KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIATAHUN 2011

Petunjuk Teknis

JaminanPersalinan

Draft14/03/11ISBN

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat danhidayah-Nya maka Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dapat diselesaikandengan baik.

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan JaminanPersalinan oleh semua pihak agar mempunyai kesamaan pemahaman dalampelaksanaannya sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuanpembangunan kesehatan dan MDGs khususnya penurunan AKI dan AKB.Pelaksanaan Jaminan Persalinan ini terintegrasi dengan Jamkesmas, dengandemikian petunjuk teknis Jaminan Persalinan ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas.

Penyusunan petunjuk teknis ini melibatkan berbagai pihak, lintas program,lintas sektor, profesi terkait dan para pakar, agar sesuai dengan kebutuhanpada tingkat operasional di lapangan, yakni pengaturan yang sederhana tetapijelas dan tetap menjunjung akuntabilitas. Kepada semua pihak yang telahmemberikan kontribusinya dalam penyusunan petunjuk teknis ini sayaucapkan terimakasih.

Akhir kata, saya menyadari bahwa petunjuk teknis ini masih jauh darisempurna sehingga semua masukan yang konstruktif tentu akan diterimadengan senang hati.

Jakarta, Maret 2011Sekretaris Jenderal

dr. Ratna Rosita, MPHM

iii

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

S A M B U T A N

Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuanpembangunan kesehatan nasional serta MillenniumDevelopment Goals (MDGs), pada tahun 2011Kementerian Kesehatan meluncurkan kebijakanJaminan Persalinan (Jampersal).

Sebagaimana telah kita ketahui bersama dari beberapapencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasionalserta MDGs, kita menghadapi berbagai hal yang multi

kompleks seperti masalah budaya, pendidikan masyarakat, pengetahuan,lingkungan, kecukupan fasilitas kesehatan, sumberdaya manusia dan lainnya.Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)merupakan tantangan yang lebih sulit dicapai dibandingkan target MDGslainnya.

Oleh karena itu, upaya penurunan AKI tidak dapat lagi dilakukan denganintervensi biasa, diperlukan upaya-upaya terobosan serta peningkatankerjasama lintas sektor untuk mengejar ketertinggalan penurunan AKI agardapat mencapai target MDGs.

Salah satu faktor yang penting adalah perlunya meningkatkan aksesmasyarakat terhadap persalinan yang sehat dengan cara memberikankemudahan pembiayaan kepada seluruh ibu hamil yang belum memilikijaminan persalinan.

iv

Jaminan Persalinan ini diberikan kepada semua ibu hamil agar dapatmengakses pemeriksaan persalinan, pertolongan persalinan, pemerikasaannifas dan pelayanan KB oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan sehinggapada gilirannya dapat menekan angka kematian ibu dan bayi.

Saya menyambut baik diterbitkannya Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan iniuntuk digunakan sebagai acuan penyelenggaraan program JaminanPersalinan. Petunjuk Teknis ini merupakan bagian tak terpisahkan dariPedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Petunjuk Teknis ini telah disusun bersama-sama secara lintas sektor dan lintasprogram serta masukan dari ikatan profesi dan pelaksana program di daerah.Kepada semua pihak yang memberikan kontribusinya saya ucapkanterimakasih yang sebesar-besarnya.

Semoga petunjuk teknis ini bermanfaat dalam mendukung upaya kita untukmewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Jakarta, Maret 2011

v

KEPALA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANANASIOANAL REPUBLIK INDONESIA

S A M B U T A N

Program Keluarga Berencana Nasional merupakanrangkaian pembangunan kependudukan dan keluargakecil yang berkualitas sebagai langkah penting dalammencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunanini diarahkan kepada upaya pengendalian kualitaspenduduk melalui keluarga berencana, sertapeningkatan kualitas penduduk melalui perwujudankeluarga kecil yang berkualitas.

Dalam rangka menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP), diantaranyadengan melakukan Revitalisasi KB yang antara lain merupakan salah satuprogram prioritas utama yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2010Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, dan jugamerupakan salah satu sasaran MDBs kelima khususnya 5B dengan indikatoryaitu meningkatkan CPR (Contraseption Prevalence Rate) modern menjadi65%; menurunkan unmetneed KB menjadi 5%; dan menurunkan angkakehamilan remaja 15%; pada tahun 2015. Dengan indikator-indikatortersebut, KB sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran MDGs 5B.

Dalam upaya mendukung penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angkakematian bayi (AKB) untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGskeempat dan kelima, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telahmeluncurkan kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) di tahun 2011 yang

vi

terintegrasi dengan pelayanan KB. Dengan adanya kebijakan Jampersal yangterintegrasi tersebut, pelayanan KB lebih diarahkan kepada kontrasepsijangka p anjang (MKJP) IUD, AKBK/susuk KB, MOP dan MOW. AgarJampersal dapat berhasil dengan baik, BKKBN akan mendukung sepenuhnyadalam penyediaan alat/obat kontrasepsi dan sarana pendukung pelayananKB; pendataan ibu hamil; Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);KIP/Konseling saat pasca persalinan dan pasca keguguran; memfasilitasipelatihan bagi dokter dan bidan khususnya pelayanan KB MKJP.

