.

10. Kualitas dan Ragam Program Pembinaan.

Kualitas bentuk-bentuk program pembinaan tidak semata-mata ditentu-kan oleh anggaran ataupun saranadan fasilitas yang tersedia. Diperlukan program-program kreatif tetapi murah dan mudah serta memilikidampak edukatif yang optimal bagi warga binaan pemasya-rakatan.

11. Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan warga binaan pemasyara-katan.

Dalam hal ini para petugas dituntut untuk mampu mengenal masalah-masalah lain yang berkaitan denganwarga binaan pemasyarakatan agar dapat mengatasinya dengan tepat.

Umumnya masalah itu berkisar pada :

a. Sikap acuh tak acuh keluarga napi, karena masih ada keluarqa napi yang bersangkutan tidakmemperhatikan lagi nasib napi tersebut.

b. Partisipasi masyarakat yang masih perlu juga ditingkatkan karena masih didapati kenyataan sebahagiananggota masyarakat masih enggan menerima kembali bekas napi.

c. Kerjasama dengan instansi (badan) tertentu baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsungmasih perlu ditingkatkan juga, karena masih ada diantaranya yang belum terketuk hatinya untukmembina kerjasama.

d. Informasi dan pemberitaan-pemberitaan yang tidak seimbang, bahwa cenderung selalu mendiskreditkanLapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa sehingga dapat merusak citra Pemasyarakatan di mata umum.

Dengan mengenali faktor-faktor tersebut baik yang ada di dalam lingkungan Lapas, Rutan/Cabrutan danBalai Bispa maupun dari luar, maka diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan lebihbaik.

BAB VI

METODA PEMBINAAN

1 Pemahaman tugas-tugas yang diemban.

Untuk menentukan metoda pelaksanaan pembinaan, maka Kalapas, Karutan/ Kacabrutan dan Kabispa

serta seluruh petugas harus terfebih dahulu mengenal apa yang menjadi tugas pokok mereka.

Di bawah ini diuraikan serangkaian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program

pembinaan dengan memper-hatikan semua aspek sebagai berikut :

a. Tujuan kegiatan.

b. Target kegiatan.

c. Pelaksana kegiatan (petugas).

d. Peserta kegiatan (warga binaan pemasyarakatan).e. Jenis kegiatan.

f. Sarana dan biaya.

g. Jangka waktu dan skedul kegiatan.

h. Monitoring dan Evaluasi.

2. Faktor-faktor yang menyangkut warga binaan pemasyarakatan yang perlu dipahami meliputi :

a. Jenis perkara.

b. Jenis pidana.

c. Lamanya masa pidana.

d. Jenis kelamin.

e. Usia.

f. Agama.

g. Suku bangsa.

h. Kondisi fisik dan psikologis.




i. Residivis atau bukan.

j. Latar belakang pribadi.

- Pendidikan.

- Status keluarga.

- Tingkat sosial.

- Status sosial.k. Bakat-bakat dan hobby.

Dengan memahami faktor-faktor ini, maka para petugas paling tidak akan dapat menerapkan metodapendekatan yang terbaik dalam melaksanakan pembinaan, termasuk mengeliminir faktor-faktorpenghambat sehingga dengan potensi yang terbatas dapatlah dicapai hasil yang seoptimal mungkin.

3. Metoda pembinaan/bimbingan meliputi :

a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina(warga binaan pemasyara-katan).

b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan danmemperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-halyang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi danmemiliki harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.

c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.

d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaanyang dihadapi.

e. Pendekatan individual dan kelompok.

f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakantugas serta menanamkan kesetiaan ketaatan dan keteladanan di dalam pengabdiannya terhadapnegara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kodeperilaku dan dirumuskan dalam bentuk ETOS KERJA yang isinya :

1. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN ADALAH ABDI HUKUM, PEMBINA NARAPIDANA DAN PENGAYOMMASYARAKAT.

2. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN WAJIB BERSIKAP BIJAKSA-NA DAN BERTINDAK ADIL DALAMPELAKSANAAN TUGAS.

3. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN BERTEKAD MENJADI SURI TELADAN DALAM MEWUJUDKAN

TUJUAN SISTEM PEMASYA-RAKATAN YANG BERDASARKAN PANCASILA.

Disadari bahwa dengan keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberi tunjangan bagi petugas-petugas pemasyarakatan, maka imbalan yang diperolehnya belumlah seimbang dibandingkan dengan tenagayang disumbangkan untuk bekerja siang malam tanpa mengenal letah. Oleh karena itu, siapa pun patutbangga melihat petugas pemasyarakatan yang bekerja dengan tulus ikhlas demi pengabdian terhadap negaradan bangsa. Dan hanya mereka yang mempunyai jiwa terpanggil untuk tugas-tugas pemasyarakatan, yangdapat menjadi Petugas Pemasyarakatan yang baik.

Pemerintah senantiasa memperhatikan keadaan ini dan kini sedang memperjuangkan perbaikan nasib parapetugas tersebut. Namun sebagai pengabdian yang senantiasa mengutamakan kepentingan umum dankepentingan kemanusiaan dan bekerja keras membina sesamanya keturunan Adam, seyogyanya kekurangan-kekurangan yang masih dirasakan itu tidak akan menggoyahkan tekad para petugas pemasyarakatan untukmengabdi terus memenuhi tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Dan untuk mempertahankan citra yang

ideal yang dimiliki para petugas pemasyarakatan, maka pendekatan petugas pemasyarakatan dengannarapidana/ tahanan adalah bagaikan seorang dokter dengan pasiennya, seorang guru dengan muridnya danseorang orang tua dengan anaknya.

BAB VIIPELAKSANAAN PEMBINAAN

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anaknegara, klien pemasyarakatan dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka seteiahselesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaanpemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasya-rakatanyang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan

integritas moral.




Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalamPancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standard Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam 10 PrinsipPemasyarakatan sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab IV.

Pada dasarnya arah pelavanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah

memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

A. RUANG LINGKUP PEMBINAAN.

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke delam dua bidang yakni :

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:

a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar wargabinaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan

perbutan-perbutan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Usaha ini dilaksanakan melalui P.4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warganegara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan

semakin meningkat sehingga dapat menuniang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama

masa pembinaan.

Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui

pendidikan non-formal.

Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang

ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.

Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-

kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya.

Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah

umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar,misainya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya.

Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar diupayakan

cara belajar melalui Program Keiar Paket A dan Kejar Usaha.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan

penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga

sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut

menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban,

ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat

kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lahjut untuk membentuk keluarga Sadar Hukum

(KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada

kembati di tengah-tengah masyarakat.

Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan

sasaran yang disuluh dalam TEMU SADAR HUKUM dan SAMBUNG RASA, sehingga dapat bertatap

muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi

hukum.

Metoda pendekatan yang diutamakan ialah metoda persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif

(PEKA).

e. Pembinaan mengintegeasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga

pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah

diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam

Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha

sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah

memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat

lingkungannya.




2. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah

tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.

b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah darisektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan

menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan

pembuatan batu bata, genteng, batako).

c. Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.

Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu.

Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-

perkumpulan seniman untuk dapat mengem-bangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan

menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatansepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

B. PENERIMAAN, PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

1. Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Tahanan.

a. Penerimaan.

1) Penerimaan tahanan baru di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Cabang Rumah Tahanan Negara(Cabrutan) harus didasarkan pada surat-surat yang sah.

2) Penerimaan tahanan baru di Rutan/Cabrutan dilakukan oleh anggota regu jaga yang sedangbertugas di pintu gerbang.

3) Sebelum anggota regu jaga yang bertugas menerima tahanan, lebih dahulu harus meneliti surat-surat yang melengkapinya dan mencocokkan dengan nama dan jumlah yang tercantum dalamsurat tersebut.

4) Selanjutnya anggota regu jaga tersebut mengantar tahanan beserta surst-surat dan barang-barang bawaannya kepada kepala regu jaga.

5) Kepala regu jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang atas surat-surat dan barangbawaannya untuk dicocokkan dengan tahanan yang bersangkutan.

6) Dalam melakukan penelitian, kepala regu jaga dapat melakukan penggeledahan denganmengindahkan norma-norma kesopanan dan penggeledahan terhadap tahanan wanita harusdilakukan oleh petugas wanita.

7) Jika dalam penggeledahan ditemukan barang terlarang/ berbahaya, maka barang tersebut wajib

diamankan dan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Apabila penggeledahan selesai, kepala regu jaga memerin-tahkan petugas untuk mengantartahanan baru beserta surat-surat dan barang-barang kepada petugas pendaftar.

b. Pendaftaran.

1) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat perintah/penetapan penahanan danmencocokkannya dengan tahanan yang bersangkutan.

2) Mencatat hal-hal penting seperti tanggal dan nomor surat perintah/ penetapan penahanan dalamBuku Register A menurut golongan tahanan tersebut.

3) Meneliti kembali barang-barang yang dibawa tahanan dan mencatat dalam Buku PenitipanBarangbarang (Register D) dan setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulisantara lain pemiliknya dan sebagainya.

4) Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal dicatat dalam Buku Register D dan kemudianbarangbarang tersebut atau uang disimpan (dititipkan) di dalam lemari besi (brandkast).

5) Mencatat identitas tahanan, mengambil sidik jari tahanan yang dicap pada suratperintah/penetapan penahanan dan kartu daktiloskopi serta mengambil foto tahanan.

6) Pemeriksaan kesehatan tahanan kepada dokter atau petugas medis Rutan/Cabrutan.

7) Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat Berita Acara Penerimaan tahanan

yang ditandatangani bersama oleh Kepala Unit Pendaftaran atas nama Kepala Rutan/Cabrutan danpengawalnya, kemudian mempersilakan pengawal tersebut meninggalkan Rutan/ Cabrutan.

8) Kepada tahanan baru kemudian diberikan barang perleng-kapan Rutan/Cabrutan.




c. Penempatan.

1) Tahanan baru ditempatkan di blok pengenalan lingkungan dan wajib mengikuti kegiatanpengenalan lingkungan.

2) Tahanan yang berpenyakit menular harus dikarantinakan dan dibuatkan catatan tentang

penyakitnya, demikian juga terhadap tahanan yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khusus

untuk keperluan tersebut (Register G).

3) Setiap tahanan perlu diwawancarai untuk kepentingan pera-watannya di Rutan/Cabrutan.

4) Dalam penempatan tahanan wajib memperhatikan peng-golongan mereka, berdasarkan :

a) Jenis kelamin.b) Umur.c) Tingkat pemeriksaan.

d) Jenis perkara.e) Kewarganegaraan.

5) Untuk mengetahui data penghuni blok, pada bagian luar pintu sebelah kiri atau kanan setiapkamar ditempel papan untuk mencantumkan daftar yang berisi nama, nomor, daftar, umur,tingkat pemeriksaan, tanggal habis masa penahanan (expirasi tahanan) dan lain-lain yangdianggap perlu.

6) Pengenalan lingkungan dilakukan oleh kepala blok yang akan memberikan atau mengadakan :a) Penjelasan tentang hak dan kewajiban tahanan.

b) Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

7) Masa pengenalan lingkungan paling lama 7 hari kerja.

2. Penerimaan, Pendaftaran dan Penempatan Narapidana.

a. Penerimaan.

1) Penerimaan narapidana/anak didik yang baru masuk di Lapas/ Lapas Anak wajib disertai surat-surat yang sah.

2) Penerimaan narapidana/anak didik yang pertama kali dilakukan oleh petugas pintu gerbang yangditunjuk oleh komandan jaga.

3) Regu jaga yang menerima narapidana/anak didik, segera meneliti apakah surat-surat yangmelengkapinya sah atau tidak dan mencocokkan narapidana/anak didik yang tercantum di dalam

surat tersebut.

4) Regu jaga mengantar narapidana/anak didik beserta penga-walnya kepada komandan jaga.

5) Komandan jaga mengadakan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap surat-surat, barang-barang bawaan untuk dicocokkan dengan narapidana/ anak didik yang bersangkutan.

6) Setelah pencocokan selesai kemudian dilakukan pengge-ledahan terhadap narapidana/anak didikyang baru diterima.

7) Dalam melakukan penggeledahan waiib mengindahkan norma-norma kesopanan. Penggeledahanterhadap narapidana dan anak didik wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.

8) Jika dalam penggeledahah ditemukan barang terlarang, maka barang tersebut harus diamankandan diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

9) Apabila penggeledahan selesai, komandan jaga memerintah-kan untuk mengantarnarapidana/anak didik baru beserta pengawainya dan surat-surat, barang-barang yang dibawa

maupun hasil penggeledahan kepada petugas pendaftaran.10) Tanggung jawab atas sah tidaknya penerimaan narapidana/ anak didik di tangan

Kalapas/Kalapas Anak.

b. Pendaftaran.

1) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat keputusan/surat penetapan/suratperintah dan mencocokkan narapidana yang bersangkutan.

2) Mencatat identitas narapidana/anak didik dalam buku Daftar Register B.

3) Meneliti kembali barang-barang yang dibawa narapidana dan mencatat dalam buku penitipanbarang (Register D), setelah itu barang-barang diberi label yang di atasnya ditulisi nama pemilikdan sebagainya.

4) Barang-barang perhiasan (berharga) yang mahal harganya dicatat dalam Buku Register D danbarang-barang berharga tersebut atau uang disimpan (dititipkan dalam lemari besi (brandkast).

5) Mengambil teraan jari (tiga jari kiri) narapidana/ anak didik pada surat keputusan dan sepuluh




jari kanan kiri pada kartu daktiloskopi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) Mengambil foto narapidana/anak didik.

7) Memerintahkan untuk memeriksa narapidana/anak didik yang bersangkutan kepada dokter atauparamedis Lapas/ Lapas Anak.

8) Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas pendaftaran membuat berita acara narapidana/anakdidik yang ditandatangani bersama oleh petugas pendaftaran atas nama Kalapas/Kalapas Anakkemudian mempersilahkan pengawal tersebut untuk meninggalkan Lapas/Lapas Anak.

c. Penempatan.

1) Narapidana/anak didik yang baru masuk ditempatkan di blok penerimaan dan pengenalanlingkungan dan wajib mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan.

2) Narapidana/anak didik yang sakit menular dan berbahaya ditempatkan terpisah dan dibuatkancatatan tentang penyakitnya. Demikian juga yang berpenyakit lain dicatat dalam buku khususyang semuanya bertujuan agar mereka dapat memperoleh perawatan yang cepat dan tepat(Register G).

3) Setiap narapidana/anak didik wajib diteliti latar belakang kehidupannya untuk kepentinganpembinaannya.

4) Dalam penempatan narapidana/anak didik wajib memperhatikan penggolongan narapidana/anakdidik berdasarkan :

a) Jenis kelamin.b) Umur.c) Residivis.d) Kewarganegaraan.e) Jenis kejahatan.f) Lama pidana.

5) Untuk mengetahui data penghuni blok, maka pada sebelah luar pintu setiap kamar ditempelpapan untuk mencantumkan daftar yang berisi : nama, nomor daftar, lama pidana, tanggal lepas(expirasi) dan lain-lain yang dianggap perlu.

6) Pengenalan lingkungan dilakukan oleh kepala blok pengenalan lingkungan yang akan memberikan:

a) Penjelasan tentang hak dan kewajiban narapidana/anak didik.

b) Pengenalan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

c) Pengenalan dengan walinya.

7) Pengamatan dan penelitian oleh petugas Bimbingan Kemasyarakatan, wali narapidana/anak didikdan TPP yang mencatat awal tentang semua latar belakang narapidana/ anak didik untukkepentingannya.

8) Pengenalan singkat dengan Kalapas/Kalapas Anak.

9) Masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling) selama-lamanya satu

bulan.

3. Penerimaan dan Pendaftaran Klien.

a. Jenis Klien yang dibimbing.

1) Anak yang diputus Hakim dikembalikan Pada orang tua atau walinya.

2) Terpidana bersyarat.3) Anak Negara yang lepas bersyarat.

4) Narapidana yang lepas bersyarat.

5) Anak Negara cuti bersyarat.

6) Narapidana yang cuti bersyarat.

7) Anak Asuh.

8) Bekas anak Negara, anak sipil dan narapidana yang memerlukan bimbingan tambahan (aftercare).

9) Anak nakal yang dibimbing atas permintaan orang tua atau wali berdasarkan ketetapan Hakim.

b. Penerimaan.

1) Penerimaan klien pemasyarakatan (selanjutnya disebut klien) di Balai Bispa wajib didasarkanpada surat-surat yang sah.

2) Penerimaan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.




3) Setelah petugas yang ditunjuk menerima klien, segera meneliti sah tidaknya surat-surat yangmelengkapinya dan mencocokkan dengan identitas yang tercantum dalam surat-surat tersebut.

4) Selanjutnya petugas yang ditunjuk mengantar klien berikut surat-suratnya kepada petugaspendaftaran.

c. Pendaftaran.

1) Petugas pendaftaran meneliti kembali sah tidaknya surat-surat yang melengkapi klien tersebut.

2) Penerimaan klien dari Jaksa atau petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Balai Bispa lain untukdibuat berita acara serah terima dan yang menyerahkan.

3) Kemudian petugas mencatat identitas dan surat-surat dalam buku daftar sesuai dengan statusklien yang bersangkutan.

4) Selanjutnya petugas mencatat data tersebut (pada butir 2) ke dalam kartu bimbingan, sedang

hasil pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun bimbingan klien dari BalaiBispa lain dilampirkan pada kartu bimbingan klien,

5) Selanjutnya klien difoto dan foto tersebut ditempel pada kartu bimbingan klien.

6) Pengambilan sidik jari klien dilakukan pada surat putusan Hakim dan atau ketetapan MenteriKehakiman serta kartu daktiloskopi.

7) Selanjutnya klien dihadapkan kepada pembimbing kemasyarakatan yang akan memberikan

penielasan tentang kewajiban dan haknya, sekaligus mengumpulkan data dari yang bersangkutanserta keluarganya yang menyertainya.

C. BENTUK PEMBINAAN

1. Pelayanan Tahanan.

a. Bantuan Hukum.

1) Setiap tahanan berhak memperoleh bantuan hukum dari penasehat hukum.

2) Kepada tahanan diberikan penyuluhan hukum dan untuk keperluan ini Kepala Rutan/Cab Rutandapat mengadakan kerjasama dengan instansi penegak hukum dan pemerintah setempat.

3) Dalam upaya untuk memberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum perlu disediakan:

a) Alat tulis menulis.

b) Tempat untuk pertemuan dengan penasehat hukum yang dapat dilihat/diawas: tetapi tidakdapat didengar oleh orang lain/petugas.

4) Kunjungan atau pertemuan dengan penasehat hukum hanya dapat dilaksanakan pada hari kerjadan jam kerja, atau hari jadwal kunjungan.

5) Kunjungan atau pertemuan dengan penasehat hukum dicatat dalam buku Khusus KunjunganBantuan Hukum.

b. Penyuluhah Rohani.

1) Kegiatan penyuluhan Rohani meliputi :

a) Ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama.

b) Ceramah, penyuluhan dan pendidikan umum.

2) Untuk keperluan ceramah, penyuluhan dan pendidikan sebagaimana dimaksud butir 1), KepalaRutan/Cabrutan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah setempat

berdasarkan ketentuan yang berlaku.

3) Pokok-pokok materi ceramah, penyuluhan atau pendidikan yang akan disampaikan kepadatahanan, harus terlebih dahulu diketahui Kepala Rutan/Cabrutan dan kegiatannya tidak bolehmenyinggung perasaan atau menimbulkan keresahan para tahanan.

4) Setiap kegiatan baik berupa ceramah, penyuluhan atau pendidikan perlu diawasi agar tidak

dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertibanRutan/Cabrutan maupun negara.

5) Untuk (maksud) memberikan ceramah, penyuluhan dan pendidikan disediakan ruangan dansarana yang diperlukan.

c. Penyuluhan jasmani.

1) Untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani, kepada tahanan diberikan kegiatan olah raga,kesenian dan rekreasi di dalam Rutan/Cabrutan sesuai dengan fasilitas yang tersedia.

2) Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatah sebagaimana dimaksud pada




butir 1), tahanan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan, sepanjang tidakmerugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban Rutan/ Cabrutan.

3) Senam pagi tahanan dipimpin oleh petugas Rutan/Cabrutan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dua kali seminggu.

4) Penyelenggaraan kegiatan olahraga, berupa bola volly, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, catur

dan lain-lain, dilaksanakan di dalam Rutan/Cabrutan dan dalam penga-wasan petugas.

5) Kegiatan rekreasi bagi tahanan di dalam Rutan/Cabrutan meliputi :

a) Penyelenggaraan kesenian yang dilakukan oleh tahanan dan atau team yang didatangkan dariluar, terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional.

b) Penyelenggaraan pertunjukan berupa pemutaran film, video atau televisi dan lain-lain.

6) Memberikan kesempatan pada tahanan untuk melakukan kegiatan sosial/bakti sosial yang bersifatsukarela misalnya donor darah.

d. Bimbingan Bakat.

1) Untuk mengetahui bakat masing-masing tahanan, maka perlu diadakan penelitian kepada merekayang baru masuk Rutan/Cabrutan terutama pada saat mengikuti masa pengenalan lingkungan.

2) Bimbingan bakat terhadap tahanan dilakukan melalui penyaluran dan pengembangan ataskecakapan alami yang dimiliki tahanan, misalnya melukis, mengukir dan lain-lain.

e. Bimbingan Ketrampilan.

1) Untuk mengetahui minat masing-masing tahanan dalam mengikuti bimbingan ketrampilan,dilakukan dengan mengadakan penelitian pada setiap tahanan yang baru masuk Rutan/Cabrutan.

2) Bimbingan ketrampilan sedapat mungkin diarahkan kepada jenis-jenis ketrampilan yangbermanfaat di masyarakat dan yang dapat dikembangkan lebih lanjut di Lapas apabila kelak telahdiputus menjadi narapidana, seperti keperluan industri kecil (pertukangan), pertanian.perkebunan dan sebagainya.

f. Perpustakaan.

1) Untuk mengisi waktu terluang dan guna menyalurkan minat baca, maka disediakan perpustakaan.

2) Perpustakaan yang diselenggarakan Rutan/Cabrutan, meliputi buku Agama, pengetahuan umum,kejuruan dan lain-lain yang dipandang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban

Rutan/Cabrutan serta bermanfaat bagi tahanan.3) Buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan dapat dipinjam oleh tahanan yang waktu dan

tempatnya diatur oleh Kepala Rutan/ Cabrutan.

g. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan Bimbingan Kegiatan.

1) Bimbingan kegiatan tahanan meliputi

a) Bimbingan bakat.

b) Bimbingan ketrampilan.

2) Bimbingan kegiatan hanya dapat diikuti oleh tahanan secara sukarela.

3) Pada setiap awal bulan, program kegiatan bimbingan bakat dan ketrampilan tahanan, dikirimkankepada instansi yang menahan untuk diketahui. Apabila dipandang perlu, pihak yang menahandapat mengajukan keberatan atas keikutsertaan salah seorang atau beberapa orang tahananyang berada dalam wewenangnya.

4) Kegiatan yang diberikan kepada tahanan harus bersifat jangka pendek.

5) Untuk keperluan bimbingan kegiatan di samping yang telah disediakan Rutan/Cabrutan, tahanandapat membawa sendiri peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan, sepanjang tidakmengganggu keamanan dan ketertiban serta tidak ada ikatan yang merugikan Rutan/Cabrutan.

