jurusan geografi fakultas ilmu sosial …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang...

49
i IMPLEMENTASI PROGRAM ECO-SETTLEMENT DALAM PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN REJOMULYO, KECAMATAN SEMARANG TIMUR, KOTA SEMARANG SKRIPSI Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Geografi Oleh Ilham Utomo Putra 3211413043 JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2017

Upload: donga

Post on 16-Jul-2019

227 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

i

IMPLEMENTASI PROGRAM ECO-SETTLEMENT DALAM

PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN REJOMULYO,

KECAMATAN SEMARANG TIMUR, KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Geografi

Oleh

Ilham Utomo Putra

3211413043

JURUSAN GEOGRAFI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017

Page 2: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

ii

Page 3: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

iii

Page 4: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

iv

Page 5: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

v

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul

“Implementasi Program Eco-Settlement Dalam Pengentasan Permukiman Kumuh Di

Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini dapat disusun dengan baik karena bantuan dari berbagai

pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada.

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang

telah memeberikan kesempatan meraih gelar sarjana.

2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah

memberikan kemudahan dalam pengurusan surat penelitian.

3. Dr. Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si, Ketua Jurusan Geografi yang telah

memberikan kemudahan dalam pengurusan di Jurusan Geografi

4. Ariyani Indrayati, S.Si., M.Sc. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan

bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini.

5. Dr. Ir. Ananto Aji, M.S. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan

dan arahan yang sangat bermanfaat selama penulisan skripsi ini.

6. Keluarga penulis, terima kasih atas segala dukungan materiil dan immateriil yang

telah diberikan serta memberikan dukungan, do’anya dan motivasi.

Page 6: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

vi

Page 7: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

vii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

� All the impossible for those who believe (semua yang tidak mungkin adalah

mungkin bagi orang yang percaya)

� Every action has a reaction, every act has a consequence and every kindness has

kind reward (setiap aksi memiliki reaksi, setiap perbuatan memiliki konsekuensi

dan setiap kebaikan memiliki suatu balasan yang baik).

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Ibu Winarnik dan Ayah Sutrihartomo,

yang telah memberikan doa dan pengorbanan serta kasih

sayang yang luar biasa sehingga penulis mampu

menyelesaikan studi.

2. Adik Tersayang Savitri Pradadewi Utomo untuk

memberikan support dan doa kepada penulis untuk dapat

menyelesaikan kuliah di UNNES.

3. Bapak Ibu dosen Jurusan Geografi, yang telah

membimbing, serta memberikan ilmu dan doa kepada

kami.

4. Fina Fiorentina yang telah memberikan doa dan dukungan

serta kebersamaannya selama ini

5. Keluarga Ilmu Geografi 2013.

6. Almamater UNNES tercinta.

Page 8: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

viii

SARI

Putra, Ilham Utomo. 2017. Implementasi Program Eco-settlement dalam Pengentasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Skripsi, Jurusan Geografi. Prodi Ilmu Geografi, Fakultas

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Dosen Pembimbing I Ariyani Indrayati,

S.Si., M.Sc. dan Dosen Pembimbing II Dr. Ir. Ananto Aji, M.S. Kata kunci: Implementasi, Eco-Settelment, Permukiman Kumuh.

Perencanaan permukiman yang mengedepankan aspek lingkungan ini disebut

sebagai permukiman berwawasan lingkungan. Salah satu konsep permukiman yang

mendukung keberlanjutan aspek lingkungan adalah Eco-settlement. Konsep Eco-settlement merupakan konsep tempat bermukim/bertempat tinggal yang ekologis

yang dikembangkan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini

adalah Mengetahui penilaian mengenai perkembangan kualitas permukiman yang

tidak layak huni di Kelurahan Rejomulyo. 2). Mengetahui implementasi yang

dilakukan Pemerintah Kota Semarang mengenai program Eco-settlement dalam

pengentasan permukiman kumuh di Semarang Timur. 3). Menganalisis upaya yang

dilakukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas permukimam yang berbasis Eco-settlement.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive random sampling dengan populasi 450 rumah ditentukan populasi 100 rumah di ketiga RW

yaitu RW 02, 06, dan 07. Untuk penilaian keseluruhan kualitas permukiman ini,

peneliti menggunakan metode rating scale, variabel penelitianya yaitu kondisi fisik

bangunan di Kelurahan Rejomulyo, berikut adalah penjabaraan perhitungan

keseluruhan dari hasil penilaian yang selanjutnya telah peneliti analisis hasil dari

masing-masing aspek.

Hasil penelitian yang di lakukan, penilaian perkembangan kualitas permukiman

yang tidak layak huni mencapai 47%, hasil itu bertujuan agar dapat menentukan

pengklasifikasian penggolongan kategori penilaian perkembangan kualitas

permukiman di Kelurahan Rejomulyo masuk dalam kategori permukiman kumuh

sedang yang cenderung masih mendekati kategori permukiman kumuh rendah.

Saran bagi Pemerintah Kota Semarang perlu lebih mengupanyakan

mewujudkan permukiman yang berwawasan lingkungan guna pengentasan

permukiman kumuh di Semarang. Selain dari pemerintah perlu adanya peran serta

masyarakat dalam mewujudkan permukiman yang layak huni serta memperhatikan

keselarasan terhadap lingkungan Pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi

dengan baik dalam mengentaskan permukiman kumuh di Kota Semarang khususnya

Kelurahan Rejomulyo.

Page 9: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ............. Error! Bookmark not defined.

PENGESAHAN KELULUSAN ................................. Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN ............................................................................................................ ii

PRAKATA .................................................................................................................... v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................................... vi

SARI ........................................................................................................................ viii

DAFTAR ISI ................................................................................................................ ix

DAFTAR TABEL ....................................................................................................... xii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xiii

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. xiv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ....................................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................................. 5

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................................... 5

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................................................. 6

1.5 Batasan Istilah ........................................................................................................ 7

Page 10: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

x

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................. 10

2.1 Deskripsi Teoritis .................................................................................................. 10

2.1.1 Implementasi ...................................................................................................... 10

2.1.2 Permukiman ....................................................................................................... 11

2.1.3 Kualitas Permukiman ......................................................................................... 16

2.1.4 Lingkungan ........................................................................................................ 17

2.1.5 Eco-settlement.................................................................................................... 18

2.1.6 Permukiman Kumuh .......................................................................................... 22

2.2 Penelitian Sebelumnya ......................................................................................... 27

2.3 Kerangka Berpikir ................................................................................................ 29

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................................. 31

3.1 Lokasi Penelitian ................................................................................................... 31

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ............................................................. 31

3.3 Variabel Penelitian ................................................................................................ 34

3.4 Tahapan Penelitian ................................................................................................ 35

3.5 Metode Pengumpulan Data ................................................................................... 38

3.5.1 Metode Rating Scale .......................................................................................... 38

3.5.2 Metode Angket/Kuisoner ................................................................................... 38

3.5.3 Metode Wawancara ............................................................................................ 38

3.5.4 Metode Dokumentasi ......................................................................................... 39

3.6 Teknik Analisis Data ............................................................................................. 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................................ 41

Page 11: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

xi

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ...................................................................... 41

4.1.1 Kondisi Umum Kota Semarang ......................................................................... 41

4.1.2 Penilaian Perkembangan Kualitas Permukiman yang Tidak Layak Huni di

Kelurahan Rejomulyo ........................................................................................ 45

4.1.3 Implementasi yang Dilakukan Pemerintah Kota Semarang Mengenai Program

Eco-settlement Dalam Pengentasan Permukiman Kumuh di Kelurahan

Rejomulyo, Semarang Timur............................................................................. 59

