kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi...
TRANSCRIPT
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi
22
REFORMASI BIROKRASI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
NAWA CITA 2014-2019
Agenda Prioritas menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri
dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan menjadikan
Pembangunan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan
terpercaya sebagai Agenda Prioritas Ke-2 3
STRATEGI RPJMN 2015-2019
NORMA PEMBANGUNAN
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN &
KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
Kepastian dan Penegakan
Hukum
Keamanan dan
KetertibanPolitik & Demokrasi Tata Kelola & RB
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok
Pendapatan
Antarwilayah: (1)
Desa, (2) Pinggiran, (3)
Luar Jawa, (4)
Kawasan Timur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan
Kelautan
Pariwisata dan Industri
1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan
ketimpangan yang makin melebar; 3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah,
tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem
Mental / Karakter
Peran Strategis Kem. PANRB
4
KONDISI UMUM SEBELUM REFORMASI BIROKRASI
5
MASIH DIWARNAI DENGAN PRAKTEK KKN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PELAYANAN PUBLIK BELUM SEPERTI YANG DIHARAPKAN
KINERJANYA BELUM EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL
MENIMBULKAN KETIDAKPUASAN/ KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT
SEHARUSNYA MEMPERLANCAR, MALAHAN MEMPERLAMBAT PROSES PEMBANGUNAN
MENGHAMBAT DUNIA USAHA DAN DAYA SAING NASIONAL
AKIBAT
6
7
8
8
7
2521
38 38
54 5664
79 81 83
94
412
22
44 44
58
47
61
7580
89
100
0
20
40
60
80
100
2002
2012
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN The quality of public services, The quality of the civil service the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies.
9
AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA10
37.5140.68 40.33
43.82 44.9
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
2010 2011 2012 2013 2014
Rata-rata
RATA-RATA TINGKAT AKUNTABILITAS KAB/KOTA
NO KATEGORI 2010 2011 2012 2013 2014
1 AA 0 0 0 0 0
2 A 0 0 0 0 0
3 B 1 1 2 4 11
4 CC 8 21 104 151 170
5 C 143 93 256 243 242
6 D 120 65 76 26 37
JUMLAH 272 180 438 424 460
12%
32%
35%
21%
Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-
71/PK/2014)
WILAYAH SUMATERA
Peg. ASN Sarjana 39%
Peg. ASN SLA 29%
Tingkat Kemiskinan 12,07 %
Indeks Gini 0.35 WILAYAH JAWA
Peg. ASN Sarjana 40%
Peg. ASN Diploma 28%
Tingkat Kemiskinan 11.36 %
Indeks Gini 0.40
WILAYAH BALI-NUSTRA
Peg. ASN Sarjana 36%
Peg. ASN SLA 25%
Tingkat Kemiskinan 19.79 %
Indeks Gini 0.38
WILAYAH PAPUA-MALUKU
Peg. ASN SLTA 37%
Peg. ASN Sarjana 34%
Tingkat Kemiskinan 24.89%
Indeks Gini 0.40
: 82 Kab/Kota
: 158 Kab/Kota
: 154 Kab/Kota
: 97 Kab/Kota
WILAYAH KALIMANTAN
Peg. ASN SLA 36%
Peg. ASN Sarjana 30%
Tingkat Kemiskinan 6.69 %
Indeks Gini 0.36
WILAYAH SULAWESI
Peg. ASN Sarjana 45%
Peg. ASN SLA 29%
Tingkat Kemiskinan 13.99%
Indeks Gini 0.40
Jumlah Pegawai ASN: 4,36 juta- Pusat : 891.509- Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013)
PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIARasio Pegawai ASN: 1,76%Rata2 Pendidikan:S1 (40%) & SMA (28%)
17%
32%31%
20%
11
2014
20192025RULE BASED
BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY
DYNAMIC GOVERNANCE
Tahapan lima tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
• efektif, efisien dan ekonomis• difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes
(hasil)• menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan
penerapan sistem berbasis elektronik• Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas
terhadap kinerja organisasi
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 13
KONDISI(Pengungkit dan Hasil
RB)
HARAPAN(Pengungkit dan Hasil
RB)
GAP
ROAD MAP
PELAKSANAAN RB
MONITORING DAN EVALUASI RB
<<< FEED BACK
PROSES BISNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 14
Road Map
Proses RB
PMPRB
Perencanaan
Monitoring danEvaluasi Internal
Indeks RB dan RencanaAksi Tindak Lanjut
Pelaporan danRencana Perbaikan
PelaksanaanFeedback
PROSES INTERNAL
EVALUASI EKSTERNAL UPRBN DAN TIM QA
SASARAN REFORMASI BIROKRASI15
Maraknya KKN
Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Buruknya Pelayanan Publik
8 Area Perubahan
9 Program Percepatan
RB
• Bersih dari KKNBersih
• Kapasitas dan Akuntabilitas Meningkat
Akuntabel
• Pelayanan Publik yang Baik
Melayani
SASARAN DAN INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI 16
Sasaran: Pemerintahan yang
bersih dan akuntabel
Persentase Instansi Pemerintah yang
memliki Opini WTP Atas Laporan
Keuangan
Tingkat KapabilitasAPIP
Tingkat KematanganImplementasi SPIP
