kementerian pupr percepat penyaluran program pkt

EDISI 04TAHUN XVIIIJULI - AGUSTUS 2020

Kementerian PUPR Percepat Penyaluran Program PKT

MENTERI BASUKI TINJAU PERSIAPAN RENOVASI STADION I WAYAN DIPTA BALI

KARYA CIPTA INFRASTUKTUR PERMUKIMAN

DUKUNG PENYELENGGARAAN PIALA DUNIA FIFA U-20 2021 DI INDONESIA

CIPTAKARYA 2020 JULI - AGUSTUS CIPTAKARYA 2020 JULI - AGUSTUS 02 03

LIPUTAN KHUSUSTINJAU INFRASTRUKTUR KSPN LABUAN BAJO, MENTERI BASUKI TEKANKAN PENATAAN KAWASAN PARIWISATA TONJOLKAN KEARIFAN LOKAL

BULETIN

EDITORIAL

Menuju Satu Data Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Pada tanggal 12 Juni 2019, Presiden Jokowi resmi menandatangani Perpres No. 39 Tahun

2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia adalah sistem tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode Referensi dan data Induk. Oleh karena itu kebijakan Satu Data Indonesia diyakini akan mendorong sinkronisasi data antar lembaga pemerintah pusat maupun daerah karena referensi pengumpulan data yang telah terstandarisasi.

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, memulai program ‘Satu Data Pembangunan Infrastruktur’

sejak tahun 2008. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, pengisian data dalam sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya dilakukan secara terpadu dan diimplementasikan melalui kegiatan pembinaan satu data oleh Balai PPW kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku Produsen Data. Melalui mekanisme ini, diharapkan setiap sistem informasi terintegrasi yang data di dalamnya tidak berdiri sendiri serta dapat dipergunakan bersama untuk kepentingan pengambilan kebijakan Ditjen Cipta Karya. Pada tahun 2019 Ditjen Cipta Karya mendapatkan predikat Proactive (tertinggi di antara seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR) untuk tingkat kematangan Pengelolaan Data berdasarkan hasil penilaian Pusdatin Kementerian PUPR. Penghargaan ini menjadi cambuk agar Ditjen Cipta Karya terus berupaya melakukan sinergi data untuk kemajuan Indonesia.

PELINDUNGDanis H. Sumadilaga

PENANGGUNG JAWABT. Iskandar

DEWAN REDAKSIEdward Abdurrachman, Diana Kusumastuti,

Prasetyo, Didiet A. Akhdiat, Yudha Mediawan, Andreas Wibowo,

Iwan Suprijanto

PEMIMPIN REDAKSIAswan Nizar

PENYUNTING REDAKSICahyani Kusrianingsih, Daniel, Ary

Prasetyo, Indah Raftiarty ER, Astaf Aji Pranaya

BAGIAN PRODUKSIRizqiah Darmawiasih, Bramanti Nawang

Sari, Dewi Savitri, Ari Iswanti

SEKRETARIATFajar Drestha Birawa, Harniati Ulfah,

Muljihad Nur Muharom

KONTRIBUTORSri Murni Edi K, Airyn Saputri Harahap, Marsaulina Pasaribu, Kusumawardhani,

Muhammad Rizat Abidin, Meike Kencanawulan, Fajar Santoso Hutahean, Maryoko Hadi, Ade Syaiful Rachman, J.

Wahju Kusumosusanto, Irwan Leo Putra Harahap, Oscar R. Siagian, Cut Nourhusnul

Akhirina

ALAMAT REDAKSIJl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru 12110,

Telp/Fax: 021-7245754

CIPTAKARYA 2019 | SEPTEMBER | 03

www.ciptakarya.pu.go.id

Ditjen Cipta Karya

@ditjenciptakarya

Ditjen Cipta Karya

@ditjenck

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

COVER: Infografis satu data Cipta Karya

LENSA CKPELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN PEJABAT PENGAWAS DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA

LENSA CKTIGA REKOR MURI UNTUK PEMBANGUNAN VENUE ISTORA PAPUA BANGKIT

SEPUTAR KITAPEMBANGUNAN LANJUTAN PESISIR PANTAI PANJANG

PELAKSANAAN PISEW DESA KOYA SULTENG

BPPW KALSEL LANJUTKAN PEMBANGUNAN SEKOLAH

INOVASILADA PUTIH: SI MUNGIL YANG TERSEMBUNYI AIR GEGAS

INOVASIMERDEKA MEMBANGUN NEGERI DI TENGAH PANDEMI

INOVASIPERAN PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) DALAM SATUAN KERJA DI BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH

INOVASIKEEP GIVING THE BEST, EVEN IN THIS SITUATION

INFO BARUKAWAL PROGRES DAN KUALITAS SPAM IKK KONTUNAGA

INFO BARUKUNJUNGAN KERJA PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH POLTERA DI JATIM

INFO BARUPERESMIAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN TEKNOLOGI RDF DI CILACAP

INFO BARUPEMBANGUNAN HUNTAP POMBEWE TERUS DIKEBUT

INFO BARUPENATAAN KAWASAN KUMUH MENJADI DESTINASI WISATA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG

INFO BARUPENINJAUAN PEM BA NGUNAN GEDUNG PERKULIAHAN TERPADU POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

INFO BARUSURVEI LOKASI PEMBANGUNAN FASILITAS SANITASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI MALUKU UTARA

INFO BARUTUNTASKAN KAWASAN KUMUH KARANG REJO KOTA TARAKAN

ANDA PERLU TAHUPROGRAM PADAT KARYA TUNAI (PKT)/ INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT (IBM)

03

12

33

34

24

08

13

26

14

32

28

10

11

15

16

22

20

BERITA UTAMAKEMENTERIAN PUPR PERCEPAT PENYALURAN PROGRAM PKT

EDITORIAL Menghindari Jurang Resesi dan Depresi Dengan Padat Karya

LIPUTAN KHUSUSDUKUNG PENYELENGGARAAN PIALA DUNIA FIFA U20 2021 DI INDONESIA, MENTERI BASUKI TINJAU PERSIAPAN RENOVASI STADION I WAYAN DIPTA BALI

04

EDITORIAL

PELINDUNGDanis H. Sumadilaga

PENANGGUNG JAWABT. Iskandar

DEWAN REDAKSIEdward Abdurrachman,

Diana Kusumastuti,Yudha Mediawan

Didiet A. Akhdiat, PrasetyoIwan Suprijanto, Dian Irawati

Yuni Erni Aguslin

PEMIMPIN REDAKSIAswan Nizar

PENYUNTING REDAKSICahyani Kusrianingsih, Daniel, Ary Prasetyo, Astaf Aji Pranaya,

Indah Raftiarty ER,

BAGIAN PRODUKSIIbrahim Nirwanpatra,

Bramanti Nawang Sari, Dewi Savitri, Ari Iswanti,

Rizqiah Darmawiasih

SEKRETARIATHarniati Ulfah, Fajar Drestha Birawa

Muljihad Nur Muharom

KONTRIBUTORTaufan Madiasworo,

Putri Intan SuriMeike Kencanawulan

KusumawardhaniMarsaulina Pasaribu, Essy Asiah

Fajar Santoso HutahaeanMuhammad Rizal

ALAMAT REDAKSIJl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru 12110,

Telp/Fax: 021-7245754

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kian terpuruk di tengah pandemi COVID19. Hingga akhir

tahun mendatang, diperkirakan akan cenderung masuk ke ske nario batas bawah. Artinya, per ekonomian Indonesia akan menuju definisi resesi secara teknis yaitu negatif dalam dua kuartal berturutturut. Meski ancaman resesi sudah semakin nyata untuk Indonesia, namun hal tersebut masih dapat dihin dari bila terdapat peluang me ngembalikan pertumbuhan ekonomi positif di kuartal ketiga.

Terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan pertum buhan ekonomi pada masa pandemi ini yaitu investasi, konsumsi domestik, dan mem per cepat realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional. Padat Karya Tunai (PKT) merupakan salah satu bentuk nyata mitigasi dampak pandemi, di mana tidak hanya secara ekonomi saja namun juga secara sosial. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat dalam dua kuartal ini dapat ber lanjut menjadi dampak sosial yaitu depresi. Dengan pelaksanaan program PKT di 34 provinsi sebagai hasil kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dampak ekonomi dan sosial dapat berkurang. Daya beli masyarakat menjadi meningkat dan depresi akibat pengangguran juga teratasi.

Program ini ditujukan untuk mendorong dan memberdayakan

masyarakat yang membutuhkan sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil yang tidak membu tuhkan teknologi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Secara rinci, lingkup kerja program PKT terdiri dari perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan, penyediaan air minum, dan akses sanitasi layak. Satu di antaranya adalah program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur skala lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan tangki septik biofil komunal.

