isu lokal subang dan jabar

7/22/2019 Isu Lokal Subang Dan Jabar

1/9

Masalah Pencemaran Limbah Sapi di

Subang belum ada titik terang !!!

Posted onSeptember 3, 2010byrealitapucukdaun

Penyelesaian polemik bau tai sapidari PT. Agrisatwa Jaya Kencana,yang dibangun tidak jauh dari

kampus SMAN 1 Pabuaran masih

belum menemukan titik terang.Dari informasi terakhir diperoleh

keterangan bahwa relokasi sekolah

akan terus digulirkan dengan

kompensasi pembelian lahan dari

perusahaan sebesar Rp.500 juta,artinya stakeholder di Kabupaten

Subang memilih untuk mendukungkeberadaan perusahaan dilokasi

tersebut. Belum diperoleh

keterangan apa alasan dan latar belakang kenapa stakeholder subang lebih memilih opsi ini, pun

demikian Dinas instansi terkait belum memberikan keterangan atas polemik ini. Penangananpolemik ini pun terkesan menjadi beban pihak Muspika kecamatan Pabuaran, padahal persoalan

ini harus sudah menjadi perhatian BPLHD, BPMP, dan Distarkimsih. DPRD pun yang

seharusnya proaktif melakukan mediasi masih belum juga mengambil langkah-langkah sejakdilayangkannya surat protes dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Subang, padahal polemik

ini bukan pertamakali terjadi, pada bulan Februari 2010masyarakat Desa Salamjaya dan DesaKadawung pernah melakukan aksi menutup saluran limbah pabrik karena dianggap mencemari

sawah masyarakat. Penyelesaian masalah ini pun tidak jelas.

Pada polemik kali ini korban yang terancam relokasi adalah SMA Negeri Pabuaran subang.Warga sekolah mengeluhkan bau tai sapi dan mewabahnya lalat didalam lingkungan sekolah.

Namun demikian, lagi-lagi, penyelesaiannyapun masih belum nampak berpihak kepada aturan

normatif atau setidak-tidaknya tidak merugikan rakyat.LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA)

Subang masih terus berupaya mendorong penyelesaiannya secara normatif.
http://realitapucukdaun.wordpress.com/2010/09/03/masalah-pencemaran-limbah-sapi-di-subang-belum-ada-titik-terang/http://realitapucukdaun.wordpress.com/2010/09/03/masalah-pencemaran-limbah-sapi-di-subang-belum-ada-titik-terang/http://realitapucukdaun.wordpress.com/2010/09/03/masalah-pencemaran-limbah-sapi-di-subang-belum-ada-titik-terang/http://realitapucukdaun.wordpress.com/author/realitapucukdaun/http://realitapucukdaun.wordpress.com/author/realitapucukdaun/http://realitapucukdaun.wordpress.com/author/realitapucukdaun/http://berita.liputan6.com/daerah/201002/264839/Cemari.Sawah.Ratusan.Petani.Tutup.Saluran.Limbahhttp://berita.liputan6.com/daerah/201002/264839/Cemari.Sawah.Ratusan.Petani.Tutup.Saluran.Limbahhttp://radarkarawang.blogspot.com/2010/01/anggota-komisi-c-sidak-kandang-sapi.htmlhttp://radarkarawang.blogspot.com/2010/01/anggota-komisi-c-sidak-kandang-sapi.htmlhttp://lumbunginformasirakyatsubang.wordpress.com/http://lumbunginformasirakyatsubang.wordpress.com/http://lumbunginformasirakyatsubang.wordpress.com/http://lumbunginformasirakyatsubang.wordpress.com/http://lumbunginformasirakyatsubang.wordpress.com/http://lumbunginformasirakyatsubang.wordpress.com/http://radarkarawang.blogspot.com/2010/01/anggota-komisi-c-sidak-kandang-sapi.htmlhttp://berita.liputan6.com/daerah/201002/264839/Cemari.Sawah.Ratusan.Petani.Tutup.Saluran.Limbahhttp://realitapucukdaun.wordpress.com/author/realitapucukdaun/http://realitapucukdaun.wordpress.com/2010/09/03/masalah-pencemaran-limbah-sapi-di-subang-belum-ada-titik-terang/