Kepada jajaran BKKBN Provinsi diharapkan dapat mensosialisasikanPedoman Juknis Jampersal ini sehingga pelaksanaan di lapangan dapatmeningkatkan pemahaman tentang Program Jampersal secara utuh dan padagilirannya memperkuat kinerja Program KB Nasional. Kepada jajaran SKPDKB di Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan upaya-upaya“demand side” sehingga para peserta yang memperoleh pelayanan Jampersaldapat sekaligus “siap” menerima pelayanan KB pasca persalinan dan pascakeguguran.

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Jampersal, diharapkan menjadiacuan dalam penyelenggaraan Jampersal, dan dapat mempercepat penurunanAKI dan AKB, sekaligus meningkatkan capaian kesertaan ber KB untukmenurunkan LPP dalam mewujudkan Visi “Penduduk Tumbuh SeimbangTahun 2015”.

Jakarta, Maret 2011

vii

MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 631/MENKES/PER/III/2011

TENTANGPETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematianIbu dan Anak dan mempercepat pencapaianMDG’S ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibuyang melahirkan, biaya persalinannya ditanggungoleh Pemerintah melalui Program JaminanPersalinan;

b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan dapatberjalan efektif dan efesien perlu ada petunjukteknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b perlumenetapkan Peraturan n Menteri Kesehatantentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

viii

tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004tentang Praktik Kedokteran (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 116, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

ix

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3637);

7. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5063);

9. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5072);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010tentang Anggaran Pendapatan Dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2011 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5167);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia 3637);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

x

Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010tentang Kedudukan, Tugas, dan FungsiKementerian Negara serta SusunanOrganisasi, Tugas, dan Fungsi eselon IKementerian Negara;

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional 2010 - 2014

16. Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHK.03.01.160/I/2010 tentang RencanaStrategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010– 2014;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja KementerianKesehatan;

M E M U T U S K A N :

xi

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANGPETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN

Pasal 1

Pengaturan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan bertujuanuntuk memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah DaerahKabupaten/Kota dan Pihak terkait dalammenyelenggarakan Jaminan Persalinan yang bertujuan :

a. Meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan,pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas olehtenaga kesehatan.

b. Meningkatkan cakupan pelayanan bayi baru lahiroleh tenaga kesehatan.

c. Meningkatkan cakupan pelayanan KB pascapersalinan oleh tenaga kesehatan.

d. Meningkatkan cakupan penanganan komplikasiibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir olehtenaga kesehatan.

e. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yangefisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan sebagaimanatercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Pelayanan Kesehatan terhadap Jaminan Persalinandilaksanakan mulai 1 Januari 2011

(2) Pelayanan Jaminan Persalinan yang diberikan sebelumPeraturan ini diundangkan dapat diklaim ke DinasKesehatan Kabupaten/Kota sesuai dengan PetunjukTeknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

xii

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalamBerita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal

MENTERI KESEHATAN,

TTD

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di JakartaPada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011NOMOR.....................

xiii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iiSambutan Menteri KesehatanSambutan Kepala BKKBN

iiiv

Peraturan Menteri Kesehatan viiDaftar Isi xiiiDaftar Istilah dan Singkatan xv

BAB I PENDAHULUANA Latar Belakang 1B Tujuan 3C Sasaran 3D Kebijakan Operasional 3E Pengertian 5

BAB II RUANG LINGKUP JAMINAN PERSALINANA Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama 6B Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan 6

BAB III PAKET MANFAAT JAMINAN PERSALINAN 8

BAB IV PENDANAAN JAMINAN PERSALINANA Ketentuan Umum Pendanaan 10B Sumber dan Alokasi Dana 11C Penyaluran dana 11D Besaran Tarif Pelayanan 14E Pengelolaan Dana 16F Kelengkapan Pertanggungjawaban/Klaim 19

G Pemanfaatan Dana di Puskesmas, Bidang 22

xiv

BAB V PENGORGANISASIANA Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK 25B Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK 28

BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN, PEMANTAUANDAN EVALUASIA. Indikator KeberhasilanB. Pemantauan dan EvaluasiC. Penanganan KeluhanD. Pembinaan dan PengawasanE. Pencatatan, Pelaporan dan Umpan Balik

3940414141

BAB VI PENUTUP 44

Lampiran

xv

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ANC Ante-Natal CareAPF Aparat Pengawasan FungsionalAPBN Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraBAKD Bina Administrasi Keuangan DaerahBappeda Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBappenas Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBOK Bantuan Operasional KesehatanBPK Badan Pemeriksa KeuanganBPKP Badan Pemeriksa Keuangan dan PembangunanDinkes Dinas KesehatanDirjen Direktur JenderalDPR Dewan Perwakilan RakyatDPRD Dewan Perwakilan Rakyat DaerahIrjen Inspektur JenderalItjen Inspektorat JenderalJamkesmas Jaminan Kesehatan MasyarakatKabag Kepala BagianKabid Kepala BidangKasubid Kepala Sub-BidangKB Keluarga BerencanaKemendagri Kementerian Dalam NegeriKemenkes Kementerian KesehatanKemenkeu Kementerian KeuanganKemenko Kesra Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatKIA Kesehatan Ibu dan AnakKB Keluarga BerencanaKPA Kuasa Pengguna AnggaranLokakarya Mini Pertemuan untuk penggalangan dan pemantauan yang

diselenggarakan dalam rangka pengorganisasian untukdapat terlaksananya Rencana Pelaksanaan KegiatanPuskesmas

xvi

MDGs Millennium Development Goals, yaitu komitmen globaluntuk mengupayakan pencapaian delapan tujuan bersamapada tahun 2015

