kebijakan reversed brain drain di india pada · pdf filepembangunan berkelanjutan r. dian...

32
KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA MASA PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI MANMOHAN SINGH (2004-2014): PERANAN NRI (NON-RESIDENT INDIAN) DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno 1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government era, and the role- play of NRI (Non-Resident Indian) in the improvement of the sustainable development in India, are the main topic discussed in this research. The India’s Reversed Brain Drain policy is analyzed from the formulation aspect and the implementation aspect. This research uses non-interactive quantitative approach with the techniques of data collection are library research and interview. The data are analyzed using qualitative data consisting of data collection, data identification, data display and conclusion drawing. The data validity is verified using data source triangulation. The framework of this research is set out from the formulation and the implementation of public policy, identity theory, human resources development theory, the concept of sustainable development, the reversed brain drain concept, diaspora concept and the concept of national interest as well as human development index concept. The result of this research shows that the Indian government had been creates and implements reversed brain drain policy. The implementation of the policy conducted in the Manmohan Singh government era can be seen in the form of the founding of Ministry of Overseas Indian Affairs. Through this ministry, the government of India, then, conducts a program related to the effort of realizing reversed brain drain. The programs are India Corporate Internship and India Fellows Programme which implicitly, is the effort of India government to form the Indian diaspora that the economic condition and the law environment right now, have developed quiet well. The other programs are Tracing the Roots and Know India Program. Both of these programs are national efforts, which in this case, is India government to reconstruct the Indian diaspora identity through creating the social structure of society which influences the social interaction happened among the Indian diaspora. Besides, the research finding also shows that NRI has contribution towards the improvement of the sustainable development through the remittance which is delivered periodically. Keywords: Policy Analysis, Reversed Brain Drain, Identity Reconstruction, Indian Diaspora, Remittance. 1 Mahasiswa S1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,Universitas Sebelas Maret Surakarta. E-mail: [email protected]

Upload: hoangkhanh

Post on 23-Feb-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA MASA PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI MANMOHAN SINGH (2004-2014):

PERANAN NRI (NON-RESIDENT INDIAN) DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

R. Dian Muhammad Supriyatno1

Abstract

Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government era, and the role-play of NRI (Non-Resident Indian) in the improvement of the sustainable development in India, are the main topic discussed in this research. The India’s Reversed Brain Drain policy is analyzed from the formulation aspect and the implementation aspect.

This research uses non-interactive quantitative approach with the techniques of data collection are library research and interview. The data are analyzed using qualitative data consisting of data collection, data identification, data display and conclusion drawing. The data validity is verified using data source triangulation. The framework of this research is set out from the formulation and the implementation of public policy, identity theory, human resources development theory, the concept of sustainable development, the reversed brain drain concept, diaspora concept and the concept of national interest as well as human development index concept.

The result of this research shows that the Indian government had been creates and implements reversed brain drain policy. The implementation of the policy conducted in the Manmohan Singh government era can be seen in the form of the founding of Ministry of Overseas Indian Affairs. Through this ministry, the government of India, then, conducts a program related to the effort of realizing reversed brain drain. The programs are India Corporate Internship and India Fellows Programme which implicitly, is the effort of India government to form the Indian diaspora that the economic condition and the law environment right now, have developed quiet well. The other programs are Tracing the Roots and Know India Program. Both of these programs are national efforts, which in this case, is India government to reconstruct the Indian diaspora identity through creating the social structure of society which influences the social interaction happened among the Indian diaspora. Besides, the research finding also shows that NRI has contribution towards the improvement of the sustainable development through the remittance which is delivered periodically. Keywords: Policy Analysis, Reversed Brain Drain, Identity Reconstruction, Indian Diaspora, Remittance.

1 Mahasiswa S1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,Universitas Sebelas Maret Surakarta. E-mail: [email protected]

Page 2: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Pendahuluan

Berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Dunia (World Bank), pada tahun 2005 tingkat pengangguran di India adalah sebesar 8.9% dari total jumlah penduduknya yang mencapai angka 1.127 miliar jiwa di tahun yang sama. Sedangkan jumlah penduduk India yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2005 tercatat sekitar 400 juta jiwa.2 Tentu banyak faktor yang menyebabkan angka pengangguran serta angka kemiskinan di India masih cukup tinggi, akan tetapi satu hal yang pasti adalah kondisi yang demikian akan membuat banyak warga negara India mulai memikirkan kembali keberlangsungan hidup mereka.

Kebanyakan warga negara India mungkin berpikiran apabila mereka tetap tinggal dan mencari pekerjaan di India, maka pesaing yang harus mereka kalahkan untuk mendapatkan pekerjaan akan sangat banyak, karena jumlah penduduk yang besar tentunya akan berimplikasi kepada jumlah angkatan kerja yang besar juga. Sehingga diperlukan alternatif pemikiran lain supaya mereka dapat memperoleh pekerjaan agar keberlangsungan hidup tetap terjamin. Salah satu alternatif pemikiran yang kemudian dipilih oleh sebagian warga negara India adalah dengan pergi merantau ke negara lain atau berdiaspora untuk mencari pekerjaan. Alternatif pemikiran ini dipilih karena lowongan pekerjaan yang tersedia di negara lain diluar India relatif cukup banyak dan ditambah dengan peluang kerja yang diberikan untuk warga negara asing juga sangat besar. Sehingga memang tidak salah, jika alternatif pemikiran tersebutlah yang kemudian dipilih.

Namun bukan hanya tentang sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di India saja yang mendorong warga negara India untuk berdiaspora. Persyaratan yang semakin meningkat dengan tingkat kualifikasi yang tinggi seperti tingkat keahlian (berdasarkan pekerjaan yang dibutuhkan) yang harus ditunjang dengan latar belakang pendidikan yang baik ternyata juga menjadi faktor pendorong bagi warga negara India untuk berdiaspora. Hal ini dikarenakan hanya beberapa macam pekerjaan saja yang dapat memberikan upah yang besar bagi para pekerjanya, dan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan upah yang besar, para pencari kerja harus memenuhi berbagai macam persayaratan dengan tingkat kualifikasi yang tinggi tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan diatas bisa dipahami bahwa tingkat keahlian dan pendidikan yang tinggi ternyata juga menjadi faktor pendorong bagi warga negara India untuk berdiaspora.

Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah daerah yang menjadi pilihan bagi sebagian besar warga negara India untuk mencari pekerjaan yang layak diantara banyaknya pilihan negara-negara besar yang memberikan peluang bagi warga negara asing untuk dapat bekerja di negara mereka. Selain itu, banyak juga pelajar dari India yang memilih universitas-universitas di Amerika Serikat dan Uni Eropa sebagai tempat untuk menempuh pendidikan. Alasannya tentu saja karena kualitas pendidikan yang ada di universitas-universitas yang tersebar di negara-negara itu memang terbukti merupakan yang terbaik di dunia.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, tercatat bahwa pada tahun 2011 jumlah imigran yang berasal dari India menduduki peringkat ketiga sebagai imigran terbesar di

2 A. Parischa, Berita Asia Pasifik, www.voaindonesia.com: http://www.voaindonesia.com/content/india-catat-penurunan-tingkat-kemiskinan-yang-tajam/1711877.html Diakses pada 17 Juni 2015, 20.00 WIB, Surakarta.

Page 3: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Amerika Serikat setelah Meksiko, dan Tiongkok. Jumlahnya mencapai sekitar 1.86 juta jiwa dengan 100,270 ribu jiwa diantaranya merupakan pelajar setingkat mahasiswa yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat.3 Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk India yang berada di Amerika Serikat memang cukup besar, dengan hampir 10% diantaranya merupakan pelajar yang sedang menempuh pendidikan. Melihat fakta tersebut maka sudah dapat menjadi bukti yang kuat bahwa Amerika Serikat memang menjadi salah satu negara tujuan warga negara India untuk berdiaspora.

Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bukan hanya Amerika Serikat saja yang menjadi tujuan utama warga negara India untuk berdiaspora. Uni Eropa juga menjadi satu dari dua tujuan utama warga negara India untuk mencari pekerjaan serta menempuh pendidikan yang baik. Berikut ini adalah data perbandingan antara warga negara India yang mendapatkan izin kerja di negara-negara Uni Eropa dengan jumlah total izin kerja yang dikeluarkan oleh negara-negara Uni Eropa untuk warga negara asing pada tahun 2009-2010:

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Izin Kerja yang Dikeluarkan Oleh Negara-negara Eropa Kepada Warga Negara India dan Warga Negara Asing Lainnya4

Sumber: Natalia Buga and Jean Bapiste Meyer, Indian Human Resources Mobility: Brain drain versus Brain gain, European University Institute, 2012, hlm. 7

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, pada tahun 2009 terdapat sekitar 64.592 warga negara India yang mendapatkan izin kerja dari total 654.015 izin kerja dikeluarkan oleh Uni Eropa. Jumlahnya pun meningkat ditahun 2010, dari 808.061 total izin kerja yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, 73.851 diantaranya merupakan izin kerja untuk warga negara

3 S. Reporter, Indians Now Third Largest Immigrant Population in US, www.indiawest.com Diakses pada 17 Juni 2015, 20.15 WIB, Surakarta. 4 Natalia Buga and Jean Bapiste Meyer, Indian Human Resources Mobility: Brain drain versus Brain gain, European University Institute, 2012, hlm. 7

Page 4: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

India. Selain itu, data lain juga menyebutkan bahwa sebagian besar dari warga negara India yang memperoleh izin kerja di Uni Eropa dengan kategori yang memiliki keahlian yang cukup tinggi bekerja di Inggris. Jumlah warga negara India dengan keahlian yang cukup tinggi yang bekerja di Inggris berdasarkan izin kerja yang dikeluarkan adalah sebanyak 5.165 orang atau 44% dari total 12.852 orang yang mendapatkan izin kerja di Uni Eropa pada tahun 2010. 5 Sedangkan untuk jumlah pelajar India yang menempuh pendidikan di Uni Eropa pada tahun 2009 adalah sebanyak 53.930 orang, dengan 42.406 orang diantaranya memilih universitas-universitas di Inggris untuk menempuh pendidikan.6

Pada awalnya perpindahan warga negara India ke negara lain atau yang juga bisa disebut sebagai berdiaspora terutama ke Amerika Serikat dan negara-negara di Uni Eropa untuk mencari pekerjaan dan menempuh pendidikan ditanggapi positif oleh pemerintah India. Hal ini dikarenakan dengan adanya aktivitas tersebut, sedikit banyak akan membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di India. Selain itu, apabila dilihat dari sudut pandang individu, tindakan yang dilakukan oleh sebagian warga negara India tersebut tentunya merupakan pilihan yang tepat. Hal ini karena dengan mencari pekerjaan di negara yang menyediakan lapangan pekerjaan yang besar tentu akan meningkatkan kemungkinan serta peluang bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Ditambah lagi negara yang menjadi tujuan utama untuk mencari pekerjaan adalah negara-negara yang maju di tingkat kesejahteraan tenaga kerja, sehingga sudah dapat dipastikan apabila mereka berhasil memperoleh pekerjaan di negara-negara tersebut secara tingkat kesejahteraan sosial akan menjadi lebih baik. Begitupun dengan para pelajar India yang menempuh pendidikan di negara-negara tersebut. Tentu kemampuan dan keahlian atau kualitas diri yang mereka miliki juga akan semakin meningkat, karena manajemen dan kualitas pendidikan yang ada di negara-negara tersebut memang terbukti sangat baik.

