kebijakan penataan ruang perkotaan - jakarta
DESCRIPTION
Kebijakan penataan ruang Perkotaan Jakarta sebagai literatur untuk para perencana di dalam perencanaan sistem perkotaanTRANSCRIPT
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
“Arah dan Kebijakan Penataan Ruang Perkotaan”
Bahan Disampaikan oleh: Direktur Perkotaan Jakarta, 1 Mei 2013
layak huni
berjati diri
produktif
berkelanjutan
Outline
1. Isu Aktual Perkotaan di Indonesia
2. Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN)
3. Muatan RTRW Kota (Permen No.17/2009) dan RDTR-PZ Kota/kawasan Perkotaan (Permen No.1/2012)
4. Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan yang Berbasis Penataan Ruang
5. Kota Hijau dan Pusaka sebagai Platform Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Berkelanjutan
6. Kesimpulan
2
ISU AKTUAL PERKOTAAN DI INDONESIA
3
Metropolisasi dan urbanisasi (fast-forward) : unavoidable, demanding, destruktif
Degradasi kualitas lingkungan ; Telapak ekologis yang defisit
Penurunan kualitas hidup (sosial); Urban decay, sprawling ...
Defisit infrastruktur; backlog yang tidak teratasi, bahkan cenderung meningkat, kemampuan investasi terbatas
Daya saing kota-kota dalam sistem global
Isu Aktual Perkotaan Indonesia
4
SOSIAL EKONOMI
LINGKUNGAN
memasuki era kota....?
52,03% penduduk tinggal di perkotaan Laju pertumbuhan 1.49% per tahun dalam 4 dekade (1970 – 2010), penduduk perkotaan bertambah 6 kali lipat kota otonom meningkat dari 45 ke 93 5
Jumlah Kota Otonom: 98 kota
Jumlah Penduduk Perkotaan
Tahun 2010: 118,8 juta
jiwa (52,03%)
Jumlah Rata-Rata Penduduk
Kota: 533 ribu jiwa
Rata-Rata Luas
Wilayah Kota:
35.246 Ha
Jumlah Rata-Rata Kepadatan Penduduk
Kota: 46,94 jiwa/
Ha
Sumber: Ditjen Penataan Ruang, 2011 6
Kota Besar (17)
Manado Surakarta
Jambi Cimahi Pontianak Serang Banjarmasin Tasikmalaya
Samarinda Denpasar Malang
Padang Bandar Lampung Jakarta Pusat Pekanbaru
Bogor Batam
Tangerang Selatan Makassar
Palembang
Semarang
Jakarta Utara
Depok Tangerang
Jakarta Selatan Medan
Jakarta Barat Bekasi
Bandung
Jakarta Timur Surabaya
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Ju
mla
h P
en
du
du
k (
Rib
u J
iwa
)
2
5 KOTA
17
2
5 KOTA
2
5 KOTA
17 A
2
5 KOTA
2
5 KOTA
17 Kota
2 Kota
5 KOTA 5 KOTA
67 Kota
5 Kota
4 Kota
3 Kota
Ibu Kota Provinsi
Kota Otonom/ Administratif
Sumber: Ditjen Penataan Ruang (2011), diolah berdasarkan data BPS (2010)
Data Beberapa Kota di Asia
No Kota Penduduk
Ibukota
1 Beijing 19,612,368
2 Tokyo 13,010,279
3 Bangkok 9,100,000
4 Kuala Lumpur 1,627,172
Kota
1 Shenzen 8,912,300
2 Kyoto 1,465,917
3 Chiang Mai 148,477
4 Kinabalu 617,972
200
Rata-rata Nasional 533 ribu jiwa
Kota Metropolitan
(14)
Kota Sedang (56)
Kota Kecil (11)
Jumlah Penduduk Kota di Indonesia
7
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL
8
Jakstra Pengembangan Perkotaan?
Dibutuhkan Jakstra Pengembangan Perkotaan
untuk memandu/mengarahkan kota-kota mencapai tujuan-tujuan pembangunan perkotaan berkelanjutan (Sustainable Urban
Developmen/SUD Goals) ;
... Jakstra yang mampu mendorong aksi afirmatif kewilayahan dan agar sektoral dapat mengisi secara efektif;
Tujuan tersebut dicapai secara komprehensif dan inklusif pada entitas ruang kota/kawasan perkotaan berbasis penataan ruang.
