PARADIGMA BARU PARADIGMA BARU PELAYANAN INFORMASI PELAYANAN INFORMASI

DALAM ERA DALAM ERA

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi IndonesiaMenuju Masyarakat Informasi IndonesiaMenuju Masyarakat Informasi IndonesiaMenuju Masyarakat Informasi Indonesia

11

DALAM ERA DALAM ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK *)*)

OlehOleh : : AminAmin SarSar ManihurukManihuruk, Drs, MS, Drs, MSPenelitiPeneliti MadyaMadya BidangBidang KomunikasiKomunikasi dandan Media Media

BadanBadan LitbangLitbang SDM SDM KementerianKementerian KominfoKominfo RIRI

*)*) DisampaikanDisampaikan padapada forumforum KomunikasiKomunikasi KementerianKementerian PPPP dandan PA,PA, Bogor,Bogor, 2727 SeptemberSeptember 20102010..

Dari Dari KebebasanKebebasan MemerolehMemeroleh InformasiInformasiPublikPublik (KMIP) (KMIP) keke KeterbukaanKeterbukaan InformasiInformasiPublikPublik (KIP), (KIP), sebuahsebuah perjalananperjalanan panjangpanjangsebagaisebagai inisiatifinisiatif DPR RIDPR RI

�� Dari Dari tahuntahun 1999 1999 -- 3 April 2008 (9 3 April 2008 (9 tahuntahun), UU No ), UU No 14/2008 14/2008 ttgttg KIP, KIP, efektifefektif berlakuberlaku 1 Mei 2010 1 Mei 2010

�� KebebasanKebebasan mempunyaimempunyai konotasikonotasi ““sukasuka--sukasuka””

22

�� KebebasanKebebasan mempunyaimempunyai konotasikonotasi ““sukasuka--sukasuka””

�� SalahSalah satusatu pilarpilar reformasireformasi adalahadalah transparansitransparansi

�� KIP KIP sebagaisebagai tuntutantuntutan perkembanganperkembangan untukuntukmeningkatkanmeningkatkan partisipasipartisipasi rakyatrakyat dalamdalam masalah2 masalah2 kemasyarakatankemasyarakatan, , kebangsaankebangsaan dandan kenegaraankenegaraan

�� MengubahMengubah paradigmaparadigma lama (lama (kecenderungankecenderunganbirokrasibirokrasi ygyg tertutuptertutup) ) keke paradigmaparadigma barubaru((transparansitransparansi birokrasibirokrasi))

LANDASAN FILOSOFIS UU KIPLANDASAN FILOSOFIS UU KIP

�� HakHak memerolehmemeroleh informasiinformasi mrpkmrpk HakHak AsasiAsasi ManusiaManusia dandan

dijamindijamin konstitusikonstitusi ((PasalPasal 28F UUD 1945).28F UUD 1945).

�� MewujudkanMewujudkan penyelenggaraanpenyelenggaraan negaranegara yang yang transparantransparan

dandan tatatata pemerintahanpemerintahan yang yang baikbaik ((good governancegood governance).).

�� MendukungMendukung penyelenggaraanpenyelenggaraan negaranegara yang yang demokratisdemokratis

berdasarkanberdasarkan transparansitransparansi, , partisipasipartisipasi dandan akuntabilitasakuntabilitas..berdasarkanberdasarkan transparansitransparansi, , partisipasipartisipasi dandan akuntabilitasakuntabilitas..

�� MemotivasiMemotivasi badanbadan publikpublik untukuntuk memberikanmemberikan pelayananpelayanan

kepadakepada masyarakatmasyarakat sebaiksebaik--baiknyabaiknya dandan bebasbebas daridari KKN.KKN.

�� MengantisipasiMengantisipasi perkembanganperkembangan teknologiteknologi komunikasikomunikasi yang yang

semakinsemakin pesatpesat sehinggasehingga meningkatkanmeningkatkan mobilitasmobilitas

masyarakatmasyarakat untukuntuk memerolehmemeroleh informasiinformasi dengandengan mudahmudah

dandan cepatcepat. .

33

Kenapa Baru Sekarang Bicara Tentang Kenapa Baru Sekarang Bicara Tentang “Keterbukaan Informasi Publik”?“Keterbukaan Informasi Publik”?

Indonesia sedang & akan memasuki paradigma baruIndonesia sedang & akan memasuki paradigma baruIndonesia sedang memperjuangkan 5 pilar reformasi Indonesia sedang memperjuangkan 5 pilar reformasi --> Supremasi hukum > Supremasi hukum --> Demokratisasi> Demokratisasi--> Peningkatan kualitas pelaksanaan HAM> Peningkatan kualitas pelaksanaan HAM--> Transparansi dan > Transparansi dan

44

--> Transparansi dan > Transparansi dan --> Akuntabilitas kinerja penyelenggara negara> Akuntabilitas kinerja penyelenggara negaraPeran Pemerintah semakin berkurangPeran Pemerintah semakin berkurangPeran masyarakat semakin menguatPeran masyarakat semakin menguatPemerintah harus menciptakan Keterbukaan Pemerintah harus menciptakan Keterbukaan Informasi PublikInformasi PublikKonsekuensi logis dari transparansi dalam Konsekuensi logis dari transparansi dalam penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegarabernegara

ISUISU--ISU STRATEGIS UU KIPISU STRATEGIS UU KIP

�� DefinisiDefinisi dandan jenisjenis--jenisjenis informasiinformasi

publikpublik..

�� DefinisiDefinisi badanbadan publikpublik..�� DefinisiDefinisi badanbadan publikpublik..

�� EksistensiEksistensi KomisiKomisi InformasiInformasi..

�� PeraturanPeraturan PemerintahPemerintah sebagaisebagai

implementing legislationimplementing legislation..

�� KetentuanKetentuan sanksisanksi..

55

KOMPLEKSITAS INFORMASI KOMPLEKSITAS INFORMASI DALAM KEHIDUPAN MANUSIADALAM KEHIDUPAN MANUSIA

–– InformasiInformasimerupakan kebutuhan pokok setiap orang merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasionalketahanan nasional

––Hak Memeroleh InformasiHak Memeroleh Informasimerupakan hak asasi merupakan hak asasi manusia dan Keterbukaan Informasi Publik manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi

66

manusia dan Keterbukaan Informasi Publik manusia dan Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baikmewujudkan penyelenggaraan negara yang baik

––Kebebasan Memeroleh Informasi PublikKebebasan Memeroleh Informasi Publikmerupakan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publikkepentingan publik

BEBERAPA PENGERTIANBEBERAPA PENGERTIAN

�� InformasiInformasi : keterangan, pernyataan, gagasan, dan : keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda--tanda yang mengandung nilai, makna, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non dan komunikasi secara elektronik maupun non

77

dan komunikasi secara elektronik maupun non dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronikelektronik

�� Informasi PublikInformasi Publik : informasi yang dihasilkan, : informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, oleh suatu Badan Publik yang disimpan, dikelola, oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dan/atau Badan Publik lainnya yang sesuai dan/atau Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undangdengan Undang--Undang, serta informasi lain yang Undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publikberkaitan dengan kepentingan publik

Apa itu Badan Publik ?Apa itu Badan Publik ?Badan PublikBadan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun daerah dan lembaga lain yang fungsi dan tugas daerah dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang mendapatkan dana dari APBN negara yang mendapatkan dana dari APBN dan/atau APBD. dan/atau APBD.

88

Termasuk ke dalam Badan Publik adalah Termasuk ke dalam Badan Publik adalah organisasi nonorganisasi non--pemerintah yang meliputi lembaga pemerintah yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan/atau institusi sosial dan/atau partai politik dan/atau institusi sosial dan/atau kemasyarakatan lain yang mendapatkan dana dari kemasyarakatan lain yang mendapatkan dana dari sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri.negeri.

SiapaSiapa ItuItu PejabatPejabat PublikPublik, , PengelolaPengelolaInformasiInformasi dandan PemohonPemohon InformasiInformasi

PublikPublik??