2/9

KEJATI DIMINTA BUKA DIALOG

UNTUK BUPATI SUBANG

Selasa, 15 Peb 2011 22:16:06| DPRD JAWA BARAT | Dibaca 199 kali

Bandung, 14/2 (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat,

mengimbau agar Kejati Jabar membuka ruang dialog atau diskusi bagi tersangka kasus korupsiyang juga menjabat sebagai Bupati Subang Eep Hidayat.

"Saya berharap Kejati Jabar mau membuka ruang diskusi atau dialog antara Pak Eep dengan

Kejati agar masalah ini tidak berlarut-larut dan konsusif," kata anggota Komisi A DPRD JawaBarat Dede Darmasyah, di Bandung, Senin.

Pihaknya juga mengimbau agar Bupati Subang Eep Hidayat agar didampingi oleh ahli hukum

atau kuasa hukum yang lebih memahami permasalahan yang sedang dialaminya.

"Selain itu, saya kira Pak Eep juga harus didampingi kuasa hukum yang lebih mumpuni danfaham permasalahan yang dialaminya. Selama ini memang ada kuasa hukumnya, tapi saya rasakurang menguasai masalahnya," ujar Deden.

Pihaknya juga menilai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Bupati Subang dan PNS KabupatenSubang merupakan hal wajar.

"Saya rasa wajar aksinya. Itu kan untuk mengutarakan pendapat mereka dan selama ini aksinya

tidak anarkis kan," katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Dede Mariana, menilai

tidak layak jika seorang kepala daerah mengajak PNS di lingkungan kerjanya untuk mogok kerja

saat dirinya tersandung masalah hukum.

"Saya melihat, kasus Pak Eep itu adalah masalah pribadi beliau sebagai Bupati Subang. Jangan

kemudian melakukan tindakan yang bisa merugikan masyarakat Subang secara keseluruhan,"kata Dede.

Bupati Subang Eep Hidayat menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi upah pungut senilai

Rp3,2 miliar. Kasusnya masih dalam penyidikan Kejati Jabar.


3/9

PANSUS LKPJ SOROTI KARTU

LEBARAN GUBERNUR

Kamis, 07 Apr 2011 19:58:56| DPRD JAWA BARAT | Dibaca 67 kaliBandung, 7/4 (ANTARA) - Pengadaan kartu ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1431 Hijriyah

(Kartu Lebaran) oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tahun lalu senilai Rp525 juta, akan

menjadi salah satu pembahasan Pansus LKPj Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2010.

"Ya termasuk masalah kartu lebaran Gubernur kemarin, akan kami bahas juga," kata Ketua

Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jabar 2010 Selly Gantina, di

Bandung, Kamis.

Dari pembahasan sementara di internal pansus yang dilakukan oleh Komisi A DPRD Jawa Barat,

pengadaan kartu lebaran dari Gubernur Jabar untuk 350 ribu warga Jawa Barat tersebut tidak

jelas pos anggarannya.

"Ibaratnya anggaran siluman, jadi setelah dikroscek ke biro protokoler pemprov, anggarannyaternyata tidak ada," ujar Selly.

Ia mengatakan, untuk masalah kartu lebaran pihaknya baru melakukan analisa awal yang

dilakukan oleh Pansus LKPj secara internal.

Sementara itu, terkait kinerja Pansus LKPj yang diperpanjang ia menjelaskan berdasarkan hasil

konsultasi antara Pansus LKPj dengan Depdagri maka Depdagri menyarankan barometer LKPJ

menggunakan RPJMD sebelum perubahan.