Namun, pada perkembangannya aktivitas kependudukan ini ternyata juga menimbulkan masalah tersendiri bagi India. Fenomena brain drain atau perpindahan para ilmuwan, insinyur atau elit intelektual lain untuk berimigrasi ke negara yang lebih maju untuk memperoleh pendidikan yang baik, melakukan penelitian, atau mendapatkan pengalaman kerja di daerah-daerah di mana peluang pendidikan dan pekerjaan yang terbatas di negara asal mereka, sedikit banyak telah memberikan dampak negatif bagi perkembangan pembangunan di India.7 Hal itu terbukti dengan masih tingginya angka kemiskinan serta tingkat pengangguran yang ada di India. Meskipun pada awalnya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi serta kualitas pendidikan yang relatif masih rendah menjadi faktor pendorong bagi warga negara India untuk merantau keluar negeri atau berdiaspora, akan tetapi terselip harapan bahwa setelah mereka mendapatkan penghasilan yang baik serta pendidikan yang tinggi maka akan kembali lagi ke India untuk bisa memberikan kontribusi yang lebih terhadap pembangunan di India. Namun ternyata harapan itu belum dapat diwujudkan.

5 Ibid. 6 Ibid, hlm. 4 7 David Cyranoski, Materials science: China’s crystal cache, Nature, 2009.

Page 5: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Memang fenomena brain drain sendiri tidak hanya dialami oleh India, karena hampir sebagian besar negara berkembang di seluruh dunia kehilangan sumber daya manusia yang mereka miliki sebagai akibat terjadinya migrasi dari negara asal ke negara lain yang lebih maju. Fenomena brain drain dengan segala dampak yang ditimbulkannya memang tidak dapat dihindari, karena ini merupakan imbas dari adanya globalisasi yang mampu memberikan pemahaman serta pengertian kepada masyarakat tentang bagaimana cara bertahan hidup, termasuk diantaranya adalah dengan melakukan migrasi atau perpindahan ke negara yang lebih maju dan makmur.

Meskipun demikian, kebutuhan untuk tetap bertahan hidup dari sistem kehidupan bukan hanya merupakan monopoli kebutuhan manusia saja, karena negara pun juga membutuhkannya. Seperti yang kita ketahui bahwa negara juga dapat di ibaratkan sebagai makhluk hidup yang butuh untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan dalam pemenuhan akan kebutuhan tersebut diperlukan keselarasan dan sinergitas dari seluruh komponen pembentuk negara termasuk di dalamnya adalah warga negara. Kebijakan yang dikeluarkan dan dilaksanakan oleh negara merupakan alat yang digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, dan sifat dari semua kebijakan yang dikeluarkan oleh negara itu adalah memaksa bagi semua golongan ataupun komponen didalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, tidak terkecuali bagi warga negara. Sebagai salah satu komponen dalam sistem penyelenggaraan negara, warga negara merupakan aktor terpenting bagi terlaksana dan terpenuhinya semua kebutuhan negara tersebut. Oleh sebab itu, semua negara yang ada di dunia terus berusaha untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta memenuhi segala kebutuhan warga negara yang mereka miliki agar mereka dapat memberikan kontribusi bagi pemenuhan kebutuhan negara.

India yang masih tergolong kedalam negara berkembang tentunya tidak hanya menginginkan untuk dapat bertahan dari sistem yang ada, akan tetapi tentunya India pun juga ingin berkembang demi kemajuan negara serta untuk mencapai tujuan nasional yang di inginkan. Namun ketika warga negara India yang merupakan komponen terpenting bagi pemenuhan akan kebutuhan serta tujuan nasional tersebut sedikit demi sedikit mulai berkurang terutama mereka yang merupakan warga negara yang memiliki kualitas pendidikan yang tinggi serta keahlian yang baik sebagai akibat dari adanya brain drain, maka kebutuhan serta tujuan nasional India yaitu untuk dapat menjadi negara maju tentunya tidak dapat terlaksana. Oleh sebab itu, pemerintah India kemudian berupaya membuat kebijakan, program serta strategi untuk dapat mendorong warga negara India di luar negeri yang statusnya telah berubah menjadi diaspora India untuk dapat kembali ke India (reversed brain drain). Hal tersebut dilakukan karena diaspora India khususnya yang termasuk kedalam golongan NRI (Non-Resident Indian) dapat membantu pemerintah India dalam meningkatkan pembangunan khususnya pembangunan berkelanjutan di India.

Meskipun terdapat fakta yang didasarkan atas data yang di keluarkan oleh lembaga survei asal Amerika Serikat Kelly Service yang menyebutkan bahwa pada tahun 2010, sebanyak 60.000 tenaga professional asal India telah kembali ke India, dan jumlahnya pun

Page 6: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

diprediksikan akan meningkat hingga mencapai 300.000 pada tahun 2015.8 Namun hingga sampai saat ini, pemerintah India masih tetap membuat serta mengimplementasikan kebijakan serta beberapa program dan strategi untuk mendorong terwujudnya reversed brain drain di India, akan tetapi satu hal yang harus digaris bawahi adalah melihat temuan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah India pada masa pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh (2004-2014) memiliki peranan yang cukup penting dalam upaya untuk mewujudkan terjadinya reversed brain drain di India melalui kebijakan, program serta strategi yang dibuat dan diimplementasikan. Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis mengenai apa saja kebijakan reversed brain drain yang telah dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah India pada masa Perdana Menteri Manmohan Singh serta bagaimana peranan NRI (Non-Resident Indian) dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan di India.

Diaspora India

India adalah negara dengan jumlah diaspora terbesar di dunia, tercatat pada tahun 2013 jumlah total diaspora India adalah sebesar 25 juta orang.9 Besarnya diaspora India disebabkan oleh adanya migrasi warga India keluar negeri. Migrasi warga India dalam skala besar terjadi sebagai akibat dari penghapusan perbudakan di negara-negara koloni Inggris (tahun 1834), Perancis (tahun 1846) dan Belanda (tahun 1873). Paska penghapusan perbudakan, buruh kontrak yang berasal dari India kemudian direkrut untuk bekerja di perkebunan kolonial di Asia, Afrika, Karibia dan Pasifik. Perekrutan para pekerja ini juga diikuti oleh para pedagang India dan profesional dari India. Selain itu, kekurangan tenaga kerja setelah Perang Dunia Kedua juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya migrasi penduduk India ke beberapa negara diantaranya adalah Inggris.10

Selain Inggris, Amerika Serikat juga menjadi tujuan utama penduduk India untuk bermigrasi dengan tujuan utamanya selain untuk bekerja juga untuk melanjutkan studi. Oil boom yang terjadi pada dekade tahun 70-an juga menjadi penyebab penduduk India melakukan migrasi besar-besaran ke beberapa negara Teluk.11 Sehingga tidak mengherankan bila sampai saat ini, populasi warga India yang berada di beberapa negara tersebut juga cukup banyak. Untuk menunjukan, bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Teluk menjadi negara dengan jumlah populasi diaspora India terbanyak, berikut adalah tabel 20 negara dengan populasi diaspora India terbanyak:

8 Natalia Buga and Jean Bapiste Meyer, Indian Human Resources Mobility: Brain drain versus Brain gain, European

University Institute, 2012, hlm. 10 9 Amit Singh, India’s Diaspora Policy: A Case Studies of Indians in Malaysia, School of International Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 2009, hlm. 157 10 Ibid. 11 Ibid.

Page 7: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Tabel 1.2 Tabel 20 Negara dengan Populasi Diaspora India Terbanyak12

No. Country Overseas Indian Living Abroad

NRI (Non-Resident Indian)

PIO (Persons of India Origin)

1. United States of America

2.245.239 927.283 1.317.956

2. Malaysia 2.050.000 150.000 1.900.000

3. Saudi Arabia 1.789.000 1.789.000 00

4. United Arab Emirates 1.750.000 1.750.000* 00

5. Sri Lanka 1.601.600 1.600 1.600.000

6. United Kingdom 1.500.000 1.500.000* 00

7. South Africa 1.218.000 18.000 1.200.000

8. Canada 1.000.000 200.000 800.000

9. Mauritius 882.220 15.000 867.220

10. Oman 718.642 718.000 642

11. Singapore 670.000 350.000 320.000

12. Nepal 600.000 112.500 487.500

13. Kuwait 579.390 579.058 332

14. Trinidad and Tobago 551.500 1.500 550.000

15. Qatar 500.000 500.000 00

16. Australia 448.430 213.710 234.720

17. Myanmar 356.560 3.160 353.400

18. Bahrain 350.000 350.000 00

19. Guyana 320.200 200 320.000

20. Fiji 313.798 800 312.998 Keterangan: * (asumsi), data per bulan Mei 2012.

Sumber: http://www.oifc.in/Uploads/MediaTypes/Documents/Number-of-Overseas-Indians211212.pdf Diunduh pada 18 Maret 2016, 01.15 WIB, Semarang.

Berdasarkan tabel 1.2, Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah diaspora India

terbanyak yaitu berjumlah 2.245.239 orang disusul Malaysia ditempat kedua dengan 2.050.000 orang dan Saudi Arabia ditempat ketiga dengan jumlah mencapai 1.789.000. Aktivitas migrasi penduduk India ke beberapa negara di dunia ini awalnya memang berjalan dengan lancar, akan tetapi paska terjadinya migrasi besar-besaran warga India keluar negeri tersebut, ternyata memunculkan berbagai keluhan tentang kekejaman dan eksploitasi buruh kontrak yang berasal dari India. Sehingga untuk menanggulangi beberapa keluhan yang muncul, pemerintah India kemudian memutusakan untuk mengambil tindakan langsung terhadap para pekerja India diluar negeri tersebut. Didirikannya Kantor Protektorat Jenderal

12 Number of Overseas Indians 2012, www.oifc.in: http://www.oifc.in/Uploads/MediaTypes/Documents/Number-of-Overseas-Indians211212.pdf Diunduh pada 18 Maret 2016, 01.15 WIB, Semarang.

Page 8: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Muhajirin yang bertujuan untuk melindungi kepentingan para pekerja imigran menjadi salah satu tindakan langsung yang dilakukan oleh pemerintah India.13

Kongres Nasional India yang ternyata juga memiliki ketertarikan terhadap kasus imigran India kemudian juga melakukan pembahasan terhadap kasus tersebut dalam beberapa sesi Kongres. Mahatma Gandhi dalam salah satu sesi kongres sempat mengatakan bahwa ia sangat prihatin tentang kesejahteraan pekerja migran India. Berdasarkan keprihatinannya itulah akhirnya Mahatma Gandhi menginstruksikan kepada C.F. Andrews untuk pergi ke Fiji dan Dokter Manilal ke Mauritius untuk menyelidiki kondisi pekerja India yang dipekerjakan oleh Kerajaan Inggris disana. Dalam perkembangannya, karena semakin kuatnya opini masyarakat terhadap ekploitasi pekerja migran India khususnya yang dilakukan oleh Kerajaan Inggris terhadap para pekerja migran India di negara-negara koloni menyebabkan pemerintah Kerajaan Inggris terpaksa mengakhiri indenture atau kontrak kerja dengan para pekerja migran India pada tahun 1917.14

Sebelum kemerdekaan India, Jawaharlal Nehru yang juga merupakan seorang tokoh negara pernah mengutarakan ketertarikannya terhadap kesejahteraan masyarakat India di luar negeri. Namun, setelah India memperoleh kemerdekaan, tepatnya ketika Nehru menjadi Perdana Menteri pertama India, Nehru malah lebih memfokuskan diri kepada tujuan kebijakan luar negeri yang lebih besar. Dimana kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Nehru kemudian membuat Kementerian Urusan Luar Negeri India dihapuskan pada tahun 1947. Anti kolonialisme dan Non Keselarasan kemudian dipilih untuk menjadi pilar utama dari kebijakan luar negeri India pada masa pemerintahan Nehru.15

Meskipun pada masa pemerintahannya, Nehru lebih menitik beratkan kepada pencapaian tujuan kebijakan luar negeri yang lebih besar, akan tetapi pada perkembangan berikutnya Nehru ternyata tetap memberikan perhatian kepada permasalahan diaspora India. Dalam suatu kesempatan di tahun 1957, Jawaharlal Nehru sempat menyampaikan bahwa:16

“Indians abroad always should give primary consideration to the interest of the people of those countries; they should never allow themselves to be placed in a position of exploiting the people of those countries; in fact, we have gone thus far and said, if you cannot be, and if you are not, friendly to the people of that country, come back to India and do not spoil the fair name of India.’’