9
Penataan ruang sebagai acuan pembangunan sektoral dan wilayah;
Pendekatan sistem dilakukan dalam penataan ruang;
Penataan ruang tidak sekadar perencanaan tata ruang wilayah.
PENGAWASAN PEMBINAAN
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang
Pemanfaatan
Ruang
Perencanaan
Tata Ruang
PENGATURAN
Jakstra Perkotaan yang Berbasis Penataan Ruang
10
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang
Nasional
Pulau
Provinsi
Kota/Kabupaten
Kawasan
Lingkungan
Persil/Bangunan
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan terciptanya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, sebagai pilar reformasi pembangunan perkotaan dan wilayah
7 Aras Spasial (Hierarki Penataan Ruang)
Sustainable Urban Development (SUD) at 4 levels:
building/site, neighborhood, district and city/region 11
as a whole and as a piece
PROSES JUMLAH KABUPATEN
Belum Revisi 0
Proses Revisi
1
Proses Rekomendasi Gubernur 0
Sudah Pembahasan BKPRN 2
Perda 225
JUMLAH KOTA
0
2
1
2
61
Sudah Mendapatkan Persetujuan Menteri PU 170 27
J U M L A H 398 93
Status RTRW Kabupaten/Kota Status: 30 April 2013
12 Sumber: Ditjen Penataan Ruang (2012)
Konsep Kota Berkelanjutan Dalam menyikapi tujuan keberlanjutan, maka efektifitas upaya ditentukan oleh keberadaan 2 (dua) hal fundamental: • Protection entry.
• Development entry;
… tidak bersifat sektoral/parsial, tapi terpadu untuk spektrum jangka panjang
...prinsip proteksi, agar telapak ekologis tidak semakin defisit, shg aspek environmental protection harus didahulukan yang bisa mendorong economic
development dan social development, agar perkembangan kota tidak semakin menjalar mengurangi perdesaan, ...prinsip intensifikasi perkotaan, compact city, dll diperlukan
...prinsip keseimbangan juga mutlak antara perkotaan dan perdesaan, sehingga program pro-rural harus setara... 13
environmental protection
economic development
social development
Sustainable Urban
Development
Green City
Safe and Healthy City
Competitive City Creative
City Resilient
City
Heritage City
Inclusive City
Active City
Techno City
Smart City
Productive City
Konsep Pengembangan Kota Berkelanjutan dan Tematik
14
layak huni, berjati diri, produktif, berkelanjutan
Sustainable Urban Development/
Sustainable City
Rio+20: the future we want article 134 – 137 on sustainable cities and human settlements
134. Rencana yang dilaksanakan-holistik-konservasi pusaka-revitalisasi-pusat kota
135. Pendekatan terpadu-energi-ruang perkotaan hijau-perubahan iklim
136. Kebijakan perencanaan dan desain kota-manajemen bangunan-mobilitas ramah lingkungan
137. Kemitraan kota dan masyarakat-dukungan finansial
15
diperlukan aksi afirmatif entitas kewilayahan berbasis RTR dan desain kota, dengan prioritas intervensi pada
kawasan pusaka, pusat kota, ruang perkotaan hijau, MAPI, dengan Pemerintah mendorong proses yang inklusif
Visi dan Misi Pembangunan Perkotaan Nasional
Meningkatkan pemerataan pembangunan kota-kota sesuai fungsinya dalam sistem
perkotaan nasional.
Meningkatkan pengembangan ekonomi kota yang produktif, atraktif, dan efisien, dengan
memanfaatkan potensi unggulan dan daya dukung sumber daya.
Mengembangkan sarana dan prasarana perkotaan yang memenuhi Standar Pelayanan
Perkotaan (SPP) serta mengedepankan pembangunan sosial dan budaya masyarakat.
Meningkatkan kualitas tata ruang kota yang memperhatikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan serta menjamin daya tahan kota terhadap ancaman bencana dan
dampak perubahan iklim.
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan kota yang transparan,
akuntabel, dan partisipatif serta mengedepankan proses komunikasi dan interaksi publik
dalam perencanaan dan pembangunan kota.