��PejabatPejabat PublikPublik adalahadalah orangorang yang yang ditunjukditunjuk dandandiberidiberi tugastugas untukuntuk mendudukimenduduki posisiposisi atauataujabatanjabatan tertentutertentu padapada badanbadan publikpublik

��PejabatPejabat PengelolaPengelola InformasiInformasi dandan DokumentasiDokumentasi

99

��PejabatPejabat PengelolaPengelola InformasiInformasi dandan DokumentasiDokumentasiadalahadalah pejabatpejabat yang yang bertanggungjawabbertanggungjawab didibidangbidang penyimpananpenyimpanan, , pendokumentasianpendokumentasian, , penyediaanpenyediaan, , dandan//atauatau pelayananpelayanan informasiinformasi didibadanbadan publikpublik

��PemohonPemohon InformasiInformasi PublikPublik adalahadalah wargawarganegaranegara dandan//atauatau badanbadan hukumhukum Indonesia yang Indonesia yang mengajukanmengajukan permintaanpermintaan informasiinformasi publikpublik

Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

1. Informasi berkala (informasi badan publik, kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan, dan informasi lain).

2. Informasi sertamerta (Informasi yang dapat mengancam hajad hidup orang banyak dan ketertiban umum)hajad hidup orang banyak dan ketertiban umum)

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (daftar seluruh informasi publik di bawah penguasaannya, hasil keputusan badan publik seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja dan perkiraan pengeluaran tahunan, perjanjian dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan pejabat publik dalam pertemuan umum, prosedur kerja pegawai badan publik, laporan pelayanan akses informasi publik.

1010

Badan Publik Wajib Mengumumkan Layanan Informasi Tahunan

1. Jumlah permintaan informasi yang diterima

2. Waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi informasidalam memenuhi informasi

3. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi

4. Alasan-alasan penolakan permintaan informasi

1111

Dalam Pelayanan Informasi Yang Cepat, Tepat dan Sederhana Setiap Badan Publik :

1. Menunjuk Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)

2. Membuat dan pengembangkan sistem penyediaan layanana informasi secara penyediaan layanana informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan pentunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional

3. PPID dibantu oleh pejabat fungsional1212

Sifat Informasi Publik danKemudahan Mengakses

SetiapSetiap informasiinformasi publikpublik bersifatbersifat terbukaterbukadandan dapatdapat didi aksesakses oleholeh setiapsetiap penggunapenggunainformasiinformasi publikpublik

1313

informasiinformasi publikpublik

SetiapSetiap informasiinformasi publikpublik harusharus dapatdapatdiperolehdiperoleh setiapsetiap pemohonpemohon informasiinformasipublikpublik dengandengan cepatcepat, , tepattepat waktuwaktu, , biayabiayaringanringan, , dandan mudahmudah diaksesdiakses

HakHak PenggunaPengguna InformasiInformasi PublikPublik

1. Setiap orang berhak memeroleh informasi publik sesuaidengan ketentuan Undang-undang.

2. Setiap orang berhak :a. Melihat dan mengetahui informasi publikb. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk

umum untuk memeroleh informasi publikc. Mendapat salinan informasi publik melalui permohonan

sesuai dengan Undang-Undang

1414

sesuai dengan Undang-Undangd. Menyebarluaskan informasi publik sesuai denganPeraturan Perundang-undangan yang berlaku

3. Setiap pengguna informasi publik berhak mengajukanpermintaan informasi publik disertai alasan permintan tsb.

4. Setiap pengguna informasi publik berhak mengajukangugatan ke pengadilan, apabila dalam memeroleh informasipublik mendapat hambatan/kegagalan sesuai denganketentuan Undang-Undang.

KewajibanKewajiban PenggunaPengguna InformasiInformasi

1.1. PenggunaPengguna InformasiInformasi PublikPublik wajibwajibmenggunakanmenggunakan InformasiInformasi PublikPublik sesuaisesuaidengandengan ketentuanketentuan PeraturanPeraturan PerundangPerundang--undanganundangan yang yang berlakuberlaku

2.2. PenggunaPengguna InformasiInformasi PublikPublik wajibwajib

1515

2.2. PenggunaPengguna InformasiInformasi PublikPublik wajibwajibmencantumkanmencantumkan sumbersumber daridari manamana iaiamemerolehmemeroleh InformasiInformasi PublikPublik, , baikbaik yang yang digunakandigunakan untukuntuk kepentingankepentingan sendirisendirimaupunmaupun untukuntuk keperluankeperluan publikasipublikasi sesuaisesuaidengandengan ketentuanketentuan PeraturanPeraturan PerundangPerundang--undanganundangan yang yang berlakuberlaku

KewajibanKewajiban BadanBadan PublikPublik

1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikandan/atau menerbitkan Informasi Publik yang beradadi bawah kewenangannya kpd Pengguna Informasi, selain informasi yang dikecualikan sesuai denganketentuan

1616

ketentuan2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publikyang akurat, benar, dan tidak menyesatkan

3. Badan Publik harus membangun mengembangkanSistem Informasi dan Dokumentasi untuk mengelolaInformasi Publik secara baik dan efisien, sehinggadapat di akses dengan mudah

Lanjutan : Kewajiban... Lanjutan : Kewajiban...

