KAJIAN REGULASI ATAS PENDAYAGUNAAN ZAKAT, ATURAN PEMERINTAH, AUDIT SYARIAH DAN KETENTUAN UMUM

Oleh :Drs. H. JAJA JAELANI, MMDIREKTUR PEMBERDAYAAN ZAKAT

A. LATAR BELAKANG1. Amanah Undang-undang Dasar 1945 bahwa memajukan

kesejahteraan umum merupakan salah satu kewajiban pemerintah;2. Zakat sebagai sumber dana potensial umat Islam perlu dikelola

secara profesional untuk membantu program pemerintah dalam rangka melaksanakan kewajiban memajukan kesejahtraan umum;

3. Pengelolaan zakat secara profesional harus didukung dengan Sumber Daya yang memadai, sehingga zakat sebagai sumber ekonomi umat yang sangat potensial itu dipastikan dapat memberikan kesejahtraan bagi masyarakat, melalui pelayanan prima yaitu: mudah, cepat, tepat, dan akurat;

4. Pemerintah memiliki kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu: sebagai regulator, fasilitator, edukator dan sosialisator.

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang RI Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau

Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

Golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) ada 8 golongan sebagaimana telah ditegaskan dalam Al Qur’an Al Karim pada ayat berikut:

قاب الر وفي قلوبهم فة والمؤل عليها والعاملين والمساكين للفقراء الصدقات ما إنحكيم عليم ه والل ه الل من فريضة بيل الس وابن ه الل سبيل وفي والغارمين

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3] amil zakat, [4] para mu’allaf yang dibujuk hatinya, [5] untuk (memerdekakan) budak, [6] orang-orang yang terlilit utang, [7] untuk jalan Allah dan [8] untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At Taubah: 60).Ayat ini dengan jelas menggunakan kata “innama” yang memberi makna hashr (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya.

DD.. PENENTUAN STANDAR PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PENENTUAN STANDAR PENDISTRIBUSIAN ZAKAT 1. Menurut Ketentuan Syari’ah (QS. At Taubah: 60)a. Golongan 1 dan 2 (Fakir dan Miskin)1) Menurut Imam Mazhab HanafiGolongan mustahik zakat dalam arti fakir dan miskin, yaitu:a) Mereka yang tidak punya apa-apa;b) Mereka yang mempunyai rumah, barang atau perabot yang

tidak berlebihan;c) Mereka yang memiliki mata uang kurang dari nisab.2) Menurut Imam Mazhab yang tiga (Maliki, Hmabli dan Syafi’i)Yang berhak atas zakat atas nama fakir dan miskin, ialah salah

satu dari tiga golongan, yaitu:a) Mereka yang tak punya harta dan usaha sama sekali;b) Mereka yang punya harta atau usaha tetapi tidak mencukupi

untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilaynnya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan;

c) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tetapi tidak untuk seluruh kebutuhan.

b. Golongan 3 (Amil Zakat)1) Di antara hadits-hadits Nabi ialah hadits Abu Hurairah yang

terdapat di dalam hadits sahih Bukhari-Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Umar Ibnul Lutbiah sebagai petugas pemungut zakat.

2) Di dalam pengurusan zakat terdapat dua urusan pokok, yaitu:

a) Pertama : Urusan penghasil (pengumpul) zakat yaitu penghasil zakat yang melaksanakan pekerjaan pengumpulan zakat.

b) Kedua : Urusan pembagi zakat yaitu petugas yang melaksanakan siapa saja yang berhak menerima zakat dan menghitung kebutuhan zakatnya.

c. Golongan 4 (Muallaf)Yang dimaksud dengan Muallaf (di dalam Hukum Zakat oleh

DR. Yusuf Qardawi), adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyanikanannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

d. Golongan 5 (Dalam Memerdekakan Budak Belian)Yang dimaksud dengan dalam memerdekakan budak belian (di

dalam Hukum Zakat oleh DR. Yusuf Qardawi), adalah bahwa zakat itu dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.

Cara membebaskan budak belian, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Menolong hamba mukabat, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai tertentu, maka bebaslah ia.

2) Seseorang dengan harta zakatnya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskannya.

e. Golongan 6 (Orang Yang Berhutang)Yang dimaksud dengan orang yang berhutang (di dalam Hukum

Zakat oleh DR. Yusuf Qardawi), adalah Gharimum bentuk jamak dari gharim (dengan ghin panjang) artinya orang yang mempunyai utang, sedangkan ghariim (dengan ra panjang) adalah orang yang berhutang.

Orang yang mempunyai hutang terbagi menjadi dua golongan, yaitu:

1) Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mengobati orang sakit, mendirikan rumah dsb.

