kata pengantar - dinkes-ppkb.natunakab.go.id · kerangka pendanaan. renstra dinas kesehatan dan...

Page | i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat

dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna Tahun 2016 – 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.

Natuna sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan wajib menyusun dokumen perencanaan

yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Provinsi Kepualauan Riau Tahun 2016-2021. Rencana Strategis Dinas Kesehatan

dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna berisi upaya-upaya pembangunan

kesehatan yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan, indikator, target, sampai dengan

kerangka pendanaan.

Renstra Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna tahun

2016-2021 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

kesehatan dalam kurun waktu 2016-2021, serta dilaksanakan oleh seluruh stakeholder jajaran

kesehatan di Kabupaten Natuna termasuk dukungan lintas sektor dan dunia usaha.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi

dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.

Natuna Tahun 2016-2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan

memberikan kita kemudahan dalam mewujudkan Natuna Sehat secara Mandiri.

Ranai, 19 Desember 2016

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna H. Erson Gempa Afriandi, S.Sos, MA

Page | ii

DAFTAR ISI

Hal

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 116 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2016-2021

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS KESEHATAN ........................................................................ i

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................. ii

BAB I : PENDAHULUAN .................................................................................................................. 1

1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................................................ 1

1.2 LANDASAN HUKUM ............................................................................................................. 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................................................ 4

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................................ 4

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN

PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KAB. NATUNA ............................................ 6

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KAB. NATUNA ........ 6

2.2 SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

KELUARGA BERENCANA KAB. NATUNA .................................................................... 13 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN

PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KAB. NATUNA ........................................... 15 2.4 TANTANGAN DAN PELUAN PENGEMBANGAN SKPD ............................................ 45

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI................................... 46

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD ................................................................................................................ 46

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH ............................................................................................. 46

3.3 TELAAH RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ........ 48 3.4 PENETAPAN ISU-ISU STRATEGIS ................................................................................... 50

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................................................... 55

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN DAN

PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KAB. NATUNA ....... 55 4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN

PENDUDUK KELUARGA BERENCANA KAB. NATUNA ........................................... 57

Page | iii

4.3 FOKUS PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021 ............................................................................................ 58

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .................................................................. 60 BAB VI : INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD ................................................................................................................................... 66 BAB VII : PENUTUP .............................................................................................................................. 67

LAMPIRAN I : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN

NATUNA

Page | 1

BAB 1 PENDAHULUAN`

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengamanatkan bahwa

pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang

produktif secara sosial dan ekonomis.

Urusan kesehatan merupakan urusan yang wajib dilaksanakan yang berkaitan

dengan pelayanan dasar, sehingga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga mampu meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat, hal ini termuat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, merupakan bentuk pelaksanaan

Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai

instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Natuna merupakan dokumen perencanaan yang memuat

upaya-upaya pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam bentuuk program/kegiatan,

indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Renstra ini

menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan periode tahun 2016-2021

yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang

Kesehatan (Kemenkes RI).

Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen perencanaan jangka menengah

dan mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam penyusunan Rencana Kerja

(RENJA) setiap tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKIP).

Penyusunan dokumen ini tetap mengacu kepada sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan RPJMD yang memuat Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Natuna melalui

pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan top down

dan pendekatan bottom up.

Page | 2

Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.

Natuna merupakan penjabaran Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

Dalam mewujudkan pencapaian Visi Bupati Natuna “Masyarakat Natuna Yang Cerdas Dan

Mandiri Dalam Kerangka Keimanan Dan Budaya Tempatan” maka Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna sebagai Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab dalam menjalankan misi ke-dua yaitu

memajukan sektor pendidikan melalui sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan

kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik, yang mana kita ketahui bahwa dalam

peningkatan SDM harus dibarengi dengan kemajuan derajat kesehatan masyarakat melalui

peningkatan mutu dan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singngi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 34

Tahun 2008 Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang

pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singngi,

dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No.11);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Page | 3

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4698);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana;

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

16. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-

010/BS/2010 Tentang Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana di Kabupaten

Kota.

Page | 4

18. Peraturan Kepala BKKBN nomor 72/Per/BS/2011 tentang organisasi dan tata kerja

badan kependudukan dan keluarga berencana nasional.

19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019.

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan.

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2013 tentang Sistem

Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6).

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7).

24. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 64).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Natuna adalah menyediakan dokumen perencanaan pembangunan

kesehatan dengan memadukan dan menyelaraskan program/kegiatan sesuai dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2016-2021

adalah:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis,

sekaligus merumuskan strategi, kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan

sasaran guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah;

2. Sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna dalam

menjalankan program/ kegiatan tahunan yang dituangkan dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) SKPD.

3. Sebagai tolak ukur terhadap dokumen evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Natuna dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

4. Sebagai acuan dan pedoman dalam rangka meningkatkan prinsip penyelenggaraan

Puskesmas.

Page | 5

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Natuna disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan

Bab II Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Natuna berisi tugas, fungsi, dan struktur organisasi,

sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan.

Bab III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi berisi identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna, telaahan visi-misi dan

program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra

Kementerian Kesehatan RI, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu strategis.

Bab IV Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan berisi visi dan misi kepala

daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.

Bab V Rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berisi tabel rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Lampiran

Page | 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA

BERENCANA KAB. NATUNA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Kab. Natuna

2.1.1 Tugas Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.

Natuna.

Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna

mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesehatan pengendalian

penduduk keluarga berencana dengan merumuskan kegiatan secretariat, bidang

pelayanan dan sumber daya kesehatan, bidang kesehatan masyarakat, bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit serta bidang pengendalian penduduk keluarga

berencana agar dapat melaksanakan kegiatan di Bidang Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana.

2.1.2 Fungsi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.

Natuna.

Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah

daerah;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai rencana strategis dinas

c. Pelaksanaan dan koordinas kegiatan dinas

d. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang kesehatan masyarakat

e. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit.

f. Pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang pelayanan dan sumber daya

manusia kesehatan

g. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengendalian penduduk

keluarga berencana

h. Pembinaan dann penyelenggaraan serta koordinasi pembinaan jabatan fungsional

i. Pembinaan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana;

j. Pelaksaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Page | 7

2.1.3 Tugas Pokok, Fungsi Bidang Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk


Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna terdiri dari Sekretariat, Bidang Kesehatan

Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Sumber

Daya Kesehatan dan Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Adapaun

tugas pokok dan fungsi bidang dijabarkan sebagai berikut :

1) Sekretariat

- Tugas : Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi

kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian,

ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan

keprotokalan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas.

- Fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan sekretariat;

b. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian,

ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan

dan keprotokalan.

c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan,

keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan

rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan,

pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan,

urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2) Bidang Kesehatan Masyarakat

- Tugas : Melaksanakan kebijakan daerah, memimpin, merencanakan,

membimbing, mengawasi, mengkoordinasi, mengevaluasi dan memberikan

petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat

- Fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

b. Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga,

gizi, dan promosi kesehatan;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan

keluarga, gizi dan promosi kesehatan;

d. Pengelolaan data kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan;

e. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan keluarga, gizi, dan promosi kesehatan;

Page | 8

f. Pembinaan kegiatan kesehatan keluarga, gizi dan promosi kesehatan;

g. Pengendalian kegiatan kesehatan keluarga, gizi dan promosi kesehatan

h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga, gizi dan

promosi kesehatan;

i. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi,

dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian

penyakit yang meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan, pengendalian dan

pemberantasan penyakit menular dan pengendalian penyakit tidak menular

serta kesehatan jiwa.

- Fungsi :


b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit yang meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan,

pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan pengendalian

penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;

c. Penyiapan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit yang meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan,

pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta kesehatan jiwa;

d. Penyiapan data dan bahan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit

meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan, pengendalian dan


serta kesehatan jiwa;

e. Pengelolaan urusan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit

meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan, pengendalian dan


serta kesehatan jiwa.

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

4) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

- Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi

dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesehatan dasar, kesehatan rujukan,

jaminan kesehatan, farmasi dan alat kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan.

- Fungsi :

Page | 9

a. Menyusun program kerja bidang pelayanan kesehatan sebagai penjabaran

lebih lanjut dari rencana strategis Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna agar dapat dignakan sebagai

acuan kerja.

b. Menjabarkan perintah atasan yang berupa disposisi maupun petunjuk lisan

guna tindak lanjut penyelesaiannya.

c. Mendistribusikan pekerjaan staf bawahan sesuai bidang tugasnya agar bisa

diselesaikan secara cepat, tepat dan akurat.

d. Memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang

pekerjaannya yang menjadi tanggung jawab;

e. Memeriksa hasil kerja bawahan melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar

diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinan;

f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga lain, konsultasi ke

atasan, minta masukan kepada bawahan guna mendapatkan bahan

penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

g. Merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pelayanan

kesehatan dan sumber daya kesehatan secara rinci dan jelas guna

memudahkan operasional dan penyelenggaraan lebih lanjut;

h. Menyiapkan bahan guna penyusunan kebijakan pemerintah daerah yang

berupa peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan keputusan

kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Kab. Natuna sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku;

i. Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan dasar,

kesehatan rujukan, jaminan kesehatan, farmasi dan alat kesehatan serta

sumber daya kesehatan;

j. Pengkoordinasian pelaksanaan program di bidang kesehatan dasar,

kesehatan rujukan, jaminan kesehatan, farmasi dan alat kesehatan serta

sumber daya kesehatan;

k. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, jaminan

kesehatan, farmasi dan alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;

l. Pembinaan kegiatan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, jaminan kesehatan,

farmasi dan alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;

m. Pengendalian kegiatan kesehatan dasar, kesehatan rujukan, jaminan

kesehatan, farmasi dan alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;

n. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang pelayanan

kesehatan sumber daya kesehatan secara lisan maupun tertulis kepada

Page | 10

kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Kab. Natuna melalui Sekretaris;

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan

tugas dan fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5) Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

- Tugas : Melaksanakan penyusunan, perencanaan, fasilitasi, pemantauan dan

pengawasan terhadap pelayanan keluarga berencana, alat kontrasepsi,

pendayagunaan penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga

berencana, kesetaraan keluarga, advokasi, pergerakan, perencanaan, perkiraan,

pengendalian penduduk dan pendataan keluarga lingkup Kabupaten Natuna.

- Fungsi :


b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian

penduduk keluarga berencana yang meliputi pelayanan Keluarga Berencana

dan Alat Kontrasepsi, Pendayagunaan PKB/PLKB, Pembinaan Kesetaraan

Keluarga, Advokasi dan pergerakan dan perencanaan, perkiraan,

pengendalian penduduk serta pendataan keluarga;

c. Penyiapan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengendalian

penduduk keluarga berencana yang meliputi pelayanan Keluarga Berencana

dan Alat Kontrasepsi, Pendayagunaan PKB/PLKB, Pembinaan Kesetaraan

Keluarga, Advokasi dan pergerakan dan perencanaan, perkiraan,


d. Penyiapan data dan bahan di bidang pengendalian penduduk keluarga

berencana yang meliputi pelayanan Keluarga Berencana dan Alat

Kontrasepsi, Pendayagunaan PKB/PLKB, Pembinaan Kesetaraan Keluarga,

Advokasi dan pergerakan dan perencanaan, perkiraan, pengendalian

penduduk serta pendataan keluarga;

e. Pengelolaan urusan kegiatan pengendalian penduduk keluarga berencana

yang meliputi pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi,

pendayagunaan PKB/PLKB, Pembinaan Kesetaraan Keluarga, Perkiraan,

Pengendalian Penduduk serta Pendataan Keluarga;

f. Pembinaan kegiatan pengendalian penduduk keluarga berencana yang

meliputi pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi, pendayagunaan

PKB/PLKB, pembinaan kesetaraan keluarga, advokasi dan pergerakan dan

perencanaan, perkiraan, pengendalian penduduk serta pendataan keluarga;

Page | 11

g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian

penduduk keluarga berencana yang meliputi pelayanan keluarga berencana

dan alat kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, pembinaan kesetaraan

keluarga, advokasi dan pergerakan dan perencanaan, perkiraan,


h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2.1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Natuna, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

Page | 12

Gambar 2.1. SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

Kepala Dinas Kesehatan

Sekretaris

Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Bid. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bid. Pelayanan Sumber Daya Kesehatan

Bid. Pengandalian Penduduk dan KB

Seksi Surveilans dan Imunusasi

Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menulat

Seski Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan

Seski Kefarmasian dan Alkes

Seksi Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

Seski Pendayagunaan PKB/PLKB, Pembinaan kesetaraan keluarga dan

Advokasi dan pergerakan

Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan

Jiwa

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Seksi Perencanaan, Perkiraan, pengendalian penduduk dan

pendataan keluarga

Bid. Kesehatan Masyarakat

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Promosi Kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

Seksi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Page | 13

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.

Natuna

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna memiliki

sumber daya manusia yang terdiri dari ….. PNS dan ….. Non PNS, untuk lebih rinci dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai PNS Dinas Kesehatan Kab. Natuna berdasarkan Jabatan dan Golongan tahun 2015

No Jabatan Golongan

I II III IV L P L P L P L P

1. Eselon II - - - - - - - - 2. Eselon III - - - - 3 2 - - 3. Eselon IV 10 5 4. Staf PNS 8 7 9 17

Jumlah 15 46

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Non PNS berdasarkan lokasi bertugas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Natuna Tahun 2015

No Tempat bertugas

Jumlah

L P Total

1. Bidang Kesehatan Masyarakat

2 4 6

2. Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit

2 - 2

3. Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan

2 3 5

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3 3 6

5. UPTD Puskesmas 113 244 357 6. UPTD Instalasi Farmasi 5 - 5 7. UPTD Jamkesda - 1 1

Jumlah 127 255 382

Page | 14

Tabel 2.3

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kab. Natuna berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2015

No Tingkat Pendidikan

Jumlah

L P Total

1. Pasca sarjana /S2 3 2 5 2. Sarjana/S1/DIV 15 29 44 3. Diploma /DIII 10 13 23 4. SMU 13 8 21 5. SMP - - -

Jumlah 41 52 93

Tabel 2.4

Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan Kab. Natuna berdasarkan diklat penjenjangan tahun 2015

No Diklat Penjenjangan

Jumlah

L P Total

1. PIM III 1 1 2 2. PIM IV 6 8 14

Jumlah 7 9 16

2.2.2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatau tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun

rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di Kabupaten Natuna dapat dilihat

pada tabel berikut;

Tabel 2.5

Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan jenis di Kabupaten Natuna Tahun 2015

No Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah 1. Rumah Sakit 1 2. Puskesmas 13 3. Pustu 43 4. Polindes 19 5. Poskesdes 22 6. Posyandu 117 7. Apotek 5 8. Toko Obat 5 9. Klinik /balai pengobatan 4

Page | 15

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Kab. Natuna

2.3.1 Kinerja Umum Secara umum kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna berkaitan dengan

tugas dan fungsi sebagai Perumusan kebijakan teknis; Penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum kesehatan; Melaksanakan teknis administratif

meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, dan

administrasi perlengkapan; Perencanaan dan pelaksanaan informasi kesehatan serta

penanganan kesehatan masyarakat; Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan

pelayanan kesehatan rujukan; Pembinaan teknis unit kerja dinas dan unit pelaksana

teknis dinas serta tenaga fungsional; Pembinaan kesehatan keluarga dan kesehatan

lingkungan serta pengendalian dan pemberantasan penyakit; Pengawasan obat dan

makanan; Pemberian ijin pelayanan bidang kesehatan; Pembinaan, pengendalian dan

pengawasan bidang kesehatan; Evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan

ketatausahaan; Pengkoordinasian lintas sektor.

2.3.2 Kinerja Khusus

Tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat serta menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang

optimal, sehingga diperlukan langkah-langkah yang kongkrit untuk mencapai tujuan

tersebut.

Di bidang kesehatan langkah-langkah kongkrit tersebut tercermin didalam

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota, sebagai pedoman dalam

penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Serta Instruksi Presiden Nomor 3

tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan serta peta jalan

percepatan pembangunan Millenium di Indonesia.

