Hj. Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.IBadan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Kementerian Agama Republik Indonesia

www.kemenag.go.id Kemenag_RI Kemenag_RI Kementerian Agama RI1

JAMINAN PRODUK HALAL

2

❑ Latar Belakang Penyelenggaraan JPH

❑ Urgensi JPH

❑ Profil BPJPH

❑ Visi Misi

❑ Tahapan

❑ Layanan Registrasi dan sertifikasi Halal

❑ Lokasi, Tempat, Dan Alat Proses ProdukHalal

❑ Fasilitas Bersama

Amanat UUD 45negara menjamin

kemerdekaan tiap penduduk untuk

memeluk agama dan beribadah menurut

agama dan kepercayaannya itu

Negara wajib memberikan

perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk

yang digunakan dan dikonsumsi masyarakat

Pengaturan kehalalan produk belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur

dalam suatu peraturan

perundang -undangan;

Produk yang

beredar belum semua

terjamin kehalalanny

a

Maka ditetapkan UU No. 33 Tahun

2014 tentang Jaminan Produk

Halal

BPJPH hadir untuk

melaksanakan penyelenggaraan

JPH yang berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri

LATAR BELAKANG PENYELENGGARAAN JPH

Urgensi Kebutuhan Terhadap Jaminan Produk Halal

Memberikan kepastian hukum ketersediaan produk halal 1

2

3

4

5

Memberikan kenyamanan, keamanan dan perlindungan terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang gunaan dan jasa

Meningkatkan nilai tambah dan daya saingproduk halal Indonesia di dalam & di luar negeri

Memberikan keuntungan timbal balik dalamperdagangan produk halal internasional

Menumbuhkan kerja sama internasionaldalam perdagangan produk halal

4

Pasal 4Produk yang masuk, beredar, diperdagangkan di Indonesia

wajib bersertifikat halal

makanan minuman

obat

kosmetikproduk kimia

produk biologi

produk rekayasa

genetik

barang gunaan yang dipakai,

digunakan, atau dimanfaatkan

oleh masyarakat

• Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun

• Peraturan pelaksanaan UU (PP) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun

• Kewajiban bersertifikat halal untuk produk mulai berlaku 5 (lima) tahun

5

UU No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

sejak UU JPH diundangkan

PROFILE BPJPH

6

KetentuanBPJPH

• BPJPH dipimpinoleh Kepala Badandan berada dibawah sertabertanggungjawab kepadaMenteri Agama;

• Tugas BPJPH adalahmenyelenggarakan Jaminan ProdukHalal (JPH) sesuaiketentuanperundang-undangan

Fungsi BPJPH

• penyusunan kebijakanteknis, rencana, danprogram di bidangpenyelenggaraan JPH;

• Pelaksanaanpenyelenggaraan JPH;

• sarana pendukungpengujian dan risetproduk halal;

• Pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan program dibidang penyelenggaraanJPH;

• pelaksanaanpengawasanpenyelenggaraan JPH;

• Pelaksanaan administrasiBPJPH;

• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri

StrukturOrganisasiBPJPH

• Sekretariat Badandan 5 (lima) Pusat

• Sekretariat Badanterdiri dari maksimal4 (empat) bagiankelompok jabatanfungsional

• Pusat terdiri daribagianketatausahaan dankelompok jabatanfungsional maksimal3 (tiga) bidang

• Bidang/Bagian padapusat maksimalterdiri dari 3 Subbagian

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015

tentang Kementerian Agama

Disahkan Tanggal 15 Juli 2015

• Ketentuan mengenaiOrganisasi dan Tata KerjaBPJPH

• Telah diatur dalam MenteriAgama Nomor 42 Tahun 2016tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Agama

PeraturanMenteriAgama

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Disahkan Tanggal 29 September 2016

Struktur Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH)

SEKRETARIAT BADAN

PUSAT REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL

PUSAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN

PRODUK HALAL

PUSAT KERJA SAMA DAN STANDARDISASI

HALAL

Kepala Badan

ALAMAT EMAIL TELEPON

JL. RAYA PD.GEDE,

PINANG RANTI, NO. 13

MAKASAR, KOTA

JAKATA TIMUR, DKI

JAKARTA 13560

bpjph@kemenag.go.id 021.

80877955

10

BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN PRODUK HALAL

11

Visi...

“Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia”.

Misi ...

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi tersebut di

atas, dibutuhkan tindakan nyata melalui penetapan

Misi yang sesuai dengan peran BPJPH yaitu

antara lain:

1. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan

sertifikasi halal yang berkualitas.

2. Mewujudkan sistem pembinaan dan

pengawasan yang efektif.

3. Mewujudkan jaringan kerjasama kelembagaan

dan standardisasi jaminan produk halal.

4. Mewujudkan manajemen organisasi yang

berkualitas dalam mendukung reformasi

birokrasi

Barangmakanan, minuman, obat, kosmetik,

produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau

dimanfaatkan

Jasalayanan usaha yang terkait dengan

penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,

pendistribusian, penjualan, danpenyajian

11

Makanan, minuman, obat, dankosmetik wajib bersertifikat halal ditetapkan masing-masing jenisnya

oleh Menteri setelah berkoordinasidengan kementerian terkait,

lembaga terkait, dan MUI

Produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan jasawajib bersertifikat halal hanya yang terkait dengan makanan,

minuman, obat, dan/atau kosmetik.

Barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan wajib

bersertifikat halal hanya bagibarang gunaan yang berasal daridan/atau mengandung unsur

hewan.

12

TAHAPAN

14

Penahapan kewajiban sertifikasi halal dimulai dariproduk makanan dan minuman, dimulai dari

tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal17 Oktober 2024

Tahap selanjutnya untuk produk selainmakanan dan minuman, dimulai dari tanggal 17

Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026.

Penahapan tersebut tidak berlaku bagi:

a. Produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkandalam peraturan perundang-undangan; dan

b. produk sudah bersertifikat halal sebelum Undang-UndangNomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halalberlaku;

13

16

Dalam hal Produk melewati batas waktu penahapan belum bersertifikat halal dan

masih dalam proses pengajuan permohonan Sertifikat Halal, BPJPH mengumumkan Produk masih dalam

proses sertifikasi halal.

1. Dalam hal Produk belum bersertifikat halal sampai batas waktu tahapan berakhir, Pelaku

Usaha dikenakan sanksi administratif, yang berupa:

a) teguran lisan;

b) peringatan tertulis;

c) denda administratif; dan

d) publikasi melalui media resmi BPJPH.

2. Dalam hal sanksi administratif tersebut tidak diindahkan, pelaku usaha wajib

mencantumkan keterangan tidak halal.

3. Dalam hal Pelaku Usaha tidak mencantumkan keterangan tidak halal, berlaku

ketentuan Pasal 4 Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal.

KETENTUAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIFBAGI PRODUK BELUM BERSERTIFIKAT HALAL SAMPAI BATAS

AKHIR PENAHAPAN

Selama masa pelaksanaan penahapan bagi jenis Produk yang wajib bersertifikat halal:

a. BPJPH wajib melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha selama pelaksanaan penahapan bagi jenis Produk yang wajib bersertifikat halal;

b. BPJPH bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di Indonesia.

18

LAYANAN REGISTRASI DAN SERTIFIKASI HALAL

19

Layanan Sertifikat Halal

PELAKU USAHA

PERMOHONAN

VERIFIKASI DOKUMEN

BPJPH MENETAPKAN LPH

LPH MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN/ATAU

PENGUJIAN YANG DILAKSANAKAN OLEH

AUDITOR HALAL

BPJPH MENERIMA DAN MEMVERIFIKASI HASIL

PEMERIKSAAN DAN/ATAU PENGUJIAN LPH

MUI MENGKAJI HASIL

VERIFIKASI BPJPH

MELALUI

SIDANG FATWA HALAL

MUI UNTUK MENETAPKAN

KEHALALAN PRODUK

KEPUTUSAN PENETAPAN

HALAL PRODUK

PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL

5 hari

sesuai

Tidak

sesuai

Paling lama 30 hari

halal

7 hari

Tidak halal

Permohonan sertifikat halal

dilengkapi dokumen:

▪ Data Pelaku Usaha;

▪ Nama dan jenis

Produk;

▪ Daftar Produk dan

Bahan yang digunakan;

▪ Proses pengolahan

Produk

Pelaku usaha yang

mengajukan permohonan

wajib:

▪ memberikan informasi

secara benar, jelas, dan

jujur;

▪ memisahkan lokasi,

tempat dan alat

penyembelihan,

pengolahan,

penyimpanan,

pengemasan,

pendistribusian,

penjualan, dan

penyajian antara

Produk Halal dan tidak

halal;

▪ memiliki Penyelia Halal;

▪ melaporkan perubahan

komposisi Bahan

kepada BPJPH.

