kata pengantar - kalimantan utara...rencana kerja (renja) dengan memperhatikan adanya sifat...
TRANSCRIPT
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan
rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
periode tahun 2016-2021. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara ini disusun berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan
Utara tahun 2016-2021.
Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara ini memuat tujuan, sasaran,
indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara. Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
diharapkan dapat memberikan arahan, tujuan dan sasaran di bidang penanaman
modal dan pelayanan perizinan sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan
sebagai dasar pemikiran dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Selain itu
renstra juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan
Utara.
Kami menyadari masih terdapatnya keterbatasan dan kekurangan dalam
penyusunan Renstra ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua
pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya
membangun demi tercapainya pelayanan perizinan yang prima di masa yang akan
datang.
Tanjung Selor, 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
RISDIANTO, S.Pi, M. Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19720509 199703 1 008
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ……………………………………………………. 1
B. Landasan Hukum …………………………………………………. 2
C. Maksud dan Tujuan ………………………………………………. 4
D. Sistematika Penulisan ……………………………………………. 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah … 7
B. Sumber Daya Perangkat Daerah ……………………………….. 16
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………………………. 21
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah ………………………………………………... 27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah ..................……………………… 28
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih ............................……………………… 29
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra ……………………………. 31
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis ................…………………………. 36
E. Penentuan Isu-isu Strategis …………………………………….. 36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah … 38
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, maka perangkat daerah berkewajiban menyusun rencana
strategis perangkat daerah dengan berpedoman kepada RPJMD. Rencana
Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
setelah RPJMD ditetapkan. Hal ini mengamanatkan bahwa penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan
Utara berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2016 - 2021.
Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara adalah
dokumen perencanaan pembangunan selama lima tahun, yang memuat
visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam
rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Dengan berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan
Utara 2016 - 2021 yang memuat program-program dan kegiatan.
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
2
Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Utara disusun berdasarkan tugas dan fungsi guna
mendorong peran aktif investor dan menjaring calon investor serta
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada
meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal penting yang
menjadi muatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :
1. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara yang disusun dengan
berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan dengan
memperhatikan berbagai faktor lainnya.
2. Menggiring penyelenggaraan pembangunan ekonomi untuk
kesejahteraan masyarakat dengan harapan setiap tahunnya akan
meningkat melalui bertambahnya investasi.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dipedomani dalam penyusunan
rencana kerja (Renja) dengan memperhatikan adanya sifat fleksibel,
berkelanjutan, isu-isu strategis yang mendukung terciptanya iklim
investasi yang kondusif.
4. Memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi dengan sifat
mensinergikan dan adanya koordinasi dalam memadukan kinerja pada
instansi yang menangani prosedural izin.
B. Landasan Hukum
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara disusun dalam rangka
pelaksanaan amanat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) (Tambahan Lembar Negara dan
Tambahan Lembar Negara);
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
3
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Rencana Jangka Pendek Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2016 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi
Kalimantan Utara;
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
4
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara ini
dimaksudkan untuk memberikan arah bagi DPMPTSP Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 dalam melaksanakan Tugas dan
fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan berpedoman pada
RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2016 - 2021.
2. Tujuan
Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 -
2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
a) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program
dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugas
dan fungsi.
b) Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Utara setiap tahun mulai tahun 2016 - 2021.
c) Meningkatkan koordinasi dan sinergi program kerja antara
Pemerintah Pusat, dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Provinsi Kalimantan Utara
dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang
penanaman modal.
d) Mengoptimalkan kemampuan sumber daya aparatur pelayanan
publik melalui pemanfaatan potensi dan peluang strategis
pembangunan investasi di Provinsi Kalimantan Utara.
e) Terciptanya keselarasan dari sistem perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan dari aktifitas kinerja aparatur.
f) Memberikan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra.
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
5
D. Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu 2016 - 2021 terdiri dari 7 Bab. Masing-masing bab memuat
beberapa sub bab sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
B. Sumber Daya Perangkat Daerah
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
E. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
6
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21
Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Utara dan diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Kalimantan
Utara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di
Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan
Utara memiliki tugas pokok melayani, merencanakan, mengembangkan,
mengawasi dan mengendalikan serta mempromosikan potensi dan peluang
investasi sebanyak mungkin untuk menarik minat investor yang dapat
meningkatkan investasi di Provinsi Kalimantan Utara.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah;
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis
di bidang pengembangan iklim penanaman modal.
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis
di bidang kerja sama penanaman modal;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis
di bidang promosi penanaman modal;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis
di bidang pelayanan penanaman modal;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis
di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis
di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
8
10. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.
Struktur dan susunan organisasi serta tugas pokok Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara adalah
sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Mengkoordinasikan Penyusunan rencana program Dinas dengan
mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
b. Menyusun rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis
Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala
prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
c. Menyusun rencana kerja dinas berdasarkan rencana strategis untuk
kejelasan arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan;
d. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan
mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian
sasaran program;
e. Menetapkan pedoman kerja dinas berdasarkan sasaran dan target
untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas;
f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program
untuk sinkronisasi tugas;
g. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan UPT
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan
sesuai dengan program kerja masing-masing;
h. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk
tertib administrasi;
i. Melaksanakan urusan desentralisasi serta dekonsentrasi dan
pelayanan umum di bidang penanaman modal, dan bidang pelayanan
terpadu satu pintu;
j. Mengoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan
pengawasan kebijakan teknis bidang penanaman modal, dan bidang
pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
9
k. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang
penanaman modal, dan bidang pelayanan terpadu satu pintu dengan
instansi terkait, Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak
Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk sinkronisasi program;
l. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas.
m. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara
memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/
pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
n. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan di bidang
penanaman modal, dan bidang pelayanan terpadu satu pintu di
Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
o. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan UPT
berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam
rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan
kepada pimpinan.