Pencapaian target pembangunan kesehatan memberikan kontribusi terhadap

pembangunan manusia (Human depelopmen Indeks) di Kabupaten Natuna, dan tujuan

pembangunan millennium (Millenium Developmen Goals), dengan karakter geografis

yang merupakan daerah kepulauan yang mana wilayahnya terdiri dari ratusan pulau

yang terpisah-pisah oleh laut, sehingga pembangunan kesehatan di Kabupaten Natuna

mempunyai tantangan yang sangat berat baik dari segi aksesibiltas pelayanan kesehatan

maupun dari segi penyediaan SDM kesehatan yang mampu mengoptimalkan

pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebagai bentuk pencapaian kinerja

yang berkaitan dengan bidang kesehatan dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu, Angka

Page | 16

Kematian bayi, serta prevalensi gizi buruk pada balita, Persentase BBLR serta prevalensi

penyakit menular dan tidak menular. Capaian kinerja pembangunan kesehatan di

Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun dapat digambarkan pada tabel 2.6

Page | 17

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2011-2015

No

Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi

SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Renstra Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1. Umur Harapan Hidup (UHH)

70 68.4 68.57 68.8 68.8 68.8 68.4 68.57 68.8 68.8 68.8 100 100 100 100 93.0

2. Prevalensi HIV/AIDS

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 100 100 100 100 -300

3. Tingkat Kematian Akibat Malaria

0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 00 00 00 00 00 100 100 100 100 100

4. Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk

<1 3 2 1 1 <1 0.43 0.11 0.29 0.09 0 185 194.5 77 191 200

5. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 70 24.33 40.8 40.75 24.33 55.06 100 167.7 167.4 100 78.7

6. Tingkat prevalensi TB per 100.000 penduduk

39.30 40.20 39.30 39.30 39.30 39.30 39.30 64.66 28.58 40.25 55.01 100 164.52 71.24 103.9 139.97

Page | 18

No


SKPD

Target SPM

Target IKK




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

7. Proporsi kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (cure rate)

85 60 65 70 75 85 64 93.3 94.12 69.23 41.30 106 93.3 134.45 92.30 48.58

8. Persentase Desa/Kelurahan mengalami KLB yang ditangani 24 jam

100 100 100 100 100 100 - - - - - 100 100 100 100 100

9. Persentase cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

85 40 60 65 70 85 36.9 52.6 33 71.05 84.21 92.5 87.71 51 101.5 99.07

10. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

100 80 85 90 95 100 91.1 93.28 71.53 96.01 78.40 113.86 109.7 71.53 71.5 101

11. Persentase calon jamaah haji yang

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Page | 19

No


SKPD

Target SPM

Target IKK




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) diimunisasi

12. Prevalensi balita dengan berat badan lahir Rendah/BBLR

9.8 13.5 11.68 10.5 10.00 9.8 1.9 2.5 2.2 2.23 6.90 185.7 178.8 179 131 165.4

13. Prevalensi Balita gizi Buruk

3.60 0.50 0.35 0.20 0.15 0.10 4.4 0.4 0.47 0.45 0.33 101.7 189.8 191 189.6 190.3

14. Prevalensi balita gizi kurang

11.9 2.30 2.28 2.25 2.10 2.00 19.9 12,5 5.56 5.54 5.38 100.35 124.6 166 155.7 154.6

15. Angka Kematian Balita (AKBA)/1.000 KH

4.5 6.5 6.0 5,5 5.0 4.5 5,7 13,2 12.03 16.91 14.05 85.29 -90.4 162 150.2 -220

16. Angka Kematian bayi (AKB)/1.000 KH

3.00 6.02 5.03 4.05 3.50 3.00 5,7 11,8 10.76 16.24 13.31 85.29 -90.4 154 135.0 -170

17. Angka Kematian Neonatal/1.000 KH

3.00 7.00 6.00 5,00 4,00 3,00 5.77 11.76 8.86 12.86 11.09 85.29 -90.4 -90.5 -228.6 -170.6

Page | 20

No


SKPD

Target SPM

Target IKK




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

18. Angka Kematian Ibu/100.000 KH

102 450 400 350 300 102 320,5 514,7 126.58 67.66 73.96 119.87 52.94 152 172.9 163.5

19. Proporsi Kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

100 85 90 92,50 95 100 91,8 76,5 80.91 87.46 84.9 108.7 84.98 94 92.06 84.9

20. Cakupan kunjungan ibu hamil ke 1 (K1)

85 90 92 95 95 100 81,5 85.03 91.09 90.5 117.65 90.55 91.76 95.88 98.5

21. Cakupan Kunjungan ibu hamil ke 4 (K4)

80 85 90 92 95 85,8 62,3 80.78 87.89 84.64 107.2 62.30 70.75 95.53

22. Meningkatnya cakupan rumah tangga yang ber PHBS

45 50 70 75 85 20.7 15,4 20.49 20.51 19.20 50.68 30.82 22.86 27.34 22.8

23. Meningkatnya cakupan desa siaga aktif

60 65 70 75 80 96.05 96.05 98.68 98.68 98.68 96.05 96.05 98.68 98.68 98.68

Page | 21

No


SKPD

Target SPM

Target IKK




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

24. Meningkatnya cakupan desa ber STBM

0 1.3 2.6 3.9 3.9 0 0 0 1.32 0 0 0 0 160.3 33.8

25. Meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

26. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

27. Meningkatnya ketersediaan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan

100 60 70 80 90 100 60 70 80 85 85 100 100 100 85 85

28. Tersedianya Alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar

100 60 70 80 90 100 50 60 70 75 85 84 86 94 84 85

29. Meningkatnya cakupan

95 80 85 90 95 95 75 80 85 90 90 94 95 95 95 95

Page | 22

No


SKPD

Target SPM

Target IKK




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) pengawasan pangan dan bahan berbahaya serta obat-obatan yang beredar di masyarakat.

30. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

90 80 90 90 90 90 80 85 85 85 85 100 95 95 95 95

31. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kerja

100 90 90 100 100 100 85

32. Meningkatnya kualitas SDM aparatur

100 90 90 100 100 100 85

33. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi

100 90 90 100 100 100 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100

Page | 23

No


SKPD

Target SPM

Target IKK




1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) program, kegiatan dan keuangan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna

34. Meningkatnya ketersediaan sistem informasi kesehatan berbasis IT

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

35. Ketersediaan sistem kesehatan daerah

100 - - 80 90 100 - - - - - - - - - -

Page | 24

A. Kesehatan Ibu

AKI merupakan salah satu indikator yang peka terhadap kualitas dan aksesibilitas

fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2015, AKI (yang berkaitan dengan

kehamilan, persalinan dan nifas) sebesar 67,52 per 100.000 kelahiran hidup. Angka

ini turun dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 126,58 per 100.000 kelahiran

hidup. Tren mengenai AKI di Kabupaten Natuna dari tahun 2011 hingga 2015 dapat

dilihat dari Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2 Angka Kematian Ibu Tahun 2011-2015

Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga, Dinkes Kab. Natuna, 2015

Dari gambar 2.2 tersebut dapat dilihat bahwa AKI di Kabupaten Natuna sejak

tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuatif. AKI di Kabupaten Natuna mengalami

kenaikan dari tahun 2011 hingga 2013 dan menurun secara signifikan dari tahun 2013

sebesar 514,71 per 100.000 kelahiran hidup hingga tahun 2015 sebesar 67,66 per

100.000 kelahiran hidup. Permasalahan kematian ibu hamil di Kabupaten Natuna adalah

rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan ibu hamil yang ditandai dengan

rendahnya kunjungan ibu hamil (K4) yaitu 87,89 % pada tahun 2015, serta rendahnya

kualitas SDM yang ada, disamping itu kerjasama lintas sektor dalam pembangunan

kesehatan juga belum berjalan optimal sehingga permasalahan kesehatan masih

dianggap sebagai permasalahan petugas kesehatan.

Penyebab kematian ibu di Kabupaten Natuna tahun 2015 yaitu pendarahan

(Post Partum). Diperkirakan 20% dari kehamilan akan mengalami komplikasi. Sebagian

komplikasi ini dapat mengancam jiwa, tetapi sebagian besar komplikasi dapat dicegah

dan ditangani bila ibu segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan, tenaga

kesehatan melakukan prosedur penanganan yang sesuai, tenaga kesehatan mampu

melakukan identifikasi dini komplikasi, apabila komplikasi terjadi, tenaga kesehatan

2011 2012 2013 2014 2015

AKI 122.40 320.51 514.71 126.58 67.66

0

100

200

300

400

500

600

Pe

rse

nta

se

Page | 25

dapat memberikan pertolongan pertama dan melakukan tindakan stabilisasi pasien

sebelum melakukan rujukan, proses rujukan efektif dan pelayanan di RS yang cepat dan

tepat guna.

Dilakukan kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP), yang merupakan upaya

dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi

baru lahir. Kegiatan ini dilakukan melalui pembahasan kasus kematian ibu atau bayi

baru lahir sejak dilevel fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu hasil kajian yang

didapat dari AMP adalah kendala yang timbul dalam upaya penyelamatan ibu pada saat

terjadi kegawatdaruratan maternal dan bayi baru lahir. Kajian tersebut juga

menghasilkan rekomendasi intervensi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan

kesehatan ibu dan bayi di masa mendatang

Program yang ditujukan untuk mengatasi masalah kematian ibu adalah kelas ibu,

kemitraan bidan dan dukun serta sweeping resiko tinggi pada ibu hamil. Sehingga

dengan menurunkan angka kematian ibu di 13 wilayah kerja puskesmas tersebut

diharapkan akan dapat menurunkan angka kematian ibu di Kabupaten Natuna secara

signifikan.

Selain itu, pemerintah bersama masyarakat juga bertanggung jawab untuk

menjamin setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas,

mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, perawatan

pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi

komplikasi, memperoleh cuti hamil dan melahirkan, serta akses terhadap keluarga

berencana. Upaya pelayanan kesehatan ibu meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil,

pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan ibu nifas,

pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan dan pelayanan kontrasepsi

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan

indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah

memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan dibandingkan

jumlah sasaran ibu hamil disatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan

cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai

dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan dibandingkan

jumlah sasaran ibu hamil disatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator

tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat

kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Gambar kecenderungan cakupan K1 dan K4 sejak tahun 2011 hingga tahun 2015

dapat dilihat pada gambar 2.3.

Page | 26

GAMBAR 2.3 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K1 DAN K4 DI KABUPATEN

NATUNA TAHUN 2011 – 2015


Pada Gambar 2.3 terlihat bahwa secara umum cakupan pelayanan kesehatan ibu

hamil K1 dan K4 mengalami kenaikan pada tahun 2013 hingga 2015. Cakupan K1

dan K4 yang secara umum mengalami kenaikan tersebut menunjukkan semakin

baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan

oleh tenaga kesehatan. Cakupan K1dan K4 mengalami peningkatan pada tiga tahun

terakhir.

Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar

setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis

kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan serta diupayakan

dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses

pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan.

Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase

persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan Pn). Indikator ini

memperlihatkan tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan

persalinan berkualitas yang dtolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

Dari Gambar 2.4 dapat diketahui bahwa secara umum cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Natuna mengalami kenaikan dari

tahun 2013 (76,49%) hingga tahun 2015 (90,12%). Pada tahun 2015 kecamatan

dengan cakupan tertinggi yaitu kecamatan Bunguran Tengah (100%). Sedangkan

kecamatan dengan cakupan terendah yaitu Kecamatan Serasan Timur (71,88%).

2011 2012 2013 2014 2015

K1 89.40 100.06 81.50 85.03 94.05

K4 70.88 85.81 62.30 80.78 90.81

0

20

40

60

80

100

120

Pe

rse

nta

se

Page | 27

GAMBAR 2.4 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI

KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 – 2015


Nifas adalah periode mulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca

persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas

sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali sesuai jadwal yang

dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari

keempat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai

dengan hari ke-42 pasca persalinan.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan

pelayanan kesehatan ibu nifas (cakupan KF3). Indikator ini menilai kemampuan

negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai

standar.

GAMBAR 2.5 CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI KABUPATEN NATUNA

TAHUN 2011 – 2015


2011 2012 2013 2014 2015

PERSALINAN DITOLONGNAKES

97.97 91.86 76.49 80.91 90.12

0

20

40

60

80

100

120

Pe

rse

nta

se

2011 2012 2013 2014 2015

KF3 72.68 60.58 48.42 75.66 86.34

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pe

rse

nta

se

Page | 28

Dari Gambar 2.5 dapat dilihat bahwa capaian cakupan kunjungan nifas

(KF3) di Kabupaten Natuna dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara

umum mengalami fluktuatif. Capaian indikator KF3 yang meningkat yaitu dari

tahun 2013 (48,42%) hingga tahun 2015 (86,34%) yang merupakan hasil dari

berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat termasuk

sektor swasta. Selain itu, dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK), puskesmas, poskesdes dan posyandu lebih terbantu dalam

mengintensifkan implementasi upaya kesehatan termasuk didalamnya

pelayanan kesehatan ibu nifas. Pelayanan kesehatan ibu nifas termasuk

diantaranya kegiatan sweeping atau kunjungan rumah bagi yang tidak datang ke

fasilitas pelayanan kesehatan.

Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu

nifas dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung,

termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu

dan atau janin. Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah

pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan

perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan

kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan

penanganan komplikasi kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi

kebidanan (cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan negara dalam

menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil,

bersalin, nifas) dengan komplikasi.

Capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten

Natuna dari tahun 2011 hingga tahun 2015 disajikan pada Gambar 2.6 berikut.

Page | 29

GAMBAR 2.6 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DI KABUPATEN

NATUNA TAHUN 2011 – 2015


Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa secara umum, cakupan

penanganan komplikasi kebidanan di Kabupaten Natuna selama kurun waktu

lima tahun terakhir cenderung meningkat kecuali pada tahun 2012 ke tahun

2013 mengalami penurunan secara signifikan.

B. Kesehatan Anak

Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan

generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk

menurunkan angka kematian anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan

sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan dan sampai

berusia 18 (delapan belas) tahun.

Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka

kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan dengan anak yakni

Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian

Balita (AKBA). Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28

hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 59%

kematian bayi.

45.58

143.02

46.54

71.41 68.77

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011 2012 2013 2014 2015

Pe

rse

nta

se

Komplikasi Kebidanan

Page | 30

GAMBAR 2.7 TREN ANGKA KEMATIAN BAYI DAN BALITA

Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kab. Natuna, 2015

Data dan informasi yang akan disajikan berikut ini menerangkan berbagai

indikator kesehatan anak yang meliputi prevalensi bayi berat lahir rendah (BBLR),

penanganan komplikasi neonatal, pelayanan kesehatan neonatal, pelayanan kesehatan

bayi, pemberian ASI ekslusif, pemberian vitamin A, penimbangan balita di posyandu,

imunisasi dasar, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada siswa

SD/setingkat, pelayanan kesehatan peduli remaja, pelayanan kesehatan pada kasus

kekerasan anak dan pelayanan kesehatan anak terlantar dan anak jalanan di panti.

Capaian KN lengkap di Kabupaten Natuna pada tahun 2015 sebesar 92,03%.

Pada gambar diatas terlihat bahwa pencapaian indikator KN lengkap di Kabupaten

Natuna cukup baik yang dapat dilihat dari capaian yang cukup tinggi di sebagian besar

kecamatan, dimana capaian tertinggi terdapat di Kecamatan Bunguran Utara (97,50%).

Sedangkan kecamatan dengan capaian terendah yaitu Kecamatan Serasan Timur

(80,33%). Gambar berikut ini menampilkan cakupan KN lengkap dari tahun 2011

sampai dengan tahun 2015.

2011 2012 2013 2014 2015

AKB 7.34 5.77 11.76 10.76 16.21

AKBA 7.34 5.77 13.24 12.03 16.88

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Page | 31

GAMBAR 2.8 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP DI KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 – 2015

Sumber : Seksi Kesehatan Keluarga Dinkes Kab. Natuna, 2015

Selama periode lima tahun terakhir cakupan KN lengkap menunjukkan

kecenderungan meningkat dari 57,53% pada tahun 2011 menjadi 92,03% pada tahun

2015. Informasi lebih lanjut mengenai kunjungan neonatal dapat dilihat pada Lampiran

Tabel 38.

Imunisasi

Pemberian imunisasi lengkap pada bayi bertujuan untuk mencegah penyakit

antara lain Tetanus Neonatrum penyakit yang menginfeksi bayi baru lair yang

salah satunya disebabkan oleh pemotongan tali pusat dengan alat yang tidak

steril. Penyakit Campak disebabkan oleh virus campak golongan

Paramixovirus. Penularan dapat terjadi melalui udara yang telah

terkontaminasi oleh droplet (ludah) orang yang telah terinfeksi. Difteri

disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria yang menyerang sistem

pernapasan bagian atas, penyakit ini biasanya menyerang anak-anak usia 1 -10

tahun. Polio disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf

sehingga penderita mengalami kelumpuhan. penyakit ini pada umumnya

menyerang anak berusia 0-3 tahun, dan AFP merupakan kelumpuhan yang

sifatnya flaccid yang bersifat lunglai, lemas atau polio AFP adalah kasus lumpuh

layu akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan

2011 2012 2013 2014 2015

% KN3 57.53 82.95 59.04 82.73 92.03

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pe

rse

nta

se

% KN3

Page | 32

laborarotium bukan kasus polio. Imunisasi Campak yang diberikan pada anak

yang berusia Sembilan bulan dengan persyaratan imunisasi Hb0, BCG dan

DFT+Polio sudah diberikan.