Berdasarkan pernyataanya diatas, Nehru mengatakan bahwa orang India di luar negeri harus selalu memberikan pertimbangan utama mereka untuk kepentingan masyarakat di negara-negara tempat mereka tinggal. Mereka seharusnya tidak pernah membiarkan diri mereka (orang India diluar negeri) berada diposisi untuk mengeksploitasi rakyat di negara-negara tempat mereka tinggal. Nehru kemudian juga mengatakan jika orang-orang India tersebut tidak bisa, dan jika orang-orang India tersebut tidak ramah

13 Amit Singh, India’s Diaspora Policy: A Case Studies of Indians in Malaysia, School of International Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 2009, hlm. 157 14 Ibid, hlm. 179

15 Ibid. 16 Ibid.

Page 9: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

kepada masyarakat di negara tempat mereka tinggal, maka Nehru mengatakan agar mereka kembali ke India supaya tidak merusak nama baik India.

Nehru dalam kesempatan yang lain juga pernah menyampaikan perihal status kewarganegaraan yang dimiliki oleh diaspora India. Dalam pernyataannya itu, Nehru menyampaikan agar orang-orang India diluar negeri sesegera mungkin untuk menentukan status kewarganegaran mereka, apakah menjadi warga negara dari negara tempat mereka tinggal atau kembali ke India dan tetap menjadi warga negara India. Jika mereka bukan warga negara India maka kepentingan India kepada mereka hanya sebatas budaya dan kemanusiaan bukan politik. Sehingga agar tidak terjadi permasalahan terkait status kewarganegaraan khususnya bagi diaspora India, pemerintah India kemudian mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang kewargenagaraan India yang disebut sebagai Citizenship Act atau Undang-Undang Kewarganegaraan India di tahun 1955.17

Undang-Undang Kewarganegaraan India atau Citizenship Act tahun 1955 yang dibentuk oleh pemerintah India, selain mengatur mengenai status kewarganegaraan India, juga mengatur mengenai diaspora India. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa terdapat dua kategori atau golongan yang termasuk kedalam diaspora India. Dua golongan tersebut adalah NRI (Non-Resident Indian) dan PIO (Persons of Indian Origin).18

NRI (Non-Resident Indian) adalah salah satu dari dua kategori atau golongan yang termasuk kedalam diaspora India. NRI (Non-Resident Indian) adalah warga negara India yang bekerja, menjalankan bisnis, berlibur atau memiliki tujuan untuk tinggal di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Warga negara India yang melakukan perjalanan bisnis, melanjutkan penididikan atau melakukan pengobatan diluar negeri tidak dikategorikan sebagai NRI apabila mereka tidak memiliki tujuan untuk tinggal di sana dalam periode waktu tertentu).19

Sebenarnya, istilah "non-resident" atau “bukan-penduduk” adalah sebuah konsep ekonomi yang hanya merujuk pada status pajak dari seseorang sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Pendapatan Pajak tahun 1961. Berdasarkan undang-undang tersebut, “non-resident” adalah mereka yang bukan termasuk kedalam “resident” atau orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai “resident”. Hal ini mengacu kepada beban tanggungan tarif pajak penghasilan yang berbeda antara penduduk yang berada atau tinggal di India dengan NRI (Non-Resident Indian) atau bukan penduduk India.20

Berdasarkan tujuan dari Undang-Undang Pendapatan Pajak, lebih jauh dijelaskan bahwa seseorang dapat dikatakan "tinggal di India" dan memiliki status sebagai “resident” didasarkan atas waktu atau periode hari yang digunakan oleh orang tersebut untuk tinggal di India. Seseorang dapat dikatakan sebagai penduduk India pada tahun-tahun sebelumnya 17 Amit Singh, India’s Diaspora Policy: A Case Studies of Indians in Malaysia, School of International Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 2009, hlm. 182 18 Report of The High Level Committee on The Indian Diaspora, Dual Citizenship, http://indiandiaspora.nic.in, Diunduh pada 10 Maret 2016, 20.35 WIB, Semarang. 19 Welcome NRI, Non Resident Indian – NRI Definition, www.welcomenri.com: http://www.welcomenri.com/laws_guideline/Definition%20of%20NRI.aspx Diakses pada 17 Maret 2016, 21.15 WIB, Semarang. 20 CA Anupma Aggarwal, OIFC Publication (Guide Book for Overseas Indians on Taxationand Other Important Matters): Residential Status for Tax Purposes, Ministry of External Affairs of India,New Delhi, 2009, hlm.9

Page 10: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

apabila mereka setidaknya 182 hari dalam satu tahun kalender atau 365 hari dalam periode empat tahun berturut-turut tinggal dan menetap diseluruh wilayah administrasi India. Menurut undang-undang tersebut, setiap warga negara India yang tidak memenuhi kriteria sebagai "penduduk India" adalah bukan-penduduk India dan diperlakukan sebagai NRI untuk membayar pajak penghasilan. Orang-orang yang berdasarkan Undang-Undang Pendapatan Pajak India dikategorikan sebagai NRI (Non-Resident Indian) akan mendapatkan kartu NRI.21

Gambar 1.3 Gambar Kartu NRI Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan22

Sumber: http://www.immihelp.com/nri/sample-pan-card.html Diunduh pada 17 Maret 2016, 21.30 WIB, Semarang

Keuntungan yang akan didapatkan apabila termasuk dalam golongan NRI adalah:23

1. NRI bisa mendapatkan rekening bank khusus dari bank India. 2. NRI dapat terus memiliki tanah dan properti di India. 3. Penghasilan NRI di luar India tidak dikenakan pajak oleh pemerintah India,

asalkan telah membayar pajak di negara tempat mereka tinggal, namun pendapatan dan keuntungan yang berasal dari India (bunga, pendapatan sewa) masih tetap dikenakan pajak.

4. Terdapat kuota khusus di universitas-universitas di seluruh India yang disediakan untuk NRI.

5. NRI masih bisa memilih dalam pemilu, akan tetapi orang-orang yang tergolong kedalam NRI harus berada di India untuk bisa melakukannya.

Kerugian yang akan didapatkan apabila termasuk dalam golongan NRI adalah:24

1. Orang yang termasuk kedalam golongan NRI mungkin perlu izin untuk mengambil uang yang diinvestasikan di India.

21

Ibid, hlm. 10 22 Sample Pan Card, www.immihelp.com: http://www.immihelp.com/nri/sample-pan-card.html Diunduh pada 17 Maret 2016, 21.30 WIB, Semarang 23 Learning India, NRI, PIO, OCI - what’s the difference?, www.learningindia.in: https://learningindia.in/nri-pio-oci/ Diakses pada 17 Maret 2016, 21.20 WIB, Semarang. 24 Ibid.

Page 11: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

2. Untuk membeli tanah, rumah atau pertanian, golongan NRI harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah atau bahkan tidak diperbolehkan.

3. Golongan NRI dimungkinkan tidak akan diberikan wewenang untuk memegang pekerjaan pemerintah.

4. Golongan NRI dimungkinkan tidak akan dipilih untuk menduduki posisi politik.

Selain NRI, golongan diaspora India yang lainnya adalah PIO. Persons of Indian Origin (PIO) adalah golongan diaspora India yang merupakan warga negara dari negara lain tapi memiliki nenek moyang yang adalah warga negara India setidaknya selama empat generasi. Sebuah kartu PIO akan diberikan untuk orang-orang yang termasuk kedalam golongan PIO meskipun mereka memegang paspor negara lain, akan tetapi tidak berlaku bagi warga negara Pakistan, Afghanistan Bangladesh, China, Iran, Bhutan, Sri Lanka and Nepal yang meskipun memiliki nenek moyang dari India.25

Pemerintah India mengeluarkan kartu PIO untuk orang-orang yang berasal dari India setelah orang tersebut diverifikasi asal atau keturunannya. Kartu ini akan memberikan hak kepada seorang PIO untuk memasuki India tanpa visa. Pasangan dari PIO juga akan mendapatkan kartu PIO meskipun pasangan tersebut mungkin tidak termasuk kedalam golongan PIO. Golongan terakhir yang bisa mendapatkan kartu PIO adalah pasangan yang merupakan warga negara asing dari warga negara India, terlepas dari asal etnis, selama mereka tidak lahir di, atau pernah menjadi warga negara dari negara-negara yang dilarang (Bangladesh dan Pakistan).26

Gambar 1.4 Gambar Kartu PIO27

Sumber: https://www.pinterest.com/ottawastepbyste/government-departments/ Diunduh pada 17 Maret 2016, 21.40 WIB, Semarang

25 Ministry of External Affairs Government of India, PIO/OCI Card, www.mea.gov.in: https://mea.gov.in/Portal/CountryQuickLink/703_PIO-OCI.pdf Diakses pada 17 Maret 2016, 21.25 WIB, Semarang, hlm. 1 26

Ibid. 27 www.pinterest.com: https://www.pinterest.com/ottawastepbyste/government-departments/ Diunduh pada 17 Maret 2016, 21.40 WIB, Semarang

Page 12: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Pemegang kartu PIO dibebaskan dari berbagai pembatasan yang berlaku untuk warga negara asing, seperti visa dan persyaratan izin kerja beserta dengan beberapa pembatasan ekonomi tertentu lainnya. PIO bisa mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan ekonomi dibeberapa sektor selain pertanian dan perkebunan di India, serta dapat memasukan anak-anak mereka untuk bersekolah disemua lembaga pendidikan di India tentunya dibawah kuota NRI. Selain itu pemegang kartu PIO juga dapat mengajukan permohonan untuk berbagai skema LIC (Life Insurance Corporation) di pemerintah negara bagian dan instansi pemerintah lainnya. Mereka yang termasuk kedalam golongan PIO juga dibebaskan dari kewajiban melakukan pendaftaran di kantor Pendaftaran Asing di setiap markas distrik jika tinggal di India tidak melebihi 180 hari.28

Selain NRI dan PIO, pemerintah India pada tahun 2005 mengenalkan sebuah skema baru yang juga berkaitan dengan diaspora India. Skema ini dibuat untuk mengakomodir keinginan diaspora India yang sudah tidak memiliki status kewarganegaraan India tapi masih ingin menjadi warga negara India dengan status kewarganegaraan ganda dengan tujuan agar mendapatkan kemudahan-kemudahan layaknya warga negara India yang lainnya. Namun karena sistem kewarganegaraan di India tidak mengenal istilah kewarganegaraan ganda, maka skema yang dikenal sebagai OCI (Overseas Citizen of India) ini kemudian dikeluarkan oleh pemerintah India pada Pravasi Bharatiya Divas tahun 2006.29

