kebebasan berkontrak (2)
DESCRIPTION
kebebasan berkontrakTRANSCRIPT
Azas Kebebasan Berkontrak &Perjanjian Baku
Azas Hukum Kontrak sebagaimanaditetapkan oleh BPHN tahun 1989 menyatakan beberapa azas yaitu:
- konsensualisme- Keseimbangan- Moral- Kepatutan- Kebiasaan- Manfaat- Kepastian hukum Azas kebebasan berkontrak sebagai salah
satu azas tidak dapat berdiri sendiri
Klausula Eksonerasi & Perjanjian Baku Standard Contract & Standard Voorwaarden Dikatakan take it or leave it contract karena
kedudukannya yang tidak seimbang
Defenisi Klausula Eksonerasi adalah:klausul yang dicantumkan di dalam suatuperjanjian dengan mana satu pihakmenghindarkan diri untuk memenuhikewajibannya dengan membayar ganti rugiseluruhnya atau terbatas, yang terjadi karenaingkar janji atau perbuatan melawan hukum
Klausula eksonerasi ini dapat terjadi atas kehendak satupihak yang dituangkan dalam perjanjian secaraindividual atau secara masal.
Yang bersifat masal ini telah dipersiapkan lebih dahuludalam bentuk formulir yang dinamakan denganPerjanjian Baku
Perjanjian Baku adalah konsep perjanjian tertulis yangdisusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnyadituangkan dalam sejumlah perjanjinan tidak terbatasyang sifatnya tertentu
Drooglever Fortuijin: Perjanjian yang bagianpentingnya dituangkan dalam sususan perjanjian
Contohnya: Perjanjian asuransi, penerbangan, developerrumah, perbankan dll
1.
2.
3.
Klausula Eksonerasi & Azas Kebebasan BerkontrakDibedakan atas 3 jenis:Perjanjian baku sepihak: isinya ditentukan oleh pihakyang kuat kedudukannya dalam perjanjian tsb, mis:kreditur kedudukan kuat seperti dalam Perjanjianburuh kolektif
Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah:mempunyai objek hak hak atas tanah, misalnyaformulir dalam SK Mendagri ttg akta jual beli, aktahipotik dll
Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notarisatau advokat: konsepnya sejak semula sudahdisediakan untuk memenuhi permintaan dari anggotamasy yang minta bantuan notaris atau advokat, disebut:contract model
Ciri perjanjian baku meniadakan danmembatasi kewajiban salah satu pihak(kreditur) membayar ganti rugi kepada debituradalah:
Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kredituryang posisinya relatif lebih kuat dari debitur
Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isiperjanjian
Terdorong oleh kebutuhannya terpaksa menerima isi perjanjian tsb
Bentuknya tertulis Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal
atau individual
Kaitannya dengan azas kebebasan berkontrak: Dikaitkan dengan Pasal 1320 BW yang
menunjukkan bahwa azas ini dikenal secarauniversal
Ada 2 paham mengenai perjanjian baku: Sluijter: perjanjian baku bukan perjanjian,
sebab kedudukan pengusaha didalam perjanjianitu adalah seperti pembentuk uu swasta karenasyaratnya ditentukan oleh pengusaha swasta tsb
Pitlo: perjanjian paksa (dwang) walaupunsecara teoritis yuridis, ttp tidak memenuhiketentuan UU dan ditolak, tetapi kebutuhanmasyarakat ternyata berlawanan denganketentuan hukum
Stein: perjanjian baku dapat diterima sebagaiperjanjian, berdasarkan kemauan dankepercayaan pihak mengikatkan diri padaperjanjian tsb, jika debitur menerima dokumenmaka ia sukarela setuju pada isi perjanjian tsb
Asser Ruten: setiap orang yangmenandatangani perjanjian, bertanggung jawabpada isi dan apa yang ditandatanganinya.
Hondius: perjanjian baku mempunyai kekuatanmengikat berdasarkan kebiasaan (gebruik)yang berada dilingkukan masyarakat dan lalulintas perdagangan
Walaupun klausula eksonerasi bertentangandengan asas kebebasan berkontrak dalamsystem hukum, tetapi kebutuhan masyarakatdidahulukan
Bagaimana jalan keluarnya? Melalui pembentukan UU: seperti di Belanda,
perjanjian baku diatur dalam KUHPerd baru
Isinya KUHPerd baru:- bidang usaha untuk memberlakukan aturan bakuditentukan dengan peraturan- aturan baku dapat ditetapkan diubah dicabut jika disetujuiMenteri Kehakiman melalui panitia yang ditentukan untukitu, cara kerjanya diatur oleh UU- penetepan, perubahan dan pencabutan aturan baku hanyamempunyai kekuatan setelah ada persetujuan raja mengenaihal itudiletakkan dalam Berita Negara- Seorang yang menandatangani atau dengan cara lainmengetahui isi janji baku, atau menerima penghunjukanterhadap syarat umu, terikat kepada janji- Janji baku dapat dibatalkan, jika pihak krediturmengetahui atau seharusnya mengetahui pihak debitur tidakakan menerima perjanjian baku jika ia mengetahui isinya
Pengawasan melalui pemerintah (diumumkanmelalui Berita Negara)
Pengadilan: menggunakan lembaga itikadbaik, kepatutan, kebiasaan, menyalahgunakankeadaan dan perubahan keadaan sebagai tolakukur mengawasi perjanjian baku
Konsultan hukum dan Notaris: memberimasukan dan penerangan kepada debitur yangakan menandatangani perjanjian baku tsb
UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab V, KetentuanPencatuman Klausula Baku, Pasal 18:
(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yangditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkanklausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembalibarang yang dibeli konsumen;c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uangyang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baiksecara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakansepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secaraangsuran;e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang ataupemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa ataumengurangi harta kekayaan *9396 konsumen yang menjadi obyek jual belijasa;g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturanbaru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihakoleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barangyang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula bakuyang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapatdibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulitdimengerti.
(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelakuusaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dinyatakan batal demi hukum.
(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yangbertentangan dengan Undang-undang ini.