isu-isu pelayanan publik

12

Upload: anis-fuad

Post on 25-Jun-2015

506 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Isu-Isu Pelayanan Publik
Page 2: Isu-Isu Pelayanan Publik

Isu-isu Dalam Pemberian Pelayanan PublikIsu-isu Dalam Pemberian Pelayanan Publik

• Otonomi Daerah dan Pelayanan PublikOtonomi Daerah dan Pelayanan Publik

• Budaya Paternalisme Dalam Pelayanan Budaya Paternalisme Dalam Pelayanan PublikPublik

• Diskriminasi Dalam Pemberian Pelayanan Diskriminasi Dalam Pemberian Pelayanan PublikPublik

• Diskresi Dalam Pemberian Pelayanan PublikDiskresi Dalam Pemberian Pelayanan Publik

Page 3: Isu-Isu Pelayanan Publik

Otonomi DaerahOtonomi Daerah

• Sentralisasi dan desentralisasi adalah teknik Sentralisasi dan desentralisasi adalah teknik manajemen.manajemen.

• Sentralisasi dan desentralisasi adalah fenomena Sentralisasi dan desentralisasi adalah fenomena yang berhubungan derajad yang berhubungan derajad delegation of authority delegation of authority dari unit yang lebih tinggi kepada unit yang lebih dari unit yang lebih tinggi kepada unit yang lebih rendahrendah

• Tidak ada sentralisasi dan/atau desentralisasi Tidak ada sentralisasi dan/atau desentralisasi mutlakmutlak

• Desentralisasi otonomiDesentralisasi otonomi

Page 4: Isu-Isu Pelayanan Publik

Aspek yang harus Aspek yang harus diperhatikan dalam diperhatikan dalam

pelaksanaan otonomi daerahpelaksanaan otonomi daerah • Pelayanan publikPelayanan publik

• Formasi jabatanFormasi jabatan

• Pengawasan keuangan daerahPengawasan keuangan daerah

• Lembaga pengawasan independenLembaga pengawasan independen

• Dll. Dll.

Page 5: Isu-Isu Pelayanan Publik

Tantangan yang dihadapi pemda ?Tantangan yang dihadapi pemda ?

Bagaimana pemda mampu membangun Bagaimana pemda mampu membangun kelembagaan daerah yang kondusif, kelembagaan daerah yang kondusif, sehingga dapat mendesain standard sehingga dapat mendesain standard Pelayanan Publik yang mudah, murah, Pelayanan Publik yang mudah, murah, dan cepat ?dan cepat ?

Page 6: Isu-Isu Pelayanan Publik

Budaya Paternalisme Dalam Pelayanan PublikBudaya Paternalisme Dalam Pelayanan Publik

• Paternalisme adalah suatu sistem yang Paternalisme adalah suatu sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan.dominan.

• Paternalisme tumbuh karena faktor kultur feodal.Paternalisme tumbuh karena faktor kultur feodal.• Hubungan paternalistik lebih bersifat informal dan Hubungan paternalistik lebih bersifat informal dan

individual.individual.• Dalam sistem birokrasi pelayanan publik, Dalam sistem birokrasi pelayanan publik,

paternalisme memiliki dua dimensi :paternalisme memiliki dua dimensi : Hubungan internal, yaitu hubungan antara Hubungan internal, yaitu hubungan antara

pimpinan dengan staf pelaksana sebagai bawahan pimpinan dengan staf pelaksana sebagai bawahan dalam lingkup birokrasi.dalam lingkup birokrasi.

Hubungan eksternal, yaitu hubungan paternalisme Hubungan eksternal, yaitu hubungan paternalisme antara aparat birokrasi sebagai pimpinan dan antara aparat birokrasi sebagai pimpinan dan masyarakat pengguna jasa sebagai bawahan. masyarakat pengguna jasa sebagai bawahan.

Page 7: Isu-Isu Pelayanan Publik

Agenda KebijakanAgenda Kebijakan

Agenda kebijakan untuk meminimalkan pola Agenda kebijakan untuk meminimalkan pola paternalisme :paternalisme :

• Mengembangkan sistem meritokrasi, yaitu sistem Mengembangkan sistem meritokrasi, yaitu sistem promosi kenaikan pangkat atau jabatan yang promosi kenaikan pangkat atau jabatan yang berdasarkan atas prestasi kerja seseorang dan berdasarkan atas prestasi kerja seseorang dan bukan atas dasar loyalitas.bukan atas dasar loyalitas.

• Mengubah alur informasi menjadi tidak hirarkis Mengubah alur informasi menjadi tidak hirarkis yang menyebabkan arus informasi dari bawah yang menyebabkan arus informasi dari bawah sampai ke atasan seringkali mengalami distorsi sampai ke atasan seringkali mengalami distorsi karena kepentingan pihak-pihak tertentu.karena kepentingan pihak-pihak tertentu.

• Pendelegasian wewenang kepada bawahanPendelegasian wewenang kepada bawahan• Pemberian penghargaan kepada pegawaiPemberian penghargaan kepada pegawai• Membuka jalur khusus (hotline) yang Membuka jalur khusus (hotline) yang

menghubungkan pimpinan birokrasi dengan menghubungkan pimpinan birokrasi dengan masyarakat pengguna layanan.masyarakat pengguna layanan.