2. Sekretaris mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis
operasional kesekretariatan/ketatausahaan;
c. Mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan Dinas;
d. Mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis operasional Dinas;
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas Dinas;
f. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan,
kepegawaian dan umum;
g. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan laporan
penyelenggaraan tugas Dinas;
h. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan
kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternatif
pemecahannya;
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
10
i. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanakan tugas
berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
k. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
paraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris DPMPTSP membawahi:
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
mempunyai tugas pokok dan fungsi:
a. Mengkaji, menyusun dan mengusulkan rencana umum, rencana
strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup
daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
b. Mengkaji, menyusun dan mengusulkan deregulasi/kebijakan
penanaman modal lingkup daerah;
c. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal lingkup
daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman
modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing
penanaman modal lingkup daerah;
d. Melakukan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi
promosi penanaman modal lingkup daerah;
e. Melakukan perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam
dan luar negeri;
f. Menyusun bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
g. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
h. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
i. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
11
j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal membawahi :
a. Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah.
b. Kepala Seksi Perencanaan Sektoral dan Pengembangan Potensi Daerah
4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data
dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok dan fungsi:
a. Melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan
sektor usaha dan wilayah;
b. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan
penanaman modal;
c. Melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan
penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan
perundang-undangan;
d. Melaksanakan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan
nonperizinan penanaman modal;
e. Melaksanakan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan
penanaman modal;
f. Membangun dan mengembangkan serta mengelola sistem informasi
penanaman modal.
g. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran kegiatan;
h. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
i. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
j. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan
Sistem Informasi membawahi :
a. Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data
b. Kepala Seksi Analisa, Evaluasi Data dan Sistem Informasi
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
12
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan
Nonperizinan mempunyai tugas pokok dan fungsi:
a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi,
mengidentifikasi, Mengoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi,
memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan
perizinan dan nonperizinan urusan pemerintahan;
b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran program;
c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
d. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
e. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Nonperizinan
tugas pokok dan fungsinya membawahi:
a. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I
b. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II
c. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III
6. Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan Perizinan
dan Nonperizinan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan,
merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin,
mengoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun,
menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan
informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
b. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan,
memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang,
mengidentifikasi, Mengoordinasikan, mengolah, memimpin,
mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring
penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan
serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan,
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
13
memverifikasi, menganalisis, Mengoordinasikan, mengolah, memimpin,
memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan,
merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah,
mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data,
mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan
prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi
serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan
menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan
terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang
efesien dan efektif;
d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait,
Kabupaten/Kota, Provinsi, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk
kelancaran program dan kegiatan;
e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
f. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
g. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan pengaduan layanan Perizinan dan
Nonperizinan membawahi :
a. Kepala Seksi Kajian Kebijakan Layanan Perizinan dan Nonperizinan
b. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan
1. Tata Kerja
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bidang, Kepala
Sub Bagian, dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi dilingkungan pemerintahan provinsi serta instansi lain diluar
pemerintah provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
14
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap
pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala
tepat waktu.
Setiap laporan yang diisikan oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan
lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Penyampaian
laporan masing-masing kepala atasan, tembusan laporan wajib disampaikan
pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain secara fungsional mempunyai
hubungan kerja. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembaga
teknis provinsi wajib melaksanakan pengawasan melekat.
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Utara memiliki struktur dan susunan organisasi yang merupakan
alur dan pertanggungjawaban kerja dalam melakukan pelayanan untuk
mencapai kinerja yang berkualitas serta pencapaian program-program prioritas
yang dapat menunjang pembangunan di Kalimantan Utara, adapun bagan
organisasi tersebut adalah sebagai berikut :
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
15
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Seksi Penanganan Pengaduan
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
16
B. Sumber Daya Perangkat Daerah
1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan
dalam proses pembangunan, khususnya sumber daya aparatur yang
merupakan motor penggerak jalannya roda pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat. Komposisi pegawai Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
berjumlah 39 orang dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.1.
Jumlah Aparatur berdasarkan Eselon Tahun 2018
No. Eselon Jumlah (Orang)
1
2
3
4
II
III
IV
Non Eselon
1
5
14
19
Jumlah 39 Orang
Berikut disajikan tabel jumlah aparatur berdasarkan golongan :
Tabel 2.2
Jumlah Aparatur berdasarkan Golongan Tahun 2018
No. Golongan Jumlah
Keterangan Laki-laki Perempuan
1
2
3
4
IV
III
II
I
7
10
3
-
4
11
4
-
11
21
7
-
Jumlah 20 19 39
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
17
Berikut disajikan tabel jumlah aparatur berdasarkan jenjang pendidikan :
Tabel 2.3
Jumlah Aparatur berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018
No. Jenjang Pendidikan Jumlah (Orang)
1 Pascasarjana 8
2 Sarjana 21
3 Sarjana Muda / D3 7
4 SLTA 3
5 SLTP -
6 SD -
Jumlah 39 Orang
Berikut disajikan tabel jumlah aparatur berdasarkan Umur :
Tabel 2.4
Jumlah Aparatur berdasarkan Umur Tahun 2018
No. Umur (Tahun) Jumlah (Orang)
1 18 – 30 8
2 31 – 40 14
3 41 – 50 16
4 51 – 60 1
Jumlah 39 Orang
Berikut disajikan tabel jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)
berdasarkan jenjang pendidikan :
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
18
Tabel 2.5.
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan Jenjang
Pendidikan Tahun 2018
No. Jenjang Pendidikan Jumlah (Orang)
1 Pascasarjana -
2 Sarjana 17
3 Sarjana Muda / D3 1
4 SLTA 11
5 SLTP -
6 SD -
Jumlah 29 Orang
Berikut disajikan tabel jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)
berdasarkan umur :
Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan Umur Tahun 2018
No. Umur (Tahun) Jumlah (Orang)
1 18 – 30 26
2 31 – 40 3
3 41 – 50 -
4 51 – 60 -
Jumlah 29 Orang
Berikut disajikan tabel jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)
berdasarkan jenis kelamin :
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
19
Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018
No. Golongan Jenis Kelamin
Jumlah Laki-laki Perempuan
1
2
3
4
Sarjana
Sarjana Muda
SMA / SMK
SMP / SD
6
-
6
-
11
1
5
-
17
1
11
-
Jumlah 12 17 29
2. Sarana dan Prasarana
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan Program dan Kegiatan
didukung dengan sarana dan prasarana yang secara kuantitas dan kualitas
diupayakan untuk terus ditingkatkan agar dapat menjamin kualitas
pelayanan yang diberikan kepada calon investor.