P2JK Pusat Pembiayaan dan Jaminan KesehatanP2PL Pengendalian Penyakit dan Penyehatan LingkunganP4K Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan

KomplikasiPerpres Peraturan PresidenPKS Perjanjian Kerja SamaPNC Post-Natal CarePOA Plan of ActionPoskesdes Pos Kesehatan DesaPosyandu Pos Pelayanan TerpaduPPK - Pemberi Pelayanan Kesehatan

- Pejabat Pembuat KomitmenPUS Pasangan Usia SuburPusdatin Pusat Data dan InformasiPuskesmas Pusat Kesehatan MasyarakatPustu Puskesmas PembantuRisti Risiko TinggiRPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalSDM Sumber Daya ManusiaSesditjen Sekretaris Direktorat JenderalSK Surat KeputusanSP2TP Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu PuskesmasSP3 Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas

SJSN Sistem Jaminan Sosial NasionalUU Undang-UndangWaskat Pengawasan melekat

1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangUndang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwasetiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhakmemperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada pasal 34 ayat (3)ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitaspelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 5ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang samadalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hakdalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, danterjangkau. Kemudian pada ayat (3) bahwa setiap orang berhak secaramandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatanyang diperlukan bagi dirinya. Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan bahwasetiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaianderajat kesehatan.

Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduktermasuk penduduk miskin dan tidak mampu, pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil danmerata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatanyang setinggi-tingginya.

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) diIndonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEANlainnya. Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI)

2

tahun 2007, AKI 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1000kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatus (AKN) 19 per 1000kelahiran hidup. Berdasarkan kesepakatan global (Millenium DevelomentGoals/MDG’s 2000) pada tahun 2015, diharapkan angka kematian ibumenurun dari 228 pada tahun 2007 menjadi 102 per 100.000 KH danangka kematian bayi menurun dari 34 pada tahun 2007 menjadi 23 per1000 KH..

Upaya penurunan AKI harus difokuskan pada penyebab langsungkematian ibu, yang terjadi 90% pada saat persalinan dan segera setelahpesalinan yaitu perdarahan (28%), eklamsia (24%), infeksi (11%),komplikasi pueperium 8%, partus macet 5%, abortus 5%, traumaobstetric 5%, emboli 3%, dan lain-lain 11% (SKRT 2001).

Kematian ibu juga diakibatkan beberapa faktor resiko keterlambatan(Tiga Terlambat), di antaranya terlambat dalam pemeriksaan kehamilan,terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan,dan terlambat sampai di fasilitas kesehatan pada saat dalam keadaanemergensi. Salah satu upaya pencegahannya adalah melakukan persalinanyang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.

Menurut hasil Riskesdas 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan padakelompok sasaran miskin (Quintile 1) baru mencapai sekitar 69,3%.Sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitaskesehatan baru mencapai 55,4%. Salah satu kendala penting untukmengakses persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan adalahketerbatasan dan ketidak-tersediaan biaya sehingga diperlukan kebijakanterobosan untuk meningkatkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatandi fasilitas kesehatan melalui kebijakan yang disebut Jaminan Persalinan.Jaminan Persalinan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatanfinansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yangdidalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasukKB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir. Dengan demikian,kehadiran Jaminan Persalinan diharapkan dapat mengurangi terjadinya

3

Tiga Terlambat tersebut sehingga dapat mengakselerasi tujuanpencapaian MDGs 4 dan 5.

B. Tujuana. Tujuan Umum

Meningkatnya akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukanoleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKBmelalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan.

b. Tujuan Khusus1) Meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan

persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan.2) Meningkatnya cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga

kesehatan.3) Meningkatnya cakupan pelayanan KB pasca persalinan oleh

tenaga kesehatan.4) Meningkatnya cakupan penanganan komplikasi ibu hamil,

bersalin, nifas, dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan.5) Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif,

transparan, dan akuntabel.

C. SasaranSasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah:a. Ibu hamilb. Ibu bersalinc. Ibu nifas ( sampai 42 hari pasca melahirkan)d. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari)

D. Kebijakan Operasional1. Pengelolaan Jaminan Persalinan dilakukan pada setiap jenjang

pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) menjadi satukesatuan dengan pengelolaan Jamkesmas.