Desa UCI (Universal Child Immunization) adalah desa yang jumlah bayinya

minimal 80% diberikan imunisasi dasar. capaian desa UCI dan Capaian

Pemberian Imunisasi Campak pada bayi di Kabupaten Natuna selama lima tahun

dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.9 Cakupan Desa/Kel UCI dan pemberian imunisasi campak pada bayi

di Kab. Natuna Tahun 2012-2016

Grafik diatas menggambarkan cakupan Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten

Natuna cenderung meningkat dari tahun 2012 sebesar 36.99% menjadi

84.21% pada tahun 2016 akan tetapi meskipun terjadi peningkatan namun

angka tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 85%.

Begitupun dengan cakupan pemberian imunisasi campak pada tahun 2015

sudah mencapai target namun tahun 2016 mengalami penurunan yaitu 79.8%

dan angka tersebut jauh dibawah target yang telah ditentukan yaitu 100%, jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya cakupan sudah melebihi target

yang telah ditentukan.

Terjadinya penurunan capaian pemberian imunisasi campak pada bayi

dikarenakan dipengaruhi oleh adanya isu vaksin palsu pada tahun 2016

Page | 33

sehingga sebagian masyarakat tidak mau anaknya diimunisasi, meskipun di

kabupaten Natuna termasuk daerah yang bebas dari vaksin palsu karena

semua vaksin yang masuk ke Natuna merupakan vaksin yang didistribusikan

dari Kementrian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi. selain itu

adanya pemahaman sebagian masyarakat yang menganggap bahwa vaksin

imunisasi mengandung babi (Tidak Halal). Berbagai upaya yang telah

dilakukan untuk meningkatkan cakupan imunisasi tersebut antara lain

dilakukannya Sweaping Dropt Out Imunisasi di 15 kecamatan, serta sosialisasi

di posyandu dan masjid-mesjid tentang imunisasi namun upaya tersebut

belum mampu mengungkit angka capaian.

C. Angka Kesakitan

Tuberculosis

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi

bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang

yang telah terinfeksi basil tuberkulosis.

Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan Case

Notification Rate (CNR), prevalensi (didefinisikan sebagai jumlah kasus tuberkulosis

pada suatu titik waktu tertentu), dan mortalitas/kematian (didefinisikan sebagai

jumlah kematian akibat tuberkulosis dalam jangka waktu tertentu).

Pada tahun 2015 ditemukan jumlah kasus baru BTA+ sebanyak 30

kasus, meningkat bila dibandingkan kasus baru BTA+ yang ditemukan tahun

2014 yang sebesar 21 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat

di Kecamatan Bunguran Timur dengan jumlah penduduk yang besar. Kasus

baru BTA+ di Kecamatan Bunguran Timur tersebut sebesar 50% dari jumlah

seluruh kasus baru di Kabupaten Natuna.

Menurut jenis kelamin, kasus BTA+ pada laki-laki lebih tinggi daripada

perempuan. Pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Natuna sebagian

besar kasus BTA+ lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan

perempuan.

Angka notifikasi kasus adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien

baru yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu

wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial akan menggambarkan

kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun diwilayah tersebut.

Page | 34

Angka ini berguna untuk menunjukkan kecenderungan (trend) meningkat

atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut.

Gambar 2.10 menunjukkan angka notifikasi kasus baru TB paru BTA+

dan angka notifikasi seluruh kasus TB per 100.000 penduduk dari tahun

2011-2015. Angka notifikasi kasus baru BTA+ pada tahun 2015 di Kabupaten

Natuna sebesar 40 per 100.000 penduduk, meningkat dibandingkan tahun

2014 yang sebesar 28,58 per 100.000 penduduk. Begitu juga dengan angka

notifikasi seluruh kasus TB per 100.000 penduduk yang meningkat

dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 114 per 100.000 penduduk.

GAMBAR 2.10 ANGKA NOTIFIKASI KASUS BARU BTA+ DAN SELURUH KASUS

PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2011 – 2015

Sumber : Seksi P3, Dinkes Kab. Natuna, 2015

Salah satu upaya untuk mengendalikan TB yaitu dengan pengobatan.

Indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan yaitu angka keberhasilan

pengobatan (success rate). Angka keberhasilan pengobatan ini dibentuk dari

angka kesembuhan (cure rate) dan angka pengobatan lengkap. Berikut ini

digambarkan angka kesembuhan dan keberhasilan pengobatan tahun 2011-

2015.

39.26 38.91

64.66

87.11

114.00

36.45 35.26

63.44

28.58

40.00

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015

Pe

rse

nta

se

CNR SEMUA KASUS TB CNR KASUS BARU BTA+

Page | 35

GAMBAR 2.11

ANGKA KESEMBUHAN DAN KEBERHASILAN PENGOBATAN TB BTA+ DI KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 – 2015


Pada Gambar 2.11 terlihat menurun angka keberhasilan pengobatan

pada tahun 2015 dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 angka

keberhasilan pengobatan sebesar 69,23%. WHO menetapkan standar angka

keberhasilan pengobatan sebesar 85%. Dengan demikian pada tahun 2015, Kabupaten

Natuna tidak mencapai standar tersebut.

HIV & AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi

Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh.

Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh

sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain.

Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai

HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3

metode, yaitu pada layanan Voluntary, Counseling and Testing (VCT), sero survey

dan survey terpadu biologis dan perilaku (STBP).

HIV/AIDS dapat ditularkan melalui beberapa cara penularan, yaitu

hubungan seksual lawan jenis (heteroseksual), hubungan sejenis

100.00 84.00

93.33 94.12

69.23 68.42

64.00 66.67

52.94

23.08

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

2011 2012 2013 2014 2015

Pe

rse

nta

se

ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN ANGKA KESEMBUHAN

Page | 36

homoseksual/biseksual, penggunaan alat suntik secara bergantian, transfusi

darah dan penularan dari ibu ke anak. Pada tahun 2015 di Kabupaten Natuna

terdapat 11 kasus HIV dan 4 kasus AIDS.

MALARIA

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium

yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan

oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina, dapat menyerang semua orang baik

laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak

dan orang dewasa.

Secara kabupaten angka kesakitan malaria selama tahun 2011-2015

cenderung menurun yaitu dari 1,67 per 1000 penduduk beresiko pada tahun

2011 menjadi 0,07 per 1000 penduduk beresiko pada tahun 2015. Penurunan

API tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

GAMBAR 2.12 ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE/API)

PER 1.000 PENDUDUK BERESIKO TAHUN 2011 – 2015


2011 2012 2013 2014 2015

ANGKA KESAKITANMALARIA PER 100.000

PENDUDUK1.67 0.43 0.11 0.29 0.07

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Pe

rse

nta

se

Page | 37

D. Capaian Kinerja Pelayanan Keluarga Berencana

Tabel 2.7

Pencapaian kinerja bidang keluarga Berencana tahun 2010-2015

NO Indikator Kinerja

Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

SATUAN Realisasi Capaian Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Rasio Akseptor KB Rasio - - 1 : 1,18 1 : 1,22 1 : 1,18 1 : 1,17

2. Cakupan Peserta KB Aktif Persentase - - 68,7 61,2 81,1 85,5

3. Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera KK - - -

707 & 19001

707 & 19694

707 & 19694

Program Keluarga Berencana di Kabupaten Natuna cukup berhasil dalam

meningkatkan pemakaian kontrasepsi, prevalensi kontrasepsi terus meningkat tahun

2015 tercatat pemakaian kontrasepsi (CPR) mencapai angka 85.49%, walaupun angka

prevalensi penggunaan kontrasepsi terus meningkat tidak berarti bahwa semua

pasangan usia subur (PUS) sudah terpenuhi kebutuhan ber-KB nya, sebesar 6.07%

(unmeet need).

Pelayanan Keluarga Berencana bisa didapatkan oleh masyarakat baik peserta

BPJS maupun non BPJS pada fasilitas kesehatan yang telah mampu memberikan

pelayanan baik di klinik pemerintah dan swasta, namun klinik yang banyak berperan

adalah klinik pemerintah. Pelayanan keluarga berencana yang baik tidak terlepas dari

dukungan dari berbagai aspek termasuk sumber daya yang dimiliki guna menunjang

keberhasilan program seperti, kemampuan tenaga pemberi pelayanan, jumlah fasilitas

pemberian

2.3.3 Analisis Pengelolaan Pendanaan SKPD

Dari segi pendanaan, pada Tabel 2.8 terlihat perbandingan antara pagu anggaran yang

tersedia dan realisasi anggaran bersumber APBD Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna Tahun 2011-2015. Anggaran Dinas

Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna pada tahun

2011-2015 bersifat fluktuatif namun terlihat tren penurunan, persentase tertinggi pagu

anggaran kesehatan terhadap total belanja APBD Kabupaten Natuna ada pada tahun…

Page | 38

Tabel 2.8 Pagu Anggaran Kesehatan di Kabupaten Natuna tahun 2011-2015

Tahun

APBD (Rp. Juta) Persentase Anggaran Kesehatan

Terhadap APBD (%)

Belanja Kesehatan Total Belanja APBD

Dinkes + Puskesmas

2011 64,771,605,111.00 1.528.858.449.00 4.50

2012 59,241,088,397.00 1.714.814.079.999 4.31

2013 49,104,118,624.00 1.530.439.419.190 3.97

2014 44,739,673,700.00 1.366.100.000.000 4.90

2015 27,499,279,861.00 1.213.086.335.119 4.22

jika dilihat dari pagu anggaran untuk dinas kesehatan tahun 2011-2015 cenderung

menurun, akan tetapi jika dilihat dari persentasenya terhadap total belanja APBD

Kabupaten bersifat fluktuatif. Tren pagu anggaran Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna Kabupaten Natuna selama lima tahun

terakhir dapat dilihat pada gambar berikut .

Gambar 2.13

1 2 3 4 5

Persentase AnggaranKesehatan Terhadap APBD

(%)4.5 4.31 3.97 4.9 4.22

0

1

2

3

4

5

6

Pe

rse

nta

se

Persentase Anggaran Kesehatan Terhadap APBD (%)

Page | 39

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Natuna

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Penyediaan jasa surat menyurat 15 16.5 16,5 16.5 9 15 16.03 16.4 16 8 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

45 50 50 50 55 45 47.8 48 47 53

Penyediaan jasa kebersihan Kantor

7,2 8 8 8 8 7 8 8 8 7

Penyediaan alat tulis kantor 45 50 50 50 50 45 50 50 50 50 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

40,8 44 44 44 44 41 43.6 43 43 22

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7.2 55.2 10 55 18 7 54.8 10 54 17

Penyediaan makanan dan minuman

40.2 44.5 44,5 45 40 40 44.5 44 44 34

Rapat-rapat koordinasi keluar daerah

471.6 623.7

400,7 624 280 471 613.8 396 613 267

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

7.844 6.302,9 6.941 6.303 5.897 5.232

6.039.2

6.224 6.039 4.835

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

282,7 322.8

341 322 127 282 318,7 339 318 101

Pembangunan rumah dinas 2.292 185,8

607,7 186 65 185,4 560 185

Pengadaan meubeler 679,8 164 Pembangunan rumah dinas (DAK Bidang Kesehatan)

609,8 568

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

16.5 200 16.47 189

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

78 160 88 160 80 78 78,330

88 78 68

Pemeliharaan rutin/berkala 15 16,5 16 16 20 15 16,47 16 16 18

(Dalam Juta)

Page | 40



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

peralatan dan perlengkapan kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

142,3 244,1

672 20 8,840 605

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas (DAK Bidang Kesehatan)

963 244 924 9

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

302

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

228

Pendidikan dan pelatihan formal 633,2

521 633 27 547,9 472 548 15

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

256 248

Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur

488,8 192 198 192 46 481 179,9 196 180 36

Penyusunan akreditasi jabatan fungsional

289 131

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

94 45

Pendidikan dan pelatihan angka kredit tenaga fungsional kesehatan

343,6 192

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

61,5 183 52 178

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

955,8 537,9

2.402 538 158 448.7 2.075 448

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK Bidang Kesehatan)

2.937 12

Pelayanan kefarmasian dan alkes 3.800 4.204 7.419 2.165 3.698 4.101 7.090 40 Pelayanan kefarmasian dan alkes 3.663 3.062 2.155 2.262 2.276 95

Page | 41



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

(DAK Bidang Kesehatan) Peningkatan kesehatan masyarakat

8.339 4.230 2.904 2.120 1.306 2.325 2.100 1.454

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

729,3 538 1.057 675 472 837

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas

4.620 4,704 4.332 2.819 3.838 4.485 4.227 1.680

Penyediaan biaya operasional UPTD Jamkesda

74 44

Penyediaan biaya operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi

212 155

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

576 324 551 167

Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas

719 1.414 1.000

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

317,4 679,5 538 112 645 497

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

486 235 247 320 187

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

945 402,8 658 260 758 352 585 110

Kemitraan promosi kesehatan 1.310 1,182 1.566 558 1.204 1.115 1.418 118 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

160 128

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

1.038 955 1.014 36 813 947

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

1.143 1,044 1.263 207 457 560 984 68

Page | 42



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

661 569

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

361 313 92 311 204 16

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

357 219 245 128

Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus

126 125

Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum

85,9 136 86 37

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

495 452 449 232

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

96 321 797 400 96 262 408 38

Peningkatan imunisasi 240 580 512 200 220 449 272 69 Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

284 321 486 144 232 146 291 36

Pelayanan penanggulangan penyakit TB

283 273 266 42 244 258 211 11

Pelayanan kesehatan haji 97 94 53 71 85 32 Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

321 273 250 236 228 138

Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan

379 490 481 58 358 284 268 34

Pembangunan puskesmas 2.226 89 Pembangunan puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

582 514

Pembangunan puskesmas pembantu

3.544 469 95 464

Pembangunan puskesmas pembantu (DAK Bidang

2.180 372 1.705 338

Page | 43



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Kesehatan) Pembangunan puskesmas keliling 1.031 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

2.967 1.086 19 129 967 9

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)

3.125 2.473 1.241 677

Pengadaan sarana dan prasarana pustu

413,6 21

Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

332 26 45 17

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

43 264 305 21 253 300

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (DAK Bidang Kesehatan)

501 542 234 311 538 218

Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah

174 6

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

71 13

Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industry rumah tangga

172 64

Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak

992 890 974 401 934 821 736 80

Penigkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan dan dukun

426 448 317 410 340 272

Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di upaya kesehatan bersumber masyarakat (UKBM)

898 313

Verifikasi dan validasi pengelolaan bantuan

71 53

Page | 44



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Fasilitas program pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP)

379 241

Total

Page | 45

2.4 Tantangan dan Peluan Pengembangan SKPD

2.4.1 Tantangan

1. Kondisi geografis wilayah Natuna yang merupakan daerah terpencil perbatasan dan

kepulauan dengan cuaca yang ekstrim (Musim Utara) yang menyebabkan

pembangunan kesehatan tidak berjalan optimal.

2. Budaya masyarakat yang kurang mendukung upaya peningkatan kesehatan ibu dan

anak.

3. Tenaga Kesehatan yang cenderung memilih bekerja ditempat/wilayah tertentu

seperti ibukota Kabupaten (Pulau Bunguran) dengan berbagai alasan, sehingga

penempatan tenaga kesehatan tidak merata di wilayah pulau-pulau lainnya

4. Kualitas dan proporsi tenaga kesehatan masih kurang

5. Kebijakan pemerintah tentang Audit Maternal Perinatal berlum berjalan maksimal

6. Program Kabupaten Sehat baru diimplementasikan di Kabuaten Natuna pada tahun

2017 sehingga membutuhkan usaha yang keras untuk mencapainya.

7. Program MDGs berakhir tahun 2015 dan dilanjutkan dengan program SDGs pada

tahun 2016 yang mana terdapat beberapa permasalahan kesehatan yang belum

terselesaikan yaitu:

- Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Neonatal (AKN)

- Penurunan kasus HIV/AIDS, TB dan Malaria

8. Ketersediaan Jaringan internet di Kabupaten Natuna khususnya di DTPK belum

maksimal.

