kebijakan penataan ruang perkotaan - jakarta

53
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM “Arah dan Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan” Bahan Disampaikan oleh: Direktur Perkotaan Jakarta, 1 Mei 2013 layak huni berjati diri produktif berkelanjutan

Upload: ivi-anna-meuthia

Post on 26-Dec-2015

58 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

Kebijakan penataan ruang Perkotaan Jakarta sebagai literatur untuk para perencana di dalam perencanaan sistem perkotaan

TRANSCRIPT

Page 1: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M

“Arah dan Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan”

Bahan Disampaikan oleh: Direktur Perkotaan Jakarta, 1 Mei 2013

layak huni

berjati diri

produktif

berkelanjutan

Page 2: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Outline

1. Isu Aktual Perkotaan di Indonesia

2. Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN)

3. Muatan RTRW Kota (Permen No.17/2009) dan RDTR-PZ Kota/kawasan Perkotaan (Permen No.1/2012)

4. Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan yang Berbasis Penataan Ruang

5. Kota Hijau dan Pusaka sebagai Platform Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan

6. Kesimpulan

2

Page 3: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

ISU AKTUAL PERKOTAAN DI INDONESIA

3

Page 4: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Metropolisasi dan urbanisasi (fast-forward) : unavoidable, demanding, destruktif

Degradasi kualitas lingkungan ; Telapak ekologis yang defisit

Penurunan kualitas hidup (sosial); Urban decay, sprawling ...

Defisit infrastruktur; backlog yang tidak teratasi, bahkan cenderung meningkat, kemampuan investasi terbatas

Daya saing kota-kota dalam sistem global

Isu Aktual Perkotaan Indonesia

4

SOSIAL EKONOMI

LINGKUNGAN

Page 5: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

memasuki era kota....?

52,03% penduduk tinggal di perkotaan Laju pertumbuhan 1.49% per tahun dalam 4 dekade (1970 – 2010), penduduk perkotaan bertambah 6 kali lipat kota otonom meningkat dari 45 ke 93 5

Page 6: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Jumlah Kota Otonom: 98 kota

Jumlah Penduduk Perkotaan

Tahun 2010: 118,8 juta

jiwa (52,03%)

Jumlah Rata-Rata Penduduk

Kota: 533 ribu jiwa

Rata-Rata Luas

Wilayah Kota:

35.246 Ha

Jumlah Rata-Rata Kepadatan Penduduk

Kota: 46,94 jiwa/

Ha

Sumber: Ditjen Penataan Ruang, 2011 6

Page 7: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Kota Besar (17)

Manado Surakarta

Jambi Cimahi Pontianak Serang Banjarmasin Tasikmalaya

Samarinda Denpasar Malang

Padang Bandar Lampung Jakarta Pusat Pekanbaru

Bogor Batam

Tangerang Selatan Makassar

Palembang

Semarang

Jakarta Utara

Depok Tangerang

Jakarta Selatan Medan

Jakarta Barat Bekasi

Bandung

Jakarta Timur Surabaya

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Ju

mla

h P

en

du

du

k (

Rib

u J

iwa

)

2

5 KOTA

17

2

5 KOTA

2

5 KOTA

17 A

2

5 KOTA

2

5 KOTA

17 Kota

2 Kota

5 KOTA 5 KOTA

67 Kota

5 Kota

4 Kota

3 Kota

Ibu Kota Provinsi

Kota Otonom/ Administratif

Sumber: Ditjen Penataan Ruang (2011), diolah berdasarkan data BPS (2010)

Data Beberapa Kota di Asia

No Kota Penduduk

Ibukota

1 Beijing 19,612,368

2 Tokyo 13,010,279

3 Bangkok 9,100,000

4 Kuala Lumpur 1,627,172

Kota

1 Shenzen 8,912,300

2 Kyoto 1,465,917

3 Chiang Mai 148,477

4 Kinabalu 617,972

200

Rata-rata Nasional 533 ribu jiwa

Kota Metropolitan

(14)

Kota Sedang (56)

Kota Kecil (11)

Jumlah Penduduk Kota di Indonesia

7

Page 8: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL

8

Page 9: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Jakstra Pengembangan Perkotaan?

Dibutuhkan Jakstra Pengembangan Perkotaan

untuk memandu/mengarahkan kota-kota mencapai tujuan-tujuan pembangunan perkotaan berkelanjutan (Sustainable Urban

Developmen/SUD Goals) ;

... Jakstra yang mampu mendorong aksi afirmatif kewilayahan dan agar sektoral dapat mengisi secara efektif;

Tujuan tersebut dicapai secara komprehensif dan inklusif pada entitas ruang kota/kawasan perkotaan berbasis penataan ruang.

9

Page 10: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Penataan ruang sebagai acuan pembangunan sektoral dan wilayah;

Pendekatan sistem dilakukan dalam penataan ruang;

Penataan ruang tidak sekadar perencanaan tata ruang wilayah.

PENGAWASAN PEMBINAAN

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Pemanfaatan

Ruang

Perencanaan

Tata Ruang

PENGATURAN

Jakstra Perkotaan yang Berbasis Penataan Ruang

10

UU 26/2007 tentang Penataan Ruang

Page 11: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Nasional

Pulau

Provinsi

Kota/Kabupaten

Kawasan

Lingkungan

Persil/Bangunan

UU 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan terciptanya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, sebagai pilar reformasi pembangunan perkotaan dan wilayah

7 Aras Spasial (Hierarki Penataan Ruang)

Sustainable Urban Development (SUD) at 4 levels:

building/site, neighborhood, district and city/region 11

as a whole and as a piece

Page 12: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

PROSES JUMLAH KABUPATEN

Belum Revisi 0

Proses Revisi

1

Proses Rekomendasi Gubernur 0

Sudah Pembahasan BKPRN 2

Perda 225

JUMLAH KOTA

0

2

1

2

61

Sudah Mendapatkan Persetujuan Menteri PU 170 27

J U M L A H 398 93

Status RTRW Kabupaten/Kota Status: 30 April 2013

12 Sumber: Ditjen Penataan Ruang (2012)

Page 13: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Konsep Kota Berkelanjutan Dalam menyikapi tujuan keberlanjutan, maka efektifitas upaya ditentukan oleh keberadaan 2 (dua) hal fundamental: • Protection entry.

• Development entry;

… tidak bersifat sektoral/parsial, tapi terpadu untuk spektrum jangka panjang

...prinsip proteksi, agar telapak ekologis tidak semakin defisit, shg aspek environmental protection harus didahulukan yang bisa mendorong economic

development dan social development, agar perkembangan kota tidak semakin menjalar mengurangi perdesaan, ...prinsip intensifikasi perkotaan, compact city, dll diperlukan

...prinsip keseimbangan juga mutlak antara perkotaan dan perdesaan, sehingga program pro-rural harus setara... 13

environmental protection

economic development

social development

Sustainable Urban

Development

Page 14: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Green City

Safe and Healthy City

Competitive City Creative

City Resilient

City

Heritage City

Inclusive City

Active City

Techno City

Smart City

Productive City

Konsep Pengembangan Kota Berkelanjutan dan Tematik

14

layak huni, berjati diri, produktif, berkelanjutan

Sustainable Urban Development/

Sustainable City

Page 15: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Rio+20: the future we want article 134 – 137 on sustainable cities and human settlements

134. Rencana yang dilaksanakan-holistik-konservasi pusaka-revitalisasi-pusat kota

135. Pendekatan terpadu-energi-ruang perkotaan hijau-perubahan iklim

136. Kebijakan perencanaan dan desain kota-manajemen bangunan-mobilitas ramah lingkungan

137. Kemitraan kota dan masyarakat-dukungan finansial

15

diperlukan aksi afirmatif entitas kewilayahan berbasis RTR dan desain kota, dengan prioritas intervensi pada

kawasan pusaka, pusat kota, ruang perkotaan hijau, MAPI, dengan Pemerintah mendorong proses yang inklusif

Page 16: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Visi dan Misi Pembangunan Perkotaan Nasional

Meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota sesuai fungsinya dalam sistem

perkotaan nasional.

Meningkatkan pengembangan ekonomi kota yang produktif, atraktif, dan efisien, dengan

memanfaatkan potensi unggulan dan daya dukung sumber daya.

Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang memenuhi Standar Pelayanan

Perkotaan (SPP) serta mengedepankan pembangunan sosial dan budaya masyarakat.

Meningkatkan kualitas tata ruang kota yang memperhatikan daya dukung dan daya

tampung lingkungan serta menjamin daya tahan kota terhadap ancaman bencana dan

dampak perubahan iklim.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kota yang transparan,

akuntabel, dan partisipatif serta mengedepankan proses komunikasi dan interaksi publik

dalam perencanaan dan pembangunan kota.

Terwujudnya kota yang layak huni, berkeadilan, mandiri, dan berdaya saing secara

berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perkotaan, sesuai dengan karakter

potensi dan budaya lokal pada tahun 2025.

VISI

MISI

16

Page 17: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Sasaran Pembangunan Perkotaan Nasional

1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/SPP dan

terlaksananya sinkronisasi SPP dan SPM sektor di perkotaan.

2. Terwujudnya kota kecil dan menengah yang dapat menjadi

pusat pertumbuhan ekonomi regional (Pusat Kegiatan Wilayah/PKW)

dan meningkatkan keterkaitan desa-kota

3. Terwujudnya kota besar yang dapat menjadi pusat pertumbuhan

nasional (Pusat Kegiatan Nasional/PKN).

4. Terwujudnya kawasan perkotaan/kota metropolitan yang

mampu bersaing di tingkat internasional (kota internasional/global city).

17

Page 18: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional

1. Meningkatkan peran kota sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi

lokal, regional dan nasional yang berketahanan iklim (“urban led

development policy”)

2. Menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan perkotaan untuk mengatasi

ketimpangan pembangunan antar-wilayah (decentralized concentration)

3. Mengedepankan pembangunan manusia dan sosial-budaya dalam

pembangunan perkotaan

4. Mendorong kota dan wilayah sekitarnya agar mampu mengembangkan

ekonomi lokal dan meningkatkan kapasitas fiskal

5. Memacu pemenuhan kebutuhan PSU kota serta penyediaan perumahan

dan permukiman yang layak

6. Mendorong terwujudnya kota-kota padat-lahan (compact city) yang

didukung oleh pemanfaatan ruang perkotaan yang efisien serta

penatagunaan tanah perkotaan yang berkeadilan

7. Mendorong kota-kota dalam meningkatkan kualitas kesehatan

lingkungan dan siap menghadapi perubahan iklim serta adaptif terhadap

kemungkinan bencana

8. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan

menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good

governance), serta mendorong munculnya kepemimpinan yang visioner

K-2 : Decentralizing Urban Concetration

K-8 : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, good governance, dan pemimpin

visioner

K-3

: P

em

b. M

anu

sia

dan

so

sbu

d

K-4

: P

en

gem

b. E

kon

om

i lo

kal

K-5

: P

em

en

uh

an P

SU

K-6

: P

erw

uju

dan

ko

ta p

adat

lah

an

K-7

: K

ese

hat

an li

ngk

un

gan

+ad

apta

si

pe

rub

ahan

iklim

18

Page 19: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Prinsip Jakstra Perkotaan: Kemandirian, Keberlanjutan, Keberagaman

Kemandirian (self governance)

- Kelembagaan

- SDM

Keberagaman (urban

identity) - Pendekatan tematik (hijau, pusaka, global

city, dll)

Keberlanjutan (urban cycle)

- Instrumen - Dokumen

rencana

Ruang perkotaan yang berkualitas

19

Kemandirian kemampuan dan kapasitas penyelenggara pembangunan perkotaan: pemimpin lokal dan aparaturnya bersama dengan pemangku kepentingan lokal, mampu bersinergi menghadapi dan mengatasi persoalan

Keberlanjutan kesinambungan dalam proses pembangunan perkotaan yang dinamis dengan memperhatikan daya dukung dan siklus perkembangan perkotaan.

Keberagaman pembangunan perkotaan yang mengoptimalkan potensi dan karakteristik lokal serta mengarahkan pada identitas kota.

bertujuan mewujudkan ruang perkotaan yang berkualitas: aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Page 20: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

MUATAN RTRW KOTA (PERMEN PU 17/2009),

RDTR & PERATURAN ZONASI (PERMEN PU 1/2012)

Page 21: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Hirarki Rencana Tata Ruang

Dilengkapi peraturan zonasi (Zoning Regulation)

21

Page 22: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

• Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.

• Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota;

• Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah kota;

• Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;

• Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;

• Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota i; dan

• Acuan dalam administrasi pertanahan.

Fungsi RTRW Kota

• Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota;

• Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya; dan

• Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota yang berkualitas.

