jl. alun-alun utara no. 7 lumajang -...
TRANSCRIPT
1 | P a g e
Jl. Alun-alun Utara No. 7 Lumajang
iii| P a g e
DAFTAR ISI
Halaman
Judul...................................................................................... i
KataPengantar …………………………………………………………… ii
Daftar Isi …………………………………………………………………… iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG.............................................................. 1
1.2 LANDASAN HUKUM ............................................................ 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN........................................................ 4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN................................................... 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
2.1 TUGAS,FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI SKPD............ 9
2.2 SUMBER DAYA ................................................................. 22
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD.............................................. 24
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN
PELAYANAN SKPD............................................................. 36
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DANFUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI SKPD .............................................. 39
3.2.TELAHAN VISI MISI KEPALA DAERAH DAN
PROGRAM ......................................................................... 40
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KL DAN
RENSTRA PROPINSI ......................................................... 42
3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .................................... 44
iv | P a g e
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD ......... 50
4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD ..................................... 56
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF………….. 59
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD ..................................................... 85
BAB VII PENUTUP ………………………………………………………………….. 86
LAMPIRAN
A. RENCANA STRATEJIK BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015-2017
B. RENCANA KERJA
1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI nomor 8 tahun 2008, setiap OPD
mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA)
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RENSTRA
pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat
kaitanya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan
yang hendak dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif serta
menjadi perangkat penting yang menjelaskan tolok ukur
pencapaiannya. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara
untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta
berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana
dengan tujuan yang ingin dicapai .
Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut diatas dan dengan
terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lumajang untuk periode 2014-
2018 maka Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten
Lumajang menyusun dokumen RENSTRA yang merupakan dokumen
perencanaan strategis, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas pokok
dan fungsi BPKD Kabupaten Lumajang yang tertuang pada Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajangdengan
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lumajangtahun 2014-2019
mempunyai Visi “Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang
Sejatera dan Bermartabat” dan untuk mendukung tercapainya visi
2 | P a g e
tersebut Pemerintah Kabupaten Lumajang menjabarkan dalam
3 (tiga) Misi yaitu :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis , cerdas
kreaktif,inovatif dan bermoral melalui peningkatan kualitas layanan
pendidikan, kesehatan dan pembinaan keagamaan ;
2. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
secara merata berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan Jasa
Pariwisata serta usaha pedukungan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang Frofesionalisme,
Aspiratif, parsitisipasi dan trasparan mendorong terciptanya
ketentraman dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan
bermasyarakat.
Ketiga misi Pemerintah Kabupaten Lumajang ini merupakan
kerangka besar perencanaan yang diharapkan dapat mengakomodir
semua kebutuhan masyarakat Kabupaten Lumajang yang secara
teknis pelaksanaanya dilakukan oleh lembaga teknis yang
membidangi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang baik (Good Governance), bersih (Good Government) dan
profesionali, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang melaksanakan Misi 3 :Mewujudkan pemerintahan yang
efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang profesionalisme, aspiratif, parsitisipasi dan
trasparan mendorong terciptanya ketentraman dalam
kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
Tujuan 1. Yaitu Meningkatnya pelayanan Publik yang
Profesional dan tranparandengan sasaran utama : Meningkatnya
Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan
Indikator sasaran Opini BPK – RI (WTP).
Untuk menjabarkan kerangka besar perencanaan menjadi
rencana detail dan teknis masing masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) termasuk Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
Kabupaten Lumajang harus menyusun RENSTRA yang secara umum
berfungsi sebagai rujukan dalam menyusun Tujuan, Sasaran, rencana
program, kegiatan dan tolok ukur kinerja BPKD yang hendak dicapai
dalam jangka 5 (lima) tahun mendatang.
3 | P a g e
RENSTRA Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
Kabupaten Lumajang dalam mendukung Visi, Misi Tujuan dan sasaran
Bp. Bupati dan Wakil Bupati.
Tujuan Renstra BPKD adalah Meningkatnya Akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan Indikator sasaran
Opini BPK – RI (WTP).
Sasaran Renstra BPKD ada 2 (dua) sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah ada 3 indikator
sasaran
1) Persentase OPD dalam menyususn RKA sesuai ketentuan
2) Persentase OPD dengan Penyerapan Anggaran Minimal 90 %
3) Persentase OPD yang menyusun laporan Keuangan sesuai SAP
2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah ada 3
Indikator sasaran
1) PersentaseLaporan BMD SKPDyang sesuai ketentuan yang
berlaku;
2) Persentase Asset Tetap yang bersertifikat;
3) Persentase pemanfaatan tanah dan bangunan.
dari 2 sasaran di bredown menjadi 5 Program Utama, 38 Kegiatan
dan 3 Program Penunjang 7 Kegiatan
1.2. Landasan Hukum
Landasan penyusunan RENSTRA Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang tahun 2014-2019
adalah
I. Landasan Ideal : Pancasila
II. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945
III. Landasan Operasional :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4 | P a g e
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerahsebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor:
Tahun 2015
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 - 2019
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lumajang.
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan
DaerahKabupaten Lumajang.
14. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review
RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan Review Renstra Badan
PengelolaanKeuangan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014
–2019 adalah sebagai Guide List yang diharapkan mampu
mengarahkan dan memberdayakan seluruh potensi serta
kekuatan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai
tujuan dan sasaran program dan kegiatan dengan melibatkan
5 | P a g e
partisipasi dan peran aktif masyarakat serta seluruh
stakeholders.
1.3.2 Tujuan
Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumjang Tahun 2015-2019 disusun dengan tujuan
sebagai berikut:
a. Menterjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati
yang tertuang dalam RPJMD 2015-2019 ke dalam tujuan,
sasaran, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam
kurun waktu tahun 2015–2019;
b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
dalam bentuk program dan kegiatan prioritas beserta
kerangka pendanaannya selama tahun 2015- 2019.
c. Menetapkan upaya-upaya strategis terhadap dinamika dan
kebutuhan pengelolaan keuangan dan aset daerah
d. Menghitung dan menganalisa kapasitas, kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki BPKD. Dengan mengetahui dan
memahami kapasitas, kekuatan serta kelemahan,
diharapkan dapat membantu membuat keputusan yang
realistis dalam menyusun perencanaan kedepan
e. Menetapkan skala prioritas sumber daya yang ada terutama
sumber dana, sumber daya manusia, dan prasarana untuk
menunjang pelaksanaan program kegiatan dan capaian
kinerja BPKD
f. Pemantapan tolak banding (benchmarking), yang berupa
rumusan tujuan dan sasaran, Dengan menilai kinerja akan
dapat diperoleh gambaran dari pengalaman dan
menghasilkan masukan untuk meningkatkan kualitas
rencana strategis dalam hal proses, output maupun outcome.
1.4 Sistematika Penulisan
Renstra ini disusun mengacu pada Pasal 40 Ayat (5)
PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut:
6 | P a g e
BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Menguraikan secara ringkas pengertian RENSTRA SKPD,
fungsi RENSTRA SKPD dalam penyelenggaran
pembangunan daerah dan proses penyusunan RENSTRA
SKPD
1.2.Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas
dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran SKPD
1.3.Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan RENSTRA BPKAD
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RENSTRA
BPKAD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(OPD)
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPKD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas
secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-
capaian penting yang telah dihasilkan melaui pelaksanaan RENSTRA
BPKD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program SKPD
yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode
sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih
dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA
1.1. Tugas,Fungsi OPD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan
BPKD, serta struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi
sampai dengan satu eselon dibawah kepala BPKD
7 | P a g e
1.2. Sumber Daya OPD
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang
dimiliki BPKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya,
mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit
usaha yang masih opersional
1.3. Kinerja Pelayanan OPD
Menunjukkan tingkat capaian kinerja BPKD berdasarkan
sasaran/target RENSTRA BPKD periode sebelumnya, menurut
SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator lainnya seperti
MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Indentifikasi Permasalahan
Merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi BPKD di masa datang, yang
apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BPKAD yang terkait
dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil
daerah terpilih, yang ditujukan untuk memahami arah
pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk
mengidentifiksi faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan
misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis
Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan BPKD yang
mempengaruhi permasalahan BPKD, mengemukakan metoda
penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu
strategis
8 | P a g e
BAB IV. TUJUAN DANSASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal
yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi.
Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari
suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
kedepan
4.2.Strategi dan Kebijakan OPD
Merupakan strategi dan kebijakan BPKD untuk
mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPKD
yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah
serta rencana program prioritas dalam rancangan awal
RPJMD
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program merupakan program prioritas beserta
indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana
tercantum dalam Rancangan awal RPJMD, selanjutnya
dijabarkan BPKD kedalam rencana kegiatan
BAB VIINDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Mengemukakan indikator kinerja BPKD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKD dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
BAB VII PENUTUP
9 | P a g e
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAHKABUPATEN LUMAJANG
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepala
Daerah/Bupati dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Selanjutnya sebagai penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu
organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan tidak
serta merta dibentuk dalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan
terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren
berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah
daerah, maka dalam implementasi kelembagaan minimal fungsi-fungsi
pemerintahan dapat tertampung pada masing-masing tingkatan
pemerintahan agar saling sinergi, koordinasi dan komunikasi antar
SKPD guna mencapai Visi Kepala Daerah/Bupati,
Memperhatikan ketentuan dan uraian diatas agar keberadaan
SKPD lebih efektif dan efisien sesuai kondisi serta kebutuhan dalam
rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah/Bupati
yang diwujudkan dalam bentuk sasaran program dan kegiatan,
Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan perubahan Peraturan
Daerah dan menerbitkan Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2016
tentang Organisasi Perangkat Daerah dan diterbitkan pula Peraturan
Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lumajang.
2.1.1. Tugas Pokok
Badan Pengelola Keuangan mempunyai tugas “ Membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang memjadi kewenangan
daerah di bidang keuangan daerah “
2.1.2. Fungsi
Adapun untuk melaksanakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah;
b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang keuangan daerah;
10 | P a g e
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan
aset daerah;
d. Pelaksanaan administrasi badan daerah di bidang keuangan
aset daerah;
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang
tugasnya
f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupatiterkait
dengan tugas dan fungsinya
2.1,3. Struktur OrganisasiBPKD
Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urusan Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang.
