jurnal sriwijaya kegagalan penyediaan pelayanan transportasi publik diterminal mengwi badung
DESCRIPTION
jurnalTRANSCRIPT
Volume III, Nomor 2, Desember 2012
10
Jurnal Administrasi Negara (JAN)
KEGAGALAN PENYEDIAAN PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK
DI TERMINAL BARU MENGWI, KABUPATEN BADUNG, BALI
Bandiyah
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Udayana, Bali
Email: [email protected]
Abstract
Mengwi New Terminal has become an important knot for the smoothness of public
transportation’s flow in Bali. However, the existence of this new terminal has
invited both pro and contra since it has neglected the service aspect which has
become the soul of a terminal. This study is conducted to find the information and
knowledge on the management of the terminal and its problems, as well as to study
the perception of the public toward the access of public transportation services at
Mengwