keberhasilan transnational advocacy network dalam menekan...

1423

Keberhasilan Transnational Advocacy Networkdalam Menekan Multinational Corporation

Kasus SAMWU vs Biwater Tahun 1997 – 2001

Arastri Putri Hartini – 071012071

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Biwater, is one example of a British MNC that came to South Africa in 1997. Asa private corporation, Biwater tries to offer its service by providing a betterquality water in South Africa which has lack of clean water. However, theprivatization in water sector particularly in Nelspruit region gets massiveresistence from the South African Municipal Workers Union (SAMWU), alargest labours union in South Africa. Biwater has also signed a contract for30 years with the government of South Africa in 1999. However, theincreasing intensity of interaction between SAMWU, APC and PSI to resist thepresence of Biwater has caused the discontinuation of all water processing anddistribution activities in Nelspruit in 2001. This research focuses on furtherdiscussion on how SAMWU, APC and PSI are able to interact and suppressBiwater and successfully stop all Biwater’s activities in Nelspruit.

Keywords: South Africa, SAMWU, APC, PSI, Pressure Groups, MNC,Biwater, Transnational Advocacy Network, Privatization

Biwater, merupakan salah satu contoh MNC asal Inggris yang mendatangiAfrika Selatan pada tahun 1997 dengan menawarkan kesediaannya untukmemperbaiki sektor air yang dianggap kurang memadai. Rencana privatisasipemerintah Afrika Selatan pada sektor air di kawasan Nelspruitmendapatkan perlawanan besar-besaran dari South African MunicipalWorkers Union (SAMWU), sebuah serikat pekerja terbesar di Afrika Selatan.Biwater pun telah mendapatkan kontrak selama 30 tahun dengan pemerintahAfrika Selatan ditahun 1999. Namun, berkembangnya interaksi antaraSAMWU, APC dan PSI dalam melakukan perlawanan terhadap Biwaterberdampak pada pembekuan aktivitas pengolahan dan pendistribusian sektorair di Nelspruit oleh Biwater ditahun 2001. Penelitian ini berfokus padapembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana SAMWU, APC dan PSI mampuberinteraksi dan menekan Biwater hingga berdampak pada pembekuanaktivitaskorporasi asal Inggris tersebut di Nelspruit.

Kata-kata Kunci: Afrika Selatan, SAMWU, APC, PSI, Pressure Groups,MNC, Biwater, Transnational Advocacy Network, Privatisasi.

Arastri Putri Hartini

1424 Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 4. No. 1

Afrika Selatan merupakan salah satu negara di benua Afrika yang telahmendapakan perhatian besar dalam proses kemerdekaannya. Padatanggal 31 Mei 1961, Afrika Selatan pun secara resmi telah lepas darikeanggotaan persemakmuran pemerintah Inggris dan lepas dari sistemapartheid. Lepasnya kolonialisme Inggris ternyata meninggalkanbeberapa problematika bagi Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatanpun melakukan berbagai upaya untuk membentuk berbagai kebijakandemi menyelesaikan permasalahan. Salah satu sektor yang dituju olehpemerintah Afrika Selatan adalah peningkatan kesejahteraanmasyarakat yang dalam pencapaiannya harus didukung salah satunyaoleh kondisi kesehatan masyarakat yang baik pula. Dapat dikatakanbahwa kondisi kesehatan masyarakat Afrika Selatan mencapai tingkatyang buruk dimana hal ini dipengaruhi oleh penyakit diare serta kolerayang hadir dari sanitasi air yang tidak bersih.

Kesulitan pada akses air bersih ini tentunya menjadi hambatantersendiri bagi masyarakat Afrika Selatan untuk menjadi pribadi yanglebih maju. Kesulitan-kesulitan tersebut secara umum lebih dirasakanoleh kaum wanita. Hal ini terjadi dikarenakan sistem patriarkial yangditerapkan didalam masyarakat Afrika Selatan yang menyebabkan kaumperempuan harus melakukan dan mengurusi berbagai aktivitas rumahtangga dimana salah satu tugasnya adalah mengambil air bersih denganmenempuh jarak berpuluh-puluh kilo. Kondisi ini menyebabkan parawanita di Afrika Selatan memiliki kesempatan yang kecil dalammendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki kondisi tubuh yangsehat karena harus berjalan dengan jarak yang jauh untuk mendapatkanair bersih.

Dinamika proses globalisasi menghadirkan sebuah konsepneoliberalisasi yang mendorong pemerintah membentuk hubungankerjasama baru dimana hubungan ini turut melibatkan aktor-aktornon-state untuk meningkatkan kondisi perekonomian negara. Salahsatu aktor non-state yang turut terlibat adalah MultinationalCorporation (MNC). Pada tahun 1970an, pemerintah Afrika Selatanmendapatkan berbagai tawaran dari berbagai MNC untuk melakukanprivatisasi pada aset-aset negara dimana air menjadi aset negara yangpaling banyak diminati oleh MNC. Konsep privatisasi ini merupakanopsi yang lekat dengan pendekatan neoliberalisme. Bagi negara-negaradi Eropa dan negara-negara Barat yang telah menerapkanneoliberalisme dalam pemerintahannya, kehadiran privatisasi mulaimenjadi langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyediakanlayanan masyarakat yang lebih baik sehingga mampu menjaminkehidupan masyarakat negara tersebut dengan cara menjual asetkekayaan negara yang dimilikinya.

Keberhasilan Transnational Advocacy Network dalam MenekanMultinational Corporation Kasus SAMWU vs Biwater Tahun 1997 – 2001

Jurnal Analisis HI, Maret 2015 1425

Akan tetapi, pemerintah Afrika Selatan memberikan sikap yang berbedaterhadap privatisasi dimana pada saat itu pemerintah Afrika Selatanmasih belum menunjukkan adanya ketertarikan. Urungnya keinginanpemerintah Afrika Selatan untuk melakukan privatisasi pada aset-asetnegaranya dikarenakan tengah terjadi resesi pada perekonomian AfrikaSelatan pada tahun 1970an hingga 1980an. Tidak hanya itu, adanya rasakhawatir dari pemerintah terhadap implikasi negatif dari privatisasipada para buruh pekerja dengan pendapatan rendah pada saat itu, sertabelum adanya insitusi atau pihak yang melakukan tekanan hinggamengharuskan Afrika Selatan melakukan privatisasi terhadap asetnegaranya juga membuat pemerintah Afrika Selatan tidak inginmenyerahkan aset negaranya kepada sektor privat. Sebagai institusiyang memiliki kekuatan besar, IMF serta World Bank mengirimkanpenasihatnya ke Afrika Selatan untuk merekomendasikanpemerintahannya agar bersedia menerapkan ideologi beserta kebijakanneoliberalisme yang dianggap mampu meningkatkan perekonomiannegara.

Upaya IMF dan World Bank perlahan kemudian membuka pemikiranpemerintah Afrika Selatan. Hal ini terlihat ketika pemerintah AfrikaSelatan merasa perlu adanya perbaikan yang signifikan terhadap sektorair yang dimilikinya. Pemerintah Afrika Selatan juga semakin menjaditerdorong oleh pernyataan United Nations atau PersatuanBangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan kemudahan dalammendapatkan sumber air bersih dan air minum merupakan hak seluruhmanusia dan sudah seharusnya tidak menghadirkan kesenjangan dalamkesempatan untuk mendapatkan akses pada sumber air bersih.Kesediaan pemerintah Afrika Selatan untuk melakukan privatisasi punditandai pada tahun 1993 ketika IMF kemudian memberikan danapinjaman kepada Afrika Selatan sebesar $750 juta atas diterapkannyakebijakan-kebijakan neoliberalisme dengan syarat pemerintah AfrikaSelatan akan melakukan privatisasi pada kekayaan alam yang dimilikioleh negaranya.