"Sebab, RPJMD perubahan baru ditandatangani pada tahun 2010 lalu. Selain itu, Depdagri juga

menyarankan agar menampung aspirasi langsung dari masyarakat dengan melakukan public

hearing," katanya.

Menurutnya, Pansus LKPj akan menggelar public hearing selama satu hari yakni pada Jumat

(8/4) dengan mengundang berbagai elemen masyarakat yang dianggap sebagai representasiseperti, Pengusaha, MUI, Forum Rektor, Bamus, Pimpinan Media, Forum Kerukunan Umat, dan

elemen lainnya.

"Publik hearing ini kami lakukan guna mencari persoalan yang selama ini kurang diperhatikanDPRD. Karena, masyarakat tentunya akan lebih mengetahui persoalan-persoalan yang ada.

Selain itu, kami juga membuka aspirasi langsung baik dalam bentuk tulisan atau lisan dari

masyarakat yang disampaikan langsung kepada Pansus maupun anggota Pansus," ujarSelly.***3***


4/9

Ekonomi Jadi Masalah Besar

Kabupaten Subang, Pemuda Harus

ikut TanggulangiOleh : Agus Eko Muchamad Solihin | 11-Des-

2007, 05:15:07 WIB

KabarIndonesia - Menurut Bupati Subang, Eep

Hidayat, persoalan bangsa yang paling besar,

khususnya di Kabupaten Subang adalah masalah

ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Eep pada Puncak

Acara Kegiatan Bulan Bhakti Karang Taruna yang diselenggarakan di Desa Tanggulun Timur Kecamatan Kalijati,

Minggu (9/12).

Kekuatan pemuda dalam membetulkan persoalan-persoalan bangsa, dimana bangsa mempunyai masalah yang besar

pemuda selalu muncul, suka menjadi kekuatan yang menghilangkan persoalan negeri. Sejak dari jaman dahulu, dari

tahun 1928, 1945, 1966 hingga jaman reformasi pemuda yang banyak turun ke jalan, ungap Eep.

Eep menambahkan, menggerakkan agar negara dapat menjadi negara yang reformasi, itu juga oleh pemuda. Saya

selaku pembina dan dengan dewan pembina yang lainnya, ada masalah bangsa yang besar yaitu masalah ekonomi.

Masalah ekonomi itu kalau dilihat dan diteliti saya suka sedikit tidak mengerti kalau ada Pemerintah menceritakan

pengangguran dan kemiskinan itu mengurang, ungkap Eep terheran.

Tapi, lanjut Eep, dirinya yakin di Kabupaten Subang dan dimana-mana juga pengangguran dan kemiskinan

bertambah. Sekali lagi diceritakan sesuatu hari ikut acara wisuda kelulusan SMA. Di satu SMA misalkan ada 300

siswa, di 300 itu ada 15 prosen maksimal 20 prosen melanjutkan ke peguruan tinggi. Ada 240 pemuda yang jadi

tenaga kerja, itu SMA. Jika setengahnya menjadi angkatan kerja, disamping kerja, mau wiraswasta, mungkin satu

SMA saja ada 120 bertambah menganggur. Bahkan masih saja ada sarjana yang menganggur. Dan masalah lainnya

masih ada dokter yang belum jadi pegawai negeri, tambah Eep.

Oleh karena itu, tambah Eep, jika benar Karang Taruna motonya Pemuda Bersatu Subang Maju, dan bukan sekedar

dari tulisan dan slogan saja. Ia sebagai pembina akan menyuruh Karang Taruna Kabupaten Subang untuk

mengumpulkan uang sebesar 2,5 Milyar dalam jangka waktu 5 tahun. Karena sejak dari jaman nenek moyang,

Karang Taruna itu mempunyai anggaran dari masing-masing desa, dan kalau disatukan maka nilainya akan sangat

besar. Dan itu akan terasa mudah jika bersatu, tetapi sebaliknya akan terasa sulit jika tidak bersatu. Dan jika sudah

dapat mengumpulkan uang sebanyak itu, maka Karang Taruna sudah dapat menguasai pupuk urea kegiataanya

ekonomi dan sosial, ujar Eep.