2.4.2 Peluang

Beberapa faktor eksternal yang memberikan peluang bagi pembangunan kesehatan di

Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Natuna termasuk Daerah terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) sehingga

menjadi prioritas pembangunan nasional termasuk bidang kesehatan.

2. Adanya dukungan pemerintah pusat untuk memprioritaskan penganggaran di

bidang kesehatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 36 tahun

2009 yang menyebutkan bahwa anggaran belanja daerah 10% digunakan untuk

pembangunan kesehatan.

Sedangkan faktor internal yang memberikan peluang bagi pembangunan kesehatan di

Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Adanya transportasi udara merupakan salah satu pendukung peningkatan mutu

pelayanan rujukan.

2. Sebagian besar masyarakat Natuna sudah memanfaatkan sosial media dalam

menyampaikan aspirasinya, sehingga dengan mudah dapat diketahui tuntutan

masyarakat mengenai pelayanan kesehatan yang prima.

Page | 46

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang diidentifikasi pada pembangunan kesehatan berdasarkan evaluasi

kinerja Dinas Kesehatan Kesehatan Kabupaten Natuna yaitu sebagai berikut :

1. Masih ditemukannya kematian bayi

2. Masih ditemukannya kematian ibu melahirkan

3. Belum tertanggulanginya kasus penyakit menular dan tidak menular

4. Belum optimalnya peran aktif masyarkat dalam pembangunan kesehatan

5. Masih rendahnya kapasitas SDM Kesehatan

6. Masih rendahnya Desa yang ber Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

7. Masih rendahnya Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

8. Masih rendahnya aksessibiltas pelayanan kesehatan masyarakat pada daerah

kepulauan

9. Belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasarana fasyankes dasar dan rujukan

serta kesiapan akreditasi fasyankes

10. Masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan (Puskesmas dan

RSUD)

11. Belum terintegrasi jaminan kesehatan daerah ke jaminan kesehatan nasional.

12. Belum optimalnya manajemen dan pengembangan sistem informasi kesehatan.

13. Belum tertatanya penyebaran Program kesehatan Reproduksi Remaja

14. Belum Meratanya akses informasi ,jangkauan, dana dan kualitas (tenaga, sarana dan

prasarana) pelayanan KB

15. Belum tertatanya wadah BKB dengan baik sebagai ujung tombak menciptakan

Keluarga Balita yang berkualitas

16. Belum tercapai wadah UPPKS dengan baik sebagai usaha Ekonomi Produktif bagi

anggotanya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah

yang disusun dalam Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kab. Natuna sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016–2021.

Page | 47

Visi Bupati Natuna Tahun 2016-2021 sebagimana tercantum dalam peraturan daerah

Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Natuna adalah:

“Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya

Tempatan”

Sedangkan Misi yang disusun untuk mewujudkan Visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah;

2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan

peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;

3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan buruh

tani;

4. Membuka keterisoliran daerah/ desa melalui penyediaan sarana dan prasarana

transportasi laut, pembukaan jalan, teknologi informasi dan komunikasi;

5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya, melayu sebagai payung

pembangunan daerah;

6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat; dan

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah

disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2016-2021, Dinas Kesehatan mempunyai

peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang

dimaksud pada misi ke-2.

“Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik”.

Kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Natuna di fokuskan pada Peningkatan

kualitas sarana dan prasarana kesehatan secara merata, Peningkatan pemenuhan kebutuhan

obat masyarakat, Peningkatan promosi kesehatan, Perbaikan sistem dan akses pelayanan

kesehatan masyarakat. Telaahan faktor pendorong dan penghambat atas program prioritas

Bupati Natuna melalui Tabel 3.1:

Page | 48

Tabel 3.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Program Bupati Natuna Periode 2016-2021

Visi : Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya

Tempatan Misi : Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan

dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik Faktor

Pendukung Penghambat 1. Peningkatan kualitas sarana dan

prasarana kesehatan secara merata dengan faktor pendukung: - Permenkes Nomor 75 yang

mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan dasar menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal

2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan obat masyarakat dengan faktor pendukung: -Pemerintah Pusat sudah menentukan formularium Nasional dan e-catalog untuk menjamin ketersediaan obat.

3. Peningkatan promosi kesehatan dengan faktor pendukung: Promoti dan preventif termasuk kedalam 3 pilar utama program Indonesia sehat

4. Perbaikan sistem dan akses pelayanan

kesehatan masyarakat dengan faktor pendukung:

- Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga yang

mengintegrasikan upaya kesehatan

perorangan (UKP) dan upaya

kesehatan masyarakat (UKM)

secara berkesinambungan, dengan

target keluarga, berdasarkan data

dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan secara merata dengan faktor penghambat: - Sistem pencatatan dan pemetaan

sarana prasarana di Puskesmas sudah berbasis online namun ketersediaan jaringan internet belum optimal.

2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan obat masyarakat dengan faktor penghambat: - adanya ketidak mampuan penyedia

obat dalam memenuhi kebutuhan obat nasional dikarenakan sistem pengadaan obat melalui e-katalog masih tahap penyempurnaan, disamping itu harga obat masih tinggi akibat rantai distribusi yang belum efisien.

3. Peningkatan promosi kesehatan dengan faktor penghambat: - Dukungan lintas sektor serta

pemberdayaan masyarakat masih kurang.

4. Perbaikan sistem dan akses pelayanan kesehatan masyarakat dengan faktor penghambat: - Ketersediaan SDM Kesehatan yang

berkualitas dan profesional di Puskesmas.

3.3 Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2016 – 2021 adalah

“Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera,

Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di 32 Bidang Maritim”. Untuk

mencapai visi tersebut maka dikembangkan 9 misi yang saling mendukung, Untuk

Page | 49

pembangunan kesehatan mengacu pada Misi ke-4 yaitu “Meningkatkan derajat kesehatan,

kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS).

Tujuan pembangunan kesehatan Provinsi Kepualauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat pada semua kontinum siklus kehidupan;

2. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan

yang efektif;

3. Meningkatkan pemenuhan dan mutu kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan;

4. Meningkatkan perlindungan finansial, mutu, ketersediaan dan penyebaran obat;

5. Meningkatkan kuantitas, pemerataan dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan

(SDMK);

6. Menguatkan Manajemen Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Kesehatan;

Sasaran pembangunan jangka pendek Provinsi Kepulauan Riau adalah Meningkatnya status

kesehatan, gizi masyarakat dan penyehatan lingkungan; Meningkatnya Pengendalian

Penyakit Menular dan Tidak Menular; Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan

Kesehatan; Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat;

Meningkatnya profesionalisme dan pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);

Meningkatnya daya tanggap masyarakat terhadap pelayanan publik dan sistem informasi

kesehatan.

Kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Kepualauan Riau difokuskan pada upaya

peningkatan kesehatan masyarakat; penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan

(continuum of care); intervensi berbasis resiko; meningkatkan pengendalian penyakit;

Penguatan pelayanan primer; Meningkatkan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;

meningkatkan cakupan jaminan kesehatan; Meningkatkan Akses, Mutu Sediaan Farmasi dan

Alat Kesehatan; Meningkatkan Jumlah, Jenis, Kualitas Dan Pemerataan Tenaga Kesehatan;

Meningkatkan Integrasi Perencanaan dan Pemantauan Evaluasi; Meningkatkan Kompetensi

dan Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau; Meningkatkan Sistem

Informasi Kesehatan Integrasi.

Fokus pengembangan pembangunan kesehatan Provinsi Kepulauan Riau untuk lima tahun

kedepan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Peningkatan sarana prasarana, SDMK di Fasyankes Dasar.

2. Penguatan Kapasitas Fasyankes Rujukan di Provinsi/Kabupaten/Kota dan penyediaan

dokter spesialis.

3. Pengembangan RSUD Provinsi Kepulauan Riau sebagai RS Rujukan (World Class).

4. Peningkatan penanganan penyakit menular & tidak menular.

5. Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Destinasi Health Tourism.

Page | 50

6. Pengembangan program menuju pencapaian target Sustainable Depelpomen Goals

(SDGs).

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Program Dinas Kesehatan Provinsi

Kepulauan Riau Periode 2016-2021 Kebijakan Pendorong Penghambat

1. Peningkatan sarana prasarana, SDMK di Fasyankes Dasar - Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas yang mengatur standar ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan beserta dengan Sumber Daya Kesehatannya.

2. Peningkatan penanganan penyakit menular & tidak menular.

1. Peningkatan sarana prasarana dan SDMK

- Sarana Prasarana Adanya dukungan dana dari pusat melalui APPBN.

- Beberapa jenis tenaga kesehatan seperti tenaga medis dan paramedis di Kabupaten Natuna sudah terbilang cukup atau sudah sesuai standar permenkes nomor 75 tahun 2014.

2. Peningkatan penanganan penyakit menular & tidak menular : -

1. Peningkatan sarana prasarana dan SDMK

- Ketersediaan dan kompetensi SDM yang melaksanakan kegiatan masih kurang, sehingga penyediaan sarana dan prasarana belum berjalan maksimal.

- Adanya moratorium kebijakan pusat terkait pengangkatan SDM Kesehatan serta belum adanya payung hukum untuk pengangkatan 5 jenis tenaga strategis kesehatan di puskesmas

- Kondisi geografis yang merupakan daerah kepulauan sehingga tenaga kesehatan yang ada meskipun secara kuantitas sudah memenuhi standar pelayanan minimal namun dengan melihat jarak antara pulau dengan rentang kendali yang jauh maka jumlah tersebut belum memenuhi kebutuhan masyarakat.

- Rendahnya insentif/jasa yang diterima sehingga kurang termotivasi untuk melakukan tugas di daerah terpencil.

2. Peningkatan penanganan penyakit menular & tidak menular - Natuna merupakan

jalur pelayaran yang menghubungkan beberapa provinsi Kalimantan Kepulauan Riau dan DKI Jakarta sehingga sangat berisiko terhadap

Page | 51

Kebijakan Pendorong Penghambat

3. Pengembangan program menuju pencapaian target Sustainable Depelpomen Goals ( SDGs )

3. Dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian target SDGs

penularan penyakit menular

3. Belum adanya

dokumen/Rencana Aksi Daerah terkait pencapaian target SDGs

3.4 Penetuan Isu-isu strategis

Berdasarkan telaah capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Kab. Natuna tahun 2011 – 2015 dibandingkan dengan target yang

tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, SPM, MDG’s) maka indikator yang

belum tercapai dan menjadi isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Gizi

Buruk

Angka kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Natuna pada tahun 2013 adalah sebesar

514.17/100.000 KH atau sebanyak 7 kasus dan turun pada tahun 2015 menjadi

67.66/100.000 KH atau sebanyak 1 kasus, meskipun terjadi penurunan yang begitu

signifikan namun ibu hamil di Kabupaten Natuna sangat berisiko, hal ini ditandai dengan

jumlah ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani sebesar 46.54% pada tahun 2013

dan 68,77% pada tahun 2015, selain itu kesadaran ibu hamil tentang pentingnya

memeriksakan diri ke petugas kesehatan masih kurang, hal ini ditandai dengan masih

rendahnya cakupan K1 dan K4 yaitu 91.09% dan 87.89% pada tahun 2015.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Natuna mengalami peningkatan tajam, tahun

2013 Angka Kematian Bayi dilaporkan sebesar 11.76/1.000 KH atau 16 kasus dan

meningkat mejadi 16.21/1.000 KH atau 24 kasus pada tahun 2015. Penyebab tertinggi

kematian bayi di Kabupaten Natuna adalah asfiksia dan BBLR, serta gizi buruk dengan

komplikasi.

Kasus gizi buruk pada tahun 2013 adalah 0.44% dari jumlah balita yang ditimbang dan

meningkat pada tahun 2015 menjadi 0.45% dari jumlah balita yang ditimbang (D/S),

meningkatnya kasus gizi buruk sangat berbanding lurus dengan jumlah balita yang di

timbang, semakin banyak jumlah balita yang ditimbang makin banyak kasus gizi buruk

yang ditemukan, tahun 2013 D/S sebanyak 35,38% dari jumlah balita yang ada dan

tahun 2015 sebanyak 44,42% dari jumlah balita yang ada. kasus gizi buruk disebabkan

Page | 52

oleh pola asuh yang tidak tepat dan kondisi ekonomi keluarga juga merupakan salah

satu faktor penyebab kekurangan gizi pada balita.

2. Belum tertanggulanginya kasus penyakit menular dan tidak menular

Penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang

dapat menular dari orang yang satu ke orang lain seperti DBD, Malaria, TB dan

HIV/AIDS. Sedangkan penyakit Tidak menular adalah penyakit yang disebabkan oleh

polah hidup tidak sehat, atau bisa juga karena merupakan penyakit turunan seperti

jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan sebaginya.

Kasus penyakit menular di Kabupaten Natuna belum tertanggulangi secara maksimal,

hal ini ditandai dengan masih ditemukannya kasus TB paru dengan BTA+ pada tahun

2014 sebanyak 21 kasus dan meningkat menjadi 30 kasus pada tahun 2015, meskipun

tidak ada kematian yang yang disebabkan oleh TB Paru namun perlu dilakukan upaya

untuk menekan angka kejadian TB Paru di Kabupaten Natuna. Jumlah kasus HIV/AIDS

tahun 2013 -2015 adalah sebanyak 36 kasus dan dilaporkan sebanyak 2 kasus kematian

pada tahun 2013 akibat HIV/AIDS. Natuna merupakan jalur pelayaran yang

menghubungkan beberapa provinsi seperti Surabaya, Kalimantan, Tanjung Pinang dan

Jakarta, sehingga sangat berisiko terhadap penularan penyakit menular khususnya pada

daerah Serasan, Pulau Tiga dan Bunguran Timur.

Saat ini penyakit tidak menular dan degenerative merupakan hal yang tidak kalah

penting untuk diperhatikan, penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah penyakit

tidak menular diantaranya, Jantung, Diabetes Melitus, Hipertensi dan Cancer. Penyakit

tidak menular disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, kurang

berolah raga, kurang mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. di Kabupaten Natuna

Hipertensi merupakan penyakit nomor dua tertinggi sehingga perlu dilakukan upaya

pengendalian penyakit tidak menular.

3. Belum optimalnya pelaksanaan promotif dan preventif serta penyehatan lingkungan

melalui pemberdayaan masyarakat.

Penguatan promotif dan preventif merupakan masuk kedalam 3 pilar utama program

Indonesia. Upaya kesehatan promotif dan preventif dilakukan pada berbagai aspek

seperti KIA-KB, imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan

lingkungan, pengendalian penyakit, dan lain-lain, sesuai dengan Standar Pelayanan

Minimal dan MDGs bidang kesehatan.

Belum optimalnya promotif dan prventif serta penyehatan lingkungan di Kabupaten

Natuna ditandai dengan masih rendahnya cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS yaitu

sebesar 15,41% pada tahun 2013 dan 20.07% pada tahun 2015 pencapaian ini masih

Page | 53

sangat jauh dibawah target 85%, sedangkan Desa yang ber-STBM adalah 6,25% atau dua

desa dari tujuh puluh enam (76) desa yang ada.

4. Belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasaran fasilitas pelayanan kesehatan

dasar serta belum terintegrasinya JAMKESDA dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemerintah daerah kabupaten Natuna melakukan upaya Penguatan Fasyankes terutama

dilakukan dengan pemenuhan infrastruktur yang memenuhi standar, diutamakan untuk

pelaksanaan upaya promotif dan preventif. Proses pemenuhan sarana dan prasarana

fasyankes merupakan fase penting dalam proses pengajuan akreditasi fasyankes.

Dimulai tahun 2016, Kementerian Kesehatan RI mengalokasikan anggaran akreditasi

puskesmas melalui DAK Non Fisik Bidang Kesehatan. Terdapat 2 Puskesmas di

Kabupaten Natuna yang mendapatkan dana Akreditasi melalui DAK Non Fisik.

Pada tahun 2015, terdapat 46% puskesmas dengan kondisi bangunan rusak berat, dan

terdapat 92% puskesmas dengan alat kesehatan yang belum memenuhi standar

kecukupan, belum terpenuhinya target puskesmas PONED.

Menurut peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2019

semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health Coverage -

UHC). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan

mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun

fasilitas. kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan

kesehatan. Untuk mengendalikan beban anggaran negara yang diperlukan dalam JKN

memerlukan dukungan dari upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan

preventif agar masyarakat tetap sehat dan tidak mudah jatuh sakit.