OCI (Overseas Citizen of India) adalah lifetime visa status yang diberikan kepada pemohon yang dalam hal ini adalah warga negara asing yang memenuhi syarat untuk menjadi warga negara India pada tanggal 26 Januari 1950 atau merupakan warga negara India kapanpun waktunya namun setelah tanggal 26 Januari 1950 dan atau merupakan warga negara dari suatu wilayah yang kemudian menjadi bagian dari India setelah tanggal 15 Agustus 1947.30 Namun jika pemohon pernah menjadi warga negara Pakistan atau Bangladesh, maka pemohon tidak dikategorikan dalam orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan OCI, dan bagi siapapun yang telah secara resmi mendapatkan status OCI akan diberikan kartu OCI sebagai kartu identitas.31

28 Ministry of External Affairs Government of India, PIO/OCI Card, www.mea.gov.in: https://mea.gov.in/Portal/CountryQuickLink/703_PIO-OCI.pdf Diakses pada 17 Maret 2016, 21.25 WIB, Semarang, hlm. 1 29 Ministry of External Affairs Government of India, Overseas Citizenship of India Scheme, www.mea.gov.in: http://www.mea.gov.in/overseas-citizenship-of-india-scheme.htm Diakses pada 19 Maret 2016, 19.45 WIB, Semarang. 30 Immihelp, OCI – Overseas Citizenship of India (Not Dual Citizenship, www.immihelp.com: http://www.immihelp.com/nri/overseascitizenshipindia/ Diakses pada 19 Maret 2016, 19.50 WIB, Semarang. 31 Ministry of External Affairs of India, PIO/OCI Card, www.mea.gov.in: https://mea.gov.in/Portal/CountryQuickLink/703_PIO-OCI.pdf Diakses pada 17 Maret 2016, 21.25 WIB, Semarang, hlm. 2

Page 13: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Gambar 1.5 Gambar Kartu OCI32

Sumber:http://www.sbs.com.au/yourlanguage/punjabi/en/article/2016/06/23/deadline-oci-conversion-extended Diunduh pada 17 Maret 2016, 23.15 WIB, Seamarang.

Orang-orang yang dapat memiliki status OCI adalah:

1. Seseorang yang pernah menjadi warga negara India 2. Seseorang dengan setidaknya satu orang tua, kakek-nenek, atau buyut yang / adalah warga negara India 3. Seseorang yang menikah dengan seorang warga negara India atau orang yang sudah menjadi OCI setidaknya dua tahun berturut-turut.33

Kelompok orang yang tidak dapat memiliki status OCI:

1. Siapa pun yang pernah menjadi warga negara Pakistan atau Bangladesh. 2. Siapapun yang orang tua atau kakek-neneknya adalah warga negara Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Cina, atau Sri Lanka. 3. Siapapun yang bertugas di militer asing atau bekerja di departemen pertahanan asing.34

Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa OCI memiliki keterkaitan dengan diaspora India khususnya golongan PIO (golongan diaspora India yang sudah tidak memiliki status kewarganegaraan India), akan tetapi sejak dikeluarkannya notifikasi dari Kementerian Dalam Negeri India (F. No. 26011/01/2014-IC. I.) tertanggal 9 Januari 2015 Seluruh pemegang kartu PIO akan dianggap sebagai pemegang kartu OCI.35

32www.sbs.com.au;http://www.sbs.com.au/yourlanguage/punjabi/en/article/2016/06/23/deadline-oci-conversion-extended Diunduh pada 17 Maret 2016, 23.15 WIB, Seamarang. 33 Ministry of External Affairs of India, PIO/OCI Card, www.mea.gov.in: https://mea.gov.in/Portal/CountryQuickLink/703_PIO-OCI.pdf Diakses pada 17 Maret 2016, 21.25 WIB, Semarang, hlm. 2 34 Immihelp, OCI Eligibility, www.immihelp.com: http://www.immihelp.com/nri/overseascitizenshipindia/oci-eligibility.html Diakses pada 19 Maret 2016, 19.50 WIB, Semarang. 35 Gazette of India: Extraordinary, Merger of PIO and OCI Card, Ministry of Home Affairs of India, New Delhi, 2015, hlm. 2

Page 14: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Implementasi Kebijakan Reversed Brain Drain di India

Beberapa kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah India pada masa pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh untuk mengupayakan terjadinya reversed brain drain di India diantaranya adalah:

a. Ministry of Overseas Indian Affairs

Salah satu kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah India pada masa pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh untuk mengupayakan terwujudnya reversed brain drain di India adalah dengan membentuk Ministry of Overseas Indian Affairs pada tahun 2004. Namun sebelum Ministry of Overseas Indian Affairs terbentuk, pada tahun 2000 pemerintah India terlebih dulu telah membentuk sebuah komite yang diberi nama Komite Tingkat Tinggi Diaspora India yang dipimpin oleh L. M. Shingvi. Komite yang dibentuk oleh pemerintah India ini diberikan mandat untuk memetakan diaspora India mulai dari jumlah, kapasitas untuk terlibat dalam pembangunan di India, serta harapan dan masalah yang menimpa diaspora India. Hasil laporan yang disampaikan oleh Komite Tingkat Tinggi Diaspora India ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar rekomendasi kepada pemerintah India dalam pembuatan kebijakan untuk membuat orang-orang India yang berada diluar negeri menjadi lebih dekat atau bahkan kembali ke India. Setelah melakukan pemetaan terhadap diaspora India dan permasalahannya, Komite ini pun kemudian mengajukan rekomendasinya kepada pemerintah India. Salah satu bentuk rekomendasi kebijakan yang diusulkan oleh Komite Tingkat Tinggi Diaspora India tersebut adalah membentuk sebuah organsisasi khusus yang menangani permasalahan terkait diaspora India.36

Rekomendasi yang diajukan oleh Komite Tingkat Tinggi kepada pemerintah India kemudian direspon positif oleh pemerintah India. Namun oleh pemerintah India, rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Tingkat Tinggi Diaspora India untuk membentuk sebuah organisasi khusus untuk diaspora India ternyata direalisasikan dengan membentuk Kementerian yang diberi nama Kementerian Non-Resident Indian. Kementerian yang pada awalnya memiliki nama Kementerian Non-Resident Indian yang didirikan pada bulan Mei tahun 2004 ini kemudian pada bulan September tahun 2004 diubah menjadi Ministry of Overseas Indian Affairs.37 Perubahan nomenklatur Kementerian ini dilakukan ketika Perdana Menteri Manmohan Singh resmi menjabat sebagai Perdana Menteri India yang baru menggantikan Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee.38

Ministry of Overseas Indian Affairs adalah Kementerian sentral untuk semua hal yang berhubungan dengan diaspora India yang terdiri dari Persons of Indian Origin (PIO) dan Non-Resident Indian (NRI) serta menjadi Kementerian yang memberikan

36 The India Diaspora, www.indiandiaspora.ic.in, Diakses pada 19 Maret 2016, 20.20 WIB, Semarang. 37 Ibid. 38 Annual Report 2012-2013 (The Ministry and Its Mandate), Ministry of Overseas Indian Affairs, New Delhi, 2013, hlm. 8

Page 15: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

pelayanan bagi Overseas Citizenship of India (OCI).39 Misi dari Kementerian ini sendiri adalah untuk membangun kerangka kelembagaan yang kuat dan dinamis untuk dapat memfasilitasi dan saling mendukung serta menguntungkan di antara jaringan diaspora India untuk memaksimalkan pengembangan yang berdampak bagi India dan memungkinkan diaspora India untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada di India.40 Sedangkan tugas dari Kementerian sendiri dapat diringkas dalam tiga poin utama yaitu:41

1) Mengembangkan jaringan dengan dan di antara diaspora India

2) Pemberdayaan dan perlindungan emigrant

3) Promosi dan fasilitasi perdagangan dan investasi dari diaspora India di India

Setiap tugas utama dari Kementerian akan diurus oleh salah satu dari empat divisi layanan fungsional. Keempat divisi tersebut adalah, Divisi Pelayanan Diaspora bertugas untuk melaksanakan beberapa skema yang berhubungan dengan diaspora India, mulai dari membangun jaringan hingga mengajak diaspora dalam upaya pembangunan dan jenis-jenis inisiatif lainnya. Pemberdayaan dan perlindungan emigran adalah tugas menyeluruh dari divisi kedua dari Kementerian, yaitu Divisi Kebijakan Emigrasi. Divisi yang didirikan pada Maret 2006 ini juga memiliki tugas untuk menangani reformasi legislatif untuk meningkatkan manajemen emigrasi. Divisi ketiga dari Kementerian adalah Divisi Jasa Keuangan yang mempromosikan dan memungkinkan perdagangan dan investasi dengan diaspora India di India. Divisi Manajemen Pelayanan adalah divisi keempat dan bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan staf dari Kementerian, seperti upah, koordinasi kerja, dan cuti/libur.42

Selain itu, kementerian juga membentuk beberapa lembaga lainnya yang juga diberikan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas utama kementerian tapi dalam lingkup yang lebih sempit dan lebih spesifik. Beberapa lembaga tersebut diantaranya adalah:43

1. The Overseas Indian Facilitation Center (OIFC), adalah lembaga non-profit yang dibentuk pada tahun 2007 oleh Ministry of Overseas Indian Affairs dengan dasar pembentukan adalah atas inisiatif publik-swasta antara Kementerian dengan Konfederasi Industri India. Tugasnya adalah untuk mempromosikan investasi, mengurangi biaya transaksi bisnis dan memungkinkan pertukaran pengetahuan.

39 Annual Report 2012-2013 (The Ministry and Its Mandate), Ministry of Overseas Indian Affairs, New Delhi, 2013, hlm. 8 40 Ibid. 41 Metka Hercog and Melissa Siegel, Engaging The Diaspora in India, United Nation University Maastricht Economic and Social Research Institute on Innoveation and Technology (UNU-MERIT), Maastricht, 2011, hlm. 10 42

Ibid. 43 Annual Report 2012-2013 (The Ministry and Its Mandate), Ministry of Overseas Indian Affairs, New Delhi, 2013, hlm. 9

Page 16: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

2. The India Development Foundation (IDF), adalah lembaga yang telah dibuat untuk membantu orang India di luar negeri untuk berkontribusi kepada pembangunan sosial di India. Tujuannya adalah untuk menyalurkan kaum filantropi diaspora India dengan cara yang kredibel. Yayasan ini memadukan kemitraan antara donor dan organisasi non pemerintah yang bekerja di sektor sosial di India.

3. The Indian Council of Overseas Employment (ICOE), adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2008 yang bertindak sebagai think tank untuk merancang kebijakan dan strategi untuk mempromosikan pekerjaan di luar negeri. Tugasnya adalah untuk mempelajari keterlibatan negara-negara lain dan memantau tren dalam migrasi internasional sehingga dapat membantu India dalam mempertahankan posisi dari negara pemasok tenaga kerja.

4. The Global Indian Network of Knowledge (Global-INK), adalah platform elektronik yang berfungsi sejak 1 Januari 2010 yang dibuat untuk memfasilitasi transfer pengetahuan. Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan keahlian diaspora India dengan cara me link up dengan program kelembagaan untuk pembangunan dan transformasi, mengikuti prioritas luas yang ditetapkan dalam Rencana Lima Tahun yang kesebelas (2007-2012). Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator antara diaspora dan lembaga di India.