4. 4. BadanBadan PublikPublik wajibwajib membuatmembuatpertimbanganpertimbangan secarasecara tertulistertulis setiapsetiapkebijakankebijakan yang yang diambildiambil untukuntuk memenuhimemenuhihakhak setiapsetiap orangorang atasatas InformasiInformasi PublikPublik

5. 5. PertimbanganPertimbangan ituitu antaraantara lain lain memuatmemuatpertimbanganpertimbangan PolitikPolitik, , EkonomiEkonomi, , SosialSosial, ,

1717

pertimbanganpertimbangan PolitikPolitik, , EkonomiEkonomi, , SosialSosial, , BudayaBudaya, , dandan//atauatau PertahananPertahanan KeamananKeamananNasionalNasional

6. 6. BadanBadan PublikPublik dapatdapat memanfaatkanmemanfaatkan saranasaranadandan//atauatau media media elektronikelektronik dandan nonnon--elektronikelektronik dlmdlm mewujudkanmewujudkan point 1 s/d 4point 1 s/d 4

HakHak BadanBadan PublikPublik

1.1. BadanBadan PublikPublik berhakberhak menolakmenolak memberikanmemberikaninformasiinformasi yang yang dikecualikandikecualikan sesuaisesuai dengandenganketentuanketentuan PeraturanPeraturan PerPer--UUUU--an yang an yang

1818

ketentuanketentuan PeraturanPeraturan PerPer--UUUU--an yang an yang berlakuberlaku

2.2. BadanBadan PublikPublik berhakberhak menolakmenolak memberikanmemberikanInformasiInformasi PublikPublik terhadapterhadap permintanpermintaninformasiinformasi yang yang tidaktidak sesuaisesuai dgndgn mekanismemekanismememerolehmemeroleh informasiinformasi berdasarkanberdasarkan UU.UU.

InformasiInformasi yang yang TakTak BolehBoleh DibukaDibuka atauatauDikecualikanDikecualikan

1.1. Informasi yang bisa menghambat proses Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukumpenegakan hukum

2.2. Informasi yang dapat mengganggu Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan kepentingan perlindungan HAKI dan

1919

kepentingan perlindungan HAKI dan kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehatperlindungan persaingan usaha tidak sehat

3.3. Informasi yang dapat membahayakan Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negarapertahanan dan keamanan negara

4.4. Informasi yang dapat merugikan ketahanan Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasionalekonomi nasional

Lanjutan : Informasi yang...Lanjutan : Informasi yang...

5.5. Informasi yang dapat merugikan Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negerikepentingan hubungan luar negeri

6.6. Informasi berisi akta otentik yang Informasi berisi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir bersifat pribadi dan kemauan terakhir

2020

bersifat pribadi dan kemauan terakhir bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorangatau wasiat seseorang

7.7. Informasi yang mengungkap rahasia Informasi yang mengungkap rahasia pribadipribadi

Komisi InformasiKomisi Informasi1.1. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang

berfungsi menjalankan UU No 14/2008 dan berfungsi menjalankan UU No 14/2008 dan peraturan2 pelaksanaannya, menetapkan petunjuk peraturan2 pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa melalui mediasi.menyelesaikan sengketa melalui mediasi.

