strategi komisi pemilihan umum dalam menekan angka
TRANSCRIPT
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
1 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053
Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN ANGKA
GOLONGAN PUTIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2018 DI
KECAMATAN PONTIANAK BARAT
Oleh:
BAGAS SAPUTROJATI 1*
NIM. E1051141053
Dr. Jumadi, S.Sos, M.Si2, Herri Junius Nge, S.Sos, M.Si2
*Email: [email protected]
1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak
Abstrak
Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui strategi KPU dalam menekan angka
Golput pada pemilihan Gubernur tahun 2018 di kecamatan Pontianak Barat. Adapun
teori yang digunakan ialah tentang Strategi Politik Miriam Budiardjo, ia
mengemukakan dalam sebuah strategi politik terdapat tiga aspek penting dalam
pelaksanaannya yaitu pendidikan politik rakyat, fungsi partai politik, dan sosialisasi
oleh penyelenggaraan pemilu. Penelitian menggunakan metode deskripstif kualitatif.
Sumber data berupa hasil wawancara dengan informan baik dari penyelenggara
maupun masyarakat, informan dipilih dengan sengaja (purposive). Teknik
pengumpulan data melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga
aspek penting dalam pelaksanaanya yaitu pendidikan politik rakyat, fungsi partai
politik, sosialisasi oleh penyelenggara pemilu dari tiga aspek tersebut kegiatan atau
strategi sosialisasi oleh penyelenggaraan pemilu merupakan aspek yang paling
dominan karena berkaitan dengan pengenalan akan pentingnya pemilu kepada
masyarakat itu sendiri dan bukan berarti mengabaikan aspek lain tetapi dalam
pelaksanaanya sosialisasi memang sangat berpengaruh, dengan tim penyelenggara
pemilu akan lebih sering mensosialisasikan tentang pemilu, maka akan
mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.
Kata Kunci : Golongan Putih, Partisipasi Politik, Pemilihan Gubernur.
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
2 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053
Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
GENERAL ELECTION COMMISSION STRATEGY IN PRESSURE THE WHITE
GROUP OF NUMBERS IN THE SELECTION OF THE GOVERNOR OF 2018 IN
PONTIANAK WEST DISTRICT
A Thesis By:
BAGAS SAPUTROJATI1*
NIM. E1051141053
Dr. Jumadi, S. Sos, M.Si2, Herry Junius Nge, S. Sos, M.Si2
*Email: [email protected]
1. A student of Political Science Ttudy Program, Fakulty of Social and Political Sciences,
Tanjungpura University Pontianak
2. Political Science Study Program, Fakulty of Social and Political Sciences,
Tanjungpura University Pontianak
Abstract
This research aims to find out of strategis of General Elections Commissionn (KPU)
in reducing the member of abstentions in 2018 governor election in West Pontianak
Sub-District. The theory used is Political Strategy by Miriam Budiharjo who states
that there are three importantt aspects in a political strategy in the implementation
consisting of people’s political education, functions of political parties, and
socialization by the holding of elections. This research uses qualitative descriptive
method. The source of data is in the result from of interviews with informants from
both the organizers and the community chosen purposively. The technique of data
collection is through interviews. Research results indicate that there are three
important aspects consisting of people’s political education, functions of political
parties, and socialization by the holding of elections. From those three aspects,
activity or socialization strategy was the most dominant aspect because it correlates to
the introduction of how important elections are to the community. However, it does
not mean other aspects were ignored. In the implementation, socialization was very
influential with election organizing team holding socialization more ofhen. As a
result, it affected the level of community participation.
Keywords: Abstention, Political Participation, Governor Election.
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
3 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
A. PENDAHULUAN
Pemilihan Umum (pemilu)
merupakan salah satu bentuk
partisipasi politik sebagai
perwujudan dari kedaulatan rakyat,
karena pada saat pemilu, rakyat
menjadi pihak yang paling
menentukan bagi proses politik di
suatu wilayah dengan memberikan
suara secara langsung pada Pasal 1
ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun
1945 menyatakan : “bahwa
kedaulatan berada ditangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang
Undang Dasar”. Amanat konstitusi
tersebut untuk memenuhi tuntutan
perkembangan demokrasi yang
sejalan dengan pertumbuhan
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Indonesia merupakan salah
satu negara demokrasi sehingga
setiap warga negara yang sudah
memiliki hak pilih maka sudah bisa
menggunakan hak pilihnya dalam
pemilu. Pemilu merupakan kegiatan
dimana semua masyarakat dapat
berpartisipasi dalam memilih seorang
yang pantas untuk menjadi pemimpin
di suatu wilayah yang ia duduki.
Penggunaan hak pilih oleh
masyarakat merupakan suatu hal
yang sangat penting karena
kemenangan pasangan calon untuk
menjadi pemimpin ditentukan oleh
seberapa banyak ia memperoleh
suara dalam pemilu.
Di Indonesia pemilu
diselenggarakan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU), dimana
KPU memiliki tugas dan
kewenangan sebagai penyelenggara
atau penyaji pemilihan umum.
