kebebasan memilih - · pdf filedilindungi dan diakui keberadaannya di dalam konstitusi negara...

KEBEBASAN MEMILIH

(SUATU TINJAUAN KEKERASAN PEMILU DI ACEH)

ERLANDA JULIANSYAH PUTRA

RISET PUSTAKA JARINGAN SURVEI INISIATIF www.jsithopi.0rg

2

COPYRIGHT 2016 HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG UNDANG

DILARANG MENGUBAH, MENGUTIP, MEMPERJUALBELIKAN ISI DOKUMEN INI TANPA SEIZIN DARI PENULIS & JARINGAN SURVEY INISIATIF


3


4

KEBEBASAN MEMILIH TANPA INTERVENSI

(SUATU TINJAUAN KEKERASAN PEMILU DI ACEH)

ERLANDA JULIANSYAH PUTRA

RISET PUSTAKA KERJASAMA

JARINGAN SURVEI INISIATIF DAN

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS INDONESIA

JAKARTA

2016

EDITOR

ARYOS NIVADA

COVER & LAY OUT

TEUKU HARIST MUZANI


5


6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk memilih dan dipilih merupakan serangkaian hak yang

dilindungi dan diakui keberadaannya di dalam Konstitusi Negara

Republik Indonesia, hak ini juga menegaskan seseorang tersebut

harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, dan segala

tindakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan

haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilu, hal ini

dapat dilihat didalam Pasal 28C ayat 2 ,Pasal 28I ayat 1 dan ayat 5

Undang Undang Dasar 19451, yang pada intinya memberikan

perlindungan kepada setiap warga negara untuk dapat

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

1 Penjabaran mengenai Hak Asasi Manusia dapat dilihat di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasca Amandemen dengan penjelasan Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28I ayat (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, dan Pasal 28I ayat (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.


7

masyarakat , bangsa dan negara serta berhak memperoleh hak untuk

hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati

nurani, serta hak untuk meneggakkan dan melindungi hak asasi

manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Hak memilih juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999, yaitu ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1).

Yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk

memiliki kebebasan dalam ikut serta menentukan wakil-wakil mereka

baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun dijadikan sebagai

pimpinan lembaga eksekutif, yang dilakukan melalui pemilihan

umum.

Robert a. Dahl dalam bukunya yang berjudul Participation and

Opposition menyebutkan ada 8 (delapan) hal yang harus dipenuhi agar

tercapai demokrasi, yaitu:2 pertama, kebebasan untuk berorganisasi,

kedua, kebebasan untuk memilih, ketiga, hak untuk memilih,

keempat, prasyarat untuk sarana perkantoran, kelima, hak untuk

berpolitik, keenam, hak untuk mendapatkan informasi,

2 Robert A. Dahl, Polyarchy:Participation and Opposition (New Heaven: Yale University Press, 1977). Lihat juga John D. May, Defining Democraty: A Bid For Coherence and Consensus, Political Studies 26, No. 1 (march 1978).


8

ketujuh,pemilihan yang bebas dan adil, kedelapan, kepentingan untuk

membuat kebijakan pemerintah.

Demokrasi dipahami sebagai pengertian dari kedaulatan rakyat,3

kedaulatan tersebut merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi

setiap pemerintah.4 Kadaulatan rakyat juga mengandung arti bahwa

yang berkuasa adalah rakyat, negara atau pemerintah hanyalah

sebagai sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut.

Rakyat sendiri terdiri dari individu, kelompok-kelompok masyarakat

dan pemerintahan atau sebagian dari rakyat yang memiliki otoritas

oleh rakyat secara keseluruhan. Asas dari demokrasi sebagaimana

terkandung di dalam pengertiannya tidak terjadi perubahan dalam

sejarah ketatanegaraan, yaitu sistem pemerintahan negara dipegang

oleh rakyat atau setidak-tidaknya rakyat diikutsertakan di dalam

pembicaraan masalah-masalah pemerintahan negara.5

Pemilihan Umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya

sistem politik demokrasi. Tujuan Pemilihan Umum tidak lain adalah

3 Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 setelah Amandemen Keempat Tahun 2002, GBHN (TAP MPR-RI Nomor IV/MPR/1999), 1999-2004, TAP-TAP MPR Tahun 2000, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 119. 4 Jimly Asshiddiqie. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. (Jakarta: PT. Achtiar Baru Van Hoeve,1994), hlm.11. 5 Abdul bari Azed. Sistem-sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2000), hlm.3.


9

untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara

memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Kesemuanya

itu dilakukan dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam

kehidupan ketatanegaraan. Dalam Pemilihan Umum tercakup dua

macam hak pilih, yaitu:

- Hak pilih aktif atau sering dikenal sebagai Hak untuk memilih; dan

- Hak pilih pasif, yaitu hak untuk dipilih menjadi Anggota Badan

Perwakilan Rakyat.

Menurut Henry B. Mayo dengan adanya Pemilihan Umum maka

salah satu nilai demokrasi dapat terwujud, artinya terjadi perpindahan

kekuasaan negara dari pemegang yang lama kepada pemegang yang

baru secara damai.6 Namun hal ini sepertinya berbanding terbalik

dengan realita pelaksanaan pemilu di provinsi aceh, pelaksanaan

pemilu di aceh meninggalkan beragam tabir kelam bagi pelaksanaan

demokratisasi terutama pelaksanaan pemilu 2014, setidaknya dalam

kurun waktu tiga bulan terakhir mulai dari januari sampai dengan

maret 2014 tindakan kekerasan bernuansa politik meningkat drastis.

Tercatat 5 orang tewas, 19 orang terluka akibat penganiayaan, dan

6 Henry B. Mayo, dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1986,hlm. 61


10

puluhan harta benda, termasuk perusakan dan pembakaran atribut

partai. Kerugian nyawa dan harta benda ini diakibatkan oleh sejumlah

tindakan kekerasan, seperti; penembakan, penganiayaan,

pengrusakan, pembakaran, pelemparan bom molotov, intimidasi, dan

teror.7

Apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 6 UU. No. 39

Tahun 1999 Tetang Hak Asasi Manusia menyatakan :

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok

orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja

atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,

menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia

seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU ini, dan tidak

mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian

hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang

berlaku.

Yang artinya apabila dikaitkan dengan prilaku kekerasan yang terjadi

di Aceh sebelum pelaksanaan pemilihan umum dapat dikatakan

sebagai salah satu perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusi yang

dilakukan oleh sekelompok orang yang secara sengaja melakukan

perbuatan melawan hukum dengan mengurangi, menghalangi,

7 Laporan Serangkaian Kekerasan dan Penembakan di Aceh Menjelang Pemilu 2014 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dihimpun dari berbagai sumber baik media masa maupun elektronik.


11

membatasi atau mencabut hak asasi manusia yang dalam hal ini

adalah hak memilih secara politik.

Gesekan politik ini tentu akan memperbesar peluang terjadinya

pelanggaran pemilu. tindakan ini sangat tidak sejalan dengan tujuan

penyelenggaraan pemilu. Pemilu sebagai sarana perpindahan

kekuasaan mestinya dijalankan dengan jalan damai. Rakyat diberikan

ruang untuk mengekspresikan kedaulatannya dengan rasa aman dan

nyaman sesuai dengan pertimbangan politiknya masing-masing

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis

ingin memberikan identifikasi dan kajian secara kritis terhadap

permasalahan tersebut dengan memberikan tinjuan kepada hak pilih

masyarakat aceh dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2014.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah yang melatar belakangi intervensi, dan intimidasi terhadap

masyarakat aceh dalam memempergunakan hak pilihnya?

2. Bagaimana implikasi dari intervensi, dan intimidasi tersebut terhadap

pelaksanaan demokratisasi di aceh?


12

3. Bagaimanakah solusi terbaik bagi penyelesaian permasalahan hak

pilih yang demokratis di aceh?

C. Maksud dan Tujuan

Makalah ini mempunyai maksud dan tujuan untuk :

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya intervensi, dan intimidasi

terhadap masyarakat aceh dalam mempergunakan hak pilihnya.

2. Untuk mengetahui implikasi dan yang ditimbulkan dari intervensi dan

intimidasi tersebut terhadap pelaksanaan demokratisasi di aceh.

3. Untuk memberikan solusi terbaik bagi penyelesaian permasalahan hak

pilih yang demokratis di aceh.

4. Untuk memenuhi tugas mata kuliah hak asasi manusia


13

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas,

maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut

1. secara akademis, dapat memberikan landasan teori mengenai Hak

Pilih serta perlindungannya di dalam Hak Asasi Manusia terkait

pelaksanaan pemilihan umum .

2. Secara Praktis, dari hasil penulisan makalah ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi dan masukan bagi masyarakat pada umumnya

dan civitas akademis khususnya mengenai perlindungan hak pilih

masyarakat aceh yang terbebas dari bentuk intimidasi dan intervensi

serta segala bentuk kekerasan dalam pelaksanaan pemilihan umum.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan

konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik

dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh

lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini


14

juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat

otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.8

2. Sumber Data

Penelitian dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif akan

dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer9dan bahan

hukum sekunder, 10dengan melakukan analia data secara deduktif

dengan sifat penelitian deskriptif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penulisan makalah

ini, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan cara mengumpul,

mengkaji, dan mengolah secara sistimatis bahan-bahan kepustakaan

serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang

menyangkut bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dari bahan

8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 11. 9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet. V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13-14. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hal.29. 10 Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, yang antara lain mencakup: (a) abstrak; (b) indeks; (c) bibliografi; (d) penerbitan pemerintah; dan (e) bahan acuan lainnya. Ibid.


15

pustaka. 11 Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga

diperoleh gambaran relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Makalah ini dibagi dalam empat bab yang dimaksdukan

agar mudah dipahami, antara lain :

Pada BAB I dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai latar

belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan

Pada BAB II dengan judul Tinjauan Umum Mengenai Pengertian dan

Sejarah HAM, Konsep Negara Hukum, Teori Demokrasi, dan Teori

Partisipasi dan Teori Konflik. Dalam BAB ini akan dijelaskan

mengenai tinjauan teoritis dengan penguraian tentang pengertian

dan sejarah HAM serta penjabaran mengenai konsep negara hukum,

teori demokrasi dan teori partisipasi.

Pada BAB III dengan judul Kebebasan Memilih Tanpa Intervensi

berisikan mengenai Identitas Politik Lokal di Aceh, Partai Politik

Lokal Sebagai Upaya Perjuangan Identitas Politik, Latar Belakang

11 Ibid.


16

Intervensi dan Intimidasi Hak Pilih Masyarakat Aceh, Implikasi Dari

Intervensi dan Intimidasi Terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Aceh,

dan Solusi Terbaik Bagi Penyelesaian Permasalahan Hak Pilih Yang

Demokratis di Aceh.

Pada BAB IV dengan Judul Penutup berisikan mengenai kesimpulan

(konklusi) hasil analisis dan memberikan masukan terhadap hak pilih

masyarakat aceh tanpa intervensi dan intimidasi.


17


18

BAB II

LANDASAN TEORITIS

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGERTIAN DAN SEJARAH

HAM, KONSEP NEGARA HUKUM, TEORI DEMOKRASI, TEORI

PARTISIPASI DAN TEORI KONFLIK

A. Pengertian dan Sejarah HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri

setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan

tidak dapat diganggu gugat siapa pun.12 Asal-usul gagasan mengenai

hak asasi manusia bersumber dari teori hak kodrati yang dikenal

melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. John

Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati.

Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi

munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris,

Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.

12 Moh. Yasir Alimi,, Advokasi Hak-hak perempuan membela hak mewujudkan perubahan, LKIS 1999, Hal 13


19

Gagasan hak-hak asasi manusia pada awalnya berkaitan dengan

kelas-kelas menengah. Melawan tuntutan-tuntutan asal-usul derajat

kebangsawanan serta hak-hak istimewa tradisional, kaum borjuis

yang menanjak di Eropa modern awal mengajukan tuntutan-tuntutan

politis yang didasarkan pada persamaan kodrati manusia serta hak-

hak kodrati yang tak dapat dipindahtangankan.

Persetujuan Internasional tentang hak-hak asasi manusia telah

diselesaikan dalam bulan Desember 1966. Bersama dengan Deklarasi

Universal, piagam-piagam itu mewakili suatu pernyataan berwibawa

tentang hak-hak asasi manusia yang diakui secara Internasional.

Sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang beradab dan sebagai

anggota PBB, bangsa Indonesia perlu mengkaji berbagai keputusan

PBB mengenai HAM. Setiap bangsa tidak dapat menutup mata

terhadap fenomena maraknya isu Internasional mengenai HAM, tidak

terkecuali bangsa dan pemerintah Indonesia.

Mulai tahun 1990-an, persoalan hak-hak asasi manusia (HAM)

semakin marak di Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin

meningkatnya tuntutan anggota masyarakat, baik individual maupun

kolektif terhadap pelanggaran HAM yang dialaminya. Secara umum,


20

apa yang dinamakan HAM adalah hak pokok atau hak dasar, yaitu hak

yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu

keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi,

dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman,

hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya.

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah

droits de l’homme dalam bahasa Perancis yang berarti “hak manusia”,

atau dalam bahasa Inggrisnya human rights, yang dalam bahasa

Belanda disebut menselijke rechten. Di Indonesia umumnya

dipergunakan istilah “hak-hak asasi”, yang merupakan terjemahan

dari basic rights dalam bahasa Inggris dan grondrechten dalam bahasa

Belanda. Sebagian orang menyebutkannya dengan istilah hak-hak

fundamental, sebagai terjemahan dari fundamental rights dalam

bahasa Inggris dan fundamentele rechten dalam bahasa Belanda. Di

Amerika Serikat, di samping dipergunakan istilah human rights,

dipakai juga istilah civil rights.13

Dalam pengertian universal, HAM diartikan sebagai hak

kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri

13 Ramdlon Naning, Cita dan Citra HAM di Indonesia, LKUI, Jakarta, 1983,hlm. 7.


21

manusia, dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar

sebagai manusia. Sementara itu, dalam buku “ABC, Teaching of Human

Rights” yang dikeluarkan oleh PBB, HAM didefinisikan sebagai hak-

hak yang melekat secara kodrati pada manusia, dan tanpa itu tidak

dapat hidup layaknya seorang manusia (those rights which are inherent

in our nature and without which we cannot live a human being).

Terhadap pengertian HAM itu sendiri, terdapat beberapa batasan

yang berbeda-beda, meskipun pada intinya mengandung makna yang

sama. Miriam Budiardjo mendefinisikan hak asasi sebagai hak yang

dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan

dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan

masyarakat.14 Miriam menambahkan, secara umum diyakini bahwa

beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras,

atau jenis kelamin, dan oleh karena itu bersifat asasi serta universal.

Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh

kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

14 Miriam Budiardjo, 1994, HAM di Indonesia. Karangan dalam “Esei Pembangunan Politik, Situasi Global, dan HAM di Indonesia”, PT. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 1994, hlm. 429.