5. The Prime Minister’s Global Advisory Council, adalah lembaga yang melakukan pertemuan sebanyak dua kali dalam setahun untuk memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan orang terkemuka asal India di berbagai bidang dari seluruh dunia. Lembaga ini bekerja sebagai lembaga tingkat tinggi yang membahas cara-cara untuk mengakses pengetahuan dari diaspora India dengan cara yang memenuhi tujuan untuk pembangunan India.

6. Overseas Indian Centres (OIC), adalah lembaga yang sejauh ini telah menyiapkan Misi India di Washington dan di Abu Dhabi. Tugas lembaga ini adalah untuk memberikan informasi lapangan pada setiap hal yang berhubungan dengan diaspora India.

b. India Corporate Internship dan India Fellows Programme

India Corporate Internship dan India Fellows Programme adalah program yang dibentuk pada tahun 2007 dan dilaksanakan oleh OIFC (The Overseas Indian Facilitation Center). India Corporate Internship adalah program yang dibuat untuk menawarkan kesempatan kepada siswa Indian Origin/keturunan India yang sedang mengejar gelar program Pasca Sarjana di bidang Manajemen, Teknik, Sains & Teknologi di Universitas asing untuk memperoleh pengalaman kerja di perusahaan terbaik India melalui program magang (dibayar) jangka pendek. Dalam program ini 23 perusahaan terbaik di India telah ditetapkan oleh OIFC untuk menawarkan 60 kursi program magang yang mendapatkan upah tersebut. Siswa diaspora India akan memiliki kesempatan untuk bekerja di proyek-proyek dari berbagai sektor seperti Aerodinamika, Otomotif, Perbankan dan Jasa Keuangan, Kesehatan, Inkubasi Pusat

Page 17: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

untuk start-up India, IT (software dan jasa), Manufaktur (rekayasa berat, barang-barang konsumen, infrastruktur), Power (distribusi & sistem), Retail & E-commerce dan Usaha Sosial.44 Sedangkan India Fellows Program adalah program yang dibuat untuk menawarkan program khusus yang dikuratori tentang “Bagaimana melakukan bisnis di India”, serta peluang yang muncul di dalamnya, bagi para pengusaha muda Diaspora India (21-39 tahun). Program yang dibuat bekerjasama dengan Sekolah Bisnis India ini bertujuan untuk menawarkan first hand insights (pemahaman langsung) tentang bisnis di India, serta lingkungan hukum & regulasi yang melingkupinya.45

Bila kita melihat kepada penjelasan tentang kedua program yang dibentuk dan dilaksanakan oleh OIFC (Overseas Indian Facilitation Center) tersebut, maka memang tidak terdapat satupun kata atau ungkapan yang menyatakan bahwa program ini dimaksudkan untuk menarik para diaspora India kembali ke negara asal mereka yaitu India. Karena jika berpatokan kepada penjelasan tersebut, kedua program yang dilaksanakan oleh OIFC ini malah memiliki kecenderungan yang mengarah kepada upaya untuk melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki oleh India khususnya adalah diaspora India. Pernyataan tersebut terbentuk karena didasarkan atas pernyataan Gary Dessler yang menyebutkan bahwa beberapa metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia dua diantaranya adalah melalui magang (suatu proses terstruktur dimana orang menjadi pekerja yang terampil melalui kombinasi dari pelajaran dikelas dan pelatihan langsung di pekerjaan) dan juga melalui pembelajaran secara informal (proses belajar dimana seseorang mempelajari tentang pekerjaannya tidak melalui pelatihan formal, melainkan dari perangkat informal dan dengan cara berkolaborasi dengan koleganya).46

Berdasarkan pernyataan Gary Dessler tentang beberapa metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan terhadap sumber daya manusia tersebut telah dapat menunjukan bahwa ide dasar pembentukan dan pelaksanaan kedua program tersebut memang memiliki kecenderungan yang mengarah kepada upaya untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia khususnya pengembangan terhadap diaspora India. Namun secara lebih mendalam dapat ditangkap esensi yang lain dari pelaksanaan kedua program tersebut. Esensi lain yang dapat ditangkap adalah bahwa kedua program tersebut tidak hanya sebagai upaya untuk melakukan pengembangan terhadap diaspora India melainkan juga sebagai strategi yang digunakan oleh pemerintah India dalam upaya untuk melakukan ajakan secara tersirat kepada diaspora India untuk kembali lagi ke tanah leluhurnya atau kembali lagi ke India. Perihal ini didasarkan atas data yang ditampilkan dalam tabel berikut ini:

44 Ministry of External Affairs, Overseas Indian Facilitation Center (OIFC), www.mea.gov.in: http://www.mea.gov.in/oifc.htm Diakses pada 19 Maret 2016, 21.45 WIB, Semarang. 45 Ibid. 46 Gary Dessler, Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Indeks, Jakarta, 2010, hlm. 285-295

Page 18: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Tabel 1.6 Tujuh (7) Negara Terbesar Dengan Jumlah Penerimaan Pelajar India di Perguruan Tinggi47

Sumber: http://wenr.wes.org/2013/12/indian-study-abroad-trends-past-present-and-future/ Diunduh pada 9 Juni 2016, 03.30 WIB, Surakarta.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1.6 dapat disimpulkan bahwa sebagain besar pelajar India melanjutkan studi mereka ke negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Selain itu dapat disimpulkan pula bahwa Amerika Serikat menjadi negara yang menjadi tujuan favorit para pelajar India untuk melanjutkan studi mereka, karena sejak tahun 2005 hingga tahun 2012 Amerika Serikat selalu menjadi negara dengan jumlah penerimaan pelajar India terbesar di perguruan tinggi yang mereka miliki. Maka dapat diprediksi bahwa pada tahun 2011 terdapat kurang lebih 228.774 pelajar India di luar negeri yang dimungkinkan tidak akan kembali lagi ke India setelah mereka selesai melaksanakan studinya dinegara-negara tersebut akibat terkena brain drain.48

Brain drain dapat terjadi akibat adanya aktivitas kependudukan yang salah satunya adalah berkaitan dengan aktivitas akademis seperti melanjutkan studi atau sekolah di negara lain. Selain itu brain drain juga dapat terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan dinegara asal.49 Oleh karena itu besar kemungkinan para pelajar India yang melanjutkan studi di negara lain berdasarkan data yang telah ditampilkan sebelumnya terkena efek brain drain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua program yang dilaksanakan oleh OIFC yaitu India Corporate Internship serta India Fellows Programme sedikit banyak dapat membantu pemerintah India dalam mengurangi terjadinya brain drain khususnya dikalangan pelajar India dan bahkan juga dikalangan pengusaha muda diaspora India.

47 World Education News and Reviews, Indian Study Abroad Trends: Past, Present, and Future, www.wenr.wes.org: http://wenr.wes.org/2013/12/indian-study-abroad-trends-past-present-and-future/ Diunduh pada 9 Juni 2016, 03.30 WIB, Surakarta. 48 Ibid. 49 Binod Khadria, hlm. 7

Page 19: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Hal ini karena dengan adanya India Corporate Internship yang dilaksanakan khusus bagi pelajar India yang sedang mengejar gelar dari program pasca sarjana di universitas-universitas diluar negeri pemerintah India telah berusaha untuk mengenalkan situasi dan kondisi serta lingkungan kerja yang ada di India khususnya diperusahaan-perusahaan besar India. Adanya pengenalan terhadap situasi dan kondisi serta lingkungan kerja yang ada di India terlebih jika proses tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan membentuk suatu konstruksi pemikiran tersendiri kepada para pelajar India yang mengikuti program tersebut bahwa ternyata kembali ke India dan bekerja di perusahaan-perusahaan di India setelah mereka selesai melaksanakan studi diluar negeri ternyata bukanlah pilihan yang buruk malah merupakan pilihan yang mungkin sangat menguntungkan. Sehingga pemikiran untuk kembali dan tidak menetap di negara luar pun tidak akan terlintas dalam benak para pelajar India.

Selain itu, dengan adanya India Fellows Programme, maka akan dapat memperkenalkan dengan lebih baik situasi dan kondisi perekonomian di India beserta lingkungan regulasi yang melingkupinya kepada para pengusaha muda diaspora India. Karena proses pengenalan ini ditangani langsung oleh pemerintah melalui OIFC yang bekerjasama dengan Sekolah Bisnis Inida, maka besar kemungkinannya untuk dapat menarik investasi dari para pengusaha muda diaspora India tersebut ke India.50 Oleh karena itu melalui kedua program yang dilaksanakan oleh OIFC tersebut, India dibawah pemerintahan Perdana Menteri Singh tidak hanya berusaha untuk mengimplementasikan kebijakan reversed brain drain dengan menarik kembali sumber daya manusia yang dimiliki tapi juga berusaha untuk menarik kembali sumber dana yang dimiliki oleh diaspora India di luar negeri.

c. Know India Programme dan Tracing The Roots

Know India Programme adalah program dari Kementerian yang pada awalnya lebih dikenal sebagai Internship Programme for Diaspora Youth (IPDY). Program ini memberikan orientasi selama tiga minggu bagi kaum muda diaspora India yang dilakukan dengan maksud untuk mempromosikan kesadaran tentang aspek yang berbeda dari kehidupan di India dan kemajuan yang dibuat oleh negara di berbagai bidang misalnya ekonomi, industri, pendidikan, Sains & Teknologi, Komunikasi & Informatika, serta budaya. KIP menyediakan forum yang unik bagi siswa & profesional muda asal India untuk mengunjungi India, berbagi pandangan mereka, harapan & pengalaman dan untuk mengembangkan ikatan yang lebih dekat dengan India kontemporer.51 Dalam pelaksanaan program ini, terdapat 4 hingga 5 agenda program yang dilakukan setiap tahun melalui kemitraan dengan satu atau dua

50 Ministry of External Affairs, Overseas Indian Facilitation Center (OIFC), www.mea.gov.in: http://www.mea.gov.in/oifc.htm Diakses pada 19 Maret 2016, 21.45 WIB, Semarang. 51 Ministry of External Affairs, Overseas Indian Affairs – Know India Program, www.mea.gov.in: http://www.mea.gov.in/know-india-programme.htm Diakses pada 19 Maret 2016, 21.30 WIB, Semarang.

Page 20: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

pemerintah negara bagian di India. Beberapa agenda utama dalam Know India Programme adalah:52

1) Melakukan presentasi kelas dengan tema yang menjadi bahasannya adalah seputar sistem politik, ekonomi, masyarakat, dan perkembangan di berbagai sektor di India.

2) Berinteraksi dengan dosen dan mahasiswa di Universitas bergengsi / Perguruan Tinggi / Lembaga.

3) Presentasi pada pengembangan industri dan kunjungan ke beberapa pabrik.

4) Melakukan kunjungan ke sebuah desa untuk lebih memahami kehidupan desa-desa di India.