Terdapat beberapa macam pemilu
yang ada di Indonesia seperti,
Pemilihan Presiden (Pilpres),
Pemilihan Legislatif (Pileg),
Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
KPU dalam menjalankan tugasnya
harus sesuai dengan kedudukannya,
dalam hal ini ialah KPU Kota
Pontianak yang akan melaksanakan
Pemilihan Presiden (Pilpres) dan
Pemilihan Legislatif (Pileg). KPU
mempunyai tugas dan tanggung
jawab dalam kegiatan Pilpres dan
Pileg. Pilpres dan Pileg dilaksanakan
5 (lima) tahun sekali, agar
masyarakat dapat memilih calon
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
4 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
pemimpin yang sesuai dengan hati
nurani mereka masing – masing.
Masalah yang sering dialami
oleh pemerintahan di Indonesia pada
saat pemilu adalah banyaknya
golongan putih (golput). Golput
merupakan seorang yang sudah
memiliki hak pilih, namun enggan
menggunakan hak pilihnya dengan
berbagai macam alasan tertentu
seperti tidak mengetahui pasangan
calon yang mengikuti pemilu,
ketidakpercayaan masyarakat
terhadap mentalitas pejabat pasca
pemilu dan lain sebagainya. Dalam
penyelenggaraan Pemilu, KPU dapat
merancang program yang dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat
sesuai dengan wewenang tugas dan
fungsinya. Selain itu, dalam
melakukan tugas dan fungsinya KPU
harus mampu bertindak secara
profesional menentukan langkah-
langkah strategis yang dapat
memberikan pemahaman akan
pentingnya partisipasi politik
masyarakat terhadap Pemilu sebagai
bentuk hak dan kewajiban warga
negara.
Berbicara tentang partisipasi
politik, ada sebuah fenomena yang
sampai sekarang masih krusial untuk
ditangani, yaitu Golput.
Sederhananya, golput adalah bentuk
ketidakpedulian (apatis) masyarakat
terhadap penyelenggaran Pemilu
dengan tidak ikut serta memberikan
hak suaranya. golput berbeda dengan
perilaku non voting, golput
digunakan untuk merujuk pada:
1. Orang yang tidak menghadiri
tempat pemungutan suara sebagai
aksi protes.
2. Orang yang menghadiri tempat
pemungutan suara tetapi tidak
menggunakan hak pilihnya
secara benar.
3. Orang yang menggunakan hak
pilihnya namun dengan
menusuk bagian putih pada
kertas suara.
Sementara non voting ditujukan
kepada perilaku tidak memilih
karena tidak adanya motivasi untuk
memilih. Namun kedua istilah
tersebut sebenarnya merujuk pada
hasil perbuatan yang sama yaitu
tidak menggunakan hak pilih.
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
5 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Strategi
Kata strategi berasal dari kata
strategia yang merupakan bahasa
Yunani diartikan sebagai the art of
general ialah “seni seorang panglima
yang biasanya digunakan dalam
peperangan”. Strategia adalah cara
untuk mencapai suatu tujuan.
Menurut Clausewitz (dalam
Cangara 2016, 252) strategi adalah
“suatu seni menggunakan sarana
pertempuran untuk mencapai tujuan
perang”. Menurut Mulgan (dalam
Muhammad 2009, 257) “strategi
mengisi ruang yang luas hampir tak
terbatas, dari apa yang mungkin
terjadi di masa depan yang tampak
dalam waktu dekat dengan langkah-
langkah sederhana”.
Menurut Anderson (dalam
Cangara 2016, 252) strategi adalah
“seni dimana melibatkan
kemampuan intelegensi/pikiran
untuk membawa semua sumber daya
yang tersedia dalam mencapai tujuan
dengan memperoleh keuntungan
yang maksimal dan efisien”.
a. Komisi Pemilihan Umum
Komisi Pemilihan Umum
adalah lembaga negara yang
menyelenggarakan pemilihan umum
di Indonesia. Menurut UU Nomor 7
tahun 2017 tentang pemilihan umum
penyelenggaraan pemilu adalah
lembaga yang menyelenggarakan
pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan Badan Pengawas
Pemilu (BAWASLU) sebagai satu
kesatuan fungsi penyelenggaraan
pemilu untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), Presiden dan Wakil
Presiden secara langsung oleh rakyat,
serta untuk memilih Gubernur,
Bupati, dan Walikota secara
demokratis.
KPU juga dibagi menurut UU
No.15 Tahun 2011 yang mana terdiri
dari KPU provinsi, KPU
kabupaten/kota yang bertugas di
masing-masing daerah. Komisi
Pemilihan Umum bebas dari
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
6 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
pengaruh pihak mana pun berkaitan
dengan tugas dan wewenangnya.
b. Sistem Pemilihan Umum
Dalam sebuah negara yang
demokratis, sistem pemilihan umum
erat kaitannya dengan badan
perwakilan rakyat. Pemilihan Umum
disebut juga Political Market oleh
Samego (dalam Rahman 2007, 186)
yang artinya Pemilu adalah “pasar
politik tempat individu/masyarakat
berinteraksi untuk melakukan
kontrak sosial (perjanjian
masyarakat) antara peserta Pemilu
(partai politik) dengan pemilih”.
