kata pengantar -...

Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan

nikmat yang telah diberikan, sehingga kami dapat melakukan dan

menyusun Laporan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten

Lombok Utara Tahun 2016.

Dalam penyusunan sampai ketahap laporan akhir dilakukan

dalam waktu yang telah ditentukan telah dilaksanakan, dengan rangkaian

kegiatan meliputi latar belakang dari pekerjaan, dasar pertimbangan (dasar

hukum), maksud, tujuan, ruang lingkup dan output dari pekerjaan,

gambaran umum, konsep dan metodologi Pekerjaan Penyusunan Naskah

Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lombok Utara.

Laporan ini merupakan suatu rangkaian pekerjaan Penyusunan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lombok Utara. “Tak ada gading

yang tak retak”, maka kami akan sangat berterima kasih kepada semua

pihak atas segala kritikan yang bersifat membangun terhadap hasil

penyusunan laporan ini. Semoga kami dapat memberikan hasil yang baik

dan bermanfaat untuk pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Naskah

Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelengaraan

Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lombok Utara ini bagi seluruh

masyarakat Kabupaten Lombok Utara khususnya dan bagi para pihak yang

berkepentingan pada umumnya.

Amin.

Mataram, 2016

LEMBAGA PENELITIAN LEGISLASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ERLIES SEPTIANA NURBANI, SH., LLM.M. KETUA

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN.................................................................................... 4

A. Latar Belakang ............................................................................... 4

B. Identifikasi Masalah ........................................................................ 6

C. Tujuan dan Kegunaan .................................................................... 7

D. Metode Penelitian .......................................................................... 7

1. Sifat Penelitian …………………………………………………… 8

2. Bahan dan Materi Penelitian …………………………………….. 8

a. Penelitian Kepustakaan ……………………………………….. 8

b. Penelitian Lapangan………………………………………….. 9

BAB II. KAJIANTEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS ........................................ 11

2.1. Komunikasi dan informatika ............................................................ 11

a. Unsur-unsur dalam Komunikasi dan informasi

b. Peranan Komunikasi dan Informatika

2.2. Kajian terhadap asas/prinsip penyusunan norma ........................... 14

2.3. Kajian terhadap praktek penyelenggaraan,kondisi yang ada serta

Permasalahan yang dihadapi masyarakat ..................................... 28

2.4. Penyelenggaraan Komunikasi, informasi publik dan pengembangan

e- government .............................................................................. 31

2.5. Kajian terhadap implikasi penerapan system baru yang diatur di

Dalam Perda terhadap kehidupan masyarakat dan beban keuangan

Keuangan Negara …………………………………………………….. 32

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT ........................................................................................ 33

3.1 Pasal 18 ayat(6) UUD 1945 ............................................................. 35

3.2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .............. 35

3.3 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ........................ 36

3.4 UU Nomr 26 tahun 2008 tentang Pembentukan KLU ..................... 36

3.5 UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ……………….. 38

3.6 UU Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos ………………………………. 39

3.7 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

Undangan …………………………………………………………………. 39

3

Naskah Akademik Penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan Dishubparkominfo Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2014

3.8 PP Nomor 38 tahun 2007 Pembagian Urusan anatara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah ………………………………………………….. 40

BAB IV. LANDASAN FISOLOGIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ………………. 41

A. Landasan Fisiologis ………………………………………………………… 41

B. Landasan Sosiologis ……………………………………………………… 43

C. Landasan Yuridis …………………………………………………………… 44

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

PERATURAN DAERAH ……………………………………………………… 45

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan …………………………………………. 46

B. Arah dan Jangkauan ………………………………………………………. 46

C. Ruang Lingkup Materi ……………………………………………………. 47

a. Penyelenggaraan Komunikasi

b. Penyelenggaraan Informatika

c. Pengawasan dan Pengendalian

d. Peranserta masyarakat

e. Sanksi

BAB VI PENUTUP ............................................................................................. ….. 52

A. Kesimpulan ………………………………………………………………….. 52

B. Saran ………………………………………………………………………….. 53

DAFTAR PUSTAKA

4


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah

menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam

menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan

pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa,

memperlancar kegiatan pemerintahan, mernperkukuh persatuan dan

kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan

memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar

bangsa

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi

pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan

bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi

merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik

merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas

penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik.

Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang

dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (e-

government) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Perubahan Iingkungan global dan perkembangan teknologi

telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong

terjadinya perubahan mendasar, melahirkan Iingkungan telekomunikasi

yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan

telekomunikasi, termasuk hasil konvergensi dengan teknologi informasi

dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan

kembali penyelenggaraan telekomunikasi khususnya di daerah.

5


Di era globalisasi yang diikuti dengan perkembangan teknologi

informasi yang pesat saat ini, Pemerintah dituntut untuk lebih

meningkatkan transparansi dalam setiap aktifitas pelayanan publik.

Dalam konteks Pemerintah yang baik yang mampu melayani

kepentingan publik, harus dibangun sistem penyelenggaraan

transportasi, komunikasi dan informatika yang sesuai dengan

karakteristik suatu daerah sehingga mampu melayani masyarakat di

bidang sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi dan

informatika.

Otonomi daerah merupakan hal yang sangat mempengaruhi

Penyelenggaraan kebijakan di daerah, sejak berlakunya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah

diharapkan dapat mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing

secara mandiri. Jadi otonomi daerah selain memberikan hak maka juga

memberikan tanggung jawab baru bagi Pemerintah Daerah.

Beberapa Negara yang memperhatikan perkembangan teknologi

komunikasi dan informatikanya telah terbukti membantu negara

tersebut dalam mempercepat pertumbuhan ekonominya. Sistem

komunikasi dan informatika adalah sistem distribusi yang akan

mempercepat atau mempermudah arus informasi, antar manusia dalam

hubungan ekonomi. Pengembangan sistem penyelenggaraan

komunikasi dan informatika yang baik akan mempermudah pencapaian

tujuan tersebut.

Kabupaten Lombok Utara merupakan wilayah Nusa Tenggara

Barat yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan Kabupaten

Lombok Barat dan Kota Mataram. Kondisi tersebut terjadi karena

terdapat dua koridor komunikasi dan inaformatika yang

menghubungkan Kawasan Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten

Lombok Utara. Kondisi tersebut mengakibatkan Kabupaten Lombok

Utara dimasukan ke dalam suatu kawasan andalan tersendiri.

6


Pentingnya kawasan Kabupaten Lombok Utara bagi Provinsi Nusa

Tenggara Barat, tidak hanya karena hubungan dengan kota Mataram,

tetapi juga karena Lombok Utara memberikan kontribusi ekonomi yang

tinggi bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat dari sektor Pariwisata sehingga

pengaturan arus komunikasi wilayah tersebut harus disusun dengan

baik. Substansi kebijaksanaan pembangunan wilayah berdasarkan Pola

Dasar Pembangunan Kabupaten Lombok Utara.

Kabupaten Lombok Utara, pada dasarnya berupaya untuk

membangun Kabupaten yang baru terbentuk ini menjadi Kabupaten

yang maju, berbudaya dail dan saejahtera serta mandiri dalam

meningkatkan efisiensi serta efektivitas mekanisme pelayanan publik di

sektor komunikasai dan informatika yang dilandasi dengan nilai - nilai

Tioq Tataq Tunaq.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi

masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lombok Utara tentang

Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatka, yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara

dalam upaya mengatur sektor, komunikasi dan informatika di

wilayah Kabupaten Lombok Utara.

2. Pola dan sistem manajemen pelayanan informasi publik di sektor

komunikasi dan informatika yang masih rendah.

3. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

komunikasi dan informatika sebagai dasar dalam pemecahan

masalah tersebut di atas, sehingga keterlibatan Pemerintah Daerah

Kabupaten Lombok Utara dalam penyelesaian masalah tersebut

masih kurang;

7


C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang

dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah

sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam menangani dan

mengatur sector , komunikasi dan informatika di Daerah Kabupaten

Lombok Utara serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan

penetapan Raperda tentang penyelenggaraan Komunikasi Dan

Informatika sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi

permasalahan dalam penataan sektor komunikasi dan informatika di

daerah Kabupaten Lombok Utara;

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,

yuridis Perda tentang penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika;

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda tentang

penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini

adalah sebagai acuan atau referensi bersama bagi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam

penyusunan dan pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika.

D. Metode Penelitian

Untuk pembuatan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah

(Raperda) Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika diperlukan penelitian, maka jenis

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang

menitikberatkan pada penelitian lapangan (field research) untuk

mendapatkan data primer, selain itu juga diperlukan penelitian

kepustakaan (library research) yang berfungsi untuk melengkapi dan

8


menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini

juga menggunakan data sekunder yang berasal dari 2 (dua) bahan

hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder

sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi

dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data1. Berdasarkan

data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan

pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari

penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari

penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara

menyeluruh (holistik), mendalam dan sistematis tentang

penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika. Dikatakan analitis,

karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek

yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas

hukum, kaidah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian

di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan atau Materi Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam

penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Untuk Penelitian Kepustakaan

1) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-

undangan mengenai Komunikasi dan Informatika;

1Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada, hal. 23.

9


2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat,

jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan bahan-

bahan di internet;

b. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah

data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan

masalah yang diteliti. Dalam memperoleh data tersebut

ditentukan wilayah dan obyek penelitian.

1) Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten

Lombok Utara.

2) Obyek Penelitian

Sebagai obyek penelitian dalam penelitian ini adalah

persebaran menara telekomunikasi, jaringan komunikasi,

sistem informasi publik, jangkauan pelayanan komunikasi

dan jasa komunikasi, komunitas radio, yang ada di

Kabupaten Lombok Utara.

3) Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-

langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

a) Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan

pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan

penyusunan usulan penelitian.

b) Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian

kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan

data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang

meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum

10


sekunder. Dalam penelitian lapangan dilakukan

pengumpulan data primer melalui observasi.

c) Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai

kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan

menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta

perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

4) Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil

observasi maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan

sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data

tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna

mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan

dibahas).

5) Teknik analisis

dilakukan secara interpretasi, yaitu data

diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada

suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang

berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang

seminimal mungkin dapat dihindari.

11


BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

1. Komunikasi dan Informatika.

Komunikasi adalah bagaimana menyampaikan informasi ke

tempat tujuan dengan cepat dan tepat. Cara untuk melakukan

komunikasi antara lain melalui suara, gerak-gerik/lambang dalam

bentuk gambar, melalui sinyal listrik dan elektro optik.

Berdasarkan cara penyampaian informasi, bentuk komunikasi

dapat kita bedakan, antara lain komunikasi dari titik ke titik/point to

point communications, dikenal juga dengan sistem telekomunikasi dan

komunikasi dengan cara Broadcassting, adalah dari satu titik ke banyak

titik.

a. Unsur-Unsur dalam komunikasi dan informasi:

1) Pengirim informasi

Ketika berkomunikasi, setiap orang yang bertindak sebagai

penanya atau penjawab dapat bertindak sebagai pengirim

informasi. Saat bertanya, berarti kita sedang mengirimkan

informasi yang berbentuk “pertanyaan”, sebaliknya saat kita

menjawab pertanyaan, kita sedang mengirimkan informasi yang

berbentuk “jawaban”.

2) Penerima Informasi

Dalam suatu peristiwa tanya jawab, orang lain yang

mendengarkan peristiwa tersebut disebut sebagai penerima

informasi.

3) Bentuk informasi

12


Dalam kegiatan yang berupa percakapan, bentuk

komunikasi yang dipakai adalah komunikasi “lisan”, tetapi bila

informasi yang dikirim atau diterima berupa tulisan, maka

bentuk komunikasi tersebut adalah komunikasi “tertulis”.

Terkadang komunikasi berlangsung dalam bentuk tanda-

tanda atau gerakan-gerakan anggota tubuh, maka bentuk

komunikasi seperti itu disebut komunikasi “isyarat”.

4) Media atau sarana informasi

Bagaimana mengetahui sebuah informasi telah diterima

oleh orang lain, tentu melalui media atau sarana informasi.

Media komunikasi dalam sebuah kegiatan percakapan adalah

“suara”, sedangkan media lainnya adalah “tulisan”. Media

komunikasi berupa tulisan akan bermanfaat untuk orang lain

yang tidak mengikuti kegiatan percakapan, mereka akan

menerima informasi berdasarkan berbagai tulisan yang mereka

baca.

b. Peranan Komunikasi dan Informatika:

1) Peranan Komunikasi dan Informatika dalam Ekonomi

Komunikasi dan informatika, seperti yang sudah dijelaskan

pada bab sebelumnya, bahwa komunikasi dan informatika

dengan segala kinerja dan perkembangannya telah

mengingkatkan produktivitas manusia, produktivitas dalam hal

produksi serta peningkatan pemasaran sehingga meningkatkan

keuntungan dan kesejahteraan.

Sumber daya alam adalah kebutuhan dasar manusia

dalam memenuhi kebutuhan hidup ataupun untuk mencari

penghasilan. Sumber daya alam tersebut tersebar di seluruh

permukaan bumi, tak ada satu lokasi di bumi yang dapat

13


memenuhi suatu kebutuhan akan sumber daya alam pada satu

lokasi. Sehingga diperlukan media untuk mengetahui informasi

lokasi sumber daya alam tersebut.

