nama unit pelayanan : badan pelayanan perizinan …

NAMA UNIT PELAYANAN : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOTA SAMARINDA

JENIS PELAYANAN : IZIN REKLAME PERMANEN (TETAP) / IZIN REKLAME (TIDAK

TETAP)

No. Komponen Uraian

1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dalam Kota Samarinda.

4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

2. Persyaratan Pelayanan

Izin Reklame Tetap: 1. Surat Permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ); 3. Fotocopy Kartu Anggota Asosiasi Pengusaha Reklame Samarinda

(APRS); 4. Fotocopy SITU = 1 (satu) lembar; 5. Surat Bukti Lunas Pajak daerah dari Dispenda; 6. Fotocopy NPWP 7. Fotocopy Akte Perusahaan (Berbadan hukum); 8. Surat Persetujuan Pemakaian Titik Reklame di Kota Samarinda dari

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda; 9. Foto Reklame; 10. Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota

Samarinda ( Proses Rekomendasi maksimal 3 hari kerja dan tidak dipungut biaya )

Izin Reklame Tidak Tetap : 1. Surat Permohonan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000; 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ); 3. Fotocopy SITU = 1 (satu) lembar; (bila berbadan hukum); 4. Surat Bukti Lunas Pajak daerah dari Dispenda; 5. Fotocopy NPWP; 6. Fotocopy Akte Perusahaan (Berbadan hukum); 7. Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota

Samarinda (Proses Rekomendasi maksimal 3 hari kerja dan tidak dipungut biaya).

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Nomor : 530/ /SK-SP/A3/BPPTSP/ /2015. Tentang : Penetapan Standar Pelayanan

3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan 2. Pemeriksaan berkas 3. Surat Persetujuan Lokasi Pemasangan dari BPPTSP dibawa ke

Dispenda 4. SKRD dikeluarkan oleh Dispenda 5. Pengambilan Pajak Reklame di Dispenda.

4. Jangka Waktu Penyelesaian

2 (dua) hari kerja setelah berkas lengkap.

5. Biaya/Tarif Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

6. Produk Pelayanan Surat Izin Pemasangan Titik Reklame

7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. Meja kerja 2. Meja komputer 3. Komputer

4. Printer 5. Kursi 6. Kertas SK

7. ATK 8. AC 9. Gedung

8. Kompetensi Pelaksana

1. SMK/SMU jurusan tata administrasi = Loket Pelayanan; 2. Strata 1 semua Jurusan = back office (Bagian Teknis); 3. Pasca Sarjana semua jurusan = Kepala Bidang Perizinan; 4. Semua pelaksana harus mempunyai disiplin, prakarsa, inisiatif,

kerjasama, tanggung jawab, jujur serta memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pelayanan.

9. Pengawasan Internal 1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;

2. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan;

3. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

1. Loket Pengaduan/saran 2. Kotak Pengaduan/saran 3. SMS Pengaduan (SMS Center) 0811 5843 555 4. Website : bpptsp.samarindakota.go.id 5. Email :[email protected]

11. Jumlah Pelaksana 5 (Lima) orang

12. Jaminan Pelayanan 1. Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya sesuai dengan SOP.

2. Memberikan pelayanan dengan motto layanan “kami akan memberikan layanan yang terbaik “ dan janji layanan melayani dengan CERIA ( Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif dan Amanah ).

3. Selalu mengingatkan masyarakat setiap saat dengan spanduk Informasi agar Pengurusan izin sebaiknya tidak menggunakan jasa calo;

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Ruang Pelayanan nyaman dan Aman dilengkapi Kamera CCTV

2. Adanya Petugas Security sebanyak 1 orang

3. Tersedianya Tabung APAR.

4. Adanya Petugas OB. sebanyak 1 orang

14. Evaluasi Kinerja 1. Dilakukan secara periodik (setiap bulan,tiga bulan, enam bulan dan satu tahun )

2. Sekurang satu tahun sekali dilakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Setiap pemohon izin yang mengambil izin jadi akan diberikan

formulir IKM untuk diisi. b. Hasil isian akan dikumpulkan dan dilakukan penghitungan

skor/nilai dari 14 unsur dan direkapitulasi dalam bentuk excel. c. Hasil rekapitulasi akan dilaporkan dalam rapat tim survey IKM

setiap bulan untuk dilakukan observasi dan evaluasi.