Selain PKT ini tentunya masih banyak lagi upaya pemerintah dalam menanggulangi krisis akibat pandemi COVID19. Protokol new normal nampak nya masih belum dapat mengurangi angka pasien positif, artinya bukan karena aturan yang lemah, tapi kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol tersebut. Dampak ekonomi dan sosial juga menjadi penyebab kurangnya kepatuhan masyarakat, mereka menjadi kurang peduli karena pandemi ini tidak kunjung selesai. Diharapkan masyarakat agar lebih mematuhi protokol kesehatan, karena kapasitas negara ini dapat bertahan dari COVID19 tidak hanya dari pemerintahan saja, namun terutama dari kepedulian masyarakatnya.q

Menghindari Jurang Resesi dan Depresi Dengan Padat Karya

Kami memohon maaf atas kesalahan penulisan pada edisi 03 halaman 22-24 tentang RS Pulau Galang yang seharusnya ditulis oleh Sunarto, BPPW Riau serta pada halaman 25 dalam kolom daftar isi seharusnya tertulis “BPPW Babel Lanjut-kan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kota Pangkal Pinang”

09

Cover : Jalan Desa Karangrejo, DIY

18

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

DAFTAR ISI


Kementerian PUPR Percepat Penyaluran Program PKT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) TERUS MEMPERCEPAT PENYALURAN PROGRAM PADAT KARYA TUNAI (PKT/CASH FOR WORK) DI TENGAH KETIDAKPASTIAN PEREKONOMIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19. TAHUN 2020 DIALOKASIKAN ANGGARAN SEBESAR RP11,45 TRILIUN UNTUK PROGRAM PKT TERSEBAR DI 34 PROVINSI DI INDONESIA YANG BERPOTENSI MENYERAP 613.483 TENAGA KERJA. SAAT INI PROGRES PENYERAPAN PKT TELAH MENCAPAI 27% ATAU RP3,16 TRILIUN DENGAN TENAGA KERJA YANG SUDAH TERSERAP SEBANYAK 186.288 ORANG.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program PKT

dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuannya adalah

untuk mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desadesa.

“Selain untuk meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana pembangunan hingga ke desa/pelosok. Pola pelaksanaan PKT juga harus memperhatikan protokol physical and social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID19,” ujar Menteri Basuki.

Program PKT utamanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, misalnya penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi, peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, serta rumah subsidi.

Pembangunan infrastruktur kerakyatan dengan skema PKT salah satunya dilaksanakan melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang dilakukan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk mengurangi kesenjangan

antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki tata kelola Pemerintah Daerah (kabupaten, kecamatan, dan desa) serta memperkuat kelembagaan masyarakat di tingkat desa.

Tahun 2020 pelaksanaan PISEW menjangkau 900 kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp540 miliar. Sasaran program PISEW sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR Nomor 167/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Bantuan Kegiatan Infrastruktur

Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2020 yang terbit pada 5 Maret 2020.

Hingga 30 Juni 2020 tercatat anggaran pelaksanaan PISEW yang sudah tersalurkan sebesar Rp54,6 miliar. Untuk tenaga kerja yang sudah terserap dari program tersebut sebanyak 1.467 orang. Sedangkan untuk rencana pelaksanaan pada bulan Juli 2020 ditargetkan dana PISEW yang telah disalurkan sebanyak Rp300 miliar dan akan diteruskan pada bulanbulan selanjutnya.

BERITAUTAMA

BERITAUTAMA


memberi manfaat dalam meningkatkan kapasitas produksi komoditas unggulan serta potensi lokal wilayah setempat.

Selain program PISEW PKT juga dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya yang bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat adalah melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui program KOTAKU.

Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya.

Pada Tahun Anggaran 2020 program KOTAKU dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp382 miliar yang akan menyerap 12.979 tenaga kerja. Program KOTAKU merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung program 1000100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Program KOTAKU mencakup dua kegiatan, pertama program Infrastruktur Skala Lingkungan (IBM) reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan tangki septik biofil komunal, juga rehabilitasi. Kegiatan ini dilaksanakan di 287 desa/kelurahan yang tersebar di 24 provinsi. Kedua, konstruksi infrastruktur skala lingkungan CERC di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terdampak bencana. Kegiatan ini tersebar di 77 kelurahan dengan rincian 45 kelurahan di Kota Palu Provinsi Sulawesi

BERITAUTAMA

BERITAUTAMA

Tengah dan 32 kelurahan di Provinsi NTB.

Di Provinsi Sulawesi Tengah KOTAKU telah dilaksanakan di beberapa lokasi, di antaranya di Kelurahan Boyaoge Kota Palu berupa pekerjaan drainase pasangan batu 40/50 sepanjang 145 meter dengan melibatkan sebanyak 40 HOK. Selanjutnya

di Kelurahan Nunu Kota Palu melakukan pekerjaan jalan beton sepanjang 121 meter dengan melibatkan sebanyak 238 HOK. Di Kelurahan Layana Indah Kota Palu berupa pekerjaan box culvert sepanjang 10 meter dengan melibatkan sebanyak 12 HOK.

Dengan total alokasi anggaran tersebut, potensi penyerapan tenaga kerja setiap lokasi sebanyak 17 orang dengan masa pelaksanaan sekitar 75 hari, sehingga total potensi penyerapan tenaga kerja program PISEW tahun 2020 sebanyak 15.000 tenaga kerja atau 1.125.000 Hari Orang Kerja (HOK).

Pada umumnya infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW adalah jalan produksi sebagai infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri, serta sebagai prasarana pendukung pemasaran komoditas dengan

memudahkan petani untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan. Pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh masyarakat desa setempat tidak menggunakan kontraktor.

Selain jalan produksi, realisasi program PISEW juga dalam pembangunan infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan atau perdesaan seperti pembangunan jembatan kecil, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi serta membangun infrastruktur pendukung produksi maupun hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, sehingga


Kepala BPPW Sulawesi Tenggara Mustaba me nerangkan, rencana nya SPAM IKK ter

sebut akan melayani 2.000 sambungan rumah. Saat ini sedang merampungkan bak penampungan dan pemasangan jaringan pipa distribusi.

“Direncanakan melayani 2.000 sambungan rumah. Kami memas tikan pekerjaan ini ber jalan sesuai schedule. Dari hasil monitoring, Alhamdulillah masih on progress, yaitu merampungkan bak penam pungan dan menunggu pipa yang akan datang,” terang Mustaba.

Sementara itu Kepala Satker Pelaksanaan BPPW Sulawesi Tenggara Sahabuddin, optimis pekerjaan ini akan selesai tepat waktu. Sahabuddin berharap agar Pemerintah Daerah dapat membantu dengan menye

diakan sambungan rumah.

“Pekerjaan SPAM IKK Kontunaga ini sudah mencapai 80%. Meskipun kemarin sempat tersendat karena COVID19, namun sekarang sudah mulai berjalan lagi, dan diharapkan akan selesai tepat waktu. Sementara untuk Pemerintah Daerah dapat mem bantu dengan menyediakan sambungan rumah, dan Kementerian PUPR yang mempersiapkan pipa distribusi,” ujar Sahabuddin.

SPAM IKK Kecamatan Kontunaga ini direncanakan memiliki kapasitas 20 liter/detik dan mam pu melayani 2.000 sambungan rumah. Kecamatan Kontunaga merupakan daerah di Kabupaten Muna yang selama ini merasakan krisis air minum. Masyarakatnya membeli air tangki yang dijual keliling untuk memenuhi kebutuhan air baku seharihari. (enyBPPW Sultra). q

PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) IKK KECAMATAN KONTUNAGA, KABUPATEN MUNA TERUS DILAKUKAN. BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH (BPPW) SULAWESI TENGGARA MEMASTIKAN KUALITAS SERTA PROGRESNYA MELALUI MONITORING DAN EVALUASI, RABU (29/07/2020).

PENULIS: ENY/BPPW SULTRA

PENULIS: BAP/BPPW JATIM

KAWAL PROGRES DAN KUALITAS SPAM IKK KONTUNAGA

KUNJUNGAN KERJA PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH POLTERA DI JATIM

INFOBARU

lama dengan menggunakan pro duk dalam negeri yang rapi, kuat, serta menjamin bangunan berkualitas sesuai dengan rencana,” tutur Reva.

Reva berharap, usulan dan rekomen dasi untuk memba ngun sistem penyediaan air minum yang lebih bagus, yaitu bekerja sama dengan pihak PDAM setempat agar bisa menyalurkan

air minum ke kampus POLTERA. “Saya berharap supaya ketersedia an air minum untuk mahasiswa dan SDM di kampus ini terpenuhi dengan adanya air PDAM dan memberikan investasi yang baik untuk POLTERA sehing ga bangunan gedung kuliah ini dapat selesai dengan tepat waktu dan dapat segera dimanfaatkan dengan baik,” harap Reva.

Setelah melakukan rapat koordinasi, Kepala BPPW Jawa Timur yang didampingi oleh Kasi Pelaksanaan Wilayah 1, Kasatker Pelaksanaan Wilayah 1, PPK, kontraktor pelaksana, konsultan perencana, dan MK kemudian melihat langsung proses pembangunan gedung kuliah Prodi Teknik Mesin dan Bengkel Teknik Listrik Industri di POLTERA di Kabupaten Sampang. q

SEHUBUNGAN DENGAN TELAH BERJALANNYA PROSES PEMBANGUNAN PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH PRODI TEKNIK MESIN DAN BENGKEL TEKNIK LISTRIK INDUSTRI POLITEKNIK NEGERI MADURA (POLTERA), KEPALA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH (BPPW) JAWA TIMUR YANG DIDAMPINGI OLEH KEPALA SEKSI PELAK SANAAN WILAYAH 1 DAN KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN WILAYAH 1 MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE POLTERA DI KABUPATEN SAMPANG, KAMIS (23/07/2020).