Page 8: Isu-Isu Pelayanan Publik

Diskriminasi Dalam Pemberian Pelayanan PublikDiskriminasi Dalam Pemberian Pelayanan Publik

• Prinsip pelayanan publik : tidak memihak Prinsip pelayanan publik : tidak memihak individu atau kelompok manapun (Harrow individu atau kelompok manapun (Harrow & Willcocks, 1990)& Willcocks, 1990)

• Terjadi diskriminasi pelayanan publik yang Terjadi diskriminasi pelayanan publik yang dialami oleh kelompok marginal dalam dialami oleh kelompok marginal dalam masyarakat (seperti kelompok miskin dan masyarakat (seperti kelompok miskin dan minoritas)minoritas)

Page 9: Isu-Isu Pelayanan Publik

Penyebab terjadinya diskriminasi dalam Penyebab terjadinya diskriminasi dalam

pelayanan publikpelayanan publik • Faktor struktural, yaitu adanya sistem Faktor struktural, yaitu adanya sistem

paternalisme dalam birokrasipaternalisme dalam birokrasi• Faktor kultural, yaitu adanya ikatan Faktor kultural, yaitu adanya ikatan

kekerabatan untuk mendahulukan kekerabatan untuk mendahulukan lingkungan terdekatlingkungan terdekat

• Faktor ekonomi, petugas mencari alternatif Faktor ekonomi, petugas mencari alternatif sumber penghasilan yang lain dengan sumber penghasilan yang lain dengan jalan memberikan pelayanan lebih cepat jalan memberikan pelayanan lebih cepat kepada pengguna jasa dengan imbalan kepada pengguna jasa dengan imbalan tertentu.tertentu.

Page 10: Isu-Isu Pelayanan Publik

Agenda kebijakanAgenda kebijakan

• Menghapus semua kebijakan pemerintah yang Menghapus semua kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif terhadap golongan tertentubersifat diskriminatif terhadap golongan tertentu

• Membentuk client’s charter untuk menciptakan Membentuk client’s charter untuk menciptakan efisiensi, kualitas tinggi, dan pemerintahan yang efisiensi, kualitas tinggi, dan pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat. Client’s charter berorientasi pada masyarakat. Client’s charter adalah petunjuk ataupun referensi bagi birokrat adalah petunjuk ataupun referensi bagi birokrat dalam menjalankan tugasnya. Dalam client’s dalam menjalankan tugasnya. Dalam client’s charter ini terdapat acuan yang jelas mengenai charter ini terdapat acuan yang jelas mengenai persyaratan pelayanan, waktu penyelesaian persyaratan pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan,biaya yang dikeluarkan, mekanisme pelayanan,biaya yang dikeluarkan, mekanisme penyaluran keluhan dan ketidakpuasan penyaluran keluhan dan ketidakpuasan masyarakat pengguna jasa.masyarakat pengguna jasa.

• Efektivitas pengawasan penyelenggara birokrasi Efektivitas pengawasan penyelenggara birokrasi publik (oleh Ombudsman, yaitu lembaga yg publik (oleh Ombudsman, yaitu lembaga yg dibentuk DPR dan bersifat independen)dibentuk DPR dan bersifat independen)

Page 11: Isu-Isu Pelayanan Publik

Diskresi Dalam Pemberian Pelayanan PublikDiskresi Dalam Pemberian Pelayanan Publik

• Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri di setiap situasi yang dihadapi, tetapi sendiri di setiap situasi yang dihadapi, tetapi kebebasan tersebut masih sejalan dengan visi dan kebebasan tersebut masih sejalan dengan visi dan misi organisasi/pelayanan. Pertimbangan misi organisasi/pelayanan. Pertimbangan melakukan diskresi adalah adanya realitas bahwa melakukan diskresi adalah adanya realitas bahwa suatu kebijakan dan peraturan tidak mungkin suatu kebijakan dan peraturan tidak mungkin mampu menjawab semua persoalan akibat adanya mampu menjawab semua persoalan akibat adanya keterbatasan prediksi dalam proses perumusan keterbatasan prediksi dalam proses perumusan kebijakan dan peraturan itu.kebijakan dan peraturan itu.

• Diskresi menjadi isu penting dalam pelayanan Diskresi menjadi isu penting dalam pelayanan publik karena adanya tuntutan masyarakat atas publik karena adanya tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang efisien, responsif, dan pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel.akuntabel.

Page 12: Isu-Isu Pelayanan Publik

Agenda KebijakanAgenda Kebijakan

• Peningkatan kualitas SDMPeningkatan kualitas SDM

• Kompetisi dalam pemberian pelayananKompetisi dalam pemberian pelayanan

• Penyusunan visi, misi, dan sistem Penyusunan visi, misi, dan sistem pemberian pelayanan oleh atasan dan pemberian pelayanan oleh atasan dan bawahanbawahan

• Membentuk client’s charter, yaitu acuan Membentuk client’s charter, yaitu acuan bagi petugas dalam memberikan bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.pelayanan kepada masyarakat.