laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) … · undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang...

1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

PENGADILAN NEGERI GIANYAR

TAHUN 2016

PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No. 1B Gianyar - Bali Telp./Fax. (0361 ) 943016

http://www. pn-gianyar.go.id

http://www.

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan

Petunjuknya bahwa Pengadilan Negeri Gianyar telah selesai menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk tanggung

jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja yang mengacu kepada

Rencana Strategis / Renstra Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2016.

Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan

Negeri Gianyar tahun 2016 ini diharapkan adanya suatu langkah yang nyata dalam

meningkatkan Kinerja Lembaga Pengadilan Negeri Gianyar sebagai lembaga peradilan

Tingkat Pertama di Kabupaten Gianyar.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 ini tentu

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk

penyempurnaannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Pengadilan

Negeri Gianyar disusun, semoga dapat menjadi sarana pendukung dalam peningkatan

kinerja dimasa yang akan datang.

Gianyar, 30 Januari 2017 Pengadilan Negeri Gianyar

Ketua,

Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H. NIP. 19710703 199903 2 003

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah

akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat

yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016 ini

disusun. LKjIP intinya adalah melaporkan “Pencapaian Kinerja” (Performance Result)

selama tahun 2016 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (Strategic Plan)

Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016.

Pengadilan Negeri Gianyar menetapkan 10 (sepuluh) sasaran stategis yang

ditunjang dengan anggaran yang meliputi anggaran pembangunan dan anggaran rutin.

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja Pengadilan

Negeri Gianyar selama kurun waktu tahun 2016 telah berusaha memenuhi 10 (sepuluh)

sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target

yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target.

Tugas Pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri Gianyar adalah menyelesaikan

perkara ditingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan. Tugas tersebut belum dapat

dilaksanakan secara optimal, karena ada beberapa kendala, diantaranya masih adanya

keterbatasan Sumber Daya Manusa (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pengadilan Negeri Gianyar akan selalu berusaha meningkatkan kinerja secara keseluruhan

dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

iii

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… i

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY ) …………………………. ii

DAFTAR ISI………………………………………………………………………… iii

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………… 1

A. Latar Belakang …..…………………………………………………. 1

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi …...………………………… 2

C. Struktur Organisasi .………………………………………………… 5

D. Strategic Issued …………………………………………………….. 7

E. Sistematika Penyajian Laporan …………………………………….. 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………………… 10

A. Rencana Strategis 2015-2019 ………………………………………. 10

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Gianyar ………….. 13

C. Indikator Kinerja Utama …………………………………………… 14

D. Rencana Kinerja Tahun 2016 …..…………………………………... 16

E. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun

2016….…………………………………….………………………...

18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………... 21

A. Pengukuran Capaian Kinerja …..………………………………........ 21

B. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………… 22

C. Realisasi Anggaran …………………………………………………. 52

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………… 56

A. Kesimpulan …………………………………………..…………….. 56

B. Saran-Saran ….……………………………………………………... 59

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama

2. Matriks Renstra 2015-2019.

3. Rencana Kinerja 2016.



6. Perjanjian Kinerja 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang telah dimandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan

Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 13

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi,

dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya

berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal

tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap.

Sementara itu dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan

peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan

peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan

peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai perubahan atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai perubahan atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai tindak lanjut dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Gianyar sebagai pengadilan


tingkat pertama dalam melaksanakan tupoksinya telah menetapkan Rencana Strategis

5 (lima) Tahunan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007

tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Gianyar membuat Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKjIP ) yang menginformasikan kinerja (core bussines) Pengadilan

Negeri Gianyar yang berorientasikan hasil (Output dan Outcome) Tahun 2016.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Kedudukan Pengadilan Negeri Gianyar

Pengadilan Negeri Gianyar merupakan pengadilan tingkat pertama dalam

wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Bali dan berpuncak pada Mahkamah Agung

Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Gianyar bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di wilayah hukum

Kabupaten Gianyar. Pengadilan Negeri Gianyar berkedudukan di Kota Gianyar

Provinsi Bali, dengan alamat di Jalan Ciung Wanara No. 1B, Telpon (0361) 943016,

Fax (0361) 943016, Website: www.pn-gianyar.go.id, E-Mail:

[email protected].

a. Letak Geografis

Kabupaten Gianyar terletak pada bagian selatan Pulau Bali pada koordinat

80 180 520 Lintang Selatan, 1150 050 290 dan 1150 220230 Bujur Timur. Kota

Gianyar berjarak ± 40 Km dari Ibukota Provinsi Bali (Denpasar). Luas wilayah

Kabupaten Gianyar adalah 368 Km2 atau 36.800 Ha.

b. Batas-batas wilayah

Batas-batas wilayah Kabupaten Gianyar yakni :

Sebelah Utara : Kabupaten Bangli

Sebelah Selatan : Selat Badung

http://www.pn-gianyar.go.id,

mailto:[email protected].


Sebelah Barat : Kabupaten Badung dan Kota Denpasar

Sebelah Timur : Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Bangli

Pengadilan Negeri Gianyar harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk

menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang

berdasarkan hukum.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Gianyar merupakan lingkungan peradilan umum di bawah

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan

Keadilan, Pengadilan Negeri Gianyar bertugas dan berwenang menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (pidana dan perdata) yang masuk di

tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Gianyar. Disamping tugas pokok

tersebut, masih ada tugas-tugas lain yang oleh peraturan perundang-undangan yang

diamanatkan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan tugas non kedinasan.

Tugas-tugas tersebut antara lain Kemuspidaan; IKAHI; Dharmayukti; Koperasi;

Olahraga/PTWP; dan lain sebagainya.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gianyar adalah sebagai berikut.

1). Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri Gianyar).

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas

terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan

peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama

yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk

memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan

pengadilan.

Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan

kepada Panitera Pengadilan.

Sebagai pelaksana administrasi kesekretariatan, Ketua Pengadilan

menyerahkan kepada Sekretaris Pengadilan.


2). Majelis Hakim.

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3). Panitera.

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.

Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata.

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana.

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus.

Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara,

dan transparansi perkara.

Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam

program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan

peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi

kepaniteraan.

Pelaksanaan mediasi.

Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4). Sekretaris.

Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.

Pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pelaksanaan urusan keuangan.

Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik.

Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan.

Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Gianyar.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan

di Pengadilan Negeri Gianyar, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada

Standard Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan oleh bagian yang

terkait, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-


144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang

muatannya antara lain sebagai berikut :

1). Kejelasan proses kerja untuk setiap pekerjaan;

2). Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja

dari setiap posisi;

3). Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk

mengambil keputusan;

4). Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab

tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

5). Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;

6). Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tangung

jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang

dibangun.

C. Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Gianyar yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama di wilayah hukum Kabupaten Gianyar memiliki susunan organisasi dalam

mejalankan tupoksi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07

Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan

Dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Negeri Gianyar adalah

sebagai berikut.


Dalam Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gianyar terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Gianyar yang dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang

Wakil Ketua.

2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

3. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin

oleh seorang Panitera.

4. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris.

5. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang Panitera

Muda yaitu Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda

Hukum. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera

Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.

6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang 3 (tiga) orang

Kasub.Bag. yaitu Kasub.Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

Kasub.Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan Kasub.Bag. Umum

dan Keuangan.


D. Strategic Issued

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pengadilan Negeri Gianyar

menghadapi beberapa permasalahan utama (strategic issued) yang dapat

dikonstruksikan ke dalam 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Aspek Penyelenggaran Kewenangan dan Kewajiban

Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanan kewenangan dan kewajiban

Pengadilan Negeri Gianyar antara lain :

1). Mewujudkan peradilan yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bagi Pengadilan Negeri Gianyar, memberikan pelayanan yang

optimal kepada masyarakat pencari keadilan merupakan tekad yang terus

diupayakan untuk dipenuhi. Dalam setiap aktivitas penanganan perkara,

Pengadilan Negeri Gianyar senantiasa mengedepankan prinsip peradilan

yang modern, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip peradilan yang

modern diwujudkan dengan penerapan aplikasi SIPP, sementara prinsip

cepat dikaitkan dengan manajemen ketepatan waktu yang dibutuhkan

untuk pemeriksaan perkara. Adapun prinsip sederhana dan biaya ringan

terkait dengan prosedur ber-acara atau hukum acara yang efektif dan

efisien serta mudah dipahami oleh masyarakat pencari keadilan terutama

para pihak yang sedang berperkara serta dibukanya peluang bagi

masyarakat pencari keadilan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

2). Membuka aksesabilitas masyarakat pencari keadilan

Transparansi merupakan salah satu prinsip peradilan yang dapat

menunjang peningkatan akuntabilitas pengadilan terhadap masyarakat.