Kepala BPPW Jawa Timur M. Reva Sastrodiningrat menerangkan, pembangunan gedung kuliah

di POLTERA ini terdapat deviasi sebesar 12,84%. “Saya sangat ber komitmen terkait dengan pembangunan gedung kuliah kampus POLTERA di Kabupaten Sampang ini, diharapkan fasilitas kelengkapannya serta bangunan yang berkualitas dan tahan

INFOBARU


PENULIS: RIAN/BPPW SULTENG

Hunian Tetap (Huntap) merupa kan suatu kon sep hunian yang dibangun guna

meme nuhi kebu tuhan tempat tinggal bagi korban bencana yang kehilangan tempat tinggal ataupun tempat tinggalnya berada dalam zona merah rawan bencana sehingga harus direlokasi.

Relokasi warga masyarakat terdampak bencana, baik yang kehilangan tempat tinggal maupun rumahnya berada dalam zona merah rawan bencana, menjadi satusatunya pilihan. Diharapkan dengan pembangunan Huntap nantinya rencana tersebut dapat terwujud.

Salah satu lokasi pembangunan Huntap, yaitu Huntap Pombewe yang berada di Desa Pombewe, Kabupaten Sigi berdiri di atas lahan seluas 104 hektar dengan target pembangunan seba nyak 1.500 unit hunian. Pem bangunan hunian itu sendiri terbagi atas tiga pihak yang bertanggung jawab, yaitu Yayasan BudhaTzu Chi, Kementerian PUPR, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi

PEMBANGUNAN HUNTAP POMBEWE TERUS DIKEBUT

Tengah bekerja sama dengan PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.

Dapat diuraikan, Yayasan Budha Tzu Chi ditargetkan membangun 1.000 unit hunian yang saat ini membangun 500 unit dalam tahap 1, dan 500 unit sisanya di tahap 2. Sedangkan Kementerian PUPR sendiri membangun 400 unit hunian, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Bank Mayapada membangun 72 unit yang keduanya membangun dengan model rumah yang sama yakni RISHA.

Sampai tanggal (01/08/2020), Kementerian PUPR telah melaksanakan pembangunan Huntap Pombewe dengan progres 75%, yang diharapkan dapat selesai sebelum bulan Oktober sesuai dengan permintaan Bupati Sigi yang menginginkan agar warga terdampak dapat segera menempati hunian tersebut di bulan Oktober 2020, dan pihak Kementerian PUPR sendiri optimis dapat memenuhi target tersebut dengan melihat capaian progres yang ada. q

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) BERSAMA BADAN NASIONAL PENANGGU-LANGAN BENCANA (BNPB) MEMBENTUK SATGAS TANGGAP DARURAT BENCANA GUNA MENANGANI KORBAN BENCANA YANG SALAH SATU TUGASNYA ADALAH MEMBANGUN HUNIAN YANG BERSIFAT SEMENTARA SAMPAI HUNIAN TETAP UNTUK RELOKASI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA.

INFOBARU

INFOBARU

Peresmian dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk legi,

Kabupaten Cilacap dan di lan jutkan peninjauan fasilitas RDF.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rosa Vivien Ratnawati, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Bupati Banyumas Achmad Husein, dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Sampah merupakan salah satu sumber energi terbarukan. Jenis sampah yang mudah terbakar memiliki po tensi nilai kalori yang cukup tinggi sehingga dapat di manfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Dengan sistem teknologi RDF ini, sampah dapat diubah menjadi sumber energi yang berfungsi seba gai briket yang dimanfaatkan seba gai substitusi bahan bakar bagi pabrik semen. Dengan proses pekerjaan pengolahan RDF, yaitu penimbangan truk, penumpahan

(unloading) sampah, pemilihan pengam bilan barang bernilai ekonomis oleh pemulung sampah (picking bay), pencacahan sampah (mesin preshredder), proses pengeringan (bio drying system), screening, loading ke dump truk, pemuatan dan pengiriman produk RDF yang siap diolah menjadi bahan (substitusi maksimal 5% bahan bakar semen) dan feeding facility oleh SBI.

Pada peresmian ini, Luhut mengajak para pemangku kebijakan dan masyarakat untuk memprioritaskan penanganan isu sampah. Untuk mengatasi permasalahan penumpukan sampah yang terjadi saat ini, Luhut ingin fasilitas RDF dapat dikembangkan di wilayah lain. Sehingga nantinya jumlah pe numpukan sampah akan terus berkurang dan pada saat bersa ma an produksi briket sebagai alternatif batu bara semakin masif. “Kita bersepakat, mau bikin copy (RDF) ini saja, 28.000 ton sampah per hari ini bisa kita selesaikan,” ucap Luhut.

Sementara Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menyampaikan, Kabupaten Cilacap menjadi lokasi percontohan pembangunan instalasi RDF dengan total nilai investasi kurang

le bih sebesar Rp90 miliar yang melibatkan berbagai pihak. Selanjutnya dikatakan, Pemerintah Denmark melalui Danish International Development Agency (Danida) memberikan hibah peralatan yang diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui fasilitasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk pembangunan instalasi RDF sendiri, pendanaannya melibat kan berbagai pihak antara lain Kemen terian PUPR berupa civil work sebe sar Rp27.862.198.000 dan alat berat excavator Rp1.500.000.000, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa sarana penunjang Rp9.200.000.000, Pemerintah Kabupaten Cilacap berupa pengadaan tanah Rp3.000.000.000, dan Danida Kedutaan Besar Denmark berupa mechanical dan electrical (ME) Rp43.00.000.000.

“Jadi, kami harapkan bahwa operasionalisasi fasilitas RDF ini menjadi titik balik pengelolaan sampah di Indonesia untuk kelas menengah, sehingga bisa menjadi alternatif solusi,” ujar Danis. Selain di Cilacap, Kementerian PUPR juga sedang mengembangkan fasilitas RDF di Tuban (Jawa Timur) dan Banyumas (Jawa Tengah). “Mungkin ada sedikit modifikasi, selain RDF dengan teknologi piro lisis, gas, juga untuk produk makanan lele, tetapi tetap RDF. Ini sedang dalam proses lelang,” jelas Danis. Ditambahkan, fasilitas RDF tersebut akan meng gu nakan teknologi buatan Indo nesia dengan melibatkan Badan Peng kajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian LHK Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, RDF di Cilacap dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah baru dalam upaya pengelolaan sampah, mengurangi pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan menjadikan energi. q

PERESMIAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN TEKNOLOGI RDF DI CILACAP

TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI REFUSE DERIVED FUEL (RDF) DI CILACAP, SELASA (21/07/20) DIRESMIKAN OLEH MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI LUHUT BINSAR PANDJAITAN.

PENULIS: AWAM/BPPW JATENG


INFOBARU

INFOBARU

INFOBARU

Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infra struk tur serta pendam pingan

sosial dan ekonomi dengan tujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permu kiman kumuh perkotaan untuk men dukung perwujudan per mu kiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Salah satu infrastruktur yang di bangun oleh BPPW Banten ada lah skala kawasan peningkatan per mu ki man kumuh di Keca ma tan Ma uk, Kabupaten Tangerang. Pemba ngunan terdiri dari II tahap, saat ini sedang berlangsung tahap II se dangkan tahap I sudah selesai di tahun 2019. Pembangunan diha rapkan dapat mengubah citra kawasan pesisir Kecamatan Mauk yang dinilai sangat kumuh dan tidak sehat

untuk kehidupan masyarakat.

Pembangunan tahap I yang sudah selesai sangat diapresiasi oleh masyarakat setempat, yang saat ini sudah dapat diman fa at kan oleh ma syarakat sekitar dan menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Tangerang. Banyaknya pengunjung yang datang untuk berfoto selfi atau pun hanya sekedar melepas penat untuk melihat pesisir pantai.

Kepala BPPW Banten Rozali Indra Saputra berharap pem ba ngu nan yang diseleng gara kan oleh Pemerintah Pusat harus lebih bagus dan indah infra struk turnya, dan kedepannya akan menjadi icon di Kabupaten Tangerang.

“Harapan kami ke depannya Mauk akan menjadi tempat wisata hutan mangrove yang sejuk di

tengah perkampungan nelayan modern,” tutur Indra beberapa waktu lalu di kantornya.

Indra menambahkan Desa Ketapang pesisir pantai Keca matan Mauk akan direhabilitasi dan revitalisasi untuk menjadi tempat wisata bahari dan juga wisata Mangrove, kemudian penataan kawasan lingkungan guna menekan kawasan kumuh pesisir.