Terwujudnya kota yang layak huni, berkeadilan, mandiri, dan berdaya saing secara
berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat perkotaan, sesuai dengan karakter
potensi dan budaya lokal pada tahun 2025.
VISI
MISI
16
Sasaran Pembangunan Perkotaan Nasional
1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/SPP dan
terlaksananya sinkronisasi SPP dan SPM sektor di perkotaan.
2. Terwujudnya kota kecil dan menengah yang dapat menjadi
pusat pertumbuhan ekonomi regional (Pusat Kegiatan Wilayah/PKW)
dan meningkatkan keterkaitan desa-kota
3. Terwujudnya kota besar yang dapat menjadi pusat pertumbuhan
nasional (Pusat Kegiatan Nasional/PKN).
4. Terwujudnya kawasan perkotaan/kota metropolitan yang
mampu bersaing di tingkat internasional (kota internasional/global city).
17
Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional
1. Meningkatkan peran kota sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi
lokal, regional dan nasional yang berketahanan iklim (“urban led
development policy”)
2. Menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan perkotaan untuk mengatasi
ketimpangan pembangunan antar-wilayah (decentralized concentration)
3. Mengedepankan pembangunan manusia dan sosial-budaya dalam
pembangunan perkotaan
4. Mendorong kota dan wilayah sekitarnya agar mampu mengembangkan
ekonomi lokal dan meningkatkan kapasitas fiskal
5. Memacu pemenuhan kebutuhan PSU kota serta penyediaan perumahan
dan permukiman yang layak
6. Mendorong terwujudnya kota-kota padat-lahan (compact city) yang
didukung oleh pemanfaatan ruang perkotaan yang efisien serta
penatagunaan tanah perkotaan yang berkeadilan
7. Mendorong kota-kota dalam meningkatkan kualitas kesehatan
lingkungan dan siap menghadapi perubahan iklim serta adaptif terhadap
kemungkinan bencana
8. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan
menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good
governance), serta mendorong munculnya kepemimpinan yang visioner
K-2 : Decentralizing Urban Concetration
K-8 : Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, good governance, dan pemimpin
visioner
K-3
: P
em
b. M
anu
sia
dan
so
sbu
d
K-4
: P
en
gem
b. E
kon
om
i lo
kal
K-5
: P
em
en
uh
an P
SU
K-6
: P
erw
uju
dan
ko
ta p
adat
lah
an
K-7
: K
ese
hat
an li
ngk
un
gan
+ad
apta
si
pe
rub
ahan
iklim
18
Prinsip Jakstra Perkotaan: Kemandirian, Keberlanjutan, Keberagaman
Kemandirian (self governance)
- Kelembagaan
- SDM
Keberagaman (urban
identity) - Pendekatan tematik (hijau, pusaka, global
city, dll)
Keberlanjutan (urban cycle)
- Instrumen - Dokumen
rencana
Ruang perkotaan yang berkualitas
19
Kemandirian kemampuan dan kapasitas penyelenggara pembangunan perkotaan: pemimpin lokal dan aparaturnya bersama dengan pemangku kepentingan lokal, mampu bersinergi menghadapi dan mengatasi persoalan
Keberlanjutan kesinambungan dalam proses pembangunan perkotaan yang dinamis dengan memperhatikan daya dukung dan siklus perkembangan perkotaan.
Keberagaman pembangunan perkotaan yang mengoptimalkan potensi dan karakteristik lokal serta mengarahkan pada identitas kota.
bertujuan mewujudkan ruang perkotaan yang berkualitas: aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan
MUATAN RTRW KOTA (PERMEN PU 17/2009),
RDTR & PERATURAN ZONASI (PERMEN PU 1/2012)
Hirarki Rencana Tata Ruang
Dilengkapi peraturan zonasi (Zoning Regulation)
21
• Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
• Acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kota;
• Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah kota;
• Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
• Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
• Dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota i; dan
• Acuan dalam administrasi pertanahan.
Fungsi RTRW Kota
• Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota;
• Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah sekitarnya; dan
• Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kota yang berkualitas.
