indikator kinerja utama (i k u) badan pelayanan … · 2018-05-14 · kabupaten badung tahun 2010...
TRANSCRIPT
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BADUNG
MANGUPURA, 2014
i
DAFTAR ISI
Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
DAFTAR ISI
BAB I Pendahuluan ………………………………………………….…………................................. 1
A. Latar Belakang ……………………………………………..……...….............................. 1
B. Maksud dan Tujuan .................................................................................. 1
C. Landasan Hukum penyusunan.……………………………………………………………… 2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja ………….......…..................................................4
A. Definisi ....................................................................................................... 4
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja……………………………………………………… 5
BAB III Gambaran Umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung ...................................................................................................... 6
A. Visi dan Misi.............................................................................................. 6
B. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………………………………………. 7
BAB IV Penetapan Review Indikator Kinerja Utama............................................... 8
BAB V Penutup ..........................................................................................................9
Lampiran Penetapan Review Indikator Kinerja Utama
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan
sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai
alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
Berdasarkan hal tersebut , Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga
menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan
fungsi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebagai
Institusi Perangkat yang baru dengan Tugas melaksanakan koordinasi dan
menyelenggarakan Pelayanan Administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan
Terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi,keamanan
dan kepastian disesuaikan dengan Visi dan misi Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung yaitu untuk “Terwujudnya Pelayanan Prima
Berdasarkan Tri Hita Karana”
B. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disini adalah sebagai
berikut :
1. Untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di
Kabupaten Badung dengan harapan supaya bermanfaat bagi masyarakat
sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.
2
C. Landasan Hukum Penyusunan
Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator
Kinerja Utama (IKU) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
adalah :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
3
Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi
Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Tahun 2014 Nomor 4);
12. Keputusan Bupati Badung Nomor 336/03/HK/2015 tentang Pengesahan
Perubahan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten badung Tahun 2010 – 2015
13. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Badung Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Rencana
Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun
2010 – 2015.
4
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA
A. Definisi
Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan
akuntabilias kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator
kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-
masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan
yang telah ditetapkan.
Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN
(1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja
sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja
digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan
pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat
(benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo
(2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan
dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja
yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan
tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan
yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan
sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk
menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit
kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai
kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program/ kegiatan dan
pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.
5
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja
Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi
karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran
kinerja unit organisasi yang bersangkutan :
1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan
interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi
secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan
diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat
memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak
ukur kinerja utama dalam pencapaian target.
6
BAB III GAMBARAN UMUM
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
A. VISI dan MISI
Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
merupakan Kondisi yang diharapkan dalam kurang lebih 3 tahun ke depan,
dinyatakan sebagai berikut :
“ TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA BERDASARKAN TRI HITA
KARANA”
Untuk mewujudkan VISI tersebut maka disusunlah 4 (empat) MISI
yang harus dilaksanakan yaitu:
1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkwalitas, jujur dan
bertanggung jawab.
2. Meningkatkan mutu pelayanan melalui administrasi yang
lancar,cepat,tepat dan transparan.
3. Memberikan kepastian hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten
Badung.
4. Mengembangkan system informasi Pelayanan Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi ( E- Government )
Pelaksanaan Program-program tersebut yang merupakan Program
strategis harus diupayakan secara terpadu dan komprehensif dengan
program lainnya yang berkaitan dengan rentang kendali yang jelas.
Masing-masing Program ditetapkan sasaran pertahun dengan
mengumpulkan capaian sasaran kegiatan sehingga secara akumulatif akan
tercapai dalam 3 Tahun.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 4 Tahun
2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala
Bagian, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan Tim Teknis
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
7
Manfaat yang diberikan kepada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu adalah dapat melaksanakan tugas pokok fungsi dan kewenangan
sesuai Perda No. 4 Tahun 2013, adapun tugas pokok BPPT Kabupaten Badung
Adalah : Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan
administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan
kepastian.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas BPPT
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Perizinan dan Non
Perizinan
3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Sesuai Peraturan Bupati Badung nomor 32 tahun 2013 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala BPPT Kabupaten Badung terdapat 53 jenis Perizinan dan 35 Non
Perizinan. Wewenang Pelayanan tersebut (sesuai dengan pasal 3 Peraturan
Bupati nomor 32)
8
BAB IV
PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA
Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan di Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, maka dilakukan review atas
Indikator Kinerja Utama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Badung yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan
nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2010 – 2015.
Penetapan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung disajikan pada lampiran Tabel IV.1.
