kebijakan program dan anggaran pembangunan kesejahteraan...
TRANSCRIPT
KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2018
Aston Marina Ancol, Jakarta
7 Februari 2018
Disiplin,
Berkinerja
Bersinergi
Bermartabat
2
Realisasi Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2017
Catatan :
1. Persentase (%) penyerapan anggaran Kementerian Sosial Tahun 2016 dari Pagu anggaran tanpa self blocking Rp.12..552.934.638.000 dengan realisasi sebesar Rp. 12.297.940.298.242 atau 97.97%.
2. Pada Tahun 2017, Kementerian Sosial mendapatkan Penghargaan Peringkat 5 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 Kategori Pagu Besar (> 10 Trilyun Rupiah)
No Kode/Unit Pagu 2017 Realisasi 2017 % Pagu 2018
Kementerian Sosial 17.641.525.106.000 17.139.503.009.318 97,15 41.295.742.086.000
1 Sekretariat Jenderal 264.397.445.000 253.274.598.707 95,79 332.315.654.000
2 InspektoratJenderal 36.072.714.000 33.487.609.356 92,83 44.088.417.000
3 Ditjen Pemberdayaan Sosial 503.949.164.000 458.669.194.389 91,01 433.823.251.000
4 Ditjen Rehabilitasi Sosial 928.231.583.000 904.328.925.834 97,42 1.006.519.857.000
5 Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial 13.331.716.359.000 13.045.428.747.926 97,85 17.671.377.420.000
6 Ditjen Penanganan Fakir Miskin 2.248.373.444.000 2.127.784.864.284 94,64 21.455.112.967.000
7 Badan Pendidikan, Penelitian dan penyuluhan Sosial 328.784.379.000 316.529.068.822 96,27 352.504.520.000
KEBIJAKAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
TAHUN 2018
3
Kementerian Sosial melaksanakan Nawa Cita ke 3, 5, 8 dan 9
VISI DAN MISI T U J U A N N A W A C I T A VISI MISI, TUJUAN DAN NAWACITA
VISI DAN MISI
- V I S I - Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong
- M I S I - Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
TUJUAN
Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan
Rentan
N A W A C I T A
4
VISI DAN MISI T U J U A N N A W A C I T A SASARAN STATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
SASARAN STRATEGIS
Berkontribusi menurunkan jumlah Penduduk Miskin dan Rentan
1
Sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang professional
2
ARAH KEBIJAKAN
Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif
Pengembangan penghidupan berkelanjutan
Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial
1
2
3 Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar
4
5
VISI DAN MISI T U J U A N N A W A C I T A PRIORITAS NASIONAL PADA KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2018
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN 1 KESEHATAN 2 POLITIK, HUKUM
DAN PERTAHANAN
KEAMANAN
3 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS NASIONAL
6
VISI DAN MISI T U J U A N N A W A C I T A JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL TEPAT SASARAN
Penyaluran Bantuan Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Miskin secara Non Tunai
Bantuan Pangan melalui Voucher/ Layanan Keuangan Digital
SDM yang mengikuti Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
101.362 Anak
10.000.000 KPM
15.600.000 KPM
96.700.000 Jiwa
3.392 Orang
1
2
TARGET
3 Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
4 Verifikasi dan Validasi Data
5
KEGIATAN
7
VISI DAN MISI T U J U A N N A W A C I T A PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
1
2
TARGET
3
4
5
Pemberian Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
28.383 Orang
Pembarian Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia
25.430 Orang
Pemberian Layanan Home Care bagi Lanjut Usia
14.910 Orang
Bantuan Darurat Korban Bencana Alam 92.000 Jiwa
Penyediaan Taruna Siaga Bencana 34.628 Orang
6
7
Literasi Khusus Bagi Penyandang Disabilitas Netra
35 Jenis
Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas
3.000 Unit
KEGIATAN
8
VISI DAN MISI T U J U A N N A W A C I T A LANJUTAN
8
9
TARGET
Korban Bencana Sosial yang mendapat Pemenuhan Kebutuhan Dasar 137.000 Jiwa
Pembangunan Rumah Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)
2.099 Keluarga
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 10.775 Keluarga
Pengembangan Sistem dan Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
130 Kab/Kota
Sistem Pelayanan Sosial Terpadu melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
