kebijakan umum transportasi perkotaan

KEBIJAKAN UMUM TRANSPORTASI PERKOTAAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARATDIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARATDIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN

DR. Ir. DJOKO SASONO, MScDirektur Bina Sistem Transportasi Perkotaan

1

2

TRANSPORTASI PERKOTAAN SAAT INI ???TRANSPORTASI PERKOTAAN SAAT INI ???

Jln. Otista, Kota Bandung Jatingalih, Semarang

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

POTRET RENDAHNYA DISIPLIN PENGGUNA JALANPOTRET RENDAHNYA DISIPLIN PENGGUNA JALAN

3


MENYEBERANG TIDAK PADA TEMPATNYA

MENGENDARA SAMBIL MENELPON MELAWAN ARUS

PENUMPANG BERLEBIH

4


5

KONDISI EKSISTINGKONDISI EKSISTING

2. Belum memadainya kualitaspelayanan angkutan umum(public transport).

1. Tingginya tingkat penggunaankendaraan pribadimengakibatkan penggunaanruang jalan tidak efektif &efisien sehinggamengakibatkan kemacetan lalulintas (traffic congestion).

6

3. Peningkatan pencemaran udara sebagai akibat meluasnya kemacetanlalu lintas di kawasan Jabodetabek (environment).


7

5. Rendahnya disiplin berlalu lintas, antara lain : Persimpangan,Terminal, Halte, Parkir (Law Enforcement).

Angkutan Umum “Ngetem”di depan terminal

Bus Kota Menaikkan & Menurunkanpenumpang di sembarang tempat


8


Perilaku Berlalu lintas di simpang Perilaku Berlalu lintas di ruas jalan


9


Kondisi Perparkiran di Wilayah Jakarta



FENOMENA SEPEDA MOTORFENOMENA SEPEDA MOTOR

Tingginya penggunaan sepeda motor sangat berbahaya

Penggunaan sepeda motor hanya memperlambat lalu lintas

Pelanggaran aturan lalu lintas dimana-mana

Tingginya penggunaan sepeda motor sangat berbahaya

Penggunaan sepeda motor hanya memperlambat lalu lintas

Pelanggaran aturan lalu lintas dimana-mana10


KESEMRAWUTAN PENGGUNAANKESEMRAWUTAN PENGGUNAAN

11


KECEROBOHAN PENGGUNAANKECEROBOHAN PENGGUNAAN

12


PENGGUNAAN UNTUK ANGKUTAN PENUMPANGPENGGUNAAN UNTUK ANGKUTAN PENUMPANG

13


PENGGUNAAN UNTUK ANGKUTAN BARANG & NIAGAPENGGUNAAN UNTUK ANGKUTAN BARANG & NIAGA

14

15

4. Tingginya kecelakaan lalu lintas terutama kecelakaan sepedamotor sebagai akibat dari penggunaan sepeda motor yangmeningkat dari tahun ke tahun (traffic accident).


POTRET KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN DI INDONESIAPOTRET KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN DI INDONESIA

16Pada tahun 2010, jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 31.234 jiwa.


BIAYA KEMACETAN DI JAKARTABIAYA KEMACETAN DI JAKARTA

NO ASPEK BIAYA Rp. Trilyun

1 Waktu 20.3

2 BBM: Mobil 6.6

3 BBM: Sepeda Motor 8.2

4 Angkutan Umum 2.4

5 Kesehatan 5.4

42.9 (USD 4.5 Milyar)

Sumber: KOMPAS, 6 Nov. 2007


17

DEGRADASI PERAN ANGKUTAN UMUMStudi Kasus DKI Jakarta

DEGRADASI PERAN ANGKUTAN UMUMStudi Kasus DKI Jakarta

201020022000

0 % -3 %-24 %

JUTPI, 2010MTI, 2005

28%

52%55%

% PERTAHUN

MODALSHARE (%)

DoNothing

Stabilisasi

Reformasi

Target: Share Angkutan Umum perkotaan 50%(minimal)


18

MESIN PERTUMBUHANatau

MESIN “PEMBUNUHAN”

TRANSPORTASI?