6) Setiap tahanan yang mengikuti bimbingan kegiatan dalam bentuk pekerjaan yanq produktif (berproduksi), diberi upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7) Tahanan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lebih dari tujuh jam setiap hari.

8) Bimbingan kegiatan bagi tahanan dilaksanakan di dalam Rutan/ Cabrutan.

9) Semua hasil karya tahanan baik yang berasal dari kegiatan bimbingan bakat maupun ketrampilandicatat dalam buku hasil karya tahanan.

10) Semua hasil karya tahanan disimpan dengan baik dan tertib dalam gudang penyimpanan.

11) Hasil karva tahanan dapat dijual sesuai peraturan yang berlaku.




2. Pembinaan Narapidana dan Anak Didik.

a. Tahap-tahap Pembinaan.

1) Setiap narapidana harus memulai tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan.

2) Tahap-tahap pembinaan bagi narapidana ditentukan berda-sarkan lamanya pidana/masapembinaan yang bersangkut-an.

3) Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun ada 4 (empat)tahap :

a) Tahap pertama : pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian danpengenalan lingkungan (mapenaling), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 darimasa pidana yang sebenarnya.

b) Tahap kedua: pembinaan lanjutan di atas 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masapidana yang sebenarnya.

c) Tahap ketiga: pembinaan lanjutan di atas 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masapidana yang sebenarnya.

d) Tahap keempat: Pembinaan lanjutan/bimbingan di atas 2/3 sampai selesai masa pidananya.

4) Proses pembinaan bagi anak didik yang masa pembinaannya melebihi 1 (satu) tahun, melalui 6(enam) tahap :

a) Tahap pertama, dimulai sejak diterima dan didaftar hingga enam bulan pertama.

b) Tahap kedua, dimulai sejak berakhirnya tahap pertama hingga akhir enam bulan kedua.

c) Tahap ketiga, dimulai sejak berakhirnya tahap kedua hinqga akhir enam bulan ketiga.

d) Tahap keempat, dimulai sejak berakhirnya tahap ketiga hingga akhir enam bulan keempat.

e) Tahap kelima, dimulai sejak akhir tahap keempat hingga akhir enam bulan kelima. :

f) Tahap keenam, dimulai sejak berakhirnya tahap kelima hingga :

(1) anak didik/anak negara mencapai batas umur 18 tahun.

(2) anak didik/anak sipil mencapai batas umur 21 tahun.

5) Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun, ada tigatahap :

a) Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana yangsebenarnya.

b) Tahap kedua sejak 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 masa pidana yang sebenarnya.c) Tahap ketiga, sejak 2/3 sampai selesai masa pidananya.

6) Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa masa pidananya lebih satu tahun ada 4 (empat)tahap:

a) Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurang-nya 1/3 bagian dari masa pidana yangsebenarnya.

b) Tahap kedua, sejak 1/3 sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana vang sebenarnya.

c) Tahap ketiga, sejak 1/2 sampai 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.

d) Tahap keempat, sejak 2/3 sampai selesai masa pidana-nya.

7) Proses pembinaan bagi anak didik yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun ada tigatahap :

a) Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana sebenarnya

sebenarnya.

b) Tahap kedua, sejak 1/2 sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana sebenarnya.

c) Tahap ketiga, sejak 2/3 masa pidana yang sebenarnya sampai selesai.

8) Proses pembinaan bagi narapidana yang dipidana mati atau seumur hidup tidak dilakukan pentahapan,

kecuali setelah dirubah pidananya menjadi pidana sementara.

b. Wujud pembinaan.

1) Setiap narapidana wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan kepadanya.

2) Wujud pembinaan narapidana meliputi :

a) Pendidikan Umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa)melalui pelajaran Kejar Paket A yang dilaksanakan oleh para narapidana dengan Pamong danTutor para pegawai Lapas/Rutan serta secara teknis mendapat bimbingan dan pengawasan dariKantor Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebuidayaan.

b) Pendidikan Ketrampilan, las, reparasi radio, montir, menjahit, anyaman, rekayasa pipa, ukir,




pertukangan, pertambakan dan pabrik/industri dan sebagainya.

c) Pembinaan mental spiritual, pendidikan agama, Penataran P4 dan Budi pekerti.

d) Sosial budaya kunjungan keluarga, belajar seni lukis, seni karawitan, seni tari, seni musik, seni

suara dan lain-lain kesenian.

e) Kegiatan rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui : olah

raga, hiburan segar, membaca buku/ majalah/surat kabar.

3) Wujud pembinaan narapidana pada angka 2) tersebut dilaksana-kan oleh petugas yang bersangkutansebagai bahan pertim-bangan TPP dalam membentuk proses pembinaan selanjutnya.

4) Wujud pembinaan narapidaria yang dilaksanakan di luar gedung Lapas :

a) Belajar di sekolah-sekolah negeri.

b) Belaiar di tempat latihan kerja milik Lapas (pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya).

c) Belajar di tempat latihan kerja milik industri/dinas lain (Balai Latihan Kerja).

d) Beribadah, sembahyang di Masjid, Gereja dan sebagainya.

e) Berolah raga bersama masyarakat.

f) Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

g) Pengurangan masa pidana/remisi.

5) Wujud pembinaan anak didik.a) Setiap anak didik diwajibkan mengikuti dengan baik semua program pembinaan yang diberikan

kepadanya.

b) Wujud pembinaan yang diberikan:

(1) Umum, pemberantasan tiga buta (buta aksara, buta angka dan buta bahasa).

(2) mental spiritual: pendidikan agama, PMP, kepribadian/ budi pekerti.

(3) sosial budaya: etika pergaulan, seni lukis, seni tari, seni suara dan seni karawitan.

(4) latihan ketrampilan : kursus menjahit/merenda/ menjahit/memasak/menganyam,

kepramukaan, pembinaan generasi muda dan sebagainya.

(5) rekreasi : olah raga, catur, hiburan dan kunjungan keluarga.

(6) Pembinaan dilaksanakan oleh pejabat struktural yang bersangkutan dan diniial untuk bahan

pertimbangan TPP dalam merencanakan program/ proses pembinaan selanjutnya.

c. Pembinaan narapidana yang perlu mendapat perhatian khusus.

Pembinaan narapidana yang terlibat dalam tindakan pidana subversi, korupsi, penyelundupan,

perjudian, narkotika atau perkara lain yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian

masyarakat perlu mendapat perhatian khusus dan kepada mereka tidak diberikan asimilasi,

pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman R.I.

No. M.01 -PK.04.10 Tahun 1989 tangqal 15 April 1989.

3. Bimbingan Klien.

a. Tahap-tahap Bimbingan.

1) Tahap awal.

a) Penelitian Kemasyarakatan.

b) Menyusun rencana program bimbingan.

c) Pelaksanaan program bimbingan.

d) Penelitian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap

lanjutan.

2) Tahap lanjutan.

a) Pelaksanaan program bimbingan.

b) Penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir.

3) Tahap akhir.

a) Pelaksanaan program bimbingan.

b) Meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan.

c) Mempersiapkan klien uhtuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akankemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (after care).

d) Mempersiapkan keterangan akhir masa bimbingan klien.




e) Mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Bispa.

b. Pendekatan Bimbingan.

1) Pelaksanaan bimbingan klien dilandasi dengan salah satu disiplin ilmu yang sesuai dengan tujuanbimbingan.

2) Pendekatan tersebut diperoleh dari berbagai disiplin ilmu antara lain sebagai berikut :

Pemasyarakatan, hukum, pekerjaan sosial, pendidikan, psikologi, psikiatri dan disiplin ilmu yangsesuai.

c. Wujud Bimbingan.

1) Wujud bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien padasaat sekarang dan diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat di manaklien bertempat tinggal.

2) Wujud bimbingan tersebut berupa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan.

3) Jenis bimbingan klien meliputi:

a) Pendidikan agama

b) Pendidikan budi pekerti

c) Bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok

d) Pendidikan formal

e) Kepramukaanf) Pendidikan keterampilan kerja

g) Pendidikan keseiahteraan keluarga

h) Psiko terapi

i) Psikiatri terapi

j) Kepustakaan.

D. PERAWATAN WARGA BINAAN KEMASYARAKATAN

Perawatan warga binaan pemasyarakatan berfungsi untuk menjaga agar mereka selalu dalam keadaansehat jasmaniah maupun rohaniah.

Oleh karena itu selalu diusahakan agar mereka tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang cukup(misainya makanan, air bersih untuk minum, mandi wudhu den sebagainya).

1. Perawatan Tahanan.

a. Perlengkapan.

1) Tahanan memakai pakaian sendiri dalam batas yang tidak berlebihan dan tidak mengganggukeamanan serta menun-jukkan kepatutan dan kesopanan.

2) Bagi tahanan yang tidak mempunyai pakaian, diberikan pakaian yang layak dari Rutan/Cabrutan.

3) Setiap tahanan diberikan perlengkapan rnakanan, minum, ibadah dan tidur yang layak.

b. Makanan.

1) Setiap tahanan berhak mendapat jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Jumlah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syaratkesehatan.

3) Tahanan yang sakit, hamil, menyusui dan tahanan anak-anak dapat diberikan makanan tambahansesuai dengan petunjuk dokter.

4) Tahanan bangsa asing diberikan makanan yang sama seperti tahanan biasa kecuali atas petuniukdokter dapat diberikan makanan jenis lain.

5) Untuk menyimpan makanan dan pemeliharaan peralatan-nya, dilaksanakan oleh petugasperawatan dengan memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan.

6) Pemasukan bahan makanan untuk penghuni Rutan/Cabrutan harus tertib dan aman sampai didapur dan sebelum diterima secara resmi, lebih dahulu dicocokkan jumlah, jenis dan mutunya.

7) Di dapur dan di ruang makan digantungkan daftar mingguan tentang menu makanan yang mudahdibaca.

8) Pemberian makanan kepada tahanan dilakukan di tempat yang khusus digunakan untuk ruangmakan.

9) Tahanan dapat menerima kiriman makanan dan minuman dari keluarganya, handai taulan danpihak-pihak lain.

10) Pemasukan bahan makan baik jumlah, jenis maupun mutunya harus sesuai dengan ketentuan




yang berlaku dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan.

11) Harus menyediakan contoh makan pagi, siang dan sore, sesuai menu, di Ruang Karutan, untukditeliti apakah sesuai dengan daftar menu setiap hari sesuai jadwal.

12) Perlengkapan makanan dan minuman diberikan, tetapi pemakaian perlengkapan makanan danminuman yang dapat membahayakan keamanan/ketertiban dilarang.

13) Tahanan yang berpuasa diberikan makanan dan minuman tambahan sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

c. Kesehatan.

1) Setiap tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak.

2) Perawatan kesehatan tahanan di Rutan/Cabrutan dilakukan oleh dokter Rutan/Cabrutan, dalamhal tidak ada Dokter Rutan/Cabrutan dapat dilakukan oleh para medis.

3) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali adakeluhan, maka sewaktu-waktu dapat diperiksa Dokter.

4) Atas nasehat Dokter Rutan/Cabrutan dan seizin pihak yang menahan tahanan yang sakit dan tidakbisa dirawat di Klinik Rutan/Cabrutan, dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum atas izin instansi yangmenahan dengan pengawalan POLRI/CPM.

5) Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit segera diberitahukan kepada instansiyang menahan dan keluarga tahanan yang bersangkutan serta dimintakan surat keterangan dari

Dokter serta dibuatkan Berita Acara oleh Tim yang dituniuk oleh Karutan/ Kacabrutan.6) Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sebab lain, Kepala Rutan/Cabrutan segera

melapor kepada Kepolisian terdekat guna penyidikan dan penyelesaian visum et repertum dariDokter yang berwenang, serta memberi-tahukan kepada instansi yang menahan dan keluarganya.

7) Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya dalam waktu 2 x 24 jam sejak meninggal dunia,padahal telah diberitahukan kepada keluarganya secara layak, maka penguburannya dilakukanoleh Rutan/ Cabrutan atau Rumah Sakit.