Biwater, sebuah perusahan air dan pengolah limbah air asal Inggrismenjadi MNC kedua setelah Suez yang hadir ditahun 1994, mencobauntuk mendapatkan kewenangan melakukan privatisasi air di AfrikaSelatan, khususnya pada kawasan Nelspruit. Ditahun 1997 Biwatermemasuki Afrika Selatan untuk bernegosiasi dengan pemerintah AfrikaSelatan untuk melakukan privatisasi air diwilayah Nelspruit dengantujuan agar Biwater mampu membantu perbaikan sanitasi air danmemberikan kesempatan perbaikan kondisi kesehatan yang didukungdengan penyediaan saluran air bersih kerumah-rumah warga. Korporasimultinasional tersebut akan menerapkan pengukuran air yang telah



digunakan oleh pemilik rumah dengan menggunakan sistem meter.Namun tawaran Biwater ini tidak berjalan mulus. Kehadiran Biwaterkemudian mendapatkan perlawanan dari The South African MunicipalWorkers Union (SAMWU), sebuah serikat pekerja terbesar di AfrikaSelatan yang berjuang melawan privatisasi air karena dianggap telahmenyebabkan banyak masyarakat harus kehilangan pekerjaannya danprivatisasi berpotensi menciptakan layanan masyarakat yang lebihburuk.

Bagi SAMWU, privatisasi akan mendorong terjadinya penyalahgunaandana yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat sepertipembangunan ulang perekonomian, membuka lapangan pekerjaan sertaupaya-upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lainnya namunmenjadi dialihkan oleh pemerintah untuk membantu pihak MNC dalammelakukan privatisasinya. Untuk menguatkan upayanya dalam melawanprivatisasi, SAMWU memberikan contoh dari daerah Dolphin Coast,salah satu wilayah di Nelspruit, Afrika Selatan yang sektor airnya telahdiprivatisasi oleh oleh Biwater lebih dahulu namun justru telahmemberikan kesulitan tersendiri bagi masyarakat setempatmendapatkan air bersih yang telah dijanjikan sebelumnya. SAMWU jugaberupaya mengangkat kebijakan-kebijakan yang semula telah dibentukoleh pemerintah Afrika Selatan yakni Water Service Act (WSA)terbentuk pada tahun 1997 dan kemudian dilengkapi dengan NationalWater Act (NWA) yang hadir ditahun 1998.

Kedua kebijakan tersebut secara umum dibentuk untuk menciptakankerangka kerja bagi pengelolaan sumber air yang berkepanjangansehingga mampu memperbaiki dan meluaskan jangkauan layananmasyarakat. WSA dan NWA merupakan kebijakan yang bersifatkomplementer dimana keduanya saling mendukung kinerja satu samalain. Kebijakan-kebijakan tersebut membentuk struktur insititusi yangberkewajiban untuk turut berpartisipasi serta mengawasi aktivitaspengolahan air. Dalam kebijakan tersebut juga dijelaskan bahwapemerintah memiliki peran sentral yang bertanggung jawab dan berhakuntuk mengalokasikan air bersih yang telah diolah ke wilayah-wilayahsusah mendapatkan akses menuju air bersih. Peran penting pemerintahyang dijelaskan dalam kedua kebijakan tersebut menyebabkan SAMWUmenuntut pemerintah mampu mengimplementasikan secarasungguh-sungguh sesuai dengan yang tertera pada kedua kebijakantersebut. SAMWU turut menuntut peran pemerintah untuk mampulebih tegas dan dapat kembali pada komitmen yang tertera WaterService Act dan National Water Act yang menegaskan bahwapemerintah menjadi pihak yang memegang kuasa penuh pada



pengolahan dan pendistribusian air bersih serta tidak menginginkanadanya keterlibatan dari pihak asing.

Upaya perlawanan SAMWU ini mendapat sorotan dari salah satu mediaonline di Afrika Selatan bernama Mail and Guardian. Pada tahun 1997,Mail and Guardian menuliskan artikel yang memberitakan bahwaterdapat korporasi asal Inggris yang sedang melakukan berupaya untukmengambil alih sektor air di kawasan Nelspruit dimana korporasi inimemiliki kerjasama bantuan senjata dengan pemerintah Inggris kepadapemerintah Iran pada masa pemerintahan Margaret Thatcher di akhirtahun 1980an. Hal ini berpotensi mencerminkan bahwa Biwater adalahsebuah korporasi yang tidak sepenuhnya memprioritaskan nilai-nilaikemanusiaan karena telah mendukung pihak-pihak yang berperang.Mail and Guardian merupakan salah satu anggota dari organisasi mediaonline internasional bernama Association of ProgressiveCommunication (APC). Tidak hanya Mail and Guardian saja yang tertarik, namun ternyatabeberapa anggota dari APC pada jaringan yang berada diluar AfrikaSelatan seperti LabourNet yang berpusat pada GreenNet turutmengeluarkan artikel serupa. APC atau Association for ProgressiveCommunication merupakan salah satu Non-GovernmentalOrganization yang berdiri pada tahun 1990 dan bergerak pada upayauntuk menciptakan suatu kebebasan dan kemudahan bagi masyarakatdi seluruh dunia untuk mengakses informasi melalui media online atauinternet secara gratis dan terbuka sehingga mampu meningkatkankehidupan masyarakat luas. Organisasi ini berusaha untuk menyorotpergerakan masyarakat grass-root terkait penggunaan teknologi sebagaisarana dalam upaya untuk mengembangkan komunitas yang ada danjuga membantu mendapatkan hak-hak yang sudah seharusnya dimiliki.Dalam kasus ini, pemberitaan yang dimunculkan oleh APC besertajaringannya berperan dalam menyebarkan upaya SAMWU dalammelawan Biwater kepada masyarakat internasional.

Tidak hanya APC, SAMWU juga mendapatkan dukungan dari PublicServices International (PSI), sebuah federasi serikat perdagangan globalyang bergerak untuk mendapatkan dukungan untuk meningkatkankualitas layanan umum didunia. PSI membantu untuk menggalangdukungan secara internasional bagi masyarakat Afrika Selatankhususnya yang berada di Nelspruit agar Biwater dapat membatalkanupaya untuk mendapatkan hak privatisasi pada sektor air dan keluardari Afrika Selatan. PSI juga turut membeberkan data-data terkaitBiwater yang dirasa mampu mengganggu reputasi Biwater.

Namun, sebagai sebuah korporasi multinasional yang harusmempertahankan kredibilitasnya, Biwater juga berusaha melakukan



upaya perlawanan atas sikap SAMWU yang terus menekan danmenyebarkan pemberitaan isu-isu negative mengenai privatisasi yangdilakukan oleh Biwater. Upaya perlawanan Biwater terlihat ketikaperusahaan asal Inggris tersebut mengancam untuk menarikinvestasinya dari Afrika Selatan apabila SAMWU dan APC sebagai pihakmedia yang dianggap telah bekerja sama tidak meminta maaf,menghentikan serta mencabut artikel yang dianggap telah sebagaipencemaran nama baik sebagai upaya untuk menjatuhkan Biwater.Biwater terus berusaha untuk menuntut SAMWU beserta media persyang dianggap telah mencemarkan nama baik perusahaan asal Inggristersebut. Sikap Biwater tersebut secara tidak langsung menunjukkanbahwa Biwater pun terdesak oleh perlawanan dari SAMWU yang tanpadisadari telah mengancam eksistensi dari Biwater.

Perusahaan asal Inggris ini juga turut melayangkan tuntutan kepadaSAMWU sebagai upaya untuk melumpuhkan perdebatan yang muncul.Biwater terus memberikan ancaman-ancaman bagi pihak-pihak yangdianggap terlibat dalam pencemaran nama baik dimana salah satunyaadalah South African Broadcasting Corporation (SABC) korporasiAfrika Selatan tersebut menayangkan laporan yang berbentuk kritikterhadap kehadiran Biwater. Atas respon yang diberikan, Biwatermendapatkan dianggap upaya untuk membungkam bentuk perdebatandemokratis yang sah dan menyangkut isu yang sangat penting bagikesejahteraan manusia.

Sayangnya, pada tahun 1999, pemerintah Afrika Selatan memutuskanuntuk memberikan kewenangan kepada Greater Nelspruit UtilityCompany (GNUC), sebuah joint venture antara Biwater dengankelompok masyarakat kulit hitam bernama Sivukile untuk melakukanprivatisasi dengan cara mengolah sumber daya air yang dimiliki olehwilayah Nelspruit dan kemudian memasang tarif pada sektor air sertalayanan sanitasi. Dalam kontrak kerjasama ini dijelaskan bahwa Biwaterakan mengambil alih aktivitas pengolahan dan pendistribusian airselama tiga puluh tahun. Keputusan untuk melakukan privatisasi pundilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan dengan tujuan agar AfrikaSelatan dapat mengurangi ketergantungannya pada pinjaman yangdiberikan oleh World Bank serta IMF.

Tingginya tarif tersebut menyebabkan ribuan keluarga harus hidupdalam kondisi susah untuk mendapatkan air bersih dan mendorongmasyarakat Nelspruit tidak bersedia untuk membayar tagihan yangdilayangkan oleh Biwater. Ketidaksediaan masyarakat untuk membayartagihan ini menyebabkan saluran air yang mengalir dirumah-rumahtersebut diputus oleh Biwater. Tagihan air pun menjadi semakin mahal



namun air bersih yang disediakan oleh Biwater pun tidak terlihatwujudnya. Biwater kerap menaikkan tagihan dasar air pada sistemmeteran yang diterapkan namun tidak memperbaiki akses-akses airbersih yang rusak di Nelspruit sehingga masyarakat yang kurangmampu sering kali mendapatkan air yang kotor.

Melihat kondisi yang tidak semakin membaik, protes dari SAMWU jugasemakin keras muncul ketika pada kontraknya Biwater menjanjikanakan memberikan dana investasi kepada pemerintah Afrika Selatansebanyak $30 juta untuk pembangunan infrastruktur namun pada saatkontrak telah dijalankan, Biwater justru meminjam dana daripemerintah Afrika Selatan sebanyak $50 juta dari Development Bank ofSouth Africa (DBSA) yang sebenarnya akan digunakan untuk subsidipada sektor layanan masyarakat lainnya. Tidak hanya itu, perlawananyang dilakukan oleh SAMWU juga turut dibawa hingga ke skalainternasional dimana perwakilan dari SAMWU turut berpartisipasi padaInternational Conference on Fresh Water di Jerman pada tahun 2001.Perwakilan SAMWU menjelaskan bagaimana salah satu bentuk dariStructural Adjustment Program (SAP) bernama Growth, Employmentand Redistribution Plan (G.E.A.R) yang ditawarkan oleh World Bankdan membawa neoliberalisme kedalam pemerintahan Afrika Selatantelah menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat di Afrika Selatandimana dalam hal ini khususnya masyarakat yang berada dikawasanNelspruit serta para buruh yang sebelumnya bekerja pada sektorpengolahan air bersih.

Dukungan dari berbagai pihak ini serta sikap dari SAMWU danmasyarakat Nelspruit lainnya yang tidak memberikan respon baiksecara berkelanjutan, secara tidak langsung membuat Biwater terpojokdan tidak mampu meneruskan kewajibannya sebagaimana yang telahtertera dalam kontraknya dengan pemerintah Nelspruit. Dua tahunsetelah mencapai kesepakatan kontrak antara pemerintah Afrika Selatandengan Biwater, di tahun 2001 Biwater tetap berada dikawasanNelspruit namun memutuskan untuk menghentikan aktivitaspengolahan dan pendistribusian airnya. Pembekuan proyek oleh Biwatersendiri ini dilakukan dengan alasan Biwater tidak mampu mendapatkankeuntungan seperti yang diinginkan.

Pada penelitian ini, penulis kemudian mengembangkan pola pikirdengan menggunakan teori peran pressure group serta konsepTraansnational Advocacy Network (TAN) milik Keck dan Sikkink.Dalam penelitiannya penulis menjelaskan bahwa keberadaan pressuregroup memiliki peran yang besar dan tidak bisa dikesampingkan begitusaja. Hal ini ditegaskan dengan mengutip pernyataan dari Gemmill danBamidele-Izu yang mengidentifikasi lima peran besar kelompok



masyarakat sipil dalam tata kelola lingkungan global. Peran-perantersebut adalah (1) mengumpulkan, menyebarkan dan melakukananalisis terhadap informasi, (2) memberikan masukan untuk penetapanagenda dan kebijakan proses pembangunan, (3) melakukan fungsioperasional, (4) menilai kondisi lingkungan dan pemantauan kepatuhanperjanjian lingkungan hidup, serta (5) melakukan advokasi keadilanlingkungan. Jika terbentuk kondisi penyimpangan komitmen ataskebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah atau kontrak kerjasamaantara pemerintah dengan sektor privat maka kelompok penekan akanmelakukan pergerakan untuk menuntut konsistensi para kelompok elittersebut.

Tidak hanya itu, penulis turut menguatkan pernyataannya denganmenambahkan teori yang dikembangkan oleh Leni Wild dimanadikatakan bahwa “civil society network can play a role in holdinggovernments and international institutions to account for thecommitments they make and for the inconsistencies of their actions andpolicies”. Kehadiran kelompok masyarakat sipil dianggap memilikikapabilitas untuk mengendalikan pemerintah serta lembaga-lembagainternasional yang telah membuat kebijakan dan melakukan programtertentu agar mampu konsisten dan memegang teguh komitmennyasehingga tidak terjadi penyimpangan.

Bentuk-bentuk dari kelompok masyarakat sipil Dalam pembentukansuatu kebijakan, faktor lingkungan domestic seperti pressure groupmerupakan suatu variabel yang penting untuk turut terlibat dandipertimbangkan suaranya. Kelompok penekan ini secara umummenuntut untuk mendapatkan layanan dari pemerintah sebagai bentukdari kesejahteraan. Beberapa bentuk layanan pemerintah merupakanhasil kerjasama antara pemerintah dengan sektor-sektor privat dimanasalah satu contohnya adalah pengolahan dan distribusi air kewilayah-wilayah yang susah dijangkau oleh pemerintah pusat. Ketikalayanan ini tidak dapat berjalan sesuai dengan yang dijanjikan olehpemerintah maka masyarakat yang menyampaikan protes akanmemiliki potensi untuk berubah menjadi kelompok penekan demitercapainya kepentingan bersama.

Penulis kemudian mengembangkan lebih dalam dan turut menitikberatkan penelitian pada konsep Transnational Advocacy Networkmilik Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink. Dalam jaringan advokasitransnational ini sendiri terdapat tujuh aktor utama yang mampumemberikan kontribusi, yakni NGO yang berskala domestic atauinternasional, local social movements, yayasan, media, organisasikeagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari



organisasi regional dan intergovernmental, serta badan eksekutif atauparlemen dari suatu pemerintahan. Tidak diperlukan seluruhaktor-aktor ini untuk membentuk sebuah jaringan advokasitransnasional. Hanya dengan terdiri dari beberapa aktor saja, jaringansudah dapat terbentuk dan berjalan. Seperti yang dijelaskan diatas,pemerintah, pelaku aktivitas serta local social movements merupakanbagian dari aktor yang memiliki peran besar dalam jaringan advokasitransnasional. Ketika hubungan antara kelompok masyarakat denganpemerintah negaranya terhambat atau upaya untuk melakukan resolusikonflik dirasa tidak efektif, maka akan terbentuk pola hubungan yangdisebut oleh Keck dan Sikkink sebagai ‘Boomerang’ pattern.

Dalam pola ‘Boomerang’ ini pemerintah digambarkan sebagai pihakyang semestinya menjadi aktor pemberi jaminan terkait terealisasinyahak asasi yang dimiliki oleh masyarakat, akan tetapi pemerintah tidakmampu menjalankan perannya dengan baik. Ketika akses untukmendapatkan perhatian dari pemerintah atau pihak-pihak terkait yangmampu membantu untuk merealisasikan hak asasi tertutup, baikdikarenakan pemerintah tidak dapat melihat atau bahkan tidak bersediauntuk mengakuinya, maka kelompok masyarakat sipil akan mencaridukungan atau bantuan dari organisasi-organisasi internasional yangmampu membantu untuk mengekspresikan kekhawatiran mereka ataubahkan membantu untuk melindungi hidup dari kelompok masyarakatsipil tersebut.Untuk melancarkan jaringan advokasi transnasional ini,terdapat empat cara yang dapat diaplikasikan sehingga mampumencapai tujuan dari pergerakan yaitu politik informasi (informationpolitics), politik simbolik (symbolic politics), politik mempengaruhi(leverage politics), serta politik akuntabilitas (accountability politics).Dalam politik informasi, para anggota didalam jaringan tersebutberusaha secara cepat dan kredibel untuk menghasilkan informasipolitik yang dapat digunakan untuk menggerakkan targetnya sehinggamampu terpengaruh dan merubah kebijakannya. Upaya politik simboliksendiri memberikan kemampuan kepada anggota jaringan untukmenggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda, aksi dan cerita-ceritatertentu yang bisa menarik perhatian pihak-pihak yang posisinya jauh.Anggota dari jaringan juga dapat menggunakan leverage politics ataupolitik mempengaruhi dengan cara mengumpulkan para aktor yangmemiliki kekuatan untuk mempengaruhi sehingga mampu menguatkanpergerakan yang dilakukan oleh anggota jaringan tersebut. Terakhir,anggota jaringan turut dapat menggunakan upaya politik akuntabilitasdimana dalam upaya ini anggota jaringan bersama para aktor yangmendukung menuntut pertanggunjawaban dari pihak-pihak yangberkuasa untuk dapat konsisten pada kebijakan serta prinsip-prinsipyang telah dibuat sebelumnya.



Para anggota dari jaringan advokasi transnasional tersebut secara aktifterus menerus mencari jalan untuk membawa isu-isu yang menjadifokusnya ke dalam agenda public dengan menyusun dalam cara-carayang inovatif serta mencari tempat yang ramah untukmenyampaikannya. Pada umumnya jaringan advokasi transnasionalakan bergerak melibatkan beberapa kelompok aktifis yang kemudianmelakukan beberapa bentuk kampanye serta peran-peran advokasilainnya. Dari pergerakan tersebut akan memberikan tekanan-tekanantertentu baik bagi pemerintah maupun bagi organisasi atau institusiinternasional. Tekanan yang dihasilkan dari gerakan jaringan advokasitransnasional ini akan dianggap telah mampu memiliki kekuatan untukmempengaruhi ketika diantaranya terbentuk kondisi perubahan padakebijakan yang dibuat oleh ‘target’ yang bisa jadi adalah negara,organisasi internasional atau regional, hingga sektor privat sepertikorporasi, serta kondisi dimana jaringan tersebut telah mampumempengaruhi perilaku dari negara yang dituju.

Penulis pun kemudian menganalisis keberadaan dan pergerakan atasTAN pada upaya SAMWU bersama dengan APC dan PSI dalammenekan Biwater. jaringan pada Transnational Advocacy Networkdikarakteristikkan dengan adanya rasa sukarela, resiprokal sertakomunikasi yang terjadi bersifat horizontal dari para anggotanya.Karakteristik ini kemudian menyebabkan jaringan tersebut bersifatlebih ringan jika dibandingkan dengan jaringan-jaringan yang hirarkiserta dirasa tepat digunakan pada kondisi-kondisi yang membutuhkaninformasi yang efisien dan terpercaya. Terbentuknya jaringan advokasitransnasional bertujuan untuk mengetahui penyebab, ide-ide yangberprinsip serta meningkatkan kesadaran pada norma-norma yang ada.

Namun peran yang paling besar dimiliki dari adanya NGO baik lokalataupun internasional. Hal ini terlihat ketika INGO memainkan peransentral dalam mengusulkan adanya aksi-aksi penekanan dan juga dalammemberikan ide-ide, menyediakan informasi-informasi penting hinggamelakukan tindakan persuasif untuk merubah kebijakan. Pada kasusperlawanan SAMWU terhadap Biwater, aktor-aktor yang berperan besarpada jaringan advokasi transnasional disini diantaranya adalahSAMWU, APC beserta seluruh jaringannya yang terlibat, PSI dan jugaPSPRU. APC yang memiliki anggota-anggota dari jaringan medianya diberbagai negara, berhasil menciptakan gerakan dukungan serentak bagiupaya SAMWU dalam melawan Biwater. Hal ini secara otomatismenjadikan APC sebagai salah satu bentuk dari organisasinon-pemerintah internasional yang turut berperan besar dalammenyebarkan pemberitaan mengenai SAMWU dan Biwater. Tidakhanya itu, sebagai badan yang melakukan pengawasan secara



internasional pada seluruh bentuk layanan masyarakat pada negara, PSIpun menggerakkan badan penelitiannya yakni PSPRU untuk mencaritahu apa yang sedang terjadi di Nelspruit dan turut memeriksamengenai Biwater.

Dari hasil investigasi PSPRU, ditemukan berbagai data yangdiantaranya menyangkut kinerja Biwater di negara-negara lainnya yangdianggap tidak berhasil dan terbukti merupakan salah satu kontributorterbesar bagi partai konservatif milik Tatcher di Inggris. Upaya PSIbersama PSPRU yang sekaligus menjadi bentuk dukungan bagi SAMWUini menjadikan PSI dan PSPRU sebagai badan riset internasional yangbersifat non-pemerintah dalam jaringan advokasi transnasional ini.Upaya SAMWU untuk mengikuti International Conference on FreshWater di Jerman juga merupakan salah satu bentuk cara SAMWU untukturut melibatkan masyarakat internasional lainnya agar turutberkontribusi dalam jaringan advokasi transnasional. Untukmemaksimalkan pergerakan dan mampu mencapai tujuannya, jaringanadvokasi transnasional melakukan beberapa cara yakni mengaplikasikanleverage politic, politik informasi serta politik akuntabilitas.Keberadaan suatu informasi dapat dikatakan merupakan sebuah aspekyang esensial bagi kelancaran sebuah pergerakan. Tanpa disadari,adanya informasi-informasi mampu mengeratkan hubungan anggotajaringan dan berdampak pada pergerakan yang lebih efektif. Caramendapatkan informasi-informasi pun dapat dilakukan dengan carainformal diantaranya seperti telepon, e-mail, fax, menyebarkan pamflet,surat kabar, hingga menggunakan media online dengan memaksimalkankekuatan internet. Informasi yang didapat, tidak hanya berbentukdata-data formal namun juga dapat berupa testimoni dari masyarakatyang pernah mengalami permasalahan serupa.

Pada jaringan advokasi transnasional sendiri, organisasinon-pemerintah yang berada dalam jaringan tersebut juga berfungsisebagai pihak yang melegitimasi informasi-informasi yang masihberbentuk testimonial. Kekuatan ini didapatkan oleh NGO ketikaorganisasi non-pemerintah tersebut bergerak pada bidang yangmemiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengontrol kinerja parakelompok elit sehingga NGO tersebut akan memeriksa kebenarantestimoni pada fakta lapangan. Pentingnya peran NGO dalam politikinformasi ini menjadi lebih terasa ketika gerakan-gerakan para aktivisdapat mempengaruhi dan memotivasi masyarakat untuk turut bergerakbersama dalam mencapai perubahan kebijakan.

Dalam upaya perlawanannya terhadap kehadiran Biwater, sebagaisebuah kelompok masyarakat yang hanya memiliki skala kekuatansebatas nasional, SAMWU memang tidak bisa dengan mudah menekan



sebuah korporasi transnasional yang memiliki kekuatan jauh lebihbesar. Ketika SAMWU bergerak sendiri dalam upaya perlawanannyauntuk meghadang kehadiran Biwater, serikat pekerja tersebut tidakbegitu diindahkan keberadaannya mengingat penolakan yang diberikandirasa hanya sebagai protes-protes biasa yang sewajarnya terjadi ketikasebuah korporasi berskala global mencoba masuk dan lebih-lebihberupaya untuk mengelola sektor air. Namun kondisi tekanan yangmuncul terhadap Biwater menjadi berubah dan mulai terasa ketikaSAMWU mendapat dukungan dari media massa online Mail & Guardianyang memasang artikel mengenai pergerakan perlawanan SAMWUterhadap sebuah korporasi asal Inggris yang bergerak dibidangpengolahan sektor air.

Dalam pemberitaannya, Mail & Guardian turut memberitakan bahwaterdapat sebuah korporasi asal Inggris yang memiliki kontribusi dalampemerintahan Margaret Tatcher serta dalam program “aid for trade”yang telah menjadi kontroversi karena dirasa turut memicu peperangan.Sejatinya Mail & Guardian memang tidak menyebutkan secara langsungnama korporasi asal Inggris yang sedang berusaha mendapatkan proyekprivatisasi air di Nelspruit. Namun pihak Biwater menyadari bahwayang dimaksud oleh Mail & Guardian adalah Biwater karena tidak adalagi korporasi lain yang sedang berusaha untuk mendapatkan proyekprivatisasi yang sedang direncanakan oleh pemerintah Nelspruit, AfrikaSelatan. Pada aplikasi politik informasi sendiri, keberadaan informasiyang dramatis namun tetap kredibel merupakan sebuah aspek yangpenting untuk menguatkan upaya jaringan advokasi transnasional.Dengan menyajikan informasi-informasi yang didapat dengan cara yangtepat, maka jaringan advokasi akan menjadi lebih erat serta menjadilebih mudah untuk mempengaruhi perilaku pihak-pihak yangditargetkan, baik masyarakat internasional atau pihak-pihak yang dapatmendukung dan menguatkan pergerakan jaringan maupun pihak yangingin dirubah kebijakannya.

Anggota jaringan APC yang tertarik untuk turut memasang artikelserupa dengan Mail & Guardian merupakan LabourNet. LabourNetturut memunculkan artikel yang menyerukan akan bahaya privatisasijika sektor publik seperti air diambil alih oleh sektor privat. LabourNetjuga turut menjelaskan akan kemungkinan terjadinya kesenjangan padakesejahterahan masyarakat yang tidak mampu serta kondisi buruh yangberpotensi mengalami pemutusan kerja. Adanya pemberitaan melaluijaringan internet memudahkan informasi yang tersedia untuk tersebarkeberbagai pihak. Tersebarnya informasi ini memberikan rasa tidaknyaman atau insecurity tersendiri bagi Biwater. Sebagai korporasitransnasional, Biwater mengkhawatirkan turunnya kredibilitas



korporasinya. Biwater memberikan ancaman bagi APC sebagai jaringanpusat dari LabourNet dan juga Mail & Guardian untuk menarik artikelyang telah di publish oleh jaringannya.

Pemberitaan yang tersebar ke masyarakat internasional akan mampumempengaruhi sikap dan meningkatkan dukungan bagi pergerakan APCbeserta SAMWU. Untuk menguatkan kekuatannya, APC pun mengajakanggota-anggota jaringannya untuk membentuk mirrored websitesehingga upaya Biwater untuk menghilangkan jejak artikel yangdipasang oleh jaringan-jaringan APC akan gagal. Kekuatan jaringanmedia pada politik informasi memang tidak bisa disampingkan begitusaja. Kekuatan informasi-informasi yang telah menyebar kemudiansemakin disahkan dengan kehadiran Public Services International (PSI)yang merupakan organisasi internasional non-profit yangberanggotakan para pekerja yang bergerak di sektor layanan publik.Khawatir akan kondisi para pekerja yang berpotensi menghadapiancaman kesenjangan sebagai dampak dari privatisasi air, PSImemerintahkan badan penelitiannya, Public Services PrivatisationResearch Unit (PSPRU) untuk melakukan investigasi terhadap Biwater.Sebagai hasilnya, PSPRU mendapati data bahwa Biwater berkontribusibesar dalam penyumbangan dana kepada Partai Konservatif(Conservative Party) milik Margaret Thatcher dimana Biwater telahmemberikan sebesar $140.000 selama tahun 1977 hingga 1992. Ataskerjasamanya dengan pemerintahan Thatcher, Biwater juga didapatiturut terlibat dan menerima keuntungan dari program aid-for-trade.PSI pun kemudian menuntut Biwater agar mengurungkan niat hadirnyauntuk mengolah sektor air di Nelspruit.

Penggunaan kekuatan informasi pada jaringan advokasi internasionalmerupakan aspek yang penting dimana pada penjelasan diatas terlihatbahwa dengan adanya pemberitaan yang dimunculkan oleh APC melaluijaringan media online-nya yang tersebar diberbagai negara sertakehadiran PSI yang kemudian melegitimasi informasi-informasi melaluibadan penelitiannya, PSPRU, digunakan oleh SAMWU untuk meluaskankekuatannya dalam melawan kehadiran Biwater di Nelspruit.Keberadaan media menjadi alat yang sangat penting mengingatinformasi dapat tersebar pada anggota jaringan advokasi melaluijaringan internet. Tanpa disadari, informasi yang beredar pada jaringanadvokasi mampu menstimulasi anggota jaringan advokasi untuk turutmendukung pergerakan SAMWU secara sukarela meskipun baik APCmaupun PSI memiliki kepentingan masing-masing, yakni melindungihak-hak yang dimiliki oleh media dan juga melindungi hak-hak parapekerja yang terancam oleh kedatangan sektor privat. Hadirnyainformasi-informasi pada jaringan advokasi turut digunakan pula untuk



menekan Biwater dengan memfokuskan mengguncang kredibilitaskorporasi dimata masyarakat internasional.