Di Kabupaten Natuna, 100% penduduk sudah memiliki jaminan kesehatan namun masih

dalam tanggungan pemerintah daerah melalui JAMKESDA tanpa melihat apakah

masyarakat mampu atau tidak mampu, sehingga perlu dilakukan perubahan sistem.

Integrasi JAMKESDA dengan JKN perlu dilakukan untuk mengefisienkan anggaran

daerah, namun permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya data masyarakat

miskin di Natuna yang jelas sehingga sulit dilakukan integrasi, sehingga tahun 2016

mulai dilakukan perubahan aturan mengenai kepesertaan JAMKESDA yang mengarah ke

integrasi JKN.

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional memiliki potensi untuk meningkatkan

kebutuhan akan obat esensial dan alat kesehatan. Dalam upaya peningkatan

ketersediaan obat dan alat kesehatan yang aman, bermutu, dan berkhasiat tersebut,

Pemerintah Pusat telah menyusun Formularium Nasional dan e- catalog untuk menjamin

terlaksananya penggunaan obat rasional dan ketersediaan obat. Permasalahan yang

timbul saat ini, adanya ketidakmampuan penyedia obat dalam memenuhi kebutuhan

Page | 54

obat nasional dikarenakan sistem pengadaan obat melalui e-catalog masih dalam tahap

penyempurnaan. Hal ini masih diperberat dengan tingginya harga obat akibat rantai

distribusi yang belum efisien dan bahan baku obat yang masih diimpor

5. Masih kurangnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di

Kabupaten Natuna.

Kebijakan pembangunan kesehatan secara nasional, diantaranya diarahkan pada

peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Secara bertahap pemenuhan

tenaga kesehatan baik medis maupun paramedis telah dilakukan terutama pada

pemenuhan tenaga kesehatan di wilayah Daerah Terpencil dan Perbatasan.

Menurut standar ketenagaan dalam PERMENKES Nomor 75 tentang puskesmas, di

Kabupaten Natuna wajib memiliki tenaga dokter sebanyak 22 orang dokter, dan saat ini

sudah terpenuhi, namun belum terdistribusi dengan baik atau masih terfokus di daerah

Bunguran hal ini diakibatkan penyebaran penduduk tidak merata, hampir 40%

penduduk berada di wilayah Bunguran Timur, sehingga kebutuhan dokter harus diatas

standar minimal begitupun dengan tenaga paramedic lainnya (bidan dan perawat).

Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (tenaga kesling,

kefarmasian, gizi, kesmas, analis kesehatan) di tahun 2015 baru mencapai 30%, atau 4

puskesmas 3 puskesmas diantaranya merupakan puskesmas yang mendapat bantuan

tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat (NS).

6. Belum Optimalnya Manajemen dan Pegembangan Sistem Informasi Kesehatan di Dinas

Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan UPTD Puskesmas.

Sistem Informasi Kesehatan baik di Dinas Kesehatan maupun di UPTD Puskesmas perlu

dilakukan pengembangan untuk menyiapkan data dan informasi yang berkualitas

sebagai dasar pengambilan keputusan serta perencanaan yang tepat sasaran. Saat ini

sistem pelaporan data dari puskesmas ke Dinas Kesehatan belum terintegrasi dengan

baik, meskipun sudah diberlakukan sistem pelaporan satu pintu namun masih dilakukan

secara manual.

7. Belum optimalnya sistem dan akses pelayanan kesehatan dan KB

Sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Natuna masih sangat jauh dari standar

pelayanan kesehatan, ada beberapa puskesmas yang betul-betul tidak memiliki ruang

perawatan padahal puskesmas tersebut sangat jauh dari rumah sakit, sehingga

pelayanan rawat inap kebanyakan dilakukan di rumah warga yang dekat dengan

puskesmas agar mudah di pantau oleh petugas kesehatan. selain itu akses masyarakat

untuk memperoleh pelayanan kesehatan juga terbilang sangat susah, untuk sampai ke

Page | 55

puskesmas, masyarakat harus menggunakan transportasi laut atau pompong dengan

biaya terbilang mahal, disamping itu transportasi tidak tersedia setiap saat dibutuhkan.

Page | 55

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Kab. Natuna adalah mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Natuna.

Untuk mencapai tujuan tersebut berpedoman pada Misi Bupati Natuna :

Misi ke-2 (Dua) : Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik.

Untuk mencapai misi ini, tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Tujuan : Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

Sasaran : Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu

Indikator sasaran yang akan dicapai adalah :

- Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas tersertifikasi akreditasi

sebanyak 14 puskesmas pada tahun 2021

2. Tujuan : Meningkatkan status kesehatan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat


- Angka Kematian Ibu/100.000 KH di angka 67.52 pada tahun 2021

- Menurunnya Angka Kematian Bayi/1.000 KH dari dari 16.21/1.000 KH menjadi

13.75/1.000 KH

- Menurunnya Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dari 7.35%

menjadi 7%

- Menurunnya Persentase BBLR dari 4.79% menjadi 3.37%

- Meningkatnya desa ber STBM dari 0% menjadi 18.4%

3. Tujuan : Meningkatnya pengendalian penyakit

Sasaran : Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular


- Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 Penduduk 0.016%

- Prevalensi HIV dibawah 0,01%

- Persentase Kecamatan yang mencapai eliminasi malaria

- Meningkatnya Persentase Kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap

pada bayi dari 30.76% menjadi 75%

- Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi dari 29,67% menjadi 24%

Page | 56

4. Tujuan : Meningkatkan Pengendalian penduduk

Sasaran : Menurunnya tingkat kelahiran pada Pasangan Usia Subur (PUS)

Indikator sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- Rata-rata jumlah anak perkeluarga

- Rasio akseptor KB

- Cakupan Peserta KB Aktif

5. Tujuan : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan

Sasaran : Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi

Indikator sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- Predikat/nilai akuntabilitas dari nilai CC menjadi nilai BB

Target kinerja sasaran indikator yang disusun berdasarkan tahun kinerja (2016-2021)

dibuat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, secara rinci dijabarkan melalui Tabel 4.1 :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No Tujuan Sasaran Indikator sasaran

Kondisi Awal Periode

Target Kinerja sasaran pada tahun ke-

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas tersertifikasi akreditasi

- 2 4 6 2 - -

2. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

Meningkatnya status kesehatan masyarakat

Angka Kematian Ibu/100.000 KH (diturunkan)

67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52

Angka Kematian bayi/1.000 KH

16.21 16.00 15.75 15.2 14.75 14.16 13.75

Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita

7.35 7.35 7.35 7.25 7.1 7 7

Persentase BBLR

4.79% 4.18

% 3.71

% 3.51

% 3.44

% 3.37

% 3.37

%

Persentase desa ber STBM

0 0 6.57 9.2 13.15 15.78 18.4

Page | 57

No Tujuan Sasaran Indikator sasaran

Kondisi Awal Periode

Target Kinerja sasaran pada tahun ke-

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Meningkatnya pengendalian penyakit

Prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 Penduduk

0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

Prevalensi HIV

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Persentase Kecamatan yang mencapai eliminasi malaria

0 0 13.33 26.67 33.33 46.67 46.67

Meningkatnya Persentase Kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi

30.76 30.76 40 46.6 53.3 60 75

Prevalensi tekanan darah tinggi

29,67 29,67 28,12 27,05 26,00 25,00 24.00

4. Meningkatkan Pengendalian penduduk

Menurunnya tingkat kelahiran pada PUS (Pasangan Usia Subur)

Rata-rata jumlah anak perkeluarga

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

Rasio akseptor KB

1:1,18 1:1.30 1:1.30 1:1.35 1:1.35 1:1.35 1:1.35

Cakupan Peserta KB Aktif

86.50 86.90 87.30 88.08 89.90 89.90 89.90

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga

SBerencana Kab. Natuna Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Kab. Natuna dalam lima tahun mendatang, secara rinci dapat dilihat

melalui Tabel 4.2. berikut ini :

VISI (Bupati Natuna) : “Masyarakat natuna yang cedas dan mandiri dalam kerangka keimanan dan budaya tempatan”

MISI (bupati) ke - 2 “Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan

peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik”

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat

Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas

Penguatan upaya kesehatan dasar (Primary health Care).

Page | 58

Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas secara merata

Meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM Kesehatan

Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Penerapan Program Natuna Sehat

Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

Meningkatkan status kesehatan masyarakat

Advokasi kebijakan sehat dan Peningkatan kemapuan untuk hidup sehat serta kemitraan lintas sektor

Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum Of Care).

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada semua kontinum siklus kehidupan (Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia

Intervensi berbasis resiko kesehatan

Mempercepat perbaikan gizi masyarakat

Meningkatkan penyehatan lingkungan

Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular

Meningkatnya pengendalian penyakit

Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan faktor risiko penyakit menular dan tidak menular

Mengurangi resiko penyakit Tidak Menular melalui GERMAS

Penerapan sistem surveillance pentakit

Meningkatkan Pengendalian penduduk

Menurunnya tingkat kelahiran pada PUS (Pasangan Usia Subur)

Meningkatkan jumlah akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Pelayanan KB gratis khususnya MKJP pada masyarakat pra sejahtera

Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan

Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi

Meningkatkan perencanaan dan pelaporan yang terintegrasi

Penerapan Sistem Pelaporan dan perencanaan satu pintu

4.3 Fokus Pengembangan Pembangunan Kesehatan Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021

Fokus pengembangan pembangunan kesehatan Kabupaten Natuna untuk lima tahun

kedepan dapat dikelompokkan menjadi :

Page | 59

1. Memantapkan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi Puskesmas

3. Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di

daerah terpencil perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

4. Akses Pelayanan Semesta melalui keluarga sehat berbasis pendekatan keluarga dan

Germas.

5. Pengembangan program menuju pencapaian target Sustainable Development Goals

( SDGs )

6. Pengembangan program dalam rangka mewujudkan Kabupaten sehat.

Page | 60

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Mengacu pada Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Riau, tujuan, sasaran dan strategi yang telah

ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2016-2021 maka

program, kegiatan, rincian indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

sebagaimana terlampir pada Lampiran 1.

Secara garis besar kegiatan terkait program sebagai berikut :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan indikator program ini adalah:

a. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan

jaringannya

b. Revitalisasi sistem kesehatan

c. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

d. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

e. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

f. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ranai

g. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Tengah

h. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tanjung

i. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Selatan

j. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bunguran Barat

k. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga

l. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Midai

m. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Laut

n. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan

o. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Timur

p. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Subi

q. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batubi Jaya

r. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga Barat

s. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Ranai

t. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Timur Laut

u. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Tengah

v. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bunguran Selatan

w. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Sedanau

x. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Kelarik

y. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga

z. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Laut

Page | 61

aa. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Midai

bb. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan

cc. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Timur

dd. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Subi

ee. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Batubi Jaya

ff. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga Barat

gg. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Jamkesda

hh. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Suak Midai

ii. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Ranai

jj. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas

Bunguran Timur Laut

kk. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas

Bunguran Tengah

ll. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas

Bunguran Selatan

mm. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas

Sedanau

nn. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas

Kelarik

oo. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Pulau

Tiga

pp. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Pulau

Laut

qq. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Midai

rr. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas

Serasan

ss. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas

Serasan Timur

tt. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Subi

uu. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas

Batubi Jaya

vv. BOK Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Puskesmas Suak

Midai

2. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.


a. Peningkatan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular

Page | 62

b. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

c. Peningkatan Imunisasi

d. Pelayanan penanggulangan penyakit TB

e. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

f. Pelayanan kesehatan haji

3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

b. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

4. Program Pengawasan Obat dan Makanan


a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

5. Program pengadaan, Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.


a. Pembangunan Puskesmas

b. Pembangunan Puskesmas Pembantu

c. Pembangunan Puskesmas Perairan

d. Pengadaan Sarana dan prasarana puskesmas

e. Pengadaan Sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu

f. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

g. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas

h. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

i. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas perairan

j. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

6. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

a. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak

b. Peningkatan kemitraan pelayanan kesehatan bidan dan dukun

c. Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak di upaya kesehatan berssumber masyarakat

(UKBM)

d. Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas di rumah tunggu kelahiran.

Page | 63

7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

a. Pelayanan pemeliharaan kesehatan

8. Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

a. Deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah.

9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a. Peningkatan Pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

b. Kemitraan promosi kesehatan

c. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

d. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

10. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a. Pemberian tambahan makanan dan vitamin

b. Penanggulangan kurang energy protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang

yodium (GAKY), Kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

c. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

11. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular

a. Pelayanan dan pengendalian penyakit tidak menular

12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum

b. Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus

c. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat

13. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

a. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan

b. Pembinaan kelompok bina keluarga di Kecamatan

c. Pembinaan dan pengembangan kelompok LPPKS

14. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

b. Pengembangan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

c. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan Rapat Kerja Kesehatan

Page | 64

15. Program Keluarga Berencana

a. Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

b. Pelayanan KIE

c. Penyediaan sarana prasarana penunjang program keluarga berencana

16. Program Pelayanan Kontrasepsi

a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

17. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

a. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

b. Penilaian kelompok PIK R/M

18. Program Pelayanan administrasi perkantoran

a. Penyediaan surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

g. Penyediaan makanan dan minuman

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

i. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

j. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

19. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Rumah Dinas

b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

c. Pengadaan Meubeler

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

f. Rehabilitas sedang/berat rumah dinas

20. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengakapannya

b. Pengadaan pakaian kerja lapangan

c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Page | 65

21. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar

Page | 66

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program dan Kegiatan berdasarkan indikator kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna berkesinambungan dengan tujuan dan sasaran yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna

Tahun 2016-2021.

Pada Tujuan ke-3 Bupati Natuna berbunyi meningkatkan daya saing SDM. Sasaran untuk

mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

yang diukur dari Angka Harapan Hidup (UHH). Angka Harapan Hidup itu sendiri dapat

ditingkatkan melalui Mutu dan Akses Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Status Kesehatan dan

gizi masyarakat, Pengendalian Penyakit serta Peningkatan Pengendalian Penduduk. Kesesuaian

indikator kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021, selanjutnya

diuraikan sebagai berikut melalui Tabel 6.1. :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja OPD yang mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Angka Kematian Ibu /100.000 KH

67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52

2. Angka Kematian Bayi /1.000 KH

16.21 16.00 15.75 15.20 14.75 14.16 13.75 13.75

3. Berat Badan Lahir Rendah

4.79 4.18 3.71 3.51 3.44 3.37 3.37 3.37

4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada balita

7.35 7.35 7.25 7.10 7.00 7.00 7.00 7.00

5. Prevalensi Tuberculosis (TB)

0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

6. Prevalensi HIV <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 7. Persentase Balita Gizi

Buruk 0.45 0.45 0.42 0.38 0.35 0.32 0.28 0.28

8. Prevalensi Tekanan Darah Tinggi

29,67 29,67 28,12 27,05 26,00 25,00 24.00 24.00

9. Rata-rata jumlah anak perkeluarga

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

10. Rasio akseptor KB 1:1,18 1:1,18 1:1.30 1:1.30 1:1.35 1:1.35 1:1.35 1:1.35 11. Cakupan Peserta KB

Aktif 86.10

86.50 86.90 87.30 88.08 89.90 89.90 89.90

Page | 67

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Kab. Natuna Tahun 2016- 2021 merupakan penjabaran dari visi-misi Bupati terpilih

periode 2016-2021. Renstra Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Kab. Natuna merupakan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan

jangka menengah, yang memiliki kedudukan yang strategis sehingga perlu diatur

pedoman transisi dan kaidah pelaksanaannya.

7.1 Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 berlaku untuk kurun waktu lima tahun

sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 begitu juga dengan Renstra Dinas Kesehatan

dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna. Untuk menjaga

kesinambungan pembangunan kesehatan serta mengisi kekosongan perencanaan

setelah RPJMD tahun 2016-2021 berakhir, maka RPJMD dan Renstra Dinas

Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna ini menjadi

pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD (Bidang Kesehatan) tahun pertama

di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 dan mengacu RPJMN

Tahun 2020-2024.

7.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.

Natuna tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna serta pemangku kepentingan lainnya

dalam melaksanakan pembangunan kesehatan hingga tahun 2021. Agar pelaksanaan

pembangunan dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa kaidah

pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.

Natuna, merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Kesehatan selama periode 2016-2021, mengikuti periode

berlakunya RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021.


Natuna ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan penting dalam

menyelenggarakan usaha-usaha untuk mewujudkan Natuna yang sehat secara

mandiri selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran,

Page | 68

strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk



Natuna merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas

Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna

dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna yang merupakan rencana kerja

tahunan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.

Natuna selama periode lima tahun yaitu tahun 2016-2021.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN NATUNA* dalam ribuan rupiah

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

Meningkatkan Pengendalian

Penduduk

Menurunnya tingkat

kelahiran pada

Pasangan Usia Subur

(PUS)

Rata-rata jumlah

anak per keluarga

23. Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina

Keluarga

Tersedianya Tenaga Pendamping

Kelompok Bina Keluarga

Persentase cakupan anggota

kelompok Bina Keluarga Balita

(BKB) ber KB

66.8 81.3 363,561 100 448,000 100 422,000 100 898,000 100 1,008,085 100 3,139,646 Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana

23.01. Pelatihan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga di

kecamatan

Terlaksananya penyegaran PL KB,

PPKBD dan Sub PPKBD

Jumlah tenaga pendamping

kelompak bina keluarga di

kecamatan

PLKB 36 Kader

0

PLKB 15 Kader

20

363,561 PLKB 15 Kader

20


20


20


20


100

1,688,561 Dinas Kesehatan,



23.03. Pembinaan kelompok bina

keluarga di kecamatan

Terbentuknya kelompok Tribina Jumlah BKB BKR dan BKL aktif BKB 50 BKR 14

BKL 21

0 BKB 50 BKR 14

BKL 21

148,000 BKB 50 BKR 14

BKL 21

122,000 BKB 51 BKR 15

BKL 22

194,000 BKB 52 BKR 16

BKL 23

195,000 BKB 52 BKR 16

BKL 23

659,000 Dinas Kesehatan,


dan Keluarga Berencana23.04. Pembinaan dan pengembangan

kelompok UPPKS

Terbentuknya UPPKS Jumlah kelompok UPPKS 5 Kelompok 0 2 Kelompok 150,000 2 kelompok 150,000 2 Kelompok 194,000 2 Kelompok 298,085 9 Kelompok 792,085 Dinas Kesehatan,



15. Program Keluarga Berencana Meningkatkan pengguna akseptor

KB

Persentase cakupan PUS yang

ingin ber KB tidak terpenuhi

(Unmeetneed)

86,1 86,5 1,239,794 86,9 1,405,000 87,3 1,483,000 88,08 2,269,000 89,9 2,903,348 89,9 9,300,142 Dinas Kesehatan,



15.01. Penyediaan pelayanan KB dan alat

kontrasepsi bagi keluarga miskin

Tersedianya biaya operasinal balai

penyuluh KB

Jumlah Keluarga Berencana

(KB) Aktif

KB Aktif :

10.481

174,200 KB Aktif :

12.955

230,000 KB Aktif :

14.400

256,000 KB Aktif :

15.889

280,000 KB Aktif :

17.394

310,000 KB Aktif :

17.394




15.02. Pelayanan KIE Meningkatnya kemampuan bidan

dan PLKB dalam memberikan

pelayanan konseling KB

Jumlah bidan yang telah

mengikuti pelatihan KIE

2 Orang 0 20 Orang 175,000 20 Orang 177,000 20 Orang 356,000 25 Orang 358,000 105 Orang 1,066,000 Dinas Kesehatan,



15.07. Penyediaan sarana prasarana

penunjang program keluarga

berencana

Tersedianya sarana dan prasarana

pelayanan KB

Jumlah sarana dan prasarana

Program KB

23 Paket 7 Paket 1,065,594 7 Paket 1,000,000 7 Paket 1,050,000 7 Paket 1,633,000 7 Paket 2,235,348 35 Paket 6,983,942 Dinas Kesehatan,



17. Program Pelayanan Kontrasepsi Meningkatnya pelayanan KB pada

PUS yang tidak terpenuhi

Persentase cakupan PUS yang

ingin ber KB tidak terpenuhi

(Unmeetneed)

86,1 0 86,9 179,155 87,3 120,000 88,08 400,000 89,9 420,000 89,9 1,119,155 Dinas Kesehatan,



17.02. Pelayanan pemasangan

kontrasepsi KB

Mempertahankan kepsertaan

Akseptor jangka panjang

Jumlah KB MKJP 5837 Orang 0 7062 Orang 179,155 7769 Orang 120,000 8545 Orang 400,000 9400 Orang 420,000 9400 Orang 1,119,155 Dinas Kesehatan,


dan Keluarga Berencana16. Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

Meningkatnya pasangan usia

subur yang menggunakan KB

Persentase KB aktif terhadap

PUS

86.1 86.1 300,000 86,9 100,000 87,3 120,000 88,08 356,042 89,9 391,652 89,9 1,267,694 Dinas Kesehatan,



16.04. Pendirian pusat pelayanan

informasi dan konseling KRR

Terbentuknya PIK R/M Jumlah PIK R/M 38 40 150,000 40 50,000 40 60,000 40 199,650 50 219,615 50 679,265 Dinas Kesehatan,



16.05. Penilaian kelompok PIK R/M Pembinaan dan penilaian tahapan

PIK

Pentahapan PIK (tumbuh,

tegak, tegar)

Tumbuh 28,

tegar 6, tegak

5

0Tumbuh 28,

tegar 8, tegak 7

150,000 Tumbuh 28,

tegar 8, tegak 7

50,000 Tumbuh 28,

tegar 10, tegak

9

60,000 Tumbuh 28,

tegar 12, tegak

10

156,392 Tumbuh 28,

tegar 17, tegak

15

172,037 Tumbuh 28,

tegar 53, tegak

46

588,429 Dinas Kesehatan,



Meningkatkan kualitas

birokrasi pemerintahan

Meningkatnya kinerja

dan akuntabilitas

organisasi

Predikat/Nilai

akuntabiltas

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terselenggaranya pelayanan

administrasi perkantoran

Jumlah bulan layanan

administrasi perkantoran

12 Bulan 12 Bulan 7,013,500 12 Bulan 7,120,500 12 Bulan 7,127,000 12 Bulan 7,685,000 12 Bulan 7,935,000 60 Bulan 36,881,000 Dinas Kesehatan,



01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

untuk kelancaran administrasi

perkantoran

Jumlah Bulan Jasa surat

menyurat

12 Bulan 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 12 Bulan 40,000 60 Bulan 200,000 Dinas Kesehatan,



01.02. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik untuk

kelancaran administrasi

perkantoran

Jumlah Bulan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik




01.08. Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terciptanya lingkungan kerja yang

bersih dan nyaman

Jumlah Bulan penyediaan jasa

kebersihan kantor




01.10. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK untuk

kelancaran administrasi

perkantoran

Jumlah bulan penyediaan alat

tulis kantor




Tahun 5

(2021)

Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Indikator Kinerja

Program (Oucome) dan

Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4

(2020)Sasaran Program/KegiatanTujuan Sasaran

Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan


Tahun 5

(2021)

Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4


Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Tersedianya dokumen-dokumen

perkantoran

Jumlah bulan penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan




01.13. Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor




01.15. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan

perundang-undangan

terciptanya minat baca dan

pengetahuan pegawai


bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan




01.17. Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makanan dan

minuman pegawai


makanan dan minuman




01.18. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasi dan


Jumlah bulan koordinasi dan


12 Bulan 12 Bulan 250,000 12 Bulan 250,000 12 Bulan 250,000 12 Bulan 400,000 12 Bulan 450,000 60 Bulan 1,600,000 Dinas Kesehatan,



01.19. Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi/teknis

perkantoran

Meningkatnya kinerja honorer/

Pegawai Tidak Tetap

Jumlah bulan gaji

Honorer/Pegawai Tidak Tetap




01.20. Rapat-rapat koordinasi dalam

daerah

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi dalam daerah

Jumlah bulan koordinasi dalam

daerah



dan Keluarga Berencana2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan

prasarana aparatur

Persentase Ketersediaan

Sarana dan Prasarana Aparatur

60% 65% 2,670,000 65% 670,000 70% 1,090,000 70% 880,000 75% 940,000 75% 6,250,000 Dinas Kesehatan,



02.02. Pembangunan rumah dinas Tersedianya rumah dinas Jumlah rumah dinas 35 4 unit 1,500,000 2 unit 200,000 2 unit 250,000 1 unit 250,000 1 unit 250,000 10 unit 2,450,000 Dinas Kesehatan,


dan Keluarga Berencana02.05. Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas 5 Unit 0 0 1 Unit 300,000 0 0 1 300,000 Dinas Kesehatan,


dan Keluarga Berencana02.10. Pengadaan mebeleur Tersedianya meubeler Jumlah mebeleur 162 Unit 22 Unit 750,000 22 Unit 150,000 22 Unit 150,000 22 Unit 200,000 22 Unit 250,000 110 unit 1,500,000 Dinas Kesehatan,


dan Keluarga Berencana02.24. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional dalam kondisi

baik

Jumlah bulan pemeliharaan

kendaraan dinas operasional

5 Unit 5 Unit 80,000 5 Unit 80,000 5 Unit 150,000 5 Unit 150,000 5 Unit 150,000 5 Unit 610,000 Dinas Kesehatan,



02.30. Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan dan perlengkapan

kantor

Terpeliharanya peralatan dan

perlengkapan kantor dalam

kondisi baik

Jumlah bulan rutin peralatan

dan perlengkapan kantor




02.41. Rehabilitasi sedang/berat rumah

dinas

mempertahankan fungsi rumah

dinas

Jumlah unit rumah dinas yang

di rehabilitasi

5 Unit 5 Unit 300,000 5 Unit 200,000 5 Unit 200,000 5 Unit 230,000 5 Unit 230,000 25 Unit 1,160,000 Dinas Kesehatan,



3. Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Terciptanya kinerja dan disiplin

dalam pelaksanaan tugas

Persentase Kehadiran Pegawai 90% 90% 1,150,000 94% 854,800 96% 892,000 97% 1,300,000 98% 1,400,000 98% 5,596,800 Dinas Kesehatan,


dan Keluarga Berencana03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas (PDH)

bagi pegawai

Jumlah pakaian dinas beserta

kelengkapannya

632 Stel 695 Stel 500,000 758 Stel 454,800 821 Stel 492,000 884 Stel 600,000 947 Stel 600,000 947 Stel 2,646,800 Dinas Kesehatan,


dan Keluarga Berencana03.03. Pengadaan pakaian kerja

lapangan

Tersedianya pakaian lapangan

bagi pegawai

Jumlah pakaian kerja lapangan 632 Stel 632 Stel 400,000 632 Stel 200,000 632 Stel 200,000 632 Stel 200,000 632 Stel 200,000 632 Stel 1,200,000 Dinas Kesehatan,


dan Keluarga Berencana03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-

hari tertentu bagi pegawai

Jumlah pakaian khusus hari-

hari tertentu

632 Stel 632 Stel 250,000 632 Stel 200,000 632 Stel 200,000 632 Stel 500,000 632 Stel 600,000 632 Stel 1,750,000 Dinas Kesehatan,


dan Keluarga Berencana6. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Predikat/Nilai akuntabiltas 52 53 75,000 55 75,000 60 75,000 67 75,000 70 75,000 70 375,000 Dinas Kesehatan,



06.01. Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP Dinas

Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana

Jumlah Laporan 0 Laporan 2 Laporan 75,000 2 Laporan 75,000 2 Laporan 75,000 2 Laporan 75,000 2 Laporan 75,000 2 Laporan 375,000 Dinas Kesehatan,



23. Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP

Dinas Kesehatan dan

Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana

Nilai evaluasi Lakip 52 53 960,000 55 700,000 60 700,000 67 1,586,958 70 1,900,000 70 5,846,958 Dinas Kesehatan,




Tahun 5

(2021)

Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4


Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

23.02. Evaluasi dan pengembangan

standar pelayanan kesehatan

Terlaksananya pertemuan

evaluasi dan perencanaan DAK

Non Fisik

Dukungan Manajemen tata

kelola Bantuan Operasional

Kesehatan

12 Bulan 12 Bulan 310,000 12 Bulan 100,000 12 Bulan 100,000 12 Bulan 786,958 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 2,296,958 Dinas Kesehatan,



23.03. Pengembangan dan pemutakhiran

data dasar standar pelayanan

kesehatan

Terlaksananya pertemuan

Pemutakhiran data kesehatan

Pemutakhiran data dasar

standar kesehatan dan

pengelolaan sistem informasi

kesehatan

1 kali 1 pertemuan 350,000 1 pertemuan 300,000 1 pertemuan 300,000 1 pertemuan 450,000 1 pertemuan 500,000 6 Kali 1,900,000 Dinas Kesehatan,



23.06. Monitoring, evaluasi, pelaporan

dan rapat kerja kesehatan

Terlaksananya Rapat Kerja

Kesehatan Daerah dan Evaluasi

Pelaksanaan program dan

Kegiatan

Rapat kerja kesehatan daerah

tingkat kabupaten

1 pertemuan 1 pertemuan 300,000 3 pertemuan 300,000 3 pertemuan 300,000 3 pertemuan 350,000 3 pertemuan 400,000 15 pertemuan 1,650,000 Dinas Kesehatan,



Meningkatkan pelayanan

kesehatan masyarakat

Terpenuhinya

pelayanan kesehatan

yang bermutu dan

terjangkau

Jumlah puskesmas

yang tersertifikasi

akreditasi

16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Terlaksananya survei akreditasi

puskesmas

Jumlah puskesmas yang

tersertifikasi akreditasi

2 puskesmas 4 Puskesmas 400,000 3 Puskesmas 415,000 2 Puskesmas 425,000 2 Puskesmas 500,000 2 Puskesmas 600,000 15 Puskesmas 2,340,000 Dinas Kesehatan,



16.32. Penyediaan Biaya Operasional

Puskesmas Ranai

Tersedianya biaya operasional

rutin Puskesmas

Penyediaan biaya operasional

rutin puskesmas

12 Bulan 12 Bulan 400,000 12 bulan 415,000 12 bulan 425,000 12 bulan 500,000 12 bulan 600,000 12 Bulan 2,340,000 Dinas Kesehatan,




Masyarakat

Terlaksananya survei akreditasi

puskesmas


tersertifikasi akreditasi

2 4 Puskesmas 3,915,000 3 Puskesmas 4,225,000 2 Puskesmas 4,259,000 2 Puskesmas 4,655,000 2 Puskesmas 5,530,000 15 22,584,000 Dinas Kesehatan,



16.06. Revitalisasi sistem kesehatan Terlaksananya pendampingan

akreditasi puskesmas


dilakukan pendampingan

akreditasi

2 puskesmas 4 Puskesmas 450,000 3 Puskesmas 600,000 2 Puskesmas 559,000 2 puskesmas 700,000 2 puskesmas 1,300,000 15 Puskesmas 3,609,000 Dinas Kesehatan,




PUskesmas Bunguran Timur Laut


rutin Puskesmas

Penyediaan Biaya Operasional

rutin Puskesmas

12 bulan 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 200,000 12 Bulan 300,000 12 Bulan 350,000 12 Bulan 1,250,000 Dinas Kesehatan,




Puskesmas Bunguran Tengah


rutin Puskesmas

Penyediaan operasional rutin

puskesmas





Puskesmas Bunguran Selatan


rutin Puskesmas


puskesmas





Puskesmas Sedanau


rutin Puskesmas


puskesmas





Puskesmas Kelarik


rutin Puskesmas


puskesmas





Puskesmas Pulau Tiga


rutin Puskesmas


puskesmas

12 Bulan 12 bulan 300,000 12 bulan 350,000 12 bulan 350,000 12 bulan 350,000 12 bulan 350,000 12 Bulan 1,700,000 Dinas Kesehatan,




Puskesmas Pulau Laut


rutin Puskesmas


puskesmas





Puskesmas Midai


rutin Puskesmas


rutin puskesmas





Tahun 5

(2021)

Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4


Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan


Puskesmas Serasan


rutin Puskesmas


rutin puskesmas





Puskesmas Serasan Timur


rutin Puskesmas


rutin puskesmas




16.43. Penyediaan Biaya OPerasional

Puskesmas Subi


rutin Puskesmas


rutin puskesmas





Puskesmas Batubi Jaya


rutin Puskesmas

penyediaan biaya operasional

rutin puskesmas





Puskesmas Pulau Tiga Barat


rutin Puskesmas


rutin puskesmas




16.62. Penyediaan biaya operasional

Puskesmas Suak Midai


rutin Puskesmas


rutin puskesmas

12 bulan 12 bulan 150,000 12 bulan 150,000 12 bulan 150,000 12 bulan 150,000 12 bulan 250,000 12 bulan 850,000 Dinas Kesehatan,




Masyarakat

Meningkatnya ketersediaan alkes

di puskesmas yang sesuai standar

Persentase ketersediaan alkes

di pelayanan kesehatan dasar

yang sesuai standar

100% 100% 1,049,001 100% 300,000 100% 400,000 100% 2,500,000 100% 3,500,000 100% 7,749,001 Dinas Kesehatan,



16.03. Pengadaan, peningkatan, dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas dan jaringannya

Tersedianya alat kesehatan dan

penunjang pelayanan kesehatan

di puskesmas

Pengadaan alat kesehatan dan

penunjang pelayanan

kesehatan di Puskesmas

2 Puskesmas 3 Puskesmas 1,049,001 1 Puskesmas 300,000 2 Puskesmas 400,000 4 Puskesmas 2,500,000 5 Puskesmas 3,500,000 15 Puskesmas 7,749,001 Dinas Kesehatan,




Masyarakat

Meningkatnya puskesmas yang

melakukan kesehatan tradisional

dan perkesmas

Persentase puskesmas yang

melakukan kesehatan

Tradisional dan perkesmas

100% 100% 0 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 200,000 100% 800,000 Dinas Kesehatan,



16.02. Pemeliharaan dan pemulihan

kesehatan

Terselenggaranya pelayanan

kesehatan tradisional da

perkesmas di puskesmas

Penyelenggaraan pelayanan

kesehatan tradisional,

Perkesmas

0 puskesmas 0 Puskesmas 0 15 Puskesmas 200,000 15 Puskesmas 200,000 0 Puskesmas 200,000 0 Puskesmas 200,000 15 Puskesmas 800,000 Dinas Kesehatan,



25. Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

Meningkatnya aksesibiltas fasilitas

pelayanan kesehatan di desa

Persentase aksesbiltas fasilitas

pelayanan kesehatan di desa

100% 100% 11,042,392 100% 3,845,000 100% 12,149,615 100% 7,975,731 100% 12,698,148 100% 47,710,886 Dinas Kesehatan,



25.01. Pembangunan puskesmas Tersedianya bangunan dan ruang

yang sesuai standar di puskesmas

Pembangunan baru dan

penambahan ruang puskesmas

13 3 unit 5,140,443 3 unit 425,000 2 Unit 2,600,000 6 unit 2,400,000 0 15 10,565,443 Dinas Kesehatan,



25.02. Pembangunan puskesmas

pembantu

Tersedianya Puskesmas Pembantu Jumlah pembangunan

Puskesmas Pembantu

43 1 Paket 400,000 1 Paket 400,000 1 Paket 400,000 1 Paket 400,000 1 Paket 400,000 48 2,000,000 Dinas Kesehatan,



25.03. Pembangunan puskesmas

perairan

Tersedianya Puskesmas keliling

laut

Jumlah Pengadaan Puskel laut 5 Buah 0 1 unit 500,000 1 Unit 1,572,720 0 2 unit 5,000,000 9 Buah 7,072,720 Dinas Kesehatan,



25.06. Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas

Tersedianya prasarana puskesmas

yang sesuai standar


memiliki parsarana yang sesuai

standar

13 PKM 13 Puskesmas 536,949 13 Puskesmas 500,000 13 Puskesmas 500,000 13 Puskesmas 700,000 13 Puskesmas 2,400,000 15 PKM 4,636,949 Dinas Kesehatan,




Tahun 5

(2021)

Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4


Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

2.507. Pengadaan sarana dan prasarana

puskesmas pembantu

Tersedianya prasarana puskesmas

yang sesuai standar

Jumlah pustu yang mempunyai

prasarana sesuai dengan

standar

37 0 5 pustu 250.000 7 pustu 400.000 0 7 pustu 898.148 49 1,548,148 Dinas Kesehatan,



2.511. Peningkatan puskesmas menjadi

puskesmas rawat inap

Meningkatnya status puskesmas

rawat jalan menjadi puskesmas

rawat inap

Peningkatan Puskesmas

menjadi puskesmas rawat inap

0 Unit 0 0 1 unit 100.000 1 Unit 1,200,000 1 unit 2,302,114 1 unit 1,500,000 2 Unit 5,102,114 Dinas Kesehatan,



2.513. Peningkatan puskesmas

pembantu menjadi puskesmas

Meningkatnya status puskesmas

menjadi puskesmas

Peningkatan Pustu menjadi

Puskesmas

1 Unit 1 unit 2,400,000 1 unit 600.000 1 Unit 2,400,000 0 0 2 Unit 5,400,000 Dinas Kesehatan,



2.519. Rehabilitasi sedang/berat

puskesmas pembantu

Mempertahankan fungsi

bangunan pustu dalam kondisi

baik

Rehabilitasi puskesmas

pembantu

0 Unit 1 Unit 250.000 1 Unit 250.000 1 Unit 250.000 1 Unit 250.000 4 unit 1,000,000 8 Unit 2,000,000 Dinas Kesehatan,



2.520. Rehabiltasi sedang/berat

puskesmas perairan


Puskesmas perairan dalam kondisi

baik

Rehabilitasi Puskesmas 0 Buah 0 1 Buah 200.000 0 0 0 1 Buah 200.000 Dinas Kesehatan,



2.523. Rehabilitasi sedang/berat

puskesmas


bangunan Puskesmas dalam

kondisi baik

Rehabilitasi Puskesmas 0 Unit 4 unit 2,315,000 2 unit 620.000 4 unit 2,826,895 3 unit 1,923,617 4 unit 1,500,000 13 Unit 9,185,512 Dinas Kesehatan,



05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber

daya aparatur kesehatan

Jumlah Puskesmas Yang

Minimal Memiliki Lima Jenis

Tenaga Kesehatan

1 Puskesmas 1 Puskesmas 850.000 14 Puskesmas 700.000 14 Puskesmas 710.000 14 Puskesmas 1,400,000 14 Puskesmas 1,800,000 14 Puskesmas 5,460,000 Dinas Kesehatan,



5.01. Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan kualitas aparatur

kesehatan

Jumlah aparatur yang

mengikuti pelatihan formal

10 Orang 24 Orang 400.000 25 Orang 300.000 28 Orang 310.000 30 orang 500.000 35 Orang 500.000 142 orang 2,10,00 Dinas Kesehatan,



5.03. Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

terlaksananya bimbingan teknis

implementasi perundang-

undangan

Jumlah yang mengikuti Bimtek

implementasi

10 Orang 10 Orang 150.000 10 Orang 200.000 10 Orang 200.000 20 Orang 500.000 40 Orang 700.000 10 Orang 1,750,000 Dinas Kesehatan,



5.70. Penyusunan akreditasi jabatan

fungsional

terlaksananya penilaian angka

kredit bagi tenaga fungsional

kesehatan

Jumlah bulan penilaian angka

kredit tenaga fungsional

12 Bulan 12 Bulan 300.000 12 Bulan 200.000 12 Bulan 200.000 12 Bulan 400.000 12 Bulan 600.000 60 Orang 1,700,000 Dinas Kesehatan,



16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Meningkatnya kepesertaan

Jaminan Kesehatan

Persentase kepesertaan

jaminan kesehatan

100% 100% 3,590,021 100% 4,10,00 100% 4,180,000 100% 4,570,000 100% 5,270,000 100% 21,620,021 Dinas Kesehatan,



16.09. Peningkatan kesehatan

masyarakat

Terlaksananya Pengelolaan

Jamninan Kesehatan Daerah

(Natuna Sehat)

Pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin




16.17. Sistem Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN)

Terlaksananya pengelolaan

Jaminan Kesehatan Nasional

Pengelolaan Jaminan

Kesehatan Nasional

12 bulan 12 Bulan 350.000 12 Bulan 400.000 12 Bulan 450.000 12 Bulan 600.000 12 Bulan 800.000 60 Bulan 2,600,000 Dinas Kesehatan,



16.19. Penggunaan Dana Kapitasi JKN

FKTP Ranai

Tersedianya jasa pelayanan dan

operasional pelayanan kesehatan

di Puskesmas

Penyediaan jasa pelayanan dan

operasional pelayanan

kesehatan di puskesmas Ranai

12 Bulan 12 Bulan 450.000 12 Bulan 500.000 12 Bulan 550.000 12 Bulan 600.000 12 Bulan 700.000 60 Bulan 2,800,000 Dinas Kesehatan,




FKTP Bunguran Timur Laut



di Puskesmas



kesehatan di Puskesmas Bung.

Timur Laut

12 Bulan 12 Bulan 54.000 12 Bulan 60.000 12 Bulan 70.000 12 Bulan 80.000 12 Bulan 100.000 60 Bulan 364.000 Dinas Kesehatan,




Tahun 5

(2021)

Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4


Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan


FKTP Bunguran Tengah



di Puskesmas


opeerasional pelayanan


Tengah





FKTP Bunguran Selatan



di Puskesmas




Selatan





FKTP Sedanau



di Puskesmas



kesehatan di Puskesmas

Sedanau





FKTP Kelarik



di Puskesmas



kesehatan di Puskesmas Kelarik





FKTP Pulau Tiga



di Puskesmas



kesehatan





FKTP Pulau Laut



di Puskesmas



kesehatan di Puskesmas Pulau

Laut





FKTP Midai



di Puskesmas



kesehatan di Puskesmas Midai





FKTP Serasan



di Puskesmas



kesehatan





FKTP Serasan Timur



di Puskesmas



kesehatan





FKTP Subi



di Puskesmas



kesehatan





FKTP Batubi Jaya



di Puskesmas



kesehatan





UPTD Jamkesda


rutin di UPTD Jamkesda

Jumlah bulan biaya operasional

UPTD Jamkesda





FKTP Pulau Tiga Barat



di Puskesmas



kesehatan





FKTP Suak Midai



di Puskesmas



kesehatan





Tahun 5

(2021)

Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4


Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

15 Program obat dan perbekalan

kesehatan

Meningkatnya ketersediaan obat

yang memenuhi syarat

Persentase obat yang

memenuhi syarat

100% 100% 3,825,800 100% 3,550,000 100% 3,600,000 100% 5,650,000 100% 6,500,000 100% 23,125,800 Dinas Kesehatan,



15.01. Pengadaan obat dan perbekalan

kesehatan

Tersedianya obat-obatan dan

BMHP

Jumlah Pengadaan

obat-obatan dan Bahan Medis

dan Habis Pakai

2 paket 2 paket 3,675,800 2 Paket 3,350,000 2 paket 3,350,000 2 paket 5,350,000 2 Paket 6,150,000 2 paket 21,875,800 Dinas Kesehatan,



15.05. Peningkatan mutu penggunaan

obat dan perbekalan kesehatan

Terlaksananya penyusunan

perencanaan obat serta

manajemen mutu penggunaan

obat di puskesmas

Perencanaan dan manajemen

mutu penggunaan obat di

puskesmas dan jaringannya

- 1 pertemuan 150.000 1 pertemuan 200.000 1 pertemuan 250.000 1 pertemuan 300.000 1 pertemuan 350.000 6 pertemuan 1,250,000 Dinas Kesehatan,




Masyarakat

Tersedianya obat-obatan dan

BMHP


memenuhi syarat





UPTD Instalasi Gudang Farmasi


rutin UPTD Instalasi Gudang

farmasi

Jumlah bulan biaya operasional

UPTD Instalasi Gudang Farmasi




17 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

Meningkatnya pengawasan obat

dan makanan di kecamatan


memenuhi syarat

0% 10% 150.000 12% 170.000 14% 200.000 20% 250.000 25% 300.000 25% 1,070,000 Dinas Kesehatan,



17.02. Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan bahan

berbahaya

Terlaksananya pengawasan

keamanan dan bahan berbahaya

di kecamatan

Pengawasan keamanan pangan

dan bahan berbahaya

13 Kecamatan 15 kecamatan 150.000 15 kecamatan 170.000 15 kecamatan 200.000 15 kecamatan 250.000 15 kecamatan 300.000 15 Kecamatan 1,070,000 Dinas Kesehatan,



Meningkatkan status

kesehatan, gizi masyarakat

dan penyehatan lingkungan

Meningkatnya status

kesehatan masyarakat

Angka kematian bayi 32 Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak

Meningkatnya pelayanan

kesehatan pada balita di

kecamatan

Jumlah Puskesmas yang

memberikan pelayanan pada

bayi

13 Kecamatan 15 Kecamatan 200.000 15 Kecamatan 250.000 15 Kecamatan 300.000 15 Kecamatan 350.000 15 Kecamatan 400.000 15 Kecamatan 1,500,000 Dinas Kesehatan,



32.06. Upaya peningkatan kesahatan ibu

dan anak di upaya kesehatan

bersumber masyarakat (UKBM)

Terlaksananya pelayanan

kesehatan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru

lahir sesuai standar

- 100% 200.000 100% 250.000 100% 300.000 100% 350.000 100% 400.000 100% 1,500,000 Dinas Kesehatan,




kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan balita

sesuai standar

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka kematian ibu 32 Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak

Meningkatkan akses pelayanan

kesehatan bagi ibu hamil, bersalin

dan nifas serta bayi baru lahir

Persentase persalinan di

fasilitas pelayanan kesehatan

35% 55% 1,400,000 65% 1,450,000 75% 1,570,000 85% 1,850,000 90% 1,850,000 90% 7.120.000 Dinas Kesehatan,



32.04. Cakupan pelayanan kesehatan ibu

dan anak


kesehatan ibu hamil sesuai

standar

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Sesuai Standar

84.64% 100% 200.000 100% 400.000 100% 450.000 100% 500.000 100% 550.000 100% 2,100,000 Dinas Kesehatan,



32.05. Peningkatan kemitraan pelayanan

kesehatan bidan dan dukun

Terwujudnya kemitraan bidan dan

dukun dalam melaksanakan

pertolongan persalinan

pelaksanaan Kemitraan bidan

dan dukun di puskesmas dan

kabupaten




32.07. Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas

di rumah tunggu kelahiran


kesehatan ibu bersalin yang

sesuai standar

Pelayanan Kesehatan Ibu

bersalin sesuai standar

100% 100% 1,000,000 100% 800.000 100% 820.000 100% 1,000,000 100% 900.000 100% 4,520,000 Dinas Kesehatan,



Tersedianya Rumah Tunggu

Kelahiran bagi ibu hamil yang

akan bersalin di Fasyankes

Pembentukan rumah tunggu

kelahitan dan penyediaan

operasional

5 RTK 5 RTK 6 RTK 6 RTK 7 RTK 7 RTK 8 RTK


Tahun 5

(2021)

Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4


Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan


Masyarakat

Meningkatkan akses dan mutu

pelayanan kesehatan untuk upaya

promotif dan preventif di wilayah

kerja puskesmas

Persentase Puskesmas yang

menyelenggarakan program

promotif dan preventif di luar

gedung

100% 100% 3,230,000 100% 3,315,000 100% 3,435,000 100% 3,510,000 100% 3,635,000 100% 17,125,000 Dinas Kesehatan,



16.47. BOK peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan Puskesmas Ranai (DAK

Bidang Kesehatan dan KB)

Terlaksananya penyelenggaraan

promotif dan preventif, dukungan

manajemen puskesmas serta

kemitraan lintas sektor untuk

mendukung kesehatan

Penyelenggaraan Program

esensial dan non esensial di

puskesmas di Puskesmas Ranai

12 Bulan 12 bulan 300.000 12 bulan 325.000 12 bulan 335.000 12 bulan 340.000 12 bulan 345.000 12 Bulan 1,645,000 Dinas Kesehatan,





kesehatan Puskesmas Bunguran

Timur Laut (DAK Bidang

Kesehatan dan KB)





mendukung kesehatan

Penyelenggaraan program


puskesmas

12 bulan 12 bulan 200.000 12 bulan 200.000 12 bulan 210.000 12 bulan 215.000 12 bulan 225.000 12 bulan 1,050,000 Dinas Kesehatan,






Tengah (DAK Bidang Kesehatan

dan KB)





mendukung kesehatan



puskesmas







Selatan (DAK Bidang Kesehatan

dan KB)





mendukung kesehatan


esensial dan non esesnial di

puskesmas






kesehatan Puskesmas Sedanau

(DAK Bidang Kesehatan dan KB)





mendukung kesehatan



puskesmas






kesehatan Puskesmas Kelarik






mendukung kesehatan



puskesmas






kesehatan Puskesmas Pulau Tiga






mendukung kesehatan



Puskesmas






kesehatan Puskesmas Pulau Laut






mendukung kesehatan



puskesmas





Tahun 5

(2021)

Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4


Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan



kesehatan Puskesmas Midai (DAK






mendukung kesehatan



puskesmas






kesehatan Puskesmas Serasan






mendukung kesehatan



puskesmas






kesehatan Puskesmas Serasan

Timur (DAK Bidang Kesehatan

dan KB)





mendukung kesehatan



puskesmas






kesehatan Puskesmas Subi (DAK






mendukung kesehatan



puskesmas






kesehatan Puskesmas Batubi Jaya






mendukung kesehatan



puskesmas






kesehatan Puskesmas Pulau Tiga

Barat (DAK Bidang Kesehatan dan

KB)





mendukung kesehatan



puskesmas






kesehatan Puskesmas Suak Midai






mendukung kesehatan



puskesmas





Masyarakat

Meningkatkan akses dan mutu

pelayanan kesehatan untuk upaya

promotif dan preventif di wilayah

kerja puskesmas

persentase puskesmas yang

menyelenggarakan upaya

kesehatan promotif dan

preventif di luar gedung

100% 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 500.000 Dinas Kesehatan,



16.11. Peningkatan pelayanan dan


kesehatan

terfasilitasinya rujukan kegiatan

upaya kesehatan masyarakat

sekunder


Upaya Kesehatan Masyarakat

(UKM) Sekunder




19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan

tenaga penyuluh kesehatan

Jumlah tenaga penyuluh

kesehatan yang ditingkatkan

kapasitasnya

0 15 tenaga

penyuluh

200.000 15 tenaga

penyuluh

650.000 0 15 tenaga

penyuluh

650.000 0 15 Tenaga

penyuluh





Tahun 5

(2021)

Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4


Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

19.04. Peningkatan pendidikan tenaga

penyuluh kesehatan

Meningkatnya kapasitas bagi

tenaga penyuluh kesehatan

Peningkatan kapasitas tenaga

penyuluh kesehatan

0 tenaga penyuluh 15 Tenaga

penyuluh

200.000 15 Tenaga

penyuluh

650.000 0 15 Tenaga

penyuluh

650.000 0 15 tenaga

penyuluh






Adanya kebijakan mengenai PHBS

di Kecamatan

Persentase Kecamatan yang

mempunyai kebijakan PHBS

0% 20% 450.000 40% 500.000 60% 550.000 80% 600.000 100% 700.000 100% 2,800,000 Dinas Kesehatan,



19.06. Kemitraan promosi kesehatan Terlaksananya penjaringan anak

sekolah

Pelayanan kesehatan pada usia

pendidikan dasar sesuai

standar

100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan,



Terlaksananya pengeran kader

kesehatan di kecamatan

Advokasi promosi kesehatan

dikecamatan dan orientasi

kader

13 Kecamatan 59 sekolah

lanjut

450.000 59 sekolah

lanjut

500.000 59 sekolah lanjut 550.000 59 sekolah lanjut 600.000 59 sekolah lanjut 700.000 15 Kecamatan 2,800,000 Dinas Kesehatan,





Meningkatnya persentase rumah

tangga yang berperilaku hidup

bersih dan sehat

Persentase Rumah Tangga

yang ber PHBS

20.07% 23% 450.000 27% 470.000 30% 520.000 33% 750.000 37% 1,000,000 40% 3,190,000 Dinas Kesehatan,



19.01. Pengembangan media promosi

dan informasi sadar hidup sehat

Terlaksananya promosi kesehatan

di sekolah dan kecamatan

Promosi kesehatan di sekolah 13 Kecamatan 15 Kecamatan 250.000 15 Kecamatan 170.000 15 Kecamatan 170.000 15 Kecamatan 350.000 15 Kecamatan 500.000 15 Kecamatan 1,440,000 Dinas Kesehatan,



19.02. Penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat

Terpantaunya rumah tangga yang

ber PHBS

Pemantauan PHBS RT 13 Kecamatan 15 Kecamatan 200.000 15 Kecamatan 300.000 15 Kecamatan 350.000 15 Kecamatan 400.000 15 Kecamatan 500.000 15 Kecamatan 1,750,000 Dinas Kesehatan,



30 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia


menyelenggarakan pelayanan

lansia



lansia

100% 100% 150.000 100% 200.000 100% 230.000 100% 250.000 100% 295.000 100% 1,125,000 Dinas Kesehatan,



30.01. Pelayanan pemeliharaan

kesehatan


kesehatan lanjut usia di

puskesmas

Pelayanan kesehatan usia

lanjut sesuai standar

18.44% 100% 150.000 100% 200.000 100% 230.000 100% 250.000 100% 295.000 100% 1,125,000 Dinas Kesehatan,




kesehatan usia produktif di

puskesmas

Pelayanan kesehatan usia Usia

produktif sesuai standar

- 100% 100% 100% 100% 100% 100%

34 Program Pengawasan dan

Pembinaan Industri Rumah

Tangga Pangan

Meningkatnya registrasi dan

pengawasan serta pembinaan

teknis penatalaksanaan pangan

hasil produksi industri rumah

tangga

Cakupan registrasi,

pengawasan dan pembinaan

teknis penatalaksanaan pangan

hasil produksi industri rumah

tangga

20% 0 50% 170.000 60% 170.000 70% 170.000 80% 170.000 80% 680.000 Dinas Kesehatan,



34.01. Pembinaan Teknis

penatalaksanaan makanan dan

minuman produksi industri rumah

tangga

Terlaksananya pembinaan teknis

makanan dan minimum hasil IRTP

di kecamatan

Pembinaan teknis makanan

dan minuman hasil IRTP

13 Kecamatan 0 15 Kecamatan 170.000 15 Kecamatan 170.000 15 Kecamatan 170.000 15 Kecamatan 170.000 15 Kecamatan 680.000 Dinas Kesehatan,



Persentase Bayi Baru

Lahir Rendah (BBLR)

20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Meningkatnya ibu hamil KEK yang

diberikan makanan tambahan

Persentase ibu hamil kurang

energi kronik (KEK) yang

mendapat makanan tambahan

0% 50% 150.000 60% 250.000 80% 350.000 100% 450.000 100% 500.000 100% 1,700,000 Dinas Kesehatan,



20.02 Pemberian tambahan makanan

dan vitamin

Terlaksananya pemberian

makanan tambahan bagi ibu

hamil KEK dan Balita gizi kurang

Pemberian makanan tambahan

bagi ibu hamil dengan KEK dan

balita dengan gizi kurang

70 ibu hamil

dan 250 anak

balita

20 ibu hamil

dan 45 anak

balita

150.000 20 ibu hamil

dan 50 anak

balita


dan 50 anak balita


dan 50 anak

balita


dan 50 anak

balita

500.000 170 ibu hamil

dan 50 anak

balita




Persentase

desa/kelurahan yang

melaksanakan STBM

21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Meningkatnya Desa/kelurahan

yang melaksanakan pemicuan

STBM

Persentase desa/kelurahan

yang melaksanakan pemicuan

STBM

63.2% 65% 650.000 72% 650.000 79% 650.000 90% 650.000 100% 650.000 100% 3,250,000 Dinas Kesehatan,




Tahun 5

(2021)

Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4


Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

21.05 Pemeriksaan dan pengujian air

bersih dan air minum

Terlaksananya pemeriksaan depot

air minum

Pemeriksaan air minum 67 sampel 67 sampel 200.000 67 sampel 200.000 67 sampel 200.000 67 sampel 200.000 67 sampel 200.000 67 sampel 1,000,000 Dinas Kesehatan,



21.06. Pemeriksaan dan pembinaan

tempat-tempat umum dan khusus

Terlaksananya pemeriksaan dan

pembinaan TTU dan TTK,

pembentukan Pos UKK.

Pemeriksaan dan pembinaan

tempat-tempat umum dan

khusus




21.07. Peningkatan kualitas kesehatan

lingkungan pemukiman dan

tempat-tempat umum

Terlaksananya pemicuan STBM di

Desa

Pemicuan STBM 48 desa 50 Desa 250.000 55 Desa 250.000 60 desa 250.000 68 Desa 250.000 76 desa 250.000 76 Desa 1,250,000 Dinas Kesehatan,



Prevalensi

kekurangan gizi

(underweight) pada

balita

20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Meningkatnya ibu hamil KEK yang

diberikan makanan tambahan

Persentase ibu hamil KEK yang

mendapat makanan tambahan

0% 50% 500.000 60% 700.000 80% 1,000,000 90% 1,200,000 100% 1,600,000 100% 5,000,000 Dinas Kesehatan,



20.03. Penanggulangan kurang energi

protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A dan

kekurangan zat gizi mikro lainnya

Terlaksananya pemantauan

wilayah sekita gizi dan penata

laksanaan gizi buruk

Pertemuan pemantauan

wilayah sekitar gizi dan tata

laksana gizi buruk

1 pertemuan 1 pertemuan 300.000 1 pertemuan 400.000 1 pertemuan 700.000 1 pertemuan 900.000 1 pertemuan 1,300,000 6 pertemuan 3,600,000 Dinas Kesehatan,



20.04. Pemberdayaan masyarakat untuk

pencapaian keluarga sadar gizi

Terlaksananya sosialisasi dan

advokasi kadarzi

Advokasi tentang kadar gizi 1 Pertemuan 1 Pertemuan 200.000 1 Pertemuan 300.000 1 Pertemuan 300.000 1 Pertemuan 300.000 1 Pertemuan 300.000 6 Pertemuan 1,400,000 Dinas Kesehatan,



29 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita



SDIDTK



SDIDTK Anak

60% 65% 200.000 67% 200.000 78% 200.000 70% 200.000 75% 200.000 75% 1,000,000 Dinas Kesehatan,



29.08. Deteksi dini dan intervensi dini

tumbuh kembang anak pra

sekolah


kesehatan pada balita

Pelayanan kesehatan balita

sesuai standar

13 Puskesmas 6 kecamatan 200.000 9 kecamatan 200.000 12 kecamatan 200.000 15 kecamatan 200.000 15 kecamatan 200.000 15 Puskesmas 1,000,000 Dinas Kesehatan,



Meningkatnya

pengendalian dan

penanggulangan penyakit

menular dan tidak menular

Meningkatkan upaya

pengendalian dan

penanggulangan

penyakit

Persentase

Kecamatan mencapai

eliminasi malaria

22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Meningkatnya Penangendalian

dan penanggulangan wabah

penyakit menular di kecamatan

Persentase Penangganan dan


menular

100% 100% 300.000 100% 350.000 100% 350.000 100% 350.000 100% 350.000 100% 1,700,000 Dinas Kesehatan,



22.09. Peningkatan surveillance

epidemiologi dan

penanggulangan wabah

Terlaksananya penanggulangan

penyakit yang disebabkan oleh

nyamuk

Penanggulangan penyakit yang

disebabkan oleh nyamuk






Menular

Meningkatnya Penangendalian

dan penanggulangan wabah

penyakit menular di kecamatan

Persentase Penangganan dan


menular

100% 100% 100.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 700.000 Dinas Kesehatan,



22.01. Penyemprotan/fogging sarang

nyamuk

Terlaksananya penyemprotan

sarang nyamuk di kecamatan

Jumlah kecamatan yang

dilakukan penyemprotan

sarang nyamuk

13 Kecamatan 15 kecamatan 100.000 15 kecamatan 150.000 15 kecamatan 150.000 15 kecamatan 150.000 15 kecamatan 150.000 15 kecamatan 700.000 Dinas Kesehatan,



Persentase

kecamatan yang

mencapai 80 persen

imunisasi dasar

lengkap pada bayi



Menular

Meningkatnya pemberian

imunisasi pada balita usia 0-11

bulan

Persentase balita usia 0-11

bulan yang mendapat imunisasi

dasar lengkap

90% 90% 200.000 93% 300.000 95% 350.000 97% 400.000 100% 500.000 100% 1,750,000 Dinas Kesehatan,



22.08. Peningkatan imunisasi Terlaksananya pemberian

imunisasi pada bayi

Pemberian imunisasi pada bayi 13 Kecamatan 15 Kecamatan 200.000 15 Kecamatan 300.000 15 Kecamatan 350.000 15 Kecamatan 400.000 15 Kecamatan 500.000 15 Kecamatan 1,750,000 Dinas Kesehatan,




Tahun 5

(2021)

Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4


Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan



Menular

Meningkatnya penanganan dan

penanggulangan penyakit menular

bagi calon jamaah haji

Persentase penanganan dan


menular bagi calon jamaah haji

100% 100% 97.500 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 497.500 Dinas Kesehatan,



22.13. Pelayanan kesehatan haji Terlaksananya pemeriksaan

kesehatan dan pemberian

imunisasi meningitis dan influensa

bagi calon jamaah haji

Jumlah calon jamaah haji yang

dilayani

48 orang 50 0rang 97.500 50 orang 100.000 50 orang 100.000 50 orang 100.000 50 orang 100.000 298 orang 497.500 Dinas Kesehatan,



Pravalensi

Tuberkolosis



Menular

Meningkatnya proporsi jumlah TB

yang tertdeteksi dalam program

DOTS

Proporsi jumlah kasus TB yang

terdeteksi dalam program

DOTS (CDR)

23 % 30% 150.000 40% 250.000 50% 250.000 60% 250.000 80% 250.000 80% 1,150,000 Dinas Kesehatan,



22.12. Pelayanan penanggulangan

penyakit TB

Pelayanan kesehatan yang

diberikan pada pasien TB di

Puskesmas

Pelayanan kesehatan orang

dengan TB

100% 150.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 1,150,000 Dinas Kesehatan,



Prevalensi HIV 22 Program Pencegahan dan


Menular


memiliki kapasitas penanganan

HIV/AIDS

Cakupan puskesmas yang

memiliki kapasitas penanganan

HIV/AIDS

7,6% 30.76% 300.000 46,15% 350.000 60% 400.000 75% 450.000 100% 650.000 100% 2,150,000 Dinas Kesehatan,



22.05. Pelayanan pencegahan dan


menular

Pemberian pelayanan kesehatan

bagi orang dengan resiko

terinfeksi HIV/AIDS

Pelayanan kesehatan orang

dengan risiko terinfeksi

HIV/AIDS

0% 100% 300.000 100% 350.000 100% 400.000 100% 450.000 100% 650.000 100% 2,150,000 Dinas Kesehatan,



Prevalensi tekanan

darah tinggi

36 Program Pengendalian Penyakit

Tidak Menular


menyelenggarakan pengobatan

tradisional dan Penanggulangan

PTM

Persentase Puskesmas yang

menyelenggarakan pengobatan

tradisional dan Penanggulangan

PTM

0% 20% 200.000 40% 0 60% 0 80% 0 100% 0 100% 200.000 Dinas Kesehatan,



36.02. Pelayanan kesehatan tradisional terselenggaranya pengobatan

tradisional dan Posbindu PTM di

Kecamatan

Penyelenggaraan pengobatan

tradisional di puskesmas

0% 20% 200.000 0 0 0 0 100% 200.000 Dinas Kesehatan,



36 Program Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

Menurunnya prvelanesi merokok

pada usia <18 Tahun

Prevalensi merokok pada usia

< 18 Tahun

400 Kasus / 0 340 Kasus 250.000 320 Kasus 250.000 300 Kasus 250.000 300 Kasus 250.000 300 Kasus 1,000,000 Dinas Kesehatan,



36.01. Pelayanan dan pengendalian

panyakit tidak menular


pada usia produktif

Pelayanan kesehatan pada usia

produktif

- 0 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 250.000 100% 1,000,000 Dinas Kesehatan,



Pemberian Pelayanan Kesehatan

pada penderita hipertensi

Pelayanan kesehatan pada

penderita Hipertensi

100% 100% 100% 100% 100%


pada penderita Diabetes Mellitus

Pelayanan Kesehatan pada

penderita Diabetes Melitus

100% 100% 100% 100% 100%


bagi orang dengan gangguan jiwa

berat

Pelayanan Kesehatan orang

dengan gangguan jiwa berat

100% 100% 100% 100% 100%

T O T A L 47,821,569 39,822,455 49,277,615 56,030,731 66,921,233 259,873,603

Keterangan

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Program

Kegiatan


Tahun 5

(2021)

Kondisi Akhir

Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Indikator Kinerja


Kegiatan (Output)

Data Capaian

pada Awal Tahun

Tahun 1

(2017)

Tahun 2

(2018)

Tahun 3

(2019)

Tahun 4


Indikator

SasaranKode

Program dan

Kegiatan

Indikator Program

Indikator Kegiatan

kata pengantar - dinkes-ppkb.natunakab.go.id · kerangka pendanaan. renstra dinas kesehatan dan...

Documents