Persentase InstansiPemerintah Yang
Akuntabel
Sasaran: Pemerintahan efektif
dan efisien
Indeks ReformasiBirokrasi Rata-Rata
Nasional
Indeks ProfesionalitasASN
Indeks e-GovernmentNasional
Sasaran: Peningkatankualitas pelayanan
publik
Indeks IntegritasPelayanan Publik
Survey KepuasanMasyarakat (SKM)
AREA PERUBAHAN
1 MENTAL APARATUR DANMANAJEMEN PERUBAHAN
2 PENGAWASAN
3 AKUNTABILITAS
4 KELEMBAGAAN
5TATALAKSANA
6SDM ASN
7PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
8PELAYANAN PUBLIK
Organisasi
•Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
Tatalaksana
• Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance
Peraturan Perundang-undangan
•Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
Sumber Daya Manusia Aparatur
• SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Pengawasan
•Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
Akuntabilitas
•Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan publik
•Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Mindset dan cultural Set Aparatur
•Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
8 AREA PERUBAHAN RB 18
KETERKAITAN ANTARA AREA PERUBAHAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI
MENTAL/ PERILAKU
APARATUR
FOKUS REVOLUSI MENTAL 20
DILAYANI
ORIENTASI PROSES
MENUNGGU
INCOMPETENT
RUMIT
KORUPTIF
MELAYANI
ORIENTASI OUTCOME
MENJEMPUT
COMPETENT
SEDERHANA
BERSIH
Perubahan mindset dan cultureset aparatur negara
EGO SEKTORAL KOLABORASI
PELAKSANAAN REVOLUSI MENTAL 21
REVOLUSI MENTAL
APARATUR
MIND SET/POLA
PIKIR
CULTURE SET/
BUDAYASTRUKTUR
• Integritas• Etika• Disiplin• Sikap melayani• Pola hidup sederhana
• Orientasi Hasil• Efisien• Pengembangan nilai-
nilai unggul danbudaya kerja
• Reward & punishment
• Knowledge sharing• Teladan
kepemimpinannasional
• Penguatan Local Wisdom /nilaikearifan lokal
• Restrukturisasi• Penguatan Mgt. SDM• Penguatan
Tatalaksana• Penguatan
Akuntabilitas• Penguatan
Pengawasan• Penguatan Mgt
Pelayanan
LANGKAH – LANGKAH REFORMASI BIROKRASI22
Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat
Melibatkan seluruh pemangku kepentingan
Membentuk tim reformasi birokrasi
Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)
Menerapkan manajemen berbasis kinerja
Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick wins
Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)
Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Tim Quality Assurance
TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
Tim Independen
UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONALTim
ReformasiBirokrasi
Kementerian/Lembaga
Tim Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
ORGANISASI PELAKSANA
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Tingkat Mikro (pada masing-masing instansi pemerintah)
program dan kegiatan di masing-masing kementerian/lembaga danpemerintah daerah satu sama laindapat berbeda, disesuaikan dengankarakteristik masing-masing instansidan kemajuan yang telah diperolehselama masa pelaksanaan reformasibirokrasi pada periode sebelumnya
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
(PMPRB)
25
MEKANISME EVALUASI
26
Memperolehakun danpassword
Membentuk Tim Evaluator Internal
Panel evaluasipelaksanaan
RB
APIP mengirimkan
hasil kesekjen/sekda/
sesma
sekjen/sekda/ sesma
mengirimkan keMenpanrb
Hasil EvaluasiEksternal
Panel Evaluator
VerifikasiLapangan
Desk Evaluation
PROFIL REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMDA
KEMENTERIAN PANRB
KERANGKA LOGIS EVALUASI RB 27
H A S I L ( 4 0 % )P E N G U N G K I T ( 6 0 % )
P E R B A I K A N D A N P E M B E L A J A R A N
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
Kapasitas danAkuntabilitas
Organisasi(20%)
Pemerintahyang bersih
dan bebas KKN (10%)
PeningkatanPelayanan
Publik (10%)
MA
NA
JEM
EN P
ERU
BA
HA
N (
5%
)
PEN
ATA
AN
PER
ATU
RA
N
PER
UN
DA
NG
-UN
DA
NG
AN
(5
%)
PENGUATAN PENGAWASAN (12%)
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (6%)
PEN
ING
KA
TAN
KU
ALI
TAS
PEL
AYA
NA
N P
UB
LIK
6%
)
PENATAAN & PENGUATAN
ORGANISASI (6%)
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
(15%)
PENATAAN TATALAKSANA
(5%)
PENGUNGKIT (60)
28
ManajemenPerubahan
Penataan SistemManajemen SDM
Penataan PeraturanPerundangan-undangan
PenguatanAkuntabilitas
Penataan danPenguatanOrganisasi
PenguatanPengawasan
PenataanTatalaksana
Peningkatan KualitasPelayanan Publik
HASIL (40)
Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
(20)
• Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)
• Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)
Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
(10)
• Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7)
• Opini BPK (3)
Kualitas Pelayanan Publik(10)
• Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)
29
30