A. Kepala Badan
B. Sekretariat,
mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan,mengkoor -
dinasikandanmengendalikan
kegiatanpenyusunanprogram,administrasiumumdan
kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis
administrativefdanfungsionalkepadasemuaunsur di lingkungan
Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan
pedoman dan kebijakan yang ditetapkan olehKepala
Badan.Untukmelaksanakan tugas
sebagaimana,Sekretariat,mempunyaifungsi :
a. Perumusandanpenyusunanprogramdankegiatan
Badanyangselanjutnyaditetapkansebagaipedoman kerja;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran,
danperundang-undangan;
c. pengelolaandan pelayanan administrasi umum, kerjasama,
dan hubungan masyarakat;
d. pengelolaan urusan rumah tangga;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan
peningkatan karier pegawai;
f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan
keuanganserta pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran;
g. penyusunanrencanadanpelaksanaansistem
pengendalianintern;
11 | P a g e
h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan
serta pelaksanaan keamanan Untukmelaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Sekretariat, mempunyai fungsi :
a. perumusandanpenyusunanprogramdankegiatan Badan
yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran,
danperundang-undangan;
c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum,
kerjasama, dan hubungan masyarakat;
d. pengelolaanurusanrumah tangga;
e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembina- an dan
peningkatan karier pegawai;
f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan
serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
g. penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian
intern;
h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan
peralatan serta pelaksanaan keamanan dan
kebersihanBadan;
i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
j. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas - tugas
bidang;
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata
laksana;
m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan;
n. pelaksanaan fung silain yang diberikan oleh Kepala Badan.
i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
j. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas - tugas
bidang;
l. pelaksanaanmonitoringdanevaluasiorganisasidan tata
laksana;
m. pemberiansaran dan pertimbangan kepada Kepala Badan
;dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
12 | P a g e
Sekretariat,membawahi:
1) Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program kerja Sub
BagianPenyusunanProgram;
c. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi
penyusunanprogram;
d. Melaksakan pengolahan data program, kegiatan dan
anggaran;
e. Melaksanakan penyusunan perencanaan program /
kegiatan Badan;
f. melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan
biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk
operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
f. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan
kinerja ( Rencana Strategi / Renstra, Rencana
Kerja / Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan
Masyarakat/IKMdanlain-lain;menyiapkan bahan
penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
perundang-undangan ;melaksanakan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program / kegiatan masing-
masingbidang;
g. memberikan sarandan pertimbangan
kepadaSekretaris; dan
h. melaksanakantugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.
2) Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bagian
Keuangan;
b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
c. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan
pengelolaan dokumen keuangan;
d. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan
Realisasi Anggaran/LRA,neraca danlain-lain);
e. melakukan penyiapan bahan pemantauantindak
13 | P a g e
lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi ;
f. melakukan penyusunan laporan kegiatan sub bag
keuangan;
g. memberikan saran dan pertimbangan kepada
Sekretaris; dan
h. melaksanakant ugas-tugas lain yang diberikanoleh
Sekretaris.
3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian;
b. melakukan administrasi kepegawaian;
c. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi
baranginven taris;
d. melakukan urusan ruma htangga, surat menyurat,
pengarsipan, dankeprotokolan;
e. melakukan urusan kebersihan, ketertiban,dan
keamanan;
f. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang
unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
g. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
h. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana
prasarana;
i. melakukan urusan kerja sama, hubungan
masyarakat, dan protokol;
j. melakukan telaahan dan penyiapan bahan
penyusunan peraturan perundang undangan;
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada
Sekretaris; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikanoleh
Sekretaris.
C. Bidang Anggaran
BidangAnggaranmempunyaitugasmenyiapkanbahan
perumusan kebijakandan pelaksanaan penyusunan anggaran
pendapatan, belanja, serta pembiayaan.
14 | P a g e
Untukmelaksanakan tugasBidangAnggaran,mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Bidang Anggaran;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis
Bidang Anggaran;
c. perumusan dan pengkoordinasian penyusunan
Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
d. pelaksanaaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi
programkegiatanbidanganggaran;
e. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
kepada Kepala Badan;
f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah
dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan;
dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Anggaran membawahi :
1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan,
mempunyai tugas:
a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub
Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
b. mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapat
- an dan pembiayaan sebagai bahan penyusunan
Rancangan APBD dan Rancangan PerubahanAPBD;
c. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi tentang anggaran dana transfer
danlain-lainpendapatandaerahyangsah;
d. memberikansarandan pertimbanganmengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Bidang Anggaran; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Anggaran.
2) Sub Bidang Anggaran Belanja
Sub B idang Anggaran Belanja,m empunyai tugas :
a. Merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub
Bidang Anggaran Belanja;
15 | P a g e
b. mengkoordinasikan penyusunan perhitungan rencana
belanja sebagai bahan penyusunan Ran –
cangan APBD dan Rancangan PerubahanAPBD;
c. menyusun Standar Biaya dan Analisa Standar
Belanja;
d. melaksanakan rekonsiliasi dan pendataan gaji
pegawai negeri sipil sebagai bahan penyusunan
Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
e. melaksanakan pengumpulan data sebagai bahan
penyusunan belanja tidak langsung lainnya;
f. melaksanakan rekonsiliasi dan pendataan
penganggaran belanja dana spesifik;
g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Bidang Anggaran; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Anggaran.
(3) Sub Bidang Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas:
a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub
Bidang Penyusunan Anggaran;
b. menyusun surat edaran tentang pedoman
penyusunan rencana kegiatan dan anggaran OPD;
c. melaksanakan koordinasi, konsolidasidan pembinaan
dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan
Rancangan Perubahan APBD;
d. melaksanakan publikasi APBD;
e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala BidangAnggaran; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Anggaran
D.Bidang Perbendaharaan :
Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan
bahanperumusan kebijakan dan pelaksanaan dibidang
perbendaharaan.
16 | P a g e
Untukmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang
Perbendaharaan mempunyai fungsi:
a penyusunan rencana kerja Bidang Perbendaharaan;
b penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis
Bidang Perbendaharaan;
c perencanaan dan pengendalian dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;
d penyusunan dan pelaksanaan peraturan
pelaksanaan dan pengendalian APBD dan Perubahan
APBD;
e pelaksanaan tugas-tugas Kuasa Bendahara Umum
Daerah;
f pelaksanaan bimbingan teknis penata usahaan keuangan
daerah;
g pelaksanaan monitoring pelaksanaan penerimaan
danpengeluaranAPBD;
h penyusunan laporan pelaksanaan tugas kepada
Kepala Badan;
i pemberian saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala
Badan; dan
j pelaksanaantugaslainyangdiberikanolehKepala
Badan.
Bidang Perbendaharaan, membawahi :
1) Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan;
Sub Bidang Perbendaharaan Penerimaan , mempunyai
tugas:
a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub
Bidang Perbendaharaan Penerimaan;
b. melaksanakan penatausahaan penerimaan daerah;
c. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan daerah
denganbank persepsi;
d. meneliti kebenaran laporan Surat Pertanggung -
jawaban Fungsional bendahara penerimaan;
e. melaksanakan pembinaan perbendaharaan
penerimaanpada SKPD;
17 | P a g e
f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala BidangPerbendaharaan; dan
g. melaksanakantugaslainyangdiberikanolehKepala
BidangPerbendaharaan.
(2)SubBidangPerbendaharaanPengeluaranmempunyai tugas:
a. merumuskan dan menyusun rencana kerja
Sub Bidang Perbendaharaan Pengeluaran;
b. meneliti kelengkapan surat perintah membayar dan
menerbitkan surat perintah pencairan dana;
c. melaksanakan pemindahbukuan berdasarkan
permintaan pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaranatas beban rekeningkas umum daerah;
d. meneliti kebenaran laporan surat pertanggung -
jawaban fungsional bendahara pengeluaran;
e. melaksanakan anggaran kas bendahara umum
daerah;
f. melaksanakan penatusahaan surat penyediaand ana;
g. menerbitkan surat keterangan penghentian
pembayaran;
h. melaksanakan penelitian kelengkapan dan
pemutakhiran daftar gaji SKPD;
i. melaksanakan pembinaan perbendaharaan
pengeluaranpada SKPD;
j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Bidang Perbendaharaan; dan
k. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perbendaharaan.
(3) Sub Bidang Perbendaharaan Umum, mempunyai tugas:
a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub
Bidang Perbendaharaan Umum; melaksanakan
penyimpanan uang daerah;
c. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola / menatausahakan investasi daerah;
18 | P a g e
d. melaksanakan penatausahaan penerimaandan
pengeluaran Bendahara Umum Daerah;
e. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah Daerah;
f. melaksanakan rekonsiliasi pinjaman daerah;
g. melaksanakan pengelolaan utang dan piutang
daerah;
h. melaksanakan penagihan piutang daerah;
i. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dan
pengeluaran daerah dengan bank persepsi;
j. menyusun peraturan bupati tentang penetapan uang
persediaan satuan kerja perangkat daerah;
k. menyusun peraturan bupati tentang pemberian
tunjangan uang makan;
l. menyusun peraturan bupati tentang pedoman
pelaksanaanAPBD;
m. menyusun keputusan bupati tentang penetapan
koordinator pengelola keuangan daerah, pejabat
pengelola keuangan daerah/bendahara umum
daerah, kuasa bendahara umum daerah, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
pengeluaran / penerimaan, bendahara pengeluaran/
penerimaan pembantu, pejabat pengurus barang dan
penyimpan barang;
n. mengkoordinasikan penyusunandokumen pelaksa -
naan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan
dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD;
o. memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Bidang Perbendaharaan; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perbendaharaan.
E. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
19 | P a g e
Untuk melaksanakan tugassebagaimana dimaksud, Bidang
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan;
b. penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah;
c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;
d. pelaksanaan pembinaan dan pemberian pedoman dalam
rangka implementasi sistem akuntansi dan
pelaporankeuanganpemerintahdaerahdan badan layanan
umum daerah;
e. pelaksanaan pengumpulan data laporan keuangan
badan usaha milik daerah dan ikhtisar laporan keuangan
pemerintahan desa;
f. pelaksanaan penyusunan analisisdan evaluasiatas kinerja
keuangan pemerintah daerah;
g. pendistribusian laporan keuangan pemerintah daerah;
h. pemberian saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala
Badan; dan
i. pelaksanaantugaslainyangdiberikanolehKepala
Badan.
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, membawahi :
(1) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
a. merumuskan dan menyusun rencana kerja
Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan
Sistem Akuntansi PemerintahDaerah;
b. menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan
kebijakan akuntansi pemerintah daerah, bagan akun
standar dan sistem akuntansi pemerintah daerah;
c. membina dan memberikan pedoman dalam rangka
implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah;
d. membina dan memberikan pedoman dalam rangka
implementasi sistem akuntansi dan pelaporan
20 | P a g e
keuangan badan layanan umum daerah;
e. memfasilitasi, membina dan memberikan pedoman
dalam rangka implementasi sistem akuntansi
keuangandesa;
f. melaksanakan penyusunan analisis dan evaluasi
atas kinerja keuangan pemerintah daerah;
g. menyempurnakan dan mengembangkan sistem
informasi keuangandaerah;
h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala BidangAkuntansi danPelaporan; dan
i. melaksanakantugaslainyangdiberikanolehKepala
BidangAkuntansi danPelaporan.
(2) Sub Bidang Pengolahan Data Akuntansi , mempunyai
tugas:
a. merumuskan dan menyusun rencana kerja
SubBidangPengolahanData Akuntansi;
b. menerima, memverifikasi, mengolah dan
mendokumentasikan seluruh dokumen sumber/bukti
transaksi realisasi anggaran pendapatan Laporan
Realisasi Anggaran, belanja, danpembiayaan;
c. menerima, memverifikasi, mengolah dan mendokumen
tasikan seluruh dokumen sumber/bukti transaksi
finansial meliputi pendapatan laporan operasional,
beban, aset, kewajiban, danekuitas;
d. melaksanakan evaluasi dan monitoring atas
pelaksanaan proses pengolahan data transaksi
akuntansi anggaran dan transaksi akuntansi
finansial;
e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala BidangAkuntansidanPelaporanKeuangan; dan
f. melaksanakantugaslainyangdiberikanolehKepala
BidangAkuntansi danPelaporanKeuangan.