8) Barang-barang milik tahanan yang meninggal dunia segera diserahkan kepada keluarganya dandibuatkan berita acara dan setelah lewat 3 (tiga) bulan lamanya, namun tidak ada keluarganyayang mengambil, maka barang-barang tersebut menjadi milik negara.

9) Pengurusan jenazah dan pemakamannya diselenggarakan secara layak menurut agamanya.

10) Sebelum dimakamkan teraan jari (tiga jari kiri) jenazah, harus diambil untuk pembuktian dankepastian bahwa jenazah tersebut adalah tahanan yang dimaksud dalam surat-surat dandokumen yang sah.

11) Setiap ada tahanan yang meninggal dunia segera dilaporkan kepada Kakanwil DepartemenKehakiman dan tembusannya dikirim kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan disertaisurat yang diperlukan.

2. Perawatan Narapidana dan Anak Didik.

a. Perlengkapan.

1) Setiap narapidana/anak didik diberikan pakaian, perleng-kapan makan/ minum dan perlengkapantidur yang layak.

2) Pakaian yang diberikan seragam, baik warna maupun potongan yang terdiri dari

a) pakaian harian.

b) pakaian kerja.

c) pakaian tidur.

d) sarung.Warna pakaian adalah "biru" yang melambangkan "kese-tiaan" dengan maksud selama memakaipakaian tersebut dapat menumbuhkan rasa kesetiaan mereka. Dengan kesetiaan yangditumbuhkan dan dipupuk selama menjalani pidananya, mereka diharapkan kelak dapatmemperta-hankan kesetiaan itu dalam arti tetap setia untuk tidak melakukan pelanggaran hukumlagi dan sebaliknya tetap memelihara tingkah lakunya yang positif sehingga mampu berintegrasikembali dengan masyarakat.

3) Pakaian diberikan dua kali setiap tahun, sedangkan perlengkapan makan/minum danperlengkapan tidur apabila rusak, diganti.

4) Perlengkapan tidur ialah kasur dan bantal.

b. Makanan.

1) Setiap narapidana/anak didik mendapat jatah makan dan minum sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Jumiah kalori makanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi syaratkesehatan.




3) Narapidana/anak didik, yang sakit, hamil, menyusui dan anak-anak dapat diberikan makanantambahan sesuai dengan petunjuk dokter.

4) Narapidana/anak didik asing diberikan makanan yang sama seperti narapidana/anak didik biasa,kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan jenis lain.

5) Untuk menyimpan makanan dan pemeliharaan peralatan-nya, dilaksanakan oleh petugas

perawatan dengan memperhatikan syarat kebersihan dan kesehatan.

6) Pemasukan bahan makanan untuk penghuni Lapas/Lapas Anak harus tertib dan aman, sampai didapur dan sebelum diterima secara resmi, lebih dahulu dicocokkan jumlah, jenis dan mutunya.

7) Di dapur dan di ruang makan digantung daftar mingguan tentang menu makanan.

8) Pemberian makanan kepada narapidana di lakukan di ruang makan.

9) Narapidana dapat menerima kiriman makanan dan minuman dari keluarganya atas izin petugas jaga.

10) Pemasukan bahan makanan baik jumlah, jenis maupun mutunya, harus sesuai denganketentuan yang berlaku dan dibuatkan berita acara penerimaan oleh petugas yang ditunjuk yaitudari unsur perawatan, keamanan/ketertiban dan registrasi.

11) Harus menyediakan contoh makan pagi, siang dan sore sesuai menu, di ruang Kalapas/KalapasAnak untuk diteliti, apakah sesuai dengan daftar menu setiap hari sesuai jadwal.

12) Narapidana/Anak didik yang berpuasa, diberi makanan dan minuman tambahan, sesuai denganketentuan yang berlaku.

c. Perawatan Kesehatan.

1) Setiap narapidana/anak didik berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak.

2) Perawatan kesehatan narapidana/anak didik di Lapas dilakukan oleh Dokter Lapas/Lapas Anak.Dalam hal tidak ada Dokter Lapas/Lapas Anak dapat dilakukan oleh paramedis.

3) Pemeriksaan kesehatan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, kecuali adakeluhan, maka sewaklu-waktu dapat diperiksa Dokter.

4) Atas nasehat Dokter Lapas/Lapas Anak, narapidana/ anak didik yang sakit dan tidak bisa dirawatdi klinik Lapas/Lapas Anak dapat dikirim ke Rumah Sakit Umum atas izin Kalapas/Kalapas Anakdengan pengawalan petugas Lapas/Lapas Anak, dan kalau perlu minta bantuan Poiri.

5) Apabila ada narapidana/anak didik yang meninggal dunia karena sakit, segera diberitahukan

kepada keluarganya dan dimintakan surat keterangan dari Dokter serta dibuatkan berita acaraoleh tim yang ditunjuk oleh Kalapas/Kalapas Anak.

6) Apabila ada narapidana/anak didik yang meninggal dunia karena sebab lain, Kalapas/KalapasAnak segera melaporkan kepada Kepolisian terdekat, guna penyidikan dan penyelesaian visum etrepertum dari Dokter yang berwenang serta memberitahukan juga kepada keluarganya.

7) Jenazah yang tidak diambil oleh keluarganya dalam 2 x 24 jam sejak meninggal dunia meskipuntelah diberitahukan kepada keluarganya secara layak, maka penguburannya dilakukan oleh Lapas/Lapas Anak atau Rumah Sakit.

8) Barang-barang milik narapidana/anak didik yang meninggal dunia segera diserahkan kepadakeluarganya dan dibuatkan berita acara. Setelah lewat tiga bulan lamanya, namun tidak adakeluarganya yang mengambil, maka barang-barang tersebut menjadi milik negara.

9) Pengurusan jenazah dan pemakamannya diselenggarakan secara layak menurut agamanya.

10) Sebelum dimakamkan, teraan jari (tiga jari kiri) jenazah harus diambil untuk pembuktian dankepastian bahwa jenazah tersebut adalah narapidana/anak didik yang dimaksud dalam surat-suratdokumen yang sah.

11) Setiap ada narapidana/anak didik yang meninggal dunia, segera dilaporkan kepada KanwilDepartemen Kehakiman dan tembusannya disampaikan kepada Direktorat JenderalPemasyarakatan dengan dilengkapi surat-surat yang diperlukan.

E. KEAMANAN DAN TATA TERTlB DI LAPAS DAN RUTAN/ CABRUTAN.

Keamanan dan tata tertib merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan.Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lapas dan Rutan/Cabrutan perlu diciptakan.

Pada dasarnya kegiatan keamanan dan tata tertib di Lapas dan Rutan/ Cabrutan mempunyai pola yangsama.

1. Tanggung jawab keamanan dan tata tertib.

a. Tanggung jawab keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan/ Cabrutan berada di tangan Kalapas dan




Karutan/ Kacabrutan

b. Apabila Kepala Lapas/Rutan/Cabrutan tidak di tempat wewenang Kepala Lapas/Rutan/Cabrutanberada pada pejabat struktural yang tertinggi pangkatnya atau peiabat lain yang dituniuk oleh KepalaLapas/Rutan/ Cabrutan sebagai petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.

c. Dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, Kepala Lapas/ Rutan/Cabrutan dibantu oleh Kepala

Pengamanan Lapas/Rutan/ Cabrutan.

d. Setiap petugas wajib ikut serta memelihara keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan/Cabrutan.

e. Dalam keadaan darurat setiap petugas wajib mengamankan Lapas dan Rutan/Cabrutan.

2. Tugas pokok keamanan dan ketertiban.

a. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal/ mencegah sedini mungkingangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam Lapas danRutan/Cabrutan,

b. Kegiatan keamanan dan tata tertib tidak selalu berupa kegiatan fisik dengan senjata api atau senjatalainnya melainkan sikap dan perilaku petugas yang baik terhadap penghuni memberikan dampakkeamanan dan ketertiban yang harmonis.

c. Kegiatan keamanan dan ketertiban mencegah agar situasi kehidupan penghuni tidak mencekam yaituagar tidak terjadi penindasan, pemerasan dan lain-lain perbuatan yang menimbulkan situasi

kehidupan menjadi resah dan ketakutan.Menjaga agar tidak terjadi pelarian dari dalam maupun dari luar Lapas dan Rutan/Cabrutan.

e. Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan narapidana/tahanan (suasanabekerja, belaiar, berlatih, makan, rekreasi, beribadah, tidur dan menerima kunjungan dan lain-lain)selalu tertib dan harmonis.

f. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris Lapas dan Rutan/Cabrutan.

g. Melakukan pengamanan terhadap gangguan kesusilaan.

h. Melaksanakan administrasi (tata usaha) keamanan dan keter-tiban.

3. Sasaran Keamanan.

Sasaran pengamanan Lapas dan Rutan/Cabrutan diarahkan pada:

a. Segenap ponghuni Lapas dan Rutan/Cabrutan.

b. Pegawai dan para pengunjung Lapas dan Rutan/Cabrutan.

c. Bangunan dan perlengkapan.

d. Lingkungan alam sekitarnya.

e. Lingkungan sosial/masyarakat luar.

f. Aspek ketatalaksanaan.

4. Tugas dan ketertiban dalam perawatan tahanan, napi dan anak didik.

a. Keamanan dan ketertiban berperan untuk menjamin berhasilnya seluruh kegiatan perawatannarapidana, anak didik dan tahanan yang antara lain meliputi perawatan makanan, minuman,pakaian, pengobatan, membuang kotoran/limbah manusia, mandi, persediaan air bersih, udara

kamar yang sehat dan lingkungan yang bersih dan serasi.

b. Pembagian makanan, minuman serta hidangan lainnya dilaksanakan oleh petugas perawatan dandiawasi oleh petugas keamanan, ketertiban. Pembagian tersebut harus diawasi apakah benar-benarditerima oleh narapidana. anak didik/ tahanan yang bersangkutan dalam keadaan lengkap dan utuhsesuai ketentuan yang berlaku.

5. Petugas jaga wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Harus hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum jam dinasnya.

b. Dilarang meninggalkan tugas tanpa izin dari Kepala Regu jaga dan apabila berhalangan hadir supayasegera memberi kabar.

c. Dilarang menjadi penghubung dari dan untuk narapidana atau orang lain maupun penegak hukum.

d. Dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap narapidana.

e. Memahami dan mengerti cara menggunakan perlengkapan keamanan/ ketertiban.

f. Merawat perlengkapan keamanan/ketertiban sebaik-baiknya.

9. Mempersiapkan buku jaga untuk mencatat kegiatan atau peristiwa pergantian tugas jaga dengan

mencatat jumlah narapidana, jumlah dan keadaan senjata api serta situasi khusus yang perlu

diketahui oleh petugas jaga berikutnya.




h. Harus selalu waspada dalam melaksanakan tugas penjagaan, terutama pada waktu malam hari ataupada waktu hujan.

i. Penyimpanan kunci-kunci blok/kamar hunian, kantor, gudang, almari senjata api, harus disimpan ditempat tertentu yang cukup aman.

j. Apabila terjadi pelarian tahanan, maka petugas yang bertanggung jawab segera lapor kepada

atasannya dan atasan yang menerima laporan tersebut segera mengambil langkah/ tindakanterhadap tahanan yang masih ada diperintahkan untuk masuk kamar masing-masing dan dikunci,kemudian mengambil tindakan lebih lanjut.

k. Apabila terjadi pelarian narapidana baik dari dalam maupun dari luar Lapas, maka petugas yangbertanggung jawab segera mengumpulkan narapidana-narapidana yang ada, dimasukkan ke dalamkamar masing-masing dan dikunci, kemudian segera lapor kepada atasannya yang selanjutnyaatasan yang menerima laporan tersebut segera mengambil langkah/tindakan lebih lanjut.

F. PEMINDAHAN.

Narapidana, anak didik dan tahanan dapat dipindahkan untuk kepentingan kegiatan pembinaan,keamanan, kesehatan dan proses peradilan.