4

2. Kepesertaan Jaminan Persalinan merupakan perluasan kepesertaandari Jamkesmas, yang terintegrasi dan dikelola mengikuti tata keloladan manajemen Jamkesmas

3. Peserta program Jaminan Persalinan adalah seluruh sasaran yangbelum memiliki jaminan persalinan.

4. Peserta Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruhjaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkatlanjutan (Rumah Sakit) di kelas III yang memiliki Perjanjian KerjaSama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOKKabupaten/Kota.

5. Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standarpelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

6. Pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan dilakukan dengan caraklaim oleh fasilitas kesehatan. Untuk persalinan tingkat pertama difasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan Jaringannya) danfasilitas kesehatan swasta yang bekerjasama dengan Tim PengelolaKabupaten/Kota.

7. Pada daerah lintas batas, fasilitas kesehatan yang melayani ibuhamil/persalinan dari luar wilayahnya, tetap melakukan klaim kepadaTim Pengelola/Dinas Kesehatan setempat dan bukan pada daerah asalibu hamil tersebut.

8. Fasilitas kesehatan seperti Bidan Praktik, Klinik Bersalin, Dokterpraktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini melakukanperjanjian kerjasama (PKS) dengan Tim Pengelola setempat, dimanayang bersangkutan dikeluarkan ijin prakteknya.

9. Pelayanan Jaminan Persalinan diselenggarakan dengan prinsipPortabilitas, Pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkanrujukan dengan demikian jaminan persalinan tidak mengenalbatas wilayah (lihat angka 7 dan 8).

10. Tim Pengelola Pusat dapat melakukan realokasi dana antarkabupaten/kota, disesuaikan dengan penyerapan dan kebutuhandaerah serta disesuaikan dengan ketersediaan dana yang adasecara nasional.

5

E. Pengertian

1. Jaminan PersalinanAdalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputipemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifastermasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi barulahir.

2. Perjanjian Kerja Sama (PKS)Adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara TimPengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota dengan penanggungjawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swastayang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminanpersalinan.

3. Fasilitas Kesehatan (Faskes)Adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakanuntuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif,preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan olehPemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta.

4. Puskesmas PONEDAdalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikanpelayanan obstetri (kebidanan) dan neonatus emergensi dasar.

5. Rumah Sakit PONEKAdalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan dalammemberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan neonatus emergensikomprehensif.

6

BAB II

RUANG LINGKUPJAMINAN PERSALINAN

Pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkanrujukan. Ruang lingkup pelayanan jaminan persalinan terdiri dari:

A. Pelayanan persalinan tingkat pertamaPelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikanoleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikanpelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanannifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasukpelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan,persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama.

Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan PuskesmasPONED serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitaskesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) denganTim Pengelola Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan Jaminan persalinan di tingkat pertama meliputi:1. Pemeriksaan kehamilan2. Pertolongan persalinan normal3. Pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan4. Pelayanan bayi baru lahir5. Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi

baru lahir

B. Pelayanan Persalinan Tingkat LanjutanPelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikanoleh tenaga kesehatan spesialistik, terdiri dari pelayanan kebidanan danneonatus kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi dengan risiko tinggi

7

dan komplikasi, di rumah sakit pemerintah dan swasta yang tidak dapatditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dilaksanakanberdasarkan rujukan, kecuali pada kondisi kedaruratan.

Pelayanan tingkat lanjutan diberikan di fasilitas perawatan kelas IIIdi Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang memiliki PerjanjianKerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota

Jenis pelayanan Persalinan di tingkat lanjutan meliputi:1. Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi (RISTI) dan

penyulit2. Pertolongan persalinan dengan RISTI dan penyulit yang tidak

mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama.3. Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir di Rumah

Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang setara.

8

BAB IIIPAKET MANFAAT JAMINAN PERSALINAN

Peserta jaminan persalinan mendapatkan manfaat pelayanan yang meliputi:1. Pemeriksaan kehamilan (ANC)

Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan tata laksana pelayanan mengacupada buku Pedoman KIA. Selama hamil sekurang-kurangnya ibu hamildiperiksa sebanyak 4 kali dengan frekuensi yang dianjurkan sebagaiberikut:a. 1 kali pada triwulan pertamab. 1 kali pada triwulan keduac. 2 kali pada triwulan ketiga

2. Persalinan normal3. Pelayanan nifas normal, termasuk KB pasca persalinan4. Pelayanan bayi baru lahir normal5. Pemeriksaan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi6. Pelayanan pasca keguguran7. Persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar8. Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar9. Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar10. Pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi11. Penanganan rujukan pasca keguguran12. Penanganan kehamilan ektopik terganggu (KET)13. Persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif14. Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi komprehensif15. Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi komprehensif16. Pelayanan KB pasca persalinan.

Tatalaksana PNC dilakukan sesuai dengan buku pedoman KIA.Ketentuan pelayanan pasca persalinan meliputi pemeriksaan nifasminimal 3 kali.