Kehadiran dari informasi-informasi terkait kinerja Biwater baik darijarinan APC maupun dari jaringan PSI digunakan oleh SAMWU untukmenjalin hubungan dalam jaringan advokasi transnasional untukmenekan Biwater. Upaya implementasi politik informasi oleh SAMWU,APC dan PSI semakin terlihat ketika data-data yang didapatkannyamampu tersebar secara luas dan lebih-lebih mendapatkan data-datayang sebelumnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat internasionalyakni terkait perihal kontribusi Biwater terhadap partai konservatifmilik pemerintah Margaret Tatcher yang program aid-for-tradenyamerupakan suatu kontroversi internasional tersendiri. Dari data-datayang didapat, SAMWU, APC dan PSI berusaha memaksimalkanimplementasi politik informasi dengan menggunakan jaringan internet,media internasional, serta dengan bergabung pada konferensiinternasional sebagai upaya untuk menekan kehadiran Biwater diNelspruit serta mempengaruhi baik masyarakat Nelspruit dan AfrikaSelatan sendiri maupun masyarakat internasional.

Leveraging (memberikan pengaruh) merupakan salah satu upaya yangdapat dilakukan oleh jaringan advokasi. Keck dan Sikkink menjelaskan,“by leveraging more powerful institutions, weak groups gain ingluencefar beyong their ability to influence state practices directly”. Pada kasusSAMWU melawan Biwater ini, leverage politics mulai diaplikasikan olehanggota jaringan advokasi transnasional ketika Mail & Guardianmemuat artikel mengenai upaya SAMWU yang menentang kehadiranBiwater di Nelspruit, dimana hal ini kemudian memunculkan dukungandari jaringan anggota APC yang lainnya. LabourNet merupakan anggotajaringan dari APC yang pertama memunculkan artikel serupa denganyang dimunculkan oleh Mail & Guardian terkait isu Biwater. KehadiranLabourNet sendiri pada dasarnya telah memberikan sedikit gertakanbagi eksistensi Biwater mengingat pemberitaan yang dimunculkantersebut beredar secara internasional dan dapat diakses oleh masyarakatluas melalui internet. Aplikasi leverage politic kemudian terlihat ketikaAPC kemudian berusaha untuk mengajak anggota-anggotanya yangberada di negara lain untuk turut memasang artikel yang serupa. APCyang pada saat itu sedang dituntut oleh Biwater untuk menghapuskanartikel terkait isu-isu negatif mengenai korporasi asal Inggris tersebutmengajak anggota jaringannya untuk melakukan mirror website sebagaiupaya untuk mempertahankan artikel beredar dimasyarakatinternasional sehingga nantinya akan memunculkandukungan-dukungan lainnya bagi pergerakan SAMWU. APC menyadaribahwa kehadiran Biwater yang mencoba untuk menghentikan dukungan



terhadap SAMWU juga dapat berdampak pada berlakunya internetcensorship yang akan membatasi hak-hak media dalam bereksplorasi.

Efektifitas dari leverage politic kemudian semakin terlihat ketikapemberitaan yang telah disebarkan oleh APC beserta jaringannya dapatmendorong Public Service International (PSI) untuk turutberkontribusi dalam mendukung pergerakan SAMWU di Nelspruit.Sebagai sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang berfungsisebagai badan yang memeriksa kelayakan layanan publik, PSI melihatperlawan SAMWU yang menentang kehadiran Biwater perlu dilakukaninvestigasi lebih lanjut lagi. PSI kemudian mengutus badanpenelitiannya, Public Services Privatisation Research Unit (PSPRU)untuk memeriksa Biwater. Dari hasil pemeriksaan PSPRU, ditemukanberbagai data dan fakta terkait eksistensi korporasi asal Inggris tersebutdalam bidang pengolahan dan pendistribusian air yang telah dilakukandiberbagai negara. PSPRU mendapatkan data fakta mengenai Biwaterbahwa sebenarnya korporasi asal Inggris ini memiliki kontribusi cukupbesar pada pemerintahan Margaret Thatcher dimana hal ini terlihatketika Biwater merupakan penyumbang dana terbesar bagikelangsungan Partai Konservatif yang sekaligus turut mendukung danterlibat dalam program aid-for-trade dimana program ini ditentangoleh berbagai pihak karena dirasa memperburuk kondisi keamananinternasional.

Pada kasus ini, leverage politic dapat diaplikasikan denganmenggunakan metode moral leverage. Dalam metode moral leverageini, para aktor jaringannya bergerak dengan menitikberatkan padamobilisation of shame yang berupaya menekan perilaku aktor target yngdirasa kurang berkompeten agar dijadian pengawasan internasionaloleh badan atau organisasi yang berwenang. Dalam perlawanan antaraSAMWU dengan Biwater, pergerakan SAMWU dirasa oleh APC perlumendapatkan sorotan karena kehadiran Biwater dirasa memunculkanadanya ketimpangan pada kesejahteraan masyarakat Nelspruit terkaitprivatisasi pada sektor air. Hal ini memunculkan PSI sebagai badanyang mengawasi segala bentuk layanan publik yang turut memantauapakah kinerja Biwater sudah sesuai standart dan turut menginvestigasikinerja Biwater di negara-negara lain sehingga dapat dijadikan acuanakan kelayakan Biwater. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Keck danSikkink bahwa “mobilisation of shame where the behaviour of targetactors is held up to the bright light of international scrutiny”, baik APCmaupun PSI berhasil menjadikan Biwater sorotan internasional melaluipemberitaan media internet yang semakin menyebar dan menjadi lebihkuat ketika data terkait fakta-fakta mengenai Biwater turut dimunculkanoleh jaringan APC.



Tanpa disadari, kondisi ini memudahkan SAMWU untuk bergerak terusmelawan kehadiran Biwater dan mempengaruhi massyarakat Nelspruituntuk turut menentang kehadiran Biwater sehingga mampumemberikan dampak buruk bagi kinerja Biwater dalam mengolah danmedistribusikan air. Sebagai dampak dari gerakan perlawanan yangdilakukan oleh SAMWU bersama APC dan PSI tersebut, muncul sikaplack of trust dari masyarakat terhadap kapabilitas Biwater dalammenyelesaikan pekerjaannya di Nelspruit. Sikap lack of trust tersebutditunjukkan oleh masyarakat Nelspruit yang tidak bersedia membayartagihan yang diberikan oleh Biwaterr pada pengguna air di kawasanNelspruit karena dirasa telah memberikan tarif yang terlalu mahalnamun tidak dapat memberikan kualitas yang sesuai. Kondisi ini sempatditentang oleh Biwater dengan berdalih bahwa tarif penggunaan yangdiberikan oleh korporasi asal Inggris tersebut sebenarnya masih padadalam kemampuan masyarakat Nelspruit untuk membayar. Biwatermengatakan masyarakat Nelspruit memiliki non-payment culturedimana masyarakat terbiasa dengan tersedianya segala bentukkebutuhan dasar yang disediakan oleh pemerintah selama masaapartheid sehingga menjadi terlalu manja untuk membayarkebutuhannya sendiri. Namun, seiring dengan terdesaknya Biwater yangdisebabkan oleh pemberitaan yang disebarkan oleh PSI dan APC,korporasi asal Inggris ini mengakui bahwa ketidaksediaan masyarakatuntuk membayar tagihan yang diberikan dipengaruhi oleh perlawanandari SAMWU beserta aliansinya yang telah menyebarkan pemberitaanterkait hal-hal negatif pada kinerja Biwater.