Di lain tempat, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar mengungkapkan, hal ini merupakan salah satu dari RPJMD Kabupaten Tangerang yang merupakan bagian da ri pro g ram Gerbang Mapan (Ge ra kan Pembangunan Masya ra kat Pan

tai) dan Gebrak Pakumis (ge rakan bersama rakyat atasi pe mu kiman kumuh dan miskin) untuk pemanfaatan dan juga pem berdayaan masyarakat pesisir pantai, bukan saja bedah rumah bedah lingkungannya tapi juga per ekonomian dan juga potensi daerah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf hidup dan derajat masyarakat Kabupaten Tangerang. q

PENATAAN KAWASAN KUMUH MENJADI DESTINASI WISATA MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG

SEBAGAI IMPLEMENTASI PERCEPATAN PENANGANAN KA-WA SAN KUMUH KEMENTERIAN PUPR MELALUI BALAI PRA-SA RANA PERMUKIMAN WILAYAH (BPPW) BANTEN TERUS MENING KATKAN INFRASTRUKTUR YANG DAPAT MENE KAN KAWASAN KUMUH MENJADIKAN PENGHIDUPAN MASYA-RAKAT YANG LEBIH BAIK DI LOKASI PERMUKIMAN KUMUH.

PENULIS: EROYYT/BPPW Banten

Kunjungan tersebut dila kukan oleh Kepala Sat ker Pelaksanaan, bersama Pejabat Pem

buat Komitmen (PPK) Pengembangan Sarana Prasarana Pendi dikan, Olahraga, dan Pasar (PSPPOP), PPK Penyehatan Ling kungan Permukiman, unsur direksi lapangan, dan unsur teknis BPPW Kalimantan Timur, dengan didampingi oleh kontraktor pelaksana dan konsultan manajemen konstruksi.

Dalam kunjungan tersebut, PPK PSPPOP Aditio Setionurjaya, mem berikan ucapan apresiasi

kepada kontraktor pelaksana atas capaian kemajuan pelak sana an kegiatan yang telah dilak sanakan di lapangan sampai dengan minggu ber kenaan sehingga terdapat deviasi yang positif.

Namun demikian, Aditio juga menegaskan kepada kontraktor pelaksana agar tetap fokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya, baik terhadap item pekerjaan di Gedung Perkuliahan Terpadu maupun pekerjaan di Gedung Workshop Terpadu, serta perlu untuk memperhitungkan sisa kemajuan pekerjaan terhadap

sisa waktu pelaksanaan pekerjaan.

Kepala Satker Pelaksanaan C. Aji Nusanto, mengimbau agar dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, kontraktor pelaksana tetap mengacu pada rencana aksi yang telah dibuat, serta segera menuntaskan permasalahan teknis di lapangan sebagai langkah percepatan, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara, Kepala BPPW Kalimantan Timur Sandhi Eko Bramono, menuturkan bahwa meskipun sampai dengan minggu berkenaan terdapat deviasi yang positif terhadap kemajuan pelaksanaan di lapangan, namun harus tetap dilaksanakan langkahlangkah percepatan yang efektif pada minggu selanjutnya, agar kegiatan dapat selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. q

PENINJAUAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERKULIAHAN TERPADU POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

PADA KAMIS (16/07/2020), BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH (BPPW) KALIMANTAN TIMUR MELAKSANAKAN PENINJAUAN DAN PEMANTAUAN KE LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG PERKULIAHAN TERPADU, WORKSHOP TERPADU POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN, DI KOTA BALIKPAPAN.

PENULIS: UMI/BPPW KALTIM


Kepala BPPW Kaltara Dony Fitriandy, didampingi Kasatker Pelaksanaan Prasarana

Permukiman Thamrin Husain, meninjau langsung proses penataan kawasan di Kelurahan Karang Rejo, Kota Tarakan, Minggu (05/07/2020). Turut hadir dalam kunjungan ini Kasubag TU, Kasi Pelaksanaan, PPK PBL, dan PPK PSPPOP.

Kepala BPPW Kaltara Dony Fitriandy mengatakan, sampai saat ini, progres pembangunan kawasan Karang Rejo telah mencapai 60%, capaian ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman Karang Rejo.

“Mereka ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui

program padat karya yang disiapkan untuk memberi kan pekerjaan kepada masya rakat sekitar yang terdampak akibat pandemi COVID19,” kata Dony.

Senada dengan itu, Kasatker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Thamrin Husain mengatakan, penataan kawasan Karang Rejo dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota Tarakan Nomor 600/HKX/271/2019 tentang Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Tarakan dengan total luas kawasan kumuh untuk Karang Rejo seluas 69,76 ha.

“Tahun ini, kami menata Kawasan Kumuh Karang Rejo sekitar 25,55 ha dengan anggaran sebesar Rp22 miliar,” tutup Thamrin.

TUNTASKAN KAWASAN KUMUH KARANG REJO KOTA TARAKAN

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH KALIMANTAN UTARA (BPPW KALTARA) MELALUI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN MELAKUKAN PENATAAN KAWASAN KUMUH DI KELURAHAN KARANG REJO, KECAMATAN TARAKAN REJO, KOTA TARAKAN.

PENULIS: HJR/BPPW KALTARA

PENULIS: TATIK/MAYA/BPPW MALUKU UTARA

Sesuai dengan instruksi Wakil Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 10 Juni 2020

tentang Anggaran Tambahan Untuk Pesantren Pada Masa Pandemi COVID19 dan Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor R.578/SES/SID.00.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal Risalah rapat koordinasi terbatas tingkat Menteri (RTM) terkait kebijakan afirmasi kepada pendidikan keagamaan di masa pandemi COVID19, serta Surat Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B192/MA/KA.00/07/2020

tanggal 1 Juli 2020 perihal dukungan fasilitas bagi lembaga pesan tren dan pendidikan keagamaan islam, Kementerian PUPR mendapatkan tugas untuk me laksanakan pembangunan/perbaikan sarana tempat wudhu dan MCK dalam rangka New Normal COVID19 untuk tempat pendidikan keagamaan (seperti pondok pesantren, dan seminari) di Indonesia.

Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di masingmasing Pro vinsi untuk segera melakukan survei dan verifikasi lapangan serta pengumpulan data aktual terkait

sebagai bahan analisa kebutuhan.

Kepala BPPW Maluku Utara Fasri Bachmid mengatakan, terdapat 20 lokasi pondok pesantren di Provinsi Maluku Utara yang akan ditangani tersebar di 10 kabupaten/kota.

“Dalam kurun waktu 2 minggu ke depan akan dilaksanakan survei lokasi mengingat penyampaian laporan hasil survei sampai tanggal 31 Juli 2020, dimana dana bantuan untuk program Penanganan Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan diberikan melalui Direktorat Sanitasi,” ungkap Fasri.

Fasri beberapa waktu lalu menam bahkan lingkup peker jaan pembangunan sarana prasarana sanitasi cuci tangan, wudhu, dan mandi cuci kakus (MCK) melalui mekanisme program padat karya berbasis masyarakat.

SURVEI LOKASI PEMBANGUNAN FASILITAS SANITASI PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI MALUKU UTARA

DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PERLU DILAKUKAN UPAYA PENANGANAN.

INFOBARU

INFOBARU

INFOBARU


ANDA PERLUTAHU

ANDAPERLU

TAHU

PROGRAM PADAT KARYA TUNAI (PKT)/ INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT (IBM)

• Program Padat Karya/IBM Ditjen Cipta Karya TA 2020 dilaksanakan di 34 Provinsi dan tersebar di 7.256 lokasi serta direncanakan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 93.844 orang dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan mempertahankan daya beli masyarakat ditengah pandemik COVID – 19.

• Alokasi kegiatan Padat Karya Ditjen Cipta Karya terdiri dari PAMSIMAS sebanyak 4.806 desa, SANIMAS sebanyak 1046 lokasi, TPS 3R sebanyak 140 lokasi, PISEW sebanyak 900 kecamatan, serta KOTAKU sebanyak 364 kelurahan.

• Tahapan pelaksanaan saat ini adalah pelaksanaan konstruksi di 5.662 lokasi yang terdiri dari 4.418 lokasi PAMSIMAS, 661 lokasi SANIMAS, 102 lokasi TPS 3R, 311 lokasi PISEW, dan 170 lokasi KOTAKU.

• Ditjen Cipta Karya juga melaksanakan kegiatan kontraktual yang dilaksanakan dengan Pola Padat Karya. Alokasi anggaran kegiatan yang dapat dipadat karyakan direncanakan menyerap 10.542 tenaga kerja.

LOKASI KEGIATAN

MENYERAP TENAGA KERJA

7.256lokasi

93.844ORANG

KOTAKU364 Kelurahan

12.979 Rencana TK

PISEW900 Kecamatan

15.000 Rencana TK

PAMSIMAS4.806 Desa

48.060 Rencana TK

SANIMAS1.046 Lokasi

15.705 Rencana TK

TPS 3R140 Lokasi

2.100 Rencana TK

Program IBM/Padat Karya

Ditjen Cipta KaryaTA 2020

Ditjen Cipta Karya Tahun Anggaran 2020



LIPUTANKHUSUS

LIPUTANKHUSUS

LIPUTANKHUSUS

LIPUTANKHUSUS

perlu diperbaiki, karena kalau pertandingannya pada Mei 2021, maka Maret harus sudah selesai. Akan kita lelangkan pekerjaannya pertengahan Agustus 2020 dan langsung kita kerjakan,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki menyatakan,

renovasi yang akan dilakukan termasuk perbaikan mayor yang mencakup pekerjaan rehabilitasi struktur, arsitektur, mechanical electrical plumbing (MEP), perbaikan lapangan, perbaikan pencahayaan, perbaikan kursi dan papan skor (scooring board), serta penataan kawasan termasuk penataan parkir.