Tabel 2.8
Jumlah Sarana dan Prasarana Tahun 2018
No Nama / Jenis Barang Kondisi
Jumlah Baik Rusak
1 Electric Generating Set Lain-lain 1 - 1
2 Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain 6 6
3 Pick Up 1 1 2
4 Sepeda Motor 21 21
5 Kendaraan Tak Bermotor
Berpenumpoang Lain-lain 1 1
6 Global Positioning System 3 3
7 Mesin Ketik Manual Longewagen 4 4
8 Filling Besi/Metal 7 7
9 Mesin Foto Copy dengan Kertas
doble Folio 1 1
10 Mesin Foto Copy dengan Kertas
Folio 1 1
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
20
No Nama / Jenis Barang Kondisi
Jumlah Baik Rusak
11 Band Kas 2 2
12 Papan Visuil 1 1
13 Alat Penghancur Kertas 2 2
14 Papan Nama Instansi 1 1
15 Mesin Absensi 1 1
16 Meja Rapat 22 22
17 Meja Reseption 1 1
18 Meja Makan 1 1
19 Kursi Rapat 20 20
20 Kursi Putar 23 23
21 Bangku Tunggu 3 3
22 Tikar 175 175
23 Tenda 2 2
24 Meja Biro 30 30
25 Sofa 1 1
26 Mesin Penghisap Debu 2 2
27 Lemari Es 2 2
28 AC Unit 10 10
29 Kipas Angin 10 10
30 Televisi 8 8
31 Amplifiler 2 2
32 Sound System 1 1
33 Dispenser 4 4
34 Gorden/Tirai 60 60
35 Pompa Kebakaran 4 4
36 P.C Unit 15 15
37 Lap Top 24 24
38 Note Book 2 2
39 Printer 32 32
40 Server 1 1
41 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 1
42 Meja Kerja Pejabat Eselon III 1 1
43 Meja Kerja Pejabat Lain-lain 40 40
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
21
No Nama / Jenis Barang Kondisi
Jumlah Baik Rusak
44 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 2
45 Kursi Kerja Pejabat Lain-lain 8 8
46 Kursi Rapat Pejabat Lain-lain 50 50
47 Lemari Buku untuk Perpustakaan 4 4
48 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 5 5
49 Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 15 15
50 Camera + Attachment 4 4
51 Proyektor + Attachment 2 2
52 Camera Electronic 7 7
53 Faximile 7 7
54 Alat Peraga Olah Raga Lain-lain 1 1
55 Bendera Umbul-umbul 1 1
56 Mainframe 2 2
57 Peralatan studio Visual Lain-lain 1 1
58 Buku Umum Lain-lain 88 88
59 Hukum 6 6
60 ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) 2 2
61 Handy Talky 8 8
62 Hard Disk 4 4
63 Mesin Calculator 3 3
64 Peralatan Personal Komputer
Lain-lain 2 2
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimantan Utara merupakan instansi teknis yang menangani masalah
Penanaman Modal di Kalimantan Utara. Sebagaimana diatur dalam Keputusan
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Pada
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara diberikan
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
22
mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak
mungkin untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam pengurusan izin masih terdapat keluhan dari para investor yang
disebabkan pelayanan yang lambat, kurang transparan dan akuntabel.
Sementara juga masih ditemui kewenangan perizinan diproses diberbagai
instansi daerah sehingga investor harus memasuki banyak pintu perizinan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
melihat permasalahan pelayanan tersebut merupakan tantangan yang harus
dijawab sekaligus membuka peluang investasi daerah. Dalam penjelasan
umum Undang-undang No. 25 Tahun 2007 menyebutkan permasalahan pokok
yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia adalah di
bidang pelayanan perizinan. Permasalahan tersebut merupakan tantangan
pemerintah daerah dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan investasi
sesuai kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman
modal sehingga pengurusan perizinan yang terpencar menjadi terpusat pada
satu lembaga.
Landasan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman
modal adalah Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 yang dalam pasal 1
menyatakan maksud Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman
modal adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan
yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau
instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses
pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya
dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Penyelenggara pelayanan
perizinan dan nonperizinan dengan sistem PTSP adalah Perangkat Daerah
Provinsi (PDPPM)/Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (PDKPM) dibidang
Penanaman Modal.
Dalam menjalankan fungsi perizinan PTSP mendasarkannya pada
pelimpahan kewenangan dari Gubernur sesuai lingkup kewenangannya dan
pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Walaupun telah diatur secara
jelas tentang pelimpahan kewenangan beberapa daerah masih terkendala
karena instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangannya
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
23
sehingga lembaga PTSP bidang penanaman modal masih belum berfungsi
secara maksimal. Khususnya di Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara yang
menjalankan fungsi sebagai PTSP bidang penanaman modal melalui SPIPISE.
Sebagai organisasi pelayanan publik PTSP di bidang penanaman modal,
kejelasan kewenangan urusan penanaman modal juga terkait dengan tujuan
pembentukan PTSP yang diatur dalam pasal 3 Perpres No. 27 tahun 2009
bahwa untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan
cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau
menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Non Perizinan. Tujuan PTSP
menekankan perlunya memberikan kemudahan pelayanan bidang penanaman
dan kemudahan memperoleh informasi dengan percepatan, penyederhanan
serta menghilangkan biaya. Sistem PTSP sama sekali tidak membebankan
investor dengan biaya dan juga tidak membebankan lembaga PTSP kewajiban
menyetor untuk APBD. Sejalan dengan kebijakan PTSP tesebut telah
diterbitkan Peraturan Kepala BKPM No.11 Tahun 2009 yang telah diubah
dengan Peraturan Kepala BKP No. 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang
tatacara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan PTSP bidang penanaman
modal. Dalam perka BKPM ini diatur bahwa bagi daerah yang memiliki
lembaga PTSP bidang penanaman modal dan telah diverifikasi oleh BKPM
artinya PTSP yang bersangkutan sudah dapat diberikan kewenangan perizinan
dan nonperizinan yang menjadi kewengan pemerintah provinsi atau kab/kota.
Sehubungan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman
modal di Provinsi Kalimantan Utara periode semester I tahun 2018 tambahan
realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online tercatat sebesar
Rp.1,449T, atau mencapai 31,25% dari target realisasi Nasional yang
ditetapkan sebesar Rp.4,640T. Dan sebesar 21% dari target RPJMD Provinsi
Kalimantan Utara yang ditetapkan sebesar Rp.6, 999T. Apabila dibandingkan
dengan target realisasi investasi Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 6,999T, maka angka target realisasi
investasi untuk Provinsi Kalimantan Utara memberikan kontribusi sebesar 0,9%
dari keseluruhan target realisasi nasional (secara keseluruhan target realisasi
investasi nasional untuk tahun 2018 sebesar Rp. 765 Triliun terdiri dari PMDN
Rp. 287,6 Triliun dan PMA Rp. 477,4 Triliun).