Menurut Reynolds (dalam
Labolo 2015, 102) Pemilu adalah
“metode yang didalamnya suara-
suara yang diperoleh dalam
pemilihan diterjemahkan menjadi
kursi-kursi yang dimenangkan dalam
parlemen oleh partai-partai dan para
kandidat”. Setiap sistem pemilihan
umum, yang biasanya diatur dalam
peraturan perundang-undangan,
setidak-tidaknya mengandung tiga
variabel pokok, yaitu penyuaraan,
distrik pemilihan, dan formula
pemilihan.
Dalam ilmu politik dikenal
bermacam-macam sistem pemilihan
umum, akan tetapi pada umumnya
ada dua prinsip pokok, yaitu single
member constituency yang berarti
satu daerah pemilihan memilih satu
wakil, biasanya disebut sistem
distrik. Dan multi member
constituency yang berarti satu daerah
pemilihan memilih beberapa wakil,
biasanya dinamakan propotional
representation atau perwakilan
berimbang.
c. Kampanye Politik
Menurut Kotler dan Roberto
(dalam Cangara 2016, 245)
kampanye ialah sebuah upaya yang
diorganisasi oleh suatu kelompok
(agen perubahan) yang ditujukan
untuk mempersuasi target sasaran
agar bisa menerima, modifikasi atau
membuang ide, sikap dan prilaku
tertentu. Kampanye politik menurut
Roger dan Storey (dalam Venus
2004, 7) merupakan serangkaian
tindakan komunikasi yang terencana
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
7 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
dengan tujuan menciptakan efek
tertentu pada sejumlah besar
khalayak yang dilakukan secara
berkelanjutan pada kurun waktu
tertentu. Beberapa ahli komunikasi
mengakui bahwa definisi yang
diberikan Rogers dan Storey adalah
yang paling popular dan dapat
diterima oleh kalangan ilmuan
komunikasi. Hal ini didasarkan
kepada dua alasan, yaitu; pertama,
definisi tersebut secara tegas
menyatakan bahwa kampanye
merupakan wujud tindakan
komunikasi. Kedua, adalah bahwa
definisi tersebut dapat mencakup
keseluruhan proses dan fenomena
politik kampanye yang terjadi di
lapangan. Menurut Lilleker ( dalam
Firmanzah 2012, 271) kampanye
politik adalah periode yang diberikan
oleh panitia pemilu kepada semua
kontestan baik partai politik atau
perorangan untuk memaparkan
program–program kerja dan
mempengaruhi opini publik
sekaligus memobilisasi masyarakat
agar memberikan suara kepada
mereka sewaktu pencoblosan. Oleh
karena itu, kampanye politik dalam
kaitan ini dilihat sebagai suatu
aktivitas pengumpulan massa,
parade, orasi politik, pemasangan
atribut partai (umbul-umbul,
bendera, poster, spanduk, baliho,
stiker) dan pengiklanan partai atau
kandidat.
d. Partisipasi Politik
Kegiatan yang dapat
dikategorikan sebagai partisipasi
politik menunjukkan berbagai bentuk
dan intensitas. Biasanya diadakan
pembedaan jenis partisipasi menurut
frekuensi dan intensitasnya. Orang
yang mengikuti kegiatan secara tidak
intensif, yaitu kegiatan yang tidak
banyak menyita waktu dan yang
biasanya tidak berdasarkan prakarsa
sendiri (seperti memberikan suara
dalam pemilihan umum) besar sekali
jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali
jumlah orang yang secara aktif dan
sepenuh waktu melibatkan diri dalam
politik. Kegiatan sebagai aktifis
politik ini mencakup antara lain
menjadi pemimpin partai atau
kelompok kepentingan.
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
8 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
e. Golongan Putih
Menurut Arifin (2014, 92)
“Golput mencakup semua suara yang
rusak dan semua orang yag tidak
datang memberikan suaranya dalam
pemilu baik karena sikap politik
memprotes, maupun karena tidak
terdaftar sebagai pemilih atau karena
alasan lainnya”. Menurut Saint (
dalam Efriza 2012, 548) “gerakan
protes politik yang didasarkan pada
segenap problem kebangsaan,
sasaran protes dari gerakan golput
adalah penyelenggaraan pemilu”.
Dalam Pemilu, golput sering
dimaksudkan sekelompok orang
yang tidak mau ikut serta dalam
memberikan suara untuk partai
politik atau calon kandidat. Beberapa
alasan mereka memilih golput
menurut Cangara (2009, 226) antara
lain:
a. Masyarakat jadi apatis karena
korupsi dan janji-janji palsu
para kandidat.
b. Karakter yang ditunjukkan para
anggota eksekutif maupun
legislatif yang tidak
mencerminkan perilaku
teladan, misalnya narkoba,
mafia proyek, perselingkuhan,
dan sebagainya.
c. Pemilu hanya menarik bagi
para penikmat Pemilu, yakni
para aktor politik, peserta
Pemilu, KPU, Bawaslu, dan
petugas TPS.
d. Sistem kampanye yang diambil
alih oleh KPU sehingga terlihat
kurang meriah dan tidak
menggairahkan masyarakat
untuk ikut memilih.