Kota = harapanTingginya urbanisasi;Tingginya pertumbuhan

populasi;Tingginya kebutuhan

pergerakan;Tingginya angka perjalanan;Tingginya angka kepemilikan

kendaraan;Tingginya pergerakan dengan

kendaraan bermotor. Rendahnya keberpihakan pada

pengembangan angkutan umum; Rendahnya pembangunan

prasarana transportasi; Tata ruang yang kurang efisien; Rendahnya penegakan/

penindakan hukum.

APA YANG SEDANG TERJADI ??APA YANG SEDANG TERJADI ??

BIASA SOCIETY(Direct & In-Direct)

EKSTERNALITAS: isu-isu Ekonomi: kemacetan; Keselamatan: kecelakaan; Lingkungan: polusi; Kesehatan: ISPA;

Keamanan: kejahatan; Energi: subsidi.


20

21

KondisiLapangan

PerkembanganIPTEK

LingkunganStrategis

UU LLAJ22/2009

UU LLAJ14/1993

REVISIREVISI

AngkutanUmum

• RU Jaringan Trayek• Angkutan Massal• Seleksi/Lelang• Subsidi

Lalu Lintas

•MRLL•Manajemen Kebutuhan•Pengaturan Parkir di Badan Jalan

RIJ LLAJ

•Ruang Lalu Lintas•Simpul Transportasi•Asal Tujuan Perjalanan

REVISI UU LLAJREVISI UU LLAJS

ust

ain

ab

leT

ran

spo

rtat

ion


TRANSPORTASI PERKOTAAN YANGBERKELANJUTAN

(SUSTAINABLE URBAN TRANSPORTATION)

KEBIJAKAN

• Berkelanjutan secara sosial, ekonomi dan lingkungan;• Adanya kebutuhan transportasi yang selamat, bersih,

hemat energi.


KOMPREHENSIF STRATEGI: A S I

AVOID tripsREDUCE km SHIFT modes Fuel quality CNG/

Car technology

AVOIDSHIFT/

Public Transp.Priority

IMPROVE

23


24Sumber: Müller, P., Schleicher-Jester, F., Schmidt, M.-P. & Topp, H.H. (1992): Konzepte flächenhafter Verkehrsberuhigungin 16 Städten”, Grüne Reihe des Fachgebiets Verkehrswesen der Universität Kaiserslautern No. 24.

Kebijakan Efek Dorong (PUSH):Manajemen Parkir pd Area Tertentu,Pembatasan Ruang Parkir pd Wilayahdgn Sistem Zona, Zona PembatasanMobil Pribadi, Pelarangan Mobil Pribadiatau Waktu Tertentu, Pajak penggunaanjalan (road pricing)

Kebijakan dgn Efek Tarik (PULL)Memberikan prioritas untuk bus dan trem,

frekuensi pelayanan , penyediaan tempathenti yang nyaman dan mudah diakses

oleh penumpang, park n ride, bike n ride,jaringan jalur sepeda yg lebih luas, jalur

pejalan kaki yang menarik dan mudahdiakses.

Kebijakan dgn Efek Dorong dan TarikRetribusi, Pembagian ruang jalan untuk menyediakan jalur sepeda, Jalur pejalan kaki, Jalur hijau,Jalur Bus, Retribusi Pembagian siklus waktu pada APILL untuk lebih memprioritaskan pada moda

angkutan umum dan kendaraan tidak bermotor, Pemasaran dan keterlibatan/partisipasimasyarakat, Penegakan dan penindakan hukum

Pendekatan Dorong (Push) dan Tarik (Pull)


25

RencanaUmumLLAJ

RencanaInduk Jar.