(3) SubBidangPelaporanKeuangan, mempunyai tugas :
a. merumuskan dan menyusun rencana kerja
SubBidangPelaporanKeuangan;
21 | P a g e
b. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;
c. melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah setiap bulan;
d. mengkonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah;
e. menyusun laporan keuangan bulanan, tribulan,
semester dan akhirtahun;
f. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD berupa
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yangmeliputi :
1. laporanrealisasi anggaran;
2. laporanperubahansaldoanggaranlebih;
3. neraca;
4. laporanoperasional,laporanperubahanekuitas,
laporan arus kas dan catatan atas laporan
keuangan.
g. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pelaksanaan APBD;
h. mengevaluasi laporan keuangan SKPD dan Badan
Layanan umum Daerah;
i. mengkoordinasikan pengumpulan data laporan
keuangan Badan Usaha MilikDaerah;
j. mengkoordinasikan pengumpulan data dalam rangka
penyusunan ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintahan
Desa;
k. mendistribusikan laporan keuangan kepada
pemangku kepentingan;
l. memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Bidang Akun tansi dan Pelaporan Keuangan;
dan
m. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
F.Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas
menyiapkanbahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
22 | P a g e
pengelolaan barang milik daerah.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik
Daerah mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Barang
Milik Daerah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan aset;
c. penyusunan rencana kebutuhan barang daerah;
d. pelaksanaan inventarisasi barang daerah;
e. pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan
barangdaerah;
f. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan
tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Badan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi :
(1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, mempunyai tugas:
a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub
Bidang Perencanaan Kebutuhan;
b. menyusun standar satuan harga barang dan standar
sarana prasarana kerja pemerintahan daerah;
c. mengkoordinasikan penyusunan standar satuan
harga barang dan standar sarana prasarana kerja
pemerintahan daerah;
d. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan
barang milik daerah dan rencana kebutuhan
pemeliharaan barang milik daerah dari SKPD;
e. menyusun daftar kebutuhan barang milik daerah dari
SKPD;
f. mengkoordinasikan laporan hasil pengadaan barang
dari SKPD;
g. menyusun daftar hasil pengadaan barang milik
daerah;
h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja
SubBidang Perencanaan Kebutuhan;
i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Bidang PengelolaanBarangMilikDaerah; dan
23 | P a g e
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2) Sub Bidang Penatausahaan Barang,mempunyai tugas:
a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub
Bidang Penatausahaan Barang;
b. mengumpulkan dan entry data laporan barang
penggunasemesteran dan laporan barang pengguna
tahunan dan 5(lima) tahunan dari SKPD;
c. menyusun Laporan Barang Milik Daerah pada akhir
tahun sebagai bahan penyusunan Neraca;
d. menyimpan dan menghimpun bukti kepemilikan
barang milik daerah
e. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan
pengurus barangSKPD;
f. melaksanakan sensus barang Daerah;
g. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja
SubBidang Penatausahaan Barang;
h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
(3) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan,
mempunyai tugas:
a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Sub
Bidang Pemanfaatan dan Pemindah tanganan Barang
Daerah;
b. meneliti dan memproses rencana pinjam pakai, atau
kerja sama,pemanfaatan, bangunanguna serahatau
bangun serah guna, dan kerjasama prasarana
infrastruktur barang milik daerah yang tidak berada
dalam penguasaan Pengguna dan / atau
Kuasa Pengguna / SKPD;
c. meneliti dan memproses rencana penjualan dan
tukar menukar, hibah serta penyertaan modal
24 | P a g e
barang berupa tanah, dan/atau bangunan milik
daerah;
d. meneliti dan memproses rencana penjualandan
tukar menukar, hibah serta penyertaan modal
barangmilik daerah selain tanah, dan/atau
bangunan yang tidak berada dalam penguasaaan
pengguna dan/atau kuasa pengguna SKPD;
e. menyusun dan merumuskan draf Surat Keputusan
Penghapusan Barang Daerah;
f. meneliti usulan pemanfaatan maupun pemindah
tangan barang selain tanah dan bangunan dari SKPD;
g. memberikan saran dan pertimbangan terhadap
permasalahan yang menyangkut kerugian daerah;
h. melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja
pemanfaatan dan pemindah tanganan barang daerah;
i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
j. melaksanakantugaslainyangdiberikanolehKepala
BidangPengelolaanBarangMilikDaerah.
2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang
secara keseluruhan mempunyai pegawai sebanyak 65 orang yang
terbagi menjadi :
1. Menurut Tingkat Pendidikan :
a. Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 41 orang terdiri dari :
1) Pasca Sarjana : 1 Org
2) Sarjana : 21 Org
3) Akademi / D.3 : 4 Org
4) SLTA : 14 Org
5) SLTP : 1 Org
b. Tenaga Pekerja Bulanan dengan Jumlah 24 Orang terdiri dari :
1) Sarjana : 9 Org
2) Akademi / D.3 : 1 Org
3) Akademi/D2 : 1Org
4) Akademi / D1 : 1Org
5) SLTA : 14 Org
25 | P a g e
6) SLTP : 2 Org
7)
c. Menurut Pendidikan Penjenjangan :
1) Diklat Pim II : 1 Org
2) Diklat Pim III : 5 Org
3) Diklat Pim IV : 11 Org
d. Menurut Golongan
1) Golongan IV/c : 1 Org
2) Golongan IV/b : 1 Org
3) Golongan IV/a 3 Org
4) Golongan III/d : 9 Org
5) Golongan III/c : 5 Org
6) Golongan III/b : 5 Org
7) Golongan III/a : 3 Org
8) Golongan II/d : 4 Org
9) Golongan II/c : 8 Org
10) Golongan II/b : - Org
11) Golongan II/a : 1 Org
12) Golongan I/d : 1 Org
2.3. Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang memiliki
sarana dan prasarana antara lain bangunan fisik berupa gedung
yang bertempat di Jalan Alun Alun Utara No. 7 Lumajang.
NO Jenis Barang Jumlah
1 Kendaraan roda empat 2 Unit
2 Kendaraan roda dua 28 Unit
3 Komputer PC 67 Unit
4 Note Book 21 Unit
5 UPS 105 Unit
6 Server 3 Unit
7 Printer 63 Unit
8 Scanner 2 Unit
9 Air Conditioning 27 Unit
10 Pesawat Telepon 3 Unit
11 LCD OHP 6 Unit
13 LCD Monitor 9 Unit
26 | P a g e
Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang terus dilakukan
untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan.
Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional
pelayanan untuk 4 bidang dan Sekretariat, telah dilengkapi
peralatan dan perlengkapan kerja terdiri dari : kendaraan, kendaraan
roda 4 sebanyak 2 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 28 unit, komputer
PC sebanyak 60 buah, Note Book/ Laptop sebanyak 10 buah, UPS
sebanyak 75 buah, Server sebanyak 3 unit, printer sebanyak 50 unit,
Scanner sebanyak 2 unit, Air Conditioning sebanyak 27buah, pesawat
telepon sebanyak 1 unit, LCD OHP sebanyak unit, LCD Monitor
sebanyak 3 unit, mesin ketik manual sebanyak 4 buah, Televisi
sebanyak 2 unit, unit, Faximile sebanyak 3unit.
2.4. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah
BPKD Kabupaten Lumajang telah banyak berperan bagi
kemajuan pembangunan dalam bidangpengelolaan keuangan dan aset
daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Kinerja Pelayanan BPKD Kabupaten Lumajang didukung oleh
sumber dayayang dimiliki berupa :
1. Meningkatkatnya kualitas penganggaran daerah, dengan Indikator.
- Persentase OPD yang melaksanakan penyusunan RKA sesuai
ketentuan
- Persentase OPD dengan Penyerapan Anggaran minimal 90 %
- Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah,
dengan indikator,
- Persentase laporan BMD yang sesuai ketentuan yang
berlaku, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 478 ayat 3
Permendagri No 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah ( BMD yang tercatat dalam KIB )
- Persentase Aset Tetap Tanah yang bersertifikat,yaitu Jumlah
asset tanah yang bersertifikat dibandingkan dengan jumlah
14 Mesin ketik 4 Unit
15 Televisi 2 Unit
27 | P a g e
bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan
yang tercatat dibandingkan dengan jupada KIB A.
- Persentase pemanfaatan Aset Tetap Tanah dan Bangunan,
dibandingkan dengan Aset Tetap Tanah dan Bangunan secara
keseluruhan yang dimanfaatkan mitra pemanfaat sesuai dengan
ketentuan pasal 78 ayat 1 huruf b Permendagri No 19/2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut :
28 | P a g e
Tabel. 2.1
ReviewPencapaianKinerjaPelayananBadan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang
TUJUAN DAN SASARAN FORMULA INDIKATOR SATUAN
TAHUN DASAR
2013
TARGET TAHUN KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tujuan
1. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang daerah
1. Opini BPK - RI WTP.
Hasil Penilaian LPPD oleh BPK – RI Keterangan : Skor Opini BPK di persentasikan sbb : 1. Wajar tanpa pengecualian (unqualified
opinion) Skor100 % 2. Wajar dengan pengecualian (qualified
opinion) Skor. 75 % 3. Tidak wajar (adversed opinion) Skor ::
50 % 4. Tidak menyatakan pendapat (disclaimer
of opinion) Skor 25 %
% 75 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Sasaran
1. Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan daerah
1. Persentase OPD yang melaksanakan penyusunan RKA sesuai ketentuan
Jumlah OPD yang menyusun RKA sesuai Ketentuan x 100 Jumlah OPD
Sesuai Ketentuan : - Berpedoman pada Perbub Standar
Biaya - Berpedoman pada Perbub Standart
Harga - Berpedoman pada Perbub Analisa
Standar Belanja
% 70 80 85 90 100 100 100 Bidang Anggaran
29 | P a g e
2 Persentase OPD dengan Penyerapan Anggaran minimal 90 %
Jumlah OPD dengan penyerapan anggaran minimal 90 % x 100
Jumlah OPD
Pelaksananaanya dilihat pada Evaluasi Realisasi Anggaran
% 80% 85% 88% 90% 90% 90% 90%
Bidang Perbendaharaan
3 Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP
Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP X 100 Jumlah OPD Keterangan SAP : Laporan Keuangan sesuai atau tidak
dengan SAP dapat diketahu dari LHP BPK - RI Tahun N-1
% 70% 75% 80% 90% 95% 100% 100% Bidang Akuntasi & Pelaporan Keuangan
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
4 Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai ketentuan
Jumlah Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan
100 %
% 13 15 18 20 23 27 30
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Tarjet Laporan BMD SKPD
13 15 19 21 24 28 31
Ket. Sesuai Kartu Barang (KIB) Akumulatif
103 103 103 103 103 103 103
5. Persentase Aset tetap Tanah yang bersertifikat
Jumlah Aset Tetap tanah yang bersertifikat
X100%
% 33 35 37 39 41 43 45
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah aset tetap tanah
Ket. Tanah yang sudah bersertifikat 515 540 577 605 631 660 700
Jumlah Aset Tanah 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540
30 | P a g e
6 Persentase Pemanfaatan Aset Tetap tanah dan bangunan
Jumlah aset tetap tanah dan bangunan yang
digunakan X100%
% 78,05 80,49 82,93 85,37 87,80 90,24 92,68
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah aset tetap tanah dan bangunan
Ket. Tanah dan bangunan yang
pemanfaatanya (disewakan dan pinjam 64 66 68 70 72 74 76
Pakai 82 82 82 82 82 82 82
Tabel 2.2
Penetapan dan Realisasi Kinerja Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan DaerahKabupaten Lumajang
NO IndikatorKinerjasesuai
TugasdanFungsiSKPD ***)
Target
SPM Target IKK
Target
Indikator
Lainya
Target
RenstraSKPDTahunke-
RealisasiCapaian RasioCapaian
2015 2016 20117 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2015 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 19 20
1. Persentase OPD yang melaksanakan
penyusunan RKA sesuai ketentuan
- 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
2. Persentase OPD dengan Penyerapan Anggaran
minimal 90 %
- 100% 85% 90% 100% 100% 100% 85% 90% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
3. Persentase OPD yang menyusun Laporan
Keuangan sesuai SAP - 100 % 80% 90% 95% 100% 100% 80% 90% 95% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100
4. Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai
ketentuan - 100% 22% 24% 26% 28% 30% 22% 24% 26% 28% 30% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
5. Persentase Pemanfaatan Aset Tetap
tanah dan bangunan - 100% 82.93 85.37 87.80 90.24 92.68 82.93 85.37 87.80 90.24 92.68 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
31 | P a g e
6. Persentase Aset Tetap Tanah yang
bersertifikat - 100% 37 39 41 43 45 37 39 41 43 45 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan DaerahKabupaten Lumajang
NO URAIAN Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke- Rata-rata Pertumbuhan
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1
Persentase OPD yang melaksanakan penyusunan RKA sesuai ketentuan
1,477,393,500 1,527,808,500
1,909,199,550 1,858,237,450 2,064,000,000
1,287,518,525
1,462,287,475
1,843,881,000
1,815,000,000
2,001,500,000
87% 96% 97% 98% 97%
7,185,439,000
6,808,987,000
2 Persentase OPD dengan Penyerapan Anggaran minimal 90 %
822,658,000
2,205,380,350
2,205,830,550 1,634,295,550 2,895,000,000 652,827,500
1,932,597,306
2,114,000,000
1,598,000,000
2,744,000,000
79% 88% 96% 98% 95%
7,447,164,450
6,846,224,806
3 Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP
1,492,719,765 1,512,621,475
1,529,302,675 1,535,951,875 1,842,000,000
1,146,796,850
1,047,689,201
1,466,000,000
1,489,500,000
1,724,000,000
77% 69% 96% 97% 94%
6,438,995,790
5,494,786,051
4 Persentase Laporan BMD PD yang sesuai ketentuan yang berlaku
724,895,000
955,649,400
864,659,000 1,240,409,000 1,131,568,750 547,196,600
851,227,950
718,000,000
1,163,000,000
1,067,000,000
75% 89% 83% 94% 94%
4,011,926,150
3,492,824,550
5 Persentase Aset Tetap Tanah yang bersertifikat
-
-
-
175,000,000 175,000,000 -
-
-
170,000,000
172,000,000 0% 0% 0% 97% 98%
210,000,000
204,400,000
6 Persentase Pemanfaatan Aset Tetap tanah dan
5,940,000
6,630,000
5,530,000
5,530,000
6,727,600
5,029,500
6,405,555
5,000,000
5,000,000
6,500,000
85% 97% 90% 90% 97%
24,975,520
22,735,055
32 | P a g e
bangunan
4,523,606,265 6,208,089,725 6,514,521,775 6,449,423,875 8,114,296,350 3,639,368,975 5,300,207,487 6,146,881,000 6,240,500,000 7,715,000,000 25,318,500,910 22,869,957,462
33 | P a g e
Keberhasilan pencapaian pelaksanaan Tujuan dan Sasaran
Renstra BPKD Kabupaten Lumajang selama periode 2015-2019
sebagaiman ditunjukan pada tabel 2.1 diatas tidak terlepas dari berbagai
kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi
dalam rangka peningkatan kualitas penyempurnaan dan pengembangan
pada masa yang akan datang antara lain :
1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun
kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat semakin
kompleks;
2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami
etos kerja serta tanggungjawab terhadap Tupoksi masing-masing;
3. Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-
undangan utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan barang
daerah, sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa tidak
apa-apa kenapa sekarang tidak bisa;
4. Koordinsi , komunikasi antar staf, antar bidang dan antar SKPD
masih belum dapat dilakukan secara intens
5. Belum optimal pemanfaatan waktu dan kesempatan mengikuti
workshop, diklat, kursus, dan Bintek baik formal maupun informal
karena intensitas ritme kerja relative tinggi
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKD
Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal
yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKD
Kabupaten Lumajang, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa
dengan metode SWOT
2.4.1. Strength (kekuatan),
1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan
keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Lumajang;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan
Anggaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lumajang;
3. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai
dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan
cukup;
34 | P a g e
4. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
BPKD.
2.4.2. Weaknes (kelemahan),
1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang
diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi
dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga
menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi ;
2. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan
(egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program
dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ;
3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki
kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab
terhadap tugas pokok dan fungsi BPKD serta masih
rendahnya disiplin kerja;
4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan
formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan
keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan
yang relatif tinggi ;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar
belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta
rendahnya tingkat kemauan pegawai untuk meningkatkan
keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2.43. Opportunity (peluang),
1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini
BPKD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan
APBD/rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-
SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan
melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu,
BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi
OPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan
pengelolaan keuangan daerah ;
35 | P a g e
2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa untuk
menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi
penyusunan APBD/Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih
tinggi;
3. Sesuai Pasal 2 ayat (4) huruf t, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten sebagai
Daerah Otonom, ditegaskan bahwa kewenangan Pemerintah
Daerah adalah sebagai Administrasi Keuangan Daerah;
4. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKD Kabupaten
Lumajang diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan
pembinaan dan pendampingan kepada OPD dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang terkait dengan perencanaan
anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.
2.4.4. Treath (ancaman),
1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP).
Oleh karena itu, kedepan diperlukan adanya tambahan PNS
baru baik melalui pengadaan baru maupun dari mutasi
pegawai, dengan harapan lebih memiliki dedikasi, loyalitas
dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang
pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan
fungsi BPKD ;
2. Euphoria terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi
daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan
persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan
perundang-undangan yang berlaku antara Eksekutif,
36 | P a g e
Legislatif dan masyarakatnamun kurang memperhatikan dan
mempertimbangkan dinamika yang berkembang.
37 | P a g e
BAB III
ISU - ISU STRATEGIS
3.1. INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN BPKD
Berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah suatu kondisi atau
hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa
datang, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan
menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang
percepatan penyusunan sasaran, program kegiatan yang berdaya guna
dan berhasil guna, maka penyusunan rencana strategis perlu
memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal
maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan
dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat
mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, antara lain :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur tentang profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan penekankan
sistem merit. Dengan adanya sistem tersebut ASN yang menjabat
suatu jabatan penting harus sesuai dengan standar netralitas,
kompetensi dan profesionalisme.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang menekankan pembagian Urusan
Pemerintahan secara Absolut, Konkuren, dan Umum. Serta
Pembangunan Daerah betujuan untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta
daya saing daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan
adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan
SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan
38 | P a g e
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun
menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
4. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
5. Adanya rencana pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
(SIKD) merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan sistem
pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dengan sistem pengelolaan
keuangan Propinsi
6. Kurangnya kemampuan SDM pengelolaan keuangan dan barang
daerah di SKPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan
benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan
pengelola keuangan dan barang daerah di SKPD. Hal ini
menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam
pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan
keuangan dan barang daerah.
7. Dalam rangka memujudkan tertib administrasi barang daerah
diperlukan adanya penatan aset-aset daerah yang mana saat ini
masih dijumpai aset milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi
Jawa Timur yang berlokasi di Kabupaten Lumajang sampai saat ini
belum diserah terimakan atau double pencatatan, sehingga
mengakibatkan kurang tertibnya administrasi barang daerah.
3.2Telaahan Visi, Misi dan ProgramBupati dan Wakil Bupati Tepilih
Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan
bahwa untuk menjabarkan Visi, Misi dan program prioritas Kepala
Daerah terpilih perlu disusun Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6
(enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lumajang Tahun 2015 -2019 merupakan suatu
perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses yang akan
39 | P a g e
dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana
mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan
agar tujuan tercapai sesuai Visidan Misi, Kepala Daerah terpilih.
Sebagaiman tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 –2019
Dengan telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil
Bupatidapat dilakukan kesepakatan dengan seluruh pemangku
kepentingan secara aktif dan partisipatif untuk mensinkronkan dan
mengoptimalkan seluruh sumber daya dan dana yang ada untuk
mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang yang lebih
produktif, efisien, efektif, adil dan berkelanjutan. dijabarkan menjadi
strategi pokok dan prioritas pembangunan, sasaran dan arah
kebijakan, serta program-program dan kegiatan pokok yang akan
dijalankan selama lima tahun mendatang
BPKD berupaya untuk menelaah, memahami dan
mensinergikan arah pembangunan yang akan dilakukan dengan Visi
dan Misi Kepala aerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana
yang tertuang dalam RPJMD yaitu sebagai berikut :
Visi : Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang
Sejahtera dan Bermartabat.
Misi 3 : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan
demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan
yang Frofesionalisme, Aspiratif, parsitisipasi dan
trasparan mendorong terciptanya ketentraman
dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan
bermasyarakat..
Tujuan . 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik yang Profesional
dan Transparan.
Sasaran : Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan
keuangan dan barang daerah
Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran diatas arah
kebijakan pembangunannya adalah Mempertahankan Opini Badan
Pemeiksa Keuangan RI (BPK-RI) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Renstra BPKD mempunyai Tujuan meningkatnya akuntabilitas
pengelolaan keuangan dan barang daerah, dengan Indikator tujuan
Opini BPK – RI ( WTP ).
40 | P a g e
3.3 Telaahan Rencana Kementerian KL dan Renstra Propinsi.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang
dalam KMK No. 466 / KMK. 01 / 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Keuangan Tahun 2915 – 2019 pada halaman 12 alinea ke 3 disebutkan bahwa
dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dalam periode
2015 – 2019 dilaksanakan penyempurnaan Standart basis akuntansi dari basis
cash Toward Acrual (CTA) menjadi berbasis Acrual secara penuh. Dan terhitung
mulai 1 Januari 2015 akuntansi berbasis acrual secara penuh dilaksanakan.
Sejalan dengan intruksi tersebut maka BPKD Kabupaten Lumajang telah
melaksanakan Sistem Akuntansi Berbasis Acrual secara penuh.
Tujuan atau sasaran strategi dalam Renstra K/L yang juga merupakan Tujuan
atau sasaran dari Renstra BPKD Kabupaten Lumajang yang mengacu pada
RPJMD Kabupaten Lumajang dalam Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
sasaranya Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
dengan indikator kinerja Opini BPK – RI terhadap laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yaitu Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
Selain harus selaras dengan Renstra K/L, Rentra Pemerintah Kabupaten
Lumajang juga harus berkesinambungan denga Renstra Pemerintah Propinsi
Jawa Timur, dalam hal ini Pengelolaan Keuangan Daerahnya ditangani oleh
BPKAD Propinsi Jawa Timur . Salah satu Sasaran RPJMD Pemerintah
Propinsi Jawa Timur yaitu Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Propinsi Jawa Timur. Adapun Tujuan Renstra Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang yaitu Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga ada keselarasan Renstra
Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Renstra Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang
Selanjutnya, sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat
dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
41 | P a g e
3.3 Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
NO TUJUAN DAN PROGRAM BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.
PERMASALAHAN
PELAYANAN
FAKTOR
PENGHAMBAT PENDORONG
1 2 3 4 5
1
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Barangt Daerah
Program Prioritas
1. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Daerah
2. Program Peningkatan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Pelaksanaan System dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah
5. Program Fasilitasi Keuangan Daerah
1. Kurangnya kemampuan
SDM pengelola keuangan dan barang daerah di SKPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar
1. Perbandingan Jumlah PNS
yg pensiun dengan pengadaan tdk sebanding
Meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan dan barang daerah SKPD melalui Bintek yang dilakukan dengan Intensif danefektif
2.SDM yang ditunjuk di SKPD Kurang memahami tugasnya sebagai pengelola keuangan dan barang daerah
2. Terbatasnya kuantitas dan
kualitas SDA yang memiliki Kompetensi dan latar belakang pendidikan IT, Keuangan, dan Aset Daerah
Rendahnyatingkat kompetensi PNS yg ditunjuk pengelola keuangan dan barang daerah
Secara bertahap mengikut sertakan PNS dalam Pelatihan dan Bimtek pengelola keuangan dan barang daerah Barang daerah
3. Terbatasnya data pendukung bukti kepemilikan yang sah atas aset tetap tanah Pemkab Lumajang
Adanya Aset tetap tanah yang belum bersertifikat dan Aset Tetap belum diketahui riwayat perolehannya
Secara aktif dan berkelanjutan melakukan penelusuran, iventarisasi, Identivikasi dan Koordinasi dengan SKPD terkait Secara intensif dan Terstruktur melakukan koordinasi dan kerja sama dengan BPN
42 | P a g e
3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis
1. Gamabaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
Sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pegelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) sebagai unsur staf selain melaksanakan tugas
sebagai SKPD, BPKD juga melaksanakan tugas lain, diantaranya :
a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah
b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ;
c. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
d. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungjwaban pelaksanaan APBD ;
e. Mengesahkan DPA-SKPD
f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;
g. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ;
h. Memberikan petujuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas ;
i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;
j. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;
Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang kelancaran
pelaksanaannya BPKD memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada
seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai
dari :
a. Perencanaan anggaran, antara lain penyusunan program dan
anggaran, penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran/Rencana
Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA/RKPA), Dokumen Pelaksanaan
Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPA/DPPA) ;
b. Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain penerbitan SPD, Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan tunjangan
PNS, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan
dana ;
43 | P a g e
c. Penyusunan laporan, meliputi penyusunan laporan keuangan
daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan BPKD selaku
entitas akuntansi.
2. Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah (Renstra-OPD),
Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah
perencanaan strategis yang bertujuan untuk membantu memberikan
guide line dan mengarahkan penyusunan program kegiatan dan
anggaran yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Sasaran strategis jangka
menengah Renstra SKPDadalah hasil yang diharapkan dari suatu
tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, terjangkau dan
rasional untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke
depan. Mendasari sasaran ketiga dari misi ketiga pada RPJMD BAB VII
Point 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yaitu
“Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian”serta indikator
kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang, maka sasaran jangka menengah yang
dirumuskan, adalah :”Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan
aset daerah Kabupaten Lumajang”;
3. Isu-isu Strategis/Program Prioritas
Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan
pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, maka diperlukan
suatu media yang dapat menjembatani kedua struktur perencanaan
pembangunan tersebut dan menjadi wadah untuk menampung kegiatan
strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat
keterkaitan dan sinergitas yang dapat disandingkan keselarasannya
untuk mewujudkan pembangunan nasioanal yang berkesimbungan.
Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah
dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan
perencanaan baik ditingkat pusat maupun provinsi, dan salah satunya
dengan menyusun isu-isu strategis daerah beserta kegiatannya.
Isu-isu strategis/program prioritas daerah adalah, sasaran
strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan
untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah
dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan induk
RPJMD dengan spesifikasi, antara lain :
a. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah ;
44 | P a g e
b. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional ;
c. Memiliki daya ungkit dengan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan
dasar ;
d. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian ;
e. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.
Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 84 Tahun 16
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan
pengelolaan keuangan dan barang daerah yang terintegrasi dengan
perencanaan dan penganggaran di Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019
melalui penyusunan isu-isu strategis/program prioritas. Isu
strategis/program prioritas SKPD merupakan bagian dari pencapaian
misi dan prioritas yang mempunyai keterkaitan dengan isu strategis
daerah dengan daya ungkit yang tinggi untuk menunjang
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat. Selain itu, isu strategis/program prioritas SKPD juga
diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang
dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis
antara SKPD dengan program prioritas pemerintah daerah. Spesifikasi
isu-isu strategis SKPD -BPKAD untuk memfasilitasi kelancaran
pelaksanaan program kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lumajang, antara lain
45 | P a g e
Tabel Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis/Program Prioritas
No Kriteria Bobot
1 Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
pencapaian sasaran RPJMD
30
2 Merupakan Tugas dan Tanggungjawab SKPD 20
3 Dampak yang ditimbulkan terhadap Publik/SKPD 15
4 Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah 20
5 Kemungkinan atau Kemudahan untuk ditangani 15
Total 100
Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis/program pada
suatu SKPD ditetapkan parameter penilaian dengan menggunakan
skala Linkert sebagai berikut :
1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas
2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas
3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas
4. Nilai 4 untuk skala prioritas
5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas
46 | P a g e
Tabel Nilai Skala Kriteria Program Prioritas
No. Isu Strategis/
Program Prioritas
Nilai Skala Kriteria Ke Total
Skor
Rata
Skor 1 2 3 4 5
1 Peningkatan
Pengembangan
Pengelolaan Perencanaan
dan Anggaran Pemerintah
Daerah
100 80 90 100 75 445 89
2 Peningkatan
Pengembangan
Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Daerah
75 100 50 65 70 360 72
3 Peningkatan
Pengembangan
Pelaksanaan System dan
Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
65 80 45 60 60 320 62
4 Peningkatan dan
Pengembangan
Pelaksanaan
Penatausahaan Barang
Milik Daerah
75 100 45 65 60 345 69
5 Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Daerah
60 70 40 50 60 280 56
Dengan mendasari hasil perhitungan nilai skala kriteria tersebut,
dapat diketahui rata-rata skor masing-masing isu program prioritas
yang menunjukan urutan program prioritas sebagai berikut :
1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perencanaan dan
Anggaran Pemerintah Daerah
2. Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah Daerah
3. Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan
Barang Milik Daerah
4. Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan System dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
47 | P a g e
BAB IV
VISI, MISI, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang telah
mendukung Visi dan Misi Bp. Bupati dan Wakil Bupati yang telah
ditargetkan pada RPJMD Pemerinyah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 –
2019. Untuk mengahasilkan perwujudan visi yang salah satunya
berlandaskan pada kekuatan terbaik dan identifikasi permasalahan SKPD
harus mampu mengungkapkan peta kekuatan yang paling dominan dalam
realisasi pembangunan daerah di tahun – tahun sebelumnya.
Permasalahan SKPD harus dapat mengungkapkan potensi-potensi
kekuatan layanan yang belum terekplorasi menjadi salah satu faktor
keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam kurun
waktu 5(lima) tahun ke depan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten
Lumajang adalah ”Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Sejahtera
dan Bermartabat”.:
Sedangkan, misi adalah rumusan umum yang memuat tentang
upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas, pokok dan fungsi
dalam rangka mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan,
rumusan misi mempunyai peran penting yang diharapkan dapat
memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan untuk
menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visiBupati dan
Wakil Bupati Lumajang.
Untuk mendukung terwujudnya Visi tersebut maka Bupati dan
Wakil Bupati Lumajang menetapkan Misi Sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis , cerdas
kreaktif,inovatif dan bermoral melalui peningkatan kualitas layanan
pendidikan, kesehatan dan pembinaan keagamaan ;
2. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
secara merata berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM dan Jasa
Pariwisata serta usaha pedukungan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang Frofesionalisme,
Aspiratif, parsitisipasi dan trasparan mendorong terciptanya
ketentraman dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan
bermasyarakat.
48 | P a g e
Dari Misi tersebut Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
masuk dalam RPJMD Misi ke 3 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang
efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan
yang Frofesionalisme, Aspiratif, parsitisipasi dan trasparan mendorong
terciptanya ketentraman dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan
bermasyarakat.
4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah BPKD
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, Bp. Bupati dan
Wakil Bupati Lumajang, dalammemecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis yang dihadapi. Memperhatikan definisi tujuan,
maka rumusan tujuan Renstra BPKD yang ditetapkan
adalah“Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang
Daerah”
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Berdasarkan Sasaran dan Indikator sasaran sesuai tugas pokok dan
fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luamajang, maka
sasaran dan Indikator sasaran yang dirumuskan adalah
1. Meningkatkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan
Indikator.
1). Persentase OPD yang melaksanakan penyusunan RKA sesuai
ketentuan
2). Persentase OPD dengan Penyerapan Anggaran minimal 90 %
3). Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah, dengan
indikator,
1). Persentase Laporan Inventarisasi BMD SKPD yang sesuai
ketentuan
2). Persentase Aset Tetap Tanah yang bersertifikat,
2. Persentase pemanfaatan Aset Tetap Tanah dan Bangunan,
Selanjutnya, untuk mengetahui lebih detail dan rinci tentang tujuan
dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKD dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut :
49 | P a g e
50 | P a g e
Tabel Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang
TUJUAN DAN SASARAN FORMULA INDIKATOR
SATUAN
TAHUN DASAR
2013
TARGET TAHUN KET
URAIAN INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tujuan
1 Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang daerah
1. Opini BPK - RI WTP.
Hasil Audit BPK - RI atas Penilaian Laporan Keuangan Pemeritah Daerah
Keterangan : Skor Opini BPK di persentasikan sbb :
1 Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
Skor100 % 2 Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Skor. 75 % 3 Tidak wajar (adversed opinion) Skor :: 50 % 4 Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of
opinion) Skor 25 %
% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sasaran
1.