1. Alasan Pemindahan.

Pemindahan narapidana, anak didik dari satu Lapas dan Rutan/ Cabrutan ke Lapas dan Rutan/Cabrutanlain dapat dilaksanakan untuk kepentingan :

a. Pembinaan.

Pemindahan dengan alasan pembinaan dilaksanakan karena di lembaga. tempat narapidanamenjalani pidananya tidak tersedia sarana yang memadai untuk pelaksanaan pembinaan atau karenaterdapat kesulitan untuk melaksanakan upaya pembauran dengan masyarakat apabila tetapditempatkan di lembaga semula.

b. Keamanan dan mencegah kepadatan isi Lapas dan Rutan/ Cabrutan.

Pemindahan dengan alasan keamanan dilaksanakan karena narapidana yang bersangkutan selalumembuat kegaduhan, keonaran, mengancam atau diancam temannya, melawan petugas dan lain-lain perbuatan yang mengganggu tata tertib.

Untuk mencegah/mengatasi terlampau padatnya isi Lapas/ Rutan/Cabrutan yang berakibatmenyulitkan pembinaan dan menimbulkan kerawanan, maka perlu di lakukan pemindahan.

c. Proses Peradilan.

Pemindahan untuk kepentingan proses peradilan dilaksanakan karena:

1) Kedudukan Lapas dan Rutan/Cabrutan tidak memberikan kemudahan untuk dilakukanpemeriksaan terhadap narapidana/tahanan, baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa.

2) Untuk melaksanakan rekonstruksi.

3) Penyidangan perkaranya yang lain di Pengadilan.

d. Lain-lain yang dianggap perlu.

Pemindahan karena kepentingan lain yang dianggap perlu dilaksahakan karena :

1) Dalam hal seorang narapidana/tahanan perlu dipindahkan untuk perawatan kesehatannya karenadi tempat yang semula tidak memadai sarana untuk perawatannya.

2) Kelebihan daya muat Lapas dan Rutan/Cabrutan.

2. Sifat Pemindahan dan Biaya Pemindahan.a. Pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan dari Lapas dan Rutan/Cabrutan ke Lapas dan

Rutan/Cabrutan lain untuk kepentingan pembinaan, keamanan dan proses peradilan dapat bersifatsementara atau tetap.

b. Pemindahan tahanan, narapidana dan anak didik yang bersifat keharusan untuk kepentinganpembinaan dan keamanan pembiayaannya dibebankan kepada :

1) Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, apabila pemindahan tahanan, narapidana dan anak didikyang dilakukan dari Lapas dan Rutan/ Cabrutan ke Lapas dan Rutan/Cabrutan lainnya dalamwilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan.

2) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, apabila pemindahan tahanan, narapidana dan anak didikyang dilakukan antar Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

c. Pemindahan narapidana dan tahanan untuk kepentingan penyelesaian perkara (proses peradilan)dibiayai oleh instansi yang meminta pemindahan itu.

d. Pemindahan narapidana dan anak didik dapat dilaksanakan atas pemindahan narapidana dan




keluarga dari narapidana/tahanan/ anak didik yang bersangkutan.

Pemindahan atas permohonan sendiri tersebut dapat dikabulkan apabila memenuhi persyaratan sertaketentuan dalam proses pembinaan, keamanan, kemampuan Lapas dan Rutan/Cabrutan yangmenampung, sedangkan biaya pemindahan dan pengawalan ditanggung oleh pemohon.

e. Pemindahan tahanan karena faktor keamanan harus dimufakati oleh instansi yang menahan,

sedangkan biaya pemindahan dapat ditanggung oleh Lapas dan Rutan/Cabrutan atau oleh instansiyang menahan atau ditanggung bersama.

3. Kewenangan Pemberian lzin Pemindahan.

a. lzin pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan dari Lapas dan Rutan/Cabrutan lain dalam satuwilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah.

b. lzin pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan dari Lapas dan Rutan/Cabrutan ke Lapas danRutan/Cabrutan yang berada di wilayah hukum Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang lain,

diberikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

c. lzin diberikan secara tertulis, berdasarkan surat permohonan dan dalam keadaan yang sangatmendesak, permohonan dan izin dapat disampaikan melalui telepon dan kemudian disusul secaratertulis.

Permohonan lewat telepon maupun secara tertulis wajib menyebutkan jumlah, nama masing-masingnarapidana, anak didik atau tahanan yang dimohonkan untuk pindah, berikut dengan identitasnyasecara lengkap.

- nama.- jenis kelamin.- umur.- perkara.- expirasi.- dan lain-lain yang dianggap perlu.

4. Pelaksanaan Pemindahan.

a. Pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan dapat dilaksa-nakan dengan:

1) Kendaraan milik Lapas dan Rutan/Cabrutan.

2) Kendaraan milik iristansi yang menahan atau instansi lain pinjaman/ bantuan).

3) Kendaraan umum (bis, kapal laut, kapal udara).b. Pengawalan narapidana, anak didik dilakukan oleh petugas Lapas dan Rutan/Cabrutan dan jika

dianggap perlu, dapat meminta bantuan POLRI atau aparat keamanan lainnya.

c. Pengawalan dilengkapi dengan surat perintah pengawalan pemindahan yang memuat :

1) Nama.

2) Pangkat.

3) Komandan pengawal dan anggota pengawal.

4) Nama dan jumlah narapidana, anak didik atau tahanan yang dipindahkan.

5) Jenis dan nomor Polisi kendaraan yang dipergunakan dalam hal pemindahan dilakukan dengankendaraan darat dan jika pemindahan dilakukan dengan kapal laut atau kapal udara disebutkanpula di dalam surat perintah.

Narapidana, anak didik dan tahanan yang dipindahkan harus dilengkapi (disertakan) dokumen

(surat-surat) yang diperlukan termasuk data kesehatannya.6) Lapas dan Rutan/Cabrutan yang dituju.

Disertakan bekal makanan atau uang pembeli makanan jika waktu pemindahan dan pengawalanlebih dari 6 (enam) jam.

7) Narapidana wanita dan anak didik yang dipindahkan tidak diperkenankan untuk diborgol,sedangkan untuk yang lainnya diserahkan kepada pertimbangan pengawal apakah perlu diborgolatau tidak sehubungan situasi dan pertimbang-an.

d. Sebelum dilaksanakan pemindahan, terlebih dahulu diperiksa (diteliti) kondisi kesehatan narapidana,anak didik dan tahanan untuk dinilai apakah mereka sanggup melaksanakan perjalanan pemindahantersebut. Demikian juga selama dalam perjalanan pemindahan, kondisi kesehatannya harus diamatiterus agar mereka dapat sampai ke tempat yang baru dengan selamat.

e. Apabila perjalanan tidak dapat ditempuh dalam satu hari sehingga dianggap perlu singgah untukberistirahat, maka dapat beristirahat di Lapas dan Rutan/Cabrutan yang terdekat atau di pos-pos

aparat keamanan atau di tempat-tempat tertentu yang dijamin keamanannya.




f. Terkecuali pemindahan tersebut perlu dirahasiakan atas alasan-alasan keamanan/ketertibap, makasebelum dilaksanakan pemindahan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarga-nya masing-masing.

G. PEMINJAMAN TAHANAN/NARAPIDANA.

1. Untuk keperluan pemeriksaan perkara oleh penyidik POLRI atau Jaksa tidak dibenarkan untuk membawatahanan/narapidana keluar Lapas/Rutan/Cabrutan kecuali untuk keperluan rekonstruksi atau sebagaisaksi di persidangan.

Penyidik dapat melakukan pemeriksaan di dalarh Lapas/ Rutan/ Cabrutan setelah menunjukkan suratdari pejabat instansi yang berwenang.

2. Tidak dibenarkan untuk mempekerjakan/memanfaatkan tenaga tahanan/ narapidana untuk kepentinganpribadi oleh siapapun termasuk oleh Kalapas/ Karutan/Kacabrutan.

H. PENGAKHIRAN PEMBINAAN DAN BIMBINGAN.

1. Pengakhiran Pembinaan.

a. Pembinaan terhadap narapidana dan anak didik dihentikan oleh Lapas karena :

1) Telah selesai masa pidana/pembinaannya.

2) Meninggal dunia.

3) Hal-hal lain yang didasarkan atas peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengakhiran pembinaan narapidana dilaksanakan oleh kalapas berdasarkan :

1) Lepas mutlak karena telah habis masa pidananya.

2) Pembebasan bersyarat/karena telah melampaui 2/3 masa pidana dan telah memenuhipersyaratan (pasal 15 KUHP).

3) Cuti menjelang bebas karena telah melampaui 2/3 masa pidana menjelang lepas tetapi karenakesulitan teknis tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat.

4) Meninggal dunia.

5) Kadaluwarsa (pasal 84 jo pasal 85 KUHP).

c. Pengakhiran pembinaan anak didik dilaksanakan oleh Kalapas anak berdasarkan :

1) Telah mencapai batas usia yang ditentukan.

Untuk Anak Negara 18 tahun (pasal 45 KUHP), untuk Anak Sipil 21 tahun (pasal 302 dan 384 KUH

Perdata).

2) Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara paling lambat telah berusia 1 tahun 6 bulan (pasal 46

KUHP).

3) Diserahkan pada keluarga asuh/badan sosial.

4) Keputusan Menteri Kehakiman berdasarkan pertimbangan tertentu.

2. Pengakhiran Bimbingan.

Bimbingan terhadap klien harus dihentikan oleh Ka Bispa apabila :

a. Telah selesai masa bimbingannya.

b. Melanggar hukum lagi.

c. Pindah alamat tanpa melaporkan dan tidak diketemukan alamat baru.d. Meninggal dunia.

I. UNSUR PENDUKUNG SISTEM PEMASYARAKATAN DAN HUBUNGAN DENGAN INSTANSI DAN MASYARAKAT.

1. Unsur Pendukung Sistem Pemasyarakatan.

a. Warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

Warga binaan pemasyarakatan haruslah diupayakan untuk ikhlas dan terbuka untuk menerimapengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan.

Mereka harus yakin bahwa kegiatan pembinaan tersebut, adalah untuk kebaikan dan kepentinganmereka sendiri, keluarga dan masyarakat serta demi untuk masa depan mereka.

b. Petugas pemasyarakatan.

Petugas pemasyrakatan harus menyadari bahwa mereka bukan saja abdi negara, tetapi juga sebagai

pendidik dan pengabdi kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya.Petugas pemasyarakatan pada dasarnya manusia-manusia yang terpanggil dan memiliki idealisme yang tinggi.




c. Masyarakat.

Masyarakat adalah wadah dan sekaligus partisipan untuk mengembalikan narapidana dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi di dalam pembinaan bersamasama dengan petugaspemasyarakatan.

Tanpa keterlibatan dan partisipasi yang sungguh-sungguh dari ketiga unsur tersebut, maka pelaksanaanpembinaan tidak akan berhasil dengan baik.

2. Hubungan dengan instansi.

Dalam rangka pembinaan, maka para petugas pemasyarakatan harus mampu melibatkan instansi-instansi yang terkait, baik yang sudah terlibat melalui surat Keputusan Bersama, maupun yang belum.

3. Hubungan dengan masyarakat.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, tidak semata-mata dibebankan kepada petugaspemasyarakatan, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu petugaspemasyarakatan harus mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam tugas pembinaan.

J. TIM PENGAMAT PEMASYRAKATAN (TPP).

Pelaksana kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan masing.masing dibantu oleh sebuah tim

yang disebut Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas, Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Bispa dan TimPengamat Pemasyarakitan Rutan, selanjutnya ditingkat TPP.