“Rumput akan kita ganti sama seperti di Stadion GBK, drainase di pinggir lapangan akan diperbaiki termasuk lintasan lari. Untuk pencahayaan juga masih kurang karena ada syarat minimum dari FIFA seperti di Stadion Manahan dan kursi penonton. Kemudian yang di dalam untuk para pemain fasilitas pendukungnya seperti

ruang ganti, toilet, semua juga harus ada standarnya seperti di GBK,” ujar Menteri Basuki.

Ditambahkan Menteri Basuki, selain Stadion I Wayan Dipta, Kementerian PUPR juga akan merenovasi empat lapangan latihan sepakbola yang ada di Bali, yakni Stadion I Gusti Ngurah Rai, Lapangan Latihan Trisakti, Lapangan Latihan Gelora Samudra Kuta, dan Stadion Kompyang Sujana.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan, semua renovasi yang dilakukan untuk memenuhi syarat standar minimum dari FIFA untuk dapat dijadikan tempat pertandingan Piala Dunia U20. “Salah satunya terkait pencahayaan stadion pertandingan menggunakan lampu LED berkekuatan tinggi yang menggunakan sistem penerangan field of play (FOP) 1.500 lux seperti di Stadion Manahan. Sementara untuk lapangan latihan cukup sekitar 800 lux. Total anggarannya diperkirakan sekitar Rp200 miliar lebih,” tutur Danis.

Setelah sukses mendukung penyelenggaraan Asian

Games ke18 pada 2018 silam, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya kembali diamanahkan untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U21 2021. Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) pada 18 Januari 2020 telah menetapkan enam stadion yang akan digunakan sebagai venue Piala Dunia FIFA U20 2021 dari 10 stadion yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia.

Keenam stadion tersebut adalah Stadion Utama GBK di Jakarta, Stadion Pakansari Bogor, Stadion

DUKUNG PENYELENGGARAAN PIALA DUNIA FIFA U-20 2021 DI INDONESIA, MENTERI BASUKI TINJAU PERSIAPAN RENOVASI STADION I WAYAN DIPTA BALI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) TERUS MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMASTIKAN SECARA DETAIL KESIAPAN SARANA DAN PRASARANA PIALA DUNIA FIFA U-20 2021 TERUTAMA STADION DAN LAPANGAN SEPAKBOLA, SESUAI ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO. UNTUK ITU MENTERI PUPR BASUKI HADIMULJONO DALAM KUNJUNGAN KERJANYA DIDAMPINGI GUBERNUR BALI I WAYAN KOSTER MENINJAU PERSIAPAN RENOVASI STADION I WAYAN DIPTA DI BALI, KAMIS (06/08/2020).

Manahan Solo, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Stadion Bung Tomo di Surabaya dan Stadion I Wayan Dipta di Bali. Di samping itu ada empat stadion lain yang disiapkan sebagai cadangan yaitu Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi, Stadion Wibawa Mukti Cikarang dan Stadion Jalak Harupat Kabupaten Bandung. Masingmasing stadion akan didampingi dengan lima lapangan latihan dengan ketentuan empat lapangan terbuka dan satu lapangan tertutup.

“Stadion I Wayan Dipta ini termasuk paling besar dari stadion lainnya yang telah

ditetapkan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) yang akan digunakan sebagai venue Piala Dunia FIFA U20 2021. Saya ingin melihat apa yang akan

PENULIS: BIRO KOMPU


Pada tahun 2020, Kemen terian PUPR mengalo kasikan ang garan sebesar Rp902,47 miliar

untuk mengerjakan 43 paket kegiatan infrastruktur di KSPN Labuan Bajo yang meliputi peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan, penyediaan air baku, permukiman, dan perumahan.

Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan “Presiden Jokowi ingin wajah Labuan Bajo berubah”. Untuk itu, ketersediaan infrastruk tur jalan yang memadai akan mengubah wajah kawasan, seka ligus mem percepat pe ngembangan desti nasi wisata setempat dan me ning katkan layanan bagi wisatawan mencapai lokasi wisata.

Kunjungan diawali dengan meninjau pembangunan kawasan pariwisata Puncak Waringin. Menteri Basuki menekankan penataan Puncak Waringin terus mengedepankan kualitas artistik dan unsur seni yang membutuhkan ketelitian tinggi.

“Puncak Waringin progresnya 35%. Semuanya on schedule

bahkan lebih cepat dari rencana dengan kualitas hasilnya baik sesuai harapan, karena Labuan Bajo akan dijadikan destinasi premium, jadi hasilnya harus artistik betul,” kata Menteri Basuki di Labuan Bajo, Rabu (05/08/2020).

Puncak Waringin diharapkan akan menjadi sentra suvenir yang menjadi pusat kegiatan perbelanjaan berbagai produk khas dan tradisional di Labuan Bajo, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dengan menjual barangbarang dan kerajinan, seperti kain tenun, kopi, tas, boneka, sepatu, dan perhiasan.

Pada tahun 2020, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi NTT Ditjen Cipta Karya melaku kan penataan Puncak Waringin tahap II yang meliputi pembangunan pusat sovenir, bangunan area tenun dilengkapi dengan toilet dan mushola, bangunan pos jaga dan ruang ganset, taman dan amphiteater, area parkir serta jalan setapak dengan nilai kontrak sebesar Rp18,2 miliar. Selain itu juga tengah dilakukan pengeboran air tanah untuk memastikan

ketersediaan air baku di kawasan pariwisata Puncak Waringin.

Sebelumnya pada 1 Agustus28 Desember 2019, Kementerian PUPR telah menyelesaikan penataan Puncak Waringin tahap I dengan komponen kegiatan terdiri dari Gedung Utama yang berfungsi sebagai lounge dan pusat cinderamata serta viewing deck dengan biaya sebesar Rp9,3 miliar.

Selanjutnya Menteri Basuki meninjau penataan kawasan Pariwisata Goa Batu Cermin yang telah mulai dikerjakan sejak kontrak kerja 16 Maret dan selesai pada 13 Desember 2020 dengan progres mencapai 28%. Menteri Basuki mengapresiasi pelaksanaan penataan Goa Batu Cermin yang melibatkan masyarakat setempat yang dilaksanakan melalui program Padat Karya Tunai. Yakni pada pengerjaan jalur trekking menuju Goa Batu Cermin dengan melibatkan 90 pekerja.

Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) ini bertujuan untuk mendukung per cepatan penanganan dampak sosial ekonomi akibat Pandemi COVID19, khususnya mengurangi

TINJAU INFRASTRUKTUR KSPN LABUAN BAJO

MENTERI BASUKI TEKANKAN PENATAAN KAWASAN PARIWISATA TONJOLKAN KEARIFAN LOKAL

angka pengangguran dan menjaga daya beli masyarakat di Kota Labuan Bajo. Selain jalur trekking, penataan dilakukan dengan membangun sejumlah fasilitas seperti kantor pengelola, loket, kafetaria, area parkir, auditorium, pusat informasi, dan toilet.

Kemudian amfiteater (amphitheater) dan rumah budaya untuk mendukung kegiatan seni dan budaya lokal dengan harapan mampu menciptakan penataan ruang publik yang sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal budaya daerah sehingga dapat mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.

“Di sini (Goa Batu Cermin) saya ingin entrancenya ditanami bungabunga lokal yang banyak, seperti sakura Flores dan flamboyan . Jangan kawasan pariwisatanya saja, sampai ke kota juga” ujar Menteri Basuki.

Penataan Goa Batu Cermin dikerjakan oleh kontraktor PT. Karya Shinta Manarito dengan anggaran APBN TA 2020 sebesar Rp27,5 miliar. Sebelum mengakhiri kunjungan di Goa Batu Cermin, Menteri Basuki berpesan kepada para pekerja untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan.

Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah memberikan dukungan infrastruktur di KSPN Labuan Bajo. “Terima Kasih Bapak Presiden dan Bapak Menteri PUPR yang telah mengemas pariwisata di Labuan Bajo, Pulau Komodo sebagai new 7 wonders yang ditata dengan sarana prasarana yang mengimani potensi wisata internasional,” tutur Agustinus Ch. Dula.

PENULIS: BIRO KOMPU PUPR

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) BASUKI HADIMULJONO MENINJAU PROGRES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) LABUAN BAJO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT), RABU (05/08/2020), DALAM RANGKA MENDUKUNG PRODUKTIVITAS DI SEKTOR PARIWISATA PADA TATANAN NORMAL BARU (NEW NORMAL) PASCA PANDEMI COVID-19.

LIPUTANKHUSUSLIPUTANKHUSUS

LIPUTANKHUSUS


Lada Putih: Si Mungil Yang Tersembunyi Air Gegas

PENULIS: RENIATI UTAMI

Rp46.000/kg. Anjloknya harga ini menyebabkan petani lada perlahan beralih profesi menjadi penambang timah yang menurut mereka lebih menjanjikan. Akibatnya, perkebunan lada yang luas terhampar itupun lambat laun terbengkalai ditinggalkan pemiliknya.