Sehingga akses masyarakat pencari keadilan haruslah menjadi perhatian.

Khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, masih terdapat

kendala dalam hal akses masyarakat terhadap prosedur dan putusan

pengadilan. Padahal Pengadilan Negeri Gianyar sudah berusaha untuk

melakukan sosialisasi terkait prosedur dan putusan pengadilan yang dapat

diakses/diunduh secara online melalui aplikasi direktori putusan

mahkamah agung.


3). Mewujudkan Prinsip Kemandirian dan Independensi

Independensi dan Imparsialitas Pengadilan Negeri Gianyar relatif

dapat dijaga dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari putusan-putusan

dengan konstruksi dan bobot argumentasi hukum yang berkualitas

sehingga penegakkan hukum dan keadilan benar-benar berada pada derajat

yang tinggi. Para hakim tidak terlihat mendapat intervensi dari pihak

manapun yang dapat mempengaruhi pendiriannya. Hakim pun tidak

tersandera oleh opini yang muncul di tengah-tengah masyarakat terkait

perkara yang ditangani. Maka hal ini selaras dengan amanat pasal 24 ayat

(1) UUD NKRI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Aspek Kelembagaan Pengadilan

Strategic Issued yang berkaitan dengan pelaksanan kelembagaan Pengadilan

Negeri Gianyar antara lain :

1). Membangun, Menata dan Memperkuat Organisasi yang Independen,

Efektif dan Efisien

Secara kelembagaan, Pengadilan Negeri Gianyar didukung oleh

Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh karyawan

Pengadilan Negeri Gianyar. Keberadaan elemen-elemen tersebut

sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saling

terkait. Dalam menjalankan tugasnya, masing-masing elemen terikat

dengan kode etik, hal demikian diperlukan demi menjaga dan menegakkan

keluhuran, martabat dan kehormatan perilaku masing-masing pemegang

elemen kelembagaan organisasi Pengadilan Negeri Gianyar. Selain

berpegang pada kode etik, setiap elemen organisasi Pengadilan Negeri

Gianyar pun harus menjalankan tugas berdasarkan pada SOP yang telah

ditetapkan namun hal itu tidak membatasi keleluasaan bagi para pemangku

jabatan elemen organisasi untuk berinovasi dan berkreasi dalam

menjalankan tugasnya dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi

kinerja.


2). Mewujudkan SDM yang Profesional, Berintegritas dan Berbasis

Kompetensi

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting untuk

menggerakan roda dinamika organisasi dan sumber daya manusia

merupakan aset utama yang selalu mendapatkan perhatian besar, terutama

dalam rangka menjaga performa lembaga agar tetap berada pada kondisi

kinerja yang prima. Dalam hal ini keberadaan sumber daya manusia yang

handal dan profesional serta memiliki kualifikasi yang tinggi sekaligus

kompetensi yang memadai merupakan kebutuhan yang tidak dapat

ditawar-tawar lagi, maka Pengadilan Negeri Gianyar dituntut untuk tetap

mengoptimalkan sumber daya manusia/pegawai yang telah ada walaupun

volume kerja semakin meningkat, dengan memberikan pengarahan-

pengarahan secara struktural dari atas ke bawah maupun dengan

mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan yang diadakan

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan pencapaian

kinerja Pengadilan Negeri Gianyar secara umum selama tahun 2016. Sistematika

penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menyajikan secara ringkas mengenai penjelasan umum

organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan / ikhtisar Perjanjian

Kinerja tahun 2016;

Bab III Akuntabilitas Kinerja, berisikan 2 (dua) sub bab yaitu mengenai Capaian

Kinerja Organisasi Tahun 2016 dan Realisasi Anggaran Tahun 2016.

Bab IV Penutup, simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2015 – 2019

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan

yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan pengkajian,pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-

undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Gianyar diselaraskan dengan arah

kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional

Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi

pada tahun 2015 – 2019.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Gianyar. Visi dari Pengadilan Negeri Gianyar mengacu

pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI GIANYAR YANG

AGUNG”

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud

dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Gianyar adalah sebagai berikut.

1. Menjaga kemadirian Pengadilan Negeri Gianyar;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gianyar;


4. Meningkatkan kredibilitas dan trasparansi Pengadilan Negeri

Gianyar.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk menjalankan visi dan misi yang telah dirumuskan maka ditetapkan

tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Gianyar yang meliputi:

1). Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2). Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

3). Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Gianyar dapat memenuhi butir 1

dan 2 diatas.

Tujuan-tujuan tersebut merupakan perencanaan strategis dari keseluruhan elemen

Pengadilan Negeri Gianyar yang terintegrasi dengan Mahkamah Agung yang

merupakan Rencana Capaian Jangka Menengah (RPJM) yang juga mengarah pada

jangka panjang. Selanjutnya untuk lebih mengarahkan pada pencapaian tujuan

tersebut maka ditentukan 6 (enam) sasaran strategis pada bidang Kepaniteraan dan

4 (empat) sasaran strategis pada bidang Kesekretariatan yang meliputi :

a. Bidang Kepaniteraan meliputi :

1). Meningkatkan penyelesaian perkara;

2). Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim;

3). Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;

4). Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice);

5). Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

6). Meningkatnya kualitas pengawasan.

b. Bidang Kesekretariatan meliputi :

1). Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan

Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan,

Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan.

2). Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan

Tata Laksana.

3). Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan

dan Umum.

4). Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Efektif.


3. Program dan Kegiatan Pokok

Sepuluh sasaran strategis yang telah ditentukan tersebut merupakan arahan

bagi Pengadilan Negeri Gianyar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan

dilaksanakan.

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan

program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara,

tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gianyar dalam

pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1). Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata;

2). Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata;

3). Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan

tepat waktu;

4). Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat

waktu;

5). Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

Untuk melaksanakan/menjalankan Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum selama tahun 2016, Pengadilan Negeri Gianyar melalui

DIPA-005.01.2.099842/2016 tanggal 7 Desember 2015 mendapatkan

anggaran dengan total pagu sebesar Rp. 60.042.000,- (Enam Puluh Juta

Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai

pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam

program ini adalah :

1). Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;

2). Tindak lanjut pengaduan yang masuk;

3). Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.


Untuk melaksanakan/menjalankan Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung selama tahun

2015, Pengadilan Negeri Gianyar melalui DIPA-005.01.2.099841/2016

tanggal 7 Desember 2015 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar

Rp. 5.798.520.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan

Juta Lima Ratus dua Puluh Ribu Rupiah).

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana

dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan

prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Untuk melaksanakan/menjalankan Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Mahkamah Agung selama tahun 2016, Pengadilan

Negeri Gianyar melalui DIPA-005.01.2.099841/2016 tanggal 7 Desember

2015 mendapatkan anggaran belanja modal sebesar Rp. 5.006.000.000,-

(Lima Milyar Enam Juta Rupiah) yang digunakan untuk melakukan

pengadaan Belanja Modal Renovasi dan Perluasan Kantor; dan Belanja

Modal Perangkat Pengolah Data dan Informasi.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Gianyar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,

Pengadilan Negeri Gianyar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai

berikut.

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem

manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari

keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi

rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,

transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan

integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk

mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:


a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi

sesuai dengan kompetensi.

b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin

berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa

keadilan masyarakat.

c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

d. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang

memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan

kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak

dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.

b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan

publik.

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar

dapat dilihat sebagai berikut.

NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

BIDANG KEPANITERAAN 1. Meningkatnya

Penyelesaian Perkara a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan. b. Persentase mediasi yang menjadi akta

perdamaian. c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- Perdata - Pidana

d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam


jangka waktu lebih dari 6 bulan.

2. Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK)

3. Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan para pihak.

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces To Justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan

dengan cara zitting plaatz. c. Persentase amar putusan perkara yang menarik

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

5. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

BIDANG KESEKRETARIATAN

7. Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan

a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Gianyar.

b. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun berjalan.

c. Penyusunan program peningkatan sarana dan prasarana.

d. Penyusunan program ketepatan waktu penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat dan administrasi kepegawaian dan kedisiplinan


pegawai (SOP).

8. Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

a. Penyusunan program aparatur peradilan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.

b. Penyusunan program aparatur negara yang mengikuti sosialisasi.

c. Penyusunan program peningkatan kenaikan jenjang pendidikan sumber daya aparatur peradilan.

9. Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum

a. Penyusunan program tercapainya penyerapan anggaran.

b. Penyusunan program penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

c. Penyusunan program penyelesaian tata persuratan dan pengarsipan surat.

d. Penyusunan program pemeliharaan dan pertanggungjawaban BMN.

e. Penyusunan program pelaksanaan kordinasi dengan instansi terkait/masyarakat.

10. Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Efektif

a. Penyusunan program pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala (setiap triwulan).

b. Penyusunan program penyelesaian temuan hasil pemeriksaan eksternal / internal.

D. Rencana Kinerja Tahun 2016

Berikut in disajikan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Gianyar Tahun 2016.

NO. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

a. Presentase mediasi yang diselesaikan. 3 % b. Presentase mediasi yang menjadi akta

perdamaian. 3 %

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- Perdata - Pidana

98 % 90 %


80 % 90 %



85 %

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.

3 %

2. Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim


90 %

3. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


95 %

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

99 %


70 %


100 %

4. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

0 %

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz.

X

c. Persentase amar putusan perkara (tipikor) yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100 %



90 %



0 %


0 %

aran Strategis


E. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri

Gianyar menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. (dokumen

penetapan kinerja 2016 terlampir)

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Negeri Gianyar sebagai berikut.

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Bidang Kepaniteraan 1. Meningkatnya

Penyelesaian Perkara a. Presentase mediasi yang diselesaikan. 3 % b. Presentase mediasi yang menjadi akta

perdamaian. 3 %


- Perdata - Pidana

100 % 100 %


80 % 90 %


90 %


15 %



90 %



95 %


b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100 %


80 %


100 %



0 %


X

c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100 %



90 %



0 %


0 %

Bidang Kesekretariatan 7. Penyelenggaraan

Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan


100 %


100 %


30 %

d. Penyusunan program ketepatan waktu penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat dan administrasi kepegawaian dan kedisiplinan pegawai (SOP).

100 %



20 %



20 %


10 %



100 %


100 %


100 %


100 %


100 %



100 %


100 %


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja Pengadilan

Negeri Gianyar dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good

governance and clean government) maka perlu menerapkan sistem pertanggungjawaban

kinerja yang tepat, jelas dan terukur. Pengadilan Negeri Gianyar sebagai lembaga

peradilan, tidak luput mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif

atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun

masyarakat.

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat

dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang

baik (good governance) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan persis

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencanaan Strategis (Renstra)

2015 – 2019 Pengadilan Negeri Gianyar.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode

untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme

untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat

manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.


Pengukuran capaian kinerja merupakan kegiatan mengukur tingkat capaian

kinerja yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja utama berdasarkan

kelompok input, output, outcome, benefits, dan impacts; menentukan satuan setiap

kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target); mengetahui realisasi

indikator kinerja utama; dan menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan

persentasenya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II dalam penjabaran Rencana Strategis

(Renstra) 2015 – 2019, Pengadilan Negeri Gianyar memiliki 10 (sepuluh) sasaran

strategis dengan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja utama yang hendak dicapai.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2016,

dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah

ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan

pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum

tercapai dalam tahun 2016. Rincian tingkat capaian kinerja pada tahun 2016 diuraikan

dalam tabel dibawah ini.

NO. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Bidang Kepaniteraan


a. Presentase mediasi yang diselesaikan.

3 % 3,17 % 105,6 %

b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

3 % 1,59 % 53 %


- Perdata - Pidana

100 % 100 %

98,3 % 100 %

98,3 % 100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan:

- Perdata - Pidana

80 % 90 %

82,1 % 81 %

102,6 % 90 %


90 % 91,2 % 101,4 %



15 % 8,8 % 58,7 %



90 % 84,1 % 93,4 %

3.

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


95 % 100 % 105,3 %


100 % 100 % 100 %


80 % 100 % 125 %


100 % 100 % 100 %

4.

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)


0 % 0% 100%


X X X

c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100 % 100% 100%

5.

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan


90 % 0% 0%



0 % 0% 100%


0 % 0% 100%


Bidang Kesekretariatan

7.

Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %


30 % 30 % 100 %


100 % 100 % 100 %

8.

Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana


20 % 11,1 % 55,5 %


20 % 31,5 % 157,5 %


10 % 3,7 % 37 %

9.

Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum


100 % 92 % 92 %


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %


10.

Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Efektif


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %

RATA-RATA CAPAIAN 92,9 %

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Pengadilan Negeri Gianyar pada Tahun

2016 sebesar 92,9 %, sehingga dapat diambil simpulan bahwa Pengadilan Negeri

Gianyar dikategorikan “Cukup Berhasil” dalam menempuh 10 (sepuluh) sasaran

strategis dalam 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja sebagaimana tabel diatas. Adapun

simpulan Cukup Berhasil tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan

kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut :

No. Skala Nilai Ordinal Interpretasi Simpulan

Status Warna pada aplikasi Simonev LAKIP

1. > 125% Sangat Berhasil Biru

2. 100% - 125% Berhasil Hijau

3. 75% - 99,99% Cukup Berhasil Kuning

4. 30% - 74,99% Kurang Berhasil Merah

5. 0% - 29,99% Tidak Berhasil Merah

Tabel Skala Nilai Ordinal

Capaian dari masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan secara rinci sebagai

berikut.



Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Penyelesaian Perkara”

adalah sebagai berikut.


a. Presentase mediasi yang diselesaikan. 3 % 3,17 % 105,6 % b. Presentase mediasi yang menjadi akta

perdamaian. 3 % 1,59 % 53 %


- Perdata - Pidana

100 % 100 %

98,3 % 100 %

98,3 % 100 %


80 % 90 %

82,1 % 81 %

102,6 %

90 % e. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. 90 % 91,2 % 101,4 %


15 % 8,8 % 58,7 %

Rata-Rata Capaian 88,7 %

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Meningkatnya Penyelesaian Perkara”

0102030405060708090

100

Target

Capaian

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 88,7%, maka

berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Cukup

Berhasil”.


Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat

pada penjelasan berikut.

a. Presentase mediasi yang diselesaikan

Sampai akhir tahun 2016 Pengadilan Negeri Gianyar menerima perkara

perdata gugatan sebanyak 168 perkara. Dari jumlah perkara perdata gugatan

tersebut yang melalui tahap mediasi sebanyak 63 perkara. Dari 63 perkara yang

dimediasi hanya 2 perkara yang berhasil diselesaikan. Hal ini dikarenakan

perkara perdata gugatan yang masuk hanya sebagian kecil yang berhasil

diselesaikan secara mediasi. Sehingga pada tahun 2016 indikator persentase

mediasi yang dapat diselesaikan ditargetkan 3% dan dapat direalisasikan sebesar

3,17%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase mediasi yang

dapat diselesaikan pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara

realisasi dengan target mencapai 105,6% atau target terpenuhi.

b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Gianyar menerima perkara perdata

gugatan sebanyak 168 perkara. Dari jumlah perkara perdata gugatan tersebut

yang melalui tahap mediasi sebanyak 63 perkara. Yang berhasil menjadi akta

perdamaian hanya 1 perkara. Hal ini dikarenakan perkara perdata gugatan yang

masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi

akta perdamaian. Sehingga pada tahun 2016 indikator persentase mediasi yang

menjadi akta perdamaian ditargetkan 3 % dan dapat direalisasikan sebesar

1,59%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase mediasi yang

menjadi akta perdamaian pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan

antara realisasi dengan target mencapai 53%.

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan (Perdata dan Pidana)

Perdata

Perkara perdata yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan

pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada

tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang

masuk pada bulan desember 2015 dan baru disidangkan pada tahun 2016,

sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam tahap


pemeriksaan, ada juga yang masih dalam tahapan replik, duplik,

pembuktian/saksi.

Sisa perkara perdata tahun 2015 sebanyak 59 perkara yang terdiri dari

58 perkara perdata gugatan dan 1 perkara perdata permohonan. Pada tahun

2016 dapat diselesaikan sebanyak 58 perkara (57 perkara gugatan dan 1

perkara permohonan) dan sisa 1 perkara (1 perkara gugatan), sehingga

realisasinya sebesar 98,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator

persentase sisa perkara yang diselesaikan (perdata) berdasarkan persentase

perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 98,3%.

Pidana

Perkara pidana yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan

pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada

tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang

masuk pada bulan desember 2015 dan baru disidangkan pada tahun 2016,

sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam tahap

pemeriksaan.