22

Gunawan Setiardja mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang

melekat yang dimiliki manusia sebagai manusia.15

Dan apabila ditinjau secara obyektif, Gunawan Setiardja

menyatakan bahwa HAM merupakan kewenangan yang melekat pada

manusia sebagai manusia, yang harus diakui dan dihormati oleh

pemerintah. Oleh karenanya, HAM apabila ditinjau secara obyektif

berhubungan dengan kodrat manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan

yang berbudi, sehingga landasan HAM ada dua, yaitu:

1. Landasan yang langsung dan pertama : kodrat manusia.

2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam : Tuhan sendiri

yang menciptakan manusia16

Dalam tahap perkembangannya sekarang, pemantauan dan

penegakan HAM telah didukung oleh perangkat yang lengkap, yang

meliputi instrumen dan mekanisme HAM Internasional, regional dan

nasional, yang saling menunjang satu sama lain. Negara yang

mengabaikan kenyataan ini akan berada pada posisi yang tidak

menguntungkan dalam hubungan luar negerinya, padahal hubungan

15 Gunawan Setiardja, HAM Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 73. 16 Gunawan Setiardja, 1993, hlm. 74.


23

luar negeri ini semakin lama semakin penting dalam abad 21

mendatang. Kondisi penghayatan dan penegakan HAM di Indonesia

masih belum memuaskan karena berbagai faktor, yang pada

hakekatnya bermuara pada masalah sentral, yaitu belum adanya

interpretasi kolektif yang padu (uniform collective interpretation)

antara anggota masyarakat, baik yang bergerak di lingkungan

infrastruktur, suprastruktur maupun transtruktur. Yang lebih

memprihatinkan lagi adalah adanya kecenderungan beberapa

kelompok anggota masyarakat untuk berfikir secara dikhotomis

(dichotomy thinking) seperti Sipil – ABRI, Infra – Suprastruktur,

penguasa – masyarakat, dan sebagainya, yang membahayakan

integrasi nasional.17

B. Konsep Negara Hukum

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari

sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus

berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Karena

itu dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara

17 Muladi, Pemasyarakatan HAM Melalui Pendidikan Formal, Makalah Lokakarya Nasional II HAM, Deplu – KOMNAS, Jakarta, 1994.


24

hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah

perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahir

dan berkembangnya konsepsi negara hukum.18

Selain itu pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah

sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara ataupun ilmu

kenegaraan itu sendiri19 dan pemikiran tentang negara hukum

merupakan gagasan modern yang multiperspektif dan selalu aktual.20

Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat

hukum dan kenegaraan gagasan mengenai negara hukum sudah

berkembang semenjak 1800 SM.21 Akar terjauh mengenai

perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa

yunani kuno. Menurut Jimly Ashidiqie gagasan kedaulatan rakyat

tumbuh dan berkembang dari tradisi romawi, sedangkan tradisi

yunani kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.22 Pada

masa yunani kuno pemikiran mengenai negara hukum dikembangkan

18 S.F. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4-1997, hlm. 9. 19 Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 25. 20 A.Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan,Elsam, 2004, hlm. 48. 21 J.J Von Schmid, Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Pembangunan, Jakarta, 1988, hlm. 7. 22 Jimly Ashidiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 11.


25

oleh para filosof besar yunani kuno seperti Plato23 (429-347 SM) dan

Aristoteles24 (384-322 SM). Dalam bukunya politicos yang dihasilkan

dalam penghujung hidupnya, Plato (429-347 SM) menguraikan

bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada

dasarnya, ada dua macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan ;

pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan

yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.25

Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles (384-322 SM) adalah

Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada

warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya

kebahagian hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada

keadilan itu perlu diajarkan rasa susilah kepada setiap manusia agar

dia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles (384-322

SM) yang memerintah dalam negara bukanlah manusia yang

23 Plato (429-347 SM) adalah murid Socrates (469-399 SM) dilahirkan pada tanggal 29 Mei 429 SM di Athena. Plato banyak menghasilkan karya dalam bidang Filsafat, Politik dan Hukum. Diantara karyanya yang termasyur adalah Politea (tentang negara), Politicos (tentang ahli negara),dan Nomoi (tentang Undang-Undang). 24 Aristoteles (384-322 SM) berasal dari Stageira. Dia adalah murid Plato (429-347 SM). Aristoteles banyak menghasilkan karya dalam bidang Filsafat, Logika, Polik, dan Hukum. Karyanya yang termasyur dalam bidang Filsafat Hukum adalah Ethica dan Politica. 25 Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum ; Problematika Ketertiban Yang Adil, Grasindo, Jakarta,2004, hlm 36-37.


26

sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa

sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.26

Montesquieu mengatakan bahwa fungsi Negara hukum harus

dipisahkan dalam 3 (tiga) kekuasaan lembaga Negara dikenal dengan

nama Trias Politika, yaitu :

1. Kekuasaan legislatif, yang membentuk undang-undang.

2. Kekuasaan Yudikatif, yang menjatuhkan hukuman atas kejahatan dan

yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antara para

warga.

3. Kekuasaan Eksekutif, yang melaksanakan undang-undang,

memaklumkan perang, mengadakan perdamaian dengan Negara-

negara lain, menjaga tata tertib, menindas pemberontakan dan lain-

lain.27

Pada masa abad pertengahan pemikiran tentang Negara Hukum

lahir sebagai perjuangan melawan kekuasaan absolute para raja.

Menurut Paul Scholten dalam bukunya Verzamel Geschriften, dell I,

tahun 1949, hlm. 383, dalam pembicaraan Over den Rechtsstaat, istilah

26 Moh. Kusnardi dan Harmailiy Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 153. 27 Ramdlon Naning, Gatra Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983, hlm. 25.


27

negara hukum itu berasal dari abad XIX, tetapi gagasan tentang

negara hukum itu tumbuh di eropa sudah hidup dalam abad tujuh

belas. Gagasan itu tumbuh di inggris dan merupakan latar belakang

dari Glorius Revolution 1688 M. gagasan itu timbul sebagai reaksi

terhadap kerajaan yang absolute, dan dirumuskan dalam piagam yang

terkenal sebagai Bill of Right 1689 (Great Britain), yang berisi hak dan

kebebasan dari pada kawula negara serta peraturan pengganti raja di

inggris.

Di Indonesia istilah Negara Hukum sering diterjemahkan

Rechsstaat atau The Rule of Law. Paham Rechtsstaat pada dasarnya

bertumpu pada sistem Hukum Eropa Kontinental. Ide tentang

Rechsstaat mulai popular pada abad XVII sebagai akibat dari situasi

sosial politik Eropa didominir oleh absolutisme raja.28 Paham

Rechsstaat dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat

Kontinental seperti Imanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius

Stahl.29 Sedangkan paham The Rule of Law mulai dikenal setelah

Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya Introduction

28 Padmo Wahjono, Perkembangan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 30. 29 Miram Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 57.


28

to Study of The Law of The Constitution. Paham The Rule of Law

bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law

System.30 Adapun ciri-ciri Rechsstaat adalah :

1. Adanya Undang Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat

ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;

2. Adanya pembagian kekuasaan negara;

3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Ciri-ciri diatas menunjukan bahwa ide sentral Rechsstaat adalah

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang

bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang

Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas

kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk

menghindari penumpukan kekuasaan dalam dalam satu tangan yang

sangat cendrung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti

pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.31

Ciri-ciri Rechsstaat tersebut juga melekat pada Indonesia sebagai

sebuah Negara Hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah Negara

30 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1972, hlm. 72. 31 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 73.


29

Hukum tidak dapat dilepaskan dari pembukaan Undang Undang Dasar

1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan pada batang

tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen)32

Alinea I pembukaan UUD 1945 mengandung kata Perikeadilan :

dalam alinea II terdapat kata adil ; dalam alinea II terdapat kata

Indonesia ; dalam alinea IV terdapat kata Keadilan sosial dan kata

kemanusian yang adil. semua istilah tersebut merujuk pada

pengertian negara hukum, karena salah satu tujuan negara hukum

adalah mencapai keadilan.33

A.V. Dicey mengetengahkan tiga arti dari The Rule of Law sebagai

berikut:34

1. Supremasi absolute atau predominasi dari regular law untuk

menantang pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan

kesewenang-wenangan, prerogative atau discretionary authority yang

luas dari pemerintah.

2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari

semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan

32 Iriyanto A. Baso Ence,Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi,Alumni, Bandung, 2008, hlm. 33. 33 Ibid 34 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara..op.cit, hlm.74.


30

oleh ordinary court, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada

diatas hukum ; tidak ada peradilan administrasi negara.

3. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum

konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-

hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham

kerakyatan sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan

membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai

hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Begitu eratnya hubungan antara paham negara hukum dan kerakyatan

sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis atau

democratische rechtsstaat. Dalam kaitannya dengan negara hukum,

kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, selain

masalah kesejahtraan rakyat.35

35 Ibid., hlm. 76.


31

C. Teori Demokrasi

Pemerintah demokrasi telah berkembang dari Yunani

Kuno,dengan perdebatan-perdebatan saat itu oleh kalangan tokoh-

tokoh filsuf diantaranya Socrates, Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas,

Polybius dan Cicero. Socrates memiliki gagasan tentang bentuk

pemerintahan (negara ) yang dicita-citakannya, yaitu negara

demokrasi, yang menyatakan bahwa negara yang yang

dicitacitakannya tidak hanya melayani kebutuhan penguasa, tetapi

negara yang berkeadilan bagi warga masyarakat (umum).36

Perkembangan pemerintahan demokrasi dalam suatu negara lebih

lanjut mempengaruhi pemikiran Plato.

Menurut pendapat filsuf Plato dan Aristoteles, mengelompokkan

pemerintahan demokrasi yaitu pemerintahan yang yang dicita-

citakan dan pemerintahan yang korup. Perbedaan yang lain terletak

pada penggunaan kreteria masing-masing dengan menggunakan

indikator kualitatif dan kuantitatif. Pemerintahan demokrasi menurut

Plato menganut pada indikator pemerintahan kualitatif yaitu pada

36 Syahran Basah ,Ilmu Negara, Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan,PT. Citra Adya Bhakti, Bandung .,19992, hlm. 86.


32

kualitas pendidikan dan moral pemimpin, sedangkan oleh Aristoteles

berdasarkan pada jumlah orang yang memimpin dan untuk

kepentingan beberapa orang.37 Hendry B. Mayo38 dalam Mirian

Budiardjo menyebutkan sebagai berikut :

“A democratic political system is one in which publik policies are

made on a majority basis, by representatives subject to effective popular

control at periodic elections which are conducted on the principle of

political equality and ander conditions of political freedom”.( bahwa

sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum

ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara

efektif oleh wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang

didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam

suasana terjamin kebebasan politik ).

Sistem demokrasi menurut pandangan Henry B. Mayo39 dalam

Mirian Budiardjo bahwa, demokrasi sebagai sistem politik , tidak

hanya merupakan sistem pemerintahan , tetapi juga gaya hidup serta

tata masyarakat tertentu , yang karena itu juga mengandung unsur-

unsur moril dan beberapa nilai (values), yang pelaksanaannya sesuai

dengan perkembangan sejarah serta budaya politik masingmasing.

Nilai-nilai dalam demokrasi menurut Henry B.Mayo sebagai berikut:40

37 Plato dan Aristoteles dalam Syachran Basah, Ibid, hlm. 56 – 57. 38 Henry B. Mayo dalam Mirian Budiardjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik, PT Gramdia, Jakarta, 1981, hlm. 61. 39 Ibid, hlm.62. 40 Ibid , hlm. 62-63.


33

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga

(institutionalized peacepul settlement of conflict). Dalam setiap

perselisihan yang terjadi diupayakan dilakukan secara kompromi,

konsensus atau mufakat, apabila tidak tercapai maka dapat dicarikan

jalan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan dari luar untuk

memaksakan sehingga tercapai kompromi atau mufakat. Pemerintah

dapat mempergunakan persuasi (persuasion) serta paksaan (coercion).

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu

masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a chaning society).

Dalam system social di masyarakat terjadi perubahanperubahan

social, sehingga pemerintah harus menyesuaikan kebijaksaannya

sesuai dengan perubahan-perubahan untuk mencegah adanya sistem

diktatur.

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly

succession of rules). Penyelenggaraan pergantian pimpinan melalui

demokrasi, tidak dengan keturunan atau coup d`etat.

4. Membatasai pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of

coercion). Mengikut sertakan golongan-golongan minoritas dalam


34

diskusi-diskusi secara terbuka dan kreatif , sehingga merasa turut

bertanggungjawab.

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman

(diversity). Dalam masyarakat pasti adanya keanekaragaman

berpendapat, bertingkah laku, sehingga diperlukan terselenggaranya

masyarakat terbuka (open social) serta kebebasan-kebebasan politik

(political liberties). Demokrasi disebut sebagai gaya hidup (way of life),

sehingga keanekaragaman perlu dijaga untuk menciptakan persatuan

dan integrasi.

6. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam demokrasi tentu adanya

golongan-golongan terbesar mewakili dalam lembaga perwakilan,

tentu golongan lain merasa diperlakukan tidak adil. Dengan demikian

diperlukan keadilan yang relatif (relative justice) lebih bersifat

keadilan dalam jangka panjang.


35

Nilai-nilai hukum dalam demokrasi disebutkan oleh

W.Friedmann , sebagai berikut:

“...the essential legal values of modern democracy. The first is the

recognition of individual personality, whose development is protected by

individual right. Of these rights those are the most essential which protect

the essential personel faculties and spiritual values. Those which protect

material conditions of existence rank lower and are subject to changing

conditions of society. Freedom of worship and thought ranks higher than

freedom of property.Individual right is balanced by responsibility towards

ones`s fellow citizens and legal responsibility for one`s acts. Democracy,

secondely. demands legal protection for equel opportunity of

development, regardless of personel, racial or national distinction; but

the latter postulate is as yet severely limited by the organization of

mankind in national states .Democracy further enjoins the law to ensure

to the individual the possibility of participation in government , through

adequate representation and direct responsibility. It finally demands a

system of law which puts no individuals or classes above the law,

guarantees its administration without distinction of persons and

expresses the principle that everyone counts for one in legal rules”.

Terjemahan bebasnya sebagai berikut :

Nilai-nilai hukum yang essensial demokrasi modern, Pertama:

Pengakuan dari individu yang perkembangannya yang dilindungi oleh

hak-hak individu. Dari hak-hak ini yang paling penting adalah

melindungi kemudahan-kemudahan pribadi yang essensial dan nilai-

nilai spiritual . Mereka melindungi syarat-syarat material bagi

keberadaan tingkatan yang lebih rendah dan tergantung pada keadaan

masyarakat yang berubah-ubah. Kebebasan beribadah dan berfikir


36

adalah tingkatan yang lebih tinggi dari kebebasan hak untuk memiliki.

Hak-hak individu adalah seimbang dengan tanggungjawab terhadap

sesama warga masyarakat dan tanggungjawab hukum atas perbuatan.

Kedua, demokrasi menuntut perlindungan hukum bagi kesempatan

yang sama untuk pengembangan, dengan mengabaikan perbedaan

pribadi, ras atau kebangsaan; akan tetapi yang disebut teakhir

mandalilkan bahwa hingga kini sangat dibatasi oleh organisasi

manusia di Negara nasional. Selain dari itu, ketiga, demokrasi

menyeluruh untuk menjamin individu yang mungkin dapat berperan

serta dalam pemerintahan, melalui perwakilan yang layak dan

tanggung jawab langsung. Akhirnya, keempat demokrasi menuntut

sistem hukum yang tidak menempatkan individu atau golongan diatas

hukum, menjamin administrasi tanpa perbedaan antara sesama

manusia dan menetapkan prinsip bahwa setiap orang dihitung satu

dalam hukum.