9
BAB V
PENUTUP
Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di
lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung ditetapkan
sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang
dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan
untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja
yang tinggi.
Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka
diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan
dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil.
Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan
yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
ccPEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PERE
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
KEPALA BADAN KABUPATEN BADUNG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Badung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
Jalan Raya Sempidi Mengwi – Badung, Bali Telp. (0361) 414912 – Fax. (0361) 9009361
-
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten BadungTahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
11. Keputusan Bupati Badung Nomor 336/03/HK/2012 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2010-2015;
12. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Nomor 09 tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015.
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebagai berikut :
1. Rata-rata waktu proses penyelesaian Izin dan Izin
2. Prosentase Izin dan Non Izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP.
3. Jumlah Masyarakat yang mengakses informasi Perizinan secara online (Website).
4. Prosentase Penanganan Pengaduan terkait Perizinan.
5. Survey Kepuasan Masyarakat.
KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang
-
digunakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi
terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Badung;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 2015
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN BADUNG,
I Made Sutama ,SH.,MH. Pembina Utama Muda
NIP. 196212311992121005
Tabel IV.1.
Tujuan Indikator formula Sasaran Indikator Formula Penjelasan SKPD Penanggungjawab
1 2 3 4 5 6 7 8
Tujuan Renstra
1. Terwujudnya pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung
Persentase izin dan non izin yang diterbitkan
Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan/jumlah permohonan izin dan non izin yang diajukan x 100%
1. Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung
2. Meningkatnya
aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan
3. Mengintensifkan
Penangan Pengaduan Masyarakat
1. Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin
2. Posentase izin dan non izin yan
diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP
1. Jumlah masyarakat yang
mengakses informasi perizinan secara online
1. Jumlah hari penyelesaian seluruh izin dan non Izin yang diterbitkan dibagi jumlah Izin dan Non izin yang diterbitkan
2. Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP/Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan X 100%
1. Jumlah
masyarakat yang mengakses informasi secara online ( Website )
Jumlah hari penyelesaian izin adalah komulatif waktu yang diperlukan untuk menerbitkan semua izin dan non izin Waktu yang ditetapkan dalam SOP adalah 1 sd 15 Hari Kerja
1. Bidang Pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan
2. Bidang Pelayanan Perizinan ekonomi,kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan
Bidang Bina Program dan Informasi
Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi
1. Prosentase Penanganan terkait
Perizinan
2. Survey kepuasan Masyarakat ( SKM )
1.Jumlah
Pengaduan yang tertangani/ jumlah pengaduan yang masuk X 100%
1. Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi
LAMPIRAN
1. Unit Organisasi/ SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
2. Tugas Pokok : Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang Perizinan dan Non Perizinan secara
terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
3. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan
c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
d. Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Tujuan Indikator formula Sasaran Indikator Formula Penjelasan SKPD Penanggungjawab
1 2 3 4 5 6 7 8 Tujuan RPJMD
1. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN, meningkatnya kualitas pelayanan public dan akses informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, akan ditempuh melalui startegi peningkatan mutu pelayanan umum yang prima dan akuntabel
Tujuan Renstra
1. Terwujudnya pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung
Persentase izin dan non izin yang diterbitkan
Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan/jumlah permohonan izin dan non izin yang diajukan x 100%
1. Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung
2. Meningkatnya
aksesbilitas masyarakat terhadap informasi perizinan
3. Mengintensifkan
Penangan Pengaduan Masyarakat
1. Rata – rata waktu proses penyelesaian izin dan non izin
2. Posentase izin dan non izin yan
diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP
1. Jumlah masyarakat yang
mengakses informasi perizinan secara online
1. Prosentase Penanganan terkait
Perizinan
1. Jumlah hari penyelesaian seluruh izin dan non Izin yang diterbitkan dibagi jumlah Izin dan Non izin yang diterbitkan
2. Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada SOP/Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan X 100%
1. Jumlah
masyarakat yang mengakses informasi secara online ( Website )
1.Jumlah Pengaduan yang tertangani/ jumlah pengaduan
Jumlah hari penyelesaian izin adalah komulatif waktu yang diperlukan untuk menerbitkan semua izin dan non izin Waktu yang ditetapkan dalam SOP adalah 1 sd 15 Hari Kerja
1. Bidang Pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan
2. Bidang Pelayanan Perizinan ekonomi,kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan
Bidang Bina Program dan Informasi
Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi
2. Survey kepuasan Masyarakat ( SKM )
yang masuk X 100%
1. Nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Badung
I Made Sutama, SH.MH. Pembina Utama Muda
Nip. 19621231 19922 1005
Lampiran REVIEW
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Unit Organisasi/ SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
2. Tugas Pokok : Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang Perizinan
dan Non Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
simplifikasi, keamanan dan kepastian.
3. Fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi Perizinan dan Non Perizinan
c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
d. Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
1 Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani 1. Prosentase izin dan non izin yang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ditingkatkan - Bidang Pelayanan - RPJMD Kab. Badung
Izin/hari diterbitkan dengan menambah dan melengkapi sarana dan Perizinan Pemerintahan 2010 - 2015
prasarana bidang Teknologi Informasi dan Pembangunan
-Renstra BPPT
2. Waktu proses penyelesaian perizinan Meningkatkan waktu proses perizinan - Bidang Pelayanan
Perizinan Ekonomi,
3. Jumlah masyarakat yang mengakses Peningkatan layanan online kepada masyarakat Kesejahteraan Rakyat dan - DPA SKPD
informasi perizinan secara online Non Perizinan BPPT
4. Prosentase pengaduan masyarakat yang Meningkatkan layanan pengaduan - Bidang Bina Program dan
tertangani Informasi
2 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan 5. Indikator kepuasan masyarakat ( IKM ) Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Bidang Pengaduan,
masyarakat secara periodik Monitoring dan Evaluasi
6. Jumlah pegawai BPPT yang telah mendapat Meningkatkan SDM pada BPPT - Kabag Tata Usaha
pelatihan
KETNO SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA) INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN (ALASAN) PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
I Made Sutama, SH.MH.Pembina Utama Muda
NIP. 196212311992121005
DCK Urusan Pekerjaan Umum : Pembangunan dibidang keciptakaryaan
sarana prasarana aparatur
fasilitas umum
Urusan Perumahan : Penyediaan sarana dasar permukiman yang layak
1 jl lingk
2 jaringan air bersih
3 drainase
4 sanitasi
Urusan Penataan Ruang : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
itr
imb
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
migas
ketenagalistrikan
mineral bukan logam
A Sasaran lama Indikator Lama
Meningkatnya kesadaran masyarakat dan 1. Jumlah sarana prasarana aparatur yang di untuk meningkatkan sarana prasarana aparatur - Bidang Bangunan - RPJMD Kab. Badung
pelaku pembangunan lainnya akan fungsi tingkatkan dan fasilitas umum - Bidang Tata Ruang 2010 - 2015
strategis lingkungan sebagai upaya 2. Jumlah Fasilitas umum yang tertata
konservasi hutan dan rehabilitasi lahan; -Renstra Dinas Cipta
pencemaran lingkungan; dan penegakan 3. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun untuk mendapatkan dokumen perencanaan sebagai - Bidang Bangunan Karya
hukum untuk mengurangi perusakan dan dasar pelaksanaan fisik - Bidang Permukiman dan
pencemaran lingkungan; dan penegakan penyehatan Lingkungan - DPA SKPD
Cipta Karya TA 2011,
4. Jumlah ITR, IMB, patok dan jalur hijau serta Dilaksanakan program Pemanfaatan Ruang dan - Bidang Bangunan TA 2012
kecamatan yang disusunkan neraca di Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang sehingga - Bidang Tata Ruang
kabupaten Badung terdata ITR, IMB yang diterbitkan serta patok dan papan
- Jumlah IMB yang diterbitkan jalur hijau yang terpelihara di Kab. Badung
- Jumlah ITR yang diterbitkan
- Jumlah patok dan papan jalur hijau yang
dipelihara
- Jumlah kecamatan yang disusunkan neraca
pemanfaatan ruang
- Jumlah kegiatan pemanfaatan ruang
5. Jumlah penyediaan sarana air bersih Dilaksanakan Program Penyehatan Lingkungan, - Bidang Permukiman dan
meliputi: penyehatan Lingkungan
-Pembuatan saluran drainase
-Pembuatan sistem penanganan limbah terpadu
-Pelayanan Air Bersih
6. Luasan lahan yang dikembangkan Meningkatkan kondisi jalan lingkungan dalam rangka - Bidang Permukiman dan
'- Luas jalan lingkungan yang ditangani pengembangan kawasa permukiman penyehatan Lingkungan
'- Jumlah paket kegiatan jalan lingkungan
Sasaran baru
1 Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang 1. Persentase bangunan/ Gedung yang sesuai Pelaksanaan pembangunan mengacu pada Perda dan - Bidang Bangunan - RPJMD Kab. Badung
yang efektif Peruntukan Tata Ruang dengan ITR, IMB dan ketentuan pelaksanaannya dan melaksanakan pengen- - Bidang Tata Ruang 2010 - 2015
Pengendalian Bangunan dalian pemanfaatan ruang secara konsisten
-Renstra Dinas Cipta