Dokumen yang diserahkan LPH Berupa:

▪ Produk dan Bahan yang digunakan;

• PPH;

• hasil analisis dan/atau spesifikasi;

• berita acara pemeriksaan; dan

• rekomendasi

Paling lama 20 hari

II. Pengecekan Persyaratan Dokumen Pendaftaran Oleh BPJPH

➢ Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:

➢ data Pelaku Usaha;

➢ nama dan jenis Produk;

➢ daftar Produk dan bahan yang digunakan;

➢ proses pengolahan Produk; dan

➢ Hasil analisis dan/atau spesifikasi bahan

➢ Sistem Manajemen Halal ( SNI ) 99001

➢ Kelengkapan Dokumen

➢ Kelengkapan Spesifikasi Bahan

21I. Pengajuan permohonan Sertifikat Halal secara elektronik dan manual

dilakukan melalui tahapan pendaftaran, verifikasi dokumen, dan

pembayaran.

❑ Kelengkapan dan keabsahan, dan masa berlaku sertifikat halal bahan

❑ Kecocokan formula dengan daftar bahan halal

❑ Kecocokan dokumen pembelian bahan dnegan daftar bahan halal

❑ Kelengkapan dengan kecocokan dokumen produksi dengan daftar

bahan halal

❑ Kelengkapan dengan kecocokan dokumen produksi dengan daftar

formula halal

❑ Kelengkapan dengan kecocokan dokumen dengan pergudangan

dengan daftar bahan dan daftar produk halal

❑ Uji mampu telusur ( traceability ) sistem

❑ Pelaku Usaha bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran,

dan keabsahan dokumen yang diajukan saat permohonan Sertifikat

Halal.

❑ Ketentuan mengenai persyaratan dokumen secara rinci akan

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

22

III. Penetapan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau

pengujian kehalalan produk oleh BPJPH berdasarkan

permohonan pelaku usaha.

IV. LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

dengan cara visitasi pada lokasi PPH guna membandingkan

kebenaran antara dokumen yang disampaikan pelaku usaha

dengan fakta di lokasi PPH

Dalam hal diragukan kehalalan Produk, LPH dapat melakukan

pengujian kehalalan Produk di laboratorium yang terakreditasi.

Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk oleh LPH

dilakukan paling lama 20 (dua puluh) Hari

LPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian

kehalalan Produk kepada BPJPH

V.Kehalalan Produk ditetapkan oleh MUI.

a. Penetapan kehalalan produk dilakukan dalam sidang fatwa

halal yang diselenggarakan oleh BPJPH dengan

mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau

instansi terkait.

b. Sidang Fatwa Halal memutuskan kehalalan Produk paling lama

30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil

pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dari BPJPH.

c. Keputusan Penetapan Halal Produk ditetapkan secara tertulis

dan ditandatangani oleh MUI serta menjadi dasar bagi BPJPH

untuk menerbitkan sertifikat halal

Layanan RegistrasiLembaga Halal Luar Negeri (LHLN)

LHLN

PERMOHONAN

REGISTRASI

VERIFIKASI

DOKUMEN

MENERBITKAN

NOMOR REGISTRASI

LHLN

Tidak

sesuai

sesuai

Kerja sama internasional dalam penilaian kesesuaian berupa pengembangan skema penilaian kesesuaian saling pengakuan dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian

Kerja sama saling pengakuan dilakukan oleh lembaga non struktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang akreditasi

Lembaga Halal Luar Negeri yang menerbitkan sertifikat halal diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara asal yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau internasional

Lembaga halal luar negeri merupakan lembaga penerbit sertifikat halal yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat

Lembaga halal luar negeri melakukan kerja sama internasional saling pengakuan sertifikat halal

Perjanjian keberterimaan terhadap sertifikat halal luar negeri dilakukan oleh BPJPH dalam koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan luar negeri yang berlaku timbal balik

Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri dapat diterima sebagai pemenuhan sertifikasi halal berdasarkan perjanjian keberterimaan yang berlaku timbal balik

LHLN DAN PEMERINTAH

MELAKUKAN KERJA SAMA

INTERNASIONAL PENGAKUAN

SERTIFIKAT HALAL

Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh LHLN yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan Sertifikat Halal dengan BPJPH wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia

Registrasi SHLN diajukan permohonanannya oleh pelaku usaha kepada BPJPH dengan melampirkan :

▪ salinan Sertifikat Halal luar negeri Produk bersangkutan yang telah disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri

▪ daftar barang yang akan diimpor ke Indonesia dilengkapi dengan nomor kode sistem harmonisasi

▪ surat pernyataan yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah

Kepala Badan menerbitkan nomor registrasi bagi Sertifikat Halal luar negeri

Pelaku Usaha yang telah memperoleh nomor registrasi

wajib mencantumkan nomor registrasi berdekatan dengan Label Halal pada:

▪ kemasan Produk

▪ bagian tertentu dari Produk

▪ tempat tertentu pada Produk

Layanan RegistrasiSertifikat Halal Luar Negeri (SHLN)

PELAKU USAHA

PERMOHONAN

REGISTRASI

VERIFIKASI

DOKUMEN

MENERBITKAN

NOMOR REGISTRASI

SHLN

Tidak

sesuai

sesuai

LABEL HALAL DAN KETERANGAN TIDAK HALAL

28

Pelaku Usaha wajib mencantumkan

Label Halal pada Produk yang telah

mendapat Sertifikat Halal dan

Keterangan Tidak Halal pada Produk

yang berasal dari Bahan diharamkan.

Bentuk Label Halal sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Label

Halal

Label Halal dicantumkan pada:

a. Kemasan Produk;

b. bagian tertentu dari Produk;

dan/atau

c. tempat tertentu pada Produk.

Pencantuman Label Halal harus

mudah dilihat, dan dibaca serta tidak

mudah dihapus, dilepas dan dirusak.

29

Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari

Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan,

wajib mencantumkan Keterangan Tidak Halal.

Keterangan Tidak Halal sebagaimana dimaksud

dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan

yang dicantumkan pada:

1. Kemasan Produk;

2. bagian tertentu dari Produk;dan/atau

3. tempat tertentu pada Produk.Keterangan

tidak

HalalPencantuman Keterangan Tidak Halal harus

mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah

dihapus, dilepas, dan dirusak.

Penggunaan latar belakang berupa gambar,

warna, dan/atau desain lainnya tidak boleh

mengaburkan ukuran, bentuk, dan warna

Keterangan Tidak Halal.

30

Produk selain obat yang berasal dari dan/ataumengandung babi harus mencantumkan tanda khususberupa tulisan “Mengandung Babi” dan gambar babidalam kotak berwarna merah di atas dasar warnaputih, seperti contoh berikut:

Produk obat yang berasal dari dan/atau mengandungbabi harus mencantumkan tanda khusus berupa tulisan“Mengandung Babi” berwarna hitam dalam kotakberwarna hitam di atas dasar warna putih, seperticontoh berikut:

Produk yang pada proses pembuatannya bersinggungandengan Bahan tertentu yang berasal dari dan/ataumengandung babi harus mencantumkan tanda khususberupa tulisan “Pada proses pembuatannyabersinggungan dengan Bahan bersumber babi”berwarna hitam dalam kotak berwarna hitam di atasdasar putih, seperti contoh berikut:

31

Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan selain yangberasal dari dan/atau mengandung babi harus mencantumkantulisan “Nama Bahan” dengan warna yang berbeda padakomposisi Bahan.

(1) Produk yang mengandung alkohol wajib mencantumkankadar alkohol pada komposisi Produk.

(2) Kadar alkohol dicantumkan dalam bentuk persentase.(3) Kadar alkohol dalam Produk wajib dicantumkan dalam

tulisan berwarna merah.

1. Bahan yang diharamkan

2. kadar alkohol

LOKASI, TEMPAT, DAN

ALAT PROSES PRODUK

HALAL

Lokasi, tempat, dan

alat PPH wajib

dipisahkan dengan

lokasi, tempat, dan

alat proses Produk

tidak halal

Lokasi, tempat, dan alat

PPH, wajib dijaga

kebersihan dan

higienitasnya; bebas dari

najis; dan bebas dari

Bahan tidak halal.