4.1.4 Upaya yang Dilakukan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kualitas Permukiman

yang Berbasis Eco-settlement ............................................................................ 62

4.2 Pembahasan ........................................................................................................... 68

4.2.1 Penilaian Perkembangan Kualitas Permukiman yang Tidak Layak Huni di

Kelurahan Rejomulyo ........................................................................................ 68

4.2.2 Implementasi yang Dilakukan Pemerintah Kota Semarang Mengenai Program

Eco-settlement Dalam Pengentasan Permukiman Kumuh di Kelurahan

Rejomulyo, Semarang Timur............................................................................. 68

4.2.3 Upaya yang Dilakukan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kualitas Permukiman

yang Berbasis Eco-settlement ............................................................................ 73

BAB V PENUTUP ...................................................................................................... 76

5.1 Simpulan ............................................................................................................... 76

5.2 Saran ...................................................................................................................... 77

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 78

LAMPIRAN ................................................................................................................ 81

Page 12: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

xii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Kriteria Penanganan Kekumuhan yang diterapkan Kota Semarang ........... 20

Tabel 2.2 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya ................................... 28

Tabel 3.1 Indikator dan Parameter Kualitas Lingkungan ................................. 37

Tabel 3.2 Contoh Pengambilan Sampel ............................................................ 39

Tabel 3.3 Contoh Penganalisisan Data .............................................................. 40

Tabel 4.1 Tingkat Umur Responden Kelurahan Rejomulyo ................................. 45

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Responden Kelurahan Rejomulyo ........................... 45

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Responden Kelurahan Rejomulyo ........................ 46

Tabel 4.4 Penilaian Kualitas Permukiman Kelurahan Rejomulyo........................ 46

Page 13: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

xiii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Semarang Timur ............................... 42

Gambar 4.2 Peta Administrasi Kelurahan Rejomulyo ......................................... 44

Gambar 4.3 Peta Tata Guna Bangunan Kelurahan Rejomulyo ............................. 49

Gambar 4.4 Penanganan Kondisi Keteraturan Bangunan ..................................... 50

Gambar 4.5 Kondisi Jalan Lingkungan ................................................................. 51

Gambar 4.6 Peta Kondisi Jalan Kelurahan Rejomulyo ......................................... 52

Gambar 4.7 Pipa Jaringan Air Bersih ................................................................... 53

Gambar 4.8 Peta Jaringan Air Bersih Kelurahan Rejomulyo ............................... 54

Gambar 4.9 Kondisi Drainase Lingkungan ........................................................... 55

Gambar 4.10 Peta Ketersediaan Sanitasi Kelurahan Rejomulyo .......................... 56

Gambar 4.11 Kondisi MCK Umum RW 6 ........................................................... 57

Gambar 4.12 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan ............................ 58

Gambar 4.13 Kawasan Kumuh Kelurahan Rejomulyo ....................................... 103

Gambar 4.14 Peta Deliniasi Kumuh Kelurahan Rejomulyo ................................. 104

Page 14: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Tabel Penilaian Kualitas Permukiman ............................................. 83

Lampiran 2 Tabel Profil Responden Kelurahan Rejomulyo ................................ 87

Lampiran 3 Instrumen Penelitian untuk Responden ............................................ 90

Lampiran 4 Instrumen Penelitian untuk Dinas..................................................... 96

Lampiran 5 Data Dokumentasi Penelitian ........................................................... 100

Lampiran 6 Gambar Kawasan Kumuh Kelurahan Rejomulyo ............................ 103

Lampiran 7 Gambar Peta Deliniasi Kumuh Kelurahan Rejomulyo..................... 104

Page 15: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permukiman merupakan suatu hal yang menjadi kebutuhan dasar manusia,

sebagai wadah tempat tinggal untuk melakukan segala jenis aktivitas di dalamnya.

Pengertian permukiman secara jelas dan rinci dapat ditemukan dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Menurut Undang-undang

tersebut, permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih

dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan

perdesaan.

Permukiman juga merupakan bagian dari lingkungan hidup, yang berada pada

kondisi alam. Permukiman merupakan sebuah sistem yang terdiri dari lima unsur,

yaitu alam, masyarakat, manusia, lindungan dan jaringan. Alam merupakan unsur

dasar dan pada alam diciptakan perlindungan atau bangunan sebagai tempat manusia

tinggal serta menjalankan fungsi lain dan jejaring (jalan, jaringan, utilitas, dll) yang

memfasilitasi hubungan antar sesama maupun antar unsur yang satu dengan yang lain

(Doxiadis, 1969).

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan, kebutuhan akan

perumahan, penyediaan prasarana dan sarana permukiman akan meningkat pula, baik

Page 16: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

2

melalui peningkatan maupun pembangunan baru. Kurang siapnya kota dengan

sistem perencanaan dan pengelolaan kota yang kurang tepat dalam mengantisipasi

pertambahan penduduk dengan berbagai motif dan keragaman nampaknya juga

memicu timbulnya permasalahan permukiman. Pemenuhan akan kebutuhan prasarana

dan sarana permukiman baik dari segi perumahan maupun lingkungan permukiman

yang terjangkau dan layak huni belum sepenuhnya dapat disediakan oleh masyarakat

sendiri maupun pemerintah, sehingga daya dukung prasarana dan sarana lingkungan

permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan

kontribusi terjadinya permukiman kumuh.

Penanganan permukiman kumuh ini perlu adanya prioritas keberlanjutan dalam

permukiman perkotaan terutama yaitu tidak merusak ekosistem dan kelestarian

sumberdaya alam. Perencanaan permukiman yang mengedepankan aspek lingkungan

ini disebut sebagai permukiman berwawasan lingkungan. Salah satu konsep

permukiman yang mendukung keberlanjutan aspek lingkungan adalah Eco-

settlement. Konsep Eco-settlement merupakan konsep tempat bermukim/bertempat

tinggal yang ekologis yang dikembangkan dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Konsep ini mengharmonisasikan tiga pilar yaitu sosial, ekonomi dan ekologi

yang didukung oleh institusi yang mapan. Sebab permasalahan permukiman tidak

dapat dilihat dari satu perspektif saja, melainkan perlu dilihat secara holistik, karena

penyelenggaraan bidang permukiman akan berimplikasi pada berbagai aspek

kehidupan diantaranya aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan

Page 17: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

3

tentunya aspek lingkungan, dengan mengedepankan permukiman yang berwawasan

lingkungan agar tercapainya permukiman yang aman, tertib dan sehat.

Wilayah Semarang merupakan salah satu kota yang memiliki tingkat kepadatan

penduduk yang tinggi dengan tingkat kepadatan mencapai 1.765.396 jiwa yang

menempati peringkat 11 jumlah kepadatan penduduk terbesar se Indonesia. Akibat

kepadatan penduduk tersebut tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang

dialami salah satunya seperti permukiman kumuh ini. Sebab banyak wilayah kota

Semarang yang daerahnya masih dianggap sebagai daerah yang kumuh. Menurut SK

Walikota Semarang Nomor 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan

Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang, menetapkan 15 kecamatan

yang tercatat sebagai daerah yang kumuh. Adanya permasalahan tersebut tentunya

yang mengindikasi bagi Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan upaya

pengentasan permukiman kumuh di Kota Semarang.

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Semarang salah satunya dalam

pengentasan permukiman kumuh ini dengan mengarahkan masyarakat untuk

menjadikan wilayahnya menjadi wilayah yang bersih yang mengacu pada

permukiman yang berwawasan lingkungan. Salah satu wilayah yang dilakukan

pengentasan permukiman kumuh di Kota Semarang yakni Kelurahan Rejomulyo

yang berada di Kecamatan Semarang Timur. Pemerintah Kota Semarang memilih

Kelurahan Rejomulyo dalam program pengentasan permukiman kumuh dan akan

mengarahkan wilayah tersebut menjadi permukiman yang berbasis Eco-settlement

atau permukiman berwawasan lingkungan karena memiliki potensi seperti 1) Lokasi

Page 18: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

4

yang strategis dekat dengan kawasan pusat perdagangan dan jasa Pasar Johar lalu

memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat aktivitas jasa, 2) Keberadaan

lahan eks makam yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan

perkotaan, 3) Adanya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai wadah

kegiatan sosial masyarakat merupakan sarana bagi pengembangan kapasitas sosial

dalam pembangunan.

Terdapat pula permasalahan kawasan seperti 1) Status lahan negara yang

berakibat pada tidak adanya jaminan kelangsungan permukiman, 2) Kondisi fisik

rumah tinggal yang sebagian masih semi-permanen, 3) Kondisi lingkungan terutama

jalan yang masih belum memadai, 4) Ketersediaan air bersih yang masih

mengandalkan air sumur dangkal, 5) Tidak dikembangkannya ruang terbuka yang ada

di sisi Timur wilayah perencanaan. Hal tersebut juga salah satu pemicu bagi

Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pengentasan permukiman kumuh dan

menjadikan wilayah tersebut menjadi permukiman yang berbasis Eco-settlement atau

permukiman yang berwawasan lingkungan.

Adapun indikator-indikator yang diterapkan Pemerintah Kota Semarang

dalam program penanganan kawasan kumuh perkotaan (P2KKP) dengan

memperbaiki : 1) kondisi bangunan, 2) kondisi jalan lingkungan, 3) kondisi drainase

lingkungan, 4) kondisi penyediaan air minum, 5) kondisi pengelolaan limbah, 6)

kondisi pengelolaan persampahan, 7) kondisi pengamanan kebakaran, dan yang

terakhir dengan menyediakan ruang terbuka hijau publik. Hal tersebut tentunya akan

berjalan baik apabila terdapat kerjasama dengan masyarakat pastinya. Sehingga disini

Page 19: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

5

Pemerintah Kota Semarang melakukan aturan bersama dengan masyarakat agar dapat

menciptakan permukiman yang berbasis Eco-Settlement atau permukiman

berwawasan lingkungan agar dapat mengurangi wilayah yang kumuh di Kota

Semarang. Hal tersebut mengindikasi saya untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai

“Implementasi program Eco-Settlement dalam Pengentasan Permukiman Kumuh di

Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang”

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana cara penilaian kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Rejomulyo?

2) Sejauh manakah implementasi yang diterapkan Pemerintah Kota Semarang

mengenai program Eco-settlement dalam pengentasan permukiman kumuh di

Kelurahan Rejomulyo, Semarang Timur?

3) Bagaimana upaya yang dilakukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas

permukiman yang berbasis Eco-settlement?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan dari

penelitian ini adalah:

1) Mengetahui penilaian mengenai kualitas permukiman yang tidak layak huni di

Kelurahan Rejomulyo.

Page 20: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

6

2) Mengetahui implementasi yang diterapkam Pemerintah Kota Semarang

mengenai program Eco-settlement dalam pengentasan permukiman kumuh di

Kelurahan Rejomulyo, Semarang Timur.

3) Menganalisis upaya yang dilakukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas

permukimam yang berbasis Eco-settlement.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

a. Bagi Universitas hasil penelitian ini dapat menambah literatur terhadap

kajian Ilmu Geografi sumbangan penelitian khususnya bagi pengentasan

permukiman kumuh.

b. Bagi peneliti untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan bagi

peneliti khususnya.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan

bagi Pemerintah Kota maupun lembaga terkait lain dalam upaya

mewujudkan permukiman yang layak huni.

b. Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi

semua pihak yang tertarik dengan pengentasan permukiman kumuh yang

berbasis lingkungan.

Page 21: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

7

1.5 Batasan Istilah

Suatu penelitian diperlukan gambaran yang jelas mengenai istilah dalam judul

penelitian, untuk itu diberikan batasan-batasan istilah dengan tujuan agar peneliti

tetap berada dalam pengertian yang dimaksud dalam judul.

Adapun istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1) Permukiman

Pemukiman merupakan suatu kelompok rumah, hunian pada suatu areal

atau wilayah beserta prasarana yang ada didalamnya. Bentuk permukiman dapat

berupa kelompok rumah, kampung, atau wilayah permukiman yang luas.

Penataan permukiman dapat dibedakan menjadu dua objek penataan, yaitu

penataan pemukian lama dan penataan permukian baru. Penataan permukiman

lama dilakukan terhadap objek yang sudah terbangun, sedangkan penataan

permukiman baru dilakukan terhadap objek yang akan dibangun.

2) Eco-Settlement

Eco-settlement merupakan tempat bermukim/tempat tinggal yang ekologis

atau bisa dikatakan pengembangan dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Program Eco-Settlement yang dilakukan di Kelurahan Rejomulyo.

a. Penataan Lingkungan Kampung Sumurbong

Beberapa komponen kegiatan yang akan dilakukan terkait penataan

lingkungan ini meliputi: pelebaran jalan lingkungan dan perbaikan

perkerasan, penutupan saluran drainase, dan pemasangan lampu penerangan

jalan. Program penghijauan lingkungan melalui gerakan penanaman tanaman

Page 22: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

8

dalam pot bagi setiap rumah tangga. Setiap keluarga hendaknya menaruh 4-5

tanaman dalam pot di halaman depan rumahnya.

b. Pembangunan Kawasan Permukiman Terpadu

Lahan terbuka yang merupakan eks-Makam Kobong diusulkan untuk

dikembangkan menjadi Kawasan Permukiman Terpadu. Pembangunan

rumah susun sewa (Rusunawa) atau rumah susun milik (Rusunami) akan

diintegrasikan dengan ruang terbuka hijau dan fasilitas komersial, seperti

pusat kuliner dan cindera mata atau kerajinan tangan.

3) Implementasi

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu

yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut

dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-

undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang

dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

4) Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni atau dapat

membahayakan kehidupan penghuni, karena keadaan keamanan dan kesehatan

memprihatikan, kenyamanan dan keandalan bangunan dan lingkungan tersebut

tidak memadai, baik dilihat dari segi tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat

tinggi serta prasarana dan sarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat.

Page 23: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

9

5) Kelurahan Rejomulyo

Secara Administratif Kelurahan Rejomulyo terletak di wilayah

Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Posisi

Kelurahan Rejomulyo mempunyai wilayah yang strategis berada di tengah

Kota Semarang. Pada Kelurahan Rejomulyo, peneliti memfokuskan sampel

pada RW 02, 06 dan 07. Karena pada ke tiga RW tersebut sudah menerapkan

permukiman yang berwawasan lingkungan. Ketiga RW tersebut sudah berada

pada kondis permukiman yang baik sehingga Pemerintah Kota Semarang dalam

menerapkan permukiman yang berwawasan lingkungan sangat mudah dan

partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sangat baik.

Page 24: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teoritis

2.1.1 Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti

mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk

melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat

berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan

yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi atau implementation, sebagaimana dalam Kamus Webster

and Roger dipahami sebagai to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete Hill

and Hupe. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan,

penerapan, atau pemenuhan (Handoyo, 2012:93).

Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus

atau tententu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat. Hill and Hupe

memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan

kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan

berdasarkan keputusan yang telah dibuat (Handoyo, 2012:94).

Page 25: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

11

Van Meter dan Van Horn (dalam Handoyo, 2012:94) memahami

implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta

yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut

mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan

menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai

perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh

keputusan–keputusan kebijakan.

2.1.2 Permukiman

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman, Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang

terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana,

utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotan

atau kawasan pedesaan. Pembangunan permukiman itu tidak hanya mengejar

kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja, melainkan juga mengejar keselarasan

keserasian dan keseimbangan antara keduanya (Wahyu, 2014).

Pemukiman merupakan suatu kelompok rumah, hunian pada suatu areal atau

wilayah beserta prasarana yang ada didalamnya. Bentuk permukiman dapat berupa

kelompok rumah, kampung, atau wilayah permukiman yang luas. Permukiman

idealnya harus memuat dua syarat utama yaitu, fisik lingkungan harus mencerminkan

pola kehidupan dan pola budaya setempat, dan lingkungan permukiman harus

didukung oleh fasilitas pelayanan dan ultilitas umumnya sebanding dengan ukuran

atau luasannya lingkungan dan banyaknya penduduk (Erlina, 2014).

Page 26: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

12

Penataan permukiman dapat dibedakan menjadi dua objek penataan, yaitu

penataan pemukian lama dan penataan permukian baru. Penataan permukiman lama

dilakukan terhadap objek yang sudah terbangun, sedangkan penataan permukiman

baru dilakukan terhadap objek yang akan dibangun. Masing-masing menggunakan

cara yang berbeda karena masalah dan sumber permasalahannya berbeda. Penataan

pemukiman lama yang perlu ditata adalah adanya pemukiman kumuh (slum).

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni atau dapat

membahayakan kehidupan penghuni, karena keadaan keamanan dan kesehatan

memprihatikan, kenyamanan dan keandalan bangunan dan lingkungan tersebut tidak

memadai, baik dilihat dari segi tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi

serta prasarana dan sarana lingkungan yang tidak memenuhi syarat.

Pemukiman kumuh menunjukan keadaan pemukiman padat yang tidak teratur

tidak dilengkapi dengan prasarana terutama utilitas yang memadahi, terutama jalan

dan saluran air limbah. Hampir semua kota di negara berkembang menunjukkan

adanya permukiman kumuh pada bagian-bagian kotanya. Sebagian besar permukiman

kumuh merupakan tempat tinggal penduduk miskin di pusat kota dan permukiman

padat tidak teratur dipinggiran kota yang penghuninya umumnya bersal dari para

migran luar daerah. Sebagian dari permukiman kumuh ini merupakan permukiman

illegal pada tanah yang bukan miliknya, tanpa seizin pemegang hak tanah sehingga

disebut pemukiman liar (wild occupation atau squatter settlement).

Tanah-tanah yang diduduki secara liar ini adalah tanah kosong milik

perorangan atau milik perusahaan, dan tanah- tanah pemerintah atau tanah Negara,

Page 27: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

13

misalnya sepadan sungai, sepadan saluran drainase, bozem (semacam danau untuk

tampungan air hujan) yang telah mengalami pendangkalan, sempadan jalan,

sempadan rel kereta api, sepadan pantai dan tanah instansi yang tidak terawat. Berikut

sebab-sebab munculnya permukiman kumuh.

1) Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi, tidak diimbangi dengan tingkat

pendapatan yang cukup. Pertumbuhan penduduk kota terdiri dari dua sumber.

Pertama, karena migrasi masuk desa- kota dinegara berkembang berlangsung

dengan tingkat yang cukup tinggi dan dengan tingkat keahlian sumber daya

manusia yang rendah. Dikarenakan tingkat keahliannya rendah maka sektor

pekerjaan yang dimasuki juga berproduktifitas rendah dan tingkat upah yang

rendah akibat tingkat pendapatan yang rendah, mereka tidak mampu mengakses

pemukiman yang layak sehingga ikut berjubel dengan permukiman yang ada,

membangun rumah di pinggiran kota tanpa mengindahkan standar pemukiman,

atau menduduki tanah- tanah yang bukan miliknya menjadi pemukiman liar

(squatter settlement).

Kedua, pertumbuhan kota yang tinggi berarti pertumbuhan alami penduduk

kota juga masih cukup tinggi hal ini disebabkan mayoritas penduduk diperkotaan,

terutama yang berasal dari migrasi masuk penduduk pada usia subur. Pertumbuhan

penduduk alami menimbulkan peningkatan kepadatan hunian rumah dan

kepadatan bangunan rumah.

2) Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana

(terutama jalan) pada daerah perkembanagan permukiman baru. Seiring dengan

Page 28: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

14

kebutuhan perumahan yang meningat maka masyarakat secara swadaya

mememcah- mecah bidang tanah dan membangun pemukiman mereka tanpa

didasari perencanaan tapak (site plan) yang memadai.

Akibatnya, bentuk dan tata letak kavling tanah menjadi tidak teratur dan

tidak dilengkapi prasarana dasar permukiman. Lain halnya apabila pemerintah

telah mengantisipasinya dengan perencanaan tata ruang, pengaturan tata letak

bangunan, dan pembangunan prasarana jalan maka perkembangan perumahan

tersebut akan tertata baik. Ada tiga program yang layak diterapkan pada

permukiman perkotaan yaitu program konsolidasi tanah, program perbaikan

kampung, dan pembangunan rumah susun. Ketiganya berpijak pada stategi

pemberdayaan masyarakat dalam menata lingkungannya sendiri, sementara

pemerintah bertindak dalam penyedia prasarana, bantuan dana stimulan, dan

bimbingan teknis.

Berikut prinsip- prinsip penataan kembali bentuk dan letak bindang tersebut.

(a) Partisipasi aktif para pemilik tanah dalam proses perencanaan dan penataan

bentuk luas, dan letak (shape, size and site), (b) Setiap bidang tanah diata kembali

agar memperoleh akses jalan dan adil dalam memperoleh manfaat konsolidasi, (c)

Adil dalam pengorbanan yang diwujudkan dalam bentuk pengurangan luas kavling

tanah. Pengurangan luas kavling untuk pengadaan tanah untuk prasarana dapat

dihitung berdasarkan presentase luas apabila harga tanah seragam, (d) Adanya

keseimbangan antara pengorbanan peserta konsolidasi dengan peningkatan

Page 29: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

15

manfaat lingkungan dan nilai tanah setelah konsolidasi tanah terlaksana. (e)

Pengamanan hak atas tanah dengan pembuatan sertifikat tanah.

Penataan pemukiman baru penyediaan perumahan baru bagi masyarakat

terdiri atas dua cara yaitu pembangunan rumah secara individu dan pembangunan

rumah secara masal. Pembangunan rumah oleh msayarakat secara individu

sifatnya sporadic, baik letak maupun waktu pembangunannya. Dalam hal ini ada

dua model, yaitu sebagai berikut. Pertama, Pemadatan jumlah bangunan pada

daerah yang sudah terbangun, yaitu pembangunan rumah pada kavling-kavling

kosong diantara bangunan rumah yang sudah ada lebih dulu. Kedua,

Perkembangan daerah baru untuk perumahan. Biasanya masyarakat memecah

bidang tanah pertanian didaerah pinggiran kota dan mengubahnya menjadi

bangunan rumah. Perkembangan daerah baru ini sangat penting untuk

dikendalikan agar tercipta tata lingkungan pemukiman yang baik.