Sisa perkara pidana tahun 2015 sebanyak 22 perkara pidana biasa dan

pada tahun 2016 diselesaikan sebanyak 22 perkara, sehingga realisasinya

sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase

sisa perkara yang diselesaiakan (pidana) berdasarkan persentase perbandingan

antara realisasi dengan target mencapai 100%.

Penyelesaian sisa perkara 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016 sudah

mencapai target yang ditetapkan untuk perkara pidana, sedangkan untuk perkara

perdata sudah mencapai 98,3% dan sisa perkara yang belum diselesaikan akan

berusaha diselesaikan pada tahun 2017.

d. Persentase perkara yang diselesaikan (Perdata dan Pidana)

Perdata

Perkara perdata yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 313 perkara

yang terdiri dari 168 perkara perdata gugatan dan 145 perkara perdata

permohonan. Perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 257

perkara (121 perkara gugatan dan 136 perkara permohonan) dan sisa 56

perkara (47 perkara gugatan dan 9 perkara permohonan). Dari data tersebut,


realisasi perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah 82,1%.

Jadi dapat disimpulkan capaian indikator persentase perkara yang

diselesaiakan (perdata) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi

dengan target mencapai 102,6%.

Pidana

Perkara pidana yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 195 perkara

yang terdiri dari 190 perkara pidana biasa dan 5 perkara pidana anak. Perkara

yang dapat diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 158 perkara (153 perkara

pidana biasa dan 5 perkara pidana anak) dan sisa 37 perkara (37 perkara

pidana biasa dan 0 perkara pidana anak). Dari data tersebut, persentase

realisasi perkara pidana yang diselesaikan pada tahun 2016 adalah 81%. Jadi

dapat disimpulkan capaian indikator persentase perkara yang diselesaiakan

(pidana) berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target

mencapai 90%.

Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian target untuk perkara

perdata dan pidana sudah hampir mencapai target yang ditetapkan pada tahun

2016. Hal ini menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan

Pengadilan Negeri Gianyar telah berjalan dengan baik dan lancar.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Pada tahun 2016 indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 6 bulan ditargetkan 90%. Dalam realisasinya jumlah

perkara yang diselesaikan maksimal 6 bulan pada tahun 2016 sebanyak 392

perkara yaitu 160 perkara pidana dari 168 perkara pidana yang sudah minutasi

dan 232 perkara perdata dari 262 perkara yang sudah minutasi, sehingga

penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri

Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 91,2%. Jadi dapat disimpulkan bahwa

capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan

antara realisasi dengan target mencapai 101,4% atau target terpenuhi.


f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Pada tahun 2016 indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu lebih dari 6 bulan ditargetkan 15%. Dalam kenyataannya jumlah

perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan pada tahun 2016 sebanyak 38

perkara yaitu 8 perkara pidana dari 168 perkara pidana yang sudah minutasi dan

30 perkara perdata dari 262 perkara yang sudah minutasi, sehingga

penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri

Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 8,8%. Jadi dapat disimpulkan bahwa

capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih

dari 6 bulan pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara

realisasi dengan target mencapai 58,7% atau target tidak terpenuhi.


Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Peningkatan Aksepbilitas Putusan

Hakim” adalah sebagai berikut.



90 % 84,1 % 93,4 %



Grafik Capaian Sasaran Strategis Pertengahan Tahun 2016 “Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim”

81828384858687888990

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Target

Capaian



Berhasil”.



a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, dan

Peninjauan Kembali)

Sampai akhir tahun 2016 jumlah perkara masuk ke Pengadilan Negeri

Gianyar adalah 508 perkara (pidana dan perdata) dan sudah diputus sebanyak

415 perkara (257 perkara perdata dan 158 perkara pidana). Dari jumlah perkara

yang sudah diputus tersebut yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi,

dan PK adalah sebagai berikut.

Perkara perdata yang diputus sebanyak 257 perkara dan yang mengajukan

upaya hukum banding sebanyak 32 perkara, kasasi sebanyak 20 perkara,

dan Peninjauan Kembali sebanyak 6 perkara. Sehingga yang tidak

mengajukan upaya hukum sebanyak 199 perkara.

Perkara pidana yang diputus sebanyak 158 perkara dan yang mengajukan

upaya hukum banding sebanyak 4 perkara, kasasi sebanyak 4 perkara, dan

Peninjauan Kembali sebanyak 0 perkara. Sehingga yang tidak mengajukan

upaya hukum sebanyak 150 perkara.


Jadi total perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 349 perkara

dari 415 perkara yang sudah diputus, sehingga realisasinya sebesar 84,1%. Dari

realisasi tersebut dibandingkan target yang sudah ditetapkan sebesar 90% maka

capaian indikator kinerjanya menjadi 93,4%.


Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan

Penyelesaian Perkara” adalah sebagai berikut.



95 % 100 % 105,3 %


100 % 100 % 100 %


80 % 100 % 125 %


100 % 100 % 100 %


Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016

“Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

010

2030

4050

6070

8090

100

Target

Capaian


Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 107,58%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Berhasil”. Adapun analisis capaian pada masing-masing indikator kinerja diatas dapat dilihat


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara

lengkap

Pada tahun 2016 indikator kinerja ”persentase berkas yang diajukan kasasi

dan PK yang disampaikan secara lengkap” ditargetkan sebesar 95%. Dalam

realisasinya jumlah berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap

sebanyak 30 berkas dari jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK sebanyak

30 berkas. Berdasarkan perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri

Gianyar, maka persentase realisasinya adalah 100%. Jadi capaian indikator

kinerja yang didapat berdasarkan perbandingan target dan realisasi sebesar

105,3%.


Pada tahun 2016 indikator persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis ditargetkan sebesar 100%. Dalam realisasinya jumlah

berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 508 berkas

dari jumlah berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak

508 berkas, berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja

Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 100%. Jadi

dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke Majelis pada tahun 2016 berdasarkan persentase

perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100% atau target

terpenuhi.

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat, dan

para pihak

Pada tahun 2016 indikator Persentase penyampaian pemberitahuan relaas

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak ditargetkan sebesar 80%. Dalam

realisasinya jumlah penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu,

tempat dan para pihak sebanyak 495 berkas dari 495 berkas jumlah putusan.

Berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama


Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 100 %. Jadi dapat

disimpulkan bahwa capaian indikator persentase penyampaian pemberitahuan

relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak pada tahun 2016 berdasarkan

persentase perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 125% atau

target terpenuhi.

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Pada tahun 2016 indikator persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

ditargetkan sebesar 100%. Dalam realisasinya jumlah penyitaan tepat waktu dan

tempat pada tahun 2016 sebanyak 223 berkas dari jumlah penyitaan sebanyak

223 berkas. Berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja

Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 100%. Jadi

dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase penyitaan tepat waktu

dan tempat pada tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara

realisasi dengan target mencapai 100% atau target terpenuhi.


Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat

Terhadap Peradilan (Acces to Justice)” adalah sebagai berikut.



0 % 0% 100%

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaat.

X X X

c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

100 % 100% 100%

Rata-Rata Capaian 100%


Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan”

0102030405060708090

100

a b c

Target

Capaian

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 100%, maka

berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Berhasil”.



a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pada tahun 2016 indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan

ditargetkan sebesar 0%. Dalam realisasinya tidak ada perkara prodeo yang

masuk sepanjang tahun 2016 (0%). Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian

indikator persentase perkara prodeo yang diselesaiakan pada pertengahan tahun

2016 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target

mencapai 100%. Hal ini dikarena selama ini para pencari keadilan di Pengadilan

Negeri Gianyar hanya sedikit bahkan tidak ada yang mengajukan perkara

prodeo, maka daripada itu Pengadilan Negeri Gianyar tidak memasang target

(0%) untuk indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaat

Pada tahun 2016 indikator persentase perkara yang dapat diselesaikan

dengan cara sitting plaat yaitu tidak ada karena tidak dilakukan sidang keliling

di Pengadilan Negeri Gianyar.


c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Selama tahun 2016 di Pengadilan Negeri Gianyar tidak terdapat amar

putusan perkara yang menarik perhatian publik. Namun selama ini amar putusan

perkara di Pengadilan Negeri Gianyar sudah di upload di website Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dapat diakses secara online.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini sudah mencapai

100%.


Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap

Putusan Pengadilan” adalah sebagai berikut.



