pembinaan bagi narapidana pelaku kejahatan …digilib.uin-suka.ac.id/12780/1/bab i, v, daftar...
TRANSCRIPT
PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA
YOGYAKARTA
SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
OLEH:
LENI AINURROHMAH 09340103
PEMBIMBING:
1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M. Hum 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum
ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2013
ii
ABSTRAK
Pembinaan Narapidana Narkotika di Yogyakarta dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta, kegiatan pembinaan yang dilakukan terbilang masih baru sebab operasionalisasi pertama kali Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2008. Pembinaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sekitar lima tahun tersebut tentu belum bisa sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan-peraturan tentang pembinaan Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Yogyakarta menjadi daerah yang dipilih karena jumlah tahanan dan narapidana kasus narkotikanya tergolong cukup tinggi. Permasalahan yang diajukan adalah apakah metode pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan-peraturan pembinaan yang ada.
Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada pelaksanaan ketentuan-ketentuan yuridis di bidang pembinaan terhadap Narapidana pelaku kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang sumbernya berasal dari narasumber atau responden, dalam hal ini Petugas serta Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta, dan digunakan data sekunder yang sumbernya berasal dari perundang-undangan, hasil karya dari kalangan umum dan berbagai litelatur yang mendukung penelitian ini.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pembinaan narapidana pelaku kejahatan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta ada beberapa peraturan yang tidak sesuai dan selebihnya banyak peraturan yang sudah sesuai dengan peraturan-peraturan tentang pembinaan Narapidana. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika menjadi alasan tersendiri bagi instansi terkait. Sebaiknya, dalam revisi undang-undang pemasyarakatan ke depan, Undang-undang pemasyarakatan dapat menjadi payung hukum (umbrella act) bagi pembinaan dan rehabilitasi Narapidana Narkotika, sehingga warga binaan yang ditegaskan dalam ketentuan Undang-undang pemasyarakatan, Narapidana Narkotika termasuk di dalamnya sebagai warga binaan yang perlu perhatian berkelanjutan, disamping pencantuman beberapa hak-hak rehabilitasi dalam beberapa pasal dalam UU Pemasyarakatan.
Kata kunci : Pembinaan, Narapidana, Narkotika.
\I
UniveneitaslslamHeged&rnanKalfiagn Ff,l-UI]lS(-8ff-05{3rR0
SI.]RAT PERSf, TUJUAI\I SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Hal: Persetujum Slaipsi
KepadaYth. DekmFakulks Syri'ah daoHukumUIN $unm Kalijaga YogyakrtaDi Yogyakarta
Mi*i6;F*r#lSetelah meinbac4 m€neliti, me,mberikm pehrnjuk dan metgoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapatbahwa skripsi Saudara
Nma : Leni AinunohmahNIM :09340103Judul : Pembinaan Bagi Narapidatra Pelaku Kejatratan Narkotika di
Lmrbaga Pemasyrakatan Nmkotika Klas IIA Ycgyakarta
Sudah dryat diajukm kembali kepada Fakultas Syari'ah dan HukuqJurusan Ilmu Ifukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah sahr syaratunfi* merryeroleh gelr Sajara Strafa Saat dalm Ihnu Hukum Islm.
Dengar ini lcami mengharap agar slcipsiftugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas pertatiannya kanri ucapkan terimakasih.
&dfri*36)Kta*u
Yogyakarta, 16 Sva'baa 1434 H25Jrmi 2013 M
iv
105 200501 2 003
UniversiloslslomNegeriSunonKoliiogo FIr|-UI[|SK-BM-O5-O3/RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Hal: Persetujuan Skripsi
KepadaYth. Dekan Fakultas Syari'ah dan HukumUIN Sunan Kahjaga YogyakartaDi Yogyakarta
"J&;frrtgr;F*i*-,sSetelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapatbahwa skripsi Saudara:
Nama : Leni AinurrohmatrNIM :09340103Judul : Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum,Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kahjaga Yogyakarta sebagai salah satu syaratuntuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatzs dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiawrya kami ucapkan terimakasih.
"r@"frL6j#llt*;;
Yogyakarta, 16 Sya'ban 1434 H
79A7D 200801 t 0t2
vii
MOTTOMOTTOMOTTOMOTTO
�� وا ���� وا�ء����ب وا�ءز� ا� �� ��ا��� ا��� ا����ا �م ر��� ا
� �����,'+* ()'&�ن ن $��#�"�ه� ا )٩٠ (
��ن ان ��45 ��3+* ا,�2واة وا"0/��ء �� �� وا ���� ا� � ���2 ا�$�6 ا
) ٩١( $� ا�#* ��#��ن ة ۖو�� ا�'� و��82* �� ذ�8هللا
)<�رة ا � =2ة : ا>�اءن(
�ل @ �ل ,��3�ء�Bاب (����A ا@ �ل 3 ا�
*',.�ءدباوا
��8 � و�D E��2ا F�.
viii
HALAMAN PERSEMBAHAN
Karya tulis ini kupersembahkan kepada:Karya tulis ini kupersembahkan kepada:Karya tulis ini kupersembahkan kepada:Karya tulis ini kupersembahkan kepada:
Kedua orang tuaku,Kedua orang tuaku,Kedua orang tuaku,Kedua orang tuaku,
Bapak Nur Choiri dan Ibu Munawaroh yang tak kenal lelah Bapak Nur Choiri dan Ibu Munawaroh yang tak kenal lelah Bapak Nur Choiri dan Ibu Munawaroh yang tak kenal lelah Bapak Nur Choiri dan Ibu Munawaroh yang tak kenal lelah
dan putus asa memberikan semangat dan doa dalam dan putus asa memberikan semangat dan doa dalam dan putus asa memberikan semangat dan doa dalam dan putus asa memberikan semangat dan doa dalam
penulisan skripsi inipenulisan skripsi inipenulisan skripsi inipenulisan skripsi ini
Kedua kakakku,Kedua kakakku,Kedua kakakku,Kedua kakakku,
MaMaMaMas Joko Wahyudi dan Mas Ustadhul s Joko Wahyudi dan Mas Ustadhul s Joko Wahyudi dan Mas Ustadhul s Joko Wahyudi dan Mas Ustadhul Munir Munir Munir Munir
Adekku tersayang,Adekku tersayang,Adekku tersayang,Adekku tersayang,
Muhammad Aziz Ichya’Muhammad Aziz Ichya’Muhammad Aziz Ichya’Muhammad Aziz Ichya’ Ulumuddin yang selalu Ulumuddin yang selalu Ulumuddin yang selalu Ulumuddin yang selalu
menyemangati kumenyemangati kumenyemangati kumenyemangati ku
Serta Segenap Keluarga Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum Serta Segenap Keluarga Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum Serta Segenap Keluarga Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum Serta Segenap Keluarga Besar Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri YogyakartaUniversitas Islam Negeri YogyakartaUniversitas Islam Negeri YogyakartaUniversitas Islam Negeri Yogyakarta
ix
KATA PENGANTAR
*�G� � اG� �3* هللا ا
�2ه و����#,��K، و���#0)�ه، و�,���ذ �3���D ���� Iور أ�)����� و&� I 2� &��� <���M�ت ا
��� �أ�D�2 أن � إ�K إ� هللا و2�Gه �/ K و�� �/' $N ھ�دي K، هللا $N ، �� ��2أ
،K��K وأ��D�2 أن �& ��2ا �"��2ه ور<��� R����D � � و��3�رك ���ـ'�K ا'���* ��S و<��'* (���'�
،��, أ�� 2,3 و�'6 آK وK"&S أ�
Segala puji syukur hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan
karunia dan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi
dengan judul “Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.” Sholawat serta
salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta
para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir, amin.
Penyusun sadar bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, dan dalam
prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penyusun
mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, M.A.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan dan segenap pimpinan
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih
atas segala nasehat, dan bimbingannya.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyetujui
atas permohonan ijin penulisan skripsi ini.
x
4. Bapak Achmad Tahir, S.H.I., LLM, MA., selaku Sekretaris Jurusan Prodi
Ilmu Hukum Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa Prodi Ilmu Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu
menyemangati penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Lindra Darnela S.Ag., M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,
M.Hum. selaku pembimbing penyusun, yang dengan penuh kesabaran telah
memberikan ilmu, saran, kritik, bimbingan serta koreksi pada skripsi
penyusun.
7. Bapak Thomas, S. Sos., M.H., selaku Kepala Lembaga Pemsyarakatan
Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
8. Bapak Marjiyanto, Amd.IP., S. Sos, selaku Kasubsi Bimbingan
Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA
Yogyakarta yang telah memberikan banyak masukan dan pengetahuan tentang
Proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA
Yogyakarta.
9. Ayahanda Bapak Nur Choiri dan Ibu Munawaroh yang selalu mendukung dan
memberikan kesempatan dan kepercayaan ananda untuk menimba ilmu dalam
dunia akademik demi menggapai cita-cita, yang mana beliau dengan penuh
kasih sayang serta tak kenal lelah selalu berdoa untuk kesuksesan putrinya
tercinta.
xi
10. Kedua kakak penulis Mas Joko Wahyudi, Mas Ustadhul Munir dan dek
Muhammad Aziz Ichya’ ulumuddin terima kasih doanya, terima kasih telah
memberikan penulis kesempatan untuk mengenyam pendidikan akademik ini.
Keluarga bagi penulis adalah bagaikan anggota tubuh, apabila anggota tubuh
yang satu sakit maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit juga.
11. Almarhumah nenek Siti Malikah, terima kasih atas segala doa yang selalu
terucap di kala nenek masih hidup di dunia ini. Penulis sangat menyesal
karena nenek tak sempat melihat cucunya menjadi apa yang diharapkan.
12. Terima kasih banyak penulis haturkan kepada almamater tercinta Pondok
Pesantren “AL-HIKMAH” Purwoasri Kediri, Abah KH. Fatchul Karim
‘Amrullah beserta Ibu Nyai Hj. Masyhudah yang senanstiasa mendoakan
penulis. Semoga segala ilmu yang diperoleh oleh penulis barokah dan
manfaat. Amin
13. Sahabat-sahabat penulis, mbak Tasya Astetika febriani beserta motor maticnya
yang selalu mengantarkan serta menemani penulis, mbak Anis yang
merupakan teman seperjuangan penulis, mbak Yayak Kusdariyati teman
senasib sekaligus teman inspiraasi penulis, Triyanti, Novi Noryanti dan
Hikmatus Sholihah terima kasih banyak telah menemani perjuangan penulis
sampai detik ini. Sahabat sejati penulis, Umi Mahmudah yang sampai detik ini
masih setia menjadi sahabat penluis dikala suka maupun duka.
14. Terimakasih kepada kelas ilmu hukum 2009 terimakasih atas persaudaraan
kalian adalah sahabat-sahabat sekaligus sudaraku.
xii
Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepantasnya
dan meridhai segala amal ibadah kita. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi
penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.
Yogyakarta, 16 Sya’ban 1434 H
25 Mei 2013 M
Penyusun,
Leni Ainurrohmah NIM. 09340103
xiii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
ABSTRAK ..................................................................................................... ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ........................................ iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I........................................................... iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II ........................................................ v
HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... vi
MOTTO ......................................................................................................... vii
PERSEMBAHAN.. ......................................................................................... viii
KATAPENGANTAR ..................................................................................... ix
DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xvi
BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................... 6
C. Tujuan dan Kegunaan ............................................................. 6
D. Telaah Pustaka ........................................................................ 7
E. Kerangka Teoretik ................................................................... 11
F. Metode Penelitian .................................................................... 20
G. Sistematika Pembahasan ......................................................... 23
BAB II. Tinjauan Umum Narkotika dan Lembaga Pemasyarakatan .. 25
A. Pengertian Narkotika ................................................................ 25
B. Jenis-jenis Narkotika ................................................................ 26
C. Penyalahgunaan Narkotika ....................................................... 30
D. Dampak dari Penyalahgunaan Narkotika ................................. 32
E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan
Narkotika .................................................................................. 34
xiv
F. Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika ............... 35
G. Lembaga Pemasyarakatan ........................................................ 35
BAB III. Bentuk Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan
Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika ................ 37
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas
IIA Yogyakarta ......................................................................... 37
B. Pengertian Pembinaan .............................................................. 43
C. Pembinaan Bagi Narapidana Penyalahgunaan Narkotika ........ 47
D. Peraturan Perundang-undangan tentang Pembinaan
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika ............... 51
BAB IV. Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan
Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA
Yogyakarta ................................................................................... 56
A. Metode Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan
Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA
Yogyakarta ............................................................................... 56
B. Implementasi Peraturan Perundang-undangan tentang
Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Klas IIA Yogyakarta ............................................... 65
C. Hambatan dalam Proses Pembinaan Narapidana Pelaku
Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Klas IIA Yogyakarta ................................................................ 70
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................. 73
B. Saran-saran ............................................................................... 74
DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 75
LAMPIRAN-LAMPIRAN
xv
- Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakan Narkotika Klas IIA
Yogyakarta.
- Surat Keterangan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Klas IIA Yogyakarta.
- Surat Ijin Penelitian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Surat Keterangan / Ijin dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
- Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Sleman Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Curriculum Vitae.