Sedangkan penyediaan perumahan pada areal baru secara masal dilakukan

dengan dua cara yaitu sebagai berikut. Pertama, Pembangunan perumahan yang

dilakukan oleh pengembang perumahan (real estate). Kedua, Penyediaan

lingkungan siap bangun (lisiba) dan kavling siap bangun (kasiba). Berbeda dengan

pembangunan rumah baru secara masal: pihak developer lisiba hanya menjual

kavling kosong, sedangkan pembangunan rumah diserahkan pada pembeli kasiba.

Prosesnya developer lisiba membebaskan tanah kemudian mematangkan areal dan

menata kavling tanah lengkap dengan fasilitas jalan, saluran pembuangan air, dan

sebagainya.

Page 30: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

16

2.1.3 Kualitas Permukiman

Kualitas permukiman adalah derajat kemampuan permukiman untuk memenuhi

kebutuhan hidup penduduknya (Soemarwoto, 1975). Berdasarkan Kamus Besar

Bahasa Indonesia kualitas diartikan tingkat baik buruknya sesuatu, sedangkan

permukiman diartikan tempat (daerah) untuk bertempat tinggal. Pengertian tersebut

dapat diartikan bahwa kualitas permukiman adalah suatu tingkatan baik buruknya

daerah tempat tinggal masyarakat. Pada dasarnya persyaratan aspek kualitas

lingkungan dan permukiman mencakup fisik rumah itu sendiri sebagai tempat tinggal

dan juga persyaratan fisik sarana dan prasarana penunjang kualitas suatu permukiman

(Niswah & Arifien, 2015).

Berdasarkan Surat Keputusan Permukiman dan Prasarana Wilayah kualitas

permukiman merupakan modal dasar dan berperan penting dalam pembangunan

berkelanujutan karena permukiman atau perumahan merupakan tempat strategis

dalam pusat pendidikan keluarga, budaya, dan tempat peningkatan kualitas generasi

yang akan datang. Persyaratan tersebut menyatakan kualitas permukiman adalah

pondasi dasar dalam mencapai sumber daya manusia yang unggul. Kualitas

permukiman yang baik akan menciptakan generasi muda yang baik.

Permukiman yang baik harus memenuhi unsur pendukung permukiman agar

terwujud permukiman yang layak huni. Unsur permukiman yang layak huni antara

lain tersedianya fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan ekonomi, jalur trasportasi,

pembangunan sampah, penyediaan air bersih, listrik, telepon, dan keamanan yang

terjamin, serta fasilitas lainnya yang memadahi sehingga dapat mendukung

Page 31: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

17

masyarakat untuk tinggal dan merasa aman nyaman tentram dilingkungan

permukiman tersebut (Keman, 2005:30).

2.1.4 Lingkungan

Menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan

Perumahan di Perkotaan, lingkungan perumahan merupakan bagian dari kawasan

perkotaan, sehingga dalam perencanaannya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) setempat atau dokumen rencana lainnya yang ditetatpkan oleh

Pemerintah Kota.

Kriteria sarana dan prasarana lingkungan: sarana prasarana lingkungan yang

menjadi sasaran kegiatan adalah terletak pada lokasi RS-RTRL, fasilitas umum yang

mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama warga miskin, menjadi

kebutuhan dan diusulkan oleh masyarakat, legal dan tidak berpotensi menimbulkan

konflik sosial, masyarakat setempat bersedia untuk mengalokasikan sumber daya

yang mereka miliki seperti lahan, tenaga dan mineral.

Kawasan perumahan yang sehat dan bersih adalah kawasan yang dilengkapi

dengan sistem pengelolaan sampah yang memadahai, yaitu sistem pengelolaan yang

aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan kawasan

lingkungan yang kumuh didefinisikan sebagai lingkungan permukiman yang

berpenghuni padat (melebihi 500 orang per Ha), kondisi sosial ekonomi rendah,

jumlah rumah yang sangat padat dan ukurannya dibawah standar, prasarana

lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan,

Page 32: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

18

dibangun di atas tanah negara atau tanah milik orang lain, dan diluar peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Komarudin,1997).

Gambaran lingkungan kumuh menurut Komarudin (1997) yaitu lingkungan

permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakan, luas

rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah hanya sekedar tempat

berlindung dari panas dan hujan, hunian bersifat sementara dan dibangun di atas

tanah yang bukan milik penghuni, lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur

tanpa perencanaan, prasarana kurang (mck, air bersih, saluran buangan, listrik, jalan

lingkungan, fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan), mata

pencaharian tidak tetap dan usaha non-formal, serta pendidikan masyarakat rendah.

2.1.5 Eco-settlement

1) Pengertian Eco-Settlement

Pemikiran tentang eco-settlement bermula dari lingkup yang lebih kecil

berupa single building yang secara mikro membahas secara lebih detail aspek-

aspek teknologi atau rekayasa bangunan seperti penggunaan material lokal, atau

teknologi-teknologi yang berkaitan dengan konservasi energi bangunan (Pusat

Penelitian dan Pengembangan Permukiman, 2006). Selanjutnya, dari pemikiran

eco-building dikembangkan ke lingkup yang lebih luas menjadi eco-settlement

atau eco-city. Beberapa negara dan kota telah mengembangkan konsep eco-

settlement yang dikaitkan dengan pengembangan konsep sustainable building,

sustainable technologies, eco-town, dan eco-city (Puslitbangkim, 2006).

Page 33: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

19

Eco-settlement terdiri dari dua kata yaitu eco dan settlement yang berarti

tempat bermukim/ tempat tinggal yang ekologis. Berdasarkan arti tersebut

terlihat konsep eco-settlement mengarah pada pencapaian nilai ekologis. Di sisi

lain, konsepsi eco-settlement dapat dinyatakan sebagai pengembangan dari

konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal ini

dikarenakan dalam penerapannya konsep ini harus mengharmonisasikan tiga

pilar berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, danekologi. Oleh karena itu, definisi

eco-settlement harus mengarah pada pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan kapasitas sistem dalam

mempertahankan keberlanjutan dari sistem tersebut (Moldan dan Dahl, 2007).

Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga dapat didefinisikan sebagai

pembangunan manusia, sistem sosial, dan sistem ekonomi untuk

mempertahankan keberlanjutannya melalui harmonisasi dengan sistem biofisik.

Komponen dalam pembangunan berkelanjutan dikenal dengan tiga pilar

keberlanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan ekologis, Dalam

pengembangannya UN Commission on Sustainable Development (CSD)

mencantumkan aspek insitusi/kelembagaan sebagai pilar yang keempat.