Lokasi yang

wajib

dipisahkan

yakni lokasi

penyembelihan.

33

LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT

PROSES PRODUK HALAL

TEMPAT DAN ALAT PPH YANG

WAJIB DIPISAHKAN, MELIPUTI

TEMPAT DAN ALAT

Penyembelihan,

pengolahan;

penyimpanan;

pengemasan;

pendistribusian;

penjualan; dan

penyajian.

a. Terpisah secara fisik

antara lokasi rumah

potong hewan halal dengan

lokasi rumah potong

hewan tidak halal;b. dibatasi dengan pagar

tembok paling rendah 3 (tiga)

meter untuk mencegah lalu

lintas orang, alat, dan Produk

antar rumah potong;

c. tidak berada di daerah

rawan banjir, tercemar

asap, bau, debu, dan

kontaminan lainnya; d. memiliki fasilitas penanganan

limbah padat dan cair yang

terpisah dengan rumah

potong hewan tidak halal;e. konstruksi dasar seluruh

bangunan harus mampu

mencegah kontaminasi;

dan

Lokasi, tempat, dan

alat penyembelihan

hewan halal wajib

terpisah dari lokasi

penyembelihan hewan

tidak halal.

Lokasi penyembelihan,

wajib memenuhi

persyaratan:

Lokasi, Tempat, dan Alat Proses

Produk Halal

f. memiliki pintu yang terpisah

untuk masuknya hewan

potong dengan keluarnya

karkas dan daging.

Tempat Proses Produk Halal Penyembelihan

penampungan

hewan;

penyembelihan

hewan;

pengulitan;

pengeluaran

jeroan;

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang

halal dan tidak halal dalam pemeliharaan

alat; dan

tidak menggunakan alat penyembelihan secara

bergantian dengan yang digunakan untuk

penyembelihan hewan tidak halal;

menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal

dan tidak halal dalam pembersihan alat;

memiliki tempat penyimpanan alat sendiri

untuk yang halal dan tidak halal.

Tempat

penyembelihan, wajib

memisahkan antara :

ruang

pelayuan;

penanganan

karkas;

ruang

pendinginan;

sarana

penanganan

limbah,

untuk yang

halal dan

tidak halal.

Alat penyembelihan, wajib

memenuhi persyaratan:

❑ penampungan Bahan;

❑ penimbangan Bahan;

❑ pencampuran Bahan;

❑ pencetakan Produk; dan

❑ pemasakan Produk,

untuk yang halal dan tidak

halal.

Tempat pengolahan, wajib

memisahkan antara :

Tempat Proses Produk Halal

Pengolahan,

Alat pengolahan, wajib

memenuhi persyaratan:

❖ tidak menggunakan alat pengolahan secara

bergantian dengan yang digunakan untuk

pengolahan Produk tidak halal;

❖ menggunakan sarana yang berbeda untuk yang

halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;

❖ menggunakan sarana yang berbeda untuk yang

halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat;

dan

❖ memiliki tempat penyimpanan alat sendiri

untuk yang halal dan tidak halal.

37

tempat Penyimpanan wajibdipisahkan antara Alat Penyimpanan wajib

memenuhi persyaratan:

1. tidak menggunakan alat penyimpanan secara

bergantian dengan yang digunakan untuk

penyimpanan Produk tidak halal;

2. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang

halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;

3. menggunakan sarana yang berbeda untuk yang

halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat;

dan

memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk

yang halal dan tidak halal.

1. penerimaan Bahan;

2. penerimaan Produk setelah

proses pengolahan; dan

3. sarana yang digunakan untuk

penyimpanan Bahan dan

Produk, untuk yang halal dan

tidak halal.

Tempat Proses Produk Halal

Pengolahan,

Tempat Proses Produk Halal Pengemasan

bahan kemasan yang

digunakan untuk

mengemas Produk

sarana pengemasan

Produkuntuk yang

halal dan tidak halal. ❑menggunakan sarana

yang berbeda untuk

yang halal dan tidak

halal dalam

pemeliharaan alat; dan

❑tidak menggunakan alat

pengemasan secara

bergantian dengan yang

digunakan untuk

pengemasan Produk

tidak halal;

❑menggunakan sarana

yang berbeda untuk yang

halal dan tidak halal

dalam pembersihan alat;

❑memiliki tempat

penyimpanan alat sendiri

untuk yang halal dan tidak

halal.