Menurut W.Friedmann tersebut diatas, dapat disebutkan bahwa

nilai-nilai hukum dalam demokrasi modern yakni: Pertama; adanya

perlindungan hukum atas hak-hak individu masyarakat. Kedua;

kesempatan yang sama untuk pengembangan, dengan mengabaikan


37

perbedaan pribadi, ras atau kebangsaan. Ketiga; berperan serta dalam

pemerintahan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan.

Keempat ; hukum berlaku bagi semua golongan tanpa membedakan-

bedakan dalam suatu negara. Sedangkan menurut Robert A.Dahl

dalam M.Budairi Idjehar yang dikutif oleh H.S Tisnanta dihimpun oleh

Muladi41menyebutkan prinsip dalam sistem demokrasi yang pada

intinya yakni persamaan hak, partisipasi efektif dalam pengambilan

keputusan baik keputusan politik maupun birokrasi, pengawasan oleh

rakyat terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil bersama,

dan kedaulatan berada seluruh rakyat.

Demokrasi dalam kerangka pemerintahan daerah dan

desentralisasi dari sejak dulu oleh para pendiri negara indonesia

antara lain Mohammad Hatta dan Soepomo, meletakkan dasar

kedaulatan rakyat sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Moh.Hatta disebutkan bahwa dasar kedaulatan rakyat, yakni

hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk

pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, di

41 Robert A.Dahl dikutif HS. Tisnanta , Partisipasi Publik Sebagai Hak Asasi Warga Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Muladi : Editor, HAM, Hakekat ,Konsep dan Implemantasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2005 hlm. 76.


38

desa dan di daerah. Tiap-tiap golongan persekutuan itu mempunyai

badan perwakilan sendiri seperti gemeenteraad, provinciale raad...42

Menurut pendapat Soepomo yang tidak berbeda dengan Moh

Hatta, bahwa Soepomo menuntut agar politik pembangunan Negara

Indonesia disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia.

Bentuk Negara Indonesia harus diungkapkan ”semangat kebatinan

bangsa Indonesia”, yaitu hasrat rakyat akan persatuan, maka ia secara

konsekwen mendukung desentralisasi.43

Dalam prinsip-prinsip demokrasi yang terbentuk dari asas

desentralisasi mengarahkan kepentingan daerah dilaksanakan oleh

pemerintah daerah sendiridalam mengurus pada hak dan kewenangan

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokrasi.

Pemerintahan daerah yang demokrasi terlaksana dengan adanya

partisipasi masyarakat didalam menentukan pemimpin di daerah

serta mengawasai jalannya kegiatan pembangunan daerah yang

dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai pemerintah daerah.

42 Mohammad Hatta, Kearah Indonesia Merdeka (1932), dalam Kumpulan Karangan Jilid I, Bulan Bintang , Jakarta, 1976, hlm. 103. 43Franz Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 13 – 14.


39

Pada dasarnya negara demokrasi, secara normative terikat

dengan indikator sistem politik demokratis yang oleh Robert Dahl

meliputi hal-hal sebagi berikut:44

1. Control over governmental decision about policy is constitutionally vested

in elected officials

2. Elected official are chosen and peacefully removed in relatively frequent

fair. Free election in which coercion is quite limited

3. Practically all adults have the rights to vote in these elections

4. Most adults have the rights to run for public offices for which candidate

run in these election

5. citizen have an effectively enforced rights to freedom of expression,

particularly political expression, including criticism of the officials, the

conduct of the government, the prevailing political, economic, and social

system, and dominant ideology

6. They also have aces to alternative sources of information that are note

monopolized by government or any other single group

7. Finally they have and effectively enforced right to form and join

autonomous associations, including political parties and interest group

that attempt to influence the government by competing in elections and by

other peaceful means

Secara umum, Robert A Dahl menggarisbawahi bahwa dalam

system politik yang demokratis, kontrol terhadap pemerintah dalam

membuat keputusan tidak bisa diabaikan, pemerintah harus dilipih

secara teratur melalu pemeilihan yang adil, terbuka dan ada

pembatasan terhadap tindakan yang bersifat pemaksaan, terdapat hak

44 Indikator-indikator tersebut dikemukakan oleh Robert A Dahl, sebagaimana dikutip oleh Affan Gafar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, cet ke II, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2000 hlm.7


40

memilih dan hak dipih bagi warga negara yang telah memenuhi syarat

(dewasa), termasuk pula hak warga negara untuk mengekspressikan

kebebasan politiknya, ternasuk mengkritik aparat kekuasaan negara,

ada akses untuk memanfaatkan sumbersumber infornasi alternatif

yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tertentu, lalu

pada akhirnya, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk

membentuk dan bergabung ke dalam kelompok-kelompok yang

otonom, termasuk bergabung dalam partai-partai politik dan

kelompok-kelompok kepentingan yang bertujuan mempengaruhi

pemerintah.

Selanjutnya Michael Saward mengemukakan bahwa

demokratisasi sebuah system memerlukan beberapa kondisi minimal

seperti jaminan basic freedom (freedom of speech an d expression,

freedom of movement, freedom of association, rights to equal treatment

under the law); citizenship and participation; administrative code;

publicity and social rights.45

45 Michael Saward, Democratic Theory and Indices Of Democratization dalam David Beetham (edt) Defining and Measuring Democrcy, Sage Publication,Ltd London, 1994, hlm 16-17.


41

Sebuah sistem politik yang demokratis akhirnya menjadi pilihan

walaupun memerlukan sejumlah prasyarat dan prasyarat tersebut

tidak mudah untuk dipenuhi karena sejumlah faktor seperti tingkat

pendidikan warga masyarakat, tingkat pendidikan dan kesadaran

politik masyarakat, komitmen penyelenggara kekuasaan untuk

menciptakan system poltik yang demokratis, sampai pada factor

adanya peraturan hukum yang dapat menjadi instrument bagi

pelaksanaan sistem politik demokratis.

Secara teoritik, Diomond, Linz, dan Lipset mengartikan

demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang mempunyai 3

(tiga) syarat, yaitu :46

1. Kompetisi yang sungguh-sungguh meluas diantara individuindividu

dan kelompok-kelompok organisasi untuk memperebutkan jabatan-

jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada jangka

waktu yang reguler, dan tidak melibatkaan penggunaan daya paksa.

2. Partisipasi yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam

pemilihan pemimpin atau pembuatan kebijakan

46 Mohtar Mas’oed, Negara, Kapital, dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hlm 10-11


42

3. Kebebasan politik dan sipil, yaitu kebebasan berbicara kebebasan

pers, kebebesan membentuk dan bergabung ke dalam organisasi, yang

cukup untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

D. Teori Partisipasi

Partisipasi rakyat dalam pemerintahan demokratis sebagai

syarat dalam sistem politik. Demokrasi pada sistem pemerintahan

diartikan pemerintahan dari rakyat. Keikutsertaan rakyat dalam

pemerintahan demokrasi dapat dilihat dengan keberadaan partai

politik yang menjadi pilar demokrasi, kelompok masyarakat dan/atau

abentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi

kemasyarakatan (Ormas) maupun organisasi non pemerintah (NGO).

Dalam sistem demokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan

dilaksanakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung

melalui perwakilan.

Pada negara modern penyelenggaraan pemerintahan demokrasi

pada umumnya dilaksanakan secara demokrasi perwakilan. Namun

perkembangan lebih lanjut menunjukkan bahwa dengan sistem

demokrasi perwakilan mengakibatkan masyarakat masih merasakan


43

tidak terwakili. Proses pengambilan keputusan pemerintahan hanya

melalui perwakilan sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan.

Kenyataannya keputusan dalam melaksanakan pemerintahan

menimbulkan kekecewaan dan perasaan keberatan atas kebijakan

pemerintah serta merugikan kepentingan masyarakat, sehingga

kewenangan pemerintah berada diatas dari pada kedaulatan rakyat

sebagai pemilik kewenangan.Lembaga dewan perwakilan rakyat

belum mampu untuk membawa aspirasi rakyat didalam menentukan

kebijakan pemerintah pada setiap pengambilan keputusan-keputusan

dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus melibatkan

masyarakat secara langsung. Kelebihan yang telah dimiliki oleh

pemerintahan dalam sistem demokrasi tersebut harus memberikan

ruang gerak bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah

kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh

pemerintahan.

Partisipasi adalah upaya mendorong setiap warga negara untuk

mepergunakan hak menyampaikan pendapatnya dalam proses

pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat,

baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dimaksud


44

untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan

aspirasi rakyat , sehingga dapat mengantisipasi berbagai isu yang ada,

pemerintah menyediakan saluran komunikasi agar rakyat dapat

menyalurkan partisi aktifnya.47

Pemerintah daerah sebagai lembaga publik berkewajiban untuk

memberikan kesempatan bagi semua komponen masyarakat

berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan pemerintah.

Dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah, pemerintah

berkepentingan agar setiap keputusan yang diambil pemerintah tidak

akan menimbulkan permasalahan baru yaitu ketidaktaatan warga

negara atau masyarakat dalam melaksanakan setiap kebijakan

pemerintah. Wujud partisipasi masyarakat oleh pemerintah dilakukan

melalui sarana media masa baik elektronik maupun media masa cetak,

termasuk melakukan temu wicara dengan masyarakat di daerah.

Begitu pula melalui keaktifan masyarakat untuk menyalurkan

partisipasnya melalui kotak saran, maupun bersurat langsung kepada

lembaga pemerintahan.

47 Adi Sujatno, Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan ke Arah Kepemerintahan yang Baik (Good Goverment ), Team 4 AS, Jakarta, 2009, hlm. 40.


45

Proses partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan

akan sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara pemerintah

dan warga masyarakat. Pemerintah sebagai lembaga yang memiliki

kekuasaan yang lebih superior harus dengan tulus ikhlas membuka

ruang gerak dan kesempatan bagi warga masyarakat untuk ikut dalam

penentuan kebijakan. Perhatian partisipasi dalam keikutsertaan bagi

warga masyarakat pada pemerintahan dalam pengambilan keputusan

telah menjadi bagian dunia internasional. United Nation Development

Program (UNDP) dalam Adi Sujatno48 , menyebutkan bahwa partisipasi

adalah setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam proses

pengambilan keputusan dan memiliki kebebasan berpendapat dan

berserikat secara konstruktif. Menurut M. Budairi Idjehar yang dikutif

oleh H.S.Tisnanta dalam Muladi49 , mengemukakan kesempatan bagi

partisipasi rakyat melalui lembaga-lembaga dalam masyarakat dengan

syarat yakni : kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam

organisasi; kebebasan untuk mengemukakan pendapat; hak untuk

memilih dalam pemilihan umum; hak untuk menduduki jabatan

politik; hak para pemimpin untuk bersaing memproleh dukungan

48 Ibid, hlm. 50. 49 M.Budairi Idjehar dikutif HS Tisnanta dalam Muladi Editor , Op Cit. hlm. 78.


46

suara; tersedia sumber-sumber informasi alternatif; terselenggaranya

pemilihan umum yang bebas dan jujur; dan adnya lembagalembaga

yang menjamin agar kebijakan publik tergantung pada suara dalam

pemilihan umum dan cara-cara penyampaikan pendapat.

Proses syarat partisipasi rakyat seperti yang dikemukan oleh M.

Budairi Idjehar, maka dapat disebutkan bahwa partisipasi rakyat

dalam sistem pemerintahan demokrasi meliputi : kebebasan untuk

membentuk dan bergabung dalam organisasi, kebebasan

mengungkapkan pendapat, tersedianya sumber-sumber informasi

alternatif dan tersedianya cara-cara penyampaian pendapat, karena

melalui ini partisipasi rakyat dapat dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya. Dengan partisipasi dari warga masyarakat mengandung

makna partisipasi yang tidak dipaksa atau atas kesadaran sendiri

melalui berbagai sumber penyaluran informasi sehingga partisipasi

masyarakat memiliki nilai moral dan etika. Nilai moral dan etika

setiap partisipasi bersifat positip, karena keikutsertaan warga

masyarakat dalam pemerintah, maka warga masyarakat telah

melakukan hak politiknya.Sedangkan menurut Siti Sundari Rangkuti


47

yang dikutif oleh Yuliandri dalam Radian Salman,dkk50 pada intinya

dinyatakan, bahwa peran serta seorang, kelompok orang (LSM) atau

badan hukum merupakan konsekuensi dari hak yang dapat

dilaksanakan untuk mengambil bagian prosedur administratif seperti

”inspraak, public hearing, public inquiry dan sebagainya sebagai

langkah efisiensi serta kualitas pengambilan keputusan.

R.B.Gibson dalam Yuliandri, secara singkat disebutkan bahwa

pelaksanaan partisipasi publik bagi semua warga masyarakat, tidak

hanya sebagai konsumen kepuasan (consumems of satisfaction), tetapi

diberikan dorongan pengungkapan dan pengembangan diri (self

expression and development), baik secara bersamasama (collective life)

dalam menyeimbangkan kepentingan pribadi (individual interests)

dengan kepentingan bersama (social interests) dan keputusan

menyertakan warga masyarakat sehingga terwujud pemerintahan

demokratis (democratic goverments) dan masyarakat demokratis

(democratic societies).

50 Siti Sundari Rangkuti dalam Yuliandri, Membentuk Undang – Undang yang Berkelanjutan,Editor Radian Salman ,dkk, ,2008,Dinamika Perkembangan Hulum Tata Negara dan Hukum Lingkungan ,Edisi khusus Kumpulan Tulisan dalam Rangka Purnabakti Siti Sundari Rangkuti, Airlangga University Press, Surabaya,hlm. 292.


48

Pemerintahan merupakan suatu proses politik didalam upaya

untuk mencapai kesejahteraan bagi semua masyarakat. Joan Nelson

dalam M.R Khirul Muluk51 mengemukakan bahwa partisipasi politis

dibagi dalam dua hal. Pertama, partisipasi horisontal yang melibatkan

warga secara kolektif untuk mempengaruhi keputusan kebijakan

kebijakan. Kedua, partisipasi vertikal yang terjadi ketika anggota

masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok

elit dan pejabat yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Partisipati warga masyarakat dalam pemerintahan demokratis

sebagai wujud nyata dari elit berkuasa dalam mengimplementasi

kedaulatan rakyat yang memiliki wewenang baik yang dilakukan oleh

pemerintah maupun keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan.

Kebijakan pemerintah yang diambil melalui partisipasi masyarakat

baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun atas partisipasi

masyarakat dengan kesadarannya baik secara individual maupun

kelompok mencerminkan nilai moral untuk mewujudkan sense of

belonging dan sense of responbility dalam pemerintahan. Sense of

belonging masyarakat menimbulkan kesadaran untuk mentaati dan

51 M.R Khairul Muluk , Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 47.


49

melaksanakan setiap kebijakan pemerintah. Sedangkan sense of

responbility berdampak setiap kebijakan pemerintah yang dilakukan,

masyarakat memiliki perasaan ikut bertanggungjawab.