5) Melakukan kunjungan ke beberapa media di India. 6) Melakukan interaksi dengan LSM dan organisasi yang menangani

permasalahan perempuan. 7) Melakukan kunjungan ke tempat-tempat penting bersejarah / Monumen. 8) Mengambil bagian dalam program budaya khususnya Yoga 9) Memanggil pejabat tinggi negara seperti Presiden India, Ketua Komisi

Pemilihan Umum India, Menteri Ministry of Overseas Indian Affairs, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menteri Perempuan dan Perkembangan Anak untuk melakukan diskusi bersama

Program ini terbuka untuk pemuda dari golongan PIO (Persons of Indian Origin) termasuk juga untuk pemuda dari golongan NRI (Non-Resident Indian) yang memiliki usia antara 18 tahun hingga 26 tahun. Supaya bisa berpartisipasi dalam program ini, para pemohon atau calon peserta program terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Indian Mission/Post di negaranya dan mereka harus memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan.53

Adapun kriteria yang harus dipenuhi agar bisa mengikuti program ini adalah, pertama pemohon harus merupakan para pemuda yang termasuk kedalam dua golongan diaspora (NRI/PIO). Selain itu apabila pemohon atau calon peserta program ingin mengikuti program ini harus mereka yang sedang menempuh pendidikan tingkat strata-1 atau telah menyelesaikan pendidikan tingkat strata-1. Selain itu para calon peserta program juga harus fasih dalam berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Para pemohon yang nantinya dipilih sebagai peserta program adalah mereka yang belum pernah berpartisipasi dalam Know India Programme atau Internship Programme for Diaspora Youth (IPDY).54

Sebanyak 40 orang nantinya akan dipilih untuk dapat mengikuti program ini, dan sejauh ini Know India Programme telah dilaksanakan sebanyak 35 kali. Program ini pertama kali diselenggarakan pada 20 Desember 2003 hingga 12 Januari 2004 dengan

52 Ministry of External Affairs, Overseas Indian Affairs – Know India Program, www.mea.gov.in: http://www.mea.gov.in/know-india-programme.htm Diakses pada 19 Maret 2016, 21.30 WIB, Semarang. 53 Ibid. 54 Ibid.

Page 21: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

partnernya adalah negara bagian Delhi. Jumlah peserta pada saat itu adalah sebanyak 19 orang yang berasal dari Australia, Canada, Fiji, Israel, Malaysia, Mauritius, The Netherlands , South Africa, USA, Zambia. Sedangkan pelaksanaan KIP yang ke-35 akan dilaksanakan pada 5 Mei 2016 hingga 30 Mei 2016 dengan partnernya adalah negara bagian Maharastra.55

Sementara itu, program Tracing the Roots adalah program yang dirancang dan mulai dilaksanakan sejak tahun 2008 oleh Kementerian dengan tujuan untuk membantu orang-orang golongan Persons of Indian Origin (PIO) dalam melacak sumber atau asal mereka. Mekanisme pelaksanaan program ini adalah, Persons of Indian Origin yang berkeinginan untuk menelusuri asal-usul mereka di India akan diminta untuk mengisi formulir aplikasi yang ditentukan dan akan menyerahkannya kepada Indian Mission / Post yang terkait yang terletak di negara tempat tinggal mereka bersama dengan biaya sebesar Rs 30.000 / - (tiga puluh ribu rupee) atau melakukan biaya pendaftaran yang disesuaikan dengan nilai tukar mata uang asing seperti US$ ataupun Euro. Semua informasi / dokumen yang berguna yang bisa membantu dalam melacak sumber atau asal usul mereka dapat disampaikan bersama dengan formulir aplikasi. Setelah semua dokumen dan persyaratan terpenuhi, Indian Mission akan meneruskannya ke Ministry of Overseas Indian Affairs untuk dimulai program pencarian asal-usul dari si pemohon.56

Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa melalui Tracing The Roots dan Know India Program sekali lagi pemerintah India berupaya untuk membentuk konstruksi pemikiran dikalangan diaspora India. Namun perbedaannya adalah jika pada dua program sebelumnya yang dijalankan oleh OIFC usaha untuk mengkonstruksi pemikiran yang dilakukan oleh pemerintah India kepada diaspora India hanya sebatas kepada membentuk opini pemikiran bahwa situasi dan kondisi serta lingkungan kerja maupun ekonomi dan bisnis di India cukup baik, sehingga dengan terbentuknya opini pemikiran tersebut akan memperbesar peluang pemerintah India untuk dapat menarik sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah diaspora India serta sumber dana yang dimiliki oleh diaspora India diluar negeri untuk kembali ke India. Sedangkan Tracing The Roots dan Know India Program dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah India melalui Ministry of Overseas Indian Affairs dalam merekonstruksi identitas yang dimiliki oleh diaspora India. Karena Alexander Wendt mengatakan, bahwa identitas merupakan faktor yang sangat penting dalam menjelaskan kepentingan dari masing-masing individu, namun perlu digaris bawahi bahwa identitas manusia bukanlah sesuatu yang bersifat given atau alamiah, melainkan hasil dari perkembangan

55 Ministry of External Affairs, Overseas Indian Affairs – Know India Program, www.mea.gov.in: http://www.mea.gov.in/know-india-programme.htm Diakses pada 19 Maret 2016, 21.30 WIB, Semarang. 56 Ministry of External Affairs, Overseas Indian Affairs – Tracing The Roots, www.mea.gov.in: http://www.mea.gov.in/tracing-the-roots.htm Diakses pada 19 Maret 2016, 21.40 WIB, Semarang.

Page 22: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

tranformasi sosial yang dialami oleh tiap-tiap individu dalam perjalanan hidupnya melalui interaksi sosial yang terjalin diantara sesama individu yang lainnya.57

Peranan NRI (Non-Resident Indian) dalam Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan di India

Menurut World Commission on Environment and Development (WCED) pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pearce dan Warford pun menambahkan bahwa pembangunan ekonomi di suatu daerah tertentu (wilayah, negara, dunia) dikatakan berkelanjutan bila jumlah total sumber daya - tenaga kerja, barang modal yang dapat diproduksi kembali, sumber daya alam, sumber daya yang habis pakai tidak berkurang dari waktu ke waktu.58 Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan pada dasarnya berfokus pada bagaimana agar perekonomian dapat tetap berlanjut dalam jangka waktu yang panjang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya untuk memberikan kesempatan pada generasi yang akan datang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Sebagai sebuah negara dengan luas wilayah sebesar 3.287.263 km2,59 tentunya India juga memiliki keinginan untuk menerapkan pembangunan yang berekelanjutan demi masa depan generasi penerusnya. Mengingat bahwa sumber daya alam yang dimiliki India terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui pada saat ini memang sudah terbatas. Selain itu beberapa permasalahan kependudukan yang dihadapi India utamanya adalah besarnya jumlah penduduk yang dimiliki yakni mencapai angka 1.295 miliar jiwa pada tahun 2014 menurut data Bank Dunia, mau tidak mau akan semakin mendesak pemerintah India untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

NRI (Non-Resident Indian) yang termasuk kedalam salah satu golongan diaspora India, tentunya juga memiliki andil dan peluang yang cukup besar untuk terlibat dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan di India. Meskipun mungkin memang tidak semua diaspora India golongan NRI menyadari akan perihal. Namun, satu hal yang pasti adalah sejak tahun 2003, pemerintah India melalui Konvensi Pravasi Bharatiya Divas telah berusaha mengajak diaspora India khususnya golongan NRI untuk terlibat dalam melakukan perencanaan pembangunan beserta pelaksanaannya di India.60

57

Leni Winarni, Konstruktivisme, Yogyakarta, 2014, hlm. 6 58 Julissar An-Naf, Pembangunan Berkelanjutan dan Relevansinya untuk Indonesia, Jurnal Madani Edisi 2, 2005, hlm. 47 59 Central Intelligence Agency, The World Fact Book: Country Comparison Based on Area, www.cia.gov: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html Diakses pada 17 Maret 2016, 2047 WIB, Semarang. 60 Ministry of External Affairs, Executive Summary (High Level Committee of Indian Diaspora Report), www.mea.gov.in: https://www.mea.gov.in/images/pdf/1-executive-summary.pdf Diakses pada 9 Juni 2016, 21.35 WIB, Surakarta, hlm. 27

Page 23: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Konvensi Pravasi Bharatiya Divas (PBD) atau Non-Resident Indian Day adalah sebuah kegiatan yang dirayakan pada tanggal 9 Januari setiap tahunnya untuk menandai kontribusi masyarakat diaspora India dalam pembangunan India. Tanggal 9 Januari dipilih sebagai hari untuk merayakan hari untuk Non-Resident Indian, karena pada hari itu ditahun 1915, Mahatma Gandhi salah satu Pravasi terbesar kembali ke India dari Afrika Selatan. Gandhi kembali ke India untuk untuk memimpin perjuangan rakyat India melawan kolonialisme Kerajaan Inggris demi tercapainya kemerdekaan India. Sehingga untuk memperingati kembalinya Gandhi ke India untuk ikut berjuang demi tercapainya kemerdekaan India, maka dipilihlah tanggal tersebut untuk merayakan hari Non-Resident Indian atau Pravasi Bharatiya Divas.61

Konvensi Pravasi Bharatiya Divas sudah diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 2003. Konvensi ini menyediakan platform untuk komunitas India di luar negeri untuk terlibat dengan pemerintah dan rakyat dari tanah leluhur mereka untuk kegiatan yang saling menguntungkan. Konvensi ini juga sangat berguna dalam membentuk jaringan di kalangan diaspora India yang berada di berbagai belahan dunia dan memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman mereka di berbagai bidang.62

Namun keterlibatan diaspora India khususnya golongan NRI dalam peningkatan pembangunan khususnya pembangunan berkelanjutan tidak hanya melalui Konvensi Pravasi Bharatiya Divas saja. Karena melalui remitansi yang mereka kirimkan secara berkala kepada keluarga mereka di India, secara tidak langsung para diaspora India golongan NRI sebenarnya sudah ikut andil dalam upaya untuk melakukakan peningkatan pembangunan berkelanjutan di India.

Pengertian dari remitansi adalah pengirimian uang dalam bentuk valuta asing baik penerimaan (incoming) maupun pengiriman (outgoing) dan demand draft dari dan ke luar negeri maupun dalam negeri.63 India yang diperkirakan memiliki jumlah diaspora pada tahun 2012 sebanyak 25 juta orang, menjadi negara dengan jumlah remitansi terbesar di dunia ditahun yang sama.64 Reserve Bank of India (RBI) mencatat pada periode tahun 2007-2008, jumlah total remitansi yang diterima India adalah sebesar $43 triliun. Bila penerimaan remitansi didasarkan atas negara bagian, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan 12 negara bagian dengan penerimaan remitansi terbesar di India pada periode tahun 2007-2008:

61 Ministry of External Affairs, Executive Summary (High Level Committee of Indian Diaspora Report), www.mea.gov.in: https://www.mea.gov.in/images/pdf/1-executive-summary.pdf Diakses pada 9 Juni 2016, 21.35 WIB, Surakarta, hlm. 27 62 Ibid. 63 Bank Resona Perdania, Product and Services (Remittance), www.perdania.co.id: http://www.perdania.co.id/product-services/services/remittance/ Diakses pada 22 Juli 2016, 20.15 WIB, Surakarta. 64 The Times of India, India Tops Global Remittances Received $69 Billion in 2012, www.timesofindia.indiatimes.com: http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/India-tops-global-remittances-list-received-69-billion-in-2012/articleshow/19646260.cms, 20 April 2013. Diakses pada 22 Juli 2016, 20.20 WIB, Surakarta

Page 24: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Tabel 1.7 Tabel 12 Negara Bagian Dengan Penerimaan Remitansi Terbesar di India Periode Tahun 2007-200865

No Negara Bagian

Total Remittances

(Rs. Cr.)