Manfaat RTRW Kota
22
Muatan RTRW Kota Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah
Rencana Struktur Ruang Wilayah
berkaitan dengan rencana sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana, termasuk rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dan angkutan umum
Rencana Pola Ruang Wilayah
berkaitan dengan rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya, termasuk rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH, RTNH, sektor informal, ruang evakuasi bencana Penetapan Kawasan Strategis dapat berada dalam satu wilayah administratif atau dapat juga berada pada lebih dari satu wilayah administratif Arahan Pemanfaatan Ruang berisi Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang berisi arahan/ketentuan peraturan zonasi, perijinan, insentif dan disinsentif, sanksi
1
2
3
4
5
6
23
PETA RENCANA STRUKTUR RTRW KOTA BANDUNG
24
PENGERTIAN UMUM :
upaya untuk mewujudkan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang serta Pengembangan Kawasan Strategis Kota yang dituangkan dalam indikasi program utama lima tahunan yang dilengkapi dengan perkiraan pendanaan.
KRITERIA :
● Mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota;
● Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
● Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
● Menjaga sinkronisasi antar program.
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota
25
PENGERTIAN UMUM :
kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam pembangunan wilayah kota 20 tahun ke depan.
KRITERIA :
● Harus memperhatikan kawasan strategis yang sudah ditetapkan pada RTRWN dan RTRWP.
● Dapat berhimpitan dengan Kawasan Strategis Provinsi dan/atau Nasional namun harus saling mendukung.
● Penetapan KSK memperhatikan :
Kegiatan-kegiatan ekonomi yang besar kontribusinya terhadap perekonomian kota secara keseluruhan.
Kegiatan sosial budaya yang memiliki skala pelayanan luas dan memberikan dampak terhadap tata ruang di sekitarnya.
Nilai-nilai ekologis yang sangat besar pengaruhnya terhadap keseluruhan wilayah kota sehingga harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya
Kawasan-kawasan yang sangat tertinggal perkembangannya sehingga harus diberi perlakuan khusus.
Penetapan Kawasan Strategis Kota (KSK)
26
PETA KAWASAN STRATEGIS KOTA
27
NO PROGRAM
UTAMA INDIKASI PROGRAM LOKASI
Besaran (dalam
jutaan Rp.)
TAHAP PELAKSANAAN
SUMBER DANA
PELAKSANA PROGRAM Tahap I Tahap II Tahap III
Tahap IV
2010 2011 2012 2013 2014 2015-2020
2021-2025
2026-2030
1 Perwujudan kawasan perumahan
Pengembangan secara vertikal diperkenankan pada kawasan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi
Kec. Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir, bandung Kulon, Bojong Loa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojong Loa Kaler, Astana anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiara Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul
300.000 APBN, APBD,
Provinsi, APBD Kota, Investor
Bappeda, Dinas PU
Peremajaan kawasan pada lingkungan yang menurun kualitas fisiknya
Kec. Sukajadi, Sukasari, Cicendo, Andir, bandung Kulon, Bojong Loa Kidul, Regol, Babakan Ciparay, Bojong Loa Kaler, Astana anyar, Lengkong, Sumur Bandung, Buah Batu, Batununggal, Kiara Condong, Antapani, dan Cibeunying Kidul
400.000 APBN, APBD,
Provinsi, APBD Kota, Investor
Bappeda, Dinas PU
INDIKASI PROGRAM RTRW KOTA BANDUNG
28
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan 2.1
Contoh: Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan adalah mewujudkan kawasan koridor Ampenan – Mataram – Cakranegara (AMC) sebagai embrio kawasan strategis pertumbuhan ekonomi serta sebagai ikon ikon kota Mataram Metro
Rencana Jaringan
Prasarana, terdiri dari