Pada pelayanan pasca nifas ini dilakukan upaya KIE/Konseling untukmemastikan seluruh ibu pasca bersalin atau pasangannya menjadiakseptor KB yang diarahkan kepada kontrasepsi jangka panjang seperti

9

alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau kontrasepsi mantap/kontap(MOP dan MOW) untuk tujuan pembatasan dan IUD untuk tujuanpenjarangan, secara kafetaria disiapkan alat dan obat semua jeniskontrasepsi oleh BKKBN.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perlu dilakukan koordinasi yangsebaik-baiknya antara tenaga di fasilitas kesehatan/pemberi layanan danDinas Kesehatan selaku Tim Pengelola serta SKPD yang menanganimasalah keluarga berencana serta BKKBN atau (BPMP KB) Propinsi.

10

BAB IVPENDANAAN JAMINAN PERSALINAN

Pendanaan Persalinan dilakukan secara terintegrasi dengan Jamkesmas.Pengelolaan dana Jaminan Persalinan, dilakukan sebagai bagian daripengelolaan dana Jamkesmas pelayanan dasar.Pengelolaan dana Jamkesmas dilakukan oleh Dinas Kesehatan selaku TimPengelola Jamkesmas Tingkat Kabupaten/Kota.

A. Ketentuan Umum Pendanaan1. Dana Jaminan Persalinan di pelayanan dasar disalurkan ke

kabupaten/kota, terintegrasi dengan dana Jamkesmas di pelayanankesehatan dasar, sedangkan untuk jaminan persalinan tingkat lanjutandikirimkan langsung ke rumah sakit menjadi satu kesatuan dengandana Jamkesmas yang disalurkan ke rumah sakit.

2. Pendanaan Jamkesmas di pelayanan dasar dan Jaminan Persalinanmerupakan belanja bantuan sosial bersumber dari dana APBN yangdimaksudkan untuk mendorong percepatan pencapaian MDGs padatahun 2015, sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kesehatantermasuk persalinan oleh tenaga kesehatan difaslitas kesehatan,sehingga pengaturannya tidak melalui mekanisme APBD, dengandemikian tidak langsung menjadi pendapatan daerah.

3. Dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka dua(2) adalah dana yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatanpeserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh ibuhamil/bersalin yang membutuhkan.

4. Setelah dana tersebut sebagaimana dimaksud angka dua (2) dan tiga(3), disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Kepala DinasKesehatan sebagai penanggungjawab program, maka status danatersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran), yang ada direkening dinas kesehatan.

5. Setelah dana tersebut sebagaimana dimaksud pada angka tiga (3)digunakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatanlainnya (yang bekerjasama), maka status dana tersebut berubah

11

menjadi pendapatan fasilitas kesehatan. (pengaturan pemanfaatandana di Puskesmas, lihat hal 22)

6. Pemanfaatan dana jaminan persalinan pada pelayanan lanjutanmengikuti mekanisme pengelolaan pendapatan fungsional fasilitaskesehatan dan berlaku sesuai status rumah sakit tersebut.

B. Sumber dan Alokasi Dana1. Sumber dana

Dana Jaminan Persalinan bersumber dari APBN KementerianKesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian PelaksanaanAnggaran (DIPA) Sekretariat Ditjen Bina Upaya KesehatanKementerian Kesehatan.

2. Alokasi DanaAlokasi dana Jaminan Persalinan di Kabupaten/Kota diperhitungkanberdasarkan perkiraan jumlah sasaran yang belum memiliki jaminanpersalinan di daerah tersebut dikalikan besaran biaya paket pelayananpersalinan tingkat pertama.

C. Penyaluran Dana

Dana Jamkesmas untuk pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannyaserta Jaminan Persalinan menjadi satu kesatuan, disalurkan langsungdari bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)Jakarta V ke;

- Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaipenanggungjawab program a/n Institusi dan dikelola TimPengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota untuk pelayanankesehatan dasar dan persalinan di Fasilitas Kesehatan TingkatPertama;

12

- Rekening Rumah Sakit untuk pelayanan persalinan di FasilitasKesehatan Tingkat Lanjutan yang menjadi satu kesatuan dengandana pelayanan rujukan yang sudah berjalan selama ini.

C.1 PENYALURAN DANA KE DINAS KESEHATANKABUPATEN/KOTA

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku penanggungjawabprogram, membuka rekening khusus Jamkesmas dalam bentukgiro bank, atas nama Dinas Kesehatan (institusi) untuk menerimadana Jamkesmas pelayanan dasar dan dana Jaminan Persalinan, danselanjutnya nomor rekening tersebut dikirim ke alamat:

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan,Kementerian Kesehatan,Gedung Prof. Dr. Sujudi, Lt.14Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9,Jakarta Selatan 12950Telp (021) 5221229, 5277543Fax; (021) 52922020, 5279409E-mail: jamkesmas@yahoo.com

2. Pengiriman Nomor rekening melalui surat resmi di tanda tanganKepala Dinas Kesehatan dan menyertakan nomor telepon yanglangsung dapat dihubungi.

3. Menteri Kesehatan membuat Surat Keputusan tentang penerima danapenyelenggaraan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan di PelayananDasar Untuk tiap Kabupaten/Kota yang merupakan satu kesatuan dantidak terpisahkan. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dandisesuaikan dengan kebutuhan serta penyerapan kabupaten/kota.