2. Hasil Penelitian Yang Relevan
Penelitian terdahulu ini menjadi
salah satu acuan peneliti dalam
melakukan penelitian sehingga
peneliti dapat memperkaya teori
yang digunakan dalam mengkaji
penelitian yang dilakukan. Dari
penelitian terdahulu, peneliti tidak
menemukan penelitian dengan judul
yang sama seperti judul penelitian
peneliti. Namun peneliti mengangkat
beberapa penelitian sebagai referensi
dalam memperkaya bahan kajian
pada penelitian peneliti. Berikut
merupakan penelitian terdahulu
berupa beberapa jurnal terkait
dengan penelitian yang dilakukan
peneliti Ardian, mahasiswa program
studi ilmu politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura pada tahun 2014
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
9 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
melakukan penelitian dengan judul
“Strategi Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota Pontianak Dalam Upaya
Meningkatkan Partisipasi Pemilih
Pada Pemilihan Presiden 2014 di
Kota Pontianak”. Adapun latar
belakang dari penelitian ini berawal
dari fenomena masyarakat Kota
Pontianak yang tidak memahami
partisipasi politik yang dilakukannya.
Hal tersebut yang menjadi sebuah
pertanyaan tentang apakah yang
menyebabkan terjadinya
ketidakmampuan tingkat partispasi
politik pemilih. Kecenderungan
bahwa pengetahuan partisipasi
politik para pemilih pemula
dipengaruhi oleh faktor utama yaitu
tingkat pendidikan dan pengetahuan
soal politik. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan
strategi atau upaya yang akan
diberikan kepada masyarakat ketika
Pilpres 2014. Teori yang digunakan
adalah teori strategi partisipasi
politik oleh Budiardjo (2002).
Metode penelitian menggunakan
metode penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif.
Adapun hasil dari penelitian ini
menunjukkan tentang deskripsi
pelaksanaan strategi yang dilakukan
KPU Kota Pontianak kepada
masyarakat Kota Pontianak,
kurangnya wawasan masyarakat
mengenai informasi seputar Pemilu
menjadikan KPU memberikan
pendidikan politik melalui cara yakni
sosialisasi kepada masyarakat
untuk memberikan pemahaman
seputar Pemilu yang akan
diselenggarakan. Dengan harapan
akan meningkatkan partisipasi
masyarakat Kota Pontianak dalam
pemilu. Adapun perbedaan dari
penelitian ini terletak pada objek
penelitian yaitu penelitian ini
dilaksanakan di Kecamatan
Pontianak Barat, selain itu penelitian
itu juga meneliti pemilihan gubernur.
Rudini Apiran, mahasiswa program
studi ilmu politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura pada tahun 2017
melakukan penelitian dengan judul
“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam
Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2015 di Kecamatan Delta
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
10 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
Pawan Kabupaten Ketapang”. Dalam
penelitian penelitian ini adalah
bentuk partisipasi politik masyarakat
Kec. Delta Pawan dalam
menggunakan hak suara pilih pada
pemilihan kepala daerah serentak
tahun 2015 masih tergolong rendah,
bahkan lebih tinggi jumlah angka
tidak menggunakan hak suara pilih
dibandingkan dengan jumlah angka
yang memilih. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui gambaran
mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi rendahnya partisipasi
politik masyarakat dalam
menggunakan hak suara pilih pada
saat pemilihan kepala daerah
serentak tahun 2015 di Kec. Delta
Pawan Kab. Ketapang. Metode
penelitian menggunakan metode
kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Adapun hasil penelitian
menunjukkan faktor-faktor yang
mempengaruhi rendahnya partisipasi
politik masyarkat Kec. Delta Pawan
dalam menggunakan hak suara
pilihnya pada Pilkada 2015, yaitu
faktor kesadaran politik dalam hal ini
terdapat tiga aspek, seperti
kurangnya kesadaran akan hak dan
kewajiban, kurangnya pengetahuan
politik, serta kurangnya minat dan
perhatian. Faktor kedua adalah
kepercayaan terhadap pemerintah hal
ini terdapat dua aspek, yaitu
penilaian terhadap pemerintah tidak
dapat dipercaya dan tidak dapat
dipengaruhi. Faktor ketiga adalah
status sosial dalam hal ini terdapat
tiga aspek, yaitu keturunan,
pendidikan, dan pekerjaan. Faktor
keempat adalah status ekonomi dapat
dilihat dalam dua aspek, yaitu
pendapatan dan kekayaan. Perbedaan
hasil penelitian adalah lokasi
penelitian di Kecamatan Pontianak
Barat, subjek penelitian, dan objek
penelitian selain itu penelitian ini
juga meneliti pemilihan gubernur.
3. Kerangka Pikir Penelitian
Berdasarkan kerangka pikir
di atas, dapat dijelaskan bahwa
identifikasi masalah yang ada dalam
penelitian ini adalah rendahnya
partisipasi pemilih dalam pemilihan
legislatif di Kecamatan Pontianak
Barat tahun 2018. Melihat
identifikasi masalah tersebut peneliti
merumuskan masalah bagaimana
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
11 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
strategi Komisi Pemilihan Umum
dalam menekan angka gologan putih
tahun 2018 pada pemilihan Gubernur
di Kecamatan Pontianak Barat.