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Peraturan Tentang Pembinaan Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan ........................................................................ 53
Tabel 2 Bimbingan dan Latihan yang Dilaksanakan di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta ..................... 63
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Ancaman bahaya narkoba telah melanda sebagian besar negara dan bangsa
di dunia. Kecenderungan peredaran narkoba sebagai salah satu cara mudah
memperoleh keuntungan material dalam jumlah yang besar, kini telah
berkembang jauh. Di antaranya, peredaran narkoba telah menjadi alat subversi
yang diarahkan kepada upaya penghancuran generasi (lost generation) suatu
bangsa maupun penghancuran suatu sistem pemerintahan.1
Bandar dan pengedar narkoba adalah perusak generasi yang licin dan
cerdik. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan rakyat bangsa ini. Mereka tidak
menawarkan narkoba sebagai narkoba, melainkan sebagai food supplement, pil
pintar, pil sehat dan lain-lain. Akibatnya, orang yang menyatakan anti narkoba itu
tertipu, kemudian tanpa sadar malah memakai narkoba.2
1 M. Amir dan Imran Duse, Narkoba Ancaman Generasi Muda, (Kaltim: Gerpana, 2007),
hlm. ix.
2 Badan Narkotika Nasional (BNN), Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, 2008, hlm. 2.
2
Peredaran dan penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan tantangan
pemerintah, tetapi juga merupakan masalah bangsa yang amat rumit, karena di
samping merusak fisik dan mental generasi bangsa juga dapat mengganggu
keamanan dan ketahanan nasional. Dan lebih 200 juta penduduk Indonesia, saat
ini 2 persen atau sekitar 4 juta jiwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan 85
persen di antaranya adalah generasi muda dari berbagai kalangan. Sedangkan 10
wilayah di Indonesia yang termasuk rawan terjadinya kasus-kasus narkoba adalah
Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Bali, Sumatera Utara, dan
Riau.3
Yogyakarta merupakan sebuah kota wisata dan pelajar dengan banyak
hiburan malam, Yogyakarta juga merupakan kota kedua di Indonesia dengan
konsentrasi penggunaan narkoba terbesar, demikian menurut Badan Narkotika
Nasional. Menurut perkiraan Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pecandu
narkoba di Indonesia mencapi 3 juta orang. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
menduduki peringkat kedua, dengan pecandu sebanyak 68.980 orang. Jakarta dan
Bali masing-masing menduduki peringkat pertama dan ketiga.4
Dalam kurun waktu sepekan terakhir di bulan Januari 2013 ini,
Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menciduk 15
3 Ibid, hlm. x. 4http//:www.khabarsoutheastasia.com/id/articles/apurl/articles/features/2012/07/06/feature-03,
diakses pukul 11.00 WIB pada tanggal 19 Maret 2013.
3
orang penyalahguna narkoba jenis ganja dan shabu di wilayah hukum Polda DIY.
Sebanyak 11 orang di antaranya merupakan mahasiswa yang kedapatan tengah
pesta ganja di kos milik seorang pengguna.5
Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur
mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika
Nasional (BNN). Kemudian, sering dilakukan upaya penanggulangan, antara lain
dengan melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang telah melakukan
kejahatan penyalahgunaan Narkotika melalui Lembaga Pemasyarakatan.
Rehabilitasi adalah bagian dari sistem pembinaan yang digunakan untuk
membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah prilakunya
menjadi lebih baik.6
Pembinaan terhadap Narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika
membutuhkan perlakuan yang khusus, mengingat mereka biasanya merupakan
pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkotika masih
ada di dalam tubuh mereka.
5 http//:www.jogjatribunnews.com/2013/01/30/11-mahasiswa-diciduk-saat-pesta-narkoba/,
diakses pukul 13.00 WIB pada tanggal 19 Maret 2013.
6 Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 28.
4
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas IIA Yogyakarta yang
beralamat di Jalan Kaliurang km 17 Sleman merupakan Lembaga Pemasyarakatan
khusus menangani Narapidana yang terbukti menyalahgunakan narkotika.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Klas II A Yogyakarta dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:
M.04-PR.0.03 Tahun 2007, Tanggal 23 Pebruari 2007, dengan klasifikasi Klas
IIA adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan
yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham
Daerah Istimewa Yogyakarta.7
Dengan didirikannya Lembaga Pemasyarakatan khusus Narkotika ini,
Narapidana pelaku kejahatan khusus Narkotika yang berdomisili di daerah
Yogyakarta dan sekitarnya dibina dan diarahkan sesuai dengan Undang-undang
yang ada. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini, para pengguna dan pengedar
Narkotika dibina dan dibimbing agar dapat menyadari kesalahannya dan kembali
menjadi warga masyarakat yang baik sehingga diharapkan mereka tidak
mengulangi kembali kejahatan yang telah mereka lakukan.
Ide awal pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA
Yogyakarta didasari atas keprihatinan Sultan Hamengkubuwono X terhadap
banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Yogyakarta, di mana
sebagian besar pelaku adalah dari kalangan generasi muda. Penanganan kasus ini
7 Data diperoleh dari bagian informasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA
Yogyakarta.
5
tidak hanya dengan menjatuhkan pidana tetapi juga perlu untuk diobati
(rehabilitasi).8
Penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Yogyakarta
sebagai tempat penelitian dikarenakan jumlah tahanan dan narapidana kasus
narkotikanya tergolong cukup tinggi. Pembinaan Narapidana Narkotika di
Yogyakarta dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA
Yogyakarta, kegiatan pembinaan yang dilakukan terbilang masih baru sebab
operasionalisasi pertama kali Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta
dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2008. Pembinaan yang dilaksanakan dalam
kurun waktu sekitar lima tahun tersebut tentu belum bisa sepenuhnya sesuai
dengan apa yang ada dalam peraturan-peraturan tentang pembinaan Narapidana.
Adanya fenomena di atas berkaitan dengan status Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Yogyakarta yang terbilang masih baru serta dengan
status Yogyakarta dengan tahanan dan narapidana kasus narkotikanya tergolong
cukup tinggi, penulis tertarik untuk menulis skripsi mengenai “PEMBINAAN
BAGI NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA”.
B. Rumusan Masalah
8http//:www.lapasnarkotikayogyakarta.blogspot.com/2009/03/sejarah-singkat-lembaga-pemasyarakatan.html?m=1, diakses pukul 14:00 WIB pada tanggal 22 Maret 2013.
6
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan
permasalahan sebagai berikut:
“Apakah metode pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Klas IIA Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan pembinaan yang
ada?”