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
1. Persentase OPD yang melaksanakan penyusunan RKA sesuai ketentuan
Jumlah OPD yang menyusun RKA sesuai Ketentuan x 100
Jumlah OPD Sesuai Ketentuan : - Berpedoman pada Perbub Standar Biaya - Berpedoman pada Perbub Standart Harga - Berpedoman pada Perbub Analisa Standar Belanja
Bidang Anggaran
Persentase OPD dengan Penyerapan Anggaran minimal 90 %
Jumlah OPD dengan penyerapan anggaran minimal 90
% x 100 Jumlah OPD
Pelaksananaanya dilihat pada Evaluasi
Realisasi Anggaran
% 80% 85% 88% 90% 90% 90% 90% Bidang
Perbendaha
raan
51 | P a g e
3 Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP
Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP X 100 Jumlah OPD Keterangan SAP : Laporan Keuangan sesuai atau tidak dengan SAP dapat diketahu dari LHP BPK - RI Tahun N-1
% 70% 75% 80% 90% 95% 100% 100% Bidang Akuntasi & Pelaporan Keuangan
4.
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah
4 Persentase Laporan Inventaris BMD SKPD Yang sesuai ketentuan
Jumlah Laporan Inventaris BMD yang sesuai ketentuan x 100 % % 17 19 22 24 26 28 30
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Inventaris BMD SKPD
13 15 19 21 24 28 31
Ket. RKBMD disusun 1 Juli Untuk Thn. N+1
Jumlah OPD 103. 103 103 103 103 103 103 103
5 Persentase
Aset tetap Tanah yang bersertifikat
Jumlah Aset Tetap Tanahyang bersertifikat x 100 % Jumlah Aset Tetap Tanah % 33 35 37 39 41 43 45
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Ket. Tanah yang sudah bersertifikat 515 540 577 605 631 660 700
Jumlah Aset Tanah 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540
6 Persentase Pemanfaatan Aset Tetap tanah dan bangunan
Jumlah aset tetap tanah dan bangunan yang digunakan X100%
% 78.05 80.49 82.93 85.37 87.80 90.24 92.68
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah aset tetap tanah dan bangunan
Ket. Tanah dan bangunan yang pemanfaatanya
(disewakan dan pinjam 64 66 68 70 72 74 76
Pakai 82 82 82 82 82 82 82
52 | P a g e
4.1 Strategi dan Kebijakan BPKAD
Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang
telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan
melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan
kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan
perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD dapat mencapai
tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran
untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan di dukung data
yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan
strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada,
untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang telah menetapkan strategi, antara lain:
Tabel Penentuan Alternatif Strategi
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang
FAKTOR EKSTERNAL
Peluang
1. Fungsi strategis dalam rangka
fasilitasi SKPD melakukan
perencanaan anggaran,
pelaksanaan dan pengelolaan
keuangan dan barang daerah
2. Kewenangan mengatur dan relokasi
anggaran untuk keseimbangan
penyelenggaraan pembangunan
guna kesejahteraan masyarakat
3. Melaksanakan pembinaan kepada
OPD melalui fungsi koordinasi
penyusunan APBD, Perubahan
APBD, penerbitkan SPD, SP2D
Ancaman
1. Kelancaran PP71 tahun 2010
tentang Standart Akutansi
Pemerintah Berbasis Akrual
2. Kelancaran Permendagri No
13/2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
yang diubah kedua kalinya
dengan Permendagri No
21/2011
3. Inkonsitensi dan tidak
sinkronnya antara pelaksanaan
program kegiatan dengan
dokumen perencanaan dan
dinamika yg berkembang
53 | P a g e
FAKTOR INTERNAL
Kekuatan
1. Memiliki peran strategis
menyusun APBD, Perubahan
APBD, menerbitkan SPD, SP2D
dan mengesahkan dokumen
pengelolaan keuangan lainnya
2. Memiliki saran, prasaran dan
system informasi untuk
menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas
Alternatif Strategi
1. Optimalisasi alokasi anggaran
untuk mendukung peningkatan
kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat
2. Pengembangan teknologi informasi
baik seacara online dan website
tentang data base pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah
Alternatif Strategi
1. Menyempurnakan dan
mengembangkan System
Aplikasi Pengelolaan Keuangan
Daerah sesuai kebutuhan dan
dinamika yang berkembang
sebagai akibat adanya
perubahan kebijakan
2. Melakukan review dan evaluasi
terhadap implementasi
ketersediaan dan kehandalan
system informasi
Kelemahan
1. Adanya perturan perundangan
pada tahun anggaran berjalan
namun tidak disertai petunjuk
pelaksanaan
2. Adanya pola pikir SKPD yang
egosektoral dalam memahami
dan melaksanakan Tupoksi
3. Terbatasnya kualitas SDM yang
meiliki latar belakang
pendidikan kompetensi
keuangan dan akutansi
Alternatif Strategi
1. Melakukan koordinasi dan
komunikasi lebih intens dengan
Kementrian/ Instasi Terkait.
2. Secara bertahap berkelanjutan
memberikan pemahaman dan
motivasi melalui pembinaan
pegawai
3. Melakukan pemetaan kapasitas dan
kemampuan pegawai dan
pemerataan distribusi pegawai
sesuai beban tugas dan
kompleksitas permasalahan
Alternatif Strategi
1. Melakukan sosialisasi teknis
terhadap perubahan kebijakan
dan pendampingan kepada para
pengelola keuangan dan barang
milik daerah
2. Membangun sinergitas antar
organisasi melalui kegiatan
tukar-pikir dan pengembangan
potensi dengan melibatkan
tenaga ahli/professional
3. Meningkatkan kualitas dan
intensitas pelaksanaan bintek,
pelatihan, dan membuka akses
informasi kepada seluruh
pegawai
54 | P a g e
Tabel
Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijkan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Dan
Barang Daerah
1. Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
2. Meningkatnya
Kualitas
Pengelolaan
Barang
Daerah
3. Menjaga konsistensi
keselarasan
perencanaan
program, kegiatan
dan anggaran
(RPJMD, RENSTRA,
KUA/PPAS, RENJA,
RKA dan DPA)
dengan pelaksanaan
4. Mengoptimalkan
fungsi teknologi
informasi secara
online dan berbasis
web
5. Meningkatkan
kualitas Sumber
Daya Apartur dan
sarana prasarana
penunjang lainnya
dibidang pengelolaan
keuangan dan
barang milik daerah
6. Melakukan update
aplikasi system
informasi sesuai
kebutuhan dan
dinamika yang
berkembang
1. Peningkatan
kualitas
perencanaan
program,
kegiatan dan
anggaran SKPD
dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Lumajang
2. Peningkatan
pengelolaan dan
pengolahan data
base keuangan
dan barang
milik daerah
3. Peningkatan
kapasitas
Sumber Daya
Aparatur SKPD
4. Peningkatan
pengelolaan
keuangan dan
barang milik
daerah yang
didukung
dengan sistem
aplikasi
55 | P a g e
BAB.V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dengan ditetapkan tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai
sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui
kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai
action dalam pemenuhan organisation progress.
5.1. Program Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Lumajang
1. Program pengembangan pengelolaan Perencanaan dan anggaran
Pemerintah Daerah
Indiktor Kinerjanya: 1.Persentase OPD yang melaksanakan penyusunan
RKA sesuai ketentuan
Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
daerah
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 1.458.015.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 1.500.872.500,-
- Tahun 2017 : Rp. 1.885.149.600,-
- Tahun 2018 : Rp. 1.826.169.600,-
- Tahun 2019 : Rp. 2.038.000.000,-
2. Program peningkatan dan pengembangan pelaksanaan
penatausahaan keuangan pemerintah daerah.
Indiktor Kinerja : Persentase OPD dengan Penyerapan Anggaran
minimal 90 %
Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
daerah
Pagu Indikatif
- Tahun 2015 : Rp. 545.905.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 1.099.135.350,-
- Tahun 2017 : Rp. 1.236.155.550,-
- Tahun 2018 : Rp. 1.114.795.550,-
- Tahun 2019 : Rp. 1.560.000.000,-
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Indikator Kinerja : Persentase OPD yang menyusun Laporan
Keuangan sesuai SAP
56 | P a g e
Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
daerah
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 1.492.719.765,-
- Tahun 2016 : Rp. 1.512.621.475,-
- Tahun 2017 : Rp. 1.529.302.675,-
- Tahun 2018 : Rp. 1.535.951.875-
- Tahun 2019 : Rp. 1.842.000.000,-
-
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Penatausahaan
Barang Daerah.
Indikator : Persentase Penyajian Laporan BMD - SKPD
secara benar
Sasaran :Persentase Laporan BMD OPD yang sesuai
ketentuan yang berlaku
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 730.835.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 962.279.400,-
- Tahun 2017 : Rp. 870.189.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 1.420.939.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 1.313.296.350,-
5. Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Indikator : Terwujudnya fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
Sasaran : Persentase Jumlah Kegiatan Pengelolaan
Keuangan yang terfasilitasi
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 296.131.500,-
- Tahun 2016 : Rp. 1.133.181.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 993.724.950,-
- Tahun 2018 : Rp. 551.567.850,-
- Tahun 2019 : Rp. 1.361.000.000,-
57 | P a g e
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator : TerpenuhinyaPelayanan Administrasi
Perkantoran
Sasaran : Kelancaran Pelaksanaan Program dan
Kegiatan BPKD
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 3.490.093.265,-
- Tahun 2016 : Rp. 4.779.655.075,-
- Tahun 2017 : Rp. 3.406.607.625,-
- Tahun 2018 : Rp. 3.336.377.557,-
- Tahun 2019 : Rp. 3.752.347.405,-
7. Progam peningkatan sarana prasarana aparatur.
Indikator : Terpenuhinya kebutuhan serta terpeliharanya
sarana dan prasarana kantor
Sasaran : Kelancaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan
BPKD
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 1.440.830.500,-
- Tahun 2016 : Rp. 2.547.955.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 702.915.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 1.039.975.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 1.354.000.000,-
-
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
Indikator : Tersusunya laporan kinerja dan keuangan BPKD
Sasaran : Terbitnya Dokumen SAKIP dan Laporan
Keuangan BPKD
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 18.833.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 15.403.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 17.729.500,-
- Tahun 2018 : Rp. 27.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 29.452.695,-
58 | P a g e
5.2. Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Lumajang
1. Program peningkatan dan pengembangan penyusunan
perencanaan anggaran pemerintah daerah
1). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
Keluaran : Jumlah Dokumen Rancangan Perda APBD
yang tersusun
Target Kinerja :1. 120 Buku Nota Keuangan
2. 120 Buku Jawaban Pemerintah
3. 70 Buku APBD. Th. 2017
4. 70 Buku Rencana APBD Th. 2018
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 604.865.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 659.230.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 825.108.600,-
- Tahun 2018 : Rp. 850.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 860.000.000,-
2). Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang
Penjabaran APBD.