2 Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai 2. Persentase Pembangunan Keciptakaryaan Menyediakan sarana prasarana aparatur dan bangunan - Bidang Bangunan Karya
kebutuhan fasilitas umum sehingga dapat memberikan pelayanan - Bidang Tata Ruang
kepada masyarakat tepat waktu - DPA SKPD
Cipta Karya TA 2011,
TA 2012
B Sasaran Lama Indikator Lama
PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KETNO SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA) INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN (ALASAN)
PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KETNO SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA) INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN (ALASAN)
Terwujudnya penataan sumber daya dan 1. Jumlah usaha bidang pertambangan yang diawasi Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penamba- - Bidang Pertambangan
alam lingkungan yang didasari oleh konsep ngan dan pengusahaan jasa minyak dan gas
Tri Hita Karana, dalam pengaturan ruang,
tata letak, bentuk, serta penggunaan lahan, 2. Jumlah ijin Air Bawah Tanah untuk mengetahui jumlah usaha yang diterbitkan ijin
berpedoman pada pemikiran, hubungan
manusia dengan Tuhan, hubungan manusia 3. Jumlah SPBU yang diuji untuk melaksanakan pengujian kualitas dan kuantitas
dengan manusia lainnyan bahan bakar minyak
4. Jumlah Sumur pantau untuk memelihara sumur pantau
5. Pemetaan kegiatan rakyat yang berpotensi untuk mendapatkan informasi daerah rawan terintrusi
merusak lingkungan air laut
6. Jumlah Usaha ketenagalistrikan yang dibina melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha
dan dikembangkan setiap tahun ketenagalistrikan
Sasaran baru
3 Terwujudnya prasarana dasar permukiman 1. Persentase jalan lingkungan yang ditata dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal - Bidang Permukiman dan
yang berkondisi baik kualitas hidup masyarakat di wilayah Kab.Badung penyehatan Lingkungan
2. Persentase Tersedianya air bersih
3. Persentase sanitasi yang dibangun
4 Terwujudnya perlindungan keselamatan dan 4. Persentase pengusaha/ perusahaan pertam- melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan - Bidang Pertambangan
kesehatan kerja bangan yang memiliki ijin kegiatan penambangan dan pengusahaan jasa migas
5 Terwujudnya usaha Migas dan Ketenaga 5. Persentase Perusahaan SPBU, Agen LPG dan
listrikan yang memiliki ijin Genzet yang memiliki ijin
6 Terwujudnya Reklamasi dan Konservasi Lahan 6. Persentase pelaksanaan kegiatan ABT dan melaksanakan kegiatan terkait Air Bawah Tanah (ABT)
Pasca Tambang Pertambangan yang tidak berpotensi merusak dan kegiatan pertambangan dalam upaya pengendalian
lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup.
Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanthy, MTPembina Tk.I
Nip. 19611010 199403 2 001
1 Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani
Izin/hari
2 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
masyarakat
NO SASARAN RENSTRA (KINERJA UTAMA)
1. Prosentase izin dan non izin yang
diterbitkan
2. Waktu proses penyelesaian perizinan
3. Jumlah masyarakat yang mengakses
informasi perizinan secara online
4. Prosentase pengaduan masyarakat yang
tertangani
5. Indikator kepuasan masyarakat ( IKM )
6. Jumlah pegawai BPPT yang telah mendapat
pelatihan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ditingkatkan - Bidang Pelayanan
dengan menambah dan melengkapi sarana dan Perizinan Pemerintahan
prasarana bidang Teknologi Informasi dan Pembangunan
Meningkatkan waktu proses perizinan - Bidang Pelayanan
Perizinan Ekonomi,
Peningkatan layanan online kepada masyarakat Kesejahteraan Rakyat dan
Non Perizinan
Meningkatkan layanan pengaduan - Bidang Bina Program dan
Informasi
Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Bidang Pengaduan,
secara periodik Monitoring dan Evaluasi
Meningkatkan SDM pada BPPT - Kabag Tata Usaha
PENJELASAN (ALASAN) PENANGGUNG JAWAB
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
I Made Sutama, SH.MH.Pembina Utama Muda
NIP. 196212311992121005
- RPJMD Kab. Badung
2010 - 2015
-Renstra BPPT
- DPA SKPD
BPPT
KETSUMBER DATA
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
I Made Sutama, SH.MH.Pembina Utama Muda
NIP. 196212311992121005