2) Peranan Komunikasi dan Informatika dalam Sosial

Perkembangan komunikasi dan informatika dan

peranannya dalam segi ekonomi mengakibatkan bertambahnya

luasan kegiatan manusia. Komunikasi dan informatika juga telah

menimbulkan perubahan-perubahan meski perubahan tersebut

bernilai negatif, misalnya adalah perbedaan kasta masyarakat

yang dilihat dari kepemilikan alat komunikasi, orang yang

memiliki gadget komunikasi seperti smartphone terkini akan

dipandang lebih “tinggi” daripada orang yang hanya tidak

memiliki alat komunikasi.

Pentingnya kemudahan mendapatkan informasi

mempengaruhi suatu pola fikir sebagian orang, hal ini dapat

dibuktikan dengan tingkat kepercayaan diri seseorang di

lingkungan sosial ketika ia dapat dengan mudah mengakses

informasi untuk disebarluaskan kepada orang lain.

3) Peranan Komunikasi dan Informatika dalam Politik

Komunikasi dan informatika menjadi suatu alat yang

sangat penting bagi suatu pemerintahan untuk menjaga

informasi yang sifatnya terbatas untuk tidak diketahui oleh

pemerintahan lainnya. Sistem komunikasi dan informatika di

suatu wilayah akan mencerminkan kinerja dari pemerintah di

wilayah tersebut. Sistem komunikasi dan informatika yang

buruk, keamanan komunikasi dan informatika yang tidak aman,

sistem komunikasi dan informatika yang kacau serta kualitas

alat komunikasi dan informatika rendah mencerminkan kinerja

pemerintahan yang buruk dalam menangani tatanan

pemerintahan secara menyeluruh di wilayah tersebut. Begitu

14


pula sebaliknya, ketika dalam suatu wilayah sistem komunikasi

dan informatikanya telah tertata dengahn baik, keamanan yang

terjamin serta alat-alat yang dimiliki modern maka kinerja

pemerintahannya dinilai cukup baik.

2. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan

norma

Gustav Radbuch2, seorang ilmuan hukum memberikan pendapat

tentang hukum, beliau menyatakan bahwa; “hukum memiliki asas-asas

dasar dan juga tujuan dalam dirinya. Ketiga asas dasar tersebut adalah;

Kepastian Hukum (Rechtssicherheit), Keadilan (Gerechtigkeit), dan

Kegunaan (Zweckmassigkeit). Asas atau tujuan pertama adalah

Kepastian Hukum yang sering dimaknai sebagai suatu keadaan dimana

telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi

hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan

yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam

keadaan tertentu3. Terkait kepastian hukum, Lord Lloyd4, memberikan

penjelaskannya sebagai berikut:

“Law seems to require a certain minimum degree of regularity and

certainty, for without that it would be impossible to assert that what was

operating in a given territory amounted to a legal system”.

Hukum dalam paradigma positivistik mengharuskan adanya

“keteraturan” (regularity) dan “kepastian” (certainty) guna menyokong

bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan

kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi

kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) yang

akan berfungi sebagai motor utama penegakan ketertiban masyarakat

2Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 1982. Ilmu Hukum, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 19.

3Sudikno Mertokusumo, 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

hal. 2. 4Lord Lloyd dan M.D.Am 1985. Freeman, Lloyd’s Introduction of Jurisprudence, Steven & Son,

London, hal. 60.

15


(order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa

(pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa (pemerintah) di

hadapan pandangan warga negara5.

Untuk itulah hukum sangat diperlukan dalam kehidupan

masyarakat. Namun demikian tidak dapat dielakan adanya kenyataan

bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini

bisa menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan diantara

kepentingan-kepentingan itu. Pada hakikatnya gesekan dan

pertentangan bisa diatasi jika semua peraturan yang diberlakukan

dikembalikan lagi kepada konsep awal yaitu pada general norm. Organ-

organ yang menerapkan hukum harus dilembagakan sesuai dengan

tatanan hukum, sebaliknya tatanan hukum yang mengatur organ-organ

itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan6.

Hukum sebagai sarana pembangunan maupun sebagai sarana

pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan, memelihara dan

mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Ini

dimaksudkan agar selama perkembangan dan perubahan terjadi,

ketertiban dan keteraturan tetap terpelihara7. Untuk itu salah satu

unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas yang

terimplementasi dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan

sangatlah penting dalam mewujudkan konsep atau gagasan hukum8.

Secara sederhana pengertian rechtsstaat adalah negara

menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan

penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan

di bawah kekuasaan hukum. Dalam rechtsstaat maka ikatan antara

negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau

5A. Ridwan Halim, 1987. Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166

6Ali Fauzan, op. cit. hal. 22.

7Rusli K. Iskandar. 2001. Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi

Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press, hal. 185. 8Haeruman Jayadi. 2009. Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hal. 71.

16


pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki9. Dalam Negara

hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam

penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara

tujuan hukum itu sendiri antara lain “…opglegd om de samenleving

vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk

menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran

dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan,

pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan,

kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara

hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata

kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan10.

Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara

hukum (rechtsstaat) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada

hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau

diperhatikan lebih jauh kebelakang, konsep kedaulatan yang didasarkan

pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan

negara. Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan

dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan

yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa

hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkretkan. Dalam

perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham

kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka

berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi11.

Oleh karena itu, Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari

negara atau kekuasaan dalam suatu negara mengemukakan:

“As we have seen, there are not three but two basic function of the

state: creation and application (execution) of law, and these function are

9Abdul Latief. 2005.Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah.

Yogyakarta: UII Press, hal. 15. 10

Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo, hal. 20. 11

Donald A Rumokoy. 2001. Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi

Negara di Dalamnya terpetik dari buku Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.

hal. 2.

17


not coordinated but sub-and supra-ordinated. Further, it is not possible to

define boundary line separating these function from each order, since the

distinction between creation and application of law-under lying the

dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has

only a relative character, most act of state being at the same time law

creating and law applying acts12”

(seperti telah kita lihat, fungsi dasar dari negara bukannya tiga

melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum,

dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara

berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak

mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsi-

fungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan

penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan

eksekutif (dalam arti luas)- hanya bersifat relatif; sebagian besar

tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan

membentuk dan menerapkan hukum)

Dari apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut diatas,

sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan

negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi

pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut

tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi

kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan sub-ordinasi dan ada yang

berkedudukan sebagai super-ordinasi. Yang dimaksud dengan fungsi

kekuasaan yang berkedudukan super-ordinasi adalah fungsi kekuasaan

negara dalam pembentukan hukum, sedangkan yang memiliki

kedudukan sub-ordinsai adalah fungsi kekuasaan Negara dalam

penerapan hukum. Alasan sederhananya adalah bahwa tidak mungkin

untuk melaksanakan atau menerapkan hukum apabila belum ada

hukum yang akan diterapkan artinya adalah fungsi pembentukan

hukum harus terlebih dahulu berjalan (ada hukum yang telah dibentuk

12

Hans Kelsen. 1973. General Theory Of Law and State, New York: Russel and Russel, hal. 269-270.

18


oleh organ yang mengemban fungsi pembentukan hukum) baru

kemudian fungsi penerapan hukum dapat dilaksanakan oleh organ yang

mengemban fungsi penerapan hukum.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses

pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang

memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh

hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum,

sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada

tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum

meliputi bahan dan struktur. Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan

struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang

memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu,

pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur

menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur

kelembagaan dan mekanisme kerja13.

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu

pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan

peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih

dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak

menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu. 14

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika

kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat

nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini

berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para

warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum

itu tampil sebagai das sein-sollen, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku

13

Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan

Daerah di Era Otonomi Daerah. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad, hal. 35. 14

Ibid, hal. 71.

19


sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat

riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah)).15

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam

“L’esperit des Louis” mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus

dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu16:

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung

arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran

dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan

mubazir;

2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif,

sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat

yang individual;

3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual

dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;

4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi,

karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan

rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika,

melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh

orang rata-rata;

5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan

pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu

jika benar-benar diperlukan;

6. Hukum hendaknya tidak bersifat debatable (argumentatif), di mana

bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara

yang berbeda, yaitu pertama norma yang lebih tinggi dapat menentukan

organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah;

kedua, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma

yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma

15

Ibid, hal. 123. 16

Lihat Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di

Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press, hal. 124-125.

20


yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat

norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama

sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain17,

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam

berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-

undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-

undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat

daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem

perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada

peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya

atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum

yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah

yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan

kepentingan seluruh rakyat Indonesia18.

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan

tertinggi dalam Negara (staatsgrundgesetz) disebutkan pada Pasal 18

ayat (6) bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua

urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi

dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-

satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan

tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan

menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan

pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan

perundang-undangan sendiri (legislatieve bevoegheid, legislative

17

Yohanes Golot Tuba Helan, op. cit, hal. 113. 18

Abdul Latief. Op. cit, hal. 65

21


power)19. Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-

masing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan

mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak

mengidentifikasikan individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku

bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang

terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku20.

Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas

hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi

dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir

atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan

membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum.

Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia

lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan

dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan

konkritisasi dari asas hukum.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan

merupakan pengejewantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan

berdasarkan UUD 1945, seperti21:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.

2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan.

3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum.

Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas

bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-

peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-

asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut

19Lendy Siar, Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah.

Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, 2001, hal. 43. 20

Ibid, hal. 48. 21

Ibid, hal. 49.

22


sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio

legis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya

dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja

ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya22.

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu

memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-

undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu23:

1. Asas-asas formal:

a) Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan (het beginsel van de duidelijk doelstelling);

b) Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang

berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan

peraturan perundang-undangan (het beginsel van het jiuste

organ);

c) Asas keperluan yang mendesak (het nood zakelijk heids beginsel);

d) Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan

yang di bentuk (het beginsel van de voorbaarheid);

e) Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan

rakyat (het beginsel van de consensus).

2. Asas-asas materiil

a) Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (het beginsel van

duidelijk terminology en duidelijk sistematiek);

b) Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap

orang (het beginsel van de kenbaarheid);

c) Asas kepastian hukum (het rechtszakerheids beginsel);

d) Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (het rechtsgelijkheids

beginsel);

22

Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, hal. 85. 23

Lendy Siar. op. cit, hal. 52.

23


e) Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (het beginsel

van de individuale rechts bedeling).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-

asas materi muatan peraturan daerah. Pengaturan yang sama dilakukan

juga dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan

daerah dimaksud, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ

pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan,

dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan

rumusan dan keterbukaan.

1. Asas Kejelasan Tujuan

Dengan “asas kejelasan tujuan”, maka setiap pembentukan

peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas

yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Berdasarkan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk

yang tepat”, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan

harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk

peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan

perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi

hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak

berwenang.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis,

hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan

24


materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki

peraturan perundang-undangan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan (Applicable)

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah

bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus

memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis,

maupun yuridis.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas)

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan

kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Dengan “asas kejelasan rumusan”, maka setiap peraturan

perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis

penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan

kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah

dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam

interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan (Transparancy)

Berdasarkan “asas keterbukaan”, maka dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian,

seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-

25


luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan.

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi

muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan

asas:

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa

setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus

berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman

masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan

dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat

setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa


mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk

dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa


mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap

pengambilan keputusan.

26


5. Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan

kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan

peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan

bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah

bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan,

kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan (Justice, Gerechtigheid)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap

materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga

negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam

hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan

peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang

bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain,

agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (Rechtsorde en rechrs

zekerheid)

27


Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian

hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-

undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat

melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu,

masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-

undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem

hukum positif yang ditelusuri dan di teliti. Asas-asas hukum ini dapat

dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak

melenceng dari cita hukum (rechtsidee) yang telah disepakati bersama.

Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum

(rechtsregel), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara

langsung terhadap suatu peristiwa konkrit dengan menganggapnya

sebagai bagian dari norma hukum. Namun demikian, asas-asas hukum

tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum24.

Sebagaimana halnya pembentukan produk hukum, maka hendaknya

persoalan pengaturan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di

tetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara;

Pengaturan dalam bentuk Perda atas penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika yang ada di Kabupaten Lombok Utara

harus berpijak pada acuan teoritik maupun acuan formal asas-asas

perundang-undangan yang berfungsi menjadi acuan paradigmatik dalam

24

Suprin Na’a. 2003. Ruang Lingkup Muatan Materei (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: (Tesis) Program

Pascasarjana Unpad, hal. 71.

28


penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Lombok Utara. Sehingga Perda yang akan disusun nanti memperhatikan

asas hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, berdaya

guna dan tepat guna, dapat dilaksanakan dan dipertahankan, adanya

saling kesesuaian di antara aneka hukum yang relevan, kesederhanaan

dalam konstruksi naskah ketentuan hukumnya, jelas naskah peraturan

hukumnya, dan juga dapat diterima oleh semua pihak ketentuan

hukumnya. Perda tentang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika

hendaknya dalam implementasinya lebih efektif.

Sehingga pada akhirnya dalam melaksanakan dan mengatur

sektor transportasi mampu memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum,

bahwa dengan berlakunya peraturan itu akan jelas batas-batas hak

(recht, right) dan kewajiban (plicht, duty) semua pihak terkait dalam

sesuatu hubungan hukum serta memberikan manfaat yang jelas bagi

yang berkepentingan dengan kehadiran peraturan itu.

3. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta

permasalahan yang dihadapi masyarakat

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang dicanangkan

sejak tahun 1999 sebenarnya membuka peluang bagi kabupaten/kota di

Indonesia untuk berkembang dengan lebih cepat sesuai dengan kondisi-

kondisi lokal maupun aspirasi di daerah, karena kabupaten/kota kini

memiliki diskresi untuk melakukan hal tersebut. Beberapa

kabupaten/kota memang telah dapat memanfaatkan kebijakan untuk

menjadikan daerah mampu memberikan pelayanan kepada publik

dengan lebih baik dan meningkatkan taraf kesejahteraan

masyarakatnya.

Secara geografis Kabupaten Lombok Utara berada pada posisi

115°46 - 115°28 Bujur Timur, dan dari 8°120 - 8°550 Lintang Selatan.

29


Secara administratif, Kabupaten Lombok Utara memiliki batas wilayah

sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Lombok Barat

Sebelah Barat : Selat Lombok

Sebelah Timur : Lombok Tengah dan Lombok Timur

Kabupaten Lombok Utara mempunyai luas wilayah 1.312,77 Km²

yang terdiri dari luas daratan 809,53 Km² dan luas perairan laut 503,24

Km². Secara administrastif terbagi dalam 5 (lima) Kecamatan, 33 Desa

dan 322 Dusun.

Tabel 1. Tabel Luas Kabupaten Lombok Utara Dirinci Per Kecamatan

No. Kecamatan Jumlah

Desa Jumlah Dusun

Luas Wilayah Persentase (%) Km² Ha

1. Bayan 9 95 329,10 32.910 40,66

2. Kayangan 8 85 126,53 12.635 15,61

3. Gangga 5 54 157,35 15.735 19,43

4. Tanjung 7 65 115,64 11.564 14,28

5. Pemenang 4 29 81,09 8.109 10,02

Jumlah 33 328 809,53 80.953 100,00 Sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat tahun 2010

Dalam rangka revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi

daerah Kabupaten Lombok Utara mencoba mengarahkan pada

dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat

dalam hal pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah dan

pemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lombok

Utara berusaha untuk memaksimalkan perannya dalam menopang

ekonomi di daerahnya dengan mengembangan sarana dan prasarana

yang menunjang pembangunan di kabupaten ini

Jalan merupakan suatu prasarana yang dipergunakan oleh

masyarakat untuk mencapai tujuan. Suatu jaringan jalan dapat

berperan sesuai dengan fungsinya dengan baik bila masing-masing ruas

30


jalan yang ada dapat memberikan pelayanan yang baik bagi lalu lintas

harian kendaraan yang melintasinya.

Data Potensi yang ada di bidang Komunikasi dan Informatika

adalah sebagaimana berikut:

1) Jumlah Kantor Pos yang tersebar di Kabupaten Lombok Utara yaitu :

a) Kantor Pos : 4 unit

b) Kantor Pos Pembantu : - unit

c) Kantor Pos Tambahan : - unit

d) Pos Keliling : - unit

2) Fasilitas Telekomunikasi yang tersedia/terpasang di Kabupaten

Lombok Utara sebagai berikut :

a) Telepon Seluler (GSM) :

o Indosat : 7 unit

o Telkomsel : 10 unit

o PT Excel Axiata : 11 unit

o PT Gametraco Tunggal : 5 Unit

o PT Persada Sokatama : 13 Unit

o PT Tower Baersama Grop : 10 Unit

o PT Protelindo : 3 Unit

o PT KIN : 2 Unit

o PT Solosindo Tunas Pratama: 9 Unit

o Telkom : 13 unit

b) Persebaran Menara Per Kecamatan

Kecamatan Pemenang : 24 Menara

Kecamatan Tanjung : 17 Menara

Kecamatan Gangga : 10 Menara

Kecamatan Kayangan : 14 Menara

Kecamatan Bayan : 18 Menara

31


c) Warung Internet : 8 unit

3) Jumlah Radio Amatir dan Frekuwensi Radio serta TV Kabel di

Kabupaten Lombok Utara sebagai berikut :

a) RAKOM : 3 unit

b) TV KABEL : 8 unit

4. Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi Publik dan Penegembangan

e-Government

Dalam rangka memberikan layanan informasi kepada masyarakat

pemerintah daerah melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan

komunikasi yanga meliputi penyediaan sarana komunikasi dengan

menggunakan pola koordinasi dan kerjasa dengan memfasilitasi kegiatan –

kegiatan dengan pihak yang berkepentingan dari tingkat desa, tingkat

kematan dan tingkat kabupaten.

Untuk mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan daerah

yang baik, transparan, efektif dan efisien maka pemerintah daerah harus

membuka ruang untuk konsultasi public dengan masyarakat dalam bentuk

membentuk kelompok kerja konsultasi public guna amenyampaikan

aspirasi, masukan dan kritik terhadap kebijakan yang telah diambil oleh

pemerintah daerah.Dalam rangka pemberian informasi kepada publik maka

keberadaan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi mutal diperlukan.

Penyelenggaraan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan

yang menggunakan dan berbasis elektronik guna memberikan pelayanan

publik yang efektif dan efisien harus terus ditingkatkan melelui berbagai

cara yang antara lain dengan menyusun rencana induk pengembangan e-

government sehingga pelayanan yang handal dan terpercaya serta

terjangkau oleh masyarakat luas melalui cara pemanfaatan teknologi

informasi secara optimal merupakan syarat mutlak dalam pengembangan e-

government.

32


Pelayanan e-government juga diarahkan dalam bentuk dukungan

dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah Daerah, pembentukan

media center sehingga mmapu mendukung peningkatan peran serta dunia

usaha dalam pengembangan industry telekomunikasi dan teknologi

informasi.

5. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur

dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan

dampaknya terhadap aspek beban keuangan Negara

Dengan diberlakunya Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika ini membawa implikasi terhadap hal-hal

sebagai berikut:

1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah daerah

dalam menata persoalan penyelenggaraan Komunikasi dan

Informatika;

2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat Daerah

Kabupaten Lombok Utara;

3. Menata dan mengorganisasi pemanfaatan dan penggunaan sarana

dan prasarana di wilayah Kabupaten Lombok Utara sehingga

menjadi lebih teratur dan terpadu;

4. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam

penyusunan dan penetapan kebijakan sektor Komunikasi dan

Informatika;

5. Peningkatan kualitas penegakan hukum atas persoalan

penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika selama ini.