Munir Fuady hubungan partisipasi rakyat dalam wilayah

pemerintahan dan demokrasi dalam sistem demokrasi adanya unsur-

unsur sebagai berikut :

1. Pemahaman yang jelas oleh warga negara tentang berbagai hal yang

perlu diketahui;

2. Adanya wadah tempat para warga negara dan masyarakat sipil (civil

society) mendiskusikan berbagai hal secara cerdas;

3. Partisipasi yang efektif bagi warga negara dalam proses pengambilan

keputusan;

4. Kontrol akhir terhadap putusan-putusan politik harus tetap berada di

tangan rakyat; dan

5. Kekuatan publik yang impersonal, yakni yang senantiasa dibatasi oleh

hukum, dengan pusat otoritas yang beraneka ragam.52

Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan

sesuai dengan unsur-unsur pembentuknya. Berdasarkan pendapat

52 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 37


50

Munir Fuady diatas, yang merupakan unsur dari partisipasi

masyarakat yakni; pemahaman yang jelas oleh warga negara tentang

berbagai hal yang perlu diketahui, adanya wadah tempat para warga

negara dan masyarakat sipil (civil society) mendiskusikan berbagai hal

secara cerdas, dan kontrol akhir terhadap putusan-putusan politik

harus tetap berada di tangan rakyat. Karena salah satu unsur tersebut

tidak ada, maka partisipasi masyarakat tidak akan terwujud.

Partisipasi memerlukan suatu pemahaman yang jelas dalam hal

tertentu bagi masyarakat, sehingga partisipasi yang disampaikan

secara cerdas, kritis dan bermanfaat bagi masyarakat. Penyaluran

partisipasi masyarakat diperlukan sarana dan prasarana baik secara

elektronik maupun media masa serta secara konvensional melalui

kotak saran. Penyampaian patisipasi masyarakat dapat dilakukan

secara langsung kepada pemerintah melalui temu wicara dari para elit

yang berkuasa pada pemerintahan maupun lembaga perwakilan

rakyat yang sah dengan melalui wakil rakyat sebagai manifestasi

rakyat yang terwakili. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam wujud

serta diperlukan partisipasi yang efektif bagi warga negara dan

masyarakat sipil (civil society) dan kekuatan publik yang impersonel,


51

yakni yang senantiasa dibatasi oleh hukum dengan pusat otoritas

yang beraneka ragam.Karena bentuk partisipasi masyarakat secara

vertikal maupun horinsontal telah sesuai dengan sasaran dan tujuan

terhadap program pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah daerah mewujudkan rencana pembangunan daerah

melalui proses bottom up yakni dengan musyawarah pembangunan

desa, kecamatan dilanjutkan kabupaten dan provinsi. Proses

pembangunan dimaksud diperoleh melalui pendataan dan usulan

setiap wilayah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat

yang berdasarkan atas kebutuhan dan kepentingannya sehingga

pengambilan kebijakan keputusan berdasarkan atas partisipasi aktif

dari masyarakat melalui musyawarah untuk melaksanakan demokrasi.

Munir Fuady mengutif pendapat Rousseau bahwa partisipasi

rakyat dalam proses demokrasi dapat diartikan partisipasi dalam

membuat suatu keputusan53 Dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 28 E Ayat (3) disebutkan

bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan

mengeluarkan pendapat. Dengan demikian maka, kebebasan

53 Ibid, hlm. 41.


52

berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam

pemerintahan demokratis merupakan suatu hak. Sebagai warga

negara yang baik dan bertanggungjawab seharusnya menggunakan

haknya dengan sebaik-baiknya sebagai rasa untuk membangun

bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah telah memberikan hak konstitusional bagi warga negara

untuk menyampaikan pendapat atau berpartisipasi dalam proses

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

E. Teori Konflik

Konflik dalam ilmu politik seringkali dikaitkan dengan

kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik

mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat,

persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok

dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau

kelompok dengan pemerintah. Sehingga, ada konflik yang berwujud

kekerasan dan ada pula konflik yang tak berwujud kekerasan.54

54 Ramalan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana, 1999, hlm.75


53

Konflik adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana seseorang

individu atau kelompok dalam mencapai tujuan maka individu atau

kelompok akan mengalami kehancuran, sedang yang lain menilai

bahwa konflik merupakan sebuah proses sosial dimana individu-

individu atau kelompk individu berusaha memenuhi tujuannya

dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau

kekerasan.55 14Menurut Soerjono Soekanto “Konflik adalah Proses

sosialisasi dimana orang perorang atau kelompok manusia berusaha

memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan

ancaman atau kekerasan”.56

Perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu-

individu, kumpulan-kumpulan atau antar individu dengan kumpulan.

Bagaimanapun konflik baik yang bersifat antara kelompok maupun

intra kelompok, selalu ada ditempat hidup orang bersama. Konflik

disebut unsur interaksi yang penting, dan tidak sama sekali tidak

boleh dikatakan selalu tidak baik atau memecah belah dan merusak,

55 Slamet Santosa, “Dinamika Kelompok” Jakarta, Bumi Aksara, 1999, hlm. 32 56 Soerjono Soekanto “Sosiologi Suatu Pengantar” Jakarta, Graha Grafindo : 1999, hlm. 68 .


54

justru konflik dapat menyumbangkan banyak pada kelestarian

kelompok dan memepererat hubungan antar anggotanya.57

Setiap sistem politik terutama sistem politik demokrasi penuh

kompetisi dan sangat dimungkinkan adanya perbedaan kepentingan,

rivalitas, dan konflik-konflik. Hal ini merupakan realitas sosial yang

terjadi di tengah masyarakat modern, karena masing-masing

mempunyai interest, tujuan yang mungkin saling bertentangan. Maka

konflik dalam ilmu politik sering diterjemakhkan sebagai oposisi,

interaksi yang antagonistis atau pertentangan, benturan antar

macam-macam paham, perselisihan kurang mufakat, pergesekan,

perkelahian, perlawanan dengan senjata dan perang.58

Konflik dapat berlangsung pada setiap tingkat dalam struktur

organisasi dan ditengah masyarakat karena memperbutkan sumber

yang sama, baik mengenai kekuasaan, kekayaan, kesempatan atau

kehormatan, boleh jadi muncul disharmonisasi, disintegrasi dan

disorganisasi masyarakat yang mengandung banyak konflik baik

tertutup maupun terbuka. Pada masyarakat yang telah memiliki

57 Ibid 58 Rahman Arifin, “Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural Fungsional” Surabaya, SIC 2002, hlm. 184


55

konsensus dasar, tujuan negara dan mekanisme pengaturan konflik

tidak akan berujung pada kekerasan tetapi masih dalam batas yang

wajar seperti unjuk rasa, pemogokan, pengajuan petisi dan polemik

melalui media massa ataupun perdebatan melalui forum-forum

tertentu.

Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa konflik terjadi dalam

masyarakat karena adanya distribusi kewenangan yang tak merata

sehingga bertambah kewenangan pada suatu pihak akan dengan

sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Oleh karena itu para

penganut teori konflik ini berkeyakinan bahwa konflik merupakan

gejala serba hadir, gejala yang melekat pada masyarakat itu sendiri,

karena ia melekat pada masyarkat itu sendiri, maka konflik tidak akan

dapat dilenyapkan, yang dapat dilakukan oleh manusia anggota

masyarakat adalah mengatur konflik itu agar konflik yang terjadi

antar kekuatan sosial dan politik tidak berlangsung secara

kekerasan.59

Menurut Paul Conn : “Konflik merupakan gejala serba-hadir

dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Konflik pada

59 Ramlan Surbakti, “Memahami Ilmu Politik” ,Jakarta , PT.Gramedia Widiasarana : 1999, hlm.20 .


56

dasarnya dibedakan menjadi konflik menang-kalah (zero-sum

conflict) dan konflik menang-menang (non-zerosumconflict). Konflik

menang-kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik

sehingga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi diantara

pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan konflik menang-

menang adalah situasi konflik dimana pihak-pihak yang terlibat

dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan

bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari

konflik tersebut. Yang dipertaruhkan dalam situasi konflik biasanya

bukan hal-hal yang prinsipil, tetapi bukan pula hal yang penting.60

Konflik dalam suatu masyarakat dan negara sangat diperlukan.

Hal itu karena konflik atau perbedaan baik pendapat, aspirasi,

maupun ide dapat memeperkaya gagasan yang berlainan dan

bervariasi merupakan sumber inovasi, perubahan dan kemajuan,

apabila berbedaan itu dapat dikelola melalui mekanisme yang baik.

Dengan demikian konflik dapat berfungsi sebagai sumber perubahan

kearah kemajuan, seperti yang dikemukakan oleh dahrendorf bahwa,

60 Ibid, hlm. 158.


57

konflik mempunyai fungsi sebagai pengintegrasi masyarkat dan

sumber perubahan.61

Selain sebagai sumber perubahan, konflik juga berfungsi untuk

menghilangkan unsur-unsur pengganggu dalam suatu hubungan.

Dalam hal ini Lewis Cozer berpendapat bahwa konflik dapat berfungsi

sebagai penyelesaian ketegangan antara unsur-unsur yang

bertentangan yang mempunyai fungsi sebagai stabilisator dan

komponen pemersatu hubungan.

Fisher, dkk menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk

menganalisis situasi konflik, salah satunya adalah penahapan konflik.

Konflik berubah setiap saat, melalui tahap aktivitas, intensitas,

ketegangan dan kekerasan yang berbeda, tahapan-tahapan ini adalah

: (1) Pra-Konfik : merupakan periode dimana terdapat suatu

ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga

timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun

salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadi

konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara

beberapa pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu

61 Ramlan Surbakti,Op.cit,hal.76


58

sama lain. (2) Konfrontasi : pada saat ini konflik mejadi semakin

terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin

para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku

konfrontatif lainnya. (3) Krisis : ini merupakan puncak konflik ketika

ketegangan dan kekerasan terjadi paling hebat. Dalam konflik skala

besar, ini merupakan periode perang, ketika orang-orang dari kedua

pihak terbunuh. Komunitas normal diantara kedua pihak

kemungkinan putus pernyataan-pernyataan umum cenderung

menuduh dan menentang pihak lainnya. (4) Akibat : kedua pihak

mungkin setuju bernegoisasi dengan atau tanpa perantara. Satu pihak

yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa

mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian.

(5) Pasca-konflik : akhirnya situasi diselesaikan dengan cara

mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang

dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun

jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka

saling bertentangan62

62 Fisher, R. Fractionating conflict. Dalam R. Fisher, ed. International conflict and behavioral science: the craigville papers. New York, 1964, Basic Books.


59

Menurut Wallase dan Alison, teori konflik kepentingan memiliki

tiga asumsi utama yang saling berhubungan : (a) Manusia memiliki

kepentingan-kepentingan yang asasi dan mereka berusaha untuk

merealisasikan kepentingan-kepentingannya itu, (b) Power bukanlah

sekedar barang langka dan terbagi secara tidak merata sebagai sumber

konflik, melainkan juga sebagai sesuatu yang bersifat memaksa

(coercive). Sebagian menguasai sumber, sedangkan yang lainnya tidak

memperoleh sama sekali, (c) Ideologi dan nilai-nilai dipandangnya

sebagai senjata yang dipergunakan oleh berbagai kelompok yang

berbeda untuk meraih tujuan dan kepentingan mereka masing-

masing. Oleh sebab itu pada umumnya penyebab munculnya konflik

kepentingan sebagai berikut: (1) perbedaan kebutuhan, nilai, dan

tujuan, (2) langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang,

waktu, uang, popularitas dan posisi, dan (3) persaingan. Ketika

kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah

sumber daya menjadi terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu

penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, konflik kepentingan

akan muncul.63

63 Robbin Stephen P, 1978. Administrative Process : Integrating theory and practice, New Delhi


60


61

BAB III

PEMBAHASAN

KEBEBASAN MEMILIH TANPA INTERVENSI

A. identitas Politik Lokal di Aceh

Donald L. Morowitz (1998), Pakar Universitas Duke,

mendifinisikan, Politik Identitas adalah pemberian garis yang tegas

untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan di

tolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat

dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta

merta tampak bersifat permanen, politik identitas dimakanai sebagai

politik perbedaan.64

Sementara Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya Geertz

dan Masalah Kesukuan, menyebutkan bahwa : “ Politik Identitas

biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika dengan

sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan

mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi,

singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat manipulasi-alat

64 Dalam jurnal Mohtar Haboddin, yang berjudul Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, Jurnal Studi Pemerintahan ,2012. Hlm. 112


62

untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan

politiknya”.65

Pemahaman ini berimplikasi pada kecendrungan untuk :

Pertama, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau

dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi maupun sosial

budaya, kedua, demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang

menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan, Ketiga, kesetian yang

kuat terhadap etnistas yang dimilikinya.66

Menguatnya politik identitas di Indonesia di dasari oleh muatan

etnisitas,agama, dan ideologi politik, RMS (Republik Maluku Selatan),

GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dan GPM (Gerakan Papua Merdeka),

sebagai contoh perwujudan dari kegelisahan etnis-etnis ini terhadap

politik sentralistik Jakarta yang dirasa sangat tidak adil, khususnya

bagi Aceh dan Papua.

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit

karena secara terus menerus dicampur-adukan secara politis terkait

dengan tedensi ideologis untuk membuat hukum sebagai keadilan.

Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan sosial yang disebut

65 Ibid 66 Ibid


63

hukum adalah adil, yang berarti justifikasi moral. Tedensi

mengindentikan hukum dan keadilan adalah tedensi untuk

menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tedensi dan

cara politik, bukan tedensi ilmu pengetahuan.67

Apabila kita mengkaji sejarah mengenai Konflik aceh yang

memakan waktu lebih dari 30 tahun, maka kita akan melihat ada

beberapa persoalan yang dituntut oleh masyarakat aceh dalam

mempertahankan identitas politiknya dalam bernegara. Awal mula

konflik aceh timbul dari ketidak percayaan akan keadilan yang telah di

janjikan oleh presiden pertama Indonesia soekarno, yang dimana

pada saat itu aceh bersedia tunduk kepada Indonesia dan presiden

soekarno dengan persyaratan aceh harus mendapatkan keistimewaan

menjalankan syariat islam secara kaffah.

Tuntutan tersebut akhirnya melahirkan suatu pemberontakan

Darul Islam yang dikomandoi langsung Daud Beureueh yang ketika itu

menjabat sebagai gubernur aceh.68 Daud Bereueh menyatakan bahwa

aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia yang

67 Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm.17. 68 Lembaga riset dan survey IAIN-Ar-Raniry Darussalam, Dalam Laporan Penelitian PUSA Terhadap Reformasi di Aceh, Banda Aceh, 1978, hlm. 71.


64

dideklarasikan oleh Kartosuwiryo di jawa barat, namun akhirnya

rencana tersebut berhasil ditumpaskan oleh pemerintah Indonesia

pada masa itu.

Alasan Soekarno tidak mengizinkan penerapan syariat Islam di

Aceh karena beliau khawatir daerah-daerah lain juga akan ikut

menuntut syariat Islam dan memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Soekarno lebih memilih konsep nasionalis. Menurutnya nasionalis

lebih dapat menyatukan berbagai perbedaan seperti suku, agama, ras,

dan etnis yang ada di Indonesia.

Pada masa orde baru, perlawanan pemberontakan untuk

kemerdekaan berlanjut, pada tahun 1976 Hasan Tiro (anggota dari

delegasi Indonesia untuk PBB di New York) kembali ke aceh dan

membentuk Gerakan Aceh Merdeka sebagai upaya melepaskan diri

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia hal ini dilandasi oleh

kekecewaan masyarakat aceh terhadap upaya eksplorasi hasil alam

yang dilakukan pemerintah Indonesia yang tidak dapat dirasakan

manfaatnya secara langsung bagi masyarakat aceh.69

69 Antje Missbach, Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh Suatu Gambaran Tentang Konflik Separatis di Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012, hlm.16.


65

Gerakan Aceh Merdeka diplokamirkan pada 4 Desember 1976,

disebuah camp yang bertepatan di Bukit Cokan, pedalaman

kecamatan tiro, Pidie.70 Hasan Tiro menulis sebuah tulisan tentang

Demokrasi untuk Indonesia (1958). Pandangan Hasan Tiro di

antaranya adalah :

1. Pancasila bukan filsafat, suatu ideologi yang hidup dalam masyarakat

indonesia.Oleh karena itu ia berpendapat bahwa Islamlah yang

dijadikan filsafat atau ideologi negara.

2. Menolak bentuk ketatanegaraan Indonesia yang unitaris, karena

bentuk itu menimbulkan dominasi suku. Ia lebih memilih negara

federal yang pembagian daerahnya berdasarkan suku bangsa.71

Pada masa Soeharto GAM dipandang sebagai Gerakan Pengacau

Keamanan (GPK), sehingga harus dibasmi, karena itu tidak ada

refrensi pada masa pemerintahan Soeharto untuk melakukan upaya

integrasi politik bagi kelompok ini. Pendekatan militer menyebabkan

terjadinya kekerasan pada DOM 1989-1998 di Aceh. Penghilangan

orang, pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, justru menjadi anti

70 Nazarudin,Syamsudin Integrasi Politik di Indonesia, Jakarta,Gramedia, 1989, hlm. 26. 71 Tiro, Hasan Mohammad, Demokrasi Untuk Indonesia. Jakarta, Teplok Press,1999, hlm. 6-10.


66

tesis dari proses integrasi politik selama masa Orba. Akibat

penyelesaian yang tidak tuntas dimasa lalu dan kegagalan pendekatan

dalam menangani separatisme tersebut.72

Pada tanggal 7 Agustus 1998 Jendral Wiranto sebagai

Menhankam/Panglima TNI mengumumkan secara resmi pencabutan

DOM di Aceh, namun kondisi aceh semakin hari semakin sulit.73

Masyarakat aceh pada saat itu menghendaki adanya referendum bagi

aceh seperti yang diberikan B.J. Habibie dalam menyelesaikan kasus

Timor Timur, namun tuntutan itu tidak mendapatkan tanggapan oleh

pemerintah. B.J. Habibie pada masa itu memberikan formulasi bagi

masyarakat aceh dengan memberikan syariat islam secara khusus di

Aceh yang dituangkan pada Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 yang

meengatur ke istimewaan Aceh. Pasal 1 menyebutkan bahwa

keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk

menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran

ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

72 Sulaiman. M.Isa. Aceh Merdeka Ideologi Kepemimpinan, dan Gerakan, Jakarta, Pustaka Al-Kuasar, hlm. 111-115. 73 Ibid


67

Pada masa Presiden Megawati menjabat sebagai Presiden,

gagasan pemberian otonomi khusus akhirnya diundangkan melalui

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Nanggroe Aceh

Darussalam (NAD) dan syariat islam, selanjutnya menerbitkan inpres

yang berisi enam langkah instruksi untuk menyelesaikan Aceh secara

konfrehensif di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum dan ketertiban

masyarakat, dan keamanan74 namun tetap tidak mendapatkan hasil

yang memuaskan.

Baru pada tahun 2005 ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih

sebagai Presiden Republik Indonesia, pemerintahan tersebut berhasil

mendapatkan kesepakatan damai yang di fasilitasi oleh Crisis

Management Initiatif (CMI) yang dipimpin oleh mantan Presiden

Finlandia Martti Ahtisaari yang menghasilkan sebuah Nota

Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang

ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 2005 antara Pemerintah

Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

74 Ahmad Farhan Hamid, Jalan Damai Nanggroe Endatu, catatan seorang wakil rakyat Aceh, Suara Bebas, Jakarta, 2006, hlm. 62.


68

B. Partai Politik Lokal Sebagai Upaya Perjuangan Identitas

Politik

Pendekatan diplomasi dalam penyelesaian konflik Aceh kembali

digunakan oleh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,

yang dipilih melalui pemilihan secara langsung pada tahun 2004,

dengan melakukan pembicaraan informal dengan pihak GAM.

Pembicaraan informal yang berlangsung sejak akhir Januari

hingga Mei 2005 difasilitasi oleh Crisis Managemant Initiatif (CMI),

sebuah lembaga internasional yang dipimpin mantan Presiden

Firlandia Martti Ahtisaari. Rangkaian pembicaraan ini berlangsung

empat tahap antara delegasi Pemerintah RI dan GAM di luar kota

Heksinki ini akhirnya menghasilkan sebuah Nota Kesepahaman atau

Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada

tanggal 15 Agustus 2005.


69

Dalam pembukaan MoU disebutkan bahwa :

“.......Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara

damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para

pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat

Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil

dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Para pihak

sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik

tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca

Tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan

keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk

membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi

persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses

transformasi ....’ (Pembukaan dalam Nota Kesepahaman antara RI-

GAM)”.75

Kutipan di atas mengilustrasikan tekad kedua belah pihak,

Republik Indonesia maupun GAM untuk menyelesaikan konflik Aceh

75 Sumber : diambil dari terjemahan resmi yang telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Firlandia 15 Agustus 2005.


70

secara bermartabat. MoU Heksinki adalah suatu terobosan yang

dilakukan oleh pihak RI dan GAM sebagai salah satu proses

transformasi konflik yang amat mendasar, dari konflik yang

bernuansa kekerasan menjadi perjuangan politik melalui kerangka

demokrasi.

Untuk mencapai itu, proses transformasi akan dilakukan,

sebagaimana tercermin dalam isi nota kesepahaman melalui :

penyelenggaraan pemerintahan di Aceh; partisipasi politik (adanya

partai lokal); ekonomi; peraturan perundang-undangan; hak asasi

manusia (HAM),hingga masalah amnesti dan reintegrasi ke dalam

masyarakat.76

Partai Politik Lokal bukanlah hal yang baru dalam sejarah

ketatanegaraan di Indonesia, Keinginan membentuk partai politik

lokal sudah terdengar sejak awal reformasi. Setidaknya keinginan itu

didasari pengalaman kehadiran partai politik lokal dalam Pemilihan

Umum 1955. Artinya, dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan

76 MoU Heksinki terdiri atas tiga bagian, yaitu : (1) penyelenggaraan pemerintahan Aceh, yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan di Aceh, pengaturan partisipasi di bidang politik, hak-hak ekonomi bagi Aceh, dan pembentukan peraturan perundang-undangan ; (2) penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM); dan (3) amnesti dan reintegrasi mantan anggota GAM dan tahanan politik ke dalam masyarakat serta pengaturan keamanan, pembentukan Misi Monitoring Aceh, dan mekanisme penyelesaian perselisihan dalam tahap implementasi kesepakatan di lapangan.


71

Indonesia, partai politik lokal bukan sesuatu yang ahistoris. Buktinya,

berkaca pada hasil Pemilihan Umum 1955, Herbert Feith membagi

empat kelompok partai politik yang mendapatkan suara di DPR dan

Konstituante, yakni partai besar, menengah, kelompok kecil yang

bercakupan nasional, dan kelompok kecil yang bercakupan daerah.77

Kelompok terakhir ini, menurut Feith, bisa dikategorikan partai

atau kelompok yang bersifat kedaerahan dan kesukuan. Misalnya

munculnya Partai Rakyat Desa, Partai Rakyat Indonesia Merdeka,

Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia, dan Gerakan Banteng

di Jawa Barat. Tidak hanya itu, di daerah lain ada Gerinda di

Yogyakarta dan Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat.78

Adanya perubahan pola perjuangan dari bentuk perlawanan

bersenjata menjadi gerakan politik membawa dampak yang cukup

besar di internal GAM. Pimpinan GAM membentuk Majelis Nasional

sebagai badan yang berwenang untuk mengurusi politik da Komite

Peralihan Aceh (KPA) untuk memantau proses demobilisasi dan

reintegrasi mantan kombatan..

77 Saldi Isra,Partai Politik Lokal, http://www.tempo.co diakses hari Selasa, Tanggal 01 April 2014 jam 15.14 WIB 78 Ibid

http://www.tempo.co/


72

Salah satu butir kesepakatan dalam kesepakatan damai Helsinki

adalah partai lokal.Butir 1.2.1. (Partisipasi Politik) MoU Helsinki

tertulis:

Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak

penendatangan Nota Kesepahaman ini, pemerintah RI menyepakati dan

akan memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh

yang memenuhi persyaratan Nasional. Memahami aspirasi masyarakat

Aceh untuk partai politik lokal, Pemerintahan RI dalam tempo satu

tahun, atau paling lambat18 bulan sejak penandatangan Nota

Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk

pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan DPR.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi

sumbangan positif bagi maksud tersebut.

Produk hukum sebagai implementasi butir di atas adalah

dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2007 tentang partai

politik lokal di Aceh. Secara teoritis, partai politik berperan sebagai

sarana untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi politik, seperti

sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi


73

kepentingan politik masyarakat. Fungsi-fungsi ini terkait dengan

kedudukan partai politik sebagai salah satu penghuni sistem politik.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela

atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan

dan membela kepentingan politik anggota,masyarakat, bangsa dan

negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.79

Secara teoritis, partai politik berperan sebagai sarana untuk

mengoperasionalkan fungsi-fungsi politik, seperti sosialisasi politik,

rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan politik

masyarakat. Fungsi-fungsi ini terkait dengan kedudukan partai politik

sebagai salah satu penghuni sistem politik. Sistem politik sendiri

menurut pendfkatan Fungsional Estonian terdiri dari dua sub sistem

yaitu, infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Dalam

pengertian sederhana, infrastruktur politik merupakan suasana

kehidupan politik di tingkat masyarakat yang mencerminkan

79 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.


74

dinamika organisasi sosial politik di luar pemerintahan. Sementara

suprastruktur politik merupakan suasana kehidupan politik di dalam

pemerintahan dan berkaitan dengan peran dan fungsi lembaga-

lembaga pemerintahan.80

Kehidupan yang demokratis sendiri menurut Urofsky ditandai

dengan adanya pemilihan pimpinan secara bebas oleh warga negara

dan terbuka dan jujur.81 Oleh Karena itu pilkada langsung Aceh selain

membawa angin demokrasi bagi masyarakat Aceh, juga menambah

pengalaman politik luar biasa yang bisa dicapai setelah sekian lama

hidup dalam konflik.

Pada tahun 2006 dilakukan Pemilihan Kepala Daerah untuk

pertama kalinya setelah pasca kesepakatan damai 2005, Pemilihan

Kepala Daerah diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006

serentak dengan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di 19 dari

21 kabupaten/kota se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berbeda

dengan Pilkada lainnya di Indonesia yang diselenggarakan oleh

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Pilkada di NAD

80 Partai local dan masa depan Partai Nasional http//www.acehistitut.org/m_rizwan_, diakses hari Kamis, Tanggal 03 April 2014 jam 10.19 WIB 81Urofsky, Melvin. Prinsip-prinsip dasar Demokrasi dalam politik, demokrasi dan managemen komunikasi. Yogyakarta, Galang Press, tahun 2002.


75

diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nanggroe

Aceh Darussalam. Hal lain yang membedakan Pilkada NAD adalah

Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah boleh diikuti oleh calon

independen.Data KIP NAD menunjukkan, jumlah pemilih Pilkada

NAD tercatat 2.632.935 orang, yang tersebar di 21 kabupaten/kota;

yang memilih di 8.471 Tempat Pemungutan Suara.82 Pilkada ini

menghasilkan pasangan idependen Irwandi-Nazar yang dimotori oleh

para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka dan aktivis SIRA.

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia melalui Peraturan

Pemerintah No. 22 Tahun 2007 mengeluarkan aturan khusus

mengenai pembentukan partai politik lokal, sehingga pada tahun

2007 ada 12 partai lokal yang lolos verifikasi tingkat provinsi.83

Namun kemudian haya 6 partai lokal yang lolos verifikasi tingkat

pusat menjadi peserta pemilu 2009, adapun partai tersebut antara

lain, Partai Aceh, Partai Rakyat Aceh,Partai Suara Independen Rakyat

82 Hasil Pemilukada Aceh 2006, www.KIP-Aceh.go.id , diakses pada hari Kamis, Tanggal 03 April 2014 jam 10.25 WIB 8312-Parlok-Disahkan, www.waspada.com.., diakses pada hari Kamis, Tanggal 03 April 2014 jam 10.25 WIB

http://www.kip-aceh.go.id/


76

Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Atjeh, dan Partai

Daulat Aceh.84

Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 terdapat

pengaturan khusus mengenai partai politik lokal yang

memperlihatkan kedudukan politik identitas dalam suatu partai

politik lokal di aceh, Pasal 77 ayat (2) tentang Asas,Tujuan dan Fungsi

yang menyebutkan “ Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri

tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat, dan

filosofi kehidupan masyarakat Aceh. Artinya apabila kita mengkaji

bunyi dari pasal tersebut maka jelas terlihat adanya penegasan ciri

dari partai politik lokal yang memiliki cerminan aspirasi yang

berbeda, yang dimana ciri tersebut mengarahkan pada identitas

politik dari partai lokal masing-masing.

Pada tahun 2009, perolehan suara partai lokal sangat signifikan

hal ini dibuktikan dengan unggulnya suara partai lokal terutama

Partai Aceh (PA) yang menjadi motor penggerak politik mantan

kombatan GAM di aceh, partai aceh berhasil meraih 36 kursi dari 69

kursi yang diperebutkan di DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh),

84 Hasil verifikasi faktual KPU Pusat, www.KPU.go.id diakses pada hari Kamis, Tanggal 04 April 2014 jam 11.00 WIB.


77

perolehan suara yang lain disusul oleh Partai Demokrat, Golkar,

PAN,PPP,PKS, dan beberapa partai kecil lainya.

Perubahan pola pergerakan mantan anggota Gerakan Aceh

Merdeka yang sebelumnya menuntut perjuangan kemerdekaan aceh

sudah mentransformasikan diri menjadi kekuatan politik yang baru

bagi demokratisasi di aceh. Hal yang paling mendasari dari tuntutan

politik identitas gerakan ini adalah menjadikan aceh sebagai daerah

pelaksanaan syariat islam secara kaffah, maka tidak heran kiranya

beberapa aturan peraturan daerah (perda) atau yang di kenal dengan

sebutan qanun di aceh lebih memprioritaskan produk hukum yang

bernafaskan keislaman.