d. Hasil observasi dan evaluasi akan dijadikan dasar penyusunan rencana kegiatan peningkatan kinerja pegawai.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kota Samarinda

Ir. H. Akhmad Maulana, HK, MM. MT NIP. 19590601 199203 1 004

Lembar Kerja-1

Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan

Unit Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

No Unsur/Aspek

Manajemen Uraian

Dasar Hukum/Ketentuan yang

terkait

1

Tugas dan fungsi

Tugas dan Fungsi dari Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

adalah :

Tugas :

Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di

Bidang Peijinan Secara Terpadu.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang

perijinan secara terpadu sesuai dengan

rencana strategis yang ditetapkan

Pemerintah Daerah ;

2. Pemberian dukungan atas perencanaan,

pembinaan dan pengendalian kebijakan

teknis di bidang perijinan secara terpadu ;

3. Perumusan, perencanaan, pembinaan,

koordinasi dan pengendalian teknis di

bidang pendataan dan penetapan ;



bidang pelayanan perijinan ;



bidang pengendalian dan pengawasan ;

6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fugsional ;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang

tugasnya.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

2. PERWALI Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.

2. Kewenangan

menyelenggarakan

jenis pelayanan

yaitu :

Pelayanan Administrasi

3. Instansi/Unit/Satker

yang terkait dengan

penyelenggaraan

pelayanan

1. Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Komunikasi dan Informasi

2. Dinas Pendapatan Daerah

1. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang

Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan.



5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;

Lembar Kerja-2

Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat, dan Pihak Terkait


No Jenis

Pelayanan Produk

Pelayanan Dasar Hukum Penyelenggaraan

pelayanan

Masyarakat/ Pengguna Layanan

Pihak Terkait

1

Pelayanan

Administrasi

Izin Reklame

1. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan.


Pelaku Usaha

Dinas

Kebudayaan,

Pariwisata,

Komunikasi

dan Informasi


Pelaku Usaha Dinas

Pendapatan

Daerah

1. Peraturan Walikota Samarinda

Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Fungsi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi Inspektorat,

Badan Perencanaan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Kota

Samarinda;

Pelaku Usaha

Badan

Pelayanan

Perizinan

Terpadu Satu

Pintu Kota

Samarinda

Lembar Kerja-3

Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu


Jenis Pelayanan : Pelayanan Administrasi

No. Produk

Pelayanan Persyaratan pelayanan

Mekanisme dan Prosedur (sebutkan

urutan kegiatan layanan dan

unit/simpul yang terkait)

Biaya Waktu Penanggung

Jawab

1 Izin

Reklame

Izin Reklame Tetap: 1. Surat Permohonan

diatas kertas bermaterai Rp. 6.000;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP );

3. Fotocopy Kartu Anggota Asosiasi Pengusaha Reklame Samarinda (APRS);

4. Fotocopy SITU = 1 (satu) lembar;

5. Surat Bukti Lunas Pajak daerah dari Dispenda;

6. Fotocopy NPWP 7. Fotocopy Akte

Perusahaan (Berbadan hokum);

8. Surat Persetujuan Pemakaian Titik Reklame di Kota Samarinda dari Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda;

9. Foto Reklame; 10. Rekomendasi dari

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Samarinda ( Proses Rekomendasi maksimal 3 hari kerja dan tidak dipungut biaya )

Izin Reklame Tidak Tetap: 1. Surat Permohonan

diatas kertas bermaterai Rp. 6.000;