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
a. Tujuan Obyektif
Untuk mengetahui apakah metode pembinaan yang diterapkan di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta sudah sesuai
dengan peraturan pembinaan yang ada.
b. Tujuan Subyektif
Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penulisan hukum
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Kegunaan
a. Kegunaan Teoretis
7
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan bagi
peminat, peneliti atau pihak yang berwenang melaksanakan tugas
penelitian atau pembinaan hukum yang menyangkut pembinaan terhadap
pelaku penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Klas IIA Yogyakarta.
b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan pembinaan hukum
bagi masyarakat sehingga akan ikut membantu terwujudnya kesadaran
hukum masyarakat.
D. Telaah Pustaka
Sejauh penelurusan dan telaah pustaka yang penulis lakukan belum ada
karya atau tulisan yang berkaitan dengan Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku
Kejahatan Narkotika yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas
IIA Yogyakarta. Di dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengambil
referensi dari skripsi-skripsi, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang
membahas tentang pembinaan Narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan. Adapun
literatur yang berkaitan dengan pembinaan narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan sebagai berikut:
8
Buku yang ditulis oleh Mardani9 menjelaskan tentang penyalahgunaan
narkoba dan ketergantungan narkoba serta tinjauan hukum pidana Islam dan
hukum pidana nasional tentang penyalahgunaan narkoba. Andi Hamzah dan
Surachman10 dalam bukunya menerangkan tentang bahaya narkotika, delik
narkotika dan upaya penanggulangan narkotika serta menerangkan
perkembangan-perkembangan narkotkia di negara-negara lain.
Selanjutnya Mohammad Taufik Makaro, Suharsil dan Mohammad
Zakky11 menjelaskan tentang tinjauan umum Undang-undang narkotika, tindak
pidana narkotika serta akibat penyalahgunaan dan faktor-faktor penyebabnya.
Selanjtnya buku yang ditulis oleh Adi Sujatno dan Didin Sudirman12
menerangkan tentang kepemimpiman pemasyarakatan masa depan, petugas
pemasyarakatan sebagai penegak hukum, dan landasan filosofis rancangan
Undang-undang tentang sistem pemasyarakatan.
9 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana
Nasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 10 Andi Hamzah, Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psikotopika, (Jakarta: Sinar Grafika,
1994). 11 Moh. Taufik Makaro, dkk, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005). 12 Adi Sujatno dan Didin Sudirman, Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman, (Jakarta
Pusat: Vetlas Production Humas Ditjen Pemasyarakatan, 2008).
9
Skripsi yang ditulis oleh Farid Ashari13 membahas tentang pembinaan
korban penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) oleh
Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan skripsi yang
ditulis oleh Farid Ashari, di dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang
pembinaan bagi narapidana pelaku kejahatan narkotika di dalam Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta. Jadi, penelitian tentang
pembinaan ini tidak hanya dilakukan kepada korban saja tetapi kepada seluruh
narapidana yang ada di Lemabaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA
Yogyakarta.
Heri Sunianto dalam skripsinya membahas tentang upaya dan proses
pembinaan serta pengaruh pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap
pembinaan narapidana di rumah tahanan kelas II B Wonosari.14
Jika dalam penulisannya Heri Susanto membahas tentang upaya dan
proses pembinaan terhadap narapidana di rumah tahanan, maka dalam penulisan
ini penulis akan lebih mengkhususkan pembinaan terhadap narapidana pelaku
13 Farid Ashari, “Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif
(NAPZA) oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
14 Heri Sunianto, “Pengaruh Pelaksanaan SIstem Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2012.
10
kejahatan narkotika di lembaga pemasyarakatan. Sehingga pembinaan yang
dilakukan tidak bersifat umum kepada semua narapidana tetapi bersifat khusus
kepada narapidana pelaku kejahatan narkotika, sebab pada dasarnya pembinaan
bagi narapidana pelaku kejahatan narkotika memang perlu ditangani secara
khusus.
Skripsi yang disusun oleh Evorianus Harefa15 lebih mengetengahkan
proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan di lembaga
pemasyarakatan. Berbeda dengan penulisan skripsi tersebut yang lebih membahas
tentang pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan saja tanpa
mengkhususkan kejahatannya, maka dalam penulisan ini penulis akan lebih
memfokuskan penelitian tentang pembinaan bagi narapidana pelaku kejahatan
narkotika. Sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 1995 Pasal 1 angka 7 dan
8, dibedakan antara pengertian narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Skripsi yang disusun oleh I Wayan Wahyu Wira Udytama16 hanya
membahas keefektifan pembinaan narapidana melalui pembekalan keterampilan
di lembaga pemasyarakatan. Dalam penulian ini, penulis akan membahas tentang
bagaimana pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
15 Evorianus Harefa, “Proses Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”, Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2003.
16 I Wayan Wahyu Wira Udytama, “Efektivitas Pembinaan Narapidana melalui Pembekalan
Ketrampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman”, Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
11
Klas IIA Yogyakarta. Penulis lebih mengutamakan pembahasan tentang
pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA
Yogyakarta terlepas itu sudah efektif atau belum efektif.
E. Kerangka Teoretik
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara
hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi
hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang
tidak dipertanggungjawabkan. Prinsip penting dalam negara hukum adalah
perlindungan yang sama (equal protection) atau persamaan dalam hukum
(equality before the law). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh dilakukan jika
ada alasan yang khusus.17
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk tindak pidana khusus
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Menurut Paul Scholten hukum pidana ada dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum yang berlaku secara umum dan hukum pidana khusus ialah perundang-undangan bukanlah yang bersanksi pidana yang disebut juga hukum pemerintah.18
17 http//www.adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechstaat/, diakses pada
tanggal 29 Juni 2013 pukul 14.00 WIB. 18
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineke Cipta, 1994), hal. 12.
12
Sebagai tindakan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika,
maka bagi pelaku penyalahgunaan dikenai pidana. Ketentuan pidana Narkotika
(bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi
pelakunya) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum
dalam lebih dari 30 pasal, yaitu Pasal 111 sampai dengan Pasal 142 Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009.19
Keputusan pengadilan/vonis hakim yang telah diputuskan terhadap
perkara pecandu narkotika (orang yang menggunakan narkotika atau
menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika
baik secara fisik maupun psikis) maka hakim yang memutus perkara itu,
memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi.
Baik pecandu narkotika itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika
maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Berikut bunyi
pasal dimaksud:20
“(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau
19 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 90.
20 Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
13
b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”
Oleh karena itu lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan dapat berperan
sebagai lembaga yang juga menyediakan atau menginstruksikan ke
lembaga/instansi pemerintah (seperti rumah sakit atau instansi masyarakat)
kepada narapidana narkotika (terpidana narkotika menjadi narapidana)21, untuk
menjalani kewajiban rehabilitasi medis (suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika) dan
rehabilitasi sosial (suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik,
mental maupun sosial dalam kehidupan masyarakat)22.
Rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial merupakan kewajiban bagi
narapidana untuk diikuti setelah hakim menjatuhkan putusan tentang terbukti /
tidaknya seseorang sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini secara tegas
disebutkan dalam Undang-undang tentang narkotika:
21 Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
22 Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
14
“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.23
Ketentuan sebagaimana dimaksud adalah penyalahguna tersebut wajib
menjalani rehabilitasi yang diadakan baik oleh instansi pemerintah maupun
masyarakat.24
Dasar untuk pembinaan terpidana dengan pemasyarakatan tidak saja
masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana,
akan tetapi terpidana atau orang yang melakukan kejahatan narkotika pada
khususnya harus diayomi yaitu dengan memberikan bekal hidup sebagai warga
yang berguna di dalam masyarakat.
Dalam prakteknya pembinaan narapidana narkotika dilakukan oleh
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang sesuai namanya khusus melakukan
pembinaan terhadap narapidana kasus Narkotika dan Psikotropika. Menurut
pengertian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.
“Pemasyarakatan adalah suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara
23 Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
24 Pasal 58 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
15
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”25
Fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan
pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga
dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung
jawab.26
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan terhadap
narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan asas-asas sebagai
berikut :27
1. Asas pengayoman 2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan 3. Asas pendidikan dan pembimbingan 4. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia 5. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan 6. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga atau
orang-orang tertentu.
Warga binaan sistem pemasyarakatan adalah:28
1. Narapidana (pasal 1 ayat 7) yaitu terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
25 Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
26 Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
27 Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
28 Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
16
2. Ketentuan tentang anak didik pemasyarakatan dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (8) UU Nomor 12 Tahun 1995. Menurut pasal tersebut anak didik pemasyarakatan adalah : a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan maksimal sampai dengan umur 18 tahun.
b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
3. Pasal 1 ayat (9) menyebutkan klien pemasyarakatan yaitu seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan.
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan tentang hak-hak anak, antara lain sebagai
berikut:
Pasal 52 1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga,
masyarakat, dan negara. 2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak
itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
Pasal 53 1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup,
mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status
kewarganegaraannya.
Pasal 54 Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 55
17
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan
tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, dijelaskan tentang
pembinaan serta hak-hak Narapidana yang akan diterangkan lebih lanjut pada
bab-bab berikutnya.
“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan keapda Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”29
Dilihat dari pertimbangan kemanusiaan, pemasyarakatan adalah sesuatu
yang rasional dan tepat, mengingat bahwa narapidana adalah anggota masyarakat
yang melanggar hukum, serta narapidana juga nantinya setelah lepas menjalani
hukuman kembali ke masayarakat. Dengan demikian para narapidana yang
menjalani pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar batas-batas
perikemanusiaan. Bahkan telah ditegaskan oleh Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam sistem
pemasyarakatan, kehilangan kebebasan merupakan satu-satunya penderitaan,
sehingga narapidana tidak boleh diperlakukan tidak baik.
29 Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan..
18
Lanjutan pembinaan ada di masyarakat, implikasinya masyarakat
bertanggung jawab bagi kelangsungan kehidupan ekonomi bekas narapidana.
Berdasarkan pendapat tersebut maka seharusnyalah warga masyarakat di sekitar
tempat tinggal narapidana yang telah selesai menjalani pidananya tersebut untuk
dapat menerima kembali bekas narapidana tersebut untuk hidup normal sebagai
masyarakat biasa.
Dalam usaha pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,
tokoh-tokoh masyarakat diharapkan untuk tampil sebagai aktor utama dalam
menggerakkan masyarakat, terutama para orang tua, para remaja, sekolah,
kelompok masyarakat, dan organisasi-organisasi sosial di sekitar lingkungan
untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara terpadu.30
Adapun tujuan pengaturan penggunaan obat-obatan terlarang, termasuk
narkotika yaitu demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur di mana untuk
mewujudkan cita-cita tersebut dapat diperlukan tenaga yang menarik. Ide ini perlu
segera diwujudkan, mengingat peredaran narkotika di Indonesia telah amat
mencemaskan warga masyarakat.31
30 Badan Narkotika Nasional (BNN), Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, 2008, hlm. 116.
31 Wresniwiro, M., Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya, (Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas, 2000), hlm. 59.
19
Metode pencegahan dan pemberantasan narkoba yang paling mendasar
dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata
adalah represif. Upaya yang manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif.32
Berkaitan dengan pemasyarakatan khusus untuk narapidana pelaku
penyalahgunaan narkotika maka pembinaan terhadap mereka membutuhkan
perlakuan yang khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun
pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkotika masih ada di dalam tubuh
mereka.
Untuk itu, memang sangat perlu didirikannya lembaga pemasyarakatan
khusus narkotika yang pembinaannya dibedakan dengan lembaga pemasyarakatan
pada umumnya. Di Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA
Yogyakarta dalam melaksanakan pembinaan warga binaan penyalahguna
narkotika bekerjasama dengan Rumah Sakit Ghrasia. Sesuai dengan ide awal
pembangunan, yaitu menggabungkan unsur pemidanaan dan rehabilitasi terhadap
warga binaan penyalaguna narkotika. Belum adanya Peraturan Pemerintah yang
mengatur khusus tentang pembinaan narapidana narkotika juga menjadi problema
tersendiri bagi lembaga pemasyarakatan yang menangani khusus narapidana
narkotika tersebut.
32 Badan Narkotika Nasional (BNN), Petunjuk Teknis Advokasi..., 2008, hlm. 37.
20
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang memfokuskan pada pelaksanaan
ketentuan-ketentuan yuridis di bidang pembinaan Narapidana pelaku kejahatan
Narkotika oleh lembaga-lembaga terkait, khususnya Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika.
2. Sumber Data
a. Data primer
Data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penelitian lapangan
yang dilakukan melalui wawancara dengan responden.
b. Data sekunder
Data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku dan tulisan para
ahli serta peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas terdiri
dari KUHP, KUHAP, buku, majalah, serta literatur lain yang berkaitan
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.
3. Lokasi
Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Klas IIA Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kaliurang km. 17
Kelurahan Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta.