Tempat Pengemasan,

wajib dipisahkan antara :Alat pengemasan, wajib

memenuhi persyaratan:

tidak menggunakan alat pendistribusian

secara bergantian dengan yang

digunakan untuk pendistribusian Produk

tidak halal;

menggunakan sarana yang berbeda

untuk yang halal dan tidak halal

dalam pemeliharaan alat; dan

menggunakan sarana yang berbeda

untuk yang halal dan tidak halal

dalam pembersihan alat;

Alat pendistribusian, wajib

memenuhi persyaratan:

Tempat, dan Alat Proses

Produk Halal Pendistribusian

alat transportasi untuk

distribusi Produk, untuk

yang halal dan tidak halal.

sarana pengangkutan

dari tempat penyimpanan

ke alat distribusi; dan

Tempat pendistribusian,

wajib dipisahkan antara:

memiliki tempat penyimpanan

alat sendiri untuk yang halal dan

tidak halal.

❑ sarana penjualan Produk Halal

dan Produk tidak halal;

❑ proses penjualan Produk Halal

dan Produk tidak halal, untuk

yang halal dan tidak halal.

Tempat penjualan, wajib

dipisahkan antara:

Tempat Proses Produk Halal

Penjualan,

Alat penjualan, wajib memenuhi

persyaratan:

❑ tidak menggunakan alat penjualan secara

bergantian dengan yang digunakan untuk

penjualan Produk tidak halal;

❑ menggunakan sarana yang berbeda untuk yang

halal dan tidak halal dalam pembersihan alat; dan

❑ menggunakan sarana yang berbeda untuk yang

halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat.

1.sarana penyajian

Produk Halal dan

Produk tidak halal; dan

2.proses penyajian

Produk Halal dan

Produk tidak halal.

Tempat penyajian,

wajib memisahkan

antara:

1. tidak menggunakan alat

penyajian secara bergantian

2. dengan yang digunakan

untuk penyajian Produk tidak

halal;

3. menggunakan sarana yang

berbeda untuk yang halal

dan tidak halal dalam

pembersihan alat;

Alat penyajian, wajib

memenuhi persyaratan: 4. menggunakan sarana yang

berbeda untuk yang halal dan

tidak halal dalam

pemeliharaan alat; dan

5. memiliki tempat

penyimpanan alat sendiri

untuk yang halal dan tidak

halal.

Alat penyajian, wajib

memenuhi persyaratan:

41

Tempat Proses ProdukHalal Penyajian

42

Pendistribusian, Penjualan, dan Penyajian

1

Pendistribusian, penjualan, dan

penyajian Produk segar asal hewan

tidak halal dipisahkan dari

pendistribusian, penjualan, dan

penyajian Produk segar asal hewan

halal.

2

Pendistribusian Produk olahan asal

hewan tidak halal dan Produk

olahan asal non hewan tidak halal

dapat disatukan dengan

pendistribusian Produk olahan asal

hewan halal dan Produk olahan non

hewan halal sepanjang terjamin

tidak terjadi kontaminasi silang dan

alat distribusi bukan setelah

digunakan untuk mendistribusikan

Produk segar asal hewan tidak

halal, yang dibuktikan dengan surat

pernyataan dari pihak produsen

atau distributor.

3 dan 4

Penjualan dan penyajian Produk

segar dan olahan asal hewan dan

non hewan tidak halal dipisahkan

dari penjualan dan penyajian Produk

segar dan olahan asal hewan dan

non hewan halal.

Pendistribusian, penjualan, dan

penyajian , dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

FASILITAS BERSAMA

44

PENGGUNAAN FASILITAS

BERSAMA

1) Penggunaan fasilitas bersama Produk disertifikasi halal dan produk

tidak disertifikasi halal hanya diperbolehkan jika Produk yang tidak

disertifikasi halal bukan berasal dari dan/atau mengandung babi dan

turunannya atau alkohol dari industri minuman keras.

2) Pelaku Usaha yang menggunakan fasilitas bersama wajib:

a. menyampaikan dokumen produk yang tidak disertifikasi halal; dan

b. melakukan pembersihan/penyamakan pada fasilitas produksi yang

digunakan secara bersama sebelum digunakan untuk memproduksi

Produk yang disertifikasi halal

.