Manfaat RTRW Kota

22

Page 23: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Muatan RTRW Kota Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang Wilayah

berkaitan dengan rencana sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana, termasuk rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dan angkutan umum

Rencana Pola Ruang Wilayah

berkaitan dengan rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya, termasuk rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH, RTNH, sektor informal, ruang evakuasi bencana Penetapan Kawasan Strategis dapat berada dalam satu wilayah administratif atau dapat juga berada pada lebih dari satu wilayah administratif Arahan Pemanfaatan Ruang berisi Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berisi arahan/ketentuan peraturan zonasi, perijinan, insentif dan disinsentif, sanksi

1

2

3

4

5

6

23

Page 24: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

PETA RENCANA STRUKTUR RTRW KOTA BANDUNG

24

Page 25: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

PENGERTIAN UMUM :

upaya untuk mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang serta Pengembangan Kawasan Strategis Kota yang dituangkan dalam indikasi program utama lima tahunan yang dilengkapi dengan perkiraan pendanaan.

KRITERIA :

● Mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota;

● Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;

● Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan

● Menjaga sinkronisasi antar program.

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

25

Page 26: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

PENGERTIAN UMUM :

kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam pembangunan wilayah kota 20 tahun ke depan.

KRITERIA :

● Harus memperhatikan kawasan strategis yang sudah ditetapkan pada RTRWN dan RTRWP.

● Dapat berhimpitan dengan Kawasan Strategis Provinsi dan/atau Nasional namun harus saling mendukung.

● Penetapan KSK memperhatikan :

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang besar kontribusinya terhadap perekonomian kota secara keseluruhan.

Kegiatan sosial budaya yang memiliki skala pelayanan luas dan memberikan dampak terhadap tata ruang di sekitarnya.

Nilai-nilai ekologis yang sangat besar pengaruhnya terhadap keseluruhan wilayah kota sehingga harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya

Kawasan-kawasan yang sangat tertinggal perkembangannya sehingga harus diberi perlakuan khusus.

Penetapan Kawasan Strategis Kota (KSK)

26

Page 27: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

PETA KAWASAN STRATEGIS KOTA

27

Page 28: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

NO PROGRAM

UTAMA INDIKASI PROGRAM LOKASI

Besaran (dalam

jutaan Rp.)

TAHAP PELAKSANAAN

SUMBER DANA

PELAKSANA PROGRAM Tahap I Tahap II Tahap III

Tahap IV

2010 2011 2012 2013 2014 2015-2020

2021-2025

2026-2030

1 Perwujudan kawasan perumahan

Pengembangan secara vertikal diperkenankan pada kawasan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi

Kec. Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir, bandung Kulon, Bojong Loa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojong Loa Kaler, Astana anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiara Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul

300.000 APBN, APBD,

Provinsi, APBD Kota, Investor

Bappeda, Dinas PU

Peremajaan kawasan pada lingkungan yang menurun kualitas fisiknya

Kec. Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir, bandung Kulon, Bojong Loa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojong Loa Kaler, Astana anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiara Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul

400.000 APBN, APBD,

Provinsi, APBD Kota, Investor

Bappeda, Dinas PU

INDIKASI PROGRAM RTRW KOTA BANDUNG

28

Page 29: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan 2.1

Contoh: Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan adalah mewujudkan kawasan koridor Ampenan – Mataram – Cakranegara (AMC) sebagai embrio kawasan strategis pertumbuhan ekonomi serta sebagai ikon ikon kota Mataram Metro

Rencana Jaringan

Prasarana, terdiri dari

Jaringan Energi/kelistrikan Jaringan

Telekomunikasi, Jaringan Air

Minum,Jaringan Drainase, Jaringan

Air Limbah,Penyediaan Prasarana

Lainnya

Penetapan Sub BWP yang

Diprioritaskan Penanganannya Minimum harus memuat lokasi dan tema

penanganannya

Contoh Peta Rencana Jaringan Listrik

Ilustrasi Kawasan Koridor Utama BWP

29

Page 30: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan 2.1

Contoh: Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan adalah mewujudkan kawasan koridor Ampenan – Mataram – Cakranegara (AMC) sebagai embrio kawasan strategis pertumbuhan ekonomi serta sebagai ikon ikon kota Mataram Metro