Share of All-India (%),

Simple average

Total Remittances/

NDP (%)

1. Kerala 51,211 29.4 35.3

2. Maharashtra 26,481 15.2 5.2

3. Tamil Nadu 17,277 9.9 6.4

4. Punjab 16,505 9.5 12.9

5. Andhra Pradesh 9,512 5.5 3.3

6. Delhi 8,392 4.8 6.4

7. Gujarat 8,305 4.8 3.2

8. Karnataka 7,564 4.3 3.6

9. Uttar Pradesh 6,553 3.8 2.2

10. Rajasthan 5,689 3.3 3.7

11. Goa 3,574 2.1 21.6

12. West Bengal 3,197 1.8 1.2

Catatan: Cr (Crore) satuan di india dimana 1 Crore = 10 juta Rupee Rs (India Rupee)

Sumber: Chinmay Tumbe, Remittances in India: Facts and Issues, Indian Institute of Management Bangalore, Bangalore, 2011, hlm. 12

Berdasarkan data pada tabel 1.7, dapat dilihat bahwa Negara Bagian Kerala merupakan negara bagian dengan penerimaan remitansi terbesar di India pada periode tahun 2007-2008. Total penerimaan remitansi negara bagian Kerala periode tahun 2007-2008 adalah sebesar 51.211 Cror Rupee. Sedangkan Delhi yang merupakan Negara Bagian di lingkup ibu kota negara New Delhi menduduki peringkat ke 6 dengan penerimaan remitansi mencapai 8.392 atau 4.8% dari total penerimaan remitansi India di periode tahun 2007-2008.

Besarnya penerimaan remitansi yang didapatkan oleh India tentunya akan memberikan efek paralel bagi perkembangan pembangunan di India, khususnya perkembangan pembangunan berkelanjutan di negara-negara bagian yang menjadi penerima remitansi terbesar di India. Karena dalam konsep pembangunan berkelanjutan, strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan salah satunya adalah dengan melaksanakan pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Pembangunan yang berorientasi kepada pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-hal seperti, meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan perempuan, serta meratanya ekonomi yang dicapai dengan

65 Chinmay Tumbe, Remittances in India: Facts and Issues, Indian Institute of Management Bangalore, Bangalore, 2011, hlm. 12

Page 25: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

keseimbangan distribusi kesejahteraan.66 Adanya sumber penerimaan negara melalui remitansi yang dikirimkan oleh diaspora India golongan NRI dapat dijadikan sebagai bukti bahwa salah satu poin dari strategi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi kepada pemerataan dan keadilan sosial yaitu keseimbangan distribusi kesejahteraan dapat dicapai. Hal ini karena, remitansi yang dikirimkan oleh NRI diterima langsung oleh keluarga-keluarga mereka yang ada di India dan dengan remitansi itu, keluarga-keluarga NRI bisa meningkatkan kesejahteraan mereka baik sejahtera secara finansial maupun akademis.

Salah satu indikator yang menandakan bahwa distribusi kesejahteraan semakin seimbang di India khususnya di 12 negara bagian dengan penerimaan remitansi terbesar tersebut adalah dengan semakin menurunnya angka kemiskinan di beberapa negara bagian tersebut. Untuk menunjukan bahwa angka kemiskinan di 12 negara bagian tersebut semakin mengalami penurunan berikut ini adalah tabel datanya:

Tabel 1.8 Tabel Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Beberapa Negara Bagian di

India Pada Periode Tahun 2004-2005 dan 2009-201067

Negara Bagian

Rural Urban

Jumlah Orang (Ribuan)

Persentase (%) Jumlah Orang

(Ribuan) Persentase (%)

2004-2005

2009-2010

2004-2005

2009-2010

2004-2005

2009-2010

2004-2005

2009-2010

Andhra Pradesh 18000 12790 32.30 22.80 5500 4870 23.40 17.70

Goa 180 60 28.10 11.50 170 60 22.20 6.90

Gujarat 12850 9160 39.10 26.70 4290 4460 20.10 17.90

Karnataka 13470 9740 37.50 26.10 5180 4490 25.90 19.60

Kerala 4220 2160 20.20 12.00 1980 1800 18.40 12.10

Maharashtra 27780 17980 47.90 29.50 11460 9090 25.60 18.30

Punjab 3670 2510 22.10 14.60 1690 1840 18.70 18.10

Rajasthan 16640 13380 35.80 26.40 4350 3320 29.70 19.90

Tamil Nadu 13440 7830 37.50 21.20 5970 4350 19.70 12.80

Uttar Pradesh 60050 60060 42.70 39.40 13010 13730 34.10 31.70

West Bengal 22750 17780 38.20 28.80 6080 6250 24.40 22.00

Delhi 110 30 15.60 7.70 1830 2290 12.90 14.40

Sumber: https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=15283, 16 September 2013. Diunduh pada 8 Mei 2016, 18.15 WIB, Surakarta.

66 Askar Jaya, Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), Direktori File UPI, Bogor, 15 Desember 2004, hlm. 5 http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195207251978031-ACE_SURYADI/askar_jaya.pdf Diunduh pada 8 Mei 2016, 17.25 WIB, Surakarta. 67Reserve Bank of India, Number and Percentage of Population Below Poverty Line, www.rbi.org: https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=15283, 16 September 2013. Diunduh pada 8 Mei 2016, 18.15 WIB, Surakarta.

Page 26: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Berdasarkan data yang ditunjukan pada tabel 1.8 diatas, dapat disimpulkan bahwa negara bagian Kerala yang menjadi penerima remitansi terbesar di India pada periode tahun 2007-2008 jumlah penduduk miskinnya baik di daerah rural maupun urban mengalami penurunan. Selain itu, dari data yang ditampilkan pada tabel 1.8 dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2004-2005 jumlah penduduk miskin di daerah rural negara bagian Kerala sebesar 4.220.000 jiwa, sedangkan di daerah urban jumlah penduduk miskinnya sebesar 1.980.000 jiwa. Jumlah tersebut kemudian menurun di periode tahun 2009-2010 dimana jumlah penduduk miskin didaerah rural turun menjadi 2.160.000 jiwa dan di daerah urban turun menjadi 1.800.000 jiwa. Selain Kerala, negara bagian lainnya yang tercatat dalam tabel 1.8 hampir semuanya juga mengalami tren penurunan jumlah penduduk miskin kecuali di negara bagian Uttar Pradesh. Di Uttar Pradesh jumlah penduduk miskin sedikit mengalami kenaikan, dimana pada periode tahun 2004-2005 jumlah penduduk miskin didaerah rural mencapai angka 60.050.000 jiwa yang kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 60.060.000 jiwa di periode tahun 2009-2010. Begitupun dengan yang berada didaerah urban, dimana pada periode tahun 2004-2005 jumlah penduduk miskin tercatat mencapai angka 13.010.000 jiwa naik menjadi 13.730.000 jiwa di periode tahun 2009-2010. Selain dari jumlah penduduk miskin, indikator lainnya yang dapat menunjukan bahwa distribusi kesejahteraan semakin merata dengan adanya remitansi yang berasal dari NRI adalah dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dibeberapa negara bagian di India, khususnya di 12 negara bagian yang memperoleh remitansi terbesar di India pada periode tahun 2007-2008. Indeks Pembangunan Manusia dapat dijadikan sebagai indikator dari adanya keseimbangan distribusi kesejahteraan sosial karena Indeks Pembangunan Manusia dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.68 Sehingga untuk dapat mengetahui besaran Indeks Pembangunan Manusia di beberapa negara bagian di India, berikut ini adalah tabel yang menunjukan angka Indeks Pembangunan Manusia dibeberapa negara bagian di India:

Tabel 1.9 Tabel IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Negara Bagian di India Pada Periode Tahun 1999-2000 dan Tahun 2007-200869

Negara Bagian IPM 1999-2000

Peringkat 1999-2000

IPM 2007-2008

Peringkat 2007-2008

Kerala 0.677 2 0.790 1

Delhi 0.783 1 0.750 2

Himachal Pradesh 0.581 4 0.652 3

Goa 0.595 3 0.617 4

Punjab 0.543 5 0.605 5

North East India (excluding Assam)

0.473 9 0.573 6

Maharashtra 0.501 6 0.572 7

68 Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia, www.bps.go.id: http://www.bps.go.id/subjek/view/id/26Diakses pada 19 Juli 2016, 21.15 WIB, Surakarta. 69 Institute of Applied Manpower Research, Planning Commission, Government of India, India Humant Development Report 2011: Towards Social Inclusion (Human Development Index), 2011, hlm.2

Page 27: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Tamil Nadu 0.480 8 0.570 8

Haryana 0.501 7 0.552 9

Jammu and Kashmir

0.465 11 0.529 10

Gujarat 0.466 10 0.527 11

Karnataka 0.432 12 0.519 12

West Bengal 0.422 13 0.492 13

Uttaranchal 0.339 16 0.490 14

Andhra Pradesh 0.368 15 0.473 15

Assam 0.336 17 0.444 16 Rajasthan 0.387 14 0.434 17

Uttar Pradesh 0.316 18 0.380 18

Jharkhand 0.268 23 0.376 19

Madhya Pradesh 0.285 20 0.375 20

Bihar 0.292 19 0.367 21

Orissa 0.275 22 0.362 22

Chhattisgarh 0.278 21 0.358 23

Sumber: Institute of Applied Manpower Research, Planning Commission, Government of India, India Humant Development Report 2011: Towards Social Inclusion (Human Development Index), 2011, hlm.2

Berdasarkan tabel 1.9, dapat dinyatakan bahwa negara bagian Kerala ternyata tidak hanya menjadi negara bagian dengan penerimaan remitansi terbesar di India saja, tapi juga menjadi negara bagian dengan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di India pada periode tahun 2007-2008, disusul dengan negara bagian Delhi ditempat kedua dan negara bagian Himachal Pradesh di tempat ketiga. Dari data yang ditampilkan pada tabel 1.9 juga dapat dilihat bahwa sebenarnya pada periode tahun 1999-2000 negara bagian Kerala hanya menduduki peringkat kedua dalam Indeks Pembangunan Manusia di India dengan perolehan angka sebesar 0.677, sedangkan negara bagian Delhi menduduki peringkat teratas dalam Indeks Pembangunan Manusia di India pada periode tahun yang sama dengan perolehan angka mencapai 0.780. Namun apabila dilihat secara keseluruhan memang hampir semua negara bagian di India sejak periode tahun 1999-2000 hingga periode tahun 2007-2008 Indeks Pembangunan Manusianya mengalami kenaikan kecuali negara bagian Delhi yang justru mengalami penuruan.

Berdasarkan data-data yang telah disampaikan pada tabel 1.8 dan juga pada tabel 1.9 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa memang tidak semua negara bagian di India merasakan dampak dari adanya penerimaan remitansi yang cukup besar dari NRI. Namun setidaknya secara umum setiap negara bagian yang ada di India cukup mendapatkan dampak yang positif dari adanya remitansi tersebut. Selain itu secara garis besar beberapa data yang ditampilkan pada tabel 1.8 dan 1.9 dapat menjadi butki bahwa NRI melalui remitansi yang mereka kirimkan secara berkala kepada keluarga mereka di India memang memiliki andil yang cukup besar dalam peningkatan pembangunan berkelanjutan di India, dan peluang NRI untuk bisa meningkatkan intensitas keikutsertaannya dalam membantu pemerintah India untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan di India masih cukup besar. Karena melalui remitansi yang dikirimkan oleh NRI secara berkala setiap tahunnya dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan khususnya strategi pada poin pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial.