LLAJ

RencanaUmum

JaringanTrayek

BADANUSAHA

PenyelenggaraanAngkutan

Umum

SPM

IZIN

KewajibanPemerintah SUBSIDI

MaklumatPelayanan

SistemInformasiPelayanan

Publik

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM


Arah Pengembangan dan PenataanAngkutan Umum di Perkotaan

26

Integrasi Antar Beragam ModaAksesibel

Sistem Informasi Penumpang Yg Jelas Untuk SemuaTingkatan Perjalanan

Penerapan Sistem Tiket Yg Komprehensif

Angkutan umum yg Memenuhi Standar PelayananMinimal

Manajemen Operasi Yg Mampu MeningkatkanKeteraturan, Waktu Perjalanan Yg Singkat,

Mekanisme Transfer Yg Baik, Biaya Operasi Yg Efisien

PENATAAN ANGKUTAN UMUM DIARAHKAN AGAR MAMPU MEMBERIPELAYANAN YANG SETARA DENGAN ANGKUTAN PRIBADI SEHINGGAMEMILIKI DAYA TARIK YG TINGGI BAGI PENGGUNA KEND. PRIBADI

27

• Eksistensi angkutanumum saat ini?Ojek,plat hitam...

• Koordinasi dg daerahtetangga??

KEWAJIBAN PEMERINTAH(UULLAJ ps 139)

• IZIN(Lelang/seleksi/Ps174)

• Berbadan Hukum(Ps 139)

• SUBSIDI (Ps 185)

SISTEMPENYELENGGARAAN

• RUJ TRAYEK PS. 145)• INTEGRASI

(MODA,WILAYAH,TERMINAL,MANAJEMEN)

• ANGKUTAN MASSAL (PS158)

SPM(PS 141)

REVITALISASI ANGKUTANUMUM

(UU LLAJ 22/2009)


SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN INDONESIA- Penumpang -

VISIMudah ke tempat kerja;

Mudah ke sekolah;Mudah ke mana saja.

PRINSIP:- Kesetaraan (Equality);- Persamaan (Equity);- Keadaban (Dignity);- Nilai tambah (Added

value).

FASILITASI:- Aksesibilitas;- Konektivitas;

- Intermodalitas.


28

VISI (Outcome)• Apa saja ada;• Selalu tersedia kapan saja dan dimana-

mana;• Harga sama dimana-mana.


SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN INDONESIA- Barang -

29

SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN INDONESIA

APPROACH al.• 6 Es (Engineering, Education, Enforcement,

Enactment of laws, Excessive of forces, End ofhopes);

• 5 Ts (Traffic, Transport, Tata ruang, Teknologi(informasi), Teman-teman sektor lainnya);

• One package of solutions (measures/tools).


30

Peningkatan Penyelenggaraan PelayananAngkutan Umum

Pengendalian Lalu Lintas

Pengembangan Transportasi BerwawasanLingkungan

31

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN


Strategi Program JangkaPendek

Program JangkaMenengah

• PengembanganAngkutan Umumterintegrasi

• Revitalisasiangkutan umum

• Peningkatan Feederservice

• Park &Ride• Penerapan Standar

Pelayanan Minimal• ITS/Public

TransportInformation center

1.Restrukturisasitrayek angkutanumum

2.Pengembanganjalur BRT/Busway

3.Penataaninterchange interdan antar moda

4.Penataan terminal5.Penggunaan BBG

pada angkutanumum

1.Perluasan jaringanBRT dan feedersystem

2.Pembangunantransportasi terpadu& terintegrasi

3.Pembangunanfasilitas park & ride

PeningkatanPenyelenggaraanAngkutan Umum

PeningkatanPenyelenggaraanAngkutan Umum

32



Strategi Program Jangka Pendek Program JangkaMenengah

• Penerapan TransportDemand Management(TDM)

• Penyediaan fasilitasPark and Ride.

• Pemanfaatanteknologi dalam lalulintas

1.Penerapan RoadPricing

2.Manajemen parkir on-street

3.Minimalisasi gangguansamping

4.Revitalisasi AreaTraffic Control System(ATCS)

1.Pembatasan lalu lintaskendaraan pribadi

2.Pembatasan parkirkendaraan pribadi

3.Penerapan IntelligentTransport System (ITS)

• Penggunaan BahanBakar RamahLingkungan

• Peningkatan non-motorized transport

1.Penggunaan gasifikasi,biodiesel, dan bahanbakar nabati

2.Penyediaan jalurpesepeda

3.Penyediaan jalurpejalan kaki

1.Pengembanganjaringan gasifikasi danSPBG

2.Perluasan jalur sepeda

3.Penambahan ruangpejalan kaki

PengendalianLalu Lintas

PengendalianLalu Lintas

PengembanganTransportasiBerwawasanLingkungan

PengembanganTransportasiBerwawasanLingkungan

33



FOKUS: 5 PILAR KEBIJAKANFOKUS: 5 PILAR KEBIJAKAN

34

PeningkatanPeran

AngkutanUmum

(Prioritasi)