TPP ini masing-masing berperan memberikan pertimbangan dalam rangka tugas pengamatan terhadappelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

TTP dibentuk :

1. Di tingkat pusat untuk membantu Direktur Jenderal

2. Di tingkat wilayah untuk membantu Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

3. Di tingkat Lapas untuk membantu Pimpinan Lapas.

4. Di tingkat Balai Bispa untuk membantu Pimpinan Balai Bispa.

5. Di tingkat Rutan untuk membantu Pimpinan Rutan/Cabrutan.

Adapun susunan TPP dimaksud diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I.

Untuk mendayagunakan peranan TPP ini, maka dibuka peluang keanggotaan bagi tokoh-tokoh

masyarakat, peminat dan pakar pemasyarakatan untuk menjadi anggota agar dapat lebih meningkatkankualitas pembinaan.

K. LAIN-LAIN.

1. Hubungan tahanandengan pihak luar.

a. Setiap tahanan berhak mendapat kunjungan dari

1) Keluarga, lembaga sosial atau lembaga-lembaga lain (pasal 60 dan pasal 61 KUHAP jo pasal 20

ayat (1) dan (2) PP Nomor 27 tahun 1983).

2) Rohaniawan dan dokter pribadi (pasal 58 dan 63 KUHAP).

3) Penasehat hukum (pasal 70 ayat (1) KUHAP jo pasal 20 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983).

b. Setiap ada kunjungan dicatat dalam buku kunjungan.

c. Pejabat penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Panitera serta pejabat Rupbasan, Balai Bispa danLapas karena jabatannya dapat menemui tahanan dalam daerah hukumnya dengan menunjukkanidentitas yang bersangkutan. Khusus untuk pejabat Rupbasan, Balai Bispa dan Lapas harussepengetahuan pejabat yang berwenang.

d. Setiap tahanan berhak menerima dan mengirim surat dari dan untuk penasehat hukum sertakeluarganya setiap kali diperlukan. Untuk keperluan surat menyurat disediakan alat tulis menulis(pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHAP).

2. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat).

Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim WASMAT) untuk melaksanakan tugasnya seperti yang telahdiatur dalam KUHAP hendaknya bekerja sama dengan Tim Pengamat Pemasyarakatan TPP), sehinggapertimbangan kegiatan pembinaan dan bimbingan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

3. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Bispa.

Balai Bispa menerima permintaan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan dari:

a. Pengadilan Negeri.




Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Hakim yang akan dipergunakansebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara dalam sidang di Pengadilan Negeri.

b. Lembaga Pemasyarakatan.

Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan

yang akan dipergunakan sebagai bahan penentuan program pembinaan narapidana, anak didik dan

anak sipil dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c. Rumah Tahanan Negara.

Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Rumah Tahanan Negara yangakan dipergunakan sebagai bahan pemberian perawatan tahanan.

d. Balai Bispa lain.

Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Kepala Balai Bispa daerah yangdipergunakan sebagai bahan penentuan program bimbingan oleh Balai Bispa yang bersangkutan.

e. lnstansi lain.

Laporan penelitian kemasyarakatan ini dibuat atas permintaan Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja,

Departemen Perindustrian dan lain-lain yang akan dipergunakan sebagai bahan pemberian pelayanan sesuai

keperluan dari instansi tersebut.

4. Keikutsertaan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Bispa dalam Persidangan.

a. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas mengikuti sidang yang diselenggarakan olehPengadilan Negeri maupun Tim Pengamat Pemasyarakatan.

b. Dalam sidang di Pengadilan Negeri, Pembimbing Kemasyara-katan memberikan penjelasan tentanglaporan penelitian kemasyarakatan yang dibuatnya.

c. Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan PembimbingKemasyarakatan memberikan penjelasan tentang laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuatnyaserta memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan program bimbingan narapidana,

anak negara dan anak sipil.

BAB VIIISARANA PEMBINAAN

Agar pembinaan warga binaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib dan mencapaitujuan yang diharapkan, maka diperlukan sarana yang memadai baik fisik maupun non fisik.

Sarana fisik antara lain berupa gedung/bangunan Lapas, Rutan/ Cabrutan dan Balai Bispa berikutkomponen-komponen serta sarana penunjang yang berupa peralatan pembinaan/bimbingan, sedangkansarana non fisik berupa disiplin yang perfu dimiliki oleh semua petugas Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispameliputi keteladanan terpuji oleh para petugas dalam meningkatkan mental bagi warga binaan pemasya-rakatan dan sebagainya.

Khususnya tentang sarana fisik ini, maka letak luas tanah/lahan luas tembok keliling, luas lantai dankomponen-komponen gedung Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa juga sangat berpengaruh terhadapberhasil tidaknya tujuan pembinaan/ pembimbingan.

Oleh karena itu, maka sarana fisik berupa gedung/bangunan harus memenuhi kebutuhan yang palingminimal.

Letak, luas tanah/lahan dan luas gedung/bangunan Lapas, paling kurang harus memenuhi persyaratan :1. Letak di luar atau di pinggir kota tetapi mudah terjangkau dengan sarana transportasi dan telekomunikasi

(telepon), fasilitas penerangan (listrik) serta air bersih.

2. Luas tanah/lahan Lapas Kelas I, II.A dan II.B masing-masing minimal 60.000; 40.000 dan 30.000 meterpersegi.

3. Luas gedung/bangunan Lapas Kelas I, II.A dan II.B masing-masing : 19.000; 14.000 dan 7.000 meterpersegi dan terletak di bagian tengah tanah/lahan.

Penentuan luas ini penting agar tanah/lahan selebihnya itu dapat dimanfaatkan untuk :

a. Menjaga keserasian bertetangga dengan masyarakat di sekitarnya (jarak antara gedung/bangunanLapas dengan tempat tinggal masyarakat cukup berjauhan).

b. Menghindari agar masyarakat tidak terganggu jika ada tindakan pencegahan terhadap gangguankeamanan dan ketertiban.

c. Latihan ketrampilan pertanian (bercocok tanam, perikanan, peternakan) dan lain sebagainya.




d. Keindahan (pertamanan penghijauan) agar tidak mengesankan sebagai tempat yang menakutkan ataumenyeramkan.

e. Sesuai dengan tata kota dan keserasian lingkungan hidup.

f. Perumahan petugas dan khususnya perumahan Kalapas, Kepala Unit SATPAM, Kepala Unit Pendaftaran,

Kepala Unit Kesehatan dan Petugas Dapur mengambil tempat lebih dekat dengan gedung/ bangunan

Lapas.

4. Bebas atau jauh dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, longsor) dan lancarpembuangan air limbah dengan tidak merusak (mengotori) lingkungan.

5. Sedapat-dapatnya dekat dengan markas Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.Letak, luas tanah/lahan dan luas gedung/bangunan Balai Bispa paling kurang harus memenuhi persyaratan :

1. Letak sedapat-dapatnya dekat dengan gedung/bangunan Pengadilan Negeri.

2. Luas tanah/lahan Balai Bispa Kelas I dan Kelas II masing-masing minimal 3,500 dan 3.000 meter persegi.

3. Luas gedung/bangunan Balai Bispa Kelas I dan Kelas II masing-masing 1.000 dan 750 meter persegi.

4. Perumahan petugas, khusus Kepala Balai Bispa, Kepala Unit Pendaftaran dan Petugas Bimbingan sedapat-dapatnya dekat dengan gedung/bangunan Balai Bispa.

Sedangkan letak, luas tahah dan luas gedung/bangunan Rutan paling kurang harus memenuhi persyaratan :

1. Letak sedapat-dapatnya dekat dengan Pengadilan Negeri, Markas Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Luas tanah/lahan Rutan Kelas I, II.A dan II.B masing-masing 30.000, 20.000 dan 10.000 meter persegi.

3. Luas gedung/bangunan Rutan Kelas I, II.A dan II.B masing-masing 10.000, 7.500 dan 5.000 meter persegidan terletak di bagian tengah tanah/lahan.

Penentuan luas ini penting agar tanah/lahan selebihnya itu dapat dimanfaatkan untuk :

a. Menjaga keserasian bertetangga dengan masyarakat di sekitarnya jarak gedung/bangunan Rutandengan tempat tinggal masyarakat cukup berjauhan).

b. Menghindari agar masyarakat tidak terganggu jika ada tindakan pencegahan terhadap gangguankeamanan dan ketertiban.

c. Keindahan (pertamanan, penghijauan) agar tidak mengesankan sebagai tempat yang menakutkan ataumenyeramkan.

d. Perumahan petugas dan khususnya perumahan Karutan, Kepala Unit SATPAM, Kepala Unit Pendaftaran,

Kepala Unit Kesehatan dan Petugas Dapur mengambil tempat lebih dekat gedung/bangunan Rutan.

e. Sesuai dengan tata kota dan keserasian lingkungan hidup.

4. Bebas atau dari kemungkinan tertimpa bencana alam (gempa, banjir, longsor) dan lancar pembuangan airlimbah dengan tidak merusak (merigotori) lingkungan.

Adapun komponen-komponen gedung/bangunan Lapas, Rutan/ Cabrutan dan Balai Bispa harus pula dapatmendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembinaan/bimbingan :

a. Komponen-komponen gedung/bangunan Lapas.

1. Ruang/Kantor Kalapas.

2. Unit Keamanan dan Ketertiban yang terdiri dari

2.1. Ruang Portir (Pintu Gerbang).

2.2. Ruang Kantor Petugas Pintu Gerbang.

2.3. Ruang Kantor Kepala Unit Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP).2.4. Ruang Staf KPLP (bagi anggota Regu Jaga yang sedang istirahat).

2.5. Ruang briefing KPLP.

2.6. Ruang penyimpanan senjata api dan alat perlengkapan, keamanan lainnya yang siap pakai.

2.7. Pos Pengamanan.

2.7.1. Di atas tembok keliling dilengkapi dengan meja kursi dan urinoir/pispot yang cukuptingginya sehingga meskipun dalam keadaan duduk, petugas tetap dapat mengawasidaerah tugasnya.

2.7.2. Menara di tengah gedung/bangunan Lapas sepanjang tidak mengganggu kegiatan-kegiatan lainnya atau di tempat lain yang dipandang strategis dilengkapi dengan mejakursi dan urinoir/pispot yang cukup tingginya sehingga meskipun dalam keadaan duduk,petugas dapat mengawasi keadaan di dalam Lapas dan daerah sekitarnya.

2.7.3. Pada tiap Blok Hunian dan Blok Hukuman Disiplin (Pos Keamanan Lingkungan Blok).




2.8. Ruang/bangunan Kunjungan.

2.9. Ruang/bangunan Blok Hukuman Disiplin.

2.10. Ruang/bangunan "Kantor Pos Lapas".

3. Unit Administrasi Kepegawaian yang terdiri dari :

3.1. Ruang/kantor Kepala Unit Kepegawaian.3.2. Ruang/kantor Staf Unit Kepegawaian.

3.3. Ruang/kantor Pendidikan Pegawai.

3.4. Ruang arsip.

4. Unit Administrasi Keuangan yang terdiri dari :

4.1. Ruang/kantor Kepala Unit Keuangan.

4.2. Ruang/kantor Bendahara.

4.3. Ruang/kantor Staf Keuangan.

4.4. Ruang arsip.

5. Unit Urusan Umum yang terdiri dari :

5.1. Ruang/kantor Kepala Unit Urusan Umum.

5.2. Ruang/kantor Staf Unit Urusan Umum.5.3. Ruang arsip.

6. Unit Pendaftaran (Admisi) yang terdiri dari :

6.1. Ruang/kantor Kepala Unit Pendaftaran.

6.2. Ruang/kantor Staf Unit Pendaftaran.

6.3. Ruang/kantor Pendaftaran.

6.4. Ruang Penyimpanan Barang Bawaan/Titipan dan Peti Besi (Brandkast) khusus untuk menyimpanbarang-barang dan surat-surat berharga serta uang (barang-barang preciosa miliktahanan/narapidana).