Untuk mengembalikan kejayaan lada putih Pulau Bangka, berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat hingga tercipta suatu sinergi. Dari sisi top down, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menyusun RPKP (Rencana Pembangunan

Kawasan Perdesaan) dan Masterplan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang digunakan sebagai acuan pengembangan kawasan lada putih di Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten ini terpilih sebagai lokasi pengembangan karena merupakan kawasan penghasil lada putih tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan fokus pengembangan kawasan ditetapkan di 2 (dua) titik yaitu Kecamatan Air Gegas dan Kecamatan Payung. Sedangkan dari sisi bottom up, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menyusun beberapa peraturan seperti Peraturan Daerah Nomor 56.A Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bangka Selatan dan Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor 188.45/241/BPPPPD/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Lada Putih Kabupaten Bangka Selatan, di mana Desa Air Gegas

ditetapkan sebagai pusat kawasan utama.

Dokumendokumen inilah yang kemudian digunakan sebagai readiness criteria atau persyaratan yang harus dipenuhi sebelum digelontorkannya dana senilai 8,6 miliar di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengembangkan kawasan Air Gegas sebagai pusat kawasan lada putih melalui Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan yang pengerjaannya berada di bawah pengawasan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Adapun jenis pekerjaan yang dilakukan adalah peningkatan kualitas jalan lingkar desa yang melintasi Desa Air Gegas dengan panjang 4,27 km, Desa Delas dengan panjang 995 meter, dan Desa Nyelanding dengan panjang 1,4 km dengan total panjang ruas jalan yang dikerjakan adalah 6,67 km.

Sebagian besar ruas jalan ini berada di atas lahan non status, atau lahan yang belum memiliki status kepemilikan, sehingga proses pembebasan lahan menjadi relatif mudah. Selain itu, terdapat satu link jalan yang merupakan tanah wakaf dari masyarakat setempat, menandakan tingginya partisipasi warga dalam membangun kawasan sekitarnya. Jalan lingkungan ini melintasi beberapa kawasan pendukung pengembangan lada putih

seperti pasar, techno park, kebun lada, sentra pengumpulan dan pengolahan, serta menghubungkan BUMDes Mitra Lada Bersatu milik Pemerintah Daerah dengan jalan nasional. BUMDes ini akan dikembangkan sebagai kawasan Agro Techno Park yang mampu mengolah hasil lada tidak hanya berbentuk butiran, tetapi juga mampu bermetamorfosa menjadi minyak siri lada, tepung, dan lada kemasan yang siap untuk dipasarkan.

Kehadiran pembangunan jalan kawasan ini seolah ingin menjawab persoalan masih kurangnya prasarana jalan penghubung antar wilayah hasil perkebunan yang menyebabkan lesunya perdagangan lada di wilayah Pulau Bangka selama beberapa dekade terakhir. Selain

itu, jalan kawasan yang dibangun ini juga merupakan salah satu bentuk upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam mengembangkan jaringan transportasi di Kepulauan Bangka Belitung melalui peningkatan keterpaduan sistem distribusi antar wilayah serta meningkatkan sarana prasarana pendukung kegiatan pengembangan lada putih. Diharapkan, stimulan yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mampu menggerakkan warga sekitar kawasan Air Gegas untuk kembali bergegas memproduksi lada terbaik mereka dan mengembalikan marwah lada Pulau Bangka di skala nasional, atau bahkan mancanegara. q

*Penulis adalah Jabfung TBP Muda di BPPW Kepulauan Bangka Belitung

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SUDAH LAMA TERKENAL DENGAN HAMPARAN PANTAINYA YANG INDAH DAN KANDUNGAN TIMAHNYA YANG MENDUNIA. DITAMBAH LAGI, SIAPA YANG TAK KENAL NEGERI LASKAR PELANGI. TAPI MUNGKIN BANYAK YANG BELUM TAHU, BAHWA PULAU INI JUGA TERMASUK PENGHASIL LADA PUTIH TERBESAR DI INDONESIA.

INOVASI INOVASI

Lada yang dihasilkan di Pulau Bangka diklaim memiliki kandungan piperin (senyawa khas

yang terkandung pada lada) lebih tinggi dari lada manapun di Indonesia.

Petani lada di Pulau Bangka pernah mengalami kejayaan pada era reformasi, ketika mereka mampu memproduksi lada dalam skala besar hingga mengekspornya ke luar negeri. Harga lada kala itu bisa mencapai Rp130.000/kg dalam sekali panen. Sayangnya, pasca reformasi berakhir, harga lada anjlok hingga mencapai


struktur dikorbankan sematamata untuk mengatasi masalah pandemi, tidak menutup kemungkinan rakyat Indonesia akan menjadi korban karena terhentinya pem bangunan. Masyarakat di daerah terpencil akan semakin sulit mendapatkan akses air minum jika pembangunan fasilitas air minum dihentikan, distribusi logistik dan bantuan menjadi sulit jika pembangunan jalan juga turut dihentikan.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah perlu menjalankan program pembangunan yang di satu sisi memberikan pelayanan infrastruktur bagi masyarakat dan di sisi lain memberikan pendapatan atau penghasilan bagi masyarakat itu sendiri. Salah satu program yang dapat dijadikan andalan di tengah masa pandemi virus corona adalah program Padat Karya.

Program Padat Karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Tujuan utama dari program Padat Karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap akibat adanya pandemi virus corona.

Program Padat Karya ini memiliki dampak yang besar bagi pere konomian masyarakat kecil. Dengan adanya program Padat Karya, kehidupan eko nomi masya rakat kecil yang tadinya kehilangan pekerjaan atau sulitnya mendapatkan penghasilan akibat pembatasan sosial ditengah pandemi virus corona, dapat berjalan kembali dengan baik serta normal.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan salah satu kemen terian yang

memiliki tugas dalam menjalankan program Padat Karya di tengah masa pandemi. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, berbagai program berbasis masyarakat yang merupakan bagian dari program Padat Karya mulai dijalankan.

Program Padat Karya yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Cipta Karya selain dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan merekrut pekerja dari masyarakat setempat, juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat seperti air minum dan sanitasi.

PAMSIMAS merupakan salah satu kegiatan dari program Padat Kar ya yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Dengan adanya program PAMSIMAS, penyaluran air minum di desadesa yang kesulitan dalam memperoleh air dapat diatasi. Selain itu juga dengan adanya program PAMSIMAS yang menyalurkan air minum ke rumahrumah, kegiatan berkumpul di pinggir sungai untuk mencuci dan mandi sudah tidak ada lagi, sehingga penerapan social dan physical distancing di tingkat desa dapat diterapkan.

Begitu juga dengan program SANI MAS yang merupakan ke gi a tan Padat Karya di bidang sa ni tasi telah memberikan peru ba han besar bagi masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang sangat diperlukan di tengah masa pandemi. Adanya program SANIMAS telah membuat masya rakat yang tadi nya berprilaku buang air besar sembarangan (BABS) dikarenakan belum adanya toilet atau saluran pembuangan tinja menjadi buang air besar pada tempatnya (toilet). Selain itu melalui program SANIMAS, masyarakat diajarkan untuk mema hami tata cara cuci tangan pakai sabun dengan benar untuk mencegah penyebaran virus corona.

Di kawasan perkotaan, program

Padat Karya melalui kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) juga telah memberikan “jalan keluar” bagi masalah kesulitan ekonomi yang dihadapi masya rakat berpenghasilan rendah. Adanya pembatasan sosial di perkotaan membuat para buruh bangunan menjadi sulit mendapatkan pekerjaan. Melalui kegiatan KOTAKU yang dilaksanakan dengan skema padat karya, permasalahan buruh bangunan yang sulit mendapatkan pekerjaan dapat teratasi.

Di bidang sosial dan ekonomi masyarakat perdesaan, adanya program Padat Karya benarbenar membantu masyarakat yang tinggal di perdesaan dalam menyediakan infrastruktur yang mendukung mata pencaharian masyarakat desa yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Konektivitas antar desa sangat diperlukan bagi para petani untuk mendistribusikan hasil pertanian mereka dikarenakan jalan menuju lokasi pertanian belum mampu dilalui oleh kendaraan biasa terlebih lagi ketika musim hujan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, penghasilan mereka yang hanya mengandalkan sektor pertanian semakin berkurang dikarenakan biaya angkut untuk mengambil hasil pertanian mereka menjadi sedikit lebih tinggi karena sedikitnya para pengepul untuk masuk ke desa untuk mengambil hasil pertanian.

Melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW) pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi masyarakat desa dapat benarbenar memberikan manfaat besar di tengah masa pandemi ini. Pembangunan jalan rabat di area pertanian dan perkebunan telah membantu warga desa dalam mendistribusikan hasil pertanian dan perkebunan mereka sehingga biaya angkut dapat dikurangi. Selain itu, adanya skema padat karya dalam pembangunan program PISEW juga telah mampu memberikan tambahan penghasilan kepada beberapa warga desa yang terdampak pandemi COVID19.