Manajemendan Rekayasa

Lalu Lintas(MRLL)

Penurunan PolusiUdara dan Suara

TransportationDemand

Management(TDM)

PengembanganNon Motorized

Transport (NMT)

PengembanganTransit System atau

TOD

PengembanganJaringan daninfrastruktur

Angkutan UmumMasal

PerbaikanIntermodalitas dan

AksesibilitasAngkutan Umum

Perbaikan SistemKepemilikan

Angkutan Umum

PerbaikanKapasitas

Jalan

PenerapanATCS / ITS

ManajemenLalu Lintas

ANDALALIN

Gasifikasi

PemanfaatanEnergi Alternatif

PenerapanTeknologi Ramah

Lingkungan(green transport -environmentally

friendly)

ERP

Perparkiran(Parking Policy)

Dis-incentive usingprivate car

PengembanganFasilitas Pejalan

Kaki

PengembanganJalur Sepeda

Car free day


MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS

PEMDA(DISHUB KOTA/KAB.)PROPOSAL YANGBERISI:• Kajian Singkat,• Rencana

Operasional,• Rencana

Pendanaan,• Komitmen

PemerintahDaerah TerhadapKeberlangsunganProgram.

PEMDA PROV(DISHUB PROV) KEMENHUB / DITJEN DARAT

PEMBAHASAN KEMENHUB / DITJENDARAT + DAERAH TERHADAP

KESIAPAN

KOMITMEN DAERAH

(Antara Lain : Biaya Pemeliharaan,Pengoperasian dan Pengadaan Lahan)

DIPERTIMBANGKAN UNTUKIMPLEMENTASI

YA

TIDAK

DENGAN PENDAMPINGAN DARIDITJEN DARAT / PUSAT

PERLU MEMANTAPAN USULAN


35

BENTUK-BENTUK BANTUAN TEKNIS

Penyusunan studi/rencana induk/masterplan transportasi perkotaan;

Kota percontohan di bidang transportasi perkotaan;

Pengembangan sistem angkutan umum massal (SAUM);

Sarana angkutan perkotaan (Bus kota/pelajar/mahasiswa);

Sarana angkutan pemadu moda (Bus Bandara);

Pembangunan fasilitas integrasi pemadu moda (Trotoar);

Penataan fasilitas pejalan kaki;

Penyelenggaraan ATCS di wilayah perkotaan;

Penyelenggaraan MRLL di kawasan perkotaan;

Penataan kawasan tertib lalu lintas dan angkutan kota (KTLA) di kota-kotapemenang Wahana Tata Nugraha;

Penilaian dokumen dan tinjauan lapangan Andalalin;

Pelatihan smart driving.