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
24
Total nilai realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp. 1,449 Triliun, terdiri
dari penambahan nilai realisasi PMA sebesar US$ 41,503,000.00 atau sebesar
Rp 556,14 Miliar (dengan kurs sebesar Rp.13.500). Penambahan nilai realisasi
PMDN sebesar Rp 892,3 Miliar. Nilai realisasi investasi tersebut mencapai
31,25% dari target realisasi Nasional yang ditetapkan sebesar Rp.4,640T. Dan
sebesar 21% dari target RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yang ditetapkan
sebesar Rp.6, 999T.
Dapat disadari bahwa data perkembangan investasi di Kalimantan Utara
sangat strategis dalam mengukur tingkat kemajuan kegiatan investasi dan
kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi. Hal tersebut dapat diketahui
dari total investasi di Regional Wilayah II yang tercatat di BKPM. Provinsi
Kalimantan Utara telah mencapai 31,25 % dari target realisasi, dengan capaian
total tealisasi investasi Nasional sebesar 54.98%, dengan total nilai tambahan
realisasi investasi baik PMA maupun PMDN sebesar Rp 1,449.79 Triliun. Nilai
investasi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 mencapai 21% dari target
RPJMD, artinya mengalami perlambatan. Tetapi dengan peluang investasi
yang mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, dan proses
percepatan pelayanan pada perijinan di Dinas Penanaman Modal Satu Pintu,
maka secara nasional nilai investasi ini dengan optimis akan mengalami
kenaikan pencapaian realisasi investasi.
-
DIN
AS P
EN
AN
AM
AN
M
OD
AL D
AN
P
ELA
YA
NA
N TER
PA
DU
SA
TU
P
IN
TU
PR
OVIN
SI K
ALIM
AN
TA
N U
TA
RA
REN
CA
NA
STR
ATEG
IS 2
016-2
021
25
Ta
be
l. 2.9
Pe
nc
ap
aia
n K
ine
rja P
ela
ya
na
n P
era
ng
ka
t Da
era
h
Din
as
Pe
na
na
ma
n M
od
al d
an
Pe
laya
na
n T
erp
ad
u S
atu
Pin
tu
Pro
vin
si K
alim
an
tan
Uta
ra
No
In
dik
ato
r Kin
erja
sesu
ai T
ug
as d
an
Fu
ng
si S
KP
D
Targ
et R
en
stra
SK
PD
Tah
un
ke
- R
ealis
asi C
ap
aia
n T
ah
un
ke
- R
asio
Cap
aia
n p
ad
a T
ah
un
ke
-
2016
2017
2016
2017
2016
2017
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Jum
lah N
ilai R
ealis
asi In
ve
sta
si
PM
DN
/PM
A
(Triliu
n R
upia
h)
0.6
3
3,4
0
3.3
5
5
100%
100%
2
Indeks K
epu
asan M
asyara
kat d
ala
m
La
ya
na
n In
form
asi P
ela
ya
nan
Periz
inan
B
B
B
B
100%
100%
-
DIN
AS P
EN
AN
AM
AN
M
OD
AL D
AN
P
ELA
YA
NA
N TER
PA
DU
SA
TU
P
IN
TU
PR
OVIN
SI K
ALIM
AN
TA
N U
TA
RA
REN
CA
NA
STR
ATEG
IS 2
016-2
021
26
Ta
be
l. 2.1
0
An
gg
ara
n d
an
Re
alis
as
i Pe
nd
an
aa
n P
ela
ya
na
n P
era
ng
ka
t Da
era
h
Din
as
Pe
na
na
ma
n M
od
al d
an
Pe
laya
na
n T
erp
ad
u S
atu
Pin
tu
Pro
vin
si K
alim
an
tan
Uta
ra
Ura
ian
An
gg
ara
n p
ad
a T
ah
un k
e-
Rea
lisa
si A
ngg
ara
n p
ad
a T
ahu
n
ke
- R
asio
an
tara
Re
alis
asi d
an
A
ng
ga
ran
Ta
hu
n k
e-
Rata
-rata
Pe
rtum
buh
an
20
17
20
18
20
17
20
18
20
17
20
18
An
gg
ara
n
Rea
lisa
si
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
BE
LA
NJA
DA
ER
AH
Bela
nja
tidak la
ngsung
4.9
11
.527
.46
4,6
7
5.7
77
.549
.00
1
3.8
80
.783
.12
6,0
0
4.8
34
.242
.43
3
79
.01
%
83
.67
%
86
6.0
21
.53
6.3
3
95
3.4
59
.30
7
- Bela
nja
pegaw
ai
4.9
11
.527
.46
4,6
7
5.7
77
.549
.00
1
3.8
80
.783
.12
6,0
0
4.8
34
.242
.43
3
79
.01
%
83
.67
%
86
6.0
21
.53
6.3
3
95
3.4
59
.30
7
- Bela
nja
bunga
- Bela
nja
subsid
i
- Bela
nja
hib
ah
- Bela
nja
bantu
an s
osia
l
- Bela
nja
tidak te
rduga
Bela
nja
langsung
1
1.1
11
.47
5.7
00,0
0
7.1
63
.721
.63
0
8.3
12
.723
.58
5,0
0
6.3
21
.039
.03
9
74
.81
%
88
.24
%
3.9
47
.754
.07
0
1.9
91
.684
.54
6
- Bela
nja
pegaw
ai
- Bela
nja
bara
ng d
an ja
sa
- Bela
nja
modal
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
27
D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
1. Tantangan
Tantangan yang dialami Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dalam
pengembangan penanaman modal antara lain :
1. Pengurusan izin masih terdapat keluhan dari para investor yang
disebabkan pelayanan yang lambat, kurang transparan dan akuntabel.
2. Besarnya tuntutan dunia usaha dan masyarakat terhadap pelayanan
perizinan yang transparan dan profesional.
3. Tingginya minat masyarakat dunia usaha terhadap informasi potensi
Kalimantan Utara.
4. Rendahnya tingkat partisipasi perusahaan.
Tantangan yang ada saat ini menjadi perhatian serius dari
Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dalam memperbaiki
penyelenggaraan pelayanan investasi sesuai kebijakan pelayanan terpadu
satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal sehingga pengurusan
perizinan yang terpencar menjadi terpusat.
2. Peluang
Peluang yang ada di Povinsi Kalimantan Utara pada saat ini dalam
pengembangan penanaman modal antara lain :
a. Dukungan yang tinggi dari Kepala Daerah dalam hal penanaman
modal dan percepatan proses perizinan.
b. Dilimpahkannya kewenangan perizinan di bidang penanaman modal
khususnya PMDN yang menjadi kewenangan Provinsi dari Gubernur
Kalimantan Utara ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara.
c. Terjalinnya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara komponen
(stakeholder) yang terkait dengan penanaman modal.
d. Terdapatnya potensi sumber daya daerah Kabupaten/Kota di
Kalimantan Utara yang dapat ditawarkan kepada investor.
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
28
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
Dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang baik lokal,
regional, nasional dan global sudah seharusnya dapat direspon dengan
menempatkan perencanaan sebagai alat manajerial yang berfungsi untuk
kontrol dalam mencapai sasaran. Rencana strategis DPMPTSP Tahun 2016 -
2021 bertujuan memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga,
maka untuk mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu
yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan sesuai RPJMD Kalimantan
Utara. Untuk itu perlu diantisipasi terjadinya perubahan peran DPMPTSP yang
lebih berorientasi pada peningkatan fungsi dan pelayanan yang terencana,
terkoordinasi dan terintegrasi dengan pembangunan daerah agar tercapai visi
dan misi yang akan dibuat pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 -
2021.
Pembangunan dalam bidang Penanaman Modal di Kalimantan Utara
dihadapkan dengan permasalahan-permasalah mendasar yang memerlukan
penanganan secara optimal, antara lain :
1. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur belum memadai
2. Belum maksimalnya kualitas pelayanan
3. Belum terbangunnya sistem aplikasi pelayanan berbasis IT
4. Belum terbentuknya Forum PTSP
5. Dukungan regulasi terhadap perizinan belum memadai
6. Kualitas perencanaan dan kebijakan penanaman modal belum maksimal
7. Ketersediaan data dan informasi pendukung penanaman modal dan
perizinan dari kab/kota belum memadai.
8. Belum optimalnya promosi investasi.
9. Kurangnya partisipasi dan koordinasi antar instansi terkait.
10. Belum terinventarisasinya data potensi investasi secara konkrit di kab/kota.
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
29
11. Masih ditemui kewenangan perizinan diproses diberbagai instansi daerah
sehingga investor harus memasuki banyak pintu perizinan.
12. Kurangnya regulasi yang mendukung kegiatan pelayanan perizinan dan
penanaman modal.
13. Kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur pendukung untuk menarik
minat investor.
B. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah DPMPTSP Provinsi
Kalimantan Utara diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 - 2021 yaitu Visi :
“ BERPADU DALAM KEMAJEMUKAN UNTUK MEWUJUDKAN KALTARA
2020 YANG MANDIRI, AMAN DAN DAMAI DENGAN DIDUKUNG
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA ”
Pernyataan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
2017-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Mandiri
Sebagai wilayah yang mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan
dan energi serta aspek pembangunan lainnya menuju Kalimantan Utara
yang makmur.
2. Aman dan Damai
Sebagai kondisi perpaduan kemajemukan masyarakat yang aman
dan damaiuntuk menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengingat Provinsi Kalimantan Utara
berada diwilayah perbatasan negara.
3. Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
Sebagai Kondisi pemerintahan yang bersih, transparan dan
kompeten untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima menuju Provinsi
Utara yang sejahtera.
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
30
Adapun Misi Kepala Daerah terpilih Provinsi Kalimantan Utara adalah :
a. Mewujudkan Provinsi Kaltara yang mandiri.
1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2) Meningkatkan daya saing ekonomi rakyat berbasis agroindustri,
pariwisata, dan pertambangan yang berkelanjutan.
3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas,
terampil, berakhlak mulia, serta berdaya saing tinggi.
4) Membangun infrastruktur fisik dan ekonomi yang berkualitas.
5) Meningkatkan interkonektivitas antar daerah dan dengan Negara
tetangga.
b. Mewujudkan Provinsi Kaltara yang Aman dan Damai.
1) Menjaga kedaulatan Negara dan keutuhan NKRI.
2) Membangun daerah perbatasan yang aman.
3) Mewujudkan penegakan hukum.
c. Mewujudkan Pemerintahan Kaltara yang bersih dan berwibawa.
1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan Akuntabel.
2) Mewujudkan pelayanan publik yang prima.
3) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan kependudukan
yang bebas suap dan bebas gratifikasi.
Berdasarkan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara di atas pada
misi ke tiga yaitu mewujudkan pemerintahan kaltara yang bersih dan
berwibawa. Maka disusunlah Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara:
“MENJADI INSTITUSI YANG BERDAYA SAING MELALUI
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN YANG PRIMA UNTUK
MEWUJUDKAN KALIMANTAN UTARA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA”
Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara:
1. Meningkatkan promosi dan daya tarik penanaman modal
2. Meningkatkan pelayanan perizinan yang handal yang didukung oleh
teknologi informasi dan tenaga yang profesional.
3. Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
31
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Tahun
2015 – 2019 merupakan pedoman dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
Berikut disajikan tabel Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia (BKPM-RI) yang memuat tujuan, sasaran dan indikator :
-
DIN
AS P
EN
AN
AM
AN
M
OD
AL D
AN
P
ELA
YA
NA
N TER
PA
DU
SA
TU
P
IN
TU
PR
OVIN
SI K
ALIM
AN
TA
N U
TA
RA
REN
CA
NA
STR
ATEG
IS 2
016-2
021
32
Ta
be
l 3.1
Re
nc
an
a S
trate
gis
Ba
da
n K
oo
rdin
as
i Pe
na
na
ma
n M
od
al (B
KP
M-R
I)
TU
JU
AN
S
AS
AR
AN
IN
DIK
AT
OR
Me
wu
judka
n
iklim
p
en
an
am
an
mo
da
l ya
ng
be
rdaya
sa
ing.
Me
nin
gka
tnya
ik
lim p
ena
na
ma
n m
oda
l d
ala
m ra
ng
ka p
en
ingka
tan
daya
sa
ing
pen
an
am
an m
oda
l P
erb
aik
an k
em
uda
ha
n m
em
ula
i beru
sah
a
Pe
nye
de
rha
naa
n b
isn
is p
rose
s p
eriz
inan
inve
sta
si.
Me
nin
gka
tnya
ku
alita
s
pela
ya
na
n
pen
an
am
an
mo
da
l ya
ng
p
rima
dan
respo
nsiv
e m
ela
lui P
TS
P p
usa
t dala
m ra
ng
ka p
en
ing
kata
n d
aya
sa
ing
pen
an
am
an m
oda
l
Ju
mla
h p
eriz
inan
dan
non
pe
rizin
an
ya
ng
dite
rbitk
an
(Izin
)
Indeks
ke
pu
asa
n
masya
raka
t (IK
M)
ata
s
ku
alita
s
pela
ya
na
n.