3) Dokumen produk yang tidak disertifikasi halal terdiri dari:

a. nama dan jenis Produk;

b. daftar Produk dan bahan yang digunakan; danc. proses pengolahan Produk

4) Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kelengkapan,kebenaran, dan keabsahan dokumen yang diajukan saatpermohonan Sertifikat Halal

45

PERSYARATAN DOKUMEN PENDUKUNG BAHAN

1) Dokumen daftar produk dan bahan yang digunakan harus dibuktikan

dengan sertifikat halal.

2) Dalam hal bahan belum memiliki Sertifikat Halal, dapat dibuktikan

dengan:

a. hasil uji bahan dari laboratorium yang telah terakreditasi;

b. dokumen pendukung spesifikasi bahan;

c. proses produksi;

d. bagan alir proses produksi; atau

e. kuesioner halal.

3) Bahan yang digunakan tidak memerlukan bukti sertifikat halal

atau dokumen pendukung bahan bagi bahan yang:

a. berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan; atau

b. dikategorikan tidak kritis (positive list) oleh BPJPH.

47

SYARAT LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI

1. Dokumen profil HCB (asal negara, nama lembaga, status, alamat, nama pimpinan, telepon, contactperson, email)

2. Surat Permohonan Perpanjangan Kerjasama HCB dengan Kementerian Agama RI/BPJPH

3. Struktur Organisasi

4. Daftar Dewan Syari’ah/ Ulama

5. Proses sertifikasi produk halal Luar Negeri (HCB) termasuk didalamnya mekanisme audit

6. Ruang Lingkup Objek Pemeriksaan Produk Halal berdasarkan kompetensi dan PenilaianKesesuaian/Akreditasi Halal: Kategori Barang dan Jasa

7 Bukti kerja sama lembaga halal tersebut dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

8 Bukti memiliki kantor sendiri/ sewa

48

SYARAT LEMBAGA HALAL LUAR NEGERI

9 Bukti sertifikat halal yang diterbitkan dan masih berlaku

10 Bukti akreditasi dari badan standar negara setempat (ISO 17065 dan Persyaratan Syari’ah)

11. Bukti akreditasi internasional (SMIIC/IHAV, dll)/jika ada

12. Bukti memiliki/kerjasama laboratorium terakreditasi ISO 17025 dan memiliki alat untuk identifikasi DNAserta penetapan kadar etanol

13. Rekomendasi dari KBRI setempat

14 Data produk yang disertifikasi

15 Bukti kerjasama yang sudah berakhir masa berlakunya

16 Bukti legalitas/pengakuan HCB dimaksud oleh Negara yang bersangkutan

17 Surat pengantar/rekomendasi dari kedutaan/ perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia/Jakarta

49*HCB = Halal Certification Body

• Lembaga Halal Luar Negeri yang telah menyampaikandokumen ke Indonesia

1. India ------ Jamiat Ulama Halal Foundation

2. Malaysia ------ JAKIM (The Departenment of Islamic Development Malaysia)

3. Taiwan ------- THIDA (The Taiwan Halal Integrity Development Association)

4. Jerman ------ Halal Control

5. Canada ---- IFANCC (The Islamic Food and Nutrition Council of Canada)

6. Austria ----- IIDC (The Indiana Institute on Disability and Community)

7. Afrika Selatan---- SANHA (The South African National Halaal Authority)

8. USA ----- ISWA (The Islamic Society of the Washington Area) Halal CertificationDepartement

9. Maroko ---- IMANOR (The Institut Marocain de Normalisation)

10. Korea Selatan ---- Korea Halal Authority

11. Australia ----- Halal Australia

12. Kadin Komite Australia Selandia Baru dan Timor Leste ------ Kadin Komite Australia,Selandia Baru, dan Timor Leste

13. Spanyol ----- The Halal Instituto of Spain IH:Instituto Halal

14. Republik Tiongkok ----- SAS Test Certification Ltd

15. Australia ----- Halal certification Authority Pty Ltd

16. Belgia ---- IHBC (International Halal Expertise Certification)

50

Badan Penyelenggara Jaminan Produk HalalKementerian Agama Republik Indonesia