POLITIK PLURALISME HUKUM DALAM HUKUM UNDANG-UNDANGKEKUASAAN KEHAKIMAN: KAJIAN TERHADAP PENGAKUAN HUKUM TIDAK
TERTULIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANGKEKUASAAN KEHAKIMAN
Mohammad Jamin
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: [email protected]
Abstract
In fact that in Indonesia notonlyhas written lawwhich imposed bystatepower( state law), butis alsounwritten law which often called thenonstatelaw. Political of lawto uniting as one political unity andenforce thelegalsentralism hasdisregardedthe fact oflegalpluralism (thepoliticalofignorance). Politicalof law of the Judicial Power Code which imposed during the time does notclearly arrange the staterecognation tounwritten law, evenunwritten lawisrecognnized, but still very sumirand floating. AlthoughCode No. 48/2009 about Judicial Poweradopt the politics oflegalpluralism andrecognizes theexistenceunwritten law, butitis still sham (weaklegalpluralism), causing that infactpredominate thestatelawstillhappened and unwritten law only becoming complement to state law. Political forwards legalpluralism inJudicial PowerCodeideally is notmadeconditional. The political legal pluralism ofJudicial Power Codemusttoadoptstronglegalpluralism, so can accommodate pluralism insociety.
Keywords: legal pluralism, judicial power, unwritten law.
Abstrak
Suatu kenyataan bahwadi Indonesia tidak hanyaberlaku hukum tertulis yangdidukung olehkekuasaan(state law), tetapi jugaberlaku hukum tidak tertulis (non state law). Politik hukum yang menganut unifikasidanmemberiakukan sentralisme hukum merupakan politik pengingkaran (thepoliticalofignorance) faktapluralisme hukum. Politik hukum Undang Undang Kekuasaan kehakiman yang berlaku selama ini tidaksecarategas mengakui hukum tidak tertulis, karena sekalipun ada pengakuan masih sumirdanmengambang.Sekalipun UU No. 48Tahun 2009tentangKekuasaan Kehakiman menganut politik pluralisme hukum danmengakui hukum tidak tertulis tetapimasihsamar-samar(pluralisme hukum yanglemah), yangberakibatadanyadominasi hukum negara dan hukum tidak terulis hanya menjadi pelengkap hukum negara. Politikhukum Undang Undang kekuasaankehakiman kedepanidealnya tidak dibuat bersyarat denganmenganutpolitik pluralisme hukum yangkuat, sehinggadapatmengakomodasi pluralisme hukum dalam masyarakat.
Kata Kunci: pluralisme hukum, kekuasaan kehakiman, hukum tidak tertulis
A. Pendahuluan
Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini,kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalamiperkembangan yang cukup dinamis, ditandaidengan perubahan perundang-undangan yangmengaturnya, hingga perkembangan lembaga-lembaga peradilan yang kian kompleks.Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yangdijalankan secara independen, profesional, untukmewujudkan cita hukum (rechtsidee) sebagaimanadikemukakan Gustav Radbruch yaitubergerak untukmenciptakan keadilan (gerechtmatigheidfjustice),
Yustisia Edisi83 Mei-Agustus 2011
kemanfaatan (doelmatigheid/utility), dan kepastianhukum (rechtmatigheid/legalcertainty) (I NyomanNurjaya. 2008:3). Kekuasaan kehakiman adalahkekuasaan yang merdeka, oleh karena itu untukmewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiridipandangperluadanya pemisahan yangjelas antarfungsi-fungsiyudikatifdari eksekutif. Dalam konteksini, kekuasaan kehakiman perlu diatur secaracermat dan sistematis dalam suatu perundang-undangan khusus (exceptionalacts).
Dalam UUD 1945 sebelum diamandemen,kekuasaan kehakimandiaturdalamdua pasal yaitu
Politik Pluralisme Hukum dalam Hukum 99