Untuk meneliti masalah tersebut,
peneliti menggunakan teori strategi
meningkatkan partisipasi pemilih
oleh Budiardjo (2002) yang mana
strategi tersebut dapat dilakukan
melalui pendidikan politik rakyat;
fungsi partai politik, seperti sarana
komunikasi politik, sosialisasi
politik, sarana rekrutmen, dan
pengatur konflik; serta sosialisasi
oleh penyelenggara Pemilu, seperti
memaksimalkan proses sosialisasi,
pendidikan bagi pemilih, survei atau
jejak pendapat, peningkatan kinerja
Pemilu, lembaga penyelenggara
Pemilu bekerja sama dengan pihak
eksternal. Dengan demikian,
penelitian ini diharapkan dapat
mengetahui bagaimana strategi
Komisi Pemilihan Umum dalam
menekan angka golongan putih pada
pemilihan Gubernur tahun 2018 di
Kecamatan Pontianak Barat.
4. Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana strategi KPU Kota
Pontianak dalam meniingkatkan
partisipan pemilih melalui
pendidikan politik?
2. Bagaimana upaya KPU dalam
memandang keterlibatan partai
politik melalui fungsi-fungsinya
dalam strategi meningkatkan
partisipasi pemilih?
3. Bagaimana sosialisasi oleh KPU
selaku penyelenggara Pemilu
dalam strategi meningkatkan
partisipasi pemilih?
C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dirancang
sebagai suatu penelitian kualitatif,
penelitian merupakan suatu kegiatan
ilmiah yang sangat penting bagi
pengembangan ilmu dan pemecahan
suatu masalah (Satori dan Komariah,
2009, 1). Jenis penelitian yang di
gunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif. Jenis penelitian deskriptif
bertujuan untuk menggambarkan,
meringkas berbagai kondisi, berbagai
situasi, atau berbagai fenomena
realitas sosial yang ada
dimasyarakat, dan berupaya menarik
realitas itu ke permukaan sebagai
suatu ciri, karakter, sifat, tanda atau
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
12 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
gambar tentang kondisi, situasi,
ataupun fenomena tertentu.
Metode penelitian pada
dasarnya merupakan cara ilmiah
mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu (Sugiyono, 2009,
2). Dalam penelitian ini, penelitian
menggunakan metode kualitatif.
Metode penelitian kualitatif biasanya
dikenal dengan metode penelitian
naturalistik. Hal ini dikarenakan
penelitiannya dilakukan pada kondisi
yang alamiah. Kondisi yang alamiah
adalah kondisi yang apa adanya
dilapangan pada saat penelittian,
tidak dimanipulasi oleh penelitian
sehingga kondisi pada saat penelitian
memasuki objek, setelah berada
diobjek dan setelah keluar dari objek
relatif tidak berubah.
1. Subjek Penelitian
Objek Penelitian ini adalah
implementasi Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum. Sementara subjek
penelitian sebagai sumber informasi
bagi peneliti untuk mendapatkan
informasi tentang objek penelitian
adalah informan dari KPU serta
masyarakat. Dalam menentukan
subjek penelitian sebagai informan,
digunakan teknik purposive, yaitu
teknik untuk menentukan informan
berdasarkan tujuan atau keperluan
yang ditetapkan peneliti itu sendiri
(Moleong, 2007, 97) dalam strategi
KPU dalam menekan angka golput
pada pilgub tahun 2018 Di
Kecamatan Pontianak. Dengan
demikian yang menjadi subjek
penelitian ini adalah :
a. Ketua dan Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kota
Pontianak.
b. Anggota Bawaslu Kota
Pontianak.
c. Partai Politik Kecamatan
Pontianak Barat.
d. Camat Pontianak Barat.
e. Tokoh Masyarakat
Kecamatan Pontianak Barat.
Selain unsur di atas,
penelitian ini juga menggunakan
masyarakat sebagai sumber
informasi. Masyarakat dalam hal ini
adalah mereka yang tinggal di
wilayah Kecamatan Pontianak Barat.
Pertimbangan pemilihan masyarakat
sebagai informan adalah untuk
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
13 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
menggali informasi mengenai
pandangan atau penilaian masyarakat
terhadap upaya KPU dalam menekan
angka golput. Tehnik yang
digunakan untuk memilih
masyarakat sebagai informan adalah
insidental, yaitu tehnik penentuan
informan berdasarkan kebetulan,
yaitu siapa saja yang secara
kebetulan bertemu dengan peneliti
dapat digunakan sebagai informan,
bila kebetulan ditemui itu cocok
sebagai sumber data (Sugiyono,
2007, 90).
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di
Kecamatan Pontianak Barat.
Pertimbangan dalam penelitian
tempat penelitian yaitu ingin
mengetahui strategi Komisi
Pemilihan Umum dalam menekan
angka golput pada pilgub tahun 2018
di Kecamatan Pontianak Barat,
dengan berbagai pertimbangan
sebagai berikut:
1. Adanya Golput yang tinggi
dalam pemilihan gubernur di
Kecamatan Pontianak Barat.
2. Terdapat permasalahan yang
menarik untuk diteliti
mengenai golput.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena
tujuan utama dari penelitian adalah
mendapat data. Tanpa data
mengetahui teknik pengumpulan
data, maka peneliti tidak akan
mendapat data yang memenuhi
standar (Sugiyono, 2009, 62).
Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan teknik pengumpulan
data sebagai berikut:
a. Teknik interview atau
wawancara. Wawancara
adalah merupakan pertemuan
dua orang untuk bertukar
informasi dan ide melalui
Tanya jawab, sehingga dapat
dikonstruksikan makna dalam
suatu topic tertentu.
b. Teknik dokumentasi, dengan
teknik ini peneliti melakukan
pengumpulan data dengan
cara menggunakan arsip-arsip
(berupa tulisan, gambar, atau
karya-karya monumental dari
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
14 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
seseorang). Teknik ini
pelengkap dari penggunaan
metode wawancara dalam
penelitian kualitatif.
4. Teknik Keabsahan Data
Untuk menguji kreadibilitas
data, peneliti menggunakan teknik
triangulasi. Menurut Sugiyono
(2011, 241) triangulasi diartikan
sebagai teknik pengumpulan data
yang bersifat menggabungkan dari
berbagai teknik pengumpulan data
dari sumber data yang telah ada.
Kemudian Sugiyono (2011, 369)
juga mengemukakan triangulasi
dalam pengujian kreadibilitas ini
diartikan sebagai “pengecekan data
dari berbagai sumber, dengan
berbagai cara, dan berbagai waktu”.
Dengan demikian terdapat triangulasi
sumber. Triangulasi teknik
pengumpulan data dan triangulasi
waktu.
D. PEMBAHASAN DAN HASIL
1. Pendidikan Politik Rakyat
Pendidikan politik dikenal
sebagai political forming, political
education, atau politischa bildung.
Disebut sebagai “forming dan
education” karena terkandung niat
untuk membentuk dan mendidik
secara intensional insan politik
(political man) yang menyodori
kedudukan politiknya di tengah
masyarakat. Kemudian disebut
sebagai “bildung” (pembentukan
atau pendidikan tersendiri), karena
istilah tersebut mengandung
pengertian pembentukan diri sendiri
dengan kesadaran dan tanggung
jawab sendiri untuk menjadi insan
politik.
Pendidikan politik yang
menjadi bagian dari pendidikan
orang dewasa itu tidak menonjolkan
kultivasi individu sebagai “pembeo
politik”, atau sebagai “pribadi
terisolasi” dari masyarakat dan ada
dalam menara gading keilmuan, akan
tetapi menekankan realisasi diri
manusia di tengah medan sosial,
dalam suatu konteks politik dengan
semua aspek sosial budayanya. Juga
di tengah situasi-situasi konflik yang
disebabkan oleh macam-macam
perbedaan atau pluriformitas.
Sebagai akibat dari kepentingan dan
visi yang berbeda-beda, yaitu yang
didukung oleh kelompok yang pro
atau justru ditentang oleh kelompok
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
15 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
yang kontra, maka politik adalah
proses untuk mempengaruhi
kebijakan pemerintah. Perubahan
sikap dari yang pasif kepada sikap
aktif positif demokratis itu perlu,
sebab setiap warga negara harus ikut
membangun masyarakat dan negara,
turut aktif pula merenovasikan
lembaga-lembaga masyarakat, agar
menjadi maju politiknya.
2. Fungsi Partai Politik
Berdasarkan hasil wawancara
dapat diketahui bahwa lemahnya
pelembagaan partai politik, terutama
disebabkan oleh belum munculnya
pola partai kader. Partai politik
cenderung membangun partai massa
yang memiliki ciri-ciri:
meningkatnya aktivitas hanya
menjelang pemilu, menganut sistem
keanggotaan yang amat longgar,
belum memiliki sistem seleksi dan
rekrutmen keanggotaan yang
memadai serta belum
mengembangkan sistem pengkaderan
dan kepemimpinan politik yang kuat.
Kelemahan yang mencolok partai
politik yang berorientasi pada massa
adalah kurang intensif dan efektifnya
kerja partai. Sepanjang tahun
sebagian besar kantor partai hampir
tidak memiliki agenda kegiatan yang
berarti. Hal ini ditandai dengan tidak
dimilikinya rencana kerja partai yang
bersifat jangka panjang, menegah
dan jangka pendek. Partai politik
semestinya merupakan suatu
kelompok terorganisir yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi,
nilai-nilai, serta cita-cita yang sama,
dan yang mempunyai visi, misi,
program dan tujuan untuk
memperoleh kekuasaan politik dan
melalui kekuasaan politik itu
memperjuangkan kepentingan
rakyat. Sebagai akibatnya, partai
politik tidak memiliki program yang
jelas dalam melakukan pendidikan
politik kepada masyarakat,
melakukan artikulasi dan agregasi
kepentingan, belum
dapat membangun sosialisasi politik
dan komunikasi politik untuk
menjembatani rakyat dengan
pemerintah.
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
16 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
3. Sosialisasi Oleh Penyelenggara
Pemilu
Dalam sosialisasi Komisi
Pemilihan Umum sebagai
penanggung jawab utama
penyelenggaraan Pemilu menjamin
hak pilih baik pemilih yang sudah
terdaftar maupun belum terdaftar
sepanjang memenuhi syarat sebagai
pemilih. Ketentuan pindah memilih
yang berbeda dengan pemilu
sebelumnya dan putusan Mahkamah
Konstitusi terhadap ketentuan surat
keterangan, menjadi tantangan besar
bagi KPU untuk memastikan
distribusi dan ketersediaan surat
suara dan dukungan lainnya dalam
proses pemungutan dan
penghitungan suara. Partai politik
peserta Pemilu dan aktor politik baik
lokal maupun nasional menjadi kunci
untuk memberikan pendidikan
politik yang berkualitas, menciptakan
pesan kampanye damai dan
menerima hasil pemilu serta
melakukan gugatan atau sengketa
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Penguatan calon
perempuan menjadi penting untuk
semakin meningkatkan representasi
perempuan dalam politik elektoral.