Pada pengaplikasian politik akuntabilitas, jaringan advokasi berusahauntuk menegaskan akuntabilitas aktor target serta menunjukkan adanyaperbedaan pada komitmen dengan tindakan yang dilakukan oleh aktortarget terkait isu tertentu. Hal ini dimanfaatkan oleh anggota darijaringan advokasi untuk menunjukkan terjadinya penyimpangan padaaktor target sehingga menimbulkan lack of trust dari masyarakat.Dalam tulisannya Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa, “networks canuse those positions, and their command of information, to expose thedistance between discourse and practice” dimana kondisi ini secaraotomatis menunjukkan semakin besar ketimpangan yang muncul antaraungkapan atau komitmen dengan tindakan nyata maka akuntabilitasaktor target akan semakin dipertanyakan.

Meskipun Biwater telah mendapatkan kontrak privatisasi air daripemerintah Afrika Selatan selama 30tahun, namun hal ini tidakmenyurutkan keinginan SAMWU beserta aliansinya, APC dan PSI,untuk menghentikan aktivitas pengolahan dan pendistribusian airbersih di kawasan Nelspruit. Artikel mengenai upaya SAMWU untuk



menghentikan Biwater terus ditampilkan oleh jaringan APC dimana halini meningkatkan dukungan-dukungan dari masyarakat internasionalbaik berupa dukungan solidaritas melalui website-website baru. Setelahmeluasnya dukungan SAMWU pada skala internasional, SAMWUkemudian terus menekan Biwater dengan menuntut diwujudkannyajanji-janji yang telah dibuat oleh Biwater sebelum kontrak 30 tahunnyadidapat. SAMWU menuntut akan janji Biwater untuk menyediakan6000 liter air pertama secara gratis setiap harinya yang hingga selangdua tahun kontrak berjalan janji tersebut tidak kunjung diberikan.SAMWU turut mempermasalahkan sikap Biwater yang tidakmenyediakan air bersih dengan baik dan sesuai dengan tarif tinggi yangdiberikan. APC turut menyorot pernyataan SAMWU yang menyatakanprotesnya akan tidak diwujudkannya janji Biwater untuk melakukaninvestasi pada pembangunan infrastruktur di sektor lainnya pada AfrikaSelatan. Hal ini ditunjukkan ketika Biwater justru menjadi pihak yangmeminjam dana dari South Africa Development Bank (SADB) sebanyakR50 juta yang digunakan untuk jalannya proyek pengolahan danpendistribusian air di kawasan Nelspruit.

Untuk menunjukkan ketimpangan pada akuntabilitas Biwater, ditahun2001, perwakilan dari SAMWU mengikuti International Conference onFresh Water di Jerman. Dalam kesempatan ini, SAMWU membeberkanfakta-fakta terkait kredibilitas Biwater yang tidak sesuai dengan yangtelah ditunjukkan sendiri oleh korporasi asal Inggris tersebut. SAMWUturut menjelaskan bagaimana kondisi masyarakat Nelspruit yangsemakin susah dalam mendapatkan hak-haknya untuk mengaksessumber air bersih dimana hal ini telah menyimpang dari Bill of Rightsyang telah dibuat oleh pemerintah Afrika Selatan. Sebagai dampak daripolitik akuntabilitas yang diaplikasikan oleh jaringan advokasi, Biwatermulai kehilangan kepercayaan baik dari pemerintah Afrika Selatan yangmulai menghentikan memberikan dana pinjaman, enggannyamasyarakat Nelspruit untuk membayar tagihan air yang diberikan danlebih memilih untuk mencari air secara ilegal atau mengambil darisungai-sungai sekitar, hingga berhentinya dana investasi dari Nuon yangtelah bekerjasama dengan Biwater melalui shareholder CASCAL hinggamasyarakat bersedia untuk percaya kembali kepada Biwater danmembayar tagihan yang belum diselesaikan sehingga proyek dapatberjalan kembali. Pada kondisi ini, jaringan advokasi yang terbentukantara SAMWU, APC dan PSI mampu mengaplikasikan politikakuntabilitas dengan menggoyangkan kredibilitas Biwater sehinggamuncul lack of trust baik dari masyarakat Nelspruit, masyarakatinternasional, hingga pihak-pihak yang telah bekerjasama denganBiwater dalam proyek pengolahan dan pendistribusian air di Nelspruit.Hal ini kemudian mendorong Biwater untuk membekukan proyek dankontrak 30 tahunnya dengan pemerintah Afrika Selatan ditahun 2001



hingga pihak-pihak yang menentang telah menuruti tuntutan Biwateruntuk menarik segala pemberitaan negatif terkait korporasi danmasyarakat Nelspruit telah bersedia untuk membayar tagihan yangbelum diselesaikan.

Pengaplikasian ketiga means dari jaringan advokasi transnasionaltersebut berbuah hasil. Biwater kemudian memutuskan untukmembekukan kontrak 30 tahunnya dengan pemerintah Afrika Selatandan menyatakan akan meneruskan aktivitas proyek apabila masyarakattelah bersedia untuk membayar dan pihak-pihak yang melakukanperlawanan terhadap kehadiran Biwater mampu kooperatif. Kondisi inimenggambarkan bahwa secara tidak langsung upaya SAMWU, APC danPSI yang terhubung dalam jaringan advokasi transnasional mampumemberikan tekanan bagi Biwater hingga korporasi besar asal Inggrismampu berhenti beroperasi.

Daftar Pustaka

Buku:

Grant, Ruth W., dan Robert O. Keohane. Accountability and Abuses ofPower in World Politics. American Political Science Review, Vol.99,No.1. 2005.

Holland, Ann-Christin Sjolander. “The Story of South Africa” The WaterBusiness: Corporations versus People. 2005.

Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: BumiAksara, 2009

Moeloeng, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: BumiAksara, 1996.

BUKU ONLINEKeck. Margaret E. dan Kathryn Sikkink. Activists beyond Borders:

Advocacy Networks in International Politics. (2; Cornell UniversityPres,, 1999)http://web.stanford.edu/class/polisci243b/readings/v0002555.pdf

McKinley, Dale T. The Struggle Against Water Privatization In SouthAfrica. (182;2005).www.tni.org/sites/www.tni.org/archives/books/watersafrica.pdf

Warkentin, Craig. Online Resource Networks. (153; Reshaping WorldP o l i t i c s , 2 0 0 1 ).http://books.google.co.id/books?id=QJYR5_9SZJkC&pg=PA153&lpg=PA153&dq=who+is+behind+samwu+in+south+africa+1997&source=bl&ots=IfEGzm9M_Y&sig=8mkoyJD7OWFqp7BIXtBkFGpDY_Y&hl=en&sa=X&ei=JqOU8r_DsLy8QWytIHQBg&ved=0CE0Q6A



EwBQ#v=onepage&q=who%20is%20behind%20samwu%20in%20south%20africa%201997&f=false

JURNAL ONLINEBlaisdell, Donald C.. “Pressure Groups, Foreign Policy and International

Politics”. The ANNALS of the American Academy of Political andSocial Science. (1958):151. http://ann.sagepub.com/ (diakses padatanggal 2 September 2014)

Chirwa, Danwood Mzikenge. “Water Privatization and Socio-EconoomicRights in South Africa”, (2004):181http://saflii.org/za/journals/LDD/2004/11.pdf (diakses pada 20Maret 2014)