Eep menambahkan, sebenarnya kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan selama ini sangat bagus, tetapi kalau

tidak didukung dengan kegiatan ekonomi biasanya tidak sedikit yang gulung tikar. Oleh karena itu, Bulan Bhakti

Karang Taruna Kabupaten Subang ini dapat fokus terhadap kegiatan ekonomi.

Memang kegiatan-kegiatan sosial yang telah terlaksana sangat bagus, tetapi kalau tidak didukung oleh kegiatan

ekonominya, tidak sedikit yang gulung tikar. Oleh karena itu saya selaku bupati, mengajak untuk melakukan

kegiatan ekonomi di Kabupaten Subang ini. Sebab kemajuan bangsa itu yaitu bagusnya kegiatan ekonomi, jika

kegiatan ekonominya macet, tidak kuat dan di bawah maka tidak bisa disebut Subang Maju, tutur Eep.

Bupati juga mengharapkan kepada Karang Taruna ini selain menjadi organisasi sosial harus menjadi organisasi

kekuatan ekonomi di Kabupaten Subang. Dan dalam rangka membuktikan bahwa ekonomi rakyat itu soko guru

perekonomian bangsa, yang sampai sekarang ini belum menjadi soko guru perekonomian bangsa. (eko)


5/9

Selasa, 22 Maret 2011 12:58:39 WIB

Gubernur Minta PNS Subang Tidak Mogok Kerja

Subang, SENTANAONLINE.com - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan kembali meminta para

PNS di Kabupaten Subang untuk tidak melakukan massal untuk mendukung Bupati Eep Hidayat yang

tengah menjalani proses hukum. PNS punya kewajiban melayani publik, jadi tidak boleh ada stagnasidan tidak boleh terhenti. Mogok kerja tidak dibenarkan, lebih baik bekerja melayani kepentingan publik,katanya seperti dikuti dari situs resmi Pemprov Jawa Barat, kemarin.

Gubernur berharap agar aksi itu tidak terjadi dan menginginkan semua aktivitas pemerintahan di Pemkab

Subang bisa berjalan baik. Saya tidak memiliki harapan itu terjadi. Saya juga tidak memiliki harapanmemberi sanksi. Pokoknya semua berjalan baik, ujarnya . Namun demikian, bila rencana aksi mogokkerja tersebut dilakukan, sehingga mengganggu pelayanan publik dan masyarakat sampai dirugikan

haknya serta menimbulkan keresahan, hal ini dikhawatirkan justru akan berbalik kepada Pemkab Subangdan malah akan timbul hal yang kontraproduktif. Hal ini jelas diatur dalam UU 25/2009 tentang

Pelayanan Publik, jelas Gubernur.

Selanjutnya, terkait tindakan yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya, Gubernur

akan melakukan langkah persuasif dan meminta aparatur tetap bertugas sebagaimana mestinya.Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengambil tindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19/2010

tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintahdi wilayah Provinsi. Dalam hal ini Gubernur dapat melakukan fungsi koordinasi, pembinaan dan

pengawasan.

Sementara Asisiten I Tata Praja atu Pemerintahan, Saad Abdul Gani saat dikonfirmasi SENTANA, Senin

(21/3) lewat telepon selularnya mengatakan, di Pemkab Subang tidak akan terjadi mogok kerja. Bahkanhasil rapat tadi pagi, Bupati juga mengintruksikan kepada seluruh PNS Subang untuk bekerja seperti

biasanya, jangan sampai mengaganggu pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal ini Bupati tidakmengintruksikan PNS Subang untuk mogok kerja, apalagi sifatnya tertulis. Secara lisanpun Bupati tidakmengajak PNS Subang untuk mogok kerja, ujarnya.