Pemerintah menjamin hak politik
warga negara dengan melakukan
percepatan terhadap pemenuhan dan
perbaikan administrasi
kependudukan sekaligus menjamin
rasa aman dan ketentraman pemilih
pada saat melangsungkan hak
suaranya. Menjamin netralitas
aparatus sipil negara untuk tidak
aktif melakukan tindakan
menguntungkan peserta pemilu
tertentu. Demikian juga masyarakat
pemilih mempunyai tantangan untuk
memperkuat hak pilih bagi
penyandang disabilitas, masyarakat
adat dan kalangan minoritas lainnya.
E. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah
peneliti kemukakan pada Bab-bab
terdahulu maka sampailah peneliti
pada bab terakhir yaitu berupa
simpulan, dan saran dari pada pokok-
pokok pembahasan skripsi yang
sekaligus merupakan upaya
pembuktian hipotesis yang peneliti
kemukakan dalam setiap Bab.
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
17 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
Selanjutnya untuk mengetahui dan
memahami materi yang terdapat
dalam Bab-bab terdahulu, maka
peneliti menarik kesimpulan, sebagai
berikut:
a. Perlunya pendidikan politik yang
diusahakan secara sadar dan
berencana, bersumber dari aspirasi
yang digali dari kepribadian bangsa
Indonesia sendiri dan yang telah
disepakati secara nasional. Serta
masyarakat dapat menggunakan hak
pilihnya, tata cara pemberian suara
pada surat suara, serta memberikan
informasi kepada masyarakat di
Kecamatan Pontianak Barat,
memaparkan tentang urgensi
pengawasan partisipatif yakni
memback-up panwas dalam
menjalankan tugas pengawasan serta
menjadi persemaian bagi tumbuh
kembangnya partisipasi masyarakat
dalam pengawasan pemilu untuk
mengembalikan posisi pemilu.
dengan berlangsungnya kegiatan ini
juga diharapkan dapat menambah
pengetahuan dan informasi kepada
masyarakat di Kecamatan Pontianak
Barat serta mendorong tingkat
partisipasi masyarakat untuk
menggunakan hak pilihnya Maka
pendidikan politik itu, diharapkan
bisa memberikan sumbangan bagi
proses demokratisasi.
b. Fungsi partai politik terhadap
negara adalah menciptakan
pemerintahan yang efektif dan
adanya partisipasi politik terhadap
pemerintahan yang berkuasa.
Sedangkan fungsi partai politik
terhadap rakyat adalah
memperjuangkan kepentingan,
aspirasi, dan nilai-nilai pada
masyarakat serta memberikan
perlindungan dan rasa aman.
Kebanyakan partai politik pada saat
ini belum sepenuhnya memberikan
pendidikan politik dan melakukan
pengkaderan serta rekrutmen politik
yang efektif untuk menghasilkan
keder-kader pemimpin yang
memiliki kemampuan di bidang
politik. Partai politik semestinya
merupakan suatu kelompok
terorganisir yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi,
nilai-nilai, serta cita-cita yang sama,
dan yang mempunyai visi, misi,
program dan tujuan untuk
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
18 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
memperoleh kekuasaan politik dan
melalui kekuasaan politik itu
memperjuangkan kepentingan
rakyat. Sebagai akibatnya, partai
politik tidak memiliki program yang
jelas dalam melakukan pendidikan
politik kepada masyarakat,
melakukan artikulasi dan agregasi
kepentingan, belum
dapat membangun sosialisasi politik
dan komunikasi politik untuk
menjembatani rakyat dengan
pemerintah.
c. Biasanya informasi ini
disampaikan oleh tokoh masyarakat
pada jama'ah yasin tahlil, kelompok2
di masyarakat. Bukan tanpa kendala
bahwa harapan ini bisa
berjalan. Tingkat serapan
masyarakat, dan kesempatan
menyampaikan yang terbatas
menjadi catatan bersama, hal yang
lebih mengena dalam sosialasasi
adalah sosialiasi informal door to
door. Kegiatan ini menimbulkan
diskusi sehingga memiliki
pemahaman mendalam. Harapan dari
sosialisasi ini muncul pemahaman
terkait kepemiluan sehingga
memiliki kemampuan dalam
mensosialisasikan kepada
masyarakat di sekitar. Dalam hal ini
KPU beserta jajaran dibawahnya
mulai dari PPK,PPS dan KPPS harus
betul-betul menjadi penyelenggara
yang berkualitas, netral, jujur dan
adil, selain itu harus bisa bersinergi
dengan Bawaslu sebagai lembaga
pengawas dan juga masyarakat agar
pelaksanaan nanti bisa berjalan
sesuai tahapan, sesuai aturan dan
tanpa adanya kecurangan dalam
pemilu.
