kekuasaan kehakiman: kajian terhadap …eprints.uns.ac.id/15848/1/publikasi_jurnal_(38).pdf ·...

POLITIK PLURALISME HUKUM DALAM HUKUM UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KE HAKIM AN: KAJIAN TERHADAP PENGAKUAN HUKUM TIDAK TERTULIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Mohammad Jamin Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret E-mail: [email protected] Abstract In fact that in Indonesia not onlyhas written law which imposed bystate power( state law), butis also unwritten law which often called the non state law. Political of lawto uniting as one political unity and enforce thelegalsentralism has disregarded the fact oflegal pluralism (the political of ignorance). Political of law of the Judicial Power Code which imposed during the time does not clearly arrange the state recognation to unwritten law, even unwritten law is recognnized, but still very sumir and floating. Although Code No. 48/2009 about Judicial Power adopt the politics of legal pluralism andrecognizes theexistence unwritten law, butitis still sham (weaklegal pluralism), causing that infactpredominate thestatelawstill happened and unwritten law only becoming complement to state law. Political forwards legal pluralism in Judicial PowerCodeideally is notmade conditional. The political legal pluralism of Judicial Power Code mustto adoptstronglegal pluralism, so can accommodate pluralism in society. Keywords: legal pluralism, judicial power, unwritten law. Abstrak Suatu kenyataan bahwa di Indonesia tidak hanya berlaku hukum tertulis yang didukung oleh kekuasaan (state law), tetapi juga berlaku hukum tidak tertulis (non state law). Politik hukum yang menganut unifikasi dan memberiakukan sentralisme hukum merupakan politik pengingkaran (the political ofignorance) fakta pluralisme hukum. Politik hukum Undang Undang Kekuasaan kehakiman yang berlaku selama ini tidak secarategas mengakui hukum tidak tertulis, karena sekalipun ada pengakuan masih sumir dan mengambang. Sekalipun UU No. 48 Tahun 2009tentangKekuasaan Kehakiman menganut politik pluralisme hukum dan mengakui hukum tidak tertulis tetapimasihsamar-samar (pluralisme hukum yang lemah), yangberakibat adanya dominasi hukum negara dan hukum tidak terulis hanya menjadi pelengkap hukum negara. Politik hukum Undang Undang kekuasaan kehakiman kedepan idealnya tidak dibuat bersyarat dengan menganut politik pluralisme hukum yangkuat, sehinggadapat mengakomodasi pluralisme hukum dalam masyarakat. Kata Kunci: pluralisme hukum, kekuasaan kehakiman, hukum tidak tertulis A. Pendahuluan Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis, ditandai dengan perubahan perundang-undangan yang mengaturnya, hingga perkembangan lembaga- lembaga peradilan yang kian kompleks. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang dijalankan secara independen, profesional, untuk mewujudkan cita hukum (rechts idee) sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch yaitu bergerak untuk menciptakan keadilan (gerechtmatigheidfjustice), Yustisia Edisi83 Mei-Agustus 2011 kemanfaatan (doelmatigheid/utility), dan kepastian hukum (rechtmatigheid/legal certainty) (INyoman Nurjaya. 2008:3). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, oleh karena itu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dipandang perluadanya pemisahan yang jelas antar fungsi-fungsiyudikatifdari eksekutif. Dalam konteks ini, kekuasaan kehakiman perlu diatur secara cermat dan sistematis dalam suatu perundang- undangan khusus (exceptionalacts). Dalam UUD 1945 sebelum diamandemen, kekuasaan kehakimandiaturdalam dua pasal yaitu Politik Pluralisme Hukum dalam Hukum 99

Upload: hoangcong

Post on 06-Feb-2018

252 views

Category:

Documents

2 download

Report

Download

Embed Size (px):

TRANSCRIPT

Page 1: KEKUASAAN KEHAKIMAN: KAJIAN TERHADAP …eprints.uns.ac.id/15848/1/Publikasi_Jurnal_(38).pdf · politik pluralisme hukum dalam hukum undang-undang kekuasaan kehakiman: kajian terhadap