36

KOTA-KOTA YANG MENERAPKAN SISTEM TRANSIT/BRT

N0 KOTA NAMA TAHUN JUMLAH KORIDOR

1 Batam Trans Batam (Bus Pilot Project) 2005 2

2 Bogor Trans Pakuan 2006 3

3 Bandung Trans Metro Bandung 2006 1

4 Yogyakarta Trans Jogja 2007 6

5 Semarang Trans Semarang 2009 1

6 Pekanbaru Trans Metro 2009 2

7 Manado Trans Kawanua 2009 2

8 Gorontalo Trans Hulontalangi 2010 4

9 Palembang Trans Musi 2010 6

10 Solo Batik Solo Trans 2010 1

11 Ambon Trans Amboina 2011 2

12 Sarbagita Trans Sarbagita 2011 1

13 Tangerang Trans Jabodetabek Tangerang 2012 1

14 Bekasi Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway(APTB)

2012 3

15 BandarLampung

Trans Bandar Lampung 2011 7

16 DKI Jakarta TransJakarta 2004 11 37

Yogya Bogor

Palembang

Solo

Pekanbaru

Semarang

Gorontalo ManadoBandung

Batam

KOTA – KOTA YG MENERAPKAN SISTEM TRANSIT DI INDONESIA

38


YogyaBogor Palembang

Solo Pekanbaru Semarang

SISTEM ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH PERKOTAAN


39

Semarang

PENETAPAN PRIORITAS ANGKUTAN MASSAL

DKI Jakarta

PEMBERIAN PRIORITAS KESELAMATAN DANKENYAMANAN PEJALAN KAKI

KOTA SURAKARTAKOTA BUKITTINGGI 40

IMPLEMENTASI DAN RENCANA ATCS

ATCS (Area Traffic Control System) melalui dana APBN (2006 – 2012) telah

diimplementasikan di 14 Kota, antara lain :

2006 : Batam (Kepulauan Riau)

2007 : Tegal (Jawa Tengah)

2008 : Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Manado (Sulawesi Utara),

Balikpapan (Kalimantan Timur) dan Pontianak (Kalimantan Barat)

2009 : Sragen (Jawa Tengah)

2010 : Surakarta (Jawa Tengah) dan Bogor (Jawa Barat)

2011 : Samarinda (Kalimantan Timur) dan Sarbagita (Bali)

2012 : Medan (Sumatera Utara), Yogyakarta, Bandung (Jawa Barat), Samarinda,

Sarbagita, Surakarta (lanjutan)

2013 : Medan (Tahap 2), Padang (Tahap 1), Bandung (Tahap 2), Yogyakarta

(Tahap 2), Samarinda (Tahap 2)


41

PUSAT PENGENDALI ATCS


SAMARINDA DENPASAR SURAKARTA

MANADO BATAM SRAGEN

BUKITTINGGI TEGAL BALIKPAPAN42

43

KETERPADUAN

PengelolaanParkir

Angkutan Cepat

PenegakanPengelolaanLalu Lintas

Peningkatan Jalan

Angkutansetempat

MODAL INTEGRATIONMODAL INTEGRATION

PEMBANGUNAN TERINTEGRASI YOGYA - SOLOPEMBANGUNAN TERINTEGRASI YOGYA - SOLO

3. Integrasi jadwal/Google Transit

1. Integrasi fisik

2.Integrasi Pembayaran

44


TAHUN KOTA

2011 STASIUNPURWOSARI

2012 SOLO JEBRES,PALEMBANG DANBOGOR

2013 (RENCANA) SOLO JEBRES,PALEMBANG DANBOGOR (LANJUTAN)


PEMBANGUNAN FASILITAS INTEGRASI MODA DAN PEJALAN KAKI

BUKITTINGGI PEKANBARU BATAM 45

KOTA PEKANBARU KOTA SURAKARTA

KOTA BUKITTINGGI KOTA BOGOR

KOTA PALEMBANG

KOTA BATAM46

Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki


PEMBERIAN KEMUDAHAN BAGI PENYANDANG CACAT

47TROTOAR DGN FASILITAS BAGI TUNANETRA

RENCANA INDUK JARINGAN TRANSPORTASI PERKOTAANRENCANA INDUK JARINGAN TRANSPORTASI PERKOTAAN


48

Kewajiban Pemerintah(Ps. 139 UU 22/2009)Kewajiban Pemerintah(Ps. 139 UU 22/2009)

Badan HukumIndonesia

(Ps. 139 UU22/2009)

Badan HukumIndonesia

(Ps. 139 UU22/2009)

SPM(Ps. 141 UU22/2009)

SPM(Ps. 141 UU22/2009)

Tidak dlm TrayekTidak dlm TrayekDlm Trayek

(Ps. 142-150 UU 22/2009)Dlm Trayek

(Ps. 142-150 UU 22/2009)

KebutuhanArmada

KebutuhanArmada

Jaringan Trayek(Ps. 145-148 UU 22/2009)

Jaringan Trayek(Ps. 145-148 UU 22/2009) TarifTarifIzin TrayekIzin Trayek

Angkutan Massal(Ps. 158 UU 22/2009)

Angkutan Massal(Ps. 158 UU 22/2009)