2) Orang yang mengalami bencana termasuk golongan ini, mereka yang mendapatkan berbagai macam bencana hidup dan mengalami musibah di dalam hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

f. Golongan 7 (Di Jalan Alllah/Sabilillah)Yang dimaksud dengan di jalan Allah/sabilillah (di dalam Hukum

Zakat oleh DR. Yusuf Qardawi), Sabil adalah jalan sedangkan Sabilillah adalah yang mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertakarrub kepada Allah SWT, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan bermacam kebajikan lainnya.

Untuk di jaman sekarang ini, menolong para da’I yang menyeru pada ajaran Islam yang benar, dari orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan dari luar Islam, menolong mereka dikenakan berbagai macam kewajiban, dikenakan berbagai siksaan, dibunuh, disiksa, diusir, diboikot, maka menolong mereka itu agar tetap tegak dan istiqomah dalam menghadapi kekufuran dan kezaliman, juga termasuk jihad fi sabillilah.

g. Golongan 8 (Di Ibnu Sabil)Ibnu Sabil menurut Jumhur Ulama adalah kiasan untuk musafir,

yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain.Berapa besar Ibnu Sabil diberi bagian zakat:1) Berhak diberi biaya dan pakaian hingga mencukupi atau

berhasil sampai pada tempat hartanya, apabila ia memiliki harta di tengah perjalanannya.

2) Persiapkan untuknya kendaraan, apabila perjalanannya jauh, mereka menetapkan ukuran perjalanan jauh dengan jarak yang bisa dilakukan shalat qasar, yaitu kurang lebih 80 km.

3) Diberi semua biaya perjalanan dan tidak boleh lebih dari itu.4) Dia diberi dari harta zakat, apakah ia sanggup beruaha atau

tidak.5) Dia diberi sesuatu yang mencukupi untuk pergi dan pulang,

apabila ia bermaksud pulang, sedangkan di tempat yang dituju ia tidak memiliki harta.

2. Menurut Ketentuan Undang-Undang (Regulasi)Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang

pengelolaan zakat tidak menyebutkan secara rinci siapa-siapa saja yang berhak menerima dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Hanya disebutkan dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 pengertian muzaki dan mustahik, yaitu:

a. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

b. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.Disamping itu, di dalam peraturan perundang-undangan tentang

pengelolaan zakat lebih menekankan pada amil zakat dalam pengelolaan zakat.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 5 dan Pasal 6, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Di Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 16, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, atau nama lainnya, dan tempat lainnya.Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 17 dan Pasal 18, untuk membantu BAZNAS dalam melaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan dalam pembentukannya LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Pendistribusian zakat menurut peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan Pasal 26).

3. Menurut Kajian Akademisa. Pendapat para akademisi (UIN Syarif Hiadayatukllah Jakarta)

tentang ruang lingkup penyaluran/pendistribusian zakat ada tiga yaitu:

1) Zakat tidak boleh dipindahkan atau dengan kata lain zakat yang dikumpulkan dari suatu tempat seharusnya dibagi kepada yang berhak pada tempat yang sama juga, kecuali jika keadaan darurat menghendaki, maka boleh dipindah sebagiannya.

2) Zakat itu boleh dipindahkan. Pendapat yang dianut Imam Malik R.a. dalam soal ini dalil yang dipakai adalah hadits yang diriwayatkan oleh addaaruquthni yang menceritakan Mua’adz mengatakan kepada penduduk Yaman: beri aku baju atau pakaian sebagai pengganti jagung dan syiir dalam berzakat.

3) Saham (hak) fakir miskin dibagi di tempat pengumpulan, sedang saham-saham yang lain boleh dipindah sesuai dengan kebijakan pemerintah sesuai dengan syariah.

b. Pengertian Pendistribusian ZakatPendistrinusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzaki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi secera efektif.c. Metode Pendistribusian Zakat1) Pola pendistribusian produktif yaitu pola pendistribusian/

penyaluran dana zakat kepada mustahik dana bergulir oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha bisnis.

2) Pendistribusian secara lokal yaitu bahwa para mustahik di masing-masing wiliyah lebih diprioritaskan daripada mustahik di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah.

3) Pendistribusian yang adil terhadap semua golongan yaitu adil terhadap semua golongan yang telah dinjanjikan sebagai mustahikin oleh Allah dan Rosul-nya dan adil diantara semua individu dalam suatu golongan mustahikin.

d. Tujuan dan Sasaran Distribusi Zakat1) Tujuan Distribusi ZakatPokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat

adalah keadilan dan kasih sayang.Tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam, yaitu:a) Agar tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan

tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.b) Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional

harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

2) Sasaran Distribusi Zakata) Berdasarkan Al-Qur’an Surat At-Taubah Ayat 60, yang

berhak menerima zakat adalah:- Golongan FakirGolongan orang yang memiliki harta namun kebutuhan

hidup mereka lebih banyak dibandingkan harta mereka miliki, atau orang-orang yang sehat dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan.