Politik identitas yang diperjuangkan oleh para mantan kombatan

melalui partai politik lokal sebagai salah satu upaya untuk dapat

memperjuangkan eksistensi keberadaan suatu kelompok masyarakat

yang menginginkan adanya aturan khusus didaerah, di sisi lain

dengan adanya partai politik lokal setidaknya dapat meredam upaya

pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikarenakan

aspirasi yang ingin diperjuangkan bukan melalui perjuangan senjata,


78

melainkan perjuangan aspirasi masyarakat melalui sistem politik di

aceh.

Bendera Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe misalnya, wujud dari

upaya partai aceh dalam memperjuangkan politik identitas, yang

sampai saat ini masih menuai kontroversi di kalangan masyarakat

aceh. Hal ini membuktikan politik identitas tidak hanya terbatas pada

konsepsi ideologi, etnis, dan agama melainkan telah

tertransformasikan dengan kepentingan golongan elite yang ada di

daerah.

C. Latar Belakang Intervensi Dan Intimidasi Hak Pilih

Masyarakat Aceh

Intervensi dan intimidasi terhadap hak pilih masyarakat aceh

ditandai dengan adanya gesekan konflik politik, yang terjadi diantara

partai politik lokal dan nasional, konflik ini dilatarbelakangi oleh tiga

indikator85, indikator yang pertama adanya perpecahan secara

ideologi yang dipahami oleh para mantan kombatan Gerakan Aceh

Merdeka (GAM) dengan membentuk partai politik lokal yang

85 Tiga indikator tersebut merupakan pemahaman penulis dalam menyimpulkan peristiwa di aceh berdasarkan beberapa bahan masukan seperti media masa baik cetak dan elektronik


79

didonominasi oleh para mantan kombatan yang terdiri dari dua partai

politik lokal yakni, Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh.86

Indikator yang kedua, adanya persaingan politik yang tidak sehat

diantara kedua partai politik tersebut dengan melakukan serangkaian

kegiatan intervensi, intimidasi, kekerasan hingga pembunuhan yang

bertujuan untuk memberikan legitimasi kedudukan secara politik

terhadap kedua partai politik lokal tersebut, indikator ketiga, adalah

keterlibatan pihak ketiga seperti organisasi masyarakat (ormas) yang

memiliki latar belakang ideologi yang berbeda dengan para mantan

kombatan dan adanya dugaan orang tidak dikenal dalam keterlibatan

konflik politik di aceh.

Ted Gur menjelaskan munculnya perilaku politik kekerasan

sebagai akibat dari kondisi psikologis deprivasi relatif. Menurutnya,

“Relative Deprivation is a discrepancy between value expectations and

capabilities with respect to any collective deprivation”. Kesenjangan ini

dipicu oleh ledakan kemarahan tertentu atau yang disebutnya

86 Ada tiga partai politik lokal aceh yang menjadi peserta pemilu 2014 yaitu, Partai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Daulat Aceh, dan 12 Partai Nasional yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrati, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia.


80

sebagai dipengaruhi discontent anger rage. Perilaku politik kekerasan

yang berkembang terkait pemilu, dapat menjadi indikator tentang

rendahnya kapasitas sistem politik untuk mengolah berbagai

tuntutan yang muncul agar menjadi kebijakan yang otoritatif. Salah

satu nilai dari demokrasi yang penting ditegakkan dalam melahirkan

kapasitas sistem politik semacam itu adalah proses penyelenggaraan

pemilu yang bebas dan berlaku adil bagi setiap pihak, terutama

terhadap peserta (free and fair election).

Robert Dahl87 (1985) menyebutkan tentang pentingnya

kemampuan untuk melakukan proses sirkulasi kepemimpinan di

tingkat elit yang berlangsung secara damai dan jauh dari cara-cara

kekerasan atau manipulatif . Secara umum, kondisi Aceh pasca MoU

Helsinki pada 15 Agustus 2005 sebenarnya berkembang positif

sehingga membuka harapan bagi kondisi lebih baik dibandingkan

dengan sebelumnya. Trauma kekerasan diupayakan untuk ditangani,

tanpa melupakan catatan sejarah kelam yang pernah terjadi agar

dijadikan pelajaran di masa mendatang, realitas yang terjadi di satu

pihak, konflik vertical yang terjadi antara mantan kombatan GAM

87 Robert A. Dahl, Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol (terjemahan), Jakarta, Rajawali Press, 1985.


81

dengan pihak TNI/Polri memang mengalami penurunan yang sangat

drastis. Tetapi dilain pihak, konflik antar-sesama masyarakat justru

cendrung meningkat, dan hal ini sudah diawali sejak adanya

persaingan antar kelompok-kelompok tertentu yang menganggap

pembagian dana reintegrasi tidak dilakukan secara adil, konflik yang

terus berlarut-larut, meskipun terjadi secara sporadis, telah membawa

implikasi tersendiri pada saat momentum pilkada 2012 lalu dan

menjelang pemilu 2014.

Keberadan MoU tersebut menjadi landasan bagi penerbitan

Intruksi Presiden No. 15 Tahun 2005, perintah atau Direktif

Menkopolhukam No. DIRDIR-67/Menko/ Polhukam/12/2005 tentang

Optimalisasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI

dan GAM serta SK Gubernur NAD No. 330/032/2006 tanggal 11

Februari 2006 yang kemudian diubah melalui SK Gubernur NAD No.

330/213/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang Pembentukan Badan

Reintegrasi Damai Aceh (BRA), yang sumber dananya berasal dari

APBD, APBN, dan lembaga atau negara donor asing. Dalam

pelaksanaan muncul anggapan ketidakadilan atas pembagian dana

reintegrasi.


82

Keberadaan lembaga pengelola dana reintegrasi secara ad hoc,

justru dimanfaatkan bagi kelompok-kelompok mantan kombatan

yang memiliki akses ke pemerintahan. Akibatnya, terdapat

ketidakpercayaan dan bahkan persaingan di antara mereka. Padahal,

awalnya setelah MoU tersebut, keberadaan Forum Bersama

Perdamaian atau Forbes Damai, di mana terdapat unsur dari

pemerintah, mantan GAM, dan unsur dari donatur internasional,

adalah memperlancar program-program rekonstruksi Aceh. Metode

kerjanya yang fleksibel justru dianggap dapat terhindar dari sistem

pengadministrasian yang terlalu kaku dan konvensional.

Kenyataannya, anggapan ketidakadilan dana reintegrasi,

semakin tercermin dalam perpecahan yang terjadi pada internal

Partai Aceh. Perpecahan melahirkan sempalan Partai Aceh yang

didirikan mantan gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama sejumlah

mantan GAM. Sempalan ini bernama Partai Nasional Aceh, yang

didaftarkan ke Kanwil Kemenkumham di Banda Aceh, 24 April 2012.

Tragisnya, pengelolaan persaingan antar-elit mantan GAM, tidak

berjalan baik dan justru memicu konflik terbuka antara-mereka. Hal

ini tampak pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gebernur Aceh tahun


83

2012 yang diwarnai pertikaian menjurus pada konflik horizontal. Saat

itu, terdapat dua kubu yang bersebrangan pertama yaitu, kubu

Irwandi Yusuf dan Muhyan yunan yang maju sebagai calon gubernur

dan wakil gubernur melalui jalur independen. Kedua, yaitu, kubu

Partai Aceh yang mengusung Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

Majunya kedua mantan elit GAM dalam pilkada dianggap mengulang

sejarah konflik Aceh. Saat itu, insiden demi insiden terus terjadi

dalam keseharian, mulai dari pemukulan, pembakaran, dan

penembakran mobil, hingga pembunuhan.

Persaingan diinternal GAM dalam konteks partai-partai yang

didirikannya ini cendrung berkepanjangan dan meluas. Ketatnya

persaingan juga terjadi di antara partai-partai lainnya di lingkup

nasional dalam pemilu anggota legislative 2014. Ironisnya, ketatnya

persaingan tidak dibarengi dengan nilai fairness dalam demokrasi,

sehingga berujung pada munculnya ledakan aksi-aksi prilaku politik

kekerasan. Padahal, MoU Helsinki pada awalnya juga diarahkan dalam

proses transformasi kelompok-kelompok bersenjata pada kekuatan

politik partai bersaing secara demokratis. Ironisnya, benih-benih awal

transformasi kelompok-kelompok tersebut, termasuk dikalangan


84

GAM, sudah berkembang sejak pemilu presiden (pilpres) tahun 2004

meskipun pilpres ini merupakan pilpres secara langsung oleh rakyat

yang pertama kali dalam sejarah.

Kekerasan dan intimidasi serta intervensi terhadap hak politik

dalam menentukan pilihan sudah mulai terlihat semenjak dimulainya

jadwal tahapan hingga tiga bulan sebelum proses pemilihan,

berdasarkan data yang penulis himpun dari berbagai media baik cetak

dan elektronik terdapat 36 peristiwa kekerasan yang mengakibatkan

jatuhnya korban jiwa, dan pidato/orasi yang menimbulkan

permusuhan diantara para pihak yang memiliki kepentingan politik di

aceh, adapun peristiwa tersebut sebagai berikut :88

88 Data tersebut penulis peroleh dari pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan dan intimidasi hingga pembunuhan dalam kurun waktu tiga bulan sebelum pemilihan umum yang dillaksanakan pada tanggal 9 april 2014


85

A. Kekerasan Menjelang Pemilu 2014 di Aceh

i. Peristiwa Januari 2014

1. 10 Januari 2014, penganiayaan terhadap seorang kader PNA oleh OTK

saat memasang atribut kampanye di Ujong Banda Sakti,

Lhokseumawe.

2. Pada 15 Januari 2014, Ramli [kader PNA] dihajar oleh kader PA hingga

mengalami luka parah dibagian kening dan pipi. Ramli dianiaya

karena menurunkan bendera PA didaerah Desa Kuala Cangkoi,

Kecamatan Lapang, Aceh Utara.

3. Tanggal 19 Januari 2014, sebuah mobil pribadi milik M. Azmuni, Caleg

PA untuk DPRA dibakar oleh OTK di kawasan Desa Meunasah Mee,

Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara.

4. Perusakan Posko pemenangan pemilu milik PNA di Desa Keude

Karieng Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, Sabtu 25 Januari 2014

malam. Pelaku perusakan dilakukan oleh sekelompok pria yang

menggunakan mobil berstiker Caleg PA.


86

5. 25 Januari 2014, ratusan bendera PNA dilintasan jalan nasional,

kawasan Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Aceh Utara juga

dirampas OTK.

6. Jufrizal, yang memasang bendera PNA di jalan dikawasan Panggoi,

Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, dianiaya oleh sekelompok

orang pada 29 Januari 2014. Akibat penganiayaan, Jufrizal sempat

pingsan dan harus dirawat di rumah sakit.

ii. Peristiwa Februari 2014

1. Pada 6 Februari 2014, Yuwaini [47], ketua DPC PNA yang dituduh

menurunkan bendera PA tewas dianiaya oleh Abu Dun dan Zulkifli

Jamal dikawasan Desa Beuregang, kecamatan Kuta Makmur,

Kabupaten Aceh Utara. Abu Dun tercatat sebagai ketua Satuan Tugas

[Satgas] PA kemukiman Beureghang, kecamatan Kuta Makmur.

2. Pada 6 Februari 2014, terjadi pembakaran mobil milik Zulkifli alias

Ayah Pasee Panglima Sagoe KPA [Komite Peralihan Aceh] wilayah

Murtahda, di Desa Serba Jaman, Tang Luas, Aceh Utara. Pelaku yang

belum diketahui identitasnya menjalankan aksinya sekitar pukul

4.30.


87

3. Pada 16 Februari 2014, dua OTK menggunakan senjata laras panjang

memberondong Posko pemenangan Zubir HT calon legislatif DPRK

Aceh Utara dari Partai Nasional Demokrat di Jalan Line Exxon Mobil,

Desa Kunyet Mule, Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara. Pelaku juga

menganiaya dua tim sukses dengan cara ditendang dikepala, dirahang

dan dipunggung.

4. Rumah Husaini, Caleg DPRK Aceh Utara dari Partai Nasdem, dilempar

bom Molotov oleh OTK sekitar pukul 02.30, 21 Februari 2014.

Kejadian terjadi di Desa Nibong, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh

Utara.

5. Pada 26 Februari 2014, Ilyas Syafi’I [kader PNA] dikeroyok oleh lima

kader PA yang menggenderai mobil milik Agustina, Caleg DPRK

Lhokseumawe dari PA. Ramli dipukul saat sedang memasang baliho

baliho di Jalan Samudra, Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota

Lhokseumawe.

6. Pada 26 Februari 2014, terjadi pengrusakan mobil jenis avanza milik

Agustina, Caleg DPRK Lhokseumawe dari PA dikawasan kampung

Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe. Pelaku diduga


88

sebanyak enam orang membawa parang dan samurai. Disinyalir

pengrusakan buntut dari kasus penganiayaan terhadap Ilyas Syafi’i

[kader PNA].

7. Sebuah mobil jenis panther Pick up milik Iswandi Caleg PDI P

Perjuangan dibakar OTK dikawasan Desa Seuneubok Baroe Kecamatan

Manyak Payed di Bakar OTK, pada Rabu dini hari, 26 Februari 2014.

8. Sebuah mobil pribadi jenis sedan milik Razuan, Wakil Sekretaris

Jenderal DPP PDA [Partai Damai Aceh] dan Caleg DPRA dibakar oleh

OTK didepan poskonya di Gampong Pantee Raja, Kecamatan Pasie

Raja, Aceh Selatan. Insiden pembakaran terjadi sekitar pukul 04,

tanggal 28 Februari 2014.

9. 28 Februari 2014, seorang kader PA meludahi anggota Panwaslu Aceh

Tamiang, Saiful Alam, SE, di Karang Baru, Aceh Tamiang


89

iii. Peristiwa Maret 2014

1. Pada 1 Maret 2014, seorang anggota Satgas PA, Taufiq alias Banggala,

dikeroyok oleh 3 orang pemuda di Gampong Geudot, Jangka Bireun.

2. Pada 2 Maret 2014, sejumlah atribut kampanye milik partai PNA, PA,

PKS, PAN, Nasdem, Golkar, dan PPP dirusak oleh OTK di Blang Dalam

Tunong, Kecamatan Nisam, Aceh Utara.

3. Pada 2 Maret 2014, Faisal [40], Calon Legislatif untuk Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten [DPRK] Aceh Selatan dari PNA tewas

diberondong peluru jenis senapan AK 47 saat mengendarai mobil

pribadinya dikawasan Gunung Gunteng Mancang, Kecamatan

Meukek, Aceh Selatan. Sejauh ini polisi belum dapat

mengindentifikasi identitas pelaku.

4. Pada 5 Maret 2014 tepatnya di Desa Moncrang, Kanot dan Meucat,

Kecamatan Syamtalira Aron, Aceh Utara terjadi pengerusakan dan

pembakaran terhadap Bendera serta baliho Partai Aceh.

5. Pada 5 Maret 2014, sebuah posko pemenangan milik PNA dibakar oleh

OTK di Alue Awe, Kecamatan Geuredong Pasee, Aceh Utara.


90

6. Pada 5 Maret 2014. Pembakaran posko pemenangan milik Partai

Nasdem di Alue Awe, Kecamatan Geuredong Pasee, Aceh Utara.