Keluaran :Jumlah Dokumen Perbub penjabaran APBD
yang tersusun
Target Kinerja : 1. 200 Buku Penjabaran APBD TA. 2017
2. Penjabaran APBD TA. 2017 per-SKPD
315 eks017 210 eks
3. Rancangan Penjabaran APBD TA. 2018
15 eks
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 174.750.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 162.750.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 154.500.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 154.500.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 155.000.000,-
59 | P a g e
3). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD
Keluaran : Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD
yang tersusun
Target kinerja :1. 120 eks Nota Keuangan
2. 120 eks Jawaban Pemerintah
3. 70 eks Rencana P-APBD TA. 2017
4. 70 eks P-APBD TA. 2017
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 196.285.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 197.237.500,-
- Tahun 2017 : Rp. 227.881.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 222.881.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 330.000.000,-
4). Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Keluaran : Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD yang
tersusu
Taget Kinerja : Rancangan Penjabaran Perubahan APBD
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 308.470.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 238.000.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 268.000.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 268.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 270.000.000,-
5). Penyusunan Standar Biaya dan Analisis Standar Belanja
Keluaran : Jumlah Dokumen standar biaya dan Analisa
Standar belanja sebagai pedoman
penyusunan RKA-SKPD yang tersusun
Target Kinerja : 1. Buku ASB, 125 eks
2 Buku Standar Biaya, 125 eks
60 | P a g e
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 96.410.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 92.140.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 150.600.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 150.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 155.000.000,-
6). Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran.
Keluaran : Jumlahpeserta yang mengikuti bimtek
penyusunan anggaran
Target Kinerja :380 org PPTK dan petugas penyusun RKA-
SKPD.
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 54.535.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 69.825.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 126.660.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 127.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 130.000.000,-
7) Rekonsiliasi Dan Pedataan Gaji PNS
Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti rekonsiliasi dan
pendataan gaji PNS
Target Kinerja : 103 Peserta
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 12.650.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 23.890.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 25.230.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 26.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 26.000.000,-
8) Monitoring dan Evaluasi Pendapatan dan Pembiayaan Daerah
Keluaran : Persentase pelaksanaan kegiatan monitoring dan
evaluasi pendapatan dan pembiayaan daerah
Target Kinerja : 90 % (103 Obyek)
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 10.050.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 13.575.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 21.200.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 22.000.000,-
61 | P a g e
-
- Tahun 2019 : Rp. 22.000.000,-
9) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan Penjabaran APBD
Keluaran : Jumlah dokumen Penyusunan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Penjabaran APBD
Target Kinerja : - Perubahan Penjabaran APBD TA. 2017, 20 eks
- Perubahan Penjabaran APBD TA, 2017 per-SKPD,
450 eks
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 0,-
- Tahun 2016 : Rp. 44.225.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 65.970.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 70.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 70.000.000,-
10) Rekonsiliasi Penganggaran Dana-dana Transfer.
Keluaran : Terlaksananyakegiatanrekonsiliasi pengang -
garan dana-dana transfer
Target Kinerja : 100 % ( dari 20 SKPD X4 kali =80 kali )
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 0,-
- Tahun 2016 : Rp. 0,-
- Tahun 2017 : Rp. 20.000.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 20.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 20.000.000,-
2) Program peningkatan dan pengembangan pelaksanaan
penatausahaan keuangan pemerintah daerah
1) Proses Penyusunan Dan Penerbitan DPA/DPPA – SKPD
Keluaran : Terbitnya buku DPA/DPPA – SKPD
Target Kinerja :103 Eks DPA SKPD, 103 DPPA Perubahan
Perbub, 103 Eks DPPA (PAK)
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 92.025.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 103.925.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 116.775.000,-
62 | P a g e
- Tahun 2018 : Rp. 128.500.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 135.000.000,-
2). Proses Verifikasi dan Penerbitan Dokumen SP2D
Keluaran :Persentase SPM yang dilakukan verivikasi
sesuai dengan ketentuan ( SP2D)
Target Kinerja : 90%
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 123.032.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 140.160.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 140.160.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 154.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 165.000.000,-
3). Bimbingan Teknik Implementasi Paket Regulasi Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
Keluaran : Prosentase Jumlah Peserta Bimtek
Implementasi Regulasi Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
Target Kinerja : -
.
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 217.419.750,-
- Tahun 2016 : Rp. 507.987.550,-
- Tahun 2017 : Rp. 0,-
- Tahun 2018 : Rp. 0,-
- Tahun 2019 : Rp. 0,-
4). Rekonsiliasi dan Pelaporan Penerimaan Daerah
Keluaran : Tersedianya Dokumen laporan
penerimaan daerah.
Target Kinerja : -
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 10.578.250,-
- Tahun 2016 : Rp. 53.163.600,-
- Tahun 2017 : Rp. 0,-
- Tahun 2018 : Rp. 0,-
- Tahun 2019 : Rp. 0,-
-
63 | P a g e
5). Proses Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran BUD
Indikator Kegiatan ini tersedianya dokumen penatausahaan BUD
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 72.150.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 261.849.200,-
- Tahun 2017 : Rp. 475.046.500,-
- Tahun 2018 : Rp. 476.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 476.000.000,-
6). Implementasi dan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Keluaran :Persentase jumlah peserta implementasi dan
pembinaan pengelolaan keuangan daerah
Target Kinerja : - 125 Org Bend. Penerimaan &Bend.
Penerimaan Pembantu
- 250 Org Bend. Pengeluaran & Pembantu
Bendahara Pengeluaran
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 0,-
- Tahun 2016 : Rp. 0,-
- Tahun 2017 : Rp. 621.887.550,-
- Tahun 2018 : Rp. 630.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 630.000.000,-
7). Penatausahaan, rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan daerah
Keluaran : Persentase SKPD yang melaksanakan
penatausahaan, rekonsiliasi dan pelaporan
penerimaan secara berkala
Target Kinerja : 90 %
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 0,-
- Tahun 2016 : Rp. 0,-
- Tahun 2017 : Rp. 100.123.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 112.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 112.000.000,-
8). Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD
Keluaran : Jumlah Dokumen pedoman pelaksanaan
APBD yang tersusun
Target Kinerja :130 Buku
64 | P a g e
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 30.700.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 32.050.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 36.400.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 40.040.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 42.000.000,-
3) Program peningkatan dan pengembangan pelaksanaan sistem
dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
1) Penyusunan Raperda tentang Pertangungjawaban pelaksanaan
APBD.
Keluaran : Terbitnya Dokumen LKPD Pemerintah
Kabupaten Lumajang
Target Kinerja : 1. Draft Buku Laporan Keuangan terdiri dari
; 85 Buku Draft LRA, 85 buku Draft
Perubahan SAL, 85 buku Draft Neraca, 85
buku Draft Laporan Operasional, 85 Draft
LAK, 85 Draft Laporan Perubahan
Ekuitas, 85 Draft CaLk, 85 Buku Nota
Keuangan, 85 Buku Jawaban Pemerintah.
2. Final Laporan Keuangan terdiri dari :
90 Final LRA, 90 Final Perubahan SAL, 90
Final Neraca, 90 Final Laporan Perubahan
SAL, 90 Final LAK, 90 Final Laporan
Perubahan Ekuitas, 90 Final CaLk.
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 323.771.875,-
- Tahun 2016 : Rp. 323.767.500,-
- Tahun 2017 : Rp. 424.742.275,-
- Tahun 2018 : Rp. 430.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 430.000.000,-
2) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Keluaran : Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD yang tersunan
Target Kinerja : - 85 Draft Penjabaran Pertanggungjawaban
65 | P a g e
1. 85 Final Penjabaran Pertanggungjawaban
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 76.814.890,-
- Tahun 2016 : Rp. 76.800.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 80.260.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 85.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 90.000.000,-
3). Proses Pengolahan Data Data Transaksi Penerimaan Kas
Keluaran : JumlahDokumendata transaksi penerimaan
kas.
Target Kinerja : 35.000 lembar
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 40.750.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 40.742.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 51.675.200,-
- Tahun 2018 : Rp. 0,-
- Tahun 2019 : Rp. 0,-
4). Proses Pengolahan Data Data Transaksi Pengeluaran Kas
Keluaran : JumlahDokumen data transaksi
pengeluaran kas.
Target Kinerja : 4.500 lembar
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 43.620.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 43.619.975,-
- Tahun 2017 : Rp. 51.675.200,-
- Tahun 2018 : Rp. 0,-
- Tahun 2019 : Rp. 0,-
5). Rekonsiliasi, Konsolidasi, dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD
Keluaran : Persentasi SKPD yang mengikuti
konsolidasi, dan evaluasi laporan
keuangan SKPD
Target Kinerja : 100 %
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 71.150.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 70.800.000,-
66 | P a g e
- Tahun 2017 : Rp. 70.800.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 100.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 100.000.000,-
6). Penyempurnaan dan Pengembangan Sistim Informasi Keuangan
Daerah
Keluaran :Persentase SKPD yang terkoneksi langsung
dengan SIKD
Target Kinerja : 100 %
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 467.608.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 378.750.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 106.499.600,-
- Tahun 2018 : Rp. 250.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 200.000.000,-
7). Pembinaan Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Daerah
Keluaran : Jumlah petugas akuntansi SKPD yang
mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem
Akutansi Pemerintah Daerah
Target Kinerja : 450 Peserta.
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 469.005.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 578.142.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 743.650.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 643.649.600,-
- Tahun 2019 : Rp. 750.000.000,-
8). Proses Pengolahan Data Akuntansi
Keluaran : Jumlah Data transaksi penerimaan dan
pengeluaran kas
Target Kinerja : 35.000 lembar Transaksi penerimaan kas
dan 4.500 lembar Transaksi pengeluaran
kas
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 0,-
- Tahun 2016 : Rp. 0,-
- Tahun 2017 : Rp. 0,-
- Tahun 2018 : Rp. 100.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 150.000.000,-
67 | P a g e
9). Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah
Keluaran : Jumlah Dokumen Perbub Sistem Informasi
Keuangan Daerah.
Target Kinerja : 25 Buku
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 0,-
- Tahun 2016 : Rp. 0,-
- Tahun 2017 : Rp. 0,-
- Tahun 2018 : Rp. 100.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 110.000.000,-
10). Penyusunan Laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi
anggaran pemerintah daerah
Keluaran : Jumlah Dokumen penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah
Target Kinerja : 103 Dokumen
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 0,-
- Tahun 2016 : Rp. 0,-
- Tahun 2017 : Rp. 0,-
- Tahun 2018 : Rp. 10.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 12.000.000,-
4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang
daerah.
1). Penyusunan Standar Satuan Harga
Keluaran : Jumlah Dokumen buku Standart Satuan
Harga
Target Kinerja : 150 Buku
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 75.840.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 133.272.400,-
- Tahun 2017 : Rp. 75.840.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 75.840.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 150.000.000,-
68 | P a g e
2). Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
Keluaran : Prosentasepengurus barang SKPD yang
mengikuti pembinaanManajemen
Aset/Barang Daerah
Target Kinerja : 100 %
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 211.850.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 416.840.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 322.405.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 310.155.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 215.000.000,-
3). Proses Penghapusan dan Penjualan Aset/ Barang Milik Daerah
kegiatan : Persentase harga penjualan Barang Milik
Daerah
Target Kinerja : 60 %
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 101.620.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 106.382.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 118.705.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 118.705.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 165.000.000,-
4). Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Keluaran : Tersusunya Dokumen Daftar Kebutuhan
Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan
barang milik daerah
Target Kinerja : 20 Buku
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 71.355.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 73.275.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 78.835.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 78.835.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 90.671.350,-
69 | P a g e
5). Inventarisasi Aset / Barang Daerah.