4. Responden
21
Responden dalam penelitian ini adalah petugas serta Narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
5. Metode Penelitian
a. Penelitian lapangan (Field Research)
Dalam melakukan penelitian lapangan terlebih dahulu ditentukan
sampel dengan teknik purposive sampling yaitu sampel yang diambil
adalah yang berkaitan erat dengan objek penelitian yaitu petugas di
Lembaga Pemasyarakatan antara lain yaitu Bapak Marjiyanto,
Amd.IP.S.Sos selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan serta beberapa
Narapidana penyalahgunaan Narkotika yakni Herman Joseph asal dari
Malang, Fendik asal dari Magelang serta Taufiqurrahman asal dari
Makassar. Kelemahan metode ini adalah tidak semua orang dijadikan
responden tapi hanya dipilih orang-orang tertentu saja, sehingga ada
kemungkinan responden yang tidak terpilih justru sebenarnya lebih
representatif untuk dijadikan responden.
Dalam penelitian lapangan ini digunakan alat pengumpulan data
yaitu wawancara. Wawancara adalah penelitian yang dilakukan dengan
mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan
maksud agar memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang
diteliti.
22
b. Penelitian kepustakaan (Library Research)
Penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur
(kepustakaan), baik berupa buku, maupun laporan hasil penelitian dari
peneliti terlebih dahulu. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan
menelusuri pustaka-pustaka yang ada yang berkaitan erat dengan
persoalan yang dikaji oleh penyusun.33
6. Metode Analisis Data
Penyusun menggunakan analisis data kualitatif yaitu merupakan suatu
metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data
secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden,
narasumber serta hasil penelitian kepustakaan.
Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir
secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum
kemudian ditarik kesimpulan secara khusus berkaitan dengan pembinaan
Narapidana pelaku kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
33 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002), hlm. 11.
23
G. Sistematika Pembahasan
Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah
dalam penulisan, maka penulis menyajikan sistematika penulisannya dalam lima
bab yaitu:
Bab pertama menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, dalam bab dua ini berisikan uraian tentang tinjauan umum
tentang narkotika meliputi pengertian narkotika, jenis-jenis dan penyalahgunaan
narkotika, dampak dari penyalahgunaan narkotika, faktor-faktor penyebab
terjadinya penyalahgunaan narkotika dan ketentuan-ketentuan pidana tentang
penyalahgunaan narkotika serta tinjauan umum tentang Lembaga
Pemasyarakatan.
Bab ketiga, akan membicarakan tentang bentuk pembinaan terhadap
narapidana pelaku kejahatan narkotika yang meliputi, gambaran umum Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta, pengertian pembinaan,
pembinaan bagi narapidana penyalahgunaan narkotika serta peraturan perundang-
undangan tentang pembinaan Nrapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.
Bab keempat, merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini
akan menguraikan tentang metode pembinaan narapidana pelaku penyalahgunaan
24
narkotika apakah sudah sesuai dengan peraturan pembinaan yang ada, dengan
menguraikan peraturan perundang-undangan tentang pembinaan narapidana
kemudian memberikan jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian ini.
Kemudian dijelaskan implementasi peraturan perundang-undangan tentang
pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA
Yogyakarta. Selanjutnya hambatan dan upaya penanggulangan dalam
pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas
IIA Yogyakarta.
Bab kelima, dalam bab lima ini akan ditarik suatu kesimpulan serta akan
diberikan saran-saran terkait dengan judul.
73
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Marjiyanto selaku
Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan perawatan serta dengan beberapa
Narapidana, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa metode pembinaan yang
dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta dengan
mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan tetang pembinaan kebanyakan
peraturannya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan tentang pembinaan yang
ada. Adapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan pembinaan itupun dari
pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika memang belum mempunyai wadah
atau tempat untuk melaksanakannya.
Pembinaan Narapidana yang sesuai dengan peraturan pembinaan adalah
sebagai berikut pembinaan Narapidana berdasarkan golongannya; pembinaan
ibadah; pembinaan perawatan jasmani dan perawatan rohani; pembinaan
pelayanan kesehatan dan makanan; pembinaan keluhan; bahan siaran dan media
massa; upah dan premi; kunjungan; asimilasi dan cuti; pembebasan bersyarat dan;
cuti menjelang bebas.
74
Pembinaan yang tidak sesuai dengan peraturan pembinaan adalah sebagai
berikut: pembinaan Narapidana wanita yang dilakukan khusus di Lembaga
Pemasyarakatan wanita; pembinaan pengajaran dan pendidikan.
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mencoba
memberikan saran, antara lain:
1. Keluarga dan masyarakat agar lebih memperhatikan pembinaan terhadap
Narapidana Narkotika yang sedang menjalai pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika.
2. Kepada generasi muda disarankan untuk tidak mempunyai niat sedikitpun
mendekati Narkotika atau bahkan mencoba menyalahgunakannya karena
hanya akan menghancurkan masa depan diri sendiri dan masa depan Negara.
75
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Badan Narkotika Nasional (BNN), Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat, 2008.
Duse, Imran, Narkoba Ancaman Generasi Muda, Gerpana: Kalimantan Timur, 2007.
Hamzah, Andi, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineke Cipta, 1994.
Hamzah, Andi, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico, 1984.
Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Rajagrafindo, 2008.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2005.
Sasangka, Hari, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2003.
Sudarsono, Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
Sujatno dan Sudirman, Pemasyarakatan Menjawab Tantangan Zaman, Jakarta Pusat: Vetlas Production Humas Ditjen Pemasyarakatan, 2008.
Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Taufik, Suhasril, dan Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
76
Wresniwiro, M., Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas, 2000.
Undang-undang
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01.PR.07.03 Tahun
1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun
1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan.
Skripsi Hukum
Arianti Puspaningtyas, Diajeng, Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo), Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
Ashari, Farid, Pembinaan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) oleh Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
Harefa, Evorianus, Proses Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2003.
Sunianto, Heri, Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan terhadap Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonosari Propinsi Daerah
77
Istimewa Yogyakarta, Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2012.
Wahyu Wira Udytama, I Wayan, Efektivitas Pembinaan Narapidana melalui Pembekalan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman. Skripsi pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
Internet
http//:www.khabarsoutheastasia.com/id/articles/apurl/articles/features/2012/07/06/feature-03, diakses pukul 11.00 WIB pada tanggal 19 Maret 2013.
http//:www.jogjatribunnews.com/2013/01/30/11-mahasiswa-diciduk-saat-pesta-narkoba/, diakses pukul 13.00 WIB pada tanggal 19 Maret 2013.
http//:www.lapasnarkotikayogyakarta.blogspot.com/2009/03/sejarah-singkat-lembaga-pemasyarakatan.html?m=1, diakses pukul 14:00 WIB pada tanggal 22 Maret 2013.
http//:www.id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pukul 16:00 pada tanggal 14 Juni 2013.
http//www.adedidikirawan.wordpress.com/teori-negara-hukum-rechstaat/, diakses
pada tanggal 29 Juni 2013 pukul 14.00 WIB. http//:www.id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta, diakses pada
tanggal 29 Juni 2013 pukul 16.15 WIB.