7. Pada 5 Maret 2014 terjadi pembakaran Kantor Dewan Pimpinan

Gampong Partai Aceh (DPG-PA) Meunasah Manyang, kecamatan

Muara Dua, Lhokseumawe.

8. Pada 5 Maret 2014, Muntasir seorang caleg dari PNA melakukan

pengerusakan sejumlah atribut kampanye milik PA di Meunasah

Kanot, Syamtalira Aron, Aceh Utara.

9. Pada 5 Maret 2014, sejumlah kader PA melakukan pengerusakan

atribut kampanye milik PNA di Simpang Meulieng, Syamtalira, Aceh

Utara. Selain itu, dua orang jurnalis juga diintimidasi oleh sejumlah

kader PA tersebut.

10. Pada 7 Maret 2014, seorang Kader PNA, Mundirsyah alias Robert,

diserang oleh sejumlah Kader PA di Supeung Kecamatan Tanah Luas,

Kabupaten, Aceh Utara. Selain itu Kader PA juga merusak rumah

korban


91

11. Pada 7 Maret 2014, seorang Sekjen PNA, Sofyan, mengalami

penganiayaan oleh sejumlah orang yang diduga Kader PA di Blang

Bidok Kecamatan Tanah Luas

12. Pada 7 Maret 2014, seorang anggota Tim sukses PNA, Rusli alias

Lukhen, dianiaya oleh sejumlah orang yang diduga merupakan kader

PA, di Meunasah Nga Kecamatan Lhoksukon.

13. Pada 7 Maret 2014, sebuah Posko pemenangan milik Partai Gerindra,

dibakar oleh OTK di Lhok Keutapang Kecamatan Tangse, Pidie.

14. Pada 8 Maret 2014, sebuah Posko milik PNA, dirusak oleh OTK di

Nibong, Aceh Utara.

15. Pada 10 Maret 2014, sejumlah rombongan kendaraan milik anggota

PA mengalami bocor ban akibat terkena ranjau paku di Meunasah

Keh, Kecamatan Nibong, Aceh Utara. Diduga ranjau tersebut sengaja

disebar oleh OTK

16. Pada tanggal 11 Maret 2014 tepatnya pukul 20.15 WIB, sebuah Kantor

Dewan Pimpinan Sagoe Partai Aceh (DPS-PA) Luengbata Banda Aceh,

http://www.tribunnews.com/tag/partai-aceh/


92

dilempari granat jenis Nanas oleh OTK dan menyebabkan beberapa

bagian kaca kantor tersebut pecah.

17. Pada 13 Maret 2014, OTK melakukan pelemparan bom molotov

terhadap sebuah rumah milik kader PA, Abubakar Abdullah, di Jalan

Darussalam Lhokseumawe.

18. Salah satu kader Partai Nasional Aceh atas nama Darmuni (38 Tahun)

diculik oleh lima pria dikawasan Tunong Krueng Kecamatan Paya

Bakong kabupaten Aceh Utara, kejadian tersebut terjadi pada tanggal

14 Maret 2014 tepatnya pukul 23.45 WIB.

19. Pada 14 Maret 2014, sejumlah OTK melakukan pengerusakan dan

penganiayaan terhadap sejumlah rombongan kader PNA di Simpang

Kandang, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe.

20. Pada tanggal 15 Maret 2014, sekitar pukul 19.10 WIB sebuah Kantor

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Aceh (DPW PNA)

Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) di Desa Guhang, Kecamatan

Blangpidie, ditembak oleh OTK, namun tidak ada korban jiwa dalam

kejadian tersebut.


93

21. Seorang Caleg partai NASDEM diculik oleh OTK pada tanggal 15

Maret 2014, tepatnya pukul 02.00 WIB di Gampong Matang

Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, korban atas nama Muslim alias

Cut Lem diculik dan dianiaya oleh pelaku, selain itu korban juga

dimasukkkan kedalam karung goni dalam keadaan tangan dan kaki

terikat.

22. Pada 18 Maret 2014, sejumlah massa dari PETA dan LMP melakukan

penyerangan terhadap sebuah kantor dan pengerusakan atribut

kampanye milik PA di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah.

23. Pada 18 Maret 2014, pasca penyerangan PETA dan LMP, sejumlah

jurnalis mengaku mengalami intimidasi melalui sms yang dikirm oleh

OTK di Takengon, Aceh Tengah

24. Pada 18 Maret 2014, sejumlah atribut kampanye dan Posko milik

kader PDIP, Ir Tagore, yang juga merupakan pengurus PETA, dirusak

oleh Kader PA dan Forkab di Bener Meriah.

25. Pada 19 Maret 2014, sebuah Posko pemenangan milik PA dirusak oleh

OTK di Gampong Payabujok Seuleumak, Kec Langsa Baro, Kota

Langsa


94

26. Pada tanggal 21 Maret 2014 seorang kader Partai Aceh bernama

Ahmad Syuib (25 Tahun) ditembak oleh OTK saat pulang dari acara

kampanye, tepatnya di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara

Kabupaten Aceh Utara pada pukul 19.30 WIB.

27. Pada 21 Maret 2014, paska penembakan iring-iringan mobil kampanye

PA, 2 orang satgas PNA dikeroyok oleh sejumlah orang yang diduga

merupakan Kader PA di Simpang Unimal, Dewantara, Aceh Utara.

28. Pada 21 Maret 2014, selain itu sebuah rumah milik seorang kader PNA

juga dirusak oleh Kader PA di Lancang Barat, Kecamatan Dewantara,

Kabupaten Aceh Utara

29. Dua orang Satgas PNA atas nama Armiya (24 tahun) dan Tauhid (25

tahun) dikeroyok oleh massa di sehingga babak belur, kejadian

tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2014 disebuah warung.

30. Pada 22 Maret 2014, kembali sebuah rumah milik satgas PNA juga

dirusak oleh sejumlah kader PA.


95

31. Pada 25 Maret 2014: Seorang anggota Panitia Pemungut Suara

dianiaya oleh Kader PA di Kumbang Unoe, Kecamatan Glumpang

Baro, Pidie.

32. Pada 26 Maret 2014, seorang Kader PNA, Syamsul Bahri, dianiaya oleh

OTK di Teupin Mane, Juli, Bireun.

33. Pada tanggal 28 Maret 2014 tepatnya pukul 12.02 WIB, seorang Caleg

DPRA Dapil 6 Langsa dari partai PAN atas nama Muliadi alias Radja,

mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan aleh 20 pemuda

di Dusun Teupin Kule, Desa Sineubok Rambong, Idi Rayeuk, Aceh

Timur.

34. Puluhan bendera partai politik dan spanduk milik Caleg PA di wilayah

Aceh Utara dirusak oleh OTK. Selain itu, sebuah mobil minibus tim

sukses milik Caleg PA juga dibakar oleh OTK.

35. Pada tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 20.00 WIB, sebuah rumah

milik seorang Timses PNA atas nama Safrudin (48 Tahun) yang

terletak di jalan Imam Bonjol Desa Seuneubok Meulaboh Aceh Barat

dibakar oleh OTK.

http://www.tribunnews.com/tag/aceh-timur/

http://www.tribunnews.com/tag/aceh-timur/


96

36. Senin Tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 21.30 WIB, tepatnya di

Simpang Kuburan Cina (simpang Buket Teukuh), Desa Geulanggang

Teungoh, Kecamatan Kota Juang Bireuen, sebuah Mobil Kijang Innova

warna hitam BK 1216 HQ berstiker Partai Aceh ditembaki oleh OTK,

sehingga menyebabkan 3 orang meninggal dan 2 orang lainnya

mengalami luka. Korban meninggal adalah Juwaini (29 Tahun),

Khairul Anwar (1,5 Tahun), Azirawati (28 Tahun), sedangkan yang

mengalami luka adalah Ainsyah (60 Tahun) dan Misrawati (25 Tahun).

b. Pidato / Orasi Menyebar Kebencian dan Permusuhan

1. Bupati Aceh Utara, H. Muhammad Thaib, mengharamkan beras gratis

untuk yang tidak dukung Partai Aceh untuk pemenangan di Pemilu

2014 ini, "Saya tegaskan, bahwa mulai detik ini juga yang bukan kader

Partai Aceh atau yang tidak dukung Partai Aceh, maka haram terima

beras gratis.” Pernyataan tersebut disampaikan pada acara kampanye

perdana di lapangan Kecamatan Syamtalira Bayu, Aceh Utara pada

tanggal 18 Maret 2014.


97

2. Pada tanggal 24 Maret bertempat di Lapangan Kecamatan Tanah Pasir

Kabupaten Cahe Utara, Ketua DPRK Lhokseumawe, Saifuddin Yunus

atau Pon Pang mengeluarkan pernyataan bahwa “"Partai Aceh wajib

dipilih, jika tidak maka orang yang tidak pilih PA akan kita usir dari

bumi Aceh ini." Selain itu Juru Bicara Partai Aceh Pusat Fachrur Razi

M.IP. Dirinya menyebutkan bahwa dua partai lokal selain Partai Aceh

adalah partai yang tidak miliki ayah dan ibu. "Siapa sich mereka?

Kedua partai lokal itu padahal tidak diakui oleh dunia internasional,

kecuali PA. Dua parlok tersebut yakni PNA dan PDA bagaikan partai

yang tidak miliki ayah dan ibu." Selain itu, Jubir PA juga menyatakan

bahwa "Siapa yang tidak mau pilih PA? Silahkan keluar dari Aceh.

Perlu diketahui, jika PA menang pada pemilu 2014 ini, maka akan

ditempatkan di Aceh kantor perwakilan PBB, CMI, dan Uni Eropa.

Ketiganya itu nantinya akan bertugas memantau perkembangan

kondisi di Aceh, segala persoalan ataupun kinerja, kita akan laporkan

ke pihak internasional, bukan lagi ke Indonesia."

3. Pada tanggal 30 Maret 2014, bertempat di stadion TM. Djafar Julok

Aceh Timur, Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Timur, Syahrul

Bin Syamaun yang juga Wakil Bupati Aceh Timur menyatakan bahwa


98

"Bila partai Aceh kalah, maka diharamkan partai lain menang di

Aceh."

Apabila merujuk pada indikator grafik maka kita akan melihat

ada lima jenis tindakan kekerasan dalam kurun waktu tiga bulan

sebelum pemilihan umum, hal ini penulis sajikan dalam table grafik

berikut :

Table Grafik. 1.a.

29

6 7

2

12

Jenis-Jenis Tindakan Dalam Kekerasan Politik di Aceh


99

Dari penjelasan table grafik 1.a terlihat ada lima jenis tindakan

kekerasan politik di aceh sebelum pelaksanaan pemilihan umum

yaitu; pengrusakan, penembakan, penganiayaan, intimidasi, hingga

penculikan. Keseluruhan peristiwa tersebut menimbulkan pola

kekerasan politik yang signifikan dalam kurun waktu tiga bulan, hal

ini dapat dilihat dari pola kekerasan yang penulis sajikan di dalam

Table Grafik berikut ini;


100

Table Grafik 1.b

Selain pola kekerasan diatas, sasaran dan korban kekerasan

politikpun hampir merata terjadi di aceh, baik partai politik lokal dan

nasional hingga korban sipil yang merupakan simpatisan dari partai

politik lokal di aceh hal ini dapat dilihat di table ketiga;

Penembakan Pos

Pengerusakan Pos

Pelemparan Granat

Perusakan Atribut

Perusakan Mobil

Penganiayaan Kader

Bom Molotov

Intimidasi/Ancaman

Penembakan

Penculikan Kader

3

13

1

6

6

12

3

4

5

2

Pola Kekerasan Politik Yang Terjadi di Aceh Januari s/d Maret 2014

Pola


101

Table 1.c

Sehingga dari keseluruhan rangkaian kekerasan di aceh

meinimbulkan kondisi korban yang berbeda-beda pula, setidaknya ada

5 orang menjadi korban tewas, 19 orang korban luka, dan 31 orang

menjadi korban yang dirugikan secara materi dan psikologis, lihat

table grafik berikut ini:


102

Table Grafik 1.d.

Keseluruhan peristiwa di atas tentu saja akan berdampak pada

ketakutan politik yang dialami masyarakat Aceh, dan berdampak pada

hak politik masyarakat Aceh dalam memilih dan dipilihi dalam

konteks pesta demokrasi di Aceh. Dalam pandangan Robert A. Dahl

9%

35%56%

Kondisi Korban Kekerasan Politik di

Aceh

Tewas

Luka

Lainnya


103

dalam karyanya yang lain, hak pilih sebagai faktor penting dalam

pemilu demokratis dapat diukur minimal dengan 4 (empat) nilai.89

Pertama, inculisiveness, artinya setiap orang yang sudah dewasa harus

diikutkan dalam pemilu. Kedua, equal vote, artinya setiap suara

mempunyai hak dan nilai yang sama. Ketiga, effective partisipation,

artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan

pilihannya. Keempat, enlightned understanding, artinya dalam rangka

mengekspresikan pilihan politik secara akurat setiap orang

mempunyai pemahanan dan kemampuan yang kuat untuk

memutuskan pilihannya. Hal ini sejalan dengan pendapat IDEA

(Institute for Democracy and Electoral Assistance) yang menyatakan

bahwa adanya pengakuan terhadap hak pilih universal harus diadopsi

dalam kerangka hukum untuk menjamin pemilu yang demokratis.90

Pada dasarnya hak memilih telah mendapatkan pengakuan

secara yuridis di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia,

berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dinyatakan bahwa

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib

89 Robert A. Dahl, “Procedural Democracy”, dalam P. Laslett & J. Fishkin (Eds.), Philosophy, Politics, and Society. (New Haven: Yale University Press, 1979), hlm. 97-133. 90 IDEA, Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, (Jakarta: IDEA, 2002), hlm. 39-47.


104

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis”. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2)

UUD 1945 di atas, jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak

dan kebebasannya, dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan

yang demikian ini mengacu pada ketentuan pasal tersebut harus

diatur dalam undang-undang, artinya tanpa adanya pengaturan

tentang pembatasan tersebut berdasarkan undang-undang maka tidak

dimungkinkan dilakukan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan

hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara

Indonesia. Kerangka hukum yang demikian ini perlu untuk dipahami

secara bersama dalam rangka memaknai “hak” yang telah diakui dan

diatur secara hukum di Indonesia. Kondisi demikian tersebut di atas,

apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan

adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih


105

yang melekat pada warga negara Indonesia. Menurut ketentuan Pasal

23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa

“Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan

politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan bahwa “Setiap

warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan

umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan”.

Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya

jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu

sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya. Adanya ruang untuk

melakukan pembatasan terhadap hak yang melekat pada setiap orang

dan warga negara Indonesia sebagimana dikemukakan di atas,

melahirkan pengaturan bahwa hak memilih tersebut dimungkinkan

untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia. Artinya, hak

memilih tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga warga

negara yang diberikan jaminan untuk memiliki hak memilih tersebut


106

benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan bahwa “Pemilih adalah Warga

Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun

atau lebih atau sudah/pernah kawin”. Lebih lanjut menurut ketentuan

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, diketahui bahwa:

(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah

genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah

kawin mempunyai hak memilih;

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar

oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih. Penegasan

pembatasan sebagaimana disebutkan Pasal 19 ayat (2) di atas, lebih

lanjut menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008,

semakin dipertegas, yaitu dinyatakan bahwa “Untuk dapat

menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar


107

sebagai pemilih”. Penegasan pengaturan yang demikian ini

menunjukkan adanya pembatasan yang tegas terhadap hak memilih

yang telah diakui dan diatur sebagaimana termasuk dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dengan pembatasan sebagaimana

dikemukakan di atas, ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945,

sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, dilakukan melalui

undang-undang, adalah dapat dibenarkan secara konstitusional.