Me
nin
gka
tka
n
kin
erja
le
mb
ag
a
me
lalu
i ke
ters
edia
an
sa
ran
a,
pra
sa
ran
a
dan
a
para
t ya
ng
m
um
pun
i d
ala
m
rang
ka
m
enu
nja
ng
tu
ga
s d
an fu
ng
si B
KP
M
Op
ini B
ada
n P
em
erik
sa
Ke
ua
ng
an (B
PK
)
Ka
teg
ori
lapo
ran
kin
erja
in
sta
nsi
pem
erin
tah
(LA
KIP
)
Indeks k
ualita
s p
ela
ya
na
n S
PIP
ISE
Me
wu
judka
n
pen
an
am
an
m
oda
l ya
ng
b
erk
ualita
s
dan
b
erk
ela
nju
tan
Me
nin
gka
tnya
re
alis
asi
pen
an
am
an
mo
da
l m
ela
lui
keg
iata
n
pem
anta
ua
n,
pem
bin
aa
n,
dan
p
eng
aw
asan
p
ela
ksa
na
an
pen
an
am
an
mo
da
l da
lam
ra
ng
ka
pen
ing
kata
n
daya
sa
ing
p
en
an
am
an m
oda
l
Re
alis
asi in
ve
sta
si p
en
an
am
an m
oda
l
Pe
nye
ba
ran
Re
alis
asi in
ve
sta
si d
i luar ja
wa
Ra
sio
PM
DN
Me
nin
gka
tnya
daya
Ta
rik p
en
an
am
an m
oda
l mela
lui p
rom
osi y
ang
te
rpa
du d
an e
fektif b
ag
i pen
an
am
mo
da
l dala
m d
an lu
ar n
eg
eri y
ang
b
erp
ijak p
ad
a p
en
ing
kata
n d
aya
sa
ing p
en
an
am
an m
oda
l
Ju
mla
h m
inat In
ve
sta
si
Ju
mla
h a
wa
ren
ess
Ju
mla
h re
ncan
a In
ve
sta
si
-
DIN
AS P
EN
AN
AM
AN
M
OD
AL D
AN
P
ELA
YA
NA
N TER
PA
DU
SA
TU
P
IN
TU
PR
OVIN
SI K
ALIM
AN
TA
N U
TA
RA
REN
CA
NA
STR
ATEG
IS 2
016-2
021
33
TU
JU
AN
S
AS
AR
AN
IN
DIK
AT
OR
Me
nin
gka
tnya
ke
rjasam
a in
tern
asio
na
l u
ntu
k m
end
oro
ng
in
ve
sta
si
dan
m
elin
du
ng
i ke
pe
ntin
ga
n
nasio
na
l d
ala
m
rang
ka
p
en
ing
kata
n
daya
sa
ing
pen
an
am
an m
oda
l
Ju
mla
h k
esep
aka
tan / p
erja
njia
n p
en
an
am
an m
oda
l
Te
rsu
sun
nya
p
ere
nca
na
an
p
en
an
am
an
mo
da
l d
an
re
kom
end
asi
ke
bija
ka
n
ya
ng
te
rinte
gra
si,
ko
labo
ratif
dan
im
ple
me
nta
tif d
ala
m
rang
ka
p
en
ing
ka
tan
d
aya
sa
ing
p
en
an
am
an
mo
da
l p
ad
a
sekto
r p
riorita
s
Pe
ta p
ote
nsi s
ekto
r prio
ritas
Pro
fil pro
yek y
ang
sia
p d
itaw
ark
an
-
DIN
AS P
EN
AN
AM
AN
M
OD
AL D
AN
P
ELA
YA
NA
N TER
PA
DU
SA
TU
P
IN
TU
PR
OVIN
SI K
ALIM
AN
TA
N U
TA
RA
REN
CA
NA
STR
ATEG
IS 2
016-2
021
34
Re
nstra
Din
as P
en
ana
man
Mod
al d
an P
ela
ya
na
n T
erp
ad
u S
atu
Pin
tu T
ah
un
20
16
– 2
02
1 m
eru
pa
ka
n p
ed
om
an d
ala
m m
ene
ntu
ka
n tu
juan
da
n sa
sa
ran
D
ina
s P
en
an
am
an M
od
al
dan P
ela
ya
nan
T
erp
ad
u S
atu
P
intu
P
rovin
si
Ka
lima
nta
n U
tara
. B
erik
ut
dis
ajik
an
ta
be
l R
en
stra
D
ina
s
Pe
nan
am
an
Mo
da
l dan
Pe
laya
na
n T
erp
adu
Sa
tu P
intu
Pro
vin
si K
alim
an
tan
Uta
ra y
an
g m
em
ua
t tuju
an
, sa
sa
ran d
an
ind
ika
tor:
Ta
be
l 3.2
Re
nc
an
a S
trate
gis
Din
as
Pe
na
na
ma
n M
od
al d
an
Pe
laya
na
n T
erp
ad
u S
atu
Pin
tu
Pro
vin
si K
alim
an
tan
Uta
ra
TU
JU
AN
S
AS
AR
AN
IN
DIK
AT
OR
Me
ncip
taka
n Ik
lim In
ve
sta
si y
ang
Ko
nd
usif
Me
nin
gka
tnya
Nila
i Inve
sta
si P
MD
N/P
MA
Ju
mla
h N
ilai R
enca
na
Inve
sta
si P
MD
N/P
MA
(T
riliun R
upia
h)
Me
nin
gka
tka
n P
rofe
sio
na
lism
e P
enye
leng
gara
an
Pe
laya
na
n P
eriz
inan
M
en
ing
ka
tnya
Ku
alita
s P
ela
ya
na
n P
eriz
inan
In
deks K
epu
asa
n M
asya
raka
t Te
rha
dap P
ela
ya
na
n
Pe
rizin
an
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
35
Langkah-langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan tugas di bidang
penanaman modal adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal di
Kalimantan Utara dengan menyiaPerangkat Daerahan bahan-bahan
promosi dan mengikuti berbagai event promosi baik didalam maupun
diluar negeri.
2. Menginisiasi rencana penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
penanaman modal, pemberian insentif dan pemberian kemudahan
penanaman modal yang tersinkronisasi secara vertikal dan horizontal
sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 64
Tahun 2012.