Ia menambahkan, ketika para PNS Subang ke Departemen Dalam Negeri tujuannya untuk menyampaikan

bentuk keprihatian atas masalah upah pungut yang dikasuskan kepada Bupati Subang. Dalam pertemuandi lingkup Depdagri, kami meminta kepada Depdagri untuk mengkaji kembali ijin Presiden, namunmenurut Direktur Pendapatan daerah dan investasi Depdagri, Indro Baskoro, pihaknya tidak dilibatkan.Rencananya nanti akan diadakan pertemuan di lingkup Depdagri. Kalau masalah UP ini dikatakan salah,Indro mengatakan akan berimbas ke daerah Kabupaten lainnya, ungkap Saad.

Disinggung tentang banyaknya PNS Subang sekarang ini tidak mengenakan seragam, Saadmembenarkan. Itu sebagai bukti keprihatinan dan simpatik kami kepada Bupati. Masalah apel pagi juga

tidak diwajiban bagi PNS yang jauh, karena kendalanya kendaraan dinas, dan masalah seragam jugademikain halnya. Mau pakai atau tidak terserah, pungkasnya. (ZEN)


6/9

Rabu, 09 Maret 2011 07:21:46 WIB

Jelang Mutasi Pejabat, Makelar Jabatan Merajalela

Garut, SENTANAONLINE.com - Rencana Pemerintah Kabupaten Garut melalui kebijakan

Bupati Garut dalam waktu dekat ini. akan melakukan rotasi dan mutasi sejumlah pejabat baikeselon II,III dan IV di lingkungan Pemkab Garut. Ironisnya, menjelang pengisian kekosongan

jabatan yang sudah dua tahun ini belum terisi disinyalir terjadi ajang jual beli jabatan sertamakelar oleh pihak pihak tertentu.

Menurut Dindin, aktivis Jardes Komunika mengendus adanya sinyalemen makelar jabatan atasrencana rotasi, mutasi dan pengisian kekosongan jabatan yang akan dilakukan Bupati Garut

Aceng HM Fikri. Dari investigasi dilapangan, sejumlah pejabat sedang kasak kusuk mendekati

beberapa oknum anggota dewan termasuk kalangan LSM untuk ditempatkan menjadi kepala

Dinas, Kepala Bagian dan jabatan basah lainnya, ujarnya saat ditemui sentanaonline.com,Selasa (8/3) siang.

Disebutkan, meski dilakukan secara rapih dan apki, kasak kusuk makelar jabatan ini terendussejak beberapa waktu lalu dan hingga kini masih merajalela. Baik dilakukan oleh oknum anggota

dewan, pejabat birokrat hingga kalangan oknum LSM. Potensi ini bisa terjadi, karena selama

dua tahun masa kepemimpinan Bupati Aceng, lebih dari 178 jabatan mengalami kekosonganbaik di tingkat eselon II, III dan IV.

Oleh karenanya, pihaknya meminta agar Bupati Garut mewaspadai atas merajalelanya makelar

jabatan yang terjadi saat ini. Bahkan dirinya berharap, Badan Pertimbangan, jabatan danKepangkatan (Baperjakat) tidak terjebak dalam sebuah konspirasi politik pragmatisme dalam

menentukan para pejabat yang akan ditempatkan sesuai dengan aturan kepegawaian.

Sementara di tempat terpisah, Sekda Garut, Drs. Iman Alirahman M.Si menyatakan,rencanapengisian kekosongan jabatan, termasuk rotasi dan mutasi akan dilakukan setelah adanya hasil

evaluasi dari pihak Gubernur Jawa Barat terkait laporan keuangan APBD 2011 yang telah

ditetapkan beberapa waktu lalu. Selama dua tahun, memang diakui ada sejumlah kekosonganjabatan di sejumlah SKPD, dan belum terisi hingga kini, katanya usai Audensi dengan LSM

LKPD, Komisi A DPRD Garut, Rabu (7/3) lalu.