4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat edaran kePuskesmas untuk:a. Membuat Plan of Action (POA) tahunan dan bulanan untuk

pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan sebagai dasar

13

perkiraan kebutuhan Puskesmas untuk pelayanan Jamkesmasdan Jaminan Persalinan.

b. Plan of Action (POA) sebagaimana dimaksud merupakan bagiandari POA Puskesmas secara keseluruhan dan tertuang dalamlokakarya mini puskesmas.

C.2 PENYALURAN DANA KE RUMAH SAKIT

1. Dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan untuk Pelayanan Kesehatandi Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan disalurkan langsung dariKementerian Kesehatan melalui KPPN ke rekening FasilitasKesehatan Pemberi Pelayanan Kesehatan secara bertahap sesuaikebutuhan.

2. Penyaluran Dana Pelayanan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutanberdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI yangmencantumkan nama PPK Lanjutan dan besaran dana luncuran yangditerima.

3. Perkiraan besaran penyaluran dana pelayanan kesehatan dilakukanberdasarkan kebutuhan RS yang diperhitungan dari laporanpertanggungjawaban dana PPK Lanjutan

Bagan penyaluran Dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan di FasilitasKesehatan Tk. I seperti pada bagan berikut:

Tim Pengelola Pusat dapat melakukan realokasi danaantar Kab/Kota, disesuaikan dengan penyerapan dankebutuhan daerah dan disesuaikan ketersediaan dana yangada secara nasional.

14

Bagan-1Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Jamkesmas

D. Besaran Tarif PelayananBesaran tarif pelayanan jaminan persalinan di fasilitas kesehatan dasarditetapkan sebagaimana tabel berikut:

15

Tabel-1Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan Pada Pelayanan Tingkat

Pertama

Keterangan :

a) Klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapatdilakukan klaim terpisah, misalnya ANC saja, persalinan saja atau PNCsaja.

No Jenis Pelayanan Frek Tarif(Rp)

Jumlah(Rp)

Ket

1. Pemeriksaan kehamilan 4 kali 10.000 40.000 Standar 4x

2. Persalinan normal 1 kali 350.000 350.000

3. Pelayanan nifastermasuk pelayananbayi baru lahir dan KBpasca persalinan

3 kali 10.000 30.000 Standar 3x

4. Pelayanan persalinantak maju dan ataupelayanan pra-rujukanbayi baru lahir dengankomplikasi.

1 kali 100.000 100.000 Pada saatmenolongpersalinanternyata adakomplikasi,wajib segeradirujuk

5. Pelayanan pascakeguguran, persalinanper vaginam dengantindakan emergensidasar.

1 kali 500.000 500.000

16

b) Pelayanan nomor 5 dilakukan pada Puskesmas yang mempunyaikemampuan dan sesuai kompetensinya

c) Apabila diduga/diperkirakan adanya risiko persalinan sebaiknya pasiensudah dipersiapkan jauh hari untuk dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatanyang lebih baik dan mampu seperti Rumah Sakit.

d) Sedangkan besaran biaya untuk pelayanan Jaminan persalinan tingkatlanjutan menggunakan tarif paket Indonesia Case Base Group (INA-CBGs).

E. PENGELOLAAN DANA

Agar penyelenggaraan Jamkesmas termasuk Jaminan Persalinanterlaksana secara baik, lancar, transparan dan akuntabel, pengelolaandana tetap memperhatikan dan merujuk pada ketentuan pengelolaankeuangan yang berlaku.

E1. PENGELOLAAN DANA JAMKESMAS DAN JAMINANPERSALINAN DI PELAYANAN DASAR

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dibentuk Tim PengelolaJamkesmas tingkat Kabupaten/Kota. Tim ini berfungsi danbertanggung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesmas diwilayahnya. Salah satu tugas dari Tim Pengelola Jamkesmas adalahmelaksanakan pengelolaan keuangan Jamkesmas yang meliputipenerimaan dana dari Pusat, verifikasi atas klaim, pembayaran, danpertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas danlainnya.

langkah-langkah pengelolaan dilaksanakan sebagai berikut;

1. Kepala Dinas Kesehatan menunjuk seorang staf di DinasKesehatan Kabupaten/Kota sebagai pengelola keuanganJamkesmas pelayanan dasar dan Jaminan Persalinan.

17

2. Pengelola keuangan di Kabupaten/Kota harus memiliki bukucatatan (buku kas umum) dan dilengkapi dengan buku kaspembantu untuk mencatat setiap uang masuk dan keluar dari kasyang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain, danpembukuan terbuka bagi pengawas intern maupun ekstern setelahmemperoleh ijin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

3. Pengelola keuangan Jamkesmas (termasuk Jaminan Persalinan)seyogyanya menjadi satu kesatuan dengan bendahara keuanganpengelolaan dana BOK agar terjadi sinergi dalam pelaksanaannya.

4. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota melakukanpembayaran atas klaim dengan langkah sbb:a. Puskesmas melakukan pengajuan klaim atas:

1) Pelayanan kesehatan dasar yang dilakukan olehPuskesmas dan jaringannya berdasarkan kepada Perdatarif yang berlaku di daerah tersebut,

2) Apabila tidak terdapat Perda tarif yang mengatur tentanghal tersebut dapat mengacu kepada KeputusanBupati/Walikota atas usul Kepala Dinas KesehatanKabupaten/Kota,

3) Pelayanan Persalinan mengacu pada paket-paket yangditetapkan (lihat bagan tarif Pelayanan JaminanPersalinan).

b. Klaim pelayanan Jaminan Persalinan yang diajukanfasilitas/tenaga kesehatan swasta (Bidan praktik, KlinikBersalin, dsb) yang telah memberikan pelayanan persalinan,sesuai tarif sebagaimana dimaksud (lihat tarif pelayananpersalinan )

c. Pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud padahuruf a dan b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi yangdilakukan Tim Pengelola Kabupaten/ Kota.

d. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota melakukanverifikasi atas klaim mencakup:1) Kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai

bukti pendukungnya.

18

2) Pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swastayang memberikan pelayanan Jaminan Persalinan besertabukti pendukungnya.

3) Melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekankesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan.

4) Memberikan rekomendasi dan laporanpertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepadaKepala Dinas Kesehatan setiap bulan yang akandijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan kePusat.

5. Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, JasaGiro/Bunga Bank harus disetorkan oleh Tim PengelolaJamkesmas Kabupaten/Kota ke Kas Negara.

6. Seluruh berkas rincian bukti-bukti yakni;a. Dokumen pengeluaran dana dan dokumen atas klaim

Jamkesmas dan Persalinan di Pelayanan Dasar olehPuskesmas dan Fasilitas Kesehatan swasta serta,

b. Bukti-bukti pendukung klaim sebagaimana dipersyaratkan,disimpan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaidokumen yang dipersiapkan apabila dilakukan audit olehAparat Pengawas Fungsional (APF).

7. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota membuat danmengirimkan Rekapitulasi Realisasi Laporan Penggunaan Danapelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan di PelayananDasar yang telah dibayarkan ke Puskesmas dan FasilitasKesehatan swasta ke Tim Pengelola Pusat/Pusat Pembiayaan danJaminan Kesehatan dengan tembusan ke Dinas KesehatanProvinsi.

E2. PENGELOLAAN DANA PADA FASILITAS KESEHATANLANJUTAN

Pengelolaan dana pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutandilakukan mulai dari persiapan pencairan dana, pencairan dana,

19

penerimaan dana, dan pertanggungjawaban dana. Adapunpengelolaan dana pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalahsebagai berikut;

1. Dana pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan dipelayanankesehatan lanjutan disalurkan ke rekening Fasilitas KesehatanTingkat Lanjutan dalam satu kesatuan (terintegrasi).

2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit/BalaiKesehatan) membuat laporan pertanggungjawaban/klaim denganmenggunakan INA-CBGs

3. Selanjutnya Laporan pertanggungan jawaban/klaim tersebutsebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dilaksanakan sebagaimanapertanggungjawaban yang selama ini telah berjalan di Rumah Sakit(sesuai pengaturan sebelumnya)

4. Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, JasaGiro/Bunga Bank harus disetorkan oleh Rumah Sakit ke KasNegara.

6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan mengirimkan secara resmilaporan pertanggungjawaban/klaim dana Jamkesmas danJaminan Persalinan terintegrasi kepada Tim PengelolaJamkesmas Pusat dan tembusan kepada Tim PengelolaJamkesmas Kabupaten/kota dan Provinsi sebagai bahanmonitoring, evaluasi dan pelaporan.

7. Seluruh berkas dokumen pertanggungjawaban dana disimpanoleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan untuk bahan dokumenkesiapan audit kemudian oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF)

F. KELENGKAPAN PERTANGGUNG JAWABAN KLAIM

Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jaminan Persalinan dari fasilitaskesehatan tingkat pertama ke Tim Pengelola Kabupaten/Kota dilengkapi:

20

1. Fotokopi lembar pelayanan pada Buku KIA sesuai pelayanan yangdiberikan untuk Pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasukpelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Apabila tidakterdapat buku KIA pada daerah setempat dapat digunakan bukti-buktiyang syah yang ditandatangani ibu hamil/bersalin dan petugas yangmenangani. Tim Pengelola Kabupaten/Kota menghubungi Pusat(Direktorat Kesehatan Ibu) terkait ketersediaan buku KIA tersebut.

2. Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolongpersalinan untuk Pertolongan persalinan.

3. Fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakanpra rujukan yang telah dilakukan di tandatangani oleh ibu hamil/ibubersalin.

4. Fotokopi identitas diri (KTP atau identitas lainnya) dari ibuhamil/yang melahirkan.

21

Tabel-2Bukti Penunjang Klaim

No JenisPelayanan

Bukti Penunjang

KartuIdentitas

BukuKIA

Partograf BukuKIA

SuratRujukan

1.PemeriksaanKehamilan

+ +

2.PertolonganPersalinan

Normal+ +

3.PertolonganPersalinan

Resiko Tinggi+ +

+

(Kecualiemergensi

tidakdiperlukan)

4.PemeriksaanNifas (PascaPersalinan)

+ +

Keterangan :

a) Klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapidapat dilakukan klaim terpisah, misalnya ANC saja, persalinan sajaatau PNC saja.

b) Apabila diduga/diperkirakan adanya risiko persalinan sebaiknyapasien sudah dipersiapkan jauh hari untuk dilakukan rujukan kefasilitas kesehatan yang lebih baik dan mampu seperti Rumah Sakit.

c) Besaran biaya untuk pelayanan persalinan tingkat lanjutanmenggunakan tarif paket Indonesia Case Base Group (INA-CBGs).