Sehingga apabila Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dalam

mengatur pelaksanaan jaminan adanya hak memilih dari warga

negara Indonesia memberikan pembatasan-pembatasan yang

berkaitan dengan persyaratan yang ditentukan bagi warga negara

Indonesia dapat mempergunakan hak memilih tersebut, maka

pengaturan pembatasan yang demikian tersebut dapat dibenarkan

secara konstitusional. Sehingga apabilla kita bandingkan dengan

peristiwa kekerasan yang terjadi di aceh sangat bertentangan dengan

proses pembatasan hak pilih yang dilindungi di dalam konstitusi

Republik Indonesia yang disertai intimidasi dan intervensi secara

politik


108

D. Implikasi Dari Intervensi dan Intimidasi Terhadap

Pelaksanaan Demokrasi di Aceh

Implikasi dari intervensi dan intimidasi terhadap hak pilih dan

dipilih adalah pada tingkat partisipasi masyarakat dalam menentukan

pilihannya dan tingkat ketakutan secara politik, Partisipasi dipahami

sebagai upaya mendorong setiap warga negara untuk mepergunakan

hak menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan

keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Partisipasi dimaksud untuk

menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi

rakyat , sehingga dapat mengantisipasi berbagai isu yang ada,

pemerintah menyediakan saluran komunikasi agar rakyat dapat

menyalurkan partisi aktifnya melalui prosesi pemilu, sehingga apabila

partisipasi disini mengalami intervensi dan intimidasi maka

brdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menentukan

pilihan politiknya.

Isbandi menerangkan bahwa partisipasi dimaknai sebagai

keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah


109

dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan, dan pengambilan

keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah,

pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat

dalam proses perubahan yang terjadi.91 Mikkelsen mengklasifikasikan

partisipasi dalam lima pengertian, yaitu:92

a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek

tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;

b. Partisipasi adalah “pemekaaan” (membuat peka) pihak masyarakat

untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk

menanggapi proyek-proyek pembangunan;

c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam

perubahan yang ditentukannya sendiri;

d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti

bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan

menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;

e. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,

kehidupan, dan lingkungan mereka.

91 Isbandi Rukminto Adi, 2007, Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. FISIP UI Press: Depok, Hlm. 27. 92 Mikkelsen, Britha, 1999. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 64


110

Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi dalam bidang

politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut

serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih

pimpinan negara, serta secara langsung atau tidak langsung

memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).93 Menguatkan

pengertian itu, Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of

the Social Science menyebutkan, partisipasi politik adalah kegiatan-

kegiatan sukarela dari warga masyarakat, melalui mana mereka

mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara

langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan

umum.94 Berdasarkan pengertian tersebut, partisipasi bisa dilakukan

dalam bentuk apapun untuk memengaruhi kebijakan pemerintahan,

yang dilakukan sebagai bentuk kesadaran masyarakat secara aktif dan

sukarela.

Pada dasarnya pemilu dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi

politik dimana warga negara yang bertindak sebagai pribadi atau

perseorangan, dapat mempengaruhi pembuatan keputusan oleh

93 Miriam Budiardjo. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1998. Hlm. 1. 94 Hetifah Sj. Sumarto, 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm. xxv.


111

pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif,

terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau

dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.95

Pelaksanaan pemilu di aceh yang disertai dengan tindakan intimidasi

dan kekerasan tentunya dapat mempengaruhi partisipasi publik dalam

menentukan pilihannya.

Apabila ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia maka

menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa ketentuan HAM di

dalam UUD 1945 setelah perubahan terdapat di dalam 37 butir

ketentuan yang diklasifikasi ke dalam empat kelompok,96 yaitu:

Pertama, kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil

yang meliputi:

a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan

kehidupannya;

b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau

penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan

merendahkan martabat kemanusiaan;

c. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;

95 Miriam Budiardjo, loc.cit. 96 Jimly Asshiddiqie, Op.cit. hal 86-88


112

d. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut

agamanya;

e. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran,

dan hati nurani;

f. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

hukum;

g. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan

hukum dan pemerintahan;

h. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut;

i. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

j. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;

k. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah

negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya;

l. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;

m. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan

diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari

perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.


113

Kelompok kedua adalah hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya

yang meliputi:

a. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan

menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;

b. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam

rangka lembaga perwakilan rakyat;

c. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-

jabatan publik;

d. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan

yang sah dan layak bagi kemanusiaan;

e. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan

mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang

berkeadilan;

f. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;

g. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan

untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya

sebagai manusia yang bermartabat;


114

h. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi;

i. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan

dan pengajaran;

j. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat

dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;

k. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-

hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan

tingkat peradaban bangsa-bangsa;

l. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan

nasional;

m. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat

menurut kepercayaannya itu.

Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan

yang meliputi:


115

a. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk

kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di

lingkungan terpencil, berhak mendapat kemudahan dan

perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;

b. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai

kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;

c. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang dikarenakan

oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;

d. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan

perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi

pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;

e. Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam

pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari

pengelolaan kekayaan alam;

f. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan

sehat;

g. Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat

sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-

undangan yang sah.


116

Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab

negara dan kewajiban asasi manusia yang meliputi:

a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain

dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara;

b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib

tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk

memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama,

moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum

dalam masyarakat yang demokratis;

c. Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;

d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen

dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan

kedudukannya diatur dengan undang-undang.


117

Apabila kita merujuk pada pandangan Jimly Asshidiqie maka

dapat dikatakan pelaksanaan pemilu di aceh yang disertai dengan

tindakan kekerasan tersebut tergolong perbuatan yang melangggar

prinsip hak asasi manusia sebagai mana yang dimaksudkan di dalam

katagori kelompok kedua mengenai hak politik, ekonomi, sosial, dan

budaya, utamanya pada huruf a dan b , yang menyatakan Setiap warga

negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan

pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan, dan Setiap warga

negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga

perwakilan rakyat hal ini jelas bertentangan dengan spirit penegakan

Hak Asasi Manusia yang dicantumkan di dalam Konstitusi Negara

Republik Indonesia di dalam Pasal 28 UUD 1945

E. Solusi Terbaik Bagi Penyelesaian Permasalahan Hak Pilih

yang Demokratis di Aceh

Partisipati masyarakat Aceh dalam pemerintahan demokratis

merupakan wujud nyata dari implementasi kedaulatan rakyat

keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan merupakan bagian

dari partisipasi masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah


118

maupun atas partisipasi masyarakat dengan kesadarannya secara

individual maupun kelompok mencerminkan nilai moral untuk

mewujudkan sense of belonging dan sense of responbility dalam

pemerintahan. Sense of belonging masyarakat menimbulkan kesadaran

untuk mentaati dan melaksanakan setiap kebijakan pemerintah.

Sedangkan sense of responbility berdampak setiap kebijakan

pemerintah yang dilakukan, masyarakat memiliki perasaan ikut

bertanggungjawab.

Untuk itu diperlukan suatu solusi untuk dapat mewadahi setiap

hak yang berkaitan dengan partisipasi masyrakat aceh, Secara koersif,

ketegasan atas penanganan secara hukum terhadap berbagai perilaku

politik kekerasan menjelang pemilu 2014, sudah harus dilakukan

secara konsisten. UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota

DPR, DPD, dan DPRD, di Pasal 293 menyebutkan: “Setiap orang yang

dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan

menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran

Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih

dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak


119

Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).” Sedangkan terkaitan

tahapan kampanye, di Pasal 275 UU No. 8 Tahun 2012 menyebutkan:

“Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu

jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua

belas juta rupiah).”

Sementara itu, secara preventif, dalam rangka mencegah

terjadinya bentrokan, KPU sudah mencoba mengantisipasinya,

terutama ketika nanti masa kampanye yang bersifat pengerahan

massa atau rapat umum. Antisipasi tersebut, adalah dengan membuat

pemetaan zonasi kampanye pemilu yang diharapkan bermanfaat

untuk mencegah pertemuan secara masif antar massa pendukung dan

sangat berpotensi menyulut bentrokan fisik.

Penyelenggaraan pemilu menjadi ujian tersendiri bagi

demokrasi di Indonesia, karena situasi persingan antar kandidat dan

partai bukan tidak mungkin melahirkan kondisi psikologis politik

deprivasi relatif. Kondisi psikologi politik demikian sebagai penyebab

terjadinya seseorang atau kelompok orang menempuh jalan dalam

mencapai tujuannya. Pilihan melakukan aksi kekerasan didorong


120

oleh kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapainya dengan

ketersediaan jalan yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan

tersebut.

Artinya kedua bentuk penyelesaian di atas merupakan solusi

kongkrit atas perlindungan hak memilih dan dipilih di provinsi aceh,

sehingga setiap masyarakat aceh dapat terlindungi secara hukum atas

hak-hak politiknya.


121


122

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemilihan Umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya

sistem politik demokrasi. Tujuan Pemilihan Umum tidak lain adalah

untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi, dengan cara

memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat. Salah satu

upaya untuk mewujudkan pemilu adalah dengan mempergunakan hak

pilih, hak pilih adalah hak yang mendapatkan pengakuan secara

yuridis di dalam konstitusi negara republik Indonesia, hak ini juga

dilindungi di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia, untuk itu hak ini harus secara bebas terlepas dari

segala bentuk intimidasi dan intervensi yang mengarahkan pada

kepentingan politik tertentu.

Kekerasan pemilu yang terjadi sebelum pemilihan umum di

provinsi aceh, mengindikasikan adanya suatu tekanan intervensi dan

intimidasi terhadap hak pilih yang seyogyanya menjadi hak dasar

dalam menentukan pilihan kepada calon legislatif yang terdapat di


123

Aceh, untuk itu segala bentuk tindakan kekerasan tersebut haruslah

dihindari guna menegakkan semangat demokrasi di provinsi Aceh.

B. SARAN

Kekerasan politik yang terjadi di aceh harus mendapatkan

perhatian serius bagi pemerintah terutama dengan melakukan

tindakan koersif dan preventif dengan melibatkan seluruh elemen

yang terlibat didalam kontestasi pemilihan umum, dengan melakukan

kesepakatan pakta integritas untuk mendukung pemilihan umum

yang demokratis di Aceh.


124

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

Abdul bari Azed. Sistem-sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

A.Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan,Elsam, 2004 Adi Sujatno, Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan ke

Arah Kepemerintahan yang Baik (Good Goverment ), Team 4 AS, Jakarta, 2009

Antje Missbach, Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh Suatu Gambaran Tentang Konflik Separatis di Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2012

Ahmad Farhan Hamid, Jalan Damai Nanggroe Endatu, catatan seorang wakil rakyat Aceh, Suara Bebas, Jakarta, 2006

Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum ; Problematika Ketertiban Yang Adil, Grasindo, Jakarta,2004

Franz Magnis Suseno, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995

Gunawan Setiardja, HAM Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta, 1993

Henry B. Mayo, dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 198

Henry B. Mayo dalam Mirian Budiardjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik, PT Gramdia, Jakarta, 1981

Iriyanto A. Baso Ence,Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi,Alumni, Bandung, 2008

Jimly Asshiddiqie. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT. Achtiar Baru Van Hoeve,1994

Jimly Ashidiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan

Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994

Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, Konstitusi Press, 2006

J.J Von Schmid, Pemikiran Tentang Negara dan Hukum, Pembangunan,

Jakarta, 1988


125

Moh. Yasir Alimi,, Advokasi Hak-hak perempuan membela hak mewujudkan perubahan, LKIS 1999

Miriam Budiardjo, 1994, HAM di Indonesia. Karangan dalam “Esei Pembangunan Politik, Situasi Global, dan HAM di Indonesia”, PT. Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 1994

Moh. Kusnardi dan Harmailiy Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988

Miram Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998

Mohammad Hatta, Kearah Indonesia Merdeka (1932), dalam Kumpulan Karangan Jilid I, Bulan Bintang , Jakarta, 1976

Michael Saward, Democratic Theory and Indices Of Democratization dalam David Beetham (edt) Defining and Measuring Democrcy, Sage Publication,Ltd London, 1994

Mohtar Mas’oed, Negara, Kapital, dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994

M.R Khairul Muluk , Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Bayu Media Publishing, Malang, 2006

Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, Refika Aditama, Bandung,

2010 Miriam Budiardjo. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia,1998 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Press, Jakarta,

2005 Nazarudin,Syamsudin Integrasi Politik di Indonesia, Jakarta,Gramedia,

1989 Padmo Wahjono, Perkembangan Hukum di Indonesia, Ind-Hill Co,

Jakarta, 1989 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia;

Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1972

Robert A. Dahl, Polyarchy:Participation and Opposition (New Heaven: Yale University Press, 1977

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

Ramdlon Naning, Cita dan Citra HAM di Indonesia, LKUI, Jakarta, 1983 Ramdlon Naning, Gatra Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983


126

Ramalan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , Jakarta : PT. Gramedia

Widiasarana, 1999 Rahman Arifin, “Sistem Politik Indonesia dalam Perspektif Struktural

Fungsional” Surabaya, SIC 2002 Ramlan Surbakti, “Memahami Ilmu Politik” ,Jakarta , PT.Gramedia

Widiasarana : 1999 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu

Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet. V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

S.F. Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4-1997

Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2001

Syahran Basah ,Ilmu Negara, Pengantar Metode dan Sejarah Perkembangan,PT. Citra Adya Bhakti, Bandung ,19992

Slamet Santosa, “Dinamika Kelompok” Jakarta, Bumi Aksara, 1999 Soerjono Soekanto “Sosiologi Suatu Pengantar” Jakarta, Graha Grafindo :

1999 Tiro, Hasan Mohammad, Demokrasi Untuk Indonesia. Jakarta, Teplok

Press,1999


127

B. INTERNET

Saldi Isra,Partai Politik Lokal, http://www.tempo.co diakses hari Selasa, Tanggal 01 April 2014 jam 15.14 WIB

Partai local dan masa depan Partai Nasional

http//www.acehistitut.org/m_rizwan_, diakses hari Kamis, Tanggal 03 April 2014 jam 10.19 WIB

Hasil Pemilukada Aceh 2006, www.KIP-Aceh.go.id , diakses pada hari

Kamis, Tanggal 03 April 2014 jam 10.25 WIB 12-Parlok-Disahkan, www.waspada.com.., diakses pada hari Kamis,

Tanggal 03 April 2014 jam 10.25 WIB

Hasil verifikasi faktual KPU Pusat, www.KPU.go.id diakses pada hari Kamis, Tanggal 04 April 2014 jam 11.00 WIB.

http://www.tempo.co/

http://www.kip-aceh.go.id/

kebebasan memilih - · pdf filedilindungi dan diakui keberadaannya di dalam konstitusi negara...

Documents