Jaringan Energi/kelistrikan Jaringan
Telekomunikasi, Jaringan Air
Minum,Jaringan Drainase, Jaringan
Air Limbah,Penyediaan Prasarana
Lainnya
Penetapan Sub BWP yang
Diprioritaskan Penanganannya Minimum harus memuat lokasi dan tema
penanganannya
Contoh Peta Rencana Jaringan Listrik
Ilustrasi Kawasan Koridor Utama BWP
29
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Perencanaan 2.1
Contoh: Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan adalah mewujudkan kawasan koridor Ampenan – Mataram – Cakranegara (AMC) sebagai embrio kawasan strategis pertumbuhan ekonomi serta sebagai ikon ikon kota Mataram Metro
Ketentuan Pemanfaatan Ruang, memuat program
pemanfaatan ruang prioritas
a. Jika RDTR belum disusun
Peraturan Zonasi
b. Jika RDTR sudah disusun/
tidak perlu disusun
Maka Peraturan Zonasi
disusun terpisah
dan berisikan Zoning Map
dan Zoning Text
Muatan: disusun RDTR yang
dilengkapi dengan
Peraturan Zonasi hanya
pada wilayah
perencanaan
- WAJIB
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan
lahan (ITBX)
b. Ketentuan intensitas pemanfaatan
ruang
c. ketentuan tata massa bangunan
d. ketentuan prasarana dan sarana
minimum
e. Ketentuan pelaksanaan
- PILIHAN
a. ketentuan tambahan
b. ketentuan khusus
c. standar teknis
d. ketentuan pengaturan zonasi
30
Contoh Peraturan Zonasi (zoning map dan zoning text) untuk Blok C
BHK-DJPR/Presentasi/DR 31
Peta Rencana Jalur Pipa Air Bersih (RDTR Kota Surakarta-BWP IV)
Instalasi Pengolahan Air
Reservoar
Sumur Dalam
Pipa rencana jaringan distribusi
32
Peta Rencana Jalur Pipa Air Limbah (RDTR Kota Surakarta-BWP IV)
1= IPAL Mojosongo
2= IPAL Putri Cempo
Rencana IPAL
Rencana IPAL Komunal
Jalur Pipa Air Limbah
Rencana Jaringan Air LImbah
33
Peta Rencana Jaringan Drainage (RDTR Kota Surakarta-BWP IV)
Jaringan Drainage
34
200 0 200 400 m
7°33
' 7°33'
110°45'
110°45'
110°48'
110°48'
110°51'
110°51'
110°54'
110°54'
Sumber :
U
Legenda :
RENCANA SISTEM PERSAMPAHAN
DIREKTORAT PENATAAN RUANG WIL. II
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
BWK IV
Inset :
SKALA 1: 14.000
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA
Batas Kelurahan
Batas KabupatenBatas Kecamatan
JalanSungai
Kota Surakarta
- Peta Rupa Bumi Indonesia, Tahun 1991, skala 1:250.000. Bakosurtanal.
- Hasil Analisis- Citra Quickbird Tahun 2008
Kec. Jebres
$
'
'
'
#
#
#
7°33
'30"
7°33'30"
7°33
'00"
7°33'00"
7°32
'30"
7°32'30"
7°32
'00"
7°32'00"
110°50'00"
110°50'00"
110°50'30"
110°50'30"
110°51'00"
110°51'00"
110°51'30"
110°51'30"
Kali Anya
r
Karanganyar
# Tempat Pembuangan Sementara
TPAPutri Cempo
Rencana Tempat Pembuangan Sementara Terpadu#
Rencana perluasan TPA dengan sistem sanitary landfill
$ Rencana pengolahan leaachate + IPAL
Peta Rencana Sistem Persampahan (RDTR Kota Surakarta-BWP IV)
Tempat Pembuangan Sementara
Tempat Pembuangan Sementara Terpadu
Rencana Pengolahan Leachate + IPAL
Rencana Perluasan TPA dengan sistem sanitary landfill
35
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN BERBASIS PENATAAN RUANG
36
RPJPD
RPJMD
Visi & Misi
Kota
SPPIP
Program Investasi
PIP
RPKPP
RPI2JM Program Investasi sektor lain: - Energi - Perhubungan - Telekomunikasi - dll
RTBL
RTRW Kota
RDTR-PZ
Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan yang Berbasis Penataan Ruang
Sumber: Ditjen Penataan Ruang, 2012 37
Fisik
RPII-JM (Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah)
RPII-JM adalah rencana dan program pembangunan infrastruktur tahunan dalam periode 3 sd 5 tahun, yang mensinkronkan kegiatan pembangunan infrastruktur, baik yang dilaksanakan dan dibiayai Pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/dunia usaha. Penyusunan RPII-JM harus mengacu pada RTRW terkait dan berdasarkan RPJMN dan RPJMD.