2. SARAN
Adapun saran hasil penelitian ini
adalah beberapa hal sebagai berikut :
1. KPU Kota Pontianak dalam
pelaksanaan pemilihan
berikutnya memaksimalkan
strategi rasionalisasi dan
strategi konfrontasi pada
tahapan pemuktahiran daftar
pemilih dan tahapan
sosialisasi sehingga target
partisipasi pemilih dapat
tercapai.
2. Partai politik sebagai wadah
aspirasi masyarakat harus
memberikan pendidikan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
19 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
politik secara maksimal dan
terbuka kepada masyarakat
secara langsung terkait
pemilu.
3. Dalam rangka mengurangi
angka golput melalui
pemutakhiran daftar pemilih,
hendaknya KPU membuat
sistem pemutakhiran yang
mudah untuk dapat diakses
oleh masyarakat ketika
melakukan pengecekan dalam
daftar pemilih. Sistem yang
dibangun tersebut dapat
bersinergi dengan sistem
pemutakhiran penduduk yang
dimiliki oleh Kementerian
Dalam Negeri RI sehingga
dapat menghilangkan data
ganda. Pada saat melakukan
Coklit petugas PPDP
berperan aktif dan melakukan
tugasnya secara optimal
dengan adanya pengawasan
dari PPK maupun PPS
setempat.
4. Dalam hal peningkatan
partisipasi pemilih dalam hal
sosialisasi oleh
penyelenggara pemilu
hendaknya memaksimalkan
peran masyarakat dalam
memberikan hak suara baik
dipilih maupun memilih
dalam pesta demokrasi.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali. 2009. Mewujudkan
Pemilu yang Lebih
Berkualitas Rajawali pers.
Jakarta.
Arifin, Anwar. 2011. Komunikasi
Politik: filsafat-paradigma-teori-
tujuan strategi. Yogyakarta: Graha
Ilmu.
Agustino, Leo.2007. Perihal Ilmu
Politik. Yogyakarta: Grahan Ilmu.
Budiardjo, Miriam. 2015.Dasar-
Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Cet 5.
Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data
Penelitian Kualitatif. Jakarta:
PT. Grafindo Persada.
Cangara, Hafield. 2015. Pengantar
Ilmu Komunikasi. Cetakan
Kedua. PT Raja Grafindo
Persada. Jakarta
Efriza, 2012. Political Explore:
sebuah kajian ilmu politik. Bandung:
Alfabeta.
Fahmi, Irham. 2013. Manajemen
Strategi: teori dan aplikasi. Bandung:
Alfabeta,cv.
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
20 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
Fatah, R. Eep Saefulloh. 1994.
Masalah dan Prospek
Demokrasi di Indonesia
Ghalia Indonesia. Jakarta.
Firmanzah, 2008. Mengelola Partai
Politik: komunikasi dan
positioning ideologi politik di
era demokrasi. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Moleong, Lexy J 2009. Metodologi
Penelitian Kualitatif.
Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Ramlan, Surbakti. 1992. Memahami
Ilmu Politik. Jakarta: PT.
Gramedia Widiasarana
Indonesia
Salviana, 2006. Perilaku Partai
Politik. Malang UMM Press.
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian
Kuantitatif, Kuantitatif dan
R&D. Bandung: Alpabeta.
Surbakti, Ramlan. 1998. Memahami
Ilmu Politik, Gramedia Widia
Saran Indonesia, Jakarta.
Sutarto. 2006. Dasar-dasar
Organisasi. Yogyakarta:
Gadjah Mada University
Press.
Skripsi
Ardian. 2014. Strategi Komisi
Pemilihan Umum Kota
Pontianak dalam upaya
meningkatkan partisipasi
pemilih pada pemilihan
presiden tahun 2014.
Cahyadi, Robi. 2011. Identifikasi
dan Pemetaan Golput
Pilwakot Bandar Lampung
Tahun 2010.
Sumber Internet
Suprojo, Agung. 2017. Strategi
Komisi Pemilihan Umum.
Diakses dari
https://www.neliti.com/id/p
ublications/102244/strategi-
komisi-pemilihan-umum-
dalam-upaya-
meningkatkan-partisipasi-
politik-masy. Pada 7 Mei
2019, Pkl. 19.35 WIB.
KPU Kota Pontianak. diakses melalui
website http://kpu-
pontianakkota.go.id/ pada 8
Mei 2019, Pkl. 21.09 WIB.
Wulandari, Rapika. 2013. Strategi
Kampanye Politik Koalisi
Partai Pengusung Afi-
Mukmin Dalam Pemilihan
Gubernur Tahun 2013.
diakses melalui website
ejournal.ilkom.fisip-
unmul.ac.id/site/?p=1070
pada tanggal 7 Mei 2019,
Pkl. 21.46 WIB.
Peraturan Perundang-undangan
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
21 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum.
Undang-undang Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Pemilihan
Kepala Daerah.
Undang-undang Nomor 22 Tahun
2007 Tentang Penyelenggara
Pemilu.
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
21 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik
http://jurmafis.untan.ac.id;
http://jurnalmhsfisip.untan.ac.id
21 BAGAS SAPUTROJATI, NIM. E1051141053 Program Studi Ilmu Politik FISIP Untan Pontianak
24