Ketentuan Pemanfaatan Ruang, memuat program

pemanfaatan ruang prioritas

a. Jika RDTR belum disusun

Peraturan Zonasi

b. Jika RDTR sudah disusun/

tidak perlu disusun

Maka Peraturan Zonasi

disusun terpisah

dan berisikan Zoning Map

dan Zoning Text

Muatan: disusun RDTR yang

dilengkapi dengan

Peraturan Zonasi hanya

pada wilayah

perencanaan

- WAJIB

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan

lahan (ITBX)

b. Ketentuan intensitas pemanfaatan

ruang

c. ketentuan tata massa bangunan

d. ketentuan prasarana dan sarana

minimum

e. Ketentuan pelaksanaan

- PILIHAN

a. ketentuan tambahan

b. ketentuan khusus

c. standar teknis

d. ketentuan pengaturan zonasi

30

Page 31: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Contoh Peraturan Zonasi (zoning map dan zoning text) untuk Blok C

BHK-DJPR/Presentasi/DR 31

Page 32: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Peta Rencana Jalur Pipa Air Bersih (RDTR Kota Surakarta-BWP IV)

Instalasi Pengolahan Air

Reservoar

Sumur Dalam

Pipa rencana jaringan distribusi

32

Page 33: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Peta Rencana Jalur Pipa Air Limbah (RDTR Kota Surakarta-BWP IV)

1= IPAL Mojosongo

2= IPAL Putri Cempo

Rencana IPAL

Rencana IPAL Komunal

Jalur Pipa Air Limbah

Rencana Jaringan Air LImbah

33

Page 34: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Peta Rencana Jaringan Drainage (RDTR Kota Surakarta-BWP IV)

Jaringan Drainage

34

Page 35: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

200 0 200 400 m

7°33

' 7°33'

110°45'

110°45'

110°48'

110°48'

110°51'

110°51'

110°54'

110°54'

Sumber :

U

Legenda :

RENCANA SISTEM PERSAMPAHAN

DIREKTORAT PENATAAN RUANG WIL. II

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

BWK IV

Inset :

SKALA 1: 14.000

BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

KOTA SURAKARTA

Batas Kelurahan

Batas KabupatenBatas Kecamatan

JalanSungai

Kota Surakarta

- Peta Rupa Bumi Indonesia, Tahun 1991, skala 1:250.000. Bakosurtanal.

- Hasil Analisis- Citra Quickbird Tahun 2008

Kec. Jebres

$

'

'

'

#

#

#

7°33

'30"

7°33'30"

7°33

'00"

7°33'00"

7°32

'30"

7°32'30"

7°32

'00"

7°32'00"

110°50'00"

110°50'00"

110°50'30"

110°50'30"

110°51'00"

110°51'00"

110°51'30"

110°51'30"

Kali Anya

r

Karanganyar

# Tempat Pembuangan Sementara

TPAPutri Cempo

Rencana Tempat Pembuangan Sementara Terpadu#

Rencana perluasan TPA dengan sistem sanitary landfill

$ Rencana pengolahan leaachate + IPAL

Peta Rencana Sistem Persampahan (RDTR Kota Surakarta-BWP IV)

Tempat Pembuangan Sementara

Tempat Pembuangan Sementara Terpadu

Rencana Pengolahan Leachate + IPAL

Rencana Perluasan TPA dengan sistem sanitary landfill

35

Page 36: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN BERBASIS PENATAAN RUANG

36

Page 37: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

RPJPD

RPJMD

Visi & Misi

Kota

SPPIP

Program Investasi

PIP

RPKPP

RPI2JM Program Investasi sektor lain: - Energi - Perhubungan - Telekomunikasi - dll

RTBL

RTRW Kota

RDTR-PZ

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan yang Berbasis Penataan Ruang

Sumber: Ditjen Penataan Ruang, 2012 37

Fisik

Page 38: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

RPII-JM (Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah)

RPII-JM adalah rencana dan program pembangunan infrastruktur tahunan dalam periode 3 sd 5 tahun, yang mensinkronkan kegiatan pembangunan infrastruktur, baik yang dilaksanakan dan dibiayai Pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/dunia usaha. Penyusunan RPII-JM harus mengacu pada RTRW terkait dan berdasarkan RPJMN dan RPJMD.