38
6 TAHAP PENYUSUNAN RPII-JM
39
KOTA HIJAU DAN PUSAKA SEBAGAI PLATFORM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN BERKELANJUTAN
40
P2KH (program pengembangan kota hijau)
41
KOTA HIJAU : Kota yang Ramah
Lingkungan
Green Energy Green
Water
Green Transportation
Green Waste
Green Community
Green Planning and
Design Green Openspace
Green Building
3 (tiga) atribut yang difokuskan penanganannya
5 (lima) atribut lainnya untuk perluasan program (up-scaling)
Infrastruktur Energi Hijau
Infrastruktur Air Bersih Drainase
SDA
Infrastruktur Transportasi
Hijau
Infrastruktur Air Limbah
1,54%
4,30%
9,11%
15,38% 15,68%
18,20%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
Tomohon Pariaman Sawahlunto Sabang Solok Padangpanjang
Profil RTH Publik Kota Kecil (dalam %)
% RTH
Rata – rata luasan RTH 10,7%
44
1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 4% 4%
4% 5% 5% 6%
7% 7% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 11% 11%
12% 13%
14% 15% 15% 15% 16% 17% 18%
19%
26% 26%
29%
33%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Profil RTH Publik Kota Sedang (dalam %)
% RTH
Rata – rata besar RTH 7,33%
Sumber: Ditjen Penataan Ruang (2010) berdasarkan data BPS 44
4,50%
12,98% 13,93%
15,30%
17,01% 18,23%
17,68%
19,15%
22,40%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Jambi Denpasar Serang Cimahi Malang Surakarta Batam BandarLampung
Banjarmasin
Profil RTH Publik Kota Besar (dalam %)
% RTH
Rata – rata luasan RTH 15,69%
2,17%
7,89% 8,92%
10,58%
14,23%
15,90% 16,64%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
Palembang Bekasi Depok Bandung TangerangSelatan
Medan Semarang
% RTH
Rata – rata 10,9%
Profil RTH Publik Kota Metropolitan (dalam %)
Masterplan RTH
Pengumpulan Data Inventarisasi, Identifikasi, Evaluasi Data RTH eksisting
Analisis Kebutuhan RTH Kota
Rencana Pembangunan RTH Kota
Indikasi Program
Album Peta
DED RTH
Pra-Rancangan Pekerjaan Pengembangan Rancangan (siteplan, denah, tampak, potongan, gambar detail, jaringan utilitas, Bill of Quantity, Lanscape item, Dokumen Lelang (petunjuk, persyaratan teknis, gambar, RKS, Rincian Volume)
Implementasi Fisik RTH
Persiapan Konstruksi lansekap Pemeliharaan pekerjaan
Infrastruktur Energi Hijau
Infrastruktur Air Bersih Drainase
SDA
Infrastruktur Transportasi
Hijau
Infrastruktur Air Limbah
Ruang Terbuka
Hijau
Keterangan:
RTH Eksisting
RTH Rencana Potensi
Link Antar RTH
Jangka Pendek ( 0 – 5 Tahun)
Jangka Pendek ( 5 – 15 Tahun)
Jangka Pendek ( 15– 20 Tahun)
Padestrian
Jalur Sepeda
Koridor Hijau
Memberikan kesempatan yang lebih besar untuk komunitas pusaka melalui kemitraan pemerintah-masyarakat-dunia usaha untuk mengambil
bagian penting dalam mengaktifkan kembali aset
Upaya untuk melestarikan dan mengembangkan Kota Pusaka dalam rangka merespon tantangan saat ini dan mendatang...
Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP)
50
Kesimpulan (1)
1. Kota-kota Indonesia yang tengah tumbuh dan berkembang secara
pesat dalam konteks otonomi daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang handal, yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan
keragaman kondisi geografis.
2. RTRW dan RDTR merupakan instrumen perencanaan pembangunan yang harus dijadikan acuan dalam pengembangan infrastruktur kota secara lebih terarah dan terpadu, sehingga visi dan misinya dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien.
3. RTRW, RDTR kota dan RPJMD merupakan acuan dalam penyusunan RPI2JM yang merupakan alat sinkronisasi investasi pembangunan infrastruktur secara terpadu oleh swasta dan pemerintah.
51
• Program-program sektoral diharapkan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang mengacu dan mengisi program-program entitas perkotaan secara terpadu
• Sinergi CK dan Taru dalam perwujudan kota berkelanjutan
Kesimpulan … (2)
52
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M
Sekian dan Terimakasih
layak huni
berjati diri
produktif
berkelanjutan