Sistem TransitSistem Transit

1. Bus Kapasits Massal2. Lajur Khusus3. Trayek Tidak berimpit4. Feeder(Ps. 158 UU 22/2009)

1. Bus Kapasits Massal2. Lajur Khusus3. Trayek Tidak berimpit4. Feeder(Ps. 158 UU 22/2009)

Seleksi/Lelang(Ps. 174 UU22/2009)

Seleksi/Lelang(Ps. 174 UU22/2009)

Subsidi utk Ekonomi(Ps. 185 UU 22/2009)Subsidi utk Ekonomi

(Ps. 185 UU 22/2009)

Kawasan Perkotaan(UU 26/2007)

Kawasan Perkotaan(UU 26/2007)

PENYELENGGARAANANGKUTAN UMUM

PENYELENGGARAANANGKUTAN UMUM

TransisiTransisi

REFORMASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM(UU 22 TAHUN 2009)

REFORMASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UMUM(UU 22 TAHUN 2009)


49

KEWAJIBAN MENYEDIAKAN ANGKUTAN UMUMDAN MEMENUHI SPM

KEWAJIBAN MENYEDIAKAN ANGKUTAN UMUMDAN MEMENUHI SPM

(Pasal 139) Pemerintah wajib menjamintersedianya angkutan umum.

(Pasal 141/198) Untuk mewujudkanstandar pelayanan jasa angkutan umum,Pemerintah menetapkan suatu StandarPelayanan Minimal (SPM).

Permenhub No. PM 10 Tahun 2012 tentangStandar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan


50

ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN RAYAANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN RAYA

51

Ketersediaan angkutanumum massal berbasis

Jalan di kawasanperkotaan

mobil bus yangberkapasitas

angkut massallajur khusus

trayek angkutanumum lain yangtidak berimpitandengan trayek

angkutan massal

angkutanpengumpan

Kewajiban Pemerintah

Pasal 158 (1) UU 22/2009

Pasal 159 UU 22/2009

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal158 diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana danPrasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


MASA TRANSISI (Pendekatan Bertahap)MASA TRANSISI (Pendekatan Bertahap)

Transisi dari ‘angkot' kepemilikanindividu, ke sistem bus dengan sistemmanajemen modern badan pengelola

Transisi bukan “BRT” yangsesungguhnya (Sistem Transit)

Karakteristik: Urbanized network tidak memiliki lajur khusus mix

traffic dikombinasikan dengan “shelter

tinggi“ electronic ticketing sederhana, bus yang nyaman ber-AC (air

conditioner) Operator buy the service system, Konsorsium Public PrivatePartnership (PPP)


52

• Dalam menciptakan transportasi yg berkelanjutan perlu adanya komitmen ygkuat dan partisipasi aktif dari Pemerintah Daerah termasuk dlm halpendanaan;

• Terapkan prinsip push-and-pull angkutan umum:– push (pembatasan ruang gerak kendaraan pribadi);– pull (meningkatkan kualitas layanan angkutan umum);

• Kebijakan untuk keberpihakan pada angkutan umum:– Sempurnakan jaringan pelayanan & sarana angkutan umum;– Menyiapkan pendukung angkutan umum (TDM dan TOD);– Sistem informasi angkutan umum (intermoda);– Membentuk behaviour menggunakan angkutan umum (kampanye dan

pendidikan lalu lintas);– Keberpihakan pembangunan untuk angkutan umum;

• Percepatan penggunaan bahan bakar gas (CNG untuk mobil bus, dan LGV untukmobil penumpang), dengan prioritas pada angkutan umum di wilayahperkotaan pengurangan subsidi BBM;

• Penguatan kelembagaan (capacity building) di bidang “Governance”(transparansi, akuntabilitas & keterwakilan pemangku kepentingan) di dalamrangka menciptakan transportasi yg berkelanjutan.

TINDAK LANJUT UNTUK MENCAPAI TUJUAN


53

54

“Pada saat kita mengeluh didalam kendaraan pribadi

kita karena macet,sesungguhnya kita sedangmenyalahkan diri sendiri,karena kita merupakan

salah satu penyebabkemacetan tersebut”

kebijakan umum transportasi perkotaan

Documents