Hal ini, menurut Sekda Iman, akan segera dilakukan untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan

kepada masyarakat. Sebab, selama ini sejumlah SKPD untuk sementara dijabat oleh seorang Plt,

sehingga kinerja tidak optimal. Disinggung, soal indikasi makelar jabatan oleh pihak-pihak

tertentu, Sekda membantah hal tersebut.

Namun demikian, pihaknya sudah menggodok sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Garut

bekerja sama dengan Propinsi Jawa Barat, yang akan ditempatkan nanti berdasarkan hasil kajian

dari propinsi. Kita akan segera lakukan pengisian kekosongan jabatan tersebut, setelah selesaievaluasi APBD 2011 oleh Gubernur, tunggu tangal mainnya saja yah, pungkas Sekda Iman.

(YUS/WAN)


7/9

PEMKAB RENCANAKAN BANTUAN

PERBAIKAN RUMAH KORBAN BANJIR

Kamis, 31 Mar 2011 17:40:02| Kesra | Dibaca 103 kali

Ciamis, 31/3 (ANTARA) - Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sedang

merencanakan bantuan perbaikan rumah penduduk Desa Padamulya, Kecamatan Cihaurbeuti,yang dilanda banjir bandang, Senin (28/3).

"Ada gantian dari pemerintah tapi sedang dikaji dulu, karena becana alam pemerintah harus

membantu," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Ciamis,Odang Ruhiyat Widjaja, kepada wartawan, Kamis.

BPPD kata dia terlebih dahulu membuat semacam konsep perencanaan yang akan dilaporkan

pada pimpinan kepala daerah sebelum memutuskan memberikan bantuan bagi korban banjir.

Kajian sementara rumah penduduk di Desa Padamulya, menurut Odang memang tidak layakditempati kembali karena kondisi bangunan rumahnya berada di lereng gunung yang dapatmengancam keselamatan penghuninya.

Sementara pemerintah melakukan relokasi ke tempat lain yang lebih aman, diakui Odangmengalami kesulitan mencari lokasi yang cocok dan aman untuk tempat tinggal baru para korban

banjir yang rumahnya sudah tidak layak huni.

"Solusinya akan dirundingkan lagi bagaimana yang terbaik, kalau pun dibangun kembali disanaharus menjamin keamanan dan keselatamannya," katanya.

Warga yang mengungsi sekitar tiga ribuan orang, kata Odang sambil menunggu putusan

pemerintah merelokasi atau merehabilitasi rumah penduduk yang rusak warga sementaraditempatkan di penampungan selama dua pekan kedepan atau massa tanggap darurat.

Apabila selama 14 hari pemerintah belum ada putusan tempat relokasi, dijelaskan Odangsebaiknya warga tetap tinggal di penampungan dan jangan memaksakan diri kembali ke rumah

karena khawatir akan terjadi ancaman bencana serupa.

"Dengan terpaksa mereka belum punya rumah tinggal, tinggal dulu di penampungan. Pemerintahsedang melakukan pengkajian, secepatnya akan membantu mereka apakah rekontruksi atau

rehabilitasi," katanya.

Sementara itu, bencana banjir bandang dan longsor melanda lima dusun tercatat rusak berat 52

rumah, rusak ringan 138 rumah, dan satu jembatan ambruk, serta menelan dua orang korban

jiwa.

Warga yang mengungsi, kata Odang segala kebutuhan seperti selimut, makan tiga kali satu hari,


8/9

obat-obatan serta jaminan kesehatan gratis sudah dijamin pemerintah selama 14 hari atau

tanggap darurat.

"Jumlah korban yang terluka sekarang sudah berangsur membaik, sebagian sudah pulang, tapi

ada juga yang masih trauma," kata Odang.


9/9

isu lokal subang dan jabar

Documents