33


BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TERKAIT

Dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang

penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika perlu diperhatikan berbagai

peraturan perundang-undangan, yaitu: peraturan perundang-undangan

yang setara dengan undang-undang; peraturan pemerintah; peraturan

menteri; dan peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Raperda

Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan

Informatika. Dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang

pasal-pasal di dalam Raperda Kabupaten Lombok Utara tentang

Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Secara hirarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang

menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda Kabupaten

Lombok Utara tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Lombok Utara di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran

Negara Repulik Indonesia Nomor 4893);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

34


6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5065);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan

Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3303);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 3980);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Bangunan Gedung


Tambahan Lembaran Negara 4532);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010

tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara

Nomor 10 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor

10);

35


15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010,

Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara

Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Lombok Utara Nomor 42);

Setelah melihat urutan secara hirarki dan kronologis peraturan

perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam

pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang

Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, berikut adalah hasil evaluasi

dan analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan di atas,

berdasarkan keterkaitan pasal-pasal yang berhubungan dengan

kewenangan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945:

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan”

Berdasarkan bunyi pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, Pemerintah Daerah

Kabupaten Lombok Utara dapat menyusun peraturan daerah untuk

melaksanakan fungsinya sebagai wilayah otonom di Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

Undang-Undang ini menjabarkan tentang tugas dan wewenang

serta kewajiban Wakil Kepala Daerah, Tugas dan wewenang DPRD,

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kampanye,

Penetapan calon terpilih dan pelantikan, Ketentuan pidana pemilihan

36


Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga mampu mewujudkan

Pemerintahan yang baik. Hubungan kewenangan yang setara antara

eksekutif dan legislatif dalam penyelengaaraan Pemerintahan Daerah

yang lebih demokratis. Serta melakukan pengaturan terhadap birokrasi

agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi:

Undang-Undang ini menjabarkan penyelenggaran telokomunikasi.

Dimana pembinaan telekomunikasi merupakan kewenangan

Pemerintah. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk

mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,

mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta

meningkatkan hubungan antarbangsa.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa

penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang merupakan bagian

dari bidang Komunikasi dan Informatika merupakan wewenang dari

Pemerintah Daerah. Adapun wewenang Pemerintah Kabupaten Lombok

Utara adalah pengaturanpenyelenggaraan kominfo tersebut dapat

dibentuk dalam peraturan daerah.


Kabupaten Lombok Utara di Propinsi Nusa Tenggara Barat:

Peraturan perundang-undangan ini digunakan sebagai dasar

dalam menyusun ketentuan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan

kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagai

Daerah Otonom. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,

37


pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah kabupaten dan kota,

berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala

daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas

pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah,

setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat

(DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari

peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi

tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau

peraturan perundangan yang lebih tinggi25.

a. Pasal 245 ayat (2):

“Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi,

dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan”

Berdasarkan konsiderans dalam undang-undang ini dinyatakan

bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem

transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk

mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran

berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung

pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah, dan disebutkan

lebih lanjut bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan

internasional menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.

25

Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika., Hal. 37.

38


Selanjutnya dari penjelasan dalam undang-undang ini dikatakan

bahwa lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis

dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian

dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk

mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan

Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta

akuntabilitas penyelenggaraan negara.

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip

pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi

pemerintahan itu sendiri. perlayanan publik yang dilakukan oleh

pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi

dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi

sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan

lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam

kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk

untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka

pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan

masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara

pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring

dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk

tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk

mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk

serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang

39


memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan

kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan

asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk

memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan

publik26.

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos:

Undang-Undang ini menjabarkan penyelenggaran pos. Pos

diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan dan memperkukuh

persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa,

serta meningkatkan hubungan antarbangsa dan antarnegara, membuka

peluang usaha, memperlancar perekonomian, mendukung kegiatan

pemerintahan, menjamin kualitas layanan komunikasi tertulis dan surat

elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan,

dan layanan keagenan pos, dan menjamin terselenggaranya layanan pos

yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia


Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang ini digunakan sebagai pedoman teknis yuridis

dalam penyusunan Raperda tentang penyelenggaraan komunikasi dan

informatika. Sehingga Raperda ini nanti tersusun secara sistematis dari

segi asas pembentukan, jenis, hierarki, materi muatan, perencanaan,

penyusunan, teknik penyusunan, pembahasan hingga akhirnya

penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara

tentang Penyelenggaraan komunikasi dan informatika menjadi

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan

komunikasi dan informatika.

26

Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

40


8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten:

Peraturan Pemerintah ini merupakan pedoman atas pembagian

kewenangan Pemerintah Daerah dalam berbagai sektor pemerintahan

termasuk didalamnya adalah sektor perhubungan, sehingga Pemerintah

Daerah dapat mengatur urusan-urusan pemerintahan sesuai

kewenangannya dan tidak keluar dari peraturan/koridor yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

41


BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Negara Republik Indonesia sebagai badan hukum publik,

merupakan organisasi kekuasaan yang didalamnya terdiri dari

himpunan manusia yang disebut masyarakat Indonesia. Sebagai suatu

Negara maka Indonesia tentunya mempunyai tujuan yang hendak

dicapai dan diwujudkan demi kepentingan rakyatnya. Memajukan

kesejahteraan umum, merupakan salah satu dari tujuan Negara

Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila. Pancasila adalah dasar

Negara Indonesia, menjadi grundnorm dan landasan filosofis bagi setiap

aturan hukum.

Selain itu pula tujuan yang ingin di capai dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

adalah untuk menjaga ketertiban umum. Sejalan dengan hal tersebut

demi ketertiban dan keamanan serta dalam rangka usaha penekanan

pada keberlanjutan (sustainability) pelayanan melalu sarana dan

prasarana yang efisien dan efektif agar dapat memberikan manfaat dan

pelayanan kepada masyarakat luas maka pengaturan penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika harus di landaskan pada keterpaduan,

sehingga aturan yang di susun kiranya memperhatikan berbagai pihak

yang terlibat dalam pemanfaatan pelayanan Komunikasi dan Informatika

seperti masyarakat umum dan pengusaha penelenggaraan

telekomunikasi. Hal ini karena Komunikasi dan Informatika merupakan

sektor yang berperan penting dalam mendukung pembangunan

nasional.

Dengan demikian, diharapkan pada masa yang akan datang,

Kabupaten Lombok Utara sebagai bagian dari bangsa dan negara

Indonesia tetap mempunyai identitas yang sesuai dengan dasar negara

dan nilai-nilai serta pandangan hidup bangsa Indonesia dengan

42


mengedepankan kepentingan masyarakatnya walaupun terjadi

perubahan global terutama kaitannya di sini adalah penataan

penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika.