3. Berperan aktif dalam upaya percepatan pembangunan sistem jaringan
infrastruktur di Kalimantan Utara (koordinasi langsung dengan instansi
terkait).
4. Mendorong Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Kalimantan Utara
untuk menyediakan data detail potensi dan peluang investasi di daerah
dan sektor masing-masing.
5. Mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk PTSP di bidang
penanaman modal dengan dukungan Sistem Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi
dengan BKPM RI.
6. Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara telah
melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman
modal dengan dukungan SPIPISE yang terintegrasi langsung dengan
SPIPISE BKPM RI di Jakarta.
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
36
D. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara diketahui
bahwa tidak bersinggungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka tidak disertakan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
E. Penentuan Isu - Isu Strategis
Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan peluang dan
ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis, serta
memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga atau institusi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Utara
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Isu-isu strategis menjadi
salah satu dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan
prioritas selama lima tahun ke depan. Isu strategis tersebut merupakan
wujud dari antisipasi terhadap perubahan strategis lingkungan global yang
kita hadapi bersama. Terdapat beberapa Isu Strategis yang saat ini harus
diperhatikan, yaitu:
1. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan perizinan.
2. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur belum memadai.
3. Belum maksimalnyakualitas pelayanan perizinan.
4. Belum maksimalnya pemanfaatan sistem aplikasi pelayanan perizinan
berbasis elektronik.
5. Belum lengkap dan terintegrasinya regulasi dibidang perizinan.
Berdasarkan isu strategis tersebut diatas, DPMPTSP Kalimantan
Utara perlu memberi perhatian pada isu yang berhubungan dengan
peningkatan iklim investasi di daerah, karena sangat menentukan besar
kecilnya modal yang diinvestasikan. Iklim investasi merupakan perpaduan
antara sumber daya alam yang tersedia dan kreativitas dalam
merencanakan dan mengorganisasikan antar kementerian dan lembaga
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
37
terkait. Semangat otonomi daerah memberikan konsekuensi kepada setiap
provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lebih efektif dalam menarik investasi
melalui strategi kemudahan dan insentif. Keadaan tersebut menimbulkan
iklim persaingan yang kompetitif dan perlu didukung oleh kebijakan nasional
dengan tidak membatasi atau mempersulit ikilm investasi di daerah.
Iklim usaha yang kondusif akan menaikkan realisasi investasi yang
memberikan dampak pada penyerapan tenaga kerja (mengurangi
pengangguran). Perkembangan dunia usaha dan tren investasi global
sangat mempengaruhi perluasan dan pertumbuhan sektor industri. Setiap
kebijakan diharapkan dapat mengurangi hambatan penanaman modal serta
dapat menjadi stimulan investasi.
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
38
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
A. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tujuan merupakan visi yang dalam artian bisa diukur dan dicapai
dalam kurun waktu lima tahun. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai
berikut :
1. Terciptanya iklim investasi yang kondusif.
2. Meningkatnya profesionalisme penyelenggaraan pelayanan perizinan.
Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara sesuai tujuan dalam lima tahun mendatang adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan Nilai Investasi PMDN/PMA
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dalam lima tahun
mendatang adalah sebagai berikut :
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
39
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
NO. TUJUAN IK TUJUAN TARGET
2021 SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN
PADA TAHUN KE-
1
2017
2
2018
3
2019
4
2020
5
2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
Menciptakan Iklim
Investasi yang
kondusif
Meningkatnya
Minat Investor
untuk Berinvestasi
15 T
Meningkatnya
Nilai Investasi
PMDN/PMA
Jumlah Nilai
Rencana
Investasi
PMDN/PMA
(Triliun
Rupiah)
3,40 7,04 9,81 11,91 15
2
Meningkatkan
Profesionalisme
penyelenggaraan
pelayanan
perizinan
Cakupan
Pelayanan
Perizinan Tepat
Waktu
100%
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Perizinan
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Perizinan
B BB BB BB A
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
40
BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Sasaran strategis DPMPSTP Provinsi Kalimantan Utara Dapat dicapai
dengan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan menjadi dasar
permasalahan program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara.
Analisis strategis bertujuan untuk memahami masalah pembangunan
dan isu relevan yang menjadi dasar penyusunan Renstra sesuai bidang
investasi yang tepat sasaran dan merupakan prioritas pembangunan di
Kalimantan Utara. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan
masyarakat merupakan prioritas pembangunan Kalimantan Utara, tentunya
tidak lepas dari upaya tindak lanjut terhadap isu strategis dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada setiap tingkatan.
Identifikasi dan analisis kondisi internal dan eksternal dilakukan melalui
pendekatan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
(SWOT), dengan melibatkan pemikiran sistematis dan hasil diagnosa
menyeluruh dari faktor yang berhubungan dengan manajemen dan
perencanaan DPMPTSP Kalimantan Utara. Semua faktor digunakan secara
ekstensif di dalam perencanaan strategis, di mana semua pengaruh faktor
lingkungan operasional dianalisis secara mendalam dan luas.
Analisis SWOT adalah satu alat dukung yang penting untuk pengambilan
keputusan, digunakan untuk meneliti satu lingkungan internal dan eksternal
DPMPTSP Kalimantan Utara secara sistematis. Analisa SWOT dipergunakan
untuk meringkas faktor internal dan eksternal paling penting yang dapat
mempengaruhi masa depan investasi yang biasanya dikenal sebagai faktor-
faktor strategis. Lingkungan internal dan eksternal terdiri atas variabel yang
bersifat di luar dan di dalam dari DPMPTSP Kalimantan Utara.
1. Faktor Internal
a. Kekuatan (Strengths)
1) Tersedianya sumber daya manusia Aparatur Perangkat Daerah
DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara.
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
41
2) Tingginya motivasi dan etos kerja personil Perangkat Daerah
DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara.
3) Dilimpahkannya kewenangan perijinan di bidang penanaman modal
khususnya PMDN yang menjadi kewenangan Provinsi dari Gubernur
Kalimantan Utara ke DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara.
4) Adanya pelayanan perijinan di bidang penanaman modal dalam satu
pintu dibidang penanaman
5) modal atau yang disebut Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di
bidang penanaman modal yang terintegrasi dengan SPIPISE.
b. Kelemahan (Weaknesses)
1) Kurangnya jumlah personil aparatur di Perangkat Daerah DPMPTSP
Provinsi Kalimantan Utara
2) Kurangnya kompetensi teknis yang dimiliki personil Perangkat
Daerah DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara.
3) Belum adanya Sistem informasi Penanaman Modal.
4) Terbatasnya data peluang dan potensi investasi komoditas unggulan
di Kalimantan Utara.
5) Kurangnya informasi penanaman modal dan potensi investasi.
6) Masih banyaknya Kab/Kota di Kalimantan Utara yang belum
terintegrasi dengan SPIPISE BKPM.
2. Faktor Eksternal
a. Peluang (Opportunities)
1) Adanya peluang peningkatan kemampuan SDM Aparatur secara
teknis dan fungsional melalui diklat/pelatihan-pelatihan.
2) Peningkatan pelayanan yang prima, cepat, mudah, murah,
transparan dan memiliki akuntabilitas di semua unit kerja teknis
yang terkait dengan penanaman modal.
3) Terjalinnya kerjasama dan komitmen yang terpadu antara
komponen (stakeholder) yang terkait dengan penanaman modal.
4) Terdapatnya potensi sumber daya daerah Kabupaten/Kota di
Kalimantan Utara yang dapat ditawarkan kepada investor.
b. Ancaman (Threaths)
1) Kurangnya pemahaman dan dukungan Instansi/Unit Kerja teknis
yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan.
2) Adanya kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung dan
memberatkan perkembangan investasi.
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
42
3) Ketersediaan infrastruktur pendukung yang sangat kurang.
4) Kondusifitas daerah yang belum stabil.
Strategi dalam mengembangkan penanaman modal dalam rangka
mencapai target Penanaman Modal dan meningkatkan realisasi investasi di
Provinsi Kalimantan Utara antara lain :
1. Peningkatan potensi ekonomi lokal
2. Meningkatkan perencanaan dan promosi investasi
3. Peningkatan Pelayanan Publik dan percepatan proses perizinan
4. Peningkatan pelayanan informasi perizinan berbasis teknologi informasi.
Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Utara memuat langkah-langkah berupa program-program
indikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak
untuk segera ditindaklanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya visi,
misi, tujuan, dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara. Kebijakan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan penataan data dan pemanfaatan teknologi informasi
2. Meningkatkan kerjasama investasi
3. Meningkatkan layanan perizinan yang cepat, tepat, mudah, transparan dan
akuntabel
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi perizinan di daerah.
-
DIN
AS P
EN
AN
AM
AN
M
OD
AL D
AN
P
ELA
YA
NA
N TER
PA
DU
SA
TU
P
IN
TU
PR
OVIN
SI K
ALIM
AN
TA
N U
TA
RA
REN
CA
NA
STR
ATEG
IS 2
016-2
021
43
Be
riku
t dis
ajik
an
Tu
juan
, Sa
sa
ran, S
trate
gi D
an
Ke
bija
kan
Din
as P
en
ana
ma
n M
od
al d
an
Pe
laya
na
n T
erp
adu
Sa
tu P
intu
Pro
vin
si K
alim
an
tan
Uta
ra:
Ta
be
l 4.2
Tu
jua
n, S
as
ara
n, S
trate
gi D
an
Ke
bija
ka
n D
ina
s P
en
an
am
an
Mo
da
l da
n P
ela
ya
na
n T
erp
ad
u S
atu
Pin
tu
Pro
vin
si K
alim
an
tan
Uta
ra
TU
JU
AN
S
AS
AR
AN
S
TR
AT
EG
I K
EB
IJA
KA
N
Me
ncip
taka
n Ik
lim
Inve
sta
si y
an
g K
on
du
sif
Me
nin
gka
tnya
Nila
i Inve
sta
si
PM
DN
/PM
A
1. P
en
ingka
tan
po
ten
si e
ko
nom
i loka
l
2. M
en
ingka
tka
n p
ere
ncan
aan
dan
pro
mo
si
inve
sta
si
1. M
en
ingka
tka
n p
en
ata
an
data
d
an
pem
anfa
ata
n te
kno
logi
info
rma
si
2. M
en
ingka
tka
n k
erja
sam
a
inve
sta
si
Me
nin
gka
tka
n
Pro
fesio
na
lism
e
Pe
nye
len
gga
raa
n
Pe
laya
na
n P
eriz
ina
n
Me
nin
gka
tnya
Kua
litas
Pe
laya
na
n P
eriz
ina
n
1.
Pe
nin
gka
tan
Pe
laya
nan
Pub
lik d
an
p
erc
epa
tan
pro
se
s p
eriz
ina
n
2
. Pe
nin
gka
tan
pe
laya
nan
info
rma
si
pe
rizin
an
be
rba
sis
tekn
olo
gi in
form
asi
1. M
en
ingka
tka
n la
ya
na
n
pe
rizin
an
ya
ng c
ep
at, te
pa
t, m
uda
h, tra
nsp
ara
n d
an
a
ku
nta
be
l
2. M
en
ingka
tka
n k
ua
litas d
ata
dan
in
form
asi p
eriz
ina
n d
i da
era
h
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
44
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kalimanta Utara telah menetukan program dan kegiatan pembangunan daerah
yang dituangkan kedalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun 2016 -
2021.
Penyajian program dan kegiatan DPMPTSP dilengkapi dengan indikator
kinerja, target, pagu indikator dan lokasi selama 5 (lima) tahun mulai 2016 sampai
dengan 2021.
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
45
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi
gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara pada akhir periode masa jabatan. Indikator
kinerja perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD ini
ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel. 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator
Kondisi
Kinerja pada
awal periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD Tahun 0 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
Jumlah Nilai Rencana
Investasi PMDN/PMA
(Triliun Rupiah)
3,81 (2015) 3,40 7,04 9,81 11,91 15 15
2
Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Perizinan
C B BB BB BB A A
-
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RENCANA STRATEGIS 2016-2021
46
BAB VIII
PENUTUP
Peningkatan daya saing sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi
di daerah harus dirancang dan diimplementasikan secara sistemik, sistematis, dan
sungguh-sungguh. Seluruh komponen bangsa harus menyadari pentingnya daya
saing dalam menghadapi situasi dan arus global yang kian mengancam kekuatan-
kekuatan perekonomian domestik. Kesadaran dan kesatuan pandangan utamanya
diperlukan bagi segenap pemangku kepentingan di pemerintahan, akademisi,
maupun praktisi ekonomi, untuk mengambil langkah-langkah konkrit. Koordinasi
dan harmonisasi hendaknya tidak lagi menjadi bahan perbincangan dan