6.5. Ruang Foto Studio.

6.6. Ruang arsip.

7. Unit Pelayanan kesehatan (Rumah Sakit atau Poliklinik) yang terdiri dari :

7.1. Ruang/kantor Dokter.

7.2. Ruang/kantor Paramedis.

7.3. Ruang/kantor Administrasi.

7.4. Ruang/Kantor Pendaftaran Pasien.

7.5. Ruang Pemeriksaan.

7.6. Ruang Pengobatan.

7.7. Ruang/bangunan bangsal berobat tetap (opname).

7.8. Ruang Operasi.

7.9. Ruang/bangunan Karantina bagi yang berpenyakit menu-lar.

7.10. Ruang/bangunan Rumah Obat (Apotik).

7.11. Ruang/bangunan Penyimpanan Jenazah.

7.12. Ruang arsip.7.13. Ruang Penyimpanan alat perlengkapan Rumah Sakit (poli-klinik).

8. Unit Pengenalan Lingkungan (orientasi) yang terdiri dari :

8.1. Ruang/kantor Kepala Unit Orientasi.

8.2. Ruang/kantor Staf Orientasi.

8.3. Ruang tempat tinggal sementara bagi napi/anak negara yang baru selama mengikuti programorientasi.

8.4. Ruang untuk keperluan pelaksanaan orientasi.

8.5. Ruang arsip.

9. Unit Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada Lapas yang terdiri dari :

9.1. Ruang/kantor Ketua TPP (Kabid / Kasie Pembinaan Napi).

9.2. Ruang/kantor Sekretaris TPP.

9.3. Ruang/kantor Staf TPP dan Tenaga suka rela yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli dan pemuka




masyarakat (promi-nent citizens).

9.4. Ruang tunggu napi/anak negara yang akan disidangkan.

9.5. Ruang sidang TPP.

9.6. Ruang Konsultasi Perorangan.

9.7. Ruang untuk menyimpan File Pembinaan dan arsip.

10. Unit Pendidikan Umum/Akademik/Rekreasi, Olah raga dan Ketrampilan yang terdiri dari

10.1. Ruang/kantor Kepala Unit Pendidikan Umum/ Akademik.

10.2. Ruang/kantor Staf Unit Pendidikan Umum/Akademik.

10.3. Ruangan-ruangan kelas belaiar, rekreasi dan olah raga (indoor).

10.4. Ruang arsip.

11. Unit Pendidikan Mental/Agama yang terdiri dari :

11.1. Ruang/kantor Kepala Unit Pendidikan Mental/Agama.

11.2. Ruang/kantor Staf Unit Pendidikan Mental/Agama.

11.3. Ruangan-ruangan kelas belajar.

11.4. Musholla, Gereja, Pura, Pagoda dan lain-lain.

11.5. Ruang arsip.

12. Unit Perpustakaan yang terdiri dari :

12.1. Ruang/kantor Kepala Unit Perpustakaan.

12.2. Ruang/kantor Staf Unit Perpustakaan.

12.3. Ruang Perpustakaan berikut ruang Baca.

12.4. Ruang arsip.

13. Unit Pendidikan/Latihan Ketrampilan Kerja yang terdiri dari :

13.1. Ruang/kantor Kepala Unit Pendidikan/Latihan Ketrampilan Kerja.

13.2. Ruang/kantor Staf Unit Pendidikan/Latihan Ketrampilan Kerja.

13.3. Ruang Serba Guna (Workshop).

13.4. Ruang Penyimpanan bahan-bahan dan alat perlengkapan.

13.5. Ruang Penyimpanan Hasil Ketrampilan Kerja.

13.6. Ruang arsip.

14. Unit Perusahaan (yang mengutamakan basil/produksi) yang terdiri dari :

14.1. Ruang/kantor Kepala Unit Perusahaan.

14.2. Ruang/kantor Staf Unit Perusahaan.

14.3. Ruangan-ruangan untuk berbagai kegiatan kerja.

14.4. Gedung penyimpanan bahan-bahan dan alat perlengkapan serta hasil produksi.

14.5. Ruang arsip.

b. Komponen-komponen gedung/bangunan Balai Bispa terdiri dari :

1. Ruang/Kantor Kepala Balai Bispa.

2. Ruang Petugas Piket.

3. Unit Pendaftaran (Admisi) yang terdiri dari :



3.3. Ruang Tunggu Pendaftaran.

3.4. Mess Klien (bagi klien yang bermalam untuk keperluan pendaftaran dan pemanggilan untukkeperluan bimbingan).

3.5. Ruang arsip.

4. Unit Pengenalan Lingkungan (orientasi) yang terdiri dari :


4.2. Ruang/kantor Staf Unit Orientasi.

4.3. Ruangan untuk keperluan pelaksanaan orientasi.

4.4. Ruang arsip.

5. Unit Administrasi Kepegawaian yang terdiri dari

5.1. Ruang/kantor Kepala Unit Kepegawaian.




5.2. Ruang/kantor Staf Unit Kepegawaian.

5.3. Ruang Pendidikan Pegawai.

5.4. Ruang arsip.

6. Unit Administrasi Keuangan yang terdiri dari :

6.1. Ruang/kantor Kepala Unit Keuangan.6.2. Ruang/kantor Bendahara.

6.3. Ruang/kantor Staf Keuangan.

6.4. Ruang arsip.



7.2. Ruang/kantor Staf Unit Urusan Umum.

7.3. Ruangan arsip.

8. Unit Tim Pengamat Pemasyarakatan pada Balai Bispa yang terdiri dari :

8.1. Ruang/kantor Ketua TPP (Kasie/Kasubsie Bimbingan Napi).

8.2. Ruang/kantor Sekretaris Unit TPP.

8.3. Ruang/kantor Staf TPP dan tenaga suka rela yang terdiri dari tenaga-tenaga ahli serta pemukamasyarakat (promi-nent citizens).

8.4. Ruang tunggu klien pemasyarakatan yang akan disidang-kan.

8.5. Ruang Sidang TPP.

8.6. Ruang untuk menyimpan File Bimbingan dan arsip.

9. Unit bimbingan Kemasyarakatan yang terdiri dari :

9.1. Ruang/kantor Kepala Unit Bimbingan Kemasyarakatan.

9.2. Ruang/kantor Staf Unit Bimbingan Kemasyarakatan.

9.3. Ruang Bimbingan Kemasyarakatan untuk perorangan dan kelompok.

9.4. Ruang arsip.

10. Unit Bimbingan Kerja yang terdiri dari :

10.1. Ruang/kantor Kepala Unit Bimbingan Kerja.10.2. Ruang/kantor Staf Unit Bimbingan Kerja.

10.3. Ruang Bimbingan Kerja.

10.4. Ruang/bangunan penyimpanan bahan, alat perleng-kapan dan hasil bimbingan kerja.

c. Komponen-komponen gedung/bangunan Rutan.

1. Ruang/kantor Karutan.

2. Unit Keamanan dan Ketertiban yang terdiri dari :

2.1. Ruang Portir (Pintu Gerbang).

2.2. Ruang Kantor Petugas Pintu Gerbang.

2.3. Ruang/kantor Kepala Unit Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara (Ka. KP. Rutan).

2.4. Ruang briefing KP Rutan.

2.5. Ruang penyimpanan senjata api dan alat perlengkapan keamanan lainnya yang siap pakai.2.6. Pos-pos pengamanan.

2.6.1. Di atas tembok keliling dilengkapi dengan meja kursi, urinoir/pispot yang tingginyasedemikian rupa sehingga meskipun dalam keadaan duduk, petugas tetap dapatmengawasi daerah tugasnya.

2.6.2. Menara di tengah gedung/bangunan Rutan sepan-jang tidak mengganggu kegiatan-kegiatan lainnya atau di tempat lain yang dipandang strategis dilengkapi dengan mejakursi dan urinoir/pispot yang tingginya sedemikian rupa sehingga meskipun dalamkeadaan duduk, petugas dapat mengawasi keadaan di dalam Rutan dan daerah sekitarnya.

2.6.3. Pada tiap Blok Hunian dan Blok Hukuman Disiplin (Pos Keamanan Lingkungan Blok).

2.7. Ruang/bangunan Kunjungan.

2.8. Ruang/bangunan Blok Hukuman Disiplin.

2.9. Ruang/bangunan "Kantor Pos Rutan".

3. Unit Administrasi Kepegawaian yang terdiri dari




3.1. Ruang/kantor Kepala Unit Kepegawaian.

3.2. Ruang/kantor Staf Unit Kepegawaian.

3.3. Ruang Pendidikan Pegawai.

3.4. Ruang arsip.

4. Unit Administrasi Keuangan.

4.1. Ruang/kantor Kepala Unit Keuangan.

4.2. Ruang/kantor Bendahara.

4.3. Ruang/kantor Staf Unit Keuangan.

4.4. Ruang arsip.



5.2. Ruang/kantor Staf Unit Urusan Umum.

5.3. Ruang arsip.

6. Unit Pendaftaran (Admisi) yang terdiri dari



6.3. Ruang Tunggu Pendaftaran

6.4. Ruang Penyimpanan Barang Bawaan/Titipan dan Peti Besi (Brandkast) khusus untuk menyimpanbarang-barang dan surat-surat berharga serta uang (barang-barang preciosa miliktahanan/napi).

6.5. Ruang Foto Studio.

6.6. Ruang arsip.

7. Unit Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit atau poliklinik) yang terdiri dari :

7.1. Ruang/kantor Dokter.

7.2. Ruang/kantor Paramedis.

7.3. Ruang/kantor Administrasi.

7.4. Ruang Pendaftaran Pasien.

7.5. Ruang Pemeriksaan Pasien.

7.6. Ruang Pengobatan.

7.7. Ruang/bangunan Bangsal Berobat Tetap (Opname).

7.8. Ruang Operasi.

7.9. Ruang/bangunan Karantina bagi yang berpenyakit menu-lar.

7.10. Ruang/bangunan Rumah Obat (Apotik).

7.11. Ruang/bangunan Penyimpanan Jenazah.

7.12. Ruang arsip.

7.13. Ruang Penyimpanan alat perlengkapan Rumah Sakit/ Poli-klinik.

8. Unit Pengenalan Lingkungan (Orientasi) yang terdiri dari :


8.2. Ruang/kantor Staf Unit Orientasi.8.3. Ruang tempat tinggal sementara bagi tahanan yang baru selama mengikuti program orientasi.

8.4. Ruang untuk keperluan pelaksanaan Orientasi.

8.5. Ruang arsip.

9. Unit Tim Pengamat Pemasyarakatan Rutan yang terdiri dari :

9.1. Ruang/kantor Ketua TPP (Kasie/Kasubsie Pelayanan Taha-nan).

9.2. Ruang/kantor Sekretaris TPP.

9.3. Ruang/kantor Staf TPP.

9.4. Ruang Tunggu Tahanan yang akan diberikan bimbingan/ pelayanan.

9.5. Ruang Bimbingan/pelayanan.

9.6. Ruang Konsultasi Penyuluhan Perorangan.

9.7. Ruang untuk menyimpan File Bimbingan/Penelitian Kema-syarakatan dan arsip.




10. Unit Pendidikan Umum Akademi/Rekreasi, Olah raga yang terdiri dari :

10.1. Ruang/kantor Ketua Unit Pendidikan Umum.

10.2. Ruang/kantor Staf Pendidikan Umum.

10.3. Ruangan-ruangan belajar, rekreasi dan olah raga.

11. Unit Bimbingan Mental/Agama yang terdiri dari :11.1. Ruang/kantor Kepala Unit Bimbingan Mental/Agama.

11.2. Ruang/kantor Staf Unit Bimbingan Mental/Agama.

11.3. Ruangan belajar.

11.4. Musholla, Gereja, Pura, Pagoda dan lain-lain.

11.5. Ruang arsip.

12. Unit Perpustakaan yang terdiri dari :

12.1. Ruang/kantor Kepala Unit Perpustakaan.

12.2. Ruang/kantor Staf Unit Perpustakaan.

12.3. Ruang Perpustakaan berikut ruang baca.

12.4. Ruang arsip.

13. Unit Bimbingan/Latihan Ketrampilan Kerja, yang terdiri dari :

13.1. Ruang/kantor Kepala Unit Bimbingan/Latihan Keterampilan Kerja.

13.2. Ruang/kantor staf Unit Bimbingan/Latihan Ketrampilan Kerja.

13.3. Ruang Serba guna (Workshop).

13.4. Ruang Penyimpanan bahan-bahan dan alat-alat perleng-kapan.

13.5. Ruang Penyimpanan hasil Latihan Ketrampilan Kerja.

13.6. Ruang arsip.

14. Unit/Blok ruang hunian.

14.1. Untuk dapat mengadakan pemisahan secara tegas antara tahanan/ narapidana wanita dan

tahanan/ narapidana pria harus diadakan tembok pembatas, antara blok/ruang hunian masing-

masing.14.2. Demikian juga perlu diadakan tembok pembatas antara blok anak-anak dan blok dewasa.