Page 28: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Kesimpulan

Aktivitas kependudukan yang dilakukan oleh sebagian warga negara India dengan pergi merantau ke negara lain demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang mereka miliki karena didorong oleh beberapa faktor seperti tingkat kemiskinan yang masih tinggi yang diakibatkan oleh jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas serta kualitas pendidikan yang masih rendah ternyata juga memberikan dampak negatif terhadap pembangunan di India. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah terjadinya fenomena brain drain di kalangan warga negara India di luar negeri (diaspora India). Akibatnya, sumber daya manusia dengan kualitas yang cukup baik serta sumber dana modal yang dimiliki oleh diaspora India tersebut yang sedianya diharapkan akan dapat meningkatkan pembangunan di India setelah mereka sukses merantau di negara luar ternyata tidak dapat dirasakan oleh India. Oleh karena itu untuk menarik kembali sumber daya manusia serta sumber daya modal yang dimiliki oleh India tersebut sekaligus sebagai tindakan preventif agar jumlah warga negara India yang terkena brain drain dan kemudian enggan kembali ke India tidak semakin bertambah, pemerintah India pada masa pemerintahan Perdana Menteri Manmohan Singh kemudian membentuk dan mengimplementasikan kebijakan untuk mendorong terwujudnya reversed brain drain di India.

Bentuk implementasi dari kebijakan reversed brain drain pada masa pemerintahan Perdana Menteri Singh adalah dengan mendirikan Ministry of Overseas Indian Affairs, kementerian sentral yang mengurusi permasalahan diaspora India. Dibentuknya Ministry of Overseas Indian Affairs oleh Perdana Menteri Singh berdasarkan penjelasan Patton dan Sawicki tentang implementasi kebijakan merupakan salah satu bentuk usaha eksekutif dalam mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Selain itu bentuk implementasi kebijakan reversed brain drain yang dilakukan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Singh yang lainnya adalah melalui program-program yang dibuat dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian ataupun dilaksanakan melalui lembaga-lembaga yang dibentuk dibawah naungan Kementerian.

India Corporate Internship dan India Fellows Program merupakan program yang dibentuk dan dilaksanakan oleh salah satu lembaga di bawah naungan Ministry of Overseas Indian Affairs yaitu OIFC (Overseas Indian Facilitation Center). Jika dilihat dari tujuan utama program tersebut memang lebih mengarah kepada upaya peningkatan sumber daya manusia. Karena Garry Dessler mengatakan bahwa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia adalah melalui magang dan proses belajar secara informal. Namun, bisa dikatakan juga bahwa program tersebut sebenarnya merupakan salah satu strategi dari pemerintah India untuk dapat membentuk opini para pelajar diaspora tingkat lanjut serta para pengusaha muda diaspora India bahwa kondisi ekonomi India beserta lingkungan hukum yang melingkupinya sudah dalam keadaan yang sangat baik. Sehingga ketika opini tersebut dapat terbentuk dan ditanamkan kepada para pelajar serta pengusaha muda diaspora India tersebut, dengan sendirinya mereka akan kembali ke India atau juga melakukan investasi di India.

Page 29: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Selain melakukan pembentukan opini dengan melaksanakan program India Corporate Internship dan India Fellows Program, pemerintah India melalui Tracing The Roots dan Know India Programme (program yang dilaksanakan langsung oleh Ministry of Overseas Indian Affairs) juga berupaya untuk merekonstruksi identitas diaspora India. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, pembentukan ulang identitas diaspora India dilakukan oleh pemerintah India karena akibat adanya aktivitas kependudukan yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial antara warga negara India dengan penduduk lokal di negara rantau telah membuat sebagian besar diaspora India mengalami perubahan identitas. Sehingga negara yang dalam hal ini adalah pemerintah India berusaha untuk membentuk kembali identitas diaspora India tersebut dengan cara menciptakan struktur sosial sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah India agar diaspora India kembali memiliki identitas sebagai seorang India. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Alexander Wendt bahwa identitas seorang individu bukan merupakan sesuatu yang bersifat given. Identitas individu terbentuk karena adanya interaksi sosial yang terjadi diantara individu, dan negara memiliki peranan yang cukup penting dalam pembentukan identitas seorang individu tersebut melalui pembentukan struktur sosial di masyarakat yang nantinya struktur sosial tersebut akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap interaksi sosial yang terjadi diantara individu.

Meskipun pada saat ini pemerintah India sedang berusaha untuk me-reversed diaspora yang mereka miliki melalui kebijakan reversed brain drain agar diaspora India bisa kembali ke India dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan di India, akan tetapi ternyata diaspora India khususnya golongan NRI selama ini telah berkontribusi dalam peningkatan pembangunan khususnya pembangunan berkelanjutan di India. Kontribusi NRI dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan di India adalah melalui remitansi yang mereka kirimkan secara berkala kepada keluarga mereka di India. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan, bahwa salah satu strategi pembangunan berkelanjutan adalah dengan melaksanakan pembangunan yang berorientasi kepada terbentuknya keseimbangan distribusi kesejahteraan. Dengan adanya remitansi yang dikirimkan oleh NRI, sejauh ini sudah berhasil memeratakan kesejahteraan sosial yang ada di seluruh negara bagian di India. Indikatornya adalah menurunnya angka kemiskinan baik di daerah rural ataupun urban serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia diseluruh negara bagian di India.

Page 30: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Daftar Pustaka

<Buku>

Dessler, Gary. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Indeks, Jakarta.

Mas’oed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. LP3ES, Jakarta.

Morgenthau, Hans J. 2010. Politik Antar Bangsa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Center of Academic Publishing Service (CAPS), Yogyakarta.

< Artikel Jurnal>

Aggarwal, CA Anupma. 2009. OIFC Publication (Guide Book for Overseas Indians on Taxationand Other Important Matters): Residential Status for Tax Purposes. Ministry of External Affairs of India,New Delhi.

An-Naf, Julissar. 2005. Pembangunan Berkelanjutan dan Relevansinya untuk Indonesia. Jurnal Madani Edisi 2.

Buga, Natalia and Jean Bapiste Meyer. 2012. Indian Human Resources Mobility: Brain drain versus Brain gain. European University Institute, San Domenico di Fiesole.

Cyranoski, David. 2014. Materials science: China’s crystal cache. Nature.

Hercog , Metka and Melissa Siegel. 2011. Engaging The Diaspora in India. United Nation University Maastricht Economic and Social Research Institute on Innoveation and Technology (UNU-MERIT), Maastricht.

Jaya, Askar. 2004. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Direktori File UPI, Bogor.

Khadria, Binod. 2002. Skilled Labour Migration from Developing Country: Study India. International Migration Programme, Jenewa.

Singh, Amit. 2009. India’s Diaspora Policy: A Case Studies of Indians in Malaysia, School of International Jawaharlal Nehru University. New Delhi.

Tumbe, Chinmay. 2011. Remittances in India: Facts and Issues. Indian Institute of Management Bangalore, Bangalore.

Winarni, L. 2014. Konstruktivisme. Yogyakarta.

Page 31: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

<Internet>

Badan Pusat Statistik. 2016. Indeks Pembangunan Manusia. www.bps.go.id: http://www.bps.go.id/subjek/view/id/26

Bank Resona Perdania. Product and Services (Remittance). www.perdania.co.id: http://www.perdania.co.id/product-services/services/remittance/

Central Intelligence Agency. The World Fact Book: Country Comparison Based on Area. www.cia.gov: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2147rank.html

Gazette of India: Extraordinary. 2015. Merger of PIO and OCI Card. Ministry of Home Affairs of India, New Delhi.

Immihelp. OCI – Overseas Citizenship of India (Not Dual Citizenship, www.immihelp.com:

http://www.immihelp.com/nri/overseascitizenshipindia/

Immihelp. OCI Eligibility. www.immihelp.com:

http://www.immihelp.com/nri/overseascitizenshipindia/oci-eligibility.html

Immihelp. Sample Pan Card. www.immihelp.com: http://www.immihelp.com/nri/sample-pan-card.html

Institute of Applied Manpower Research, Planning Commission, Government of India. 2011. India Humant Development Report 2011: Towards Social Inclusion (Human Development Index), New Delhi.

Learning India. NRI, PIO, OCI - what’s the difference?. www.learningindia.in:

https://learningindia.in/nri-pio-oci/

Ministry of External Affairs Government of India. Overseas Citizenship of India Scheme. www.mea.gov.in: http://www.mea.gov.in/overseas-citizenship-of-india-scheme.htm

Ministry of External Affairs Government of India. PIO/OCI Card. www.mea.gov.in:

https://mea.gov.in/Portal/CountryQuickLink/703_PIO-OCI.pdf

Ministry of External Affairs. Executive Summary (High Level Committee of Indian Diaspora Report). www.mea.gov.in

Ministry of External Affairs. Overseas Indian Affairs – Know India Program. www.mea.gov.in.: http://www.mea.gov.in/know-india-programme.htm

Ministry of External Affairs. Overseas Indian Affairs – Tracing The Roots. www.mea.gov.in: http://www.mea.gov.in/tracing-the-roots.htm

Ministry of External Affairs. Overseas Indian Facilitation Center (OIFC). www.mea.gov.in:

http://www.mea.gov.in/oifc.htm

Ministry of External Affairs. Pravasi Bharatiya Divas. www.mea.gov.in:

http://www.mea.gov.in/pravasi-bharatiya-divas.htm

Ministry of Overseas Indian Affairs. 2013. Annual Report 2012-2013 (The Ministry and Its Mandate), New Delhi.

Page 32: KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA PADA · PDF filePEMBANGUNAN BERKELANJUTAN R. Dian Muhammad Supriyatno1 Abstract Reversed Brain Drain policy in India in the Manmohan Singh government

KEBIJAKAN REVERSED BRAIN DRAIN DI INDIA

Number of Overseas Indians 2012, www.oifc.in: http://www.oifc.in/Uploads/MediaTypes/Documents/Number-of-Overseas-Indians211212.pdf

Parischa, A. 2014. Berita Asia Pasifik. www.voaindonesia.com:

http://www.voaindonesia.com/content/india-catat-penurunan-tingkat-kemiskinan-yang-tajam/1711877

Report of The High Level Committee on The Indian Diaspora. Dual Citizenship. http://indiandiaspora.nic.in

Reporter, S. 2014. Indians Now Third Largest Immigrant Population in U.S.

Reserve Bank of India. 2013. Number and Percentage of Population Below Poverty Line. www.rbi.org: https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=15283

The India Diaspora, www.indiandiaspora.ic.in

The Times of India. 2013. India Tops Global Remittances Received $69 Billion in 2012. www.timesofindia.indiatimes.com: http://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/India-tops-global-remittances-list-received-69-billion-in-2012/articleshow/19646260.cms

Welcome NRI. Non Resident Indian – NRI Definition. www.welcomenri.com:

http://www.welcomenri.com/laws_guideline/Definition%20of%20NRI.aspx

World Education News and Reviews. Indian Study Abroad Trends: Past, Present, and Future. www.wenr.wes.org: http://wenr.wes.org/2013/12/indian-study-abroad-trends-past-present-and-future/

www.pinterest.com: https://www.pinterest.com/ottawastepbyste/government-departments/

www.sbs.com.au;http://www.sbs.com.au/yourlanguage/punjabi/en/article/2016/06/23/deadline-oci-conversion-extended