Dalam mengisi cita-cita perjuangan tersebut maka perlu

dilakukan program yang terencana dan terarah untuk melaksanakan

proses pembangunan agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan

falsafah yang mendasari perjuangan tersebut yakni Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itulah, kita membutuhkan bangsa

yang mandiri-bermartabat, butuh pemerintah daerah yang kuat

(berkapasitas dan bertenaga) dan demokratis. Upaya penguatan otonomi

daerah menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun

imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampui (beyond)

sentralisme dan lokalisme. Negara Kesatuan Republik Indonesia akan

menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta

kemandirian lokal. Untuk itulah kemandirian daerah melalui

penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif, efisien serta

ekonomis di harapkan mampu menjadi pondasi bagi pembangunan

nasional maka hal ini akan menjadi kekuatan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Untuk itulah pula ketentuan pengaturan penyelenggaraan

komunikasi dan informatika perlu ada keseimbangan yang mengandung

makna bahwa pengaturannya mencerminkan keseimbangan antara

kepentingan individu, kepentingan masyarakat dengan kepentingan

pembangunan. Hal ini difokuskan pada falsafah Pancasila yang

menghendaki tercapainya keadilan sosial, sebagaimana secara lebih

terperinci dinyatakan oleh UUD 1945.

Jika sektor Komunikasi dan Informatika tidak dikelola dengan

baik dan diabaikan begitu saja maka pada akhirnya justru akan menjadi

beban berat pemerintah dan melumpuhkan fondasi Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Kedepan kita membutuhkan penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika sebagai entitas lokal yang mampu

43


meningkatkan kekuatan menuju pembangunan yang lebih baik lagi

sehingga pada akhirnya juga beimbas pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Hubungan antara masyarakat dengan hukum merupakan satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini sesuai dengan ungkapan ubi

societas ibi ius (dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Dapat

ditegaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan

masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui

pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai

dengan yang diamanatkan dari tujuan negara Indonesia yang tercantum

dalam pembukaan UUD 1945.

Secara sosiologi, hukum berfungsi untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, selain

juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi (law

as a facilitation of human interaction). Di tinjau dari aspek sosial maka

penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika mempunyai peran penting

untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan

perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari aspek sosial budaya, keberadaan sarana dan prasarana

komunikasi dan informasi membuka cakrawala masyarakat yang dapat

menjadi wahana perubahan sosial, hal ini karena sarana dan prasarana

komunikasi mempunyai nilai yang potensial sebagai ruang publik.

Dalam penggunaan sarana dan prasarana komnikasi sebagai

suatu ruang publik sangat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup

disekitarnya, oleh karena itu diperlukan penataan dalam penggunaan

sarana dan prasarana komunikasi dengan memperhatikan aspek

wawasan berkelanjutan agar tidak membawa dampak terhadap

lingkungan hidup disekitarnya.

44


Untuk itulah dalam menyusun rancangan peraturan daerah

tentang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten

Lombok Utara, maka kiranya perlu memperhatikan aspek sosiologis

masyarakat setempat. Hal ini dimaksudkan karena masyarakat

setempatlah yang mungkin dapat mengalami dampak secara langsung

akibat penyelenggaraan komunikasi di daerahnya.

Beranjak dari pemikiran tersebut keberadaan hukum Sangat

diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak dapat

dielakkan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian

kepentingan sehingga hal ini bisa menutup kemungkinan timbulnya

gesekan pertentangan diantara kepentingan-kepentingan itu.

Kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat daerah diwujudkan dengan adanya kewenangan daerah

untuk membuat regulasi (Peraturan Daerah). Kebebasan pembentukan

regulasi tersebut harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua

lapisan masyarakat. Oleh karena itu para pembuat peraturan

perundang-undangan hendaknya dapat melahirkan undang-undang

yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-

undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar

bagi sebagian besar masyarakat (the greatest happiness for the greatest

number)27.

Untuk itulah dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika

kiranya tidak dapat mengenyampingkan faktor sosiologis

kemasyarakatan terutama menyangkut pada himpunan kaidah dari

segala tingkatan berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam

kehidupan masyarakat. Ini dikarenakan hukum bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan pokok seluruh masyarakat. Melalui aturan

hukum inilah dapat di jadikan sebagai pedoman bertingkah laku,

sebagai sarana untuk menjaga kebutuhan masyarakat dan sebagai

sistem pengendalian sosial. Dengan demikian hukum dapat dilihat dari

27

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, hal.61.

45


segi lain yaitu sebagai sarana untuk mengatur interaksi kehidupan

sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Selain itu pula

dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi

dan Informatika dapat mencegah terjadinya konflik sehingga ketertiban

dan keadilan dapat ditegakan.

Apalagi jika mencermati keadaan Kabupaten Lombok Utara yang

sangat majemuk yang terus berkembang menuju kearah perbaikan

pembangunan ekonomi, jika proses ini berjalan terus menerus maka

negara akan sampai pada kondisi dimana perekonomian dapat tumbuh

dengan baik dan masyarakat ikut berperan besar di dalamnya. Oleh

sebab itu agar sistem teknologi komunikasi dan informasi dapat

berjalan dengan baik maka prasyarat yang berupa penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika yang baik harus disusun dengan cermat

karena transportasi dan komunikasi informasi mempunyai peranan

yang penting dalam pertumbuhan ekonomi negara sehingga menyadari

akan hal tersebut maka sudah selayaknya kehadiran suatu aturan

hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang sesuai yang mampu

menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten saat ini.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang

Pos bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam

pengaturan penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Perlu dibentuknya peraturan daerah ini bukan lagi sekedar human

will (kemauan manusia) namun lebih kepada human want (kebutuhan

manusia). Hal ini dimaksudkan pula untuk mengoptimalkan

penggunaan prasarana komunikasi dan informatika dalam rangka

menjalin komunikasi antar anggota masyarakat.

46


BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar

hukum dengan memberikan kepastian hukum (legal certainty) dari

kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka mewujudkan dan

menjamin terselenggarannya Komunikasi dan Informatika melalui

sistem efektif dan efisien serta kemudahan dalam mengakses

komunikasi dan informasi guna mendorong perekonomian Daerah dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menopang

kemandirian dan kemajuan Daerah.

B. Arah dan Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika mencoba untuk menjawab tantangan-

tantangan yang dihadapi dalam otonomi daerah. Dengan menjadikan

desentralisasi sebagai azas utama. Kemudian, dekonsentrasi dan tugas

pembantuan (delegasi).

Kedepannya prespektif yang di coba untuk di bangun dan

dikembangkan dalam Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika

adalah bahwa melalui pengaturan ini ke depan paling tidak harus dapat

menjawab pertanyaan tentang paradigma yang menjadi dasar

pengaturan mengenai Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika

yaitu memberikan dasar menuju kemandirian bidang Komunikasi dan

Informatika di Kabupaten Lombok Utara, artinya memberikan landasan

yang kuat menuju terbangunnya suatu komunitas yang mengatur

dirinya sendiri.

47


C. Ruang Lingkup Materi

1. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur nantinya dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan

Komunikasi dan Informatika diantaranya adalah

a. Penyelenggaraan Komunikasi

b. Penyelenggaraan Informatika


d. Peran serta Masyarakat dan

e. Sanksi

a. Penyelenggaraan komunikasi .