Responden
Bapak Marjiyanto, Amd.IP,S.Sos, selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
Ibu Anastasia Fitri Ariyanti, S.IP., selaku Kepala Urusan Umum Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
78
Herman Yoseph, selaku Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
Fendik, selaku Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
Taufiqurrahman, selaku Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta.
SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA
KALAPAS Thomas, S.Sos., MH.
NIP. 19600408198203 1 001
KA K.P.L.P Yhoga Aditya R. A.M.d.IP.SH.MH.
NIP. 19780703 200012 1 001
KAUR UMUM Anastasia Fitri Ariyantini, S.IP NIP. 1973 1 027199403200 1
KASUBAG TATA USAHA Antok Indaryanto, S.H.
NIP. 19721008 199403 1 002
KAUR KEPEGAWAIAN&KEUANGAN
Tri Seno Nindro Winarno, S.H. NIP. 19731102 200312 1 001
KASI ADMINITRASI KEAMANAN & TATA
TERTIB Bowo Sulistyo, S.H.
NIP. 19720707199403 1 00 1
KASUBSI KEAMANAN Undang Yusiana, Amd. IP. SH. NIP. 197501 15 199703 1 001
KASI KEGIATAN KERJA Syawaldi, S.H.
NIP. 19630328 198503 1 00 1
KASUBSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN &
PERAWATAN Marjiyanto, Amd.IP,S.Sos
NIP. 1972 0715 199103 1 001
KASUBSI BIMBINGAN KERJA & PENGELOLAAN
HASIL KERJA Susilo, AKS.
NIP. 19630215 198803 1 002
KASUBSI PELAPORAN & TATA TERTIB
Subranta NIP. 19620921 198303 1 001
KASUBSI SARANA KERJA Dr. Ngatiman
NIP. 19670217 199803 1 001
KASI BIMBINGAN NARAPIDANA / ANAK DIDIK
Moch. Muchidin, Bc. IP. SH. NIP. 19651 104 198603 1 001
KASUBSI REGISTRASI Tri Suwarno, S. Pd. MA.
NIP. 040 068 481
RUPAM I, II, III & IV
KEMENTEPJAN f{UKtiM }.41.i HAM REPL}BLIK iNDO}.iESIAKAN?*R. Ifu II-AYA}i }AER-{}? $TIMtr& A YOGYAIIARTA
LEMBAGA TEN,LASI'AR&I{ATAN II{ARKSTIIEA KLAS II A Y*#YAKAR?AJl. Kaiiurang Krn. 1? Y*g3.akafe 5558?
Telepon {fi274) 895433 Faksimiii i_*274}95422
sultaTIffilTERAF{CA,Ft\Fomor : Wl 4.PAS.PAS2.FK.0I.*5-
Yang bertandata*gan dibawah i*i Kq:aia Lernbaga Pemasyarekatan $arkntik* Klas E A}'og-lakarta rnenerangkan bahwa mah*siswa :
Nanra
LTTIr,f1\ltv-i
Universit*s
Jurusa*i Pr*di
I L'NT 4INI iPd.\TJhj{ A TJ
S*34*hrj
Fakultas Syari'ah dan i{uliun Ulltf Yogy+karta
FI*kum
l eiah seiesai rnslaksaslakan peneiitiaa di Le.mhaga Pe*rasyarakatan Narkoiika Kia* II AYog, akarta sesuai dengan Surat tzin Kepala Kaniar Vilayah Kementerian Flukum d*n H*k AsasiMa*usia DIY N*a:+r : 1V'14 -- tiM- S1.*1 - 1959 grlr:a pe.$yusr:lrarl s.kripsi dengr,:: judul*PEPIBINAAN SAGI NAR.AFII}ANA FELAKU KL}AHATAH }SARI{OTIIC{ EILE*{BAGA PEMASY.4,RAXaTaN NARKSTIKA KLAS it4. }'OG}';1X{,{RTA* daritanggal25 Juli 2*!3.
Semikia* surat ketera*gae iai dibuat untuk dipe,rgmakau sebagaiaa*araesinya
Yogyakart*" 28 &{ei ?{}13
Pllr- KEFALA LEMBACA FEfIiLtSYARnt KATANY$GYA}I{R'TA
re
SH1 SSl
-,__I
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDOI :SIAKANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan : Gedongkuning Nomor 146Telepon : 37 843L,378432,37 408L
www. kum ha m-jogja. i nfo
*",i,"u,S1il1t,,.o,.or - /,/ {,1
Memperhatikan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademi Fakultas Syari'ah danHukum Uni'Versitas Islam Negeri Yogyakarta Nomor-: UIN.02/DS.UPP.OO.9lB5Bl2Ot2Tangga[ 02 Mei 2013 Perihal Permohonan ijin penelitian, dah surat keterangan/ ijindari Sekretaris Daerah Pemerintah DIY Nonior : A7013602N1412013 Tanggal 2S nflril2013. Atas dasar pertimbangan tersebut dengan ini Kepala Kantor Wilayah-KementerianHukum dan Hak ,Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta membeiikan ijin kepadamahasiswa:
: LENI AINURROHMAH: 09340103: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Yogyakarta
Untuk mengadakan penelitian paqq Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA, gunamen)/usun Skripsi dengan judul : "PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PELAKU KEJAHATANNARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYAMKATAN NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA"
Waktu pelaksanaan sampai dengan tanggal 25 Juli 2013
1. Terlebih dahulu menghadap kepada Ke
_ .Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Yogyakafta1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lemba
Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika YogyakaftaPelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhn
NamaNIM.Mahasiswa
Dengan Ketentuan :
2.
Lembaga
raKsanaan qan pengaluran waKtu Kamt seranKan sepenunnyakepadg Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kla- IIA NarkotikaYogyakafta
3, Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lainkecuali untuk tujuan ilmiah.Waiib meniaqa tata tertib d4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan - ketentuanyanq berlaku setempat.yan9 setempat.
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu - waktu apabila tidakdipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.
6. Setelah selesai wajib melaporkan hasilnya kepada KanwilKementerian Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian PenyusunanProgram dan Laporan.
Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakansebagaimana mestinya.