Fox, Jonathan. “Civil Society and Political Accountability: Propositionsfor Discussion”, Institution, Accountability and DemocraticGovernance in Latin America. University of Notre Dame. (2000):1https://kellogg.nd.edu/faculty/research/pdfs/Fox.pdf (diakses pada23 September 2014)

Gausha-Pasha, Aisha. “Role of Civil Society Organizations inGovernance”.Global Forum on Reinventing Government TowardsParticipatory and Transparent Governance. (2004):3http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan019594.pdf (diakses pada 13 Juli 2014)

Gemmill, Barbara dan Abimbola Bamidele-Izu. “The Role of NGOs andCivil Society in Global Environmental Governance”. (2002):1http://www.envnet.org/wp-content/uploads/2013/09/gemmill.pdf(diakses pada 13 Juli 2014)

Nurick, Michael J.. “The Price of Life: A Study of the Abuse of WaterPrivatization in South Africa”, School of Business, New YorkUniversity (May, 2006): 23http://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/con_043277.pdf (diakses pada 14 Oktober 2014)

Swatuk, Larry A. “The New Water Architecture in Southern Africa”,Royal Institute of International Affairs Vol. 78 (July, 2002):508.http://www.jstor.org/stable/3095888?origin=JSTOR-pdf (diaksespada 22 Maret 2014)

JURNALHall, David, Kate Bayliss dan Emanuele Lobina. “Water Privatisation in

Africa”, Public Services International Research Unit, University ofGreenwich. (2002): 13.

SUMBER INTERNET“Biwater Campaign”. University of Minnesota, Human Rights Library.

http://www1.umn.edu/humanrts/links/biwatercmpn.html (diaksespada 12 Juni 2014)



“Biwater”. Public Services International Research Unit.http://www.PSPRU.org/companies/biwater (diakses pada 23 Juli2014)

“Political Parties and Pressure Groups”. Module – 3, Democracy atWork. t.t.http://www.nios.ac.in/media/documents/SecSocSciCour/English/Lesson- 21.pdf (diakses pada 8 September 2014)

“Privatization and Structural Adjustment in the Republic of SouthAfrica”. World History Archive.http://www.hartford-hwp.com/archives/37a/index-acd.html(diakses pada 30 September 2014)

“The Struggle against Water Privatization in Mbombela between1997-2004”. CSS Giant Report. 2006. University of Kwazulu-Nazal.http://ccs.ukzn.ac.za/files/Weeks%202006%20The%20struggle%20against%20water%20privatisation.pdf (diakses pada 27 September2 0 1 4 )

Smith, Laila, Shauna Mottiar dan Fiona White. “Testing the Limits ofMarket-Based Solutions to the Delivery of Essential Services: theNelspruit Water Concession”. Centre for Policy Studies. 2003.http://www.cps.org.za/cps%20pdf/RR99.pdf (diakses pada 10November 2014)

Weekes, Anna. “August 19 Strike Will Open Offensive on GEAR”.Business Report. 1998.http://www.hartford-hwp.com/archives/37a/106.html (diaksespada 10 Oktober 2014)

ARTIKEL ONLINE“About APC”. Association for Progresive Communications.

http://www.apc.org/en/about (diakes pada 26 Juni 2014)“About South Africa- History.” South Africa Online,

http://www.southafrica.co.za/about-south-africa/at-a-glance/history/ (diakses pada 19 Maret 2014)

“Biwater: A Corporate Profile”. Water for All Campaign. 2003.http://www.citizen.org/documents/BiwaterProfile.pdf (diaksespada 24 Maret 2014)

“From the International Longshore and Warehouse Union’s: TheDispatcher”. LabourNet Fights For Unions’ Free Speech Rights.http://www.labournet.net/docks2/9805/ilwubi.htm (diakses pada 2April 2014)

“Gender, Water and Sanitation: A Policy Brief”. United Nations Water.http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/un_water_policy_brief_2_gender.pdf (diakses pada 24 Maret 2014)



“National Water Laws in South Africa”. Orange-Senqu River AwarenessK i t .http://www.orangesenqurak.org/governance/water+governance+orange+senqu+basi/national+water+laws/south+africa.aspx (diaksespada 29 April 2014)

“Political Map of South Africa”. Nations Online.http://www.nationsonline.org/oneworld/map/south_africa_map.htm (diakses pada 19 Maret 2014)

“Section 5 – Sharing Responsibility.” Water: A Shared Responsibility.The United Nations World Water Development Report 2, UNESCO,http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001444/144409e.pdf(diakses 22 Maret 2014)

“South Africa withdraws from the Commonwealth.” South AfricanHistory Online.http://www.sahistory.org.za/dated-event/south-africa-withdrawscommonwealth (diakses pada 21 Maret 2014)

“South African Municipal Workers’ Union”. Union SolidarityInternational. https://usilive.org/samwu/ (diakses pada 27September2014)

“Threatened Pages on Biwater Now Mirrored World Wide”. Antenna.1998. http://www.antenna.nl/biwater/mirrors.html (diakses pada22 Oktober 2014)

“What is African National Congress.” African National Confress – SouthAfrica’s National Liberation Movement.http://www.anc.org.za/show.php?id=172 (diakses pada 20 Maret2014)

Bailey, Chris. “Internet Cencorship Case Study: Biwater Plc.”. The APCEuropean Internet Rights Project, 2000.http://europe.rights.apc.org/cases/biwater.html (diakses pada 20Oktober 2014)

Boddy – Evans, Alistair. “Union of South Africa”.http://africanhistory.about.com/od/southafrica/a/UnionSA.htm(diakses pada 19 Maret 2014)

Cantos, Michele. “Women’s Water Woes: Privatization andReinforcement of Gender Inequality”. 2013.http://www.e-ir.info/2013/08/02/womens-waterwoes-privatization --and-reinforcement-of-gender-inequality/ (diakses pada 24 Maret2013)

Dixon, Norm. “Water Giant Threatens Opponents”. Green Left Weekly.1998. https://www.greenleft.org.au/node/17452 (diakses pada 20Juli 2014)

Nowicki, Andrew. “What Went Wrong in South Africa”. Third WorldTraveler. 2004.http://www.thirdworldtraveler.com/Africa/SAfrica_WTO_Globalization.html (diakses pada 30 Mei 2014)



Pauw, Jacques. “Metered to Death, How a Water Experiment CausedRiots and A Cholera Epidemic”. The Center for Public Integrity.2 0 0 3http://www.publicintegrity.org/2003/02/05/5713/metered-death(diakses pada 21 Oktober 2014)

Pierce, George. “The Cautious Expansion Water Privatization”. 2013.http://www.globalwaterforum.org/wp-content/uploads/2013/01/Th e c a u t i o u s -expansion-of-water-privatization-in-low-and-middle-incomecountries-GWF-1304.pdf (diakses pada 20 Maret 2014)

Rein, Mercy. “From the International Longshore and WarehouseUnion’s ‘The Dispatcher’ “. LabourNet Fights for Unions’ FreeSpeech Right. http://www.labournet.net/docks2/9805/ilwubi.htm(diakses pada 3 Oktober 2014)

Veotte, Lance. “Restructuring, Human Rights and Water Access toVulnerable Groups”.2001.http://municipalservicesproject.org/sites/municipalservicesproject.org/files/uploadsfile/Archive/Veotte_Restructuring_Human_Rights_and_Water_Access_Vulnerable_Groups_.pdf (diakses pada10 Juli 2014)

keberhasilan transnational advocacy network dalam menekan...

Documents