Dengan penerapan protokol tetap kesehatan dalam penanggulangan COVID19, adanya program Padat Karya di tengah masa pandemi ini telah menjadikan program Padat Karya sebagai “Bambu Runcing” dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dalam menghadapi masalah ekonomi. Masalah perekonomian masyarakat yang disebabkan oleh pembatasan sosial dapat diatasi, daya beli masyarakat dapat tetap bertahan sehingga laju perekonomian negara dapat terus berputar dan memberikan imunitas tersendiri bagi pertumbuhan ekonomi nasional. q

*Penulis adalah staf penelaah publikasi BPPW Bengkulu

MERDEKA MEMBANGUN NEGERI DI TENGAH PANDEMI

MERDEKA ADALAH KATA YANG BERMAKNA BEBAS, TIDAK DIBATASI, TIDAK ADA LARA NGAN, SERTA DAPAT BEBAS MELAKUKAN APA SAJA YANG KITA MAU. NAMUN APAKAH MERDEKA MASIH DAPAT KITA RASAKAN SAAT PANDEMI SEPERTI SEKARANG INI?

PENULIS: MEMODEN HARIYADINATA PRAJA, S.SI*

“merenggut” sumber kehidupan bagi sebagian masyarakat berpenghasilan rendah. Para buruh terpaksa diPHK karena penghasilan perusahaan menurun. Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang kuliner tidak luput dari sasaran pandemi virus corona. Adanya pandemi telah membuat masyarakat untuk takut dalam membeli makanan atau jajanan dari sembarang tempat sehingga masyarakat lebih memilih untuk membuat atau memasak makanan sendiri.

Melihat hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia perlu adanya sebuah terobosan yang tepat dalam mengatasi pandemi tanpa harus mengorbankan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam menjalankan roda perekonomian masyarakat. Karena jika pembangunan infra

Pandemi dan merdeka adalah 2 hal yang berbeda yang harus kita jalani di waktu yang sama. Adanya

pandemi benarbenar menjadikan diri kita terbatas dalam segala hal, membatasi setiap ruang gerak, termasuk membatasi diri kita dengan kehidupan sosial untuk berinteraksi dengan rekan dan sahabat kita dan harus menerapkan protokol tetap kesehatan yang menurut sebagian orang sangat merepotkan karena harus selalu memakai masker setiap saat, membawa hand sanitizer kemanamana, dan selalu mencuci tangan berkalikali.

Selain merenggut “kebebasan” menjalani kehidupan seharihari, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan Stay at Home yang diterapkan untuk mencegah penyebaran pandemi dari virus corona telah

INOVASI


INOVASI INOVASI

Beberapa kaidah dasar seperti akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas,

dan keterbukaan untuk diperiksa akuntabilitasnya oleh instansi pemeriksa yang berwenang secara bebas dan mandiri adalah beberapa kaidah utamanya. Dalam satuan kerja, terdapat peran Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk memastikan pembayaran yang dilakukan oleh satuan kerja telah memiliki kelengkapan bukti yang memadai, sehingga proses pembayaran dapat berlangsung dengan cepat dan tepat prosedur. Dalam hal PPSPM di Balai Prasarana Permukiman Wilayah akan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Balai atau Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan

Peran Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dalam Satuan Kerja di Balai Prasarana Permukiman Wilayah

PENULIS: ERWANDI*

yang mengampu pendanaan APBN.

Peran PPSPMPPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/PA atau Kuasa Pengguna Anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Pelaksanaan penganggaran dituangkan lebih lanjut pada produk pengaturan tingkat Keputusan Presiden sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga, sehingga terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam bentuk penyampaian laporan pertanggungjawaban

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Pencatatan yang dilakukan disampaikan dalam bentuk laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang semuanya harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Sesuai definisi tersebut, dapat diketahui bahwa kewenangan PPSPM adalah menguji SPP sebelum menerbitkan SPM. Ter lihat jelas bahwa fungsi dan tang gung jawab pengujian di tingkat satuan kerja berada di PPSPM. Oleh karenanya posisi PPSPM haruslah diisi oleh kandi dat yang mumpuni dan pa ham tentang pelaksanaan penganggaran serta proses yang terkait dengan perbendaharaan negara termasuk produk pengaturan yang dapat mengaki batkan pengeluaran anggaran atas beban APBN. Jabatan ini harus diampu oleh kandidat yang berkompeten, memiliki integritas, profesional, serta independen sehingga tidak akan dapat diintervensi oleh pihak lain.

Tugas dan Kewenangan PPSPMAdapun tugas dan kewenangan PPSPM adalah menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen/PPK, membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan, menerbitkan SPM, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak

tagih, melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA, serta melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. Tentunya hal ini menggambarkan beban kerja yang harus ditanggung PPSPM cukup berat.

Adapun dokumen pendukung yang diajukan PPK untuk diperiksa oleh PPSPM di antaranya kelengkapan dokumen pendukung SPP, kesesuaian penandatanganan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK, kebenaran pengisian format SPP, kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja, ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja, kebenaran formal dokumen/SK yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai, kebenaran format dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa, kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan kontrak/surat keputusan, kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih, kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara, dan kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam kontrak. Selain itu, PPSPM juga bertugas dalam mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP dan sisa dana UP/TUP pada Kartu Pengawasan DIPA, menandatangani SPM, dan memasukkan Personal Identification Number/PIN PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPSPM mengajukan

SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN dengan kondisi akurasi tinggi, sehingga kecil kemungkinan adanya dokumen ditolak/dikembalikan. Oleh karenanya, proses pemeriksaan saat masih di satuan kerja, harus diperiksa dengan cermat dan penuh kehatihatian. Hal ini tergambarkan dalam menguji SPP, meneliti kelengkapan dan menguji dokumen pendukung, membebankan pada akun yang tepat sesuai dengan POK, sampai dengan membuat SPM.

Prosedur Kerja PPSPMUntuk prosedur kerja PPSPM, maka dilakukan dengan mekanisme pengujian SPPUP/TUP sampai dengan penerbitan SPMUP/TUP oleh PPSPM selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja setelah SPPUP/TUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK. Pengujian SPPGUP hingga penerbitan SPMGUP oleh PPSPM diselesaikan selambatlambatnya 4 (empat) hari kerja setelah SPPGUP beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK. Pengujian SPPGUP Nihil atas TUP sampai dengan penerbitan SPMGUP Nihil atas TUP oleh PPSPM diselesaikan selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah SPPGUP Nihil atas TUP beserta dokumen

pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK.

Untuk pengujian SPPLS sampai dengan penerbitan SPMLS oleh PPSPM diselesaikan selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelah SPPLS beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari PPK. Namun dalam hal PPSPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung SPP tidak lengkap dan benar, maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut selambatlambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP.

Tingkat ketelitian yang tinggi dan akurasi dokumen menjadi suatu hal yang sangat vital dalam membangun mekanisme kerja PPSPM agar akuntabel, transparan, dan profesional. Melalui prosedur ini pulalah, seorang PPK harus memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen yang diajukan. Membangun mekanisme sinergitas yang kuat, profesional, transparan, bebas dari konflik kepentingan, dan tanpa saling memperlambat kinerja PPSPM serta PPK, harus senantiasa terjalin dengan baik dalam satuan kerja. q

*Penulis bertugas selaku staf keuangan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Kalimantan Timur. Kontak dengan penulis: [email protected]

DALAM RANGKA MENDUKUNG TERWUJUDNYA TATA KELOLA PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK, MAKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PERLU DISE LENG-GARAKAN SECARA PROFESIONAL, TERBUKA, DAN BER-TANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN ATURAN POKOK YANG TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANGAN.


Keep Giving The Best, Even In This Situation

PENULIS: DAMASTUTI R. WULANDARI *

ngan/observasi/karantina di Pulau Galang Kota Batam, renovasi/reha bilitasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran, penyelesaian Rumah Sakit Akade mi UGM sebagai RS Rujukan Pena nganan COVID19 di Yogyakarta serta kebutuhan internal mendesak mengatasi pandemi COVID19 di lingkungan Kementerian PUPR di seluruh Indonesia.

Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit ini dimaksudkan untuk memperlancar layanan kesehatan bagi masyarakat di tengah pandemi COVID19. Pembangunan fasilitas kesehatan ini tetap dilakukan de ngan memperhatikan protokol keamanan terkait COVID19, yakni physical dan social distancing.

Selain itu, Ditjen Cipta Karya juga melaksanakan program padat karya di seluruh kabupaten/kota yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan ekonomi nasional. Dengan program padat karya ini diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat.

PEMERINTAH INDONESIA BERUSAHA KERAS UNTUK MEMI-NI MALISIR DAMPAK SOSIAL EKONOMI DARI MEWA BAHNYA VIRUS CORONA INI, DI ANTARANYA KEMENTERIAN PUPR

Kementerian PUPR merupa kan salah satu kemen terian yang tetap harus bertugas

dan melayani masyarakat meskipun dalam situ asi seperti ini. Tantangan yang dihadapi saat ini menjadi lebih k ompleks, bukan hanya keterbatasan dana dan tenaga yang saat ini dihadapi namun saat ini Ke menterian PUPR juga harus berpacu dengan kondisi pandemi COVID19.

Kementerian PUPR dituntut untuk tetap berkarya dan menye

di akan sarana dan prasarana yang di butuh kan untuk mengatasi pro ble matika ini. Upaya yang dilakukan adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020, realokasi dan refocusing APBN, serta penyelenggaraan program Pemulihan Eko nomi Nasional (Peraturan Pe merintah/PP Nomor 23 Tahun 2020)1.

