3Sua ra Pem ba ru an Jumat, 24 Februari 2017 Utama

[JAKARTA] Model pem-biayaan pembangunan di Jakarta tidak melulu meng-gunakan anggaran belanja daerah. Pihak swasta digan-deng untuk membiayai pembangunan infrastruktur Ibukota. Terobosan yang di-tempuh Gubernur DKI Jakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama ini diap-resiasi karena dilakukan de-ngan pertanggungjawaban jelas.

Pada pembangunan simpang susun Semanggi, biaya Rp 360 miliar ditang-gung oleh pihak swasta se-bagai kompensasi kenaik-a n K o e f i s i e n L a n t a i Bangunan (KLB).

Pembangunan taman di RPTRA Kalijodo yang ber-lokasi di Kelurahan Angke, K e c a m a t a n Ta m b o r a ,

Jakarta Barat menggunakan dana CSR PT. Sinarmas Land dengan anggaran se-besar Rp 3,6 miliar. Sekitar 60 dari 184 RPTRA yang sudah dibangun mengguna-kan anggaran CSR swasta.

"Langkah-langkah tero-bosan dan kreatif seperti yang dilakukan Ahok itu di-harapkan memuluskan pembangunan daerah . Jangan pembangunan se-muanya dibebankan pada APBD apalagi keberadaan APBD terbatas," ujar dosen Administrasi Publik dari UGM, Wahyudi Kumorato-mo, Jumat (24/2).

Selain tidak membebani APBD, kerja sama dengan pihak swasta sejauh dilaku-kan transparan dan jelas pertanggungjawabannya akan memberikan keun-

tungan, antara lain tersedia-nya alternatif sumber pem-biayaan, percepatan pelak-sanaan penyediaan infra-struktur, perbaikan kinerja layanan masyarakat. Selain itu, peran swasta dalam me-nyumbangkan modal, tek-nologi, dan kemampuan manajerial terbukti dalam kerja saka seperti ini.

"Namun, yang perlu di-perhatikan dalam kerja sa-ma tersebut adalah akunta-bilitas dan kepentingan publik. Kontraknya tetap harus rasional dan kepen-tingan serta pelayanan pub-lik tidak terganggu. Jangan sampai hanya menguntung-kan pihak swasta saja," ka-tanya.

Wahyudi mencontoh-kan, kerja sama pemda de-ngan pihak swasta bisa juga

tidak berpihak pada rakyat bila fasilitas umun yang di-bangun swasta menjadi su-lit diakses publik karena bi-aya untuk masuknya mahal.

"Poin pentingnya, kerja pihak pemerintah dan swas-ta harus menguntungkan keduanya dan meningkat-kan pelayanan publik," tu-tur dia.

Wahyudi menjelaskan ada berbagai model kerja sama pemerintah daerah de-ngan pihak swasta. Salah satunya, kata dia adalah public private partership (PPP) atau suatu kontrak jangka panjang antara pihak pemerintah dan swasta un-tuk menyediakan barang dan layanan publik, di mana pihak swasta menanggung risiko secara signifikan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek kerja sama.

"Sebuah kerangka kerja sama yang kuat dalam pub-lic private partnership yak-ni mencakup aspek pemba-gian tugas, kewajiban dan risiko antara pihak peme-rintah dan swasta secara op-timal," jelas dia.

Dalam konteks PPP ter-sebut, pembagian risiko ini ditetapkan dengan kontrak di antara pihak di mana pi-hak swasta diikat untuk me-nyediakan layanan dan pe-ngelolaannya atau kombi-nasi keduanya. Begitu juga pengembalian investasi di-bayar melalui pendapatan proyek atau revenue yang dibayar oleh pengguna atau user charge. Kewajiban pe-nyediaan layanan kepada masyarakat tetap pada pe-merintah. Bila pihak swasta tidak dapat memenuhi pela-yanan sesuai kontrak, pe-merintah dapat mengambil alih.

P e n e l i t i K o m i t e Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman menilai kerja sama pemerintah de-ngan sektor swasta tentu m u t l a k d i p e r l u k a n . Pasalnya, adanya keterba-tasan anggaran, terutama di bidang infrastruktur.

Kerja sama ini, kata Arman, diatur dalam UU No 23/2014 tentang Pemda, khususnya di Pasal 363 Ayat 2 huruf b di mana pe-merintah bisa melakukan kerja sama dengan pihak ketiga termasuk swasta yang meliputi kerja sama dalam penyediaan pelayan-an publik, kerja sama dalam pengelolaan aset untuk me-ningkatkan nilai tambah ba-gi PAD, kerja sama investa-si, dan sebagainya.

S e n a d a d e n g a n Wahyudi, menurut Arman, model kemitraan atau pub-lic private partership bisa dalam dua bentuk. Pertama,

penyediaan infrastruktur publik dibiayai dari peng-himpunan dana swasta se-perti perbankan dan pasar modal.

"Dalam bentuk ini, pe-nyedia akan membangun, memelihara dan mengope-rasikan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sek-tor publik. Penyedia akan dibayar sesuai dengan la-yanan yang diberikan untuk suatu standar kinerja terten-tu sesuai kontrak," jelas dia.

Kedua, Pemda menye-diakan dana untuk peran-cangan dan pembangunan fasilitas publik. Setelah pro-yek selesai, fasilitas dise-rahkan kepada pihak swasta untuk mengoperasikannya dengan biaya pengelolaan ditanggung oleh pihak swasta.

"Dua bentuk kerja sama kemitraan tersebut sama-sa-ma menguntungkan, yang penting, kontrak kemitraan

harus jelas prinsipnya se-perti pembagian risiko anta-ra pemerintah dan swasta yang ditetapkan dengan kontrak di antara pihak di mana pihak swasta diikat untuk menyediakan layanan dan pengelolaannya atau kombinasi keduanya," ung-kap dia.

Lebih dari itu, lanjut Arman kewajiban penyedi-aan layanan kepada masya-rakat tetap pada pemerin-tah. Jika pihak swasta tidak dapat memenuhi pelayanan sesuai dengan kontrak, pe-merintah dapat mengambil alih.

"Jadi, kerja sama kemit-raan ini keuntungannya je-las, ada alternatif pembia-yaan pembangunan, berku-rangnya b iaya beban APBD, meningkatnya pela-yanan publik, dan sektor swasta terlibat dalam pem-bangunan," pungkas dia. [YUS/A-15]

Terobosan Ahok Diapresiasi

FOTO-FOTO: ANTARA

Gambar atas: Suasana perumahan di kawasan Bukit Duri yang berada di bantaran Kali Ciliwung, yang sudah dinormalisasi, Jumat (9/9). Gambar bawah: Luapan Sungai Ciliwung mengenangi jalan raya Jatinegara Barat, saat banjir Jakarta, Minggu (19/1/2014). Saat itu, normalisasi belum menyen-tuh kawasan Bukit Duri.

2016

2014