90 % 0% 0%


Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan”

0

20

40

60

80

100

Persentase Permohonan Eksekusi Atas Putusan Perkara Perdata Yang Berkekuatan Hukum

Tetap Yang Ditindaklanjuti

Target

Capaian

Dari data tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian adalah 0%, maka berdasarkan

skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian tersebut “Tidak Berhasil”.




a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2016 indikator persentase permohonan eksekusi atas putusan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti ditargetkan

sebesar 90%. Dalam realisasinya jumlah permohonan eksekusi perkara perdata

yang ditindaklanjuti sebanyak 0 permohonan eksekusi dari jumlah permohonan

eksekusi perkara perdata sebanyak 1 permohonan eksekusi yang masuk tahun

2016, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 0%. Tidak tercapainya target

yang ditetapkan dikarenakan permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata

yang masuk pada tahun 2016 masih dalam proses untuk segera ditindaklanjuti.


Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pengawasan”




0 % 0% 100%


0 % 0% 100%


Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Meningkatnya Kualitas Pengawasan”

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti

Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal

Yang Ditindaklanjuti

Target

Capaian






a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2016, dalam realisasinya tidak terdapat pengaduan yang

masuk. Sehingga berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator

Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar

0%. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 berdasarkan persentase

perbandingan antara realisasi dengan target mencapai 100%.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2016 indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal

yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 0%. Pada tahun 2016, dalam

realisasinya temuan hasil pemeriksaan eksternal sebanyak 0 pengaduan.

Berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Negeri Gianyar maka realisasinya didapat sebesar 0%. Jadi dapat

disimpulkan bahwa capaian indikator persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 berdasarkan persentase

perbandingan antara realisasi dengan target mencpai 100%.

7. Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran,

Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi

Serta Pelaporan

Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan

Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta

Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan” adalah sebagai berikut.



100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %


30 % 30 % 100 %

d. Penyusunan program ketepatan waktu penyelesaian pelayanan terhadap

100 % 100 % 100 %


masyarakat dan administrasi kepegawaian dan kedisiplinan pegawai (SOP).



“Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan”

0102030405060708090

100

a b c d

Target

Capaian





a. Penyusunan program dan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Gianyar

Pada tahun 2016 Program dan Rencana Kerja tahunan Pengadilan Negeri

Gianyar pada tahun 2017 sudah mulai disusun. Penyusunan Pagu Indikatif untuk

DIPA 01 dan 03 menjadi salah satu perencanaan yang mulai dilakukan. Pagu

Indikatif 2017 DIPA 01 (099841) untuk Belanja Pegawai dan Barang sebesar

Rp. 5.397.555.000,- sedangkan Pagu Indikatif 2017 DIPA 03 (099842) sebesar

Rp. 54.800.000,-. Selain penyusunan rencana kerja pagu indikatif 2017,

Pengadilan Negeri Gianyar juga mengusulkan Belanja Modal untuk tahun 2017

sebesar Rp. 15.105.912.000,-. Selain itu juga sudah disusun Usulan Rencana

Kegiatan Anggaran untuk tahun 2018 untuk DIPA 01 (09841) yang disusun

pada bulan Desember 2016 yang sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali untuk

diteruskan ke Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Besar Rencana


Anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 11.211.022.000,- yang digunakan untuk

belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal untuk tahun 2018. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini sudah mencapai 100%.

b. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun berjalan

Penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun 2016 terus

dilakukan terutama oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan bersama Sub Bagian

Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan yang di organisir oleh Kuasa

Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Pada tahun 2016

penyerapan anggaran DIPA Pengadilan Negeri Gianyar mencapai 92 % untuk

DIPA 01 (099841) dan 91 % untuk DIPA 03 (099842). Sehingga dapat

disimpulkan capaian indikator kinerja ini sudah mencapai 100 %.

c. Penyusunan program peningkatan sarana dan prasarana

Program peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang operasional

Pengadilan Negeri Gianyar terus dilakukan. Pada tahun 2016, melalui DIPA 01

(009841) Pengadilan Negeri Gianyar melakukan pengadaan Belanja Modal

Pengolah Data dan Informasi yang sudah selesai dilaksanakan pada bulan Mei

2016. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi tersebut untuk

mendukung pelaksanaan operasional berbasis Teknologi Informasi yang sudah

mulai dilakukan oleh Mahkamah Agung. Perangkat Pengolah Data tersebut

berupa :

1 (satu) unit Scanner merk Fujitsu.

5 (lima) unit Personal Komputer merk Lenovo.

2 (dua) unit Laptop merk Fujitsu.

1 (satu) unit Router merk Mikrotik.

3 (tiga) unit Printer merk Brother.

Selain Belanja Modal Pengolah Data dan Informasi, pada tahun 2016 juga

terdapat Belanja Modal Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Tahap I dimana

pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Gianyar memperoleh dana untuk

melanjutkan Belanja Modal Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Tahap II

sebesar Rp. 9.999.999.000,-. sesuai dengan DIPA nomor SP DIPA-

005.01.2.099841/2017 tanggal 7 Desember 2016.


Sarana dan Prasarana penunjang operasional kantor Pengadilan Negeri

Gianyar dirasa masih kurang untuk mendukung pelaksanaan operasional kantor.

Sarana dan Prasarana yang ada saat ini sudah berusia cukup tua sehingga kurang

maksimal dalam menunjang pelaksanaan operasional kantor dan sudah perlu

dilakukan penghapusan. Untuk itu pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Gianyar

mengusulkan Belanja Modal sebesar Rp. 15.105.912.000,- untuk Belanja Modal:

Mobil Dinas Roda 4 (empat) sebanyak 2 unit dengan usulan dana

sebesar masing-masing Rp. 250.000.000,-.

Meubelair dengan usulan dana sebesar Rp. 1.483.340.000,-

Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Tahap II dengan usulan sebesar

Rp. 13.122.572.000,-

Pada bulan Desember 2016 juga diusulkan Belanja Modal untuk tahun 2018

yang meliputi :

Pengadaan Teknologi Informasi dengan usulan dana sebesar Rp.

403.840.000,-

Pengadaan Kendaraan Bermotor dengan usulan sebesar Rp.

486.840.000,-

Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi dengan usulan sebesar

Rp. 803.000.000,-

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan usulan sebesar

Rp. 2.651.551.000,-

Pengadaan Gedung/Banguna dengan usulan sebesar Rp.

1.023.334.000,-

Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP

dengan usulan sebesar Rp. 59.930.000,-

Dari data tersebut, realisasinya mencapai 30 %. Jadi dapat disimpulkan capaian

indikator kinerja penyusunan program peningkatan sarana dan prasarana sudah

mencapai 100 % atau target terpenuhi.

d. Penyusunan program ketepatan waktu penyelesaian pelayanan terhadap

masyarakat dan administrasi kepegawaian dan kedisiplinan pegawai (SOP)

Pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Gianyar pelayanan terhadap

masyarakat sudah berdasarkan SOP yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada


tahun 2016 tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Negeri Gianyar baik

itu dibidang penanganan perkara maupun bidang pelayanan. Untuk

meningkatkan kedisiplinan, Pengadilan Negeri Gianyar sudah menggunakan

absensi sidik jari. Dengan absensi sidik jari maka tidak ada manipulasi dalam

kehadiran pegawai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja

ini sudah mencapai 100%.


Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan

Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana” adalah sebagai berikut.



20 % 11,1 % 55,5 %


20 % 31,5 % 157,5 %


10 % 3,7 % 37 %

Rata-Rata Capaian 83,3%

Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana”

0

5

10

15

20

25

30

35

a b c

Target

Capaian




Berhasil”.



a. Penyusunan program aparatur peradilan yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan

Pada tahun 2016 indikator persentase program aparatur peradilan yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan ditargetkan sebesar 20%. Sedikitnya persentase

yang ditargetkan dikarenakan terbatasnya jumlah pegawai yang dapat mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan. Dalam realisasinya pada tahun 2016 terdapat 5 (lima)

pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dari 54 pegawai yang ada di

Pengadilan Negeri Gianyar. Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti adalah :

1) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana

Anak (SPPA) bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia yang

diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Ibu. Ida Ayu Sri

Adriyanthi Astuti Widja,S.H.,M.H.

2) Diklat Prajabatan Golongan II Angkatan LI s/d LIII Tahun 2015 yang

diikuti oleh Ida Bagus Dony Prawita,A.Md.

3) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan

II yang diikuti oleh Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

4) Diklat Lokakarya Hukum Persaingan Usaha yang diikuti oleh Aryo

Widiatmoko, S.H.

5) Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana

Anak (SPPA) bagi Penegak Hukum Seluruh Indonesia yang diikuti oleh

Ni Luh Putu Partiwi, S.H.

6) Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Gelombang I di Wilayah Bali, NTB,

dan NTT yang diikuti oleh I Gusti Agung Bagus Adiputra, S.E.

Berdasarkan perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar,

maka persentase realisasinya adalah 11,1%. Jadi capaian indikator kinerja yang

didapat berdasarkan perbandingan target dan realisasi sebesar 55,5%.


b. Penyusunan program aparatur negara yang mengikuti sosialisasi

Pada tahun 2016 indikator persentase program aparatur negara yang

mengikuti sosialisasi ditargetkan sebesar 20%. Dalam realisasinya pada tahun

2016 ada 17 (tujuh belas) pegawai yang mengikuti sosialisasi dari 54 pegawai

yang ada di Pengadilan Negeri Gianyar. Pegawai yang mengikuti sosialisasi

pada tahun 2016 adalah sebagai berikut.

1) Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.Hum. mengikuti sosialisasi :

Pembinaan dan Pengarahan ISO 9001.

Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Bagi Ketua

Pengadilan Negeri.

Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial

Wilayah Hukum Bali dan NTB.

2) Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H.

Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial

Wilayah Hukum Bali dan NTB.

3) Danu Arman, S.H., M.H.

Sosialisasi Aplikasi SIWAS MA-RI di Wilayah Pengadilan

Tinggi Denpasar.

4) Anak Agung Gede Putra Suarjana,S.H. mengikuti sosialisasi :

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dan Strategi

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016.

Alokasi Pagu Anggaran Pembangunan Gedung Kantor

Lanjutan TA 2017.

Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial Wilayah

Hukum Bali dan NTB.

Pembinaan dan Konsultasi Program Anggaran dan RKBMN.

5) I Wayan Dirga, S.H.

Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial Wilayah

Hukum Bali dan NTB.

Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) Bagi Admin dan User Pengadilan Tingkat Pertama dan

Banding Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar.


6) Anak Agung Gede Suardika Putra, S.H.





Tinggi Denpasar.

7) I Gusti Ayu Indira Maharani,S.Kom.,S.H. mengikuti sosialisasi :

FGD Penyusunan Spending Reviu.

Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017 Wilayah

Bali.

Alokasi Pagu Anggaran Pembangunan Gedung Kantor

Lanjutan TA 2017.

Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran

2016.

Pembinaan dan Konsultasi Program Anggaran dan RKBMN.

8) I Wayan Agus Rudiartama,S.T.,S.H.,M.T. mengikuti sosialisasi :

Tata Cara Revisi Anggaran T.A. 2016 dan Bimtek Aplikasi

RKA-KL DIPA 2016.

9) Ida Ayu Ratnadi Sriyani,S.S. mengikuti sosialisasi :

Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Teknis Peradilan Umum.

10) I Gusti Agung Bagus Adiputra,S.E. mengikuti sosialisasi :

FGD Penyusunan Spending Reviu.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 dan Strategi

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016.

11) I Gusti Ayu Suary Dewi,S.E. mengikuti sosialisasi :

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester II dan Tahunan T.A.

2015.

Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Anggaran

005.01 Semester I Tahun 2016 pada Pengadilan se-Bali.

Monev Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 Bagian

Anggaran 005.01 pada Pengadilan Wilayah Bali.


12) Komang Devi Mahardiani,S.H. mengikuti sosialisasi :

Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester II dan Tahunan T.A.

2015.

Peraturan Barang Milik Negara dan Lelang Dilingkungan

Wilayah Kerja KPKNL Denpasar.

Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bagian Anggaran

005.01 Semester I Tahun 2016 pada Pengadilan se-Bali.

Pemutakhiran Data BMN Semester I Tahun Anggaran 2016

DIPA 03.

Monev Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 Bagian

Anggaran 005.01 pada Pengadilan Wilayah Bali.

13) I Gede Wayan Eka Sukadana,S.Kom. mengikuti sosialisasi :

Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Versi

3.1.1.

14) Wahyu Krisna Mijaya,S.H. mengikuti sosialisasi :

Tata Cara Revisi Anggaran T.A. 2016 dan Bimtek Aplikasi

RKA-KL DIPA 2016.

15) I Made Aryadi Premana Putra,S.H. mengikuti sosialisasi :

Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Teknis Peradilan Umum.

16) I Ketut Arnawa,S.E. mengikuti sosialisasi :

Bimbingan Teknis Aplikasi SAIBA 2016.

17) Ida Bagus Dony Prawita, A.Md.

Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017 Wilayah

Bali.





Tinggi Denpasar.

Berdasarkan perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri

Gianyar, maka persentase realisasinya adalah 31,5%. Jadi capaian indikator

kinerja yang didapat berdasarkan perbandingan target dan realisasi sebesar

157,5%.


c. Penyusunan program peningkatan kenaikan jenjang pendidikan sumber daya

aparatur peradilan

Pada tahun 2016 di Pengadilan Negeri Gianyar terdapat 2 (dua) pegawai

yang mengajukan usulan ijin belajar/kuliah dari 54 pegawai. Pegawai yang

mengikuti peningkatan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut.

1) I Gusti Ayu Suary Dewi,S.E. mengikuti pendidikan S1 untuk jurusan

Ilmu Hukum di Universitas Ngurah Rai.

2) Ida Bagus Dony Prawita, A.Md. mengikuti pendidikan S1 untuk jurusan

Ilmu Hukum di Universitas Ngurah Rai.

Jenjang pendidikan pegawai di Pengadilan Negeri Gianyar sudah hampir

seluruhnya sudah menempuh pendidikan Strata 1 (S1). Hanya 2 (dua) pegawai

yang belum menempuh pendidikan Strata 1 (S1).

Berdasarkan perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri

Gianyar, maka persentase realisasinya adalah 3,7%. Jadi capaian indikator

kinerja yang didapat berdasarkan perbandingan target dan realisasi sebesar 37%.


Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Penyelenggaraan Pelaksanaan

Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum” adalah sebagai berikut.



100 % 92 % 92 %


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %

Rata-Rata Capaian 98,4%


Grafik Capaian Sasaran Strategis Tahun 2016 “Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum”

88

90

92

94

96

98

100

a b c d e

Target

Capaian



Berhasil”.



a. Penyusunan program tercapainya penyerapan anggaran

Pada tahun 2016 indikator persentase penyerapan anggaran ditargetkan

sebesar 100%. Pengadilan Negeri Gianyar pada tahun 2016 mendapatkan

anggaran total dari DIPA 01 (099841) dan DIPA 03 (099842) sebesar Rp.

10.864.562.000,- (sepuluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima

ratus enam puluh dua ribu rupiah). Dari total anggaran tersebut yang terealisasi

pada tahun 2016 sebesar Rp. 10.013.025.939,- dengan rincian melalui DIPA 01

(099841) dengan anggaran Rp. 10.804.520.000,- terealisasi sebesar Rp.

9.958.321.439,- dan DIPA 03 (099842) dengan anggaran Rp. 60.042.000,-

terealisasi sebesar Rp. 54.704.500,-. Berdasarkan penjelasan/formulasi

perhitungan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Gianyar maka

realisasinya didapat sebesar 92 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa capaian

indikator persentase penyusunan program tercapainya penyerapan anggaran pada

tahun 2016 berdasarkan persentase perbandingan antara realisasi dengan target

mencapai 92 %.


b. Penyusunan program penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan

anggaran

Pengadilan Negeri Gianyar pada tahun 2016 sudah menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan yang

berlaku tepat pada waktunya. Laporan-laporan pertanggungjawaban tersebut

disampaikan secara bulanan, triwulan, dan semester. Jadi dapat disimpulkan

penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu

sudah terealisasi sebesar 100 %.

c. Penyusunan program penyelesaian tata persuratan dan pengarsipan surat

Tata persuratan yang ada di Pengadilan Negeri Gianyar dilaksanakan dan

dikelola berdasarkan SOP yang sudah dibuat. Selama tahun 2016 terdapat 1.955

surat masuk yang sudah didisposisi ke masing-masing bagian sesuai perihal

surat dan 2.630 surat keluar yang sudah dikirim baik melaui pos/ jasa

pengiriman surat/ diantarkan langsung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

capaian indikator kinerja ini sudah mencapai 100%.

d. Penyusunan program pemeliharaan dan pertanggungjawaban BMN

Pada tahun 2016 indikator persentase program pemeliharaan dan

pertanggungjawaban BMN sudah dilaksanakan. Pemeliharaan BMN terus

dilaksanakan secara berkala, hal ini dapat dilihat pada DIPA 01 (099841)

Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2016 terdapat anggaran untuk melaksanakan

pemeliharaan BMN seperti :

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)

sebesar Rp. 49.500.000,-.

Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi sebesar Rp.

26.350.000,-.

Pemeliharaan Barang Persedian berupa kunci dan lampu sebesar Rp.

1.376.000,-.

Dalam pertanggungjawaban dan pelaporan BMN telah dilaksanakan sesuai

peraturan yang berlaku. Setiap 6 (enam) bulan diadakan rekonsiliasi pelaporan

dan pertanggungjawaban BMN yang di lakukan oleh Mahkamah Agung. Selain

itu juga terdapat laporan bulanan yang setiap bulan dilaporkan oleh operator


SIMAK-BMN. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini

sudah mencapai 100%.

e. Penyusunan program pelaksanaan kordinasi dengan instansi terkait/masyarakat

Pengadilan Negeri Gianyar dalam melaksanakan tugas dan wewenang

selalu melakukan koordiansi dengan instansi terkait lainnya. Hal ini tidak luput

dari sistem pemerintahan birokrasi dimana setiap instansi saling terkait dalam

melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dilaksanakan agar dapat memberikan

pelayanan maksimal kepada masyarakat khususnya maksyarakat pencari

keadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja ini sudah

mencapai 100%.


Pencapaian target kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi

Pengawasan Yang Efektif” adalah sebagai berikut.



100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %



“Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Efektif”

0102030405060708090

100

a b

Target

Capaian






a. Penyusunan program pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala

(setiap triwulan)

Di Pengadilan Negeri Gianyar pada tahun 2016 selama ini sudah

dilaksanakan pemantauan dan evaluasi setiap bulannya yang dilakukan dalam

rapat bulanan yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Selain rapat bulanan juga

diadakan pengawasan dan evaluasi oleh Hakim Pengawas Bidang yang sudah

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dengan Surat Keputusan Nomor

W24-U7/68/KP.01.2/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Penunjukan

Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gianyar. Maka dari pada itu dapat

disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja penyusunan program pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi secara berkala sudah mencapai 100 %.

b. Penyusunan program penyelesaian temuan hasil pemeriksaan eksternal / internal

Pada tahun 2016 indikator persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal

yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 100%. Sampai akhir tahun 2016, dalam

realisasinya terdapat beberapa temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh

Pengadilan Tinggi Denpasar ke Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 20

April 2016 dan 5 Desember 2016. Temuan-temuan tersebut segera

ditindaklanjuti dan dilakukan penyelesaian perbaikan sehingga pada

pemeriksaan kedepannya tidak terdapat lagi temuan yang sama. Berdasarkan

penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase

penyusunan program penyelesaian temuan hasil pemeriksaan eksternal/internal

pada tahun 2016 mencapai 100%.


C. Realisasi Anggaran

1. Uraian Anggaran Program Kegiatan

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar dengan kode satker 099841 pada

tahun 2016 berdasarkan revisi DIPA terakhir memperoleh anggaran sebesar Rp.

10.804.520.000,- yang terdiri dari :

1). Belanja Barang Non Operasional Rp. 73.825.000,- yang terdiri dari :

a) Belanja Bahan Rp. 21.105.000,- untuk Kegiatan Pelantikan dan

Pengambilan Sumpah Jabatan, Jamuan Tamu, Rapat-Rapat,

Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan dan Dokumentasi.

b) Belanja Jasa Rohaniawan Rp. 1.600.000,- untuk Kegiatan Pelantikan

dan Pengambilan Sumpah Jabatan.

c) Belanja Barang Non Operasional Lainnya Rp. 51.120.000,- untuk

koordinasi / konsultasi / pembinaan dan jasa rohaniawan.

2). Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 5.254.379.000,-

3). Belanja Barang Operasional Rp. 470.316.000,- yang terdiri dari :

a) Belanja Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran Rp. 174.540.000,- untuk

keperluan sehari-hari perkantoran dan honorarium tenaga kontrak

(pramubakti, satpam dan supir).

b) Belanja Langganan Daya dan Jasa Rp. 96.884.000,- untuk langganan

listrik, air, dan telpon.

c) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Rp. 4.546.000,-.

d) Belanja Langganan Koran, Web Hosting, dan Internet untuk keperluan

perkantoran Rp. 19.700.000,-

e) Belanja Mobilisasi Pindah Kantor Rp. 23.120.000,-

f) Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Rp. 48.960.000,- untuk

honor KPA, PPK, Penguji SPP / Penerbit SPM, Bendahara

Pengeluaran, Staf Pengelolaan Keuangan.

g) Belanja Barang Operasional Lainnya Rp. 25.340.000,- untuk belanja

pakaian dinas pegawai non hakim.

h) Belanja Pemeliharaan Rp. 77.226.000 yang terdiri :


Belanja Pemeliharaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

berupa CCTV, TV Media, Touchscreen, Mesin Foto Copy,

Finger Print, AC Split, Printer, Laptop, dan PC Rp. 26.350.000,-

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan

Roda 2 (dua) Rp. 49.500.000,-

Belanja Pemeliharaan Barang Persedian berupa kunci dan lampu

Rp. 1.376.000,-

4). Belanja Modal Rp. 5.006.000.000,- untuk Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Mahkamah Agung.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Anggaran belanja modal tahun 2016 sebesar Rp. 5.006.000.000,- untuk

pengadaan Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Rp. 4.900.000.000,- dan

pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 106.000.000,-.

c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Satuan Kerja Pengadilan Negeri Gianyar dengan kode satker 099842

memperoleh anggaran berdasarkan revisi DIPA terakhir sebesar Rp. 60.042.000

di tahun 2016 yang terdiri dari :

1) Belanja Bahan untuk Fotocopy/ Penggadaan Rp. 435.000,-

2) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Rp. 650.000,-

3) Belanja ATK Rp. 19.657.000,- untuk kegiatan Pos Pelayanan Hukum,

Penyelesaian Administrasi Perkara Yang Tepat Waktu dan Pelaksanaan

Pembebasan Biaya Perkara.

4) Belanja Honor Advokat Rp. 28.800.000,-.

5) Belanja Konsumsi untuk Terdakwa Rp. 8.700.000,-

6) Belanja Perjalanan Dalam Negeri Rp. 1.800.000,- untuk biaya panggilan

dan pemberitahuan.

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA)

Dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Gianyar selaku

satuan kerja dan koordinator wilayah memperoleh Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran ( DIPA) awal pada tahun 2016 yang terdiri dari :


a. DIPA 01 (099841) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai

dan Belanja Barang dan Belanja Modal dengan Nomor DIPA

005.01.2.099841/ 2016 tanggal 7 Desember 2015 dengan total pagu Rp.

10.804.520.000,-

b. DIPA 03 (099842) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang dengan

Nomor DIPA 005.01.2.099842/2016 tanggal 7 Desember 2015 dengan total

pagu Rp. 60.042.000,-

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Gianyar tahun anggaran 2016,

rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan

Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum pada tahun 2016 adalah

sebagai berikut.

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO URAIAN PAGU REALISASI BELANJA

PENGEMBALIAN BELANJA

REALISASI NETTO

PROSENTASE REALISASI

ANGGARAN (%)

SISA ANGGARAN

1

DIPA –

005.01.2.099841

/ 2016 (BUA)

10.804.520.000 9.958.321.439 0 9.957.105.411 92% 847.414.589

-Belanja

Pegawai 5.254.379.000 4.809.766.639 1.216.028 4.808.550.611 92% 445.828.389

-Belanja Barang 544.141.000 507.854.150 0 507.854.150 93% 36.286.850

-Belanja Modal 5.006.000.000 4.640.700.650 0 4.640.700.650 93% 365.299.350

2

DIPA –

005.01.2.099842

/ 2016

(BADILUM)

60.042.000 54.704.500 0 54.704.500 91% 5.337.500

-Belanja Barang 60.042.000 54.704.500 0 54.704.500 91% 5.337.500

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja

Pengadilan Negeri Gianyar tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut.

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DIPA -005.01.099841 / 2016

(BUA) Rp. 9.312.000,- yang terdiri dari :

1) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (423141) yang

berupa rumah dinas dan kantin sebesar Rp. 9.312.000,-


b. Penerimaan DIPA–005.03.2.099842 / 2016 (DITJEN BADILUM) Rp.

47.615.400,- yang terdiri dari :

1) Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan (423411) Rp. 15.670.000,-

2) Pendapatan pengesahan surat dibawah tangan (423412) sebesar Rp.

525.000,-

3) Pendapatan Ongkos Perkara (423415) sebesar Rp. 13.120.000,-

4) Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (423419) Rp.

18.300.400,-


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Gianyar Tahun

2016 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat

dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2016 telah

dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa

yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk pada tahun

berikutnya. Adapun capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Gianyar pada tahun 2016


NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN

Bidang Kepaniteraan


a. Presentase mediasi yang diselesaikan.

3 % 3,17 % 105,6 %

b. Presentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

3 % 1,59 % 53 %


- Perdata - Pidana

100 % 100 %

98,3 % 100 %

98,3 % 100 %

d. Persentase perkara yang diselesaikan:

- Perdata - Pidana

80 % 90 %

82,1 % 81 %

102,6 % 90 %


90 % 91,2 % 101,4 %


15 % 8,8 % 58,7 %



90 % 84,1 % 93,4 %


3.

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


95 % 100 % 105,3 %


100 % 100 % 100 %


80 % 100 % 125 %


100 % 100 % 100 %

4.

Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)


0 % 0% 100%


X X X


100 % 100% 100%

5.

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan


90 % 0% 0%



0 % 0% 100%


0 % 0% 100%


7.

Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %


30 % 30 % 100 %


Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan


100 % 100 % 100 %

8.

Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana


20 % 11,1 % 55,5 %


20 % 31,5 % 157,5 %


10 % 3,7 % 37 %

9.

Penyelenggaraan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Umum


100 % 92 % 92 %


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %

10.

Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Efektif


100 % 100 % 100 %


100 % 100 % 100 %

RATA-RATA CAPAIAN 92,9 %


Dalam pelaksanaan mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya tentunya

ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses

pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat

langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di

Pengadilan Negeri Gianyar diantaranya:

Perkara yang masuk pada akhir tahun 2016 cukup banyak dan menghambat

pencapaian target penyelesaian perkara.

B. Saran-Saran

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau

solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau

hambatan seperti tersebut diatas adalah :

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian secepatnya

sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

Memberikan arahan kepada bawahan atau staf pada Pengadilan Negeri Gianyar

akan pentingnya waktu penyelesaian perkara.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI GIANYAR

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER

DATA

Bidang Kepaniteraan

1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara)

a. Persentase mediasi yang dapat diselesaikan

Jml perkara yg diselesaikan secara mediasi x 100 % Jml perkara yg masuk Ctt : perkara perdata yg masuk

Hakim Mediasi/ Mediator

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian. x 100% Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediasi/ Mediator

Panitera


c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana

Jml sisa perkara yang diselesaikan x 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim Panitera



Jml perkara yang diselesaikan x 100% Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)



e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Jml perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan x 100% Jml perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara) Ctt : dihitung sejak gagalnya mediasi / sejak baca gugatan.



f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan x 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan



2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum x 100%

Jumlah putusan

Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap x 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis x 100% Jml berkas perkara yang diterima

Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu x 100% Jml putusan

Panitera JuruSita


d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat x 100% Jumlah permohonan penyitaan dengan

Panitera JuruSita


4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan x 100% Jumlah perkara prodeo



b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz

Jumlah perkara yg diselesaikan dilokasi zitting plaatz x 100% Jumlah perkara yg harus diselesaikan secara zitting plaatz



c. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Jumlah amar putusan perkara yang di website x 100% Jumlah putusan Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)

Kepaniteraan Kesekretariatan


5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Jml permohonan eksekusi perk perdata yg ditindaklanjuti x 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata

Ketua Pengadilan

Panitera


6. Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis

Ketua Pengadilan

Panitera



Jumlah temuan eksternal yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah temuan eksternal

Ketua Pengadilan

Panitera



7. Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran, Teknologi Informasi dan

a. Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Negeri Gianyar

Prosentase penyelesaian program dan rencana kerja tahunan Pengadilan Negeri Gianyar

Ketua Pengadilan

Sekretaris


b. Penyusunan Program Kerja dan Rencana Anggaran Tahun Berjalan

Prosentase penyelesaian penyusunan program kerja dan rencana anggaran tahun berjalan tepat waktu

Ketua Pengadilan

Sekretaris


Statistik Serta Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi Serta Pelaporan

c. Penyusunan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana kantor Ketua Pengadilan

Sekretaris


d. Penyusunan Program Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Terhadap Masyarakat dan Administrasi Kepegawai-an dan Kedisiplinan Pegawai (SOP)

Prosentase penyelesaian pelayanan terhadap masyarakat dan administrasi kepegawaian dan kedisisiplinan pegawai tepat waktu sesuai SOP

Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


a. Penyusunan Program Aparatur Peradilan Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Prosentase Aparatur Peradilan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan


b. Penyusunan Program Aparatur Negara Yang Mengikuti Sosialisasi

Prosentase Aparatur Negara yang mengikuti sosialisasi Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Penyusunan Program Peningkatan Kenaikan Jenjang Pendidikan Sumber Daya Aparatur Peradilan

Prosentase pelaksaanaan program peningkatan kenaikan jenjang pendidikan sumber daya aparatur peradilan



a. Penyusunan Program Tercapainya Penyerapan Anggaran

Prosentase penyerapan anggaran Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Penyusunan Program Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Prosentase penyampaian laporan pertanggungjawaban pengguna anggaran tepat waktu


c. Penyusunan Program Penyelesaian Tata Persuratan dan Pengarsipan Surat

Prosentase pengelolaan tata persuratan dan pengarsipan surat sesuai SOP


d. Penyusunan Program Pemeliharaan dan Pertanggungjawaban BMN

Prosentase pemeliharaan dan penyusunan pertanggungjawaban BMN tepat waktu


e. Penyusunan Program Pelaksanaan Kordinasi Dengan Instansi Terkait/Masyarakat

Prosentase pelaksanaan kordiansi dengan instansi terkait/masyarakat


10. Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

a. Penyusunan Program Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Secara Berkala (Setiap Triwulan)

Prosentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala (setiap triwulan)


Yang Efektif b. Penyusunan Program Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal / Internal

Jumlah temuan eksternal/internal yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah temuan eksternal/internal

Ketua Pengadilan

Sekretaris


LAMPIRAN 2

MATRIKS RENSTRA 2015-2019

LAMPIRAN 3

RENCANA KINERJA 2016

LAMPIRAN 4


RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2017


Bidang Kepaniteraan 1. Meningkatnya Penyelesaian

Perkara a. Presentase mediasi yang diselesaikan. 3 % b. Presentase mediasi yang menjadi akta

perdamaian. 3 %


100 % 100 %


80 % 90 %


90 %


15 %



90 %



95 %


100 %


80 %

d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat. 100 % 4. Peningkatan Aksesibilitas

Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. 0 % b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan

dengan cara sitting plaatz. X


100 %



90 %



0 %


0 %




100 %


100 %


30 %

d. Penyusunan Program Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Terhadap Masyarakat dan Administrasi Kepegawaian dan Kedisiplinan Pegawai (SOP)

100 %



20 %


20 %


10 %



100 %


100 %


100 %


100 %


100 %



100 %

b. Penyusunan Program Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal / Internal

100 %

Gianyar, 15 Pebruari 2016

Ketua

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. NIP. 19621231 199603 1 003

LAMPIRAN 5


RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI GIANYAR TAHUN ANGGARAN 2018




perdamaian. 3 %


100 % 100 %


80 % 90 %


90 %


15 %



90 %



95 %


100 %


80 %






100 %



90 %



0 %


0 %




100 %


100 %


30 %


100 %



20 %


20 %


10 %



100 %


100 %


100 %


100 %


100 %



100 %


100 %

Gianyar, 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Negeri Gianyar,

Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H. NIP. 19710703 199903 2 003

LAMPIRAN 6

PERJANJIAN KINERJA 2016

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI GIANYAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : I WAYAN PAGEH, S.H., M.H. Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Gianyar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama : DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum. Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Gianyar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI GIANYAR


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ANAK AGUNG GEDE PUTRA SUARJANA, S.H. Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Gianyar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama : DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum. Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Gianyar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI GIANYAR




perdamaian. 3 %


100 % 100 %


80 % 90 %


90 %


15 %



90 %



95 %


100 %


80 %






100 %



90 %



0 %


0 %




100 %


100 %


30 %


100 %



20 %


20 %


10 %



100 %


100 %


100 %


100 %


100 %



100 %


100 %

Jumlah Anggaran Kepaniteraan Rp. 60.042.000,-

Jumlah Anggaran Kesekretariatan Rp. 10.804.520.000,-

laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) … · undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang...

Documents