2. Fotocopy Kartu Tanda

1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan

2. Pemeriksaan berkas 3. Surat Persetujuan

Lokasi Pemasangan dari BPPTSP dibawa ke Dispenda

4. SKRD dikeluarkan oleh Dispenda

5. Pengambilan Pajak Reklame di Dispenda.

Dikenakan

Biaya

2 Hari Dispenda

No. Produk

Pelayanan Persyaratan pelayanan

Mekanisme dan Prosedur (sebutkan

urutan kegiatan layanan dan

unit/simpul yang terkait)

Biaya Waktu Penanggung

Jawab

Penduduk ( KTP ); 3. Fotocopy SITU = 1

(satu) lembar; (bila berbadan hukum)

4. Surat Bukti Lunas Pajak daerah dari Dispenda;

5. Fotocopy NPWP 6. Fotocopy Akte

Perusahaan (Berbadan hukum);

7. Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Samarinda ( Proses Rekomendasi maksimal 3 hari kerja dan tidak dipungut biaya ).

Lembar Kerja-4

Sarana Prasarana dan Anggaran

No. Produk

Pelayanan Sarana Prasarana

Pelayanan Anggaran Keterangan*)

1

Izin Reklame

- Meja kerja

- Meja komputer

- Komputer

- Printer

- Kursi

- Kertas SK

- Lemari

- ATK

- AC

- Gudang arsip

- Gedung

APBD

*) kolom keterangan diisi penjelasan kondisi sarana prasarana, sumber anggaran pelayanan dan

sebagainya

Lembar Kerja-5

Jumlah dan Kompetensi SDM

Unit/Satker Pelayanan : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

No. Produk Pelayanan Kualifikasi SDM yang

tersedia Jumlah SDM Keterangan*)

1.

Izin Reklame

1. SMK/SMU jurusan

tata administrasi =

Loket Pelayanan;

2. Strata 1 semua

jurusan = back office

(Bagian Teknis);

3. SMK/SMU jurusan

komputer = Bagian

Operator Komputer;

4. Pasca Sarjana semua

jurusan = Kepala

Bidang;

5. Semua pelaksan harus

mempunyai disiplin,

prakarsa, inisiatif,

kerjasama, tanggung

jawab, jujur serta

memiliki dedikasi yang

tinggi terhadap

pelayanan

5 Orang

*) kolom keterangan diisi penjelasan kemungkinan penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk pelayanan.

Lembar Kerja-6 Pengawasan Internal


Status/Bentuk

Organisasi Prosedur

Dukungan

SDM Sarana Keterangan

Struktural

Berjenjang, mulai dari Front Office (FO), Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Input data, Diperiksa oleh Back Office (BO), langsung ke Penerbitan Izin, Administrasi / Penomoran melekat Bukti Pembayaran, Penandatanganan Surat Izin, Penyerahan Surat Izin.

Setiap

pengaduan

ditangani oleh

petugas dan

unit kerja

khusus yang

ditetapkan

melalui SK

Kepala Badan

Tersedia :

- Ruang Tunggu

Bagi

Pemohon,

- Tersedia

Touch Screen,

Untuk

Memonitor

Pelayanan.

- Tersedia Situs

Website

untuk

Informasi.

- SPIPISE

- Proses

Pengadaan

Aplkasi IT

Lembar Kerja 7

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


No Jenis Penanganan

Prosedur Tindak Lanjut

Dukungan SDM Sarana Bentuk

Organisasi

1. Pengaduan

Tersedia

Layanan

Pengaduan.

Membentuk

Tim

Pengaduan.

Internal :

Staff Badan

Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu

Kota Samarinda

Eksternal :

Instansi Terkait

- Ruang pengaduan;

- Petugas Khusus untuk mengelola Pengaduan;

- Kotak pengaduan;

- SMS pengaduan 08115843555;

- Email :

ptsp.samarinda

@gmail.com

Bidang

Pengawasan

2. Saran dan Masukan

Tingkat

Mediasi

Berjenjang.

Rapat

Mediasi

Instansi Terkait Tim POKJA Pengaduan

Tingkat Pemerintah

Kota

Tim POKJA

nama unit pelayanan : badan pelayanan perizinan …

Documents