Keluaran : Persentase SKPD yang melaksanakan
iventarisasi Barang Milik Daerah sesuai
ketentuan
Target Kinerja : 24 %
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 244.200.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 205.850.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 248.839.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 448.839.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 226.155.050,-
6). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah / Rancangan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Keluaran : Tersusunnya draft Perbup tentang
Pengelolaan BMD
Target Kinerja : 10 Buku
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 20.030.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 20.030.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 20.035.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 20.035.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 84.742.350,-
7). Pemanfaatan Aset/ Barang Milik Daerah
Keluaran : Tersedianya data aset tanah dan bangunan
yang dimanfaatkan.
Taget Kinerja : Tahun 2017 = 74 Aset tanah dan Bangunan
dan S/D Tahun 2019 = 76 Aset tanah dan
bangunan yang dimanfaatkan dari 82
jumlah asset tanah dan bangunan.
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 5.940.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 6.630.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 5.530.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 5.530.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 6.727.600,-
70 | P a g e
8). Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah
Keluaran : Prosentase proses penyertifikatan tanah
milik Pemkab
Target Kinerja : Tahun 2017 = 41 % s/d 2019 = 45 %
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 0,-
- Tahun 2016 : Rp. 0,-
- Tahun 2017 : Rp. 0,-
- Tahun 2018 : Rp. 175.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 175.000.000,-
9). Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Standart Sarana
dan Prasarana
Keluaran : tersusunnya Dokumen draf Perbup Standart
Sarana dan Prasarana
Target Kinerja : 10 Buku
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 0,-
- Tahun 2016 : Rp. 0,-
- Tahun 2017 : Rp. 0,-
- Tahun 2018 : Rp. 50.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 50.000.000,-
10). Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Inidikator hasil kegiatan ini adalah tersusunnya laporan barang
milik daerah.
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 0,-
- Tahun 2016 : Rp. 0,-
- Tahun 2017 : Rp. 0,-
- Tahun 2018 : Rp. 138.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 150.000.000,-
71 | P a g e
4) Program Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
Keluaran :Terbitnya Dokumen RKAdan RKA
PerubahanBadan Pengelola Keuangan
Daerah
Target Kinerja 10 Buku RKA – SKPD dan RKA-SKPD
PerubahanBadan Pengelola Keuangan
Daerah
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 19.378.500,-
- Tahun 2016 : Rp. 26.936.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 24.049.950,-
- Tahun 2018 : Rp. 32.067.850,-
- Tahun 2019 : Rp. 26.000.000,-
2) Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Keluaran : Persentase jumlah Peserta Sosilisasi
Pengelolaan keuangan Desa
Target Kinerja : 225 Orang PA/ KPA, 25 orang DPRD, 25
TAPD
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 276.753.000,-
- Tahun 2016 : Rp. 583.275.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 700.175.000,-
- Tahun 2018 : Rp. 400.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 725.000.000,-
3). Website Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
Keluaran : Tersedianya data website TPAD yang up to
date.
Target Kinerja : SAKIP dan Pengelolaan Keuangan.
Pendanaan Indikatif.
1. Tahun 2015 : Rp. 0,-
2. Tahun 2016 : Rp. 42.050.000-
3. Tahun 2017 : Rp. 19.500.000,-
4. Tahun 2018 : Rp. 19.500.000,-
5. Tahun 2019 : Rp. 25.000.000,-
72 | P a g e
4). Apresiasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Keluaran : Terlaksananya pemberian anugerah atas
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
Target Kinerja : Pemberian Reward Kepada 3 SKPD terbaik
dan Panishment kepada 3 SKPD terjelek
dalam melaksanakan Pengelolaan dan
barang daerah.
Pendanaan Indikatif.
6. Tahun 2015 : Rp. 0,-
7. Tahun 2016 : Rp. 407.740.000,-
8. Tahun 2017 : Rp. 0,-
9. Tahun 2018 : Rp. 0,-
10. Tahun 2019 : Rp. 0,-
6). Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
Keluaran :Persentase jumlah Peserta Bintek
Pengelolaan keuangan Desa
Target Kinerja : 95 % dari (198 Kepala Desa dan 198
pendamping Desa)
Pendanaan Indikatif.
11. Tahun 2015 : Rp. 0,-
12. Tahun 2016 : Rp. 0,-
13. Tahun 2017 : Rp. 250.000.000,-
14. Tahun 2018 : Rp. 0,-
15. Tahun 2019 : Rp. 310.000.000,-
7). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah
Keluaran : : Terbitnya Dokumen peraturan tentang
Pokok – pokok pengelolaan keuangan
daerah.
Target Kinerja : 25 Buku
Pendanaan Indikatif.
- Tahun 2015 : Rp. 0,-
- Tahun 2016 : Rp. 73.180.000,-
- Tahun 2017 : Rp. 0,-
- Tahun 2018 : Rp. 150.000.000,-
- Tahun 2019 : Rp. 150.000.000,-
73 | P a g e
6). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD.
Keluaran : Tererbitnya Dokumen LAKIP
Target Kinerja : 5 Buku
Pendanaan Indikatif.
16. Tahun 2015 : Rp. 5.000.000,-
17. Tahun 2016 : Rp. 2.994.500,-
18. Tahun 2017 : Rp. 3.292.000,-
19. Tahun 2018 : Rp. 4.000.000,-
20. Tahun 2019 : Rp. 3.983.320,-
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis
Realisasi Anggaran.
Keluaran : Terbitnya Dokumen laporan keuangan
semesteran dan pronosis realisasi anggaran
BPKD
Target Kinerja : 10 buku
Pendanaan Indikatif.
21. Tahun 2015 : Rp. 7.833.000,-
22. Tahun 2016 : Rp. 7.833.500,-
23. Tahun 2017 : Rp. 9.537.500,-
24. Tahun 2018 : Rp. 10.491.250,-
25. Tahun 2019 : Rp. 11.540.375,-
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
Keluaran : Terbitnya Dokumen laporan keuangan akhir
tahun BPKD
Target Kinerja : 10 Buku
Pendanaan Indikatif.
26. Tahun 2015 : Rp. 6.000.000,-
27. Tahun 2016 : Rp. 4.575.000,-
28. Tahun 2017 : Rp. 4.900.000,-
29. Tahun 2018 : Rp. 5.390.000,-
30. Tahun 2019 : Rp. 5.929.000,-
74 | P a g e
4. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat.
Keluaran : Tersusunnya laporan indeks kepuasan
masyarakat
Pendanaan Indikatif.
31. Tahun 2015 : Rp. 0,-
32. Tahun 2016 : Rp. 0,-
33. Tahun 2017 : Rp. 0,-
34. Tahun 2018 : Rp. 8.000.000,-
35. Tahun 2019 : Rp. 8.000.000,-
7). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran;
Keluaran : Terpenuhinya Kebutuhan pelaksaan
kegiatan BPKD.
Target Kinerja : ATK dan Cetakan
Pendanaan Indikatif.
36. Tahun 2015 : Rp. 3.490.093.265,-
37. Tahun 2016 : Rp. 4.779.655.075,-
38. Tahun 2017 : Rp. 3.406.607.625,-
39. Tahun 2018 : Rp. 3.336.377.557-
40. Tahun 2019 : Rp. 3.752.347.405-
8). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pembangunan Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur;
Keluaran : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
Target Kinerja : Kelancaran Operasional Kantor
Pendanaan Indikatif.
41. Tahun 2015 : Rp. 960.133.000,-
42. Tahun 2016 : Rp. 2.002.885.000,-
43. Tahun 2017 : Rp. 405.120.000,-
44. Tahun 2018 : Rp. 725.000.000-
45. Tahun 2019 : Rp. 900.000.000-
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur;
Keluaran : Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor
Target Kinerja : Kelancaran Operasional Kantor
75 | P a g e
Pendanaan Indikatif.
46. Tahun 2015 : Rp. 480.697.500,-
47. Tahun 2016 : Rp. 545.070.000,-
48. Tahun 2017 : Rp. 297.795.000,-
49. Tahun 2018 : Rp. 314.975.000-
50. Tahun 2019 : Rp. 454.000.000-
Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
berikut :
76 | P a g e
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BPKD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Penetapan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang adalah untuk menjaga konsistensi dan
kesinambungan antara visi, misi tujuan dan sasaran dengan rencana
strategis orgaisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Kabupaten
Lumajang Tahun 2015-2019 dengan indikator kinerja, antara lain :
1. Persentase OPD yang melaksanakan penyusunan RKA sesuai
ketentuan
2. Persentase OPD dengan Penyerapan Anggaran minimal 90 %
3. Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP
4. Persentase Laporan BMD – SKPD yang sesuai ketentuan
5. Presentase tanah milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang
bersertifikat ;
6. Presentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan OPD yang digunakan
dan dimanfaatkan
Review Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja
yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Derah Kabupaten
Lumajang kurun waktu sisa masa Jabtan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Lumajang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMP kabupaten Lumajang, pada bidang
pengelolaan keuangan daerah. Tujuan Review Renstra Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah
Meningkatnya Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah dengan
indikator Tujuan Ovini BPK – RI Wajar Tanpa Pengecualian ,.
Adapun sasarandan Indikator Sasaran Review Renstra Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang adalah :
1) Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah,
dengan indikator sasaran
1) Persentase OPD yang melaksanakan penyusunan RKA sesuai
ketentuan
1. Tahun 2014 : 80 %
2. Tahun 2015 : 85 %
3. Tahun 2016 : 90 %
4. Tahun 2017 : 100%
5. Tahun 2018 : 100%
6. Tahun 2019 : 100 %
2) Sasaran Indikator Persentase OPD dengan Penyerapan Anggaran
minimal 90 %
1. Tahun 2014 : 85 %
2. Tahun 2015 : 88 %
3. Tahun 2016 : 90 %
4. Tahun 2017 : 90 %
77 | P a g e
5. Tahun 2018 : 90 %
6. Tahun 2019 : 90 %
3) Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP
1. Tahun 2014 : 75 %
2. Tahun 2015 : 80 %
3. Tahun 2016 : 90 %
4. Tahun 2017 : 95 %
5. Tahun 2018 : 100 %
6. Tahun 2019 : 100 %
2) Sasaran :Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah,
dengan indikator sasaran
1) Persentase Laporan BMD SKPD yang sesuai ketentuan yang
Berlaku
1. Tahun 2014 : 19 %
2. Tahun 2015 : 22 %
3. Tahun 2016 : 24 %
4. Tahun 2017 : 26 %
5. Tahun 2018 : 28 %
6. Tahun 2019 : 30 %
2) Persentase Aset tetap Tanah yang bersertifikat
1. Tahun 2014 : 35 %
2. Tahun 2015 : 37 %
3. Tahun 2016 : 39 %
4. Tahun 2017 : 41%
5. Tahun 2018 : 43 %
6. Tahun 2019 : 45 %
3) Persentase Pemanfaatan Aset Tetap tanah dan bangunan
1. Tahun 2014 : 80,49 %
2. Tahun 2015 : 82,90 %
3. Tahun 2016 : 85,40 %
4. Tahun 2017 : 87,80 %
5. Tahun 2018 : 90,20 %
6. Tahun 2019 : 92,70 %