22

G. PEMANFAATAN DANA DI PUSKESMAS, BIDANGPRAKTEK DAN SWASTA LAINYA

1. Dana jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi dan merupakandana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanankesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruhibu hamil/bersalin yang membutuhkan.

2. Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui SP2D kerekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawabprogram, maka status dana tersebut berubah menjadi danamasyarakat (sasaran), yang ada di rekening dinas kesehatan.

3. Setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya(swasta yang bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan danmendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas

Biaya transportasi petugas untuk ante-natal care (ANC),persalinan, dan post-natal care (PNC) termasuk transportasipersalinan dengan risiko tinggi (emeregensy) yangmemerlukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi dibiayaimelalui dana BOK. Pembiayaan transportasi petugas untukANC dan PNC menjadi satu kesatuan dengan kegiatanPuskesmas lainnya.

Penyediaan kelengkapan form administrasi (kartu ibu, kartubayi, buku KIA, partograf, kohort ibu, kohort bayi, formulirMTBM, format pencatatan KB, form pelaporan) menjaditanggung jawab Pemda.

Untuk kepentingan verifikasi, bila diperlukan dapatdilakukan uji petik verifikasi dengan melihat kohort ibu danbayi

23

Kabupaten/kota, maka status dana tersebut berubah menjadipendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan.

4. Dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas sebagaimanadimaksud angka tiga (3) diatas, pembagiannya dapat diatur olehBupati atau Walikota melalui usulan kepala Dinas Kesehatansetempat disesuaikan dengan pengaturan yang telah atau akandiberlakukan didaerah tersebut. Pengaturan tersebut dapat dilakukanmelalui beberapa pilihan sebagai berikut:

a) Pilihan pertama:Pendapatan Puskemas tersebut masih bersifat bruto dan dapatlangsung dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan dansisanya (setelah dibayarkan jasa pelayanan) dapat disetorkanke Kantor Kas daerah sebagai pendapatan netto (setelahdipotong Jasa pelayanan). Pendapatan bruto dan bersih(netto) keduanya dilaporkan secara utuh kepada kantor kasdaerah untuk dicatat

b) Pilihan kedua :Pendapatan Puskesmas tersebut seluruhnya dilaporkankepada kantor kas daerah (tidak secara fisik) untuk dicatatdan dana tersebut dapat digunakan langsung untukpembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluankegiatan-kegiatan lainnya.

c) Pilihan ketiga :Dana hasil pendapatan Puskesmas tersebut disetorkan dantercatat di kantor kas daerah sebagai pendapatan Puskesmas,tetapi dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan dana tersebutdikembalikan untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dankegiatan lainnya

d) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf(a),(b), dan (c), dibayarkan sebesar minimal 50% daripendapatan pelayanan kesehatan dasar program Jamkesmasdan minimal 75% untuk jasa tenaga kesehatan penolongpersalinan.

24

5. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka empat (4) diaturmelalui peraturan Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas Kesehatanyang didasari atas surat keputusan Menteri Kesehatan tentangPetunjuk teknis pelaksanaan ini.

6. Dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan swasta (yangbekerjasama) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut,termasuk Bidan Praktik, Dokter Praktik, Klinik Bersalin, dansebagainya.

25

BAB VPENGORGANISASIAN

Pengorganisasian kegiatan Jaminan Persalinan dimaksudkan agarpelaksanaan manajemen kegiatan Jaminan Persalinan dapat berjalan secaraefektif dan efisien. Pengelolaan kegiatan Jaminan Persalinan dilaksanakansecara bersama-sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintahkabupaten/kota. Dalam pengelolaan Jaminan Persalinan dibentuk TimPengelola di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.Pengelolaan kegiatan Jaminan Persalinan terintegrasi dengan kegiatanJaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan BOK.

Pengorganisasian manajemen Jamkesmas dan BOK terdiri dari:A. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK (bersifat lintas sektor), sampai

tingkat kabupaten/kota.B. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK (bersifat lintas program), sampai

tingkat kabupaten/kota.

A. TIM KOORDINASI1. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat

Menteri Kesehatan membentuk Tim Koordinasi Jamkesmas danBOK Tingkat Pusat, yang terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretarisdan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkait, diketuaioleh Sekretaris Utama Kementerian Koordinator BidangKesejahteraan Rakyat dengan anggota terdiri dari Pejabat Eselon IKementerian terkait dan unsur lainnya.

a. Tugas Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat:1) Menentukan strategi dan kebijakan nasional pelaksanaan

Jamkesmas dan BOK.2) Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan

kegiatan Jamkesmas dan BOK secara nasional.3) Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat pusat dan daerah.