Selain sarana fisik seperti yang telah diuraikan tersebut, ada pula sarana berupa bahan-bahan untukmendukung semua kegiatan pembinaan. Bahan-bahan pendukung tersebut meliputi buku-buku peiajaran,alat-alat bantu pengajaran, perlengkapan latihan ketrampilan, buku-buku pegangan/petunjuk, dan lainsebagainya yang sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan (akan diuraikan secara jelas dalam PetunjukPelaksanaan dan Petunjuk Teknis).

Pada dasarnya, semua kegiatan yang berlaku bagi narapidana dapat diberikan kepada tahanan dengansuka rela dan seizin pihak yang menahan sesuai tingkat pemeriksaan. Dalam hal ini, asas praduga takbersalah tetap harus selalu dihormati oleh setiap petugas Pemasyarakatan.

Bahan-bahan untuk tahanan yang terpenting ialah BUKU SAKU yang memuat petunjuk dan bimbingan

mengenai ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Rutan.

Bagi klien Pemasyarakatan terpidana bersyarat, tetap diberikan bimbingan yang diperlukan, namun lebihdititikberatkan pada kegiatan bimbingan berupa nasehat dan konsultasi. Oleh karena itu untuk pegangan bagimereka perlu dibuatkan BUKU SAKU yang memuat hal-hal apa yang mereka perlu perhatikan agar pembinaanterhadap mereka dapat mencapai hasil paling kurang tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yangmelanggar hukum.

BAB IXPELAKSANAAN PENGAWASAN

Sebagaimana diketahui bahwa pengawasan merupakan salah satu unsur manajemen yang perlu mendapat

perhatian guna kelancaran tugas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadi sasaran dan kebijakan pengawasan adalah:




A. PENGAWASAN TERHADAP KARYAWAN DAN RUANGAN KANTOR

1. Selama jam kerja.

a. Lapas, Bispa, Rutan dan Cabrutan harus membuat daftar hadir karyawan yang diisi pada waktu

datang dan pulang kantor.

b. Apabila ada karyawan yang berhalangan hadir harus memberikan kabar secara tertulis dan jikasakit lebih dari 2 (dua) hari, harus ada Surat Keterangan Dokter/Petugas Kesehatan/

Kepala/Pamong Desa setempat.

c. Pada setiap ruangan kantor terdapat jadwal/daftar Petugas Pengawas Lantai dan Ruangan yang

bertugas secara ber-giliran mengawasi penyelenggaraaan kebersihan, ketertiban dan keamanan

ruangan kantor disertai daftar petugas-petugas kebersihan dan keamanan.

d. Mengawasi dan mencegah hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya misalnya : puntung rokok yang

masih berapi, kran air yang masih terbuka, lampu-lampu yang belum dipadamkan, dokumen-

dokumen yang masih berserakan dan pintu-pintu yang masih terbuka. Terutama pada setiap akan

habis jam kerja semua hal-hal tersebut perlu diperiksa betul-betul oleh Pengawas Lantai dan

Ruangan yang sedang bertugas.

e. Kunci-kunci ruangan kantor selama jam kerja dipegang/ dikuasai oleh Petugas Pengawas Lantai

dan Ruangan yang bertugas pada hari itu.

2. Di luar jam kerja

a. Pengawasan ruangan kantor di luar jam kerja dilaksanakan oleh Komandan Jaga/Piket bagi KantorBalai Bispa.

b. Komandan Jaga bertanggung jawab atas Keamanan ruangan-ruangan vital dari gangguan-gangguan yang datang baik dari penghuni maupun masyarakat luar.

c. Kunci ruangan kantor disimpan dalam lemari tempat kunci yang selalu terkunci, anak kunci lemaritempat kunci dipegang/dikuasai oleh Komandan Jaga/Piket bagi Kantor Balai Bispa.

d. Apabila ada pegawai yang akan melaksanakan kerja lembur, kunci ruangannya diberikan kepadayang bersangkutan. Pemberian kunci, pelaksanaan kerja lembur dan pengembalian kunci dari yangbersangkutan pada Komandan Jaga/Piket bagi Bispa dicatat dalam buku laporan Jaga/Piket.

B. PENGAWASAN RUANGAN YANG PENTING/VITAL.

1. Ruangan Kerja Kalapas, Ka Bispa, Karutan dan Kacabrutan.

a. Pembukaan, pembersihan dan penguncian kembali ruangan kerja Kalapas, Karutan dan Kacabrutan

diselenggarakan oleh Komandan Jaga/Piket bagi Kantor Balai Bispa.

b. Kunci ruangan kerja Kalapas, Kabispa, Karutan dan Kacabrutan selalu disimpan dalam lemari yangterkunci, anak kuncj, lemari tempat kunci lemari dipegang oleh Komandan Jaga/ Piket bagi KantorBalai Bispa.

2. Ruangan gudang bahan makanan termasuk gudang beras, gudang bahan bakar, gudang-gudang yangberkaitan dengan pakaryan/ bengkel kerja, gudang senjata, gudang dokumen/arsip, ruang instansilistrik/komunikasi dan lain-lain.

a. Pembukaan, pembersihan dan pengunciannya kembali dise-lenggarakan oleh pejabat struktural(kepala seksi) yang berwenang.

b. Kunci-kunci gudang/ruangan tersebut selalu dipegang/ dikuasai oleh pejabat yang ditunjuk baikselama jam kerja maupun di luar jam kerja.

Pengawasan blok-blok/sel penghuni

1) Pembukaan, pembersihan dan penguncian diseleng-garakan oleh petugas blok menurut aturan

yang berlaku.

2) Kunci-kunci blok/sel pada waktu siang hari dipegang oleh petugas blok, pada malam hari

disimpan dalam lemari kunci yang terkunci, anak kunci lemari tempat kunci dipegang olehKomandan Jaga.




C. PENGAWASAN KUNCI-KUNCI:

1. Dengan alasan apapun kunci-kunci pintu blok/sel ruangan kantor dan ruangan yang penting/vital tidakboleh jatuh ke tangan penghuni Lapas, Rutan dan Cabrutan.

2. Setiap ada anak kunci yang hilang segera diadakan penggantian gembok dan kuncinya.

D. SETIAP PENGGANTIAN REGU PENJAGAAN DILAKUKAN TIMBANG TERIMA SECARA TERTULIS DALAM BUKUJAGA.

Adapun yang ditimbang terimakan ialah :

1. lsi Lapas, Rutan dan Cabrutan.

2. Senjata api berikut peluru yang disimpan untuk penjagaan.

3. Kunci-kunci dan gembok-gembok.

4. Lampu senter, belenggu, alat pemadam kebakaran, tangga, tali dan lain-lain kelengkapan penjagaan.

5. Instruksi-ilnstruksi khusus dari Kalapas, Karutan dan Kacabrutan atau pejabat lain yang lebih tinggi.

6. Lain-lain yang perlu mendapat perhatian.

E. PENGAWASAN TERHADAP NARAPIDANA, ANAK NEGARA/ANAK SIPIL DAN TAHANAN.

1. Pengawasan terhadap narapidana, anak negara/anak sipil dan tahanan wajib dilaksanakan sesuaiprinsip-prinsip Pemasya-rakatan, sedangkan pengawasan terhadap tahanan wajib dilaksanakan sesuaiazas praduga tak bersalah.

2. Pengawasan atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada butir 1 mewajibkan Kalapas, Karutan danKacabrutan :

a. Menjaga dan mencegah agar para petugas tidak memper-lakukan narapidana, anak negara/anaksipil dan tahanan secara semena-mena misalnya memukul atau tindakan lain yang tercela yangdapat menimbulkan rasa dendam terhadap petugas.

b. Menjaga agar tindakan atau hukuman disiplin yang dikenakan terhadap narapidana, anak

negara/anak sipil dan tahanan yang melakukan pelanggaran peraturan keamanan dan tata tertibdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. PENGECEKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Dilakukan oleh Kakanwil Departemen Kehakiman atau pejabat yang dituniuknya (Korpas/Kabidpas)dengan meningkatkan jumlah/ frekuensi kunjungan kerja ke Lapas, Balai Bispa, Rutan dan Cabrutan(sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan).

2. Selain pengecekan pelaksanaan peraturan-peraturan dilakukan juga pengecekan apakah di antara paranarapidana, anak negara/ anak sipil, klien Pemasyarakatan dan tahanan ada yang berperilakumenyimpang dari kewajaran atau dihinggapi keluhan jiwa yang tidak dapat diatasi sendiri. Terhadapkasus-kasus demikian agar segera dilakukan pengamatan secara cermat dan menasehati mereka agardapat tenang kembali. Kalau yang bersangkutan tetap tidak berubah, maka supaya dikonsultasikan(dipertemukan) dengan Psikolog/Psikiater dan atau Ulama/Pastor/ Pendeta/Bikshu sehingga

kelainannya tidak bertambah parah yang ada kalanya menjurus untuk bunuh diri atau perbuatan lainyang tidak diinginkan.

3. Kunjungan kerja diakhiri dengan briefing Kakanwil Departemen Kehakiman/ Korpas/Kabidpas kepadaKalapas, Kabispa, Karutan dan Kacabrutan serta para pejabat struktural tentang berbagai temuan dancara-cara penanggulangannya.

4. Hasil setiap pelaksanaan kunjungan kerja dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB XP E N U T U P

Apa yang dikemukakan di dalam Pola Pembinaan Narapidana/tahanan ini semuanya mengacu kepadakondisi ideal yang ingin dicapai.

Di sadari sepenuhnya bahwa tidak ada satupun Lapas, Rutan/ Cabrutan dan Balai Bispa yang mampusecara sempurna mengikuti pola ini karena faktor-faktor keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing unit




pemasyarakatan tersebut disamping adanya kondisi yang sudah sulit diubah (misalnya merubah gedung yangsudah permanen).

Namun demikian, disadari pula bahwa faktor manusia atau pelaksana sangatlah menentukan berhasiltidaknya Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan ini diterapkan. Tentunya Pola ini harus dilengkapi dengan

petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) tetapi pola ini sedikit banyaknya sudah bisa

dipergunakan sebagai pedoman umum dalam melaksanakan pembinaan.Di dalam praktek, sudah dapat diduga bahwa pola ini tentunya tidak seluruhnya dapat menampung dan

mengatasi hal-hai yang mungkin bersifat lokal dan kasusistis. Untuk hal-hal seperti ini, kemampuan pelaksanadi tingkat Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa sangatlah menentukan. Mereka dituntut untuk mengambilprakarsa dan jalan keluar yang dipandang paling baik, dengan ketentuan semuanya untuk kepentinganpembinaan.

Dengan adanya Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari perangkatlunak dari keseluruhan perangkat yang ditentukan untuk petugas pemasyarakatan, khususnya bagi merekayang bertugas di Lapas, Rutan/Cabrutan dan Balai Bispa sehingga Konsep Pemasyarakatan betul-betul dapatdiwujudkan.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

TTD

ISMAIL SALEH, SH

kepmen th 1990 tentang pola pembinaan narapidana atau tahanan

Documents