Dalam arangka melaksanakan kegiatan penyediaan dan

pelayanan komunikasi, penyelenggaraan komunikasi melalui

penyediaan sarana komunikasi dan penyebarluasa komunikasi dan

penyebarluasan informasi serta menyediakan keterbukaan informasi

publik.

Penyebarluasan informasi dalam penyebarluasan informasi

dilakukan melaui jalur media masa dan melalui lembaga

komunikasi social.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang baik, transparan dan efisien serta akuntabel dan dapat

dipertanggungjawabkan maka Pemerintah Daerah harus membentuk

sarana konsulatasi pubil dan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi.

b. Penyelenggaraan Informatika.

48


Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan

penyelenggaraan Informatika dikembangkan melalui kegiatan

pengemangan e-government dan kgiatan dalam bidang pos

telekomunikasi.

Pengembangan e-Government yang akan dilakukan oleh

pemerintah daerah dalam upaya pemberian pelayanan publik pada

dasarnya terdiri dari:

a. penyusunan rencana induk pengembangan e-Government; b. pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya,

serta terjangkau oleh masyarakat luas; c. pemanfaatan teknologi informasi secara optimal; d. pemberian dukungan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; e. pemberian dukungan dalam Pengelolaan data dan informasi; f. pembentukan Media Center; g. penerapan keamanan informasi; h. peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengembangan

industri teknologi teleKomunikasi dan teknologi informasi; dan i. pengembangan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah

Daerah dan Peningkatan e-Literacy masyarakat.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok

Utara dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang

akan diatur antara lain adalah Pemberian Izin Penyelenggaraan

Layanan Pos dan Telekomunikasi yang terdiri dari :

a. pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;

b. Pembenrian ijin Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan

c. penertiban jasa titipan untuk kantor agen;

d. pemberian izin penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk

keperluan Pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya di

Daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;

e. pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);

f. pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;

g. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara Telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana Telekomunikasi;

49


h. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel Telekomunikasi;

i. Pemberian izin Hinder Ordonnantie (Ordonansi

Gangguan);

j. Pemberian izin instalasi penangkal petir;

k. Pemberian izin instalasi genset;

l. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat Telekomunikasi; Adapun Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Layanan Pos

dan Telekomunikasi meliputi :

a. rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan

jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan di

daerah;

b. rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban

pelayanan universal di bidang Telekomunikasi;

c. rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;

d. rekomendasi untuk pendirian kantor cabang jasa titipan;

e. rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan

jaringan tetap lokal wireline (end to end);

f. rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban

pelayanan universal di bidang Telekomunikasi; dan

g. rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis

terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio dan televisi.


Tanggung jawab penawasan dan pengendalian yang dapat

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa pengawasan atau

pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang

meliputi cakupan area daerah, pelaksanaan pembangunan warnet

pedesaan ataupun warnet seluler dan yang sejenis termasuk

pengendalian terhadap standarisasi pendirian pos dan alat

komunikasi.

50


d. Peranserta Masyarakat

Peranserta masyarakat yang dapat dilakukan dalam

penyelenggaraan komunikasi dan informatika dapat berupa

dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan

informatika sehingga diharapkan mampu memberikan nilai ekonomis

bagi masyarakat.

e. Ketentuan sanksi

Ketentuan sanksi memuat sanksi yang nantinya akan

diterapkan apabila dikemudian hari terdapat pelanggar terhadap

ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah tentang

penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika tersebut. Sanksi

tersebut berupa:

a. Orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran

dikenakan sanksi administrasi, berupa:

1) teguran tertulis;

2) penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan

usaha;

3) pembekuan izin;

4) pencabutan izin;

5) penetapan ganti rugi; dan

6) denda.

b. Setiap petugas yang melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi

berupa teguran dan/atau dibebastugaskan dari jabatannya,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peralihan

Ketentuan Peralihan ini terkait dengan tenggang waktu

pemberlakuan peraturan daerah.

51


BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya rencana untuk menyusun pembentukan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara tentang

Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika merupakan gagasan

yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di

Kabupaten Lombok Utara.

2. Dalam hubungannya dengan keinginan yang kuat untuk

mewujudkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Lombok Utara tentang Penyelenggaraan komunikasi dan informatika,

semakin menunjukkan adanya suatu kesadaran dan komitmen

politik yang sangat tinggi untuk menempatkan dan memfokuskan

persoalan komunikasi dan informatika dalam rangka mempercepat

dan mendukung pembangunan daerah.

3. Secara filosofis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan komunikasi dan

informatika dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan

tujuan demi mewujudkan kepentingan rakyatnya.

4. Secara Yuridis, dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Lombok Utara tentang Penyelenggaraan komunikasi dan

informatika ini maka akan semakin memperjelas pengaturan tentang

penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kabupaten Lombok

Utara yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang yang ada di

atasnya.

5. Secara Sosiologis, berbagai aspek yang menjadi permasalahan

krusial yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara akan terselesaikan

dengan berfungsinya hukum untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, selain juga berfungsi

sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi

masyarakatnya.

52


B. Saran

1. Perlunya pemilahan yang selektif terhadap subtansi apa saja yang

sebaiknya di atur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Lombok Utara tentang Penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

2. Mengingat kebutuhan dan strategisnya persoalan penyelenggaraan

komunikasi dan informatika maka percepatan pembahasan bersama

antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara

merupakan keniscayaan dan keharusan untuk segera dilaksanakan.

Penyedia :

LEMBAGA PENELITIAN LEGISLASI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

ERLIES SEPTIANA NURBANI, SH., LLM.M.

KETUA

53


DAFTAR PUSTAKA

Abdul Latief. 2005.Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: UII Press.

A. Ridwan Halim, 1987. Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum, Ghalia Indonesia,

Jakarta. Donald A Rumokoy. 2001. Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan

Hukum Administrasi Negara di Dalamnya terpetik dari buku Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.

Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 1982. Ilmu Hukum, CV.

Rajawali, Jakarta. Haeruman Jayadi. 2009. Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan

Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad.

Hans Kelsen. 1973. General Theory Of Law and State, New York: Russel and

Russel

Jimly Asshidiqie. 2010. Perihal Undang-Undang. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Lendy Siar, Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad,

2001.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju.

Lord Lloyd dan M.D.Am 1985. Freeman, Lloyd’s Introduction of Jurisprudence, Steven & Son, London.

Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,

Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajagrafindo.

Rusli K. Iskandar. 2001. Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta:

UII Press. Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.

54


Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung. Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti

Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press.

Suprin Na’a. 2003. Ruang Lingkup Muatan Materei (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad.

Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam

Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah. Bandung :

(Disertasi) Program Pascasarjana Unpad.

kata pengantar -...

Documents