260 Desa
Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) / Pekerja Sosial yang telah mendapatkan sertifikasi
3.000 Orang
Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan akreditasi
2.000 LKS
10
11
12
13
14
KEGIATAN
9
VISI DAN MISI T U J U A N N A W A C I T A
PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO KECIL KOPERASI, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT SERTA KEPASTIAN HUKUM
TARGET
Penyediaan Bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Poduktif (KUBe)
119.020 Orang
Rehabilitasi Sosial Orang dengan HIV/AIDS
821 Orang
Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan
750 Orang
KEGIATAN
10
No Unit Kerja Anggaran 2018 (Rp)
%
1 Sekretariat Jenderal 332.315.654.000 0,80
2 Inspoektorat Jenderal 44.088.417.000 0,11
3 Ditjen Pemeberdayaan Sosial
433.823.251.000 1,05
4 Ditjen Rehabilitasi Sosial 1.006.519.857.000 2,44
5 Ditjen Perlindungan & Jamsos
17.671.377.420.000 42,79
6 Ditjen Penanganan FM 21.455.112.967.000 51,95
7 Badiklitpensos 352.504.520.000 0,85
Jumlah Total 41.295.742.086.000 100
PERKEMBANGAN ANGGARAN 2015 -2018, SEBARAN DAN POSTUR 2018
11
Alokasi APBN 2018 Nasional 2.220,7 T
Belanja Pemerintah Pusat : 1.454,5 T • Belanja K/L 847,4 T • Belanja Non K/L 607,1 T Transfer ke Daerah& Dana Desa : 766,2 T
1.454,5
APBN 2018 (triliun Rupiah)
Pelayanan Umum 435,9
Pertahanan 107,8
Ketertiban & Keamanan 136,0 Ekonomi
335,5
31,5 Perlindungan Lingkungan Hidup 15,7
Perumahan & Fasilitas Umum
Kesehatan 65,1
Pariwisata 9,5 7,5
Agama
Perlindungan Sosial 162,6
Pendidikan 147,6
12
KETERKAITAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2017 & 2018
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Jaminan dan
Bantuan Sosial Tepat
Sasaran
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar
Peningkatan Daya Saing UMKM dan
Koperasi
Peningkatan Taraf Hidup Penduduk
40% Ekonomi Terbawah
Penciptaan lapangan kerja
dengan memperbesar investasi padat
karya
Perhatian khusus kepada
usaha mikro dan kecil
Pengembangan kewirausahaan
Perkuatan basis perekonomian
perdesaan
Perluasan pelayanan
dasar
Pengurangan beban
penduduk miskin dan
rentan (Bantuan
Sosial)
RKP 2018 RKP 2017
Sept 2017
10.12% (26,58juta)
GK.Rp.387.120/jiwa/bln
13
Indeks Kedalaman Kemiskinan & Keparahan Kemiskinan
Pada periode Maret 2017–September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2017 adalah 1,83 dan pada September 2017 mengalami penurunan menjadi 1,79.
Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,48 menjadi 0,46 (Tabel 5). Sementara untuk periode September 2016–September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung mengalami kenaikan.
16
Tahun Perkotaan Perdesaan Total
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
September 2016 1,21 2,32 1,74
Maret 2017 1,24 2,49 1,83
September 2017 1,24 2,43 1,79
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
September 2016 0,29 0,59 0,44
Maret 2017 0,31 0,67 0,48
September 2017 0,30 0,65 0,46
ASUMSI UNTUK PEMBAYARAN PESERTA BARU 4 TAHAP
I PKH 9.072,7 12.837,7 17.317,2 21.201,2
Catatan :
- coverage (KPM) 6.000.000,0 6.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0
- index rata2 (Rp/Thn/KPM) 2.154.000,0 1.890.000,0 1.890.000,0 1.890.000,0
- penyaluran 3,5 Jt KK 4x bayar 4x bayar 2x bayar 4x bayar
2,5 Jt KK 1x bayar
II Program/Kegiatan Lain
Non PKH
4.423,7 4.687,6 4.746,7 4.746,7
- 001 (Gaji) 447,1 450,7 447,1 447,1
- 002 (Operasional Kantor) 161,9 196,2 196,2 196,2
- Non Oprs 3.814,7 4.040,7 4.103,4 4.103,4
Total Pagu Kemensos 13.496,4 17.525,3 22.063,9 25.947,9
EXERCISE 2018
(Target PKH 10 Juta KK)
EXERCISE 2018
(Target PKH 10 Juta KK)No Uraian 2016 2017
Dalam Milyar Rupiah
Catatan : • Untuk Peserta Baru (4 juta KPM) pembayaran Tahap I dapat diberikan secepatnya pada Kuartal I dan Tahap II paling
lambat pada Kuartal III TA 2018 • Pembayaran Tahap III dan IV. alokasi anggaran Bantuan Sosial dicadangkan di BA BUN TA 2018 • Alokasi anggaran safeguarding masih dapat dilakukan efisiensi
Sumber: Rapat di DJA tentang Rencana Kenaikan target PKH Tahun 2018 tanggal 5 April 2017
18
Kebutuhan Alokasi PKH dan Kebutuhan Total PAGU Kemensos TA 2018
19
1 2 3
4 6 5
Memastikan Komplementaritas Program:
1. Pemutakhiran dan sosialisasi data PKH kepada program lainnya: NIK, akte, dsb.
2. Koordinasi Pemda untuk komplementaritas dukungan APBD dan Dana Desa bagi PKM PKH.
3. Memberikan akses pelatihan dan peluang kerja ke sektor formal, bagi kepala keluarga PKH.
Penguatan MIS dan link ke BDT/SIKS:
1. Sinkronisasi dengan BDT (link ke NIK, KIP, PIP, dsb) untuk penggunaan satu kartu kombo KKS
2. Dashboard untuk memantau pemenuhan kondisionalitas, graduasi kepesertaan, dan komplementaritas.
3. Optimalisasi server PKH untuk berbagai program, untuk mendorong efisiensi dan efektivitas.
4. Kapasitas SDM
Strategi Graduasi Program:
1. Institusionalisasi kriteria dan threshold
graduasi program (resertifikasi).
2. Penguatan MIS dan sistem pengaduan untuk
updating data (keluar masuk peserta PKH)
yang mendukung resertifikasi berkala.
3. Integrasi skema graduasi dengan program
lain, untuk memastikan peserta graduasi
tidak kembali jatuh miskin.
Penguatan Pendampingan
1. Bimtek & pelatihan: a) standar kompetensi; b) promosi
perubahan perilaku dan gizi melalui FDS dan
komplementaritas program lain
2. Kerjasama dengan Pemda, PT, organisasi
kemasyarakatan, & program mitra lain untuk
rekruitmen SDM dan pelatihan pendamping
3. Tunjangan operasional, dan rasio beban kerja,
terutama di daerah padat atau sulit.
4. Review kapasitas pendamping PKH dalam mendukung
program diluar PKH
Penguatan Kelembagaan PKH
1. Internal Kemsos: kerjasama lintas program (data, komplementaritas, pendamping, pengaduan, dsb).
2. Eksternal: Revitalisasi peran Tim Koordinasi di Pusat dan Daerah (Cluster II-IV)
3. Sebagai Program Nasional, keberhasilan PKH tidak dapat hanya dibebankan pada KemenSos saja
Penguatan FDS
1. Penguatan modul gizi FDS
2. Pembangan E-Learning.
3. Kerjasama dengan berbagai K/L dan
stakeholders untuk memastikan efektivitas
hasil FDS
4. Komplementaritas program yang fokus
peningkatan gizi.
5. Supervisi FDS oleh Peksos Supervisor
Strategi Perluasan PKH 10 Juta Tahun 2018
Persiapan Data Calon KPM PKH Tahun 2018
Perluasan KPM PKH Tahun 2018
Data Awal Validasi Eligible Data yang dikirim
Ke Bank Data sudah Perso
PKH Existing Tahun 2017
- 6.228.236 KPM - -
Validasi Tahap 1 4.743.992 KPM 2.514.438 KPM 2.514.438 KPM 1.590.300 KPM
Validasi Tahap 2 1.789.953 KPM 1.005.110 KPM 1.005.110 KPM -
Total Data Yang Sudah divalidasi
6.533.945 KPM 3.519.548 KPM 3.519.548 KPM -
Data Peralihan ASLUT dan ASPDB
(Rehsos) -
52.503 KPM • 30.000 Aslut • 22.503 Aspdb
- -
Total Data KPM PKH 2018
6.533.945 KPM 9.800.287 KPM 3.519.548 KPM 1.590.300 KPM
Keterangan: 1.Data awal Validasi Tahap 1 bersumber dari Data BDT KKS Non PKH (Pusdatin) tersebar di 34 Propinsi 514 Kabupaten/kota 2.Data awal Validasi Tahap 2 bersumber dari Data BDT KKS Non PKH (Pusdatin) tersebar di 15 Propinsi 163 Kabupaten/kota 3.Data sudah Perso berdasarkan update per masing-masing Bank. 4.Masih terdapat kekurangan data untuk mengenapi 10 juta KPM : 199.713 KPM dan akan dilaksanakan Validasi Tahap 3.
20
21
NO. POSISI KEBUTUHAN SDM TAHUN
2018
JUMLAH PELAMAR
LULUS ADMINISTRASI
LULUS UJI KOMPETENSI
JUMLAH SDM YANG BELUM TERPENUHI
1. Pekerja Sosial Supervisor 877 13,554 2,068 554 323
2. Pendamping Sosial 12,722 168,134 26,323 12,687 35
3. Pendamping Sosial PKH Akses 2,013 10,238 2,465 1,166 847
4. Asisten Pendamping Sosial 172 26,020 316 111 61
5.. Administrator Database Provinsi/Kab/Kota
607 34,872 1,234 548 59
6. Koordinator Regional 7 1,864 35 7 0
7. Koordinator Wilayah 9 472 45 8 1
8. Koordinator Kabupaten/Kota 194 3,331 725 165 29
JUMLAH KESELURUHAN 16,601 258,485 33,211 15,246 1,355
Kebutuhan SDM Pelaksana PKH Tahun 2018 & Hasil Rekruitmen Tahun 2017
Integrasi Rastra menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018
Bansos
Rastra 297
Kab
BPNT 98 kota
119 Kab
(217 Kab/Kota)
5.415.744 KPM
10.083.192
KPM
TOTAL
Rp 20.837.949.152.000
15.498.937 KPM
RASTRA Tanpa uang tebus
22
Kesiapan Pelaksanaan BPNT Tahun 2018
Skenario Pelaksanaan Bansos Pangan Tahun 2018
23
KEBIJAKAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019
24
25
TIMELINE RKP & RENJA K/L
Rancangan RKP Perpres RKP
Trilateral Meeting 1 (TM -1)
Rangkaian
Rakorbangpus
dan
Musrenbangnas
Pemutakhiran
Rancangan Renja
Renja K/L
SB Pagu
Anggaran
(TM -2)
Rancangan
Awal Renja
RKA-K/L
Jan - Feb Mar - Jun
Mei Juni
Rancangan Awal
RKP
SB Pagu
Indikatif
Rancangan
Renja
Maret
T – 1 T
Penyampaian
Rancangan
Renja
April
Pembicaraan
Pendahuluan
dengan DPR
DIPA
Pembahasan
Dengan
DPR
Alokasi
Anggaran
dan APBN
Oleh
DPR DIPA
Jul - Des
Pemutakhiran
RKP
APBN-P Closing
31 Des
Desember
Draft Rancangan
Awal RKP
Bilateral Meeting (BM)
Workshop
Internal
Tema, Sasaran,
Arah Kebijakan,
dan Prioritas
Pembangunan
Nasional
Sidang
Kabinet
Januari
T – 2
Nov
Juli
Fase Perubahan Renja K/L
di Tahun Perencanaan Fase Perubahan Renja K/L
di Tahun Pelaksanaan
TIME FRAME
RKP
MILE STONE
& PROSES
RENJA K/L
26
27
1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program.
2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan memperhatikan pada :
• Pengendalian Perencanaan;
• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018;
• Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan;
• Perkuatan integrasi sumber pendanaan.
Kebijakan Penyusunan Penganggaran dalam RKP 2019
Tematik : penekanan atau fokus perencanaan sampai dengan program prioritas Holistik : pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu hilir) Integratif : Integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan Spasial : keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi
28
Hal-Hal yang Mendapat Perhatian dalam Penyusunan RKP Tahun 2019
•Tata cara pelaksanana RKP Tahun 2019 masih sama dengan RKP Tahun sebelumnya. Jadwal pelaksanaan RKP sudah di Informasikan lebih awal sehingga Kementerian Lembaga sudah bisa melaksanakan konsolidasi internal untuk mempersiapkan hal-hal yang akan menjadi bahan pembahasan di dalam penyusunan RKP
1
•Pada minggu ke-4 Januari T-1 Menteri Bappenas akan menyampaikan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan kepada Presiden.Setelah itu Bappenas akan segera dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Perencanaan Pembangunan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dengan mengundang Bappeda , Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten untuk membahas sasaran dan Prioritas Nasional.
2
•Pada Pertemuan Pembicaraan Pendahuluan dengan Dewan Perwakilan Rakyat tentang rancangan APBN di bulan Mei T-1 Bappenas dan Kemenkeu akan mengeluarkan Permen dimana pada tahun sebelumnya berupa Perpres sehingga Jika ada usulan perubahan oleh DPR atas rancangan APBN akan lebih mudah untuk menyesuaikan sebelum di tetapkan menjadi Perpres.
3
•Menyiapkan Rumusan Kebijakan Pengganggaran 2019 Badiklit Pensos serta data-data capaian target kinerja (Output, outcome) sebagai bahan pembahasan anggaran dalam RAKORTEK Multilateral Meeting, Bilateral Meeting dan Trilateral Meeting dalam rangka penyusunan RKP 2019.
4
Terima Kasih
29