2.2. Komisi Informasi Pusat beranggotakan 7 orang, Komisi Informasi Pusat beranggotakan 7 orang,

2121

2.2. Komisi Informasi Pusat beranggotakan 7 orang, Komisi Informasi Pusat beranggotakan 7 orang, Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota beranggotakan 5 orang yang mencerminkan unsur beranggotakan 5 orang yang mencerminkan unsur Pemerintah dan unsur masyarakatPemerintah dan unsur masyarakat

3.3. Rekrutmen calon anggota dilaksanakan oleh Rekrutmen calon anggota dilaksanakan oleh Pemerintah. Untuk tingkat Pusat, seleksi dilakukan Pemerintah. Untuk tingkat Pusat, seleksi dilakukan DPR, untuk daerah oleh DPRDDPR, untuk daerah oleh DPRD

Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi InformasiMelalui Komisi Informasi

(1) (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kpd mengajukan keberatan secara tertulis kpd atasan Pejabat Pengelola Informasi dan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

2222

Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :a. Penolakan atas permintaan informasi a. Penolakan atas permintaan informasi

berdasarkan alasan pengecualian berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

b. Tidak disediakannya informasi berkala b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

LanjutanLanjutan : : KeberatanKeberatan dandan......

c. Tidak ditanggapinya permintaan informasid. Permintaan informasi ditanggapi tidak

sebagaimana yang dimintae. Tidak dipenuhinya permintaan informasif. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ataug. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang

2323

g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yangdiatur dalam Undang-Undang ini

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikansecara musyawarah oleh kedua belah pihak

Penyelesaian Sengketa Melalui Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi InformasiKomisi Informasi

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam

2424

Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik

(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Informasi Publik dan Badan PublikInformasi Publik dan Badan Publik

1.1. Setiap orang yg sengaja menggunakan informasi Setiap orang yg sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana penjara publik secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 jutabanyak Rp 5 juta

2.2. Setiap orang yg sengaja mengakses, memeroleh, Setiap orang yg sengaja mengakses, memeroleh,

2525

2.2. Setiap orang yg sengaja mengakses, memeroleh, Setiap orang yg sengaja mengakses, memeroleh, atau memberikan informasi yang dikecualikan, atau memberikan informasi yang dikecualikan, dipidana penjara maksimal 2 tahun dan atau dipidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp 10 jutadenda paling banyak Rp 10 juta

3.3. Setiap orang yg menghancurkan, merusak, atau Setiap orang yg menghancurkan, merusak, atau menghilangkan dokumen informasi publik, menghilangkan dokumen informasi publik, dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 10 jutapaling banyak Rp 10 juta

Lanjutan : Sanksi Pidana...Lanjutan : Sanksi Pidana...

4. 4. Setiap orang yang sengaja mengakses, memeroleh, Setiap orang yang sengaja mengakses, memeroleh, atau memberikan informasi yang bisa mengancam atau memberikan informasi yang bisa mengancam pertahanan dan keamanan negara atau merugikan pertahanan dan keamanan negara atau merugikan ketahanan ekonomi nasional, dipidana penjara ketahanan ekonomi nasional, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 20 juta20 juta

5. Badan Publik yang tidak menyediakan Informasi 5. Badan Publik yang tidak menyediakan Informasi Publik dan mengakibatkan kerugian orang lain, Publik dan mengakibatkan kerugian orang lain,

2626

Publik dan mengakibatkan kerugian orang lain, Publik dan mengakibatkan kerugian orang lain, dipidana penjara 1 tahun atau denda paling banyak dipidana penjara 1 tahun atau denda paling banyak Rp 5 jutaRp 5 juta

6. Setiap orang yang sengaja membuat Informasi 6. Setiap orang yang sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian orang lain, dipidana mengakibatkan kerugian orang lain, dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 5 jutabanyak Rp 5 juta

PP No 61 tahun 2010 ttg Pelaksanaan UU

No. 14/2008 ttg KIP(diundangkan tgl 23 Agustus 2010)

Terdiri dari 5 Bab dan 16 pasal :

Bab I : Ketentuan Umum

Bab II : Pertimbangan Tertulis Kebijakan Badan

PublikPublik

Bab III : Penglasfikasian Informasi dan Jangka Waktu

Pengecualian Terhadap Informasi yang

Dikecualikan

Bab IV : Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi

Bab V : Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Oleh

Badan Publik Negara dan Pembebanan

Pidana Denda. 2727

SEGERA HARUS DISIAPKAN OLEH

BADAN PUBLIK

1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID).

2. Mengembangkan sistem penyediaan 2. Mengembangkan sistem penyediaan

layanan informasi secara cepat, mudah,

dan wajar sesuai standar nasional.

3. Menyiapkan data, informasi, dan

dokumentasi di bawah kewenangannya.

2828

JADILAH PELAYAN

PROFESIONAL

2929