Yogyakafta, 03 Fl,-i 2013
AN. KEPALA KANTOR WILAYAHKepala Divisi Administrasi
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEIJUA YOGYAKARTASEKRETARIAT DAERAH
Kornpreks Kepatihen, DanureJan
lffifi?^,lilil #i il -'soze r c fi untins)
SURAT KETERANGAN / IJINa7at3602Nt4t2o13
Membaca surat ; pD Bid. Akademik Fak. syariah & Hukum UrN NomorTanggal
Mengingat
: 24 Aprfi2}fiu tN. 02/DS. 1 tP P,AO.9 t792t201 3
; 1' Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2p0.6, teltang Perizinan- lagi perguruan Tinggi Asing,Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, gara-n 'usatra
Asing dan -orang
Asing dafam^ metakukan Kegitan p^eneritian.din peng6mbangddilnJ"n".ir;2' Peraturan Menteri Dalarn lrlegeri N6mor gi rinrn 200i, te,tan$p+dsma+ penyerengqaraanPenefitt?n d-nFengembanga.n
9i [ingkungan oepartemen o.rim Negeridan pemerintah Daerah;3' Peraturan Gubernur Daera[ lstimew5 VogyalGrti ruomor gr rahun 20_0g, tentang Rincian Tugas danFungsi satuan organisasi di Lingkunga'ri setreta*ri- orlrir,r dan sekretariai Dewan perwakilanRakyat Daerah.
4' Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 200g tentang pedoman pelayananPerizinan, Rekomendasi Pelaksanaan survei, Penelitian, pendataan, Fengembangan, penglrajian,dan Studi Lapangan di Daerah lstimewa yogyakarta.
Perihal : Permohonan ljin penelitian
LENIAINURROHMAHJL. MARSDA AD'SUCIPTO YOGYAKARTA
NIP/NIM : 09340103
PEMEINAAN BAGI NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN NARKOTIM DI LEMBAGAPEMASYARAKATAN NARKOTI KA KEIAS I I A YOGYAKARTASLEMAN Kota/Kab. SLEMAN25 April 2013 std ZE Juti 2013
Dikeluarkan di yogyakarta
Pada tanggat 25 April 2013
A,n Sekretaris Daerah
DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:
Nama
Alamat
Judul
Lokasi
Waktu
Dengan Ketentuan
1' Menyerahkan surat-keterangan/ijin survei/penslitiar:/pendataan/pengembanganipengkajianisiudi lapangen *i dariPem'erintah Daerah DIY kepada BupatiArYatikota metitiii-in.tiir.ivang beruenang mengeluarkan ijin dimalrsud;2' Menyerahkan sofi copy hasil penelitiannya uaii ripaai- duLlrnur Daerah Irtimeua yogyakarta melalui BiroAdministrasi Pembangunan seida DIY daiim-;;rp;;i;irr-iio)..maupun mengunggah (uproad) merarui websiteadbang'jogjaprov.go'id dan menunjukkan cetakan rdril"ng ;r,ian bisan[an oan oi"ouu'urri cap institusi;3. Ijin ini hanva dipergunakan untuk'keperruan irmiah 6;'"p"ilg"ng uir ,raJiu ,iJn[.ti kerentuan yang berraku dilokasikegiatan;4" [jin penelitian dapat diperpanjang maksimal a {9y".1 kali dengan menunjukkan surat ini kembati sebetum berakhirwaktunya seterah mengajukan p_eipanjangan me'rarui'weusite aibangjogjaprov.go.id;5' ljin yang diberikan oapit a;uitatkan's.:witi;-*riil ;p;iirr'-p.rn"ia,ig' ijin ini tidak memenuhi kerentuan yansberlaku.
Tpmbusan:1. Yth. Gubernur Daerah lstimewa yogyakarta (sebagai laporan);2. BupatiSleman clq Ka. Bappeda6 tr^ v^_._)t t.^_^iL_Z-* Ll..L..E..l-^ Llni, nlv
Asisten dan Pembangunan
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHJalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, yogyakarta 55511
Telepon (0ZTg 868800, Faksimitie (0274) 868800Website: slemankab.go.id, E-mail : [email protected]
Dasar
Menunjuk
Kepada
Nama
N o. Mh sA.,l I M/M P/t\lIKProgram/Tingkat
I n stansi/Perguruan Tin ggi
Alarnat i nstansi/Perguruan TinggiAlamat Rurnah
No. Telp / HP
Untuk
Lokasi
WaktLr
Dengan ketentuan sebagai berikut
Tembusan :
l. Bupati Sleman (sebagai laporan)2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman3. Kepala Bag. Hukum setda Kab. Sleman4. Camat Pakem
5. Kepala Lapas Narkotika Yogyakarta6. Dekan Fak. Syariah & Hukurn UIN "SUKA" yk.1. Yang Bersangkutan
SURAT IZINNomor 070,lBappeda 11520 12013
IENTANGPENELITIAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
: Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDHlAl2O03 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, praktekKerja Lapangan, dan Penelitian.
: Surat dariSekretariat Daerah Pemerintah Daerah Daerah lstimewa yogyakarta
Nomor : 01 0136021Y 1412013
Hal : Izin PenelitianTanggal :25 April2013
MENGIZINKAN :
i
Lr
i7
I
I
LENI AINURROHMAH09340 1 03
S1
UIN Sunan Kalijaga YogyakartaJl. Marsda Adisucipto, YogyakartaDarakan Barat, Kotagede, Yogyakarta089 679 238 339
Mengadakan Penelitia, / Pra survey / Uji variditas / pKL dengan judulPEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA DILEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A YOGYAKARTAKabupaten Sleman
Selarna 3 bulan mulai tanggal: 25 April2}l3 s/d 25 Juli 2013
Dikeluarkan di Sleman
Pada Tanggal : 30 April20l3a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretarisu.b.
l' Waiib melapor diri kepada Peiabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untukmendapat petunj uk seperlunya.
2- Wajib meniaga tata tertib dan mentaati ketentuan-keterutuan setenpat yang berlaku.3 lzin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang diiekomendasikan.4' lilaiib ruenyampaikan laporan hasil penelitian berupa I (satu) CDfoimat pDF kepacla Bupati diserahkan
nrc I a I ui Kep al a B adan P er enc an aan p emb an gun an-D ae r ah.5' Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.
Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/nonpemerintalr setempat memberikan bantuan seperlunya.
Setelalr selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami I (satu) bulansetelah berakhirnya penelitiar r.
Pen gendalian dan Evaluasi
L SINURAYA, M.M
Curriculum vitae
Nama : Leni Ainurrohmah
Tempat tanggal lahir : Kediri, 4 Februari 1991
Nama orang tua/wali : Nur choiri
Alamat : Desa Kedawung Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri RT 01 RW 02
Riwayat Pendidikan : TK Kusuma Mulia 1996-1997
SD Negeri 2 Kedawung 1997-2003
MTs Negeri I Kediri 2003-2006
MA. AL-Hikmah Purwoasri Kediri 2006-2009
Alamat Email : [email protected]
Hobby : Nonton olahraga khususnya sepakbola, bulutangkis dan moto gp,
nonton drama korea, dengerin musik.
Motto : راءس الحكمة مخفة هللا