38

Page 39: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

6 TAHAP PENYUSUNAN RPII-JM

39

Page 40: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

KOTA HIJAU DAN PUSAKA SEBAGAI PLATFORM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERKOTAAN BERKELANJUTAN

40

Page 41: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

P2KH (program pengembangan kota hijau)

41

KOTA HIJAU : Kota yang Ramah

Lingkungan

Page 42: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Green Energy Green

Water

Green Transportation

Green Waste

Green Community

Green Planning and

Design Green Openspace

Green Building

3 (tiga) atribut yang difokuskan penanganannya

5 (lima) atribut lainnya untuk perluasan program (up-scaling)

Infrastruktur Energi Hijau

Infrastruktur Air Bersih Drainase

SDA

Infrastruktur Transportasi

Hijau

Infrastruktur Air Limbah

Page 43: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

1,54%

4,30%

9,11%

15,38% 15,68%

18,20%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

Tomohon Pariaman Sawahlunto Sabang Solok Padangpanjang

Profil RTH Publik Kota Kecil (dalam %)

% RTH

Rata – rata luasan RTH 10,7%

Page 44: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

44

1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 4% 4%

4% 5% 5% 6%

7% 7% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 11% 11%

12% 13%

14% 15% 15% 15% 16% 17% 18%

19%

26% 26%

29%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Profil RTH Publik Kota Sedang (dalam %)

% RTH

Rata – rata besar RTH 7,33%

Sumber: Ditjen Penataan Ruang (2010) berdasarkan data BPS 44

Page 45: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

4,50%

12,98% 13,93%

15,30%

17,01% 18,23%

17,68%

19,15%

22,40%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Jambi Denpasar Serang Cimahi Malang Surakarta Batam BandarLampung

Banjarmasin

Profil RTH Publik Kota Besar (dalam %)

% RTH

Rata – rata luasan RTH 15,69%

Page 46: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

2,17%

7,89% 8,92%

10,58%

14,23%

15,90% 16,64%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

Palembang Bekasi Depok Bandung TangerangSelatan

Medan Semarang

% RTH

Rata – rata 10,9%

Profil RTH Publik Kota Metropolitan (dalam %)

Page 47: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Masterplan RTH

Pengumpulan Data Inventarisasi, Identifikasi, Evaluasi Data RTH eksisting

Analisis Kebutuhan RTH Kota

Rencana Pembangunan RTH Kota

Indikasi Program

Album Peta

DED RTH

Pra-Rancangan Pekerjaan Pengembangan Rancangan (siteplan, denah, tampak, potongan, gambar detail, jaringan utilitas, Bill of Quantity, Lanscape item, Dokumen Lelang (petunjuk, persyaratan teknis, gambar, RKS, Rincian Volume)

Implementasi Fisik RTH

Persiapan Konstruksi lansekap Pemeliharaan pekerjaan

Page 48: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Infrastruktur Energi Hijau

Infrastruktur Air Bersih Drainase

SDA

Infrastruktur Transportasi

Hijau

Infrastruktur Air Limbah

Ruang Terbuka

Hijau

Page 49: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Keterangan:

RTH Eksisting

RTH Rencana Potensi

Link Antar RTH

Jangka Pendek ( 0 – 5 Tahun)

Jangka Pendek ( 5 – 15 Tahun)

Jangka Pendek ( 15– 20 Tahun)

Padestrian

Jalur Sepeda

Koridor Hijau

Page 50: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Memberikan kesempatan yang lebih besar untuk komunitas pusaka melalui kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha untuk mengambil

bagian penting dalam mengaktifkan kembali aset

Upaya untuk melestarikan dan mengembangkan Kota Pusaka dalam rangka merespon tantangan saat ini dan mendatang...

Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)

50

Page 51: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

Kesimpulan (1)

1. Kota-kota Indonesia yang tengah tumbuh dan berkembang secara

pesat dalam konteks otonomi daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang handal, yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan

keragaman kondisi geografis.

2. RTRW dan RDTR merupakan instrumen perencanaan pembangunan yang harus dijadikan acuan dalam pengembangan infrastruktur kota secara lebih terarah dan terpadu, sehingga visi dan misinya dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien.

3. RTRW, RDTR kota dan RPJMD merupakan acuan dalam penyusunan RPI2JM yang merupakan alat sinkronisasi investasi pembangunan infrastruktur secara terpadu oleh swasta dan pemerintah.

51

Page 52: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

• Program-program sektoral diharapkan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang mengacu dan mengisi program-program entitas perkotaan secara terpadu

• Sinergi CK dan Taru dalam perwujudan kota berkelanjutan

Kesimpulan … (2)

52

Page 53: Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan - Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M

Sekian dan Terimakasih

layak huni

berjati diri

produktif

berkelanjutan