- Golongan MiskinGolongan orang yang memiliki harta untuk memenuhi

kebutuhan hidup namun tidak memenuhi standar atau orang yang lemah dan tidak berdaya, baik yang mampu bekerja maupun tidak, tetapi memperoleh penghasilan yang memadai untuk menjamin kebutuhan sendiri dan keluarga.

- Golongan Ami ZakatGolongan amil adalah para pekerja yang telah diserahi

tugas penguasa atau penggantinya untuk mengambil harta zakat dari wajib zakat, mengumpulkan, menjaga dan menyalurkannya.

- Golongan MuallafGolongan muallaf adalah orang yang menghadapi problem keluarga atau pekerjaan atau tempat tinggal akibat kepindahannya ke agama Islam.

- Golongan Riqob (Hamba Sahaya)Bagian ini diberikan untuk memerdekakan budak, atau dalam rangka membantu memerdekakannya. Pada jaman sekarang sudah tidak ada, akan tetapi bisa dalam bentuk lain, seperti masyarakat Islam yang tertindas baik oleh penjajah atau dominasi golongan lain.

- Golongan GharimGolongan gharim adalah orang berhutang bukan

keperluan maksiat, seperti hutang untuk menafkahi dirinya sendiri, anak-anak dan istrinya serta hamba sahaya miliknya.

- Golongan FisabilillahFisabilillah adalah saran untuk menuju keridhoan Allah dalam semua kepentingan keagamaan, untuk menegakan agama dan negara bukan untuk kepentingan pribadi. Fisabilillah bisa memlliki arti luas sesuai waktu dan kebiasaan. Meliputi banyak perbuatan seperti meliputi berbagai bidang perjuangan dan amal ibadah, baik agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, termasuk mendirikan rumah sakit, pengiriman da’i. Untuk kepentingan agama diistilahkan “jihad”.

- Golongan Ibnu SabilIbnu sabil adalah musafir, orang yang bepergian jauh, yang kehabisan bekal. Pada saat itu ia sangat membutuhkan belanja bagi keperluan hidupnya.

b) Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat bertujuan:

- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

- Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3.

4. Menurut Best Practice (Lapangan/Pada Saat Ini)a. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada lembaga

pengelola zakat pada saat sekarang ini, yaitu:1) Hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS)

didistribusikan dan didayagunakan berdasarkan skala prioritas mustahik, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif sesuai dengan ketentuan.

2) Pendistribusian zakat bagi mustahik sesuai dengan skala priotitas untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan mustahik.

3) Pendayagunaan zakat, infak dan sedakah (ZIS) disesuaikan dengan program-program yang ditetapkan oleh lembaga pengelola zakat.

b. Prosedur pendayagunaan zakat:1) Amil zakat wajib melakukan studi kelayakan terhadap

terhadap mustahik atau calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan.

2) Amil zakat menetapkan jenis usaha yang produktif dan maslahat.

3) Amil zakat melakukan bimbingan dan penyuluhan serta pendampingan.

4) Tahap selanjutnya adalah melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, kemudian mengadakan monitoring evaluasi dan membuat laporan.

E.E. KAJIAN REGULASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT KAJIAN REGULASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT 1. Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Zakat (Regulasi)

a. Pendistribusian ZakatZakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syraiah Islam

dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan 26).

b. Pendayagunaan Zakat1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam

rangka penanggulangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah tepenuhi.

(Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27).

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:a)Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.b)Memenuhi ketentuan syariah.c)Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik.d)Mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.(PMA Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 33)Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:a)Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik.b)Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.(PMA Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 34)

2. Menurut Ketentuan Audit Syariah Zakat yang dikumpulkan oleh lembagha pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai ayat Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60. pendistribusian dan pendayagunaan zakat menjadi milik mustahik dan tidak ada kewajiban pengembalian kepada lembaga pengelola zakat oleh mustahik.

Ketentuan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZakatZakat yang dihimpun oleh lembaga zakat harus disalurkan kepada

para mustahik dalam tahun pembukuan yang berjalan. Delapan asnaf penerima zakat terdiri atas:

a. Orang Fakir adalah orang yang tidak mempunyai usaha sama sekali dan tidak sanggup bekerja untuk mencari nafkah guna memenuhi separuh kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

b. Orang Miskin adalah orang yang punya mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan keluarganya meliputi makan sehari-hari, pakaian dan tempat tinggal.

c. Amil adalah orang yang telah memenuhi syarat baik secara syariat maupun secara manajemen untuk menjadi amil dan diangkat atau mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola zakat.

d. Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

e. Riqab adalah budak belian (hamba sahaya). Dana untuk memerdekakan budak artinya, dana yang dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan atau untuk menghilangkan segala macam perbudakan.

f. Gharimin adalah pribadi yang terlilit hutang dan tidak mampu untuk membayarnya.

g. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah untuk kepentingan jihad.

h. Ibnu sabil adalah orang yang telantar dalam perjalanan.

Secara umum syarat dan ketentuan yang terkait dengan pendistribusian dan pendayagunaan zakat adalah:a. Dana zakat disalurkan murni tanpa kewajiban mengembalikan.b. Perlu ada pemantauan pemanfaatan dana zakat, dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan.c. Penyaluran dengan skala prioritas.d. Penyaluran dalam tahun berjalan.e. Sumber dana zakat harus diketahui dan tercantum dalam tanda terima.f. Penyaluran dalam bentuk yang bermanfaat dan dapat langsung ke mustahik.g. Untuk kebutuhan yang bersifat dharuri (kebutuhan mendesak) dan wajib dipenuhi.

3. Menurut Ketentuan Umum a. Zakat untuk Usaha Produktif

Adalah zakat yang akan diberikan untuk menambah modal usaha, mekanisme pemanfaatannya bukan dengan cara memberi pinjaman yang harus dikembalikan tetapi hibah (tidak perlu dikembalikan).

b. Zakat untuk PedagangPedagang lemah yang usahanya masih belum mampu memenuhi

kebutuhan hidup diri dan keluarganya secara layak, termasuk ke dalam kategori fakir miskin yang berhak menerima zakat.

Sebab disebut fakir miskin adalah mereka yang termasuk salah satu kategori berikut:

1) Mereka yang sama sekali tidak memliki harta dan usaha apa pun.

2) Mereka yang memiliki harta ataupun usaha yang mendatangkan penghasilan, tetapi penghasilannya sangat kecil dan sangat tidak memadai untuk kebutuhan sehari-hari.

c. Zakat untuk Kepentingan Umum Jika hasil pengumpulan zakatnya besar dan asnaf fakir miskin

telah terpenuhi maka mustahik lainnya berhak menerima yaitu asnaf sabilillah.

Menurut sebagian ulama ahli tafsir diantaranya al Maraghi dan al Qaimy penggunaan zakat tidak hanya untuk kepentingan peperangan saja, tetapi cakupannya lebih luas, seperti untuk mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, mendirikan masjid atau musholla, yang bermanfaat kepada umat secara menyeluruh.

F.F. KONEKTIVITAS DAN SINERGI PENGELOLA ZAKAT KONEKTIVITAS DAN SINERGI PENGELOLA ZAKAT PEMERINTAH DENGAN ORGANISASI PENGELOLA PEMERINTAH DENGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT SWASTA (ANTARA BAZNAS DAN LAZ)ZAKAT SWASTA (ANTARA BAZNAS DAN LAZ)Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7).Untuk membantu BAZNAS dalam melaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan dalam pembentukannya LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 17 dan Pasal 18 serta Pasal 29 ayat (3)).

Sinergi pengelolaan zakat antara BAZNAS dan LAZ, dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Di bidang kelembagaan, antara lain:1) Registrasi pembentukan dan pendirian cabang di daerah,2) Rekomendasi pembentukan LAZ,3) Sosialisasi dan edukasi zakat,4) Penguatan kelembagaan lembaga pengelola zakat (amil zakat),5) Optimalisasi pendayagunaan zakat,6) Penguatan regulasi pengelolaan zakat.b. Di bidang manajemen pengelolaan khususnya dalam

penggunaan informasi tekonologi (IT) Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA).

c. Di bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, antara lain:

1) Pendistribusian zakat terhadap 8 asnaf,2) Zakat untuk usaha produktif,3) Zakat untuk kepentingan umum, seperti: pembangunan

rumah sakit, jalan umum, pembangunan masjid/musholla dsb.

4) Pendidikan.d. Penyusunan Laporan Secara Nasional.LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan

zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

(Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 29 ayat (3)).

G.G. DAFTAR PUSTAKADAFTAR PUSTAKAAl-Qur’anul Karim;Al-Faridy, H. Hasan Rifa’I, Drs, 2002, Panduan Zakat Praktis,

Dewan Syari’ah Dompet Dhu’afa Republika, Yakarta;Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, Pedoman Zakat 9

Seri, Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta;

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor Tahun 2011 tentang Amil Zakat;

Hafidhuddin, Didin, 1998, Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah, Gema Insani Press, Jakarta;

Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015, Kompilasi Peraturan dan Standar Pengawasan Umum Lembaga Zakat, Jakarta;

Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Kementerian Agama RI, 2015, Jakarta;

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;

Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;

Qardawi, Yusuf, 2011, Hukum Zakat, Litera Antar Nusa, Cetakan ke Dua Belas, Jakarta;

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Kementerian Agama RI, 2015, Jakarta.

SEKIAN SEKIAN TERIMA KASIHTERIMA KASIH