POLITIK PLURALISME HUKUM DALAM HUKUM UNDANG-UNDANGKEKUASAAN KEHAKIMAN: KAJIAN TERHADAP PENGAKUAN HUKUM TIDAK

TERTULIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANGKEKUASAAN KEHAKIMAN

Mohammad Jamin

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

E-mail: [email protected]

Abstract

In fact that in Indonesia notonlyhas written lawwhich imposed bystatepower( state law), butis alsounwritten law which often called thenonstatelaw. Political of lawto uniting as one political unity andenforce thelegalsentralism hasdisregardedthe fact oflegalpluralism (thepoliticalofignorance). Politicalof law of the Judicial Power Code which imposed during the time does notclearly arrange the staterecognation tounwritten law, evenunwritten lawisrecognnized, but still very sumirand floating. AlthoughCode No. 48/2009 about Judicial Poweradopt the politics oflegalpluralism andrecognizes theexistenceunwritten law, butitis still sham (weaklegalpluralism), causing that infactpredominate thestatelawstillhappened and unwritten law only becoming complement to state law. Political forwards legalpluralism inJudicial PowerCodeideally is notmadeconditional. The political legal pluralism ofJudicial Power Codemusttoadoptstronglegalpluralism, so can accommodate pluralism insociety.

Keywords: legal pluralism, judicial power, unwritten law.

Abstrak

Suatu kenyataan bahwadi Indonesia tidak hanyaberlaku hukum tertulis yangdidukung olehkekuasaan(state law), tetapi jugaberlaku hukum tidak tertulis (non state law). Politik hukum yang menganut unifikasidanmemberiakukan sentralisme hukum merupakan politik pengingkaran (thepoliticalofignorance) faktapluralisme hukum. Politik hukum Undang Undang Kekuasaan kehakiman yang berlaku selama ini tidaksecarategas mengakui hukum tidak tertulis, karena sekalipun ada pengakuan masih sumirdanmengambang.Sekalipun UU No. 48Tahun 2009tentangKekuasaan Kehakiman menganut politik pluralisme hukum danmengakui hukum tidak tertulis tetapimasihsamar-samar(pluralisme hukum yanglemah), yangberakibatadanyadominasi hukum negara dan hukum tidak terulis hanya menjadi pelengkap hukum negara. Politikhukum Undang Undang kekuasaankehakiman kedepanidealnya tidak dibuat bersyarat denganmenganutpolitik pluralisme hukum yangkuat, sehinggadapatmengakomodasi pluralisme hukum dalam masyarakat.

Kata Kunci: pluralisme hukum, kekuasaan kehakiman, hukum tidak tertulis

A. Pendahuluan

Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini,kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalamiperkembangan yang cukup dinamis, ditandaidengan perubahan perundang-undangan yangmengaturnya, hingga perkembangan lembaga-lembaga peradilan yang kian kompleks.Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yangdijalankan secara independen, profesional, untukmewujudkan cita hukum (rechtsidee) sebagaimanadikemukakan Gustav Radbruch yaitubergerak untukmenciptakan keadilan (gerechtmatigheidfjustice),

Yustisia Edisi83 Mei-Agustus 2011

kemanfaatan (doelmatigheid/utility), dan kepastianhukum (rechtmatigheid/legalcertainty) (I NyomanNurjaya. 2008:3). Kekuasaan kehakiman adalahkekuasaan yang merdeka, oleh karena itu untukmewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiridipandangperluadanya pemisahan yangjelas antarfungsi-fungsiyudikatifdari eksekutif. Dalam konteksini, kekuasaan kehakiman perlu diatur secaracermat dan sistematis dalam suatu perundang-undangan khusus (exceptionalacts).

Dalam UUD 1945 sebelum diamandemen,kekuasaan kehakimandiaturdalamdua pasal yaitu

Politik Pluralisme Hukum dalam Hukum 99