Perwujudan nyata dari upaya ini, Ditjen Cipta Karya melakukan pem bangunan fasilitas penam pu1 Seminar Online (Webinar) Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

INOVASI

Apakah anda pernah mendengar kegiatan seperti Kotaku atau Pamsimas? Nah, kegiatan tersebut merupakan beberapa program padat karya yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya. Selain kedua kegiatan tersebut, adapula kegiatan padat karya lainnya, yaitu PISEW dan Sanimas. Mengapa kegiatan ini masuk ke dalam program padat karya? Hal ini disebabkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipasi masyarakat.

PISEW atau Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah bertujuan untuk menyedia kan atau meningkatkan infrastruk tur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan. Kegiatan ini melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai ke pemeliharaannya, termasuk di dalamnya pembangunan fisik infrastruktur yang sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat serta tidak diizinkan adanya pihak ketiga yang melakukan pembangu nan fisiknya. Dengan mene rapkan pendekatan ini, PISEW di tar getkan dapat menjadi alat untuk menye dia kan lapangan kerja serta mengurangi angka pengang guran yang muncul akibat pandemi COVID19. Sasaran dari kegiatan ini2 adalah terbangunnya 2 http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/simpp/portal/

infrastruktur dasar skala wilayah kecamatan guna mendorong sosial dan ekonomi lokal, berdasarkan potensi atau komoditas unggulan, di antaranya berupa infrastruktur transportasi, air minum dan sanitasi, penunjang produksi pertanian dan industri. Penerima manfaat kegiatan ini adalah masyarakat pelaku usaha kecil, terutama pengusaha komo ditas unggulan, pekerja dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur serta masyarakat umum pengguna infrastruktur yang terbangun. Kegiatan PISEW di antaranya adalah pembangunan jem batan, perkerasan beton jalan, pembangunan talud, pem

bangunan kios kuliner dan lain sebagainya.

Pamsimas merupakan singkatan dari Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat. Pamsimas merupakan platform pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berba sis masyarakat3. Program ini sudah dimulai sejak tahun 2016 dan saat ini memasuki fase ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi. Program ini dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan 3 http://pamsimas.org/

INOVASI


sistem pe nye diaan air minum, reservoir, serta peningkatan kapasitas pelaku Pamsimas di tingkat kabupaten/kota. Demikian pula dengan program Sanimas yang merupakan singkatan dari Sanitasi Berbasis Masyarakat. Program ini juga mirip dengan Pamsimas, hanya saja Sanimas lebih ke di bidang sanitasi saja. Sanimas merupakan sebuah program

berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dan pendekatan yang tanggap akan kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan masyarakat memiliki ide, inisiatif, dan partisipasi aktif dalam merencanakan, melaksanakan, serta memelihara infrastruktur yang telah terbangun. Kegiatan Pamsimas di antaranya adalah pembangunan

sanitasi yang pelaksanaannya melibatkan masya rakat4. Mereka berperan aktif mulai dari perencanaan, pemba ngunan, hingga operasional, dan pemeliharaan.

Kemudian ada pula program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Program ini juga melibatkan peran masyarakat secara aktif. Program Kotaku ini menangani kumuh dengan mem bangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat5. Kotaku bertujuan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7+1 indikator kumuh, penguatan kapasitas Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder), dan memperbaiki tingkat kesejahtera an masyarakat melalui pengem bangan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood). Sebagai implementasi percepatan pena nganan kumuh, program Kotaku melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan tim bul nya 4 http://plpbm.pu.go.id/v2/5 http://kotaku.pu.go.id/

permukiman kumuh baru, dengan kegiatankegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Keempat program pemberdayaan tersebut dapat mendorong upaya pemerintah di masa pandemi ini, mengapa? Karena program ini dila kukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Dengan me li bat kan mereka sebagai pelaku kon struksi maka penyerapan te na ga kerja diharapkan dapat men dongkrak atau menstabilkan daya beli masyarakat di situasi saat ini.

Selain itu, untuk memulihkan pere konomian Indonesia yang cukup terpuruk akibat dari pandemi ini, Ditjen Cipta Karya juga memba ngun 10 Kawasan Strategis Pariwi sata Nasional yaitu Danau Toba (Su ma tera Utara), Tanjung Kelayang, Kepulauan

Seribu (DKI Jakarta), Wakatobi (Sula wesi Utara), Morotai, Tanjung Le sung, Borobudur (Jawa Tengah), Bromo, Mandalika, Labuan Bajo, Toraja, dan Mandeh6. Potensi dari pem ba ngu nan KSPN ini adalah akan men da tangkan kurang lebih 22,3 juta wisatawan mancanegara, 350400 juta kunjungan wisatawan domestik, menghasilkan devisa negara hingga USD 30 miliar di tahun 20247. Di antara 10 KSPN tersebut, terdapat 5 kawasan yang menjadi Destinasi Wisata Super Prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Apa saja kegiatan yang dilakukan di kawasan pariwisata ini? Kegiatankegiatan yang dilakukan di antaranya adalah penataan kawasan, pengadaan alat berat TPA, pembangunan pengelolaan sampah proses thermal (incinerator), pembangunan IPA, pembangunan jaringan perpipaan SPAM dan pembangunan reservoir8. Secara keseluruhan

6 RakorbidBidangVIIIHIPMI Se-IndonesiaBidangTata Ruang, PU dan Pembangunan Desa.7 RakorbidBidangVIIIHIPMI Se-IndonesiaBidangTata Ruang, PU dan Pembangunan Desa.8 DirektoratPengembanganKawasanPermukiman.

kegiatan yang dilakukan ditujukan untuk mendukung pariwisata daerah tersebut sehingga warga masyarakat sekitarnya mendapatkan manfaat ekonomi. Perlu kita ketahui bahwa selama masa pandemi COVID19, seluruh kegiatan di 5 Destinasi Wisata Super Prioritas ini tetap dilaksanakan namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pemerintah berharap dengan kegiatan ini pariwisata Indonesia mulai bangkit kembali namun dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sehingga perekonomian nasional kita dapat kembali normal seperti sebelum pandemi COVID19 ini terjadi.

Sutan Syahrir berkata, “Kemerdekaan nasional adalah bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya!”

Mari kita tetap bersemangat dan tetap bercipta karya in a new normal way! q

*Penulis adalah Fungsional Perencana Pertama, Direktorat Jenderal Cipta Karya

INOVASIINOVASI


LENSACK

LENSACK

Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Pengawas di Lingkungan

Ditjen Cipta Karya

Tiga Rekor MURI untuk Pembangunan Venue

Istora Papua Bangkit


SEPUTAR KITA

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan melanjutkan pembangunan serta rehabilitasi sekolah

dan madrasah di Provinsi Kalsel yang rencananya akan dikerjakan melalui PPK PSPPOP pada akhir Agustus 2020.

Kepala BPPW Kalsel Dardjat Widjanarso, Selasa (11/08/2020) mengatakan, pihaknya akan melanjutkan penanganan sekolah dan madrasah setelah lelang selesai pada akhir Agustus ini. “Sekolah dan madrasah yang ditangani lokasinya berada di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Pihak balai sudah meninjau pekerjaan rehabilitasi sekolah dan madrasah tersebut,” ujar Dardjat.

Pembangunan Lanjutan Pesisir Pantai Panjang

Pelaksanaan PISEW Desa Koya Sulteng

BPPW Kalsel Lanjutkan Pembangunan Sekolah

Rabu (26/08/2020), tim monitoring PISEW Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah (BPPW Sulteng)

didampingi BKAD Kecamatan Petasia dan Fasilitator Masyarakat PISEW melaksanakan monitoring lapangan terhadap pelaksanaan PISEW di 2 desa yang ada di Kabupaten Morowali Utara, tepatnya di Desa Gililana dan Desa Koya yang berada di Kecamatan Petasia.

Dari monitoring yang dilaksanakan, baru Desa Koya yang telah terlihat pembangunan fisik berupa jalan permukiman. Sementara, di Desa Gililana yang direncanakan melaksanakan pembangunan jalan titian kayu, namun belum terlihat adanya progres fisik. Baru terlihat adanya material persiapan berupa kayu untuk pembangunan tersebut.

Untuk mendukung dan memajukan pariwisata di Provinsi Bengkulu, khususnya Kawa san Pantai Panjang, Balai Prasarana

Permu kiman Wilayah (BPPW) Bengkulu melanjutkan pe kerjaan Penataan Bangunan Kawa san Pesisir Pantai Panjang Bengkulu dengan meliputi 7 pe ker jaan utama yaitu, pekerjaan hardscape, kios, gazebo, sculpture, mushola, toilet dan pekerjaan pergola

“Pada tahun ini pekerjaan penataan bangunan Ka wasan Pesisir Pantai Panjang dilaksanakan di lahan seluas 4 hektar dengan panjang 550 meter dan akan dilaksanakan selama 171 hari kalender. Selain itu, kami berharap masyarakat Bengkulu dapat mendukung proses pembangunan ini agar dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan mutu dan kualitas yang telah diperhitungkan,” terang Kepala BPPW Bengkulu Daniel Kuddi Sangle, Daniel.

Ayo PakaiMasker !

kementerian pupr percepat penyaluran program pkt

Documents