Insitusi/lembaga dipandang sebagai bagian yang dapat memfasilitasi dalam

melakukan program dan kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut diperoleh definisi eco-settlements adalah suatu

konsep penataan permukiman dengan mengharmonisasikan aspek sosial,

ekonomi, dan ekologi menuju keberlanjutan ekosistem dengan didukung oleh

Page 34: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

20

sistem kelembagaan yang kapabel. Dalam menerapkan konsep eco-settlement

harus diketahui terlebih dahulu kriteria/karakteristik itu sendiri. Identifikasi

kriteria eco-settlement dapat diperoleh dari karakteristik sustainable building,

sustainable technologies, eco-town,dan eco-city yang telah dikembangkan di

beberapa negara dan kota (Puslitbangkim, 2006), berikut adalah kriteria eco-

settlement yang diterapkan Kota Semarang:

Tabel 2.1 Kriteria Eco-settlement yang Diterapkan Kota Semarang

No Aspek Indikator

1. Kondisi Bangunan a. Keteraturan Bangunan

b. Kepadatan Bangunan

c. Persyaratan Teknis

2. Kondisi Jalan Lingkungan a. Cakupan Pelayanan

b. Kondisi/ Kualitas Infrastruktur

3. Kondisi Drainase Lingkungan a. Cakupan Pelayanan

b. Kondisi/ Kualitas Infrastruktur

4. Kondisi Penyediaan Air Minum a. Cakupan Pelayanan

b. Kondisi/ Kualitas Infrastruktur

5. Kondisi Pengelolaan Limbah a. Cakupan Pelayanan

b. Kondisi/ Kualitas Infrastruktur

6. Kondisi Pengelolaan Sampah a. Cakupan Pelayanan

b. Kondisi/ Kualitas Infrastruktur

7. Kondisi Pengamanan Kebakaran a. Cakupan Pelayanan

b. Kondisi/ Kualitas Infrastruktur

8. Ketersediaan Ruang Terbuka

Hijau

a. Cakupan Pelayanan

b. Kondisi/ Kualitas Infrastruktur

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota

Semarang Tahun 2013.

a. Parameter yang digunakan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang,

merupakan parameter dengan ketentuan sendiri sesuai dengan tujuan dari

Pemerintah Kota Semarang. Yaitu sebagai berikut: Kondisi bangunan,

Kondisi jalan lingkungan, Kondisi drainase lingkungan, Kondisi penyediaan

Page 35: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

21

air minum, Kondisi pengelolaan air limbah, Kondisi pengelolaan sampah,

Kondisi Pengamanan Kebakaran dan Ketersedian ruang terbuka hijau.

b. Parameter Non fisik: Nilai Stategis lokasi, Nilai kepadatan penduduk,

Potensi sosial ekonomi, Dukungan masyarakat, Komitmen Pemerintah Kota.

c. Legalitas Lahan: Status tanah, Kesesuaian RTR, Persyaratan Administrasi

Bangunan (IMB).

2) Penerapan Eco-Settlement

Dikarenakan akan dilakukan penerapan skala penuh, maka penerapan konsep

menjadi salah satu bagian yang penting untuk dikaji dalam studi literatur. Dalam

penerapan konsep Eco-settlement, selain memperhatikan berbagai kriteria yang

telah ditentukan, juga dapat studi komparatif dari penataan dengan konsep

permakultur, yang disusun oleh yayasan IDEP – Bali.

Permakultur yaitu mengharmonisasikan antara alam dan manusia dengan

cara berkelanjutan. Permakultur dapat digunakan baik di desa maupun di kota.

Desain Permakultur mencoba untuk mengintegrasikan lahan dan manusia secara

harmonis dalam hal penyediaan makanan, pemukiman, energi, dan kebutuhan

materi atau non-materi secara berkelanjutan. Cara pendekatan ekologi yang

holistik untuk desain dan pengembangan komunitas ini memperhitungkan

produksi makanan, struktur, teknologi, energi, sumber alam, lansekap, flora,

fauna, serta susunan sosial dan ekonomi. Permakultur bisa digunakan untuk

daerah pemukiman atau lahan pertanian, baik untuk desain berskala kecil maupun

Page 36: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

22

besar. Permakultur menggunakan praktik-praktik pengelolaan alam tradisional

yang diintegrasikan dengan teknologi modern tepat guna.

Prinsip permakultur meliputi (IDEP):

a. Rumah-rumah yang dirancang untuk kesehatan dengan pemanfaatan energi

sedikit mungkin dan serta dibangun dengan bahan-bahan berkelanjutan;

Semua air limbah dibersihkan di lokasi. Air limbah dan sampah digunakan

kembali/didaur ulang atau dikelola dengan cara yang bertanggung jawab.

b. Pohon-pohon menyediakan naungan, buah-buahan, kacang- kacangan dan

menahan angin;

c. Penggunaan teknologi tepat guna, seperti sumber listrik alami. Hal ini sejalan

dengan teknologi Biogas yang telah dihasilkan oleh LIPI yang memanfaatkan

limbah ternak (3 ekor) atau limbah manusia atau sampah organik untuk

menghasilkan listrik 700 watt yang dapat dimanfaatkan selama 7-8 jam pada

pemakaian setiap hari (Sudrajat, 2007).

d. Kebun dapur, kompos, pembibitan, peternakan kecil, akuakultur terintegrasi

dan saling berdekatan;

e. Tindakan tepat untuk mengurangi risiko bencana dilakukan untuk membantu

melindungi desa;

2.1.6 Permukiman Kumuh

Menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak

Page 37: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

23

huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi,

kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Permukiman kumuh memiliki 4 ciri utama yaitu: Mengalami penurunan kualitas

fungsi sebagai tempat tinggal, Memiliki ketidakteraturan bangunan, Memiliki tingkat

kepadatan bangunan yang tinggi, Memiliki kualitas bangunan, serta sarana dan

prasarana yang tidak memenuhi sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Secara garis besar, jenis kawasan permukiman kumuh dapat dikelompokkan

dalam 3 kelompok yaitu: Slum yaitu permukiman kumuh yang berkembang pada

bagian wilayah yang peruntukannya untuk permukiman. Kawasan permukiman

tersebut berkembang menjadi kumuh karena berbagai sebab, seperti tidak

diantisipasi/ belum direncanakan dengan baik atau terlanjur menjadi kumuh karena

terabaikan.

Squatters yaitu kawasan hunian yang berkembang menjadi kumuh pada

wilayah yang peruntukannya bukan untuk permukiman, biasa pada property

seseorang atau badan hukum, bisa pada lahan kosong atau bahkan pada daerah

terlarang, seperti bantaran rel kerata api, bantaran sungai dan lain- lain.

Perkampungan nelayan (bisa diperkotaan maupun pedesaan) yang karena karakter

sosial masyarakat maupun bentuk kehidupannya menyebabkan permukimannya

hampir selalu kumuh.

Dalam perkembangannya pertumbuhan permukiman kumuh ini dapat

disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Doxiadis (1968), pertumbuhan

permukiman kumuh dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

Page 38: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

24

1) Growth of density (Pertambahan Penduduk)

Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk yaitu dari kelahiran dan

adanya pertambahan jumlah keluarga, maka akan membawa masalah baru.

Secara manusiawi mereka ingin menempati rumah milik mereka sendiri. Dengan

demikian semakin bertambahlah jumlah hunian yang ada di kawasan

permukiman tersebut yang menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman.

2) Urbanization (Urbanisasi)

Dengan adanya daya tarik pusat kota maka akan menyebabkan arus migrasi

desa ke kota maupun dari luar kota ke pusat kota. Kaum urbanisasi yang bekerja

di pusat kota ataupun masyarakat yang membuka usaha di pusat kota, tentu saja

memiliki untuk tinggal di permukiman di sekitar pusat kota. Hal ini juga akan

menyebabkan pertumbuhan perumahan permukiman di kawasan pusat kota.

Seperti halnya lingkungan permukiman kumuh yang ada di Semarang

memperlihatkan kondisi kualitas lingkungan yang semakin menurun, secara

umum hal ini dapat diamati berdasarkan hal sebagai berikut (Gamal Rindarjono,

2010) : (1) Fasilitas umum yang kondisinya dari tahun ke tahun semakin

berkurang atau bahkan sudah tidak memadai lagi; (2) Sanitasi lingkungan yang

semakin menurun, hal ini dicerminkan dengan tingginya wabah penyakit serta

tingginya frekuwensi wabah penyakit yang terjadi, umumnya adalah DB (demam

berdarah), diare, dart penyakit kulit; (3) Sifat extended family (keluarga besar)

pada sebagian besar pemukim permukiman kumuh mengakibatkan dampak pada

pemanfaatan ruang yang sangat semrawut di dalam rumah, untuk menampung

Page 39: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

25

penambahan jumlah anggota keluarga maka dibuat penambahan-penambahan

ruang serta bangunan yang asal jadi, akibatnya kondisi rumah secara fisik

semakin terlihat acak-acakan.

Keadaan seperti itu cenderung menimbulkan masalah-masalah baru yang

menyangkut (Soewasti Susanto, 1974 dalam Novitasari, 2010): (a) masalah

persediaan ruang yang semakin terbatas terutama masalah permukiman untuk

golongan ekonomi lemah dan masalah penyediaan lapangan pekerjaan di daerah

perkotaan sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya perilaku menyimpang,

(b) masalah adanya kekaburan norma pada masyarakat migran di perkotaan dan

adaptasi penduduk desa di kota, (c) masalah perilaku menyimpang sebagai akibat

dari adanya kekaburan atau ketiadaan norma pada masyarakat migran di

perkotaan. Disamping itu juga pesatnya pertumbuhan penduduk kota dan

lapangan pekerjaan di wilayah perkotaan mengakibatkan semakin banyaknya

pertumbuhan pemukiman-pemukiman kumuh yang menyertainya dan menghiasi

areal perkotaan tanpa penataan yang berarti.

Karakteristik permukiman kumuh Menurut Kuswartojo, dkk (2005)

permukiman kumuh yaitu permukiman yang padat, kualitas konstruksi rendah,

prasarana, dan pelayanan permukiman minim adalah pengejawantahan

kemiskinan. Meskipun ada pengecualian dan keadaan khusus, pada umumnya

kita sepakat kalau kita memformulakan bahwa di permukiman kumuhlah

masyarakat miskin tinggal. Ini terutama kita jumpai di kawasan perkotaan.

Page 40: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

26

Sedangan Karakteristik permukiman kumuh menurut Silas (1996) adalah

sebagai berikut:

1) Keadaan rumah pada permukiman kumuh terpaksa dibawah standar, rata-

rata 6 m²/orang. Sedangkan fasilitas kekotaan secara langsung tidak terlayani

karena tidak tersedia. Namun karena lokasinya dekat dengan permukiman

yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya.

2) Permukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat

mencari nafkah (opportunity value) dan harga rumah juga murah (asas

keterjangkauan) baik membeli atau menyewa.

3) Manfaat permukiman disamping pertimbangan lapangan kerja dan harga

murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi.

4) Lalu disini terdapat juga ciri-ciri kampung/permukiman kumuh yakni:

a. Penduduk sangat padat antara 250-400 jiwa/Ha. Pendapat para ahli

perkotaan menyatakan bahwa apabila kepadatan suatu kawasan telah

mencapai 80 jiwa/Ha maka timbul masalah akibat kepadatan ini, antara

perumahan yang dibangun tidak mungkin lagi memiliki persyaratan

fisiologis, psikologis dan perlindungan terhadap penyakit.

b. Jalan-jalan sempit dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena

sempitnya, kadang-kadang jalan ini sudah tersembunyi dibalik atap-atap

rumah yang sudah bersinggungan satu sama lain.

Page 41: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

27

c. Fasilitas drainase sangat tidak memadai, dan malahan biasa terdapat

jalan-jalan tanpa drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan

mudah akan tergenang oleh air.

d. Fasilitas pembuangan air kotor/ tinja sangat minim sekali. Ada

diantaranya yang langsung membuang tinjanya ke saluran yang dekat

dengan rumah.

e. Fasilitas penyediaan air bersih sangat minim, memanfaatkan air sumur

dangkal, air hujan atau membeli secara kalengan.

f. Tata bangunan sangat tidak teratur dan bangunan-bangunan pada

umunya tidak permanen dan malahan banyak sangat darurat.

g. Pemilikan hak atas lahan sering legal, artinya status tanahnya masih

merupakan tanah negara dan para pemilik tidak memiliki status apa-apa.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai permukiman telah banyak dilakukan di berbagai daerah

kajian, baik di perkotaan, pedesaan, maupun di daerah pinggiran kota. Berikut adalah

perbandingan antara penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian

sebelumnya.

Pada tabel pembanding penelitian terdahulu dapat diketahui persamaan

dengan penelitian saya yaitu yakni pengentasan permukiman kumuh yang mengarah

pada permukiman berwawasan lingkungan yang menekankan pada aspek-aspek

lingkungan sehingga dapat mengurangi permukiman kumuh dikawasan perkotaan

Page 42: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

28

dengan adanya standarisasi permukiman yang mengarah pada permukiman yang

berwawasan lingkungan teknik pengumpulan data pun sama.

Perbedaanya hanya pada hasil dari penelitian karena dari penelitian-

penelitian sebelumnya ada yang hanya berfokus pada permukiman kumuh saja dan

ada yang berfokus pada program penghijauan desa/ kampung sedangakan penelitian

yang akan saya teliti mencangkup dua aspek itu yakni pengentasan permukiman

kumuh dengan standarisai permukiman berbasis eco- settlement.

Tabel 2.2 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya Peneliti Judul Tujuan Metode Lokasi Output

Paramida Erika, 2010

Identifikasi Program

Kampung Hijau

(green village) Sebagai Salah

Satu Inovasi

Dalam Perkotaan

Mengidentifikasi inovasi

program

kampung hijau di Kampung

Banjarsari

Kuantitatif Kampung Banjarsari

Jakarta

Program kampung hijau ini memenuhi

keseluruhan kriteria

keberhasilan inovasi dalam kawasan

perkotaan

Teuku

Azwin,

2010

Modal Sosial

Dalam

Pembangunan Kampung Hijau

Mengetahui

peran modal

sosial dalam pembangunan

desa untuk mencapai

desa/kampung

hijau

Kuantitatif Kampung

Hijau di

Kabupaten Sleman,

Bantul dan Kulon

Progo

Faktor-faktor yang

mempengaruhi

terwujudnya desa/kampung

menjadi hijau

Dwi

Jalestri,

2008

Studi Kualitas

Lingkungan

Permukiman Pada Variasi

Kemiringan Lereng Di DAS

Celeng Kabupaten

Bantul

Mengetahui

variasi

kemiringan lereng DAS

Kuantitatif Kabupaten

Bantul

Korelasi lingkungan

terhadap kemiringan

DAS

Geovani

Kleman,

2014

Kajian Spasial

Terbentuknya

Permukiman Kumuh Di

Kecamatan

Semarang Utara

Mengetahui

kajian spasial

keruangan

Kuantitatif Kecamatan

Semarang

Utara

Kualitas

Permukiman

Sumber: Erika (2010), Azwin (2010), Dwi (2008), Geovani (2014)

Page 43: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

29

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alur seorang peneliti untuk melakukan penelitian

sehingga dapat merumuskan hipotesis. Kerangka berpikir bersifat teoritis atau

konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut

menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan

diteliti. Alur penelitian ini berawal dari adanya peningkatan penduduk di daerah

perkotaan menyebabkan tingginya arus urbanisasi. Hal tersebut berkaitan erat dengan

penurunan kualitas permukiman. Penurunan kualitas permukiman dipengaruhi oleh

berbagai faktor yakni kondisi ekologi, kondisi sosial, kondisi ekonomi dan

kelembagaan. Indikator yang akan diteliti merupakan turunan dari kriteria kawasan

permukiman berdasarkan eco-settlements. Penilaian eco-settlements mengarah pada

pencapaian nilai ekologis yang saling berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi

dan kelembagaan. Disisi lain konsep eco-settlements dinyatakan sebagai

pengembangan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Kerangka berpikir dapat

dilihat pada skema alur berikut ini.

Page 44: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

30

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Identifikasi Kriteria Kualiatas Lingkungan

Permukiman

Implementasi Kualitas Lingkungan Permukiman

Kelurahan Rejomulyo, Semarang

Penilaian Eco-settlement

Permukiman di Semarang Timur belum memenuhi kriteria layak huni

Nilai Kualitas Permukiman Masing-Masing Aspek

Penilaian Aspek

Ekonomi

Penilaian

Aspek Sosial

Penilaian

Aspek Ekologi

Penilaian Aspek

Kelembagaan

Identifikasi

Faktor Dominan

Perbandingan

Kualitas

Permukiman

Partisipasi Masyarakat

Dalam Meningkatkan

Kualitas Permukiman

Arahan Kebijakan Tercapainya Kualitas

Permukiman Berwawasan Lingkungan

Page 45: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

76

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Hasil penilaian perkembangan kualitas permukiman yang tidak layak huni

mencapai 47%, hasil itu bertujuan agar dapat menentukan pengklasifikasian

penggolongan kategori penilaian perkembangan kualitas permukiman di Kelurahan

Rejomulyo masuk dalam kategori permukiman kumuh sedang yang cenderung

masih mendekati kategori permukiman kumuh rendah.

Implementasi eco-settlement yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang cukup

berhasil dalam mewujudkan permukiman yang berwawasan lingkungan pada daerah

Rejomulyo yakni dengan penanganan kondisi fisik lingkungan daerah tersebut

seperti : kondisi bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum,

kondisi drainase lingkungan, sistem pengelolan air limbah yang tidak standar teknis,

kondisi pengelolaan persampahan, pemasangan lampu penerangan jalan dan

penghijauan lingkungan melalui gerakan penanaman tanaman.

Peran serta masyarakat Rejomulyo dalam penanganan lingkungan di daerahnya

adalah dengan menjaga lingkungan sekitar pasca penanganan kekumuhan. Pada RW

2 dan RW 7 tingkat keperduliannya tinggi, bahkan warganya sangat memperhatikan

lingkungan sebelum adanya pengentasan kekumuhan, dan menjadikan kampungnya

menjadi objek wisata.

Page 46: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

77

5.2 Saran

Saran yang diberikan peneliti dari hasil penelitian adalah:

1. Pemerintah Kota Semarang perlu lebih mengupayakan lagi mewujudkan

permukiman yang berwawasan lingkungan guna mengentaskan permukiman

kumuh di Kota Semarang.

2. Masyarakat seharusnya lebih memperhatikan lagi lingkungan sekitarnya agar

daerah Rejomulyo dapat dikenal dengan baik kualitas permukimannya. Terutama

dalam partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah ada.

3. Masyarakat selain RT 04 RW 2 juga bisa bersama-sama memajukan

lingkungannya yang bukan hanya kampong berwawasan lingkungan tetapi juga

bisa menjadi objek wisata agar Kelurahan Rejomulyo dapat maju dan benar-benar

terentaskan seluruh wilayah kumuhnya.

Page 47: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

78

DAFTAR PUSTAKA

Doxiadis, Coastantionos, A 1970. Introduction to The Science of Human Settelments. London Hatchinson.

DTKP. 2015. Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan dan Penanganan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman. Semarang : CV. Tika Mapindo Desain.

Erlina R., Rakhmawati, Sriyono, dan Setyowati. 2014. Analisis Pola Sebaran

Permukiman Berdasarkan Topografi di Kecamatan Brongsong Kabupaten

Kendal. Jurnal Geografi. Vol. 3 No 2.

Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang:Widyatama.

Jalestari, Dwi 2008. Studi Kualitas Lingkungan Permukiman pada Variasi Kemiringan Lereng DAS Celeng Kabupaten Bantul. Yogyakarta.

Jogdand, Keerti S, et al (2013): A Perception of Maternal Mortality among Women in

an Urban Slum Area of South India. International Journal of Recent Trends in Science And Technology. Vol. 8. No. 1. 2013. P. 49-51.

Kanpur, R and Guha, K, B. (2006): “Urban Informal Sector and Networks: A Case Study of Delhi Slum Dwellers”. WIDER-Palgrave-Macmillan, Delhi.

Keman, S. 2005. Kesehatan Perumahan dan Lingkungan Pemukiman. Dalam Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol.2 No.1.Hal29-42.

Komarudim. 1997. “Menelusuri Pembangunan,Perumahan dan Permukiman”. Yayasan Real Estate Indonesia. PT Rakasindo.

Kuswartojo, Tjuk, dkk. 2005. “Perumahan dan Permukiman di Indonesia”. Bandung:

Penerbit ITB.

Moldan B dan Dahl AL. 2007. Meeting Conceptual Challenges dalam Hak T, Moldan B, Dahl AL (Ed.) Sustainability Indicators: A Scientific Assessment. Scientific Committee on Problem of the Environment (SCOPE).

Moleong, Lexy J. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Niswah, Khomsatun dan Arifien M. 2015. Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Terhadap Kualitas Fisik Bangunan Permukiman di Kecamatan

Gubug Kabupaten Grobogan. Jurnal Geografi. Vol. 4. No. 2.

Page 48: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

79

Novitasari, Diah.2010.PemukimanKumuhdiPinggiranKota. http://fisip.uns.ac.id/ blog/d

iah/2011/01/03/bab-ii-pemukiman-kumuh/,diakses pada tanggal 13 Maret

2017

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan

Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, 2006, Penerapan Eco-Settlements di

Hulu DAS Cimanuk, Bandung: Puslitbangkim.

Rindarjono, M. Gamal. 2010. Perkembangan Permukiman Kumuh Di Kota Semarang

Tahun 1980-2006. Disertasi.Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM.

Silas, Johan, (1996) Kampung Surabaya Menuju Metropolitan, Permukiman Marjinal

Amat Liar.

Slum trends in Asia UN Habitat, 2006, Asia –Pacific Ministerial Conference on

Housing and Human Settlement, New Delhi, India

Smith, David, ‘Best Practices in Slum Improvement: The case of Sao Paulo, Brazil’:

Development Innovations Group (DIG).

Soemarwoto, Otto. 1975. Pengaruh Lingkungan Proyek Pembangunan, Prisma V (Juni). LP3S. Jakarta.

Sudrajat, 2007. Mengelola Sampah Kota : Solusi Mengatasi Sampah Kota Dengan Manejemen Terpadu Dan Mengolahnya Menjadi Energi Listrik Dan Kompos. Jakarta : Penebar Swadaya.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuatitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta

Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/801/2014 Tentang Penetapam Lokasi

Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman.

UN-Habitat: The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003 London and Sterling, VA; Earthscan Publications Ltd; 2003.

www.BPSS.Semarang Dalam Angka.2015

Page 49: JURUSAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL …lib.unnes.ac.id/31754/1/3211413043.pdf · permukiman yang ada mulai menurun dan pada akhirnya akan memberikan kontribusi terjadinya permukiman

80

Wahyu M., Riyanto, Arifien, dan Sriyono. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan

Penduduk terhadap Perkembangan Permukiman di Kecamatan Gajah

Mungkur Kota Semarang Tahun 2002-2012. Jurnal Geografi. Vol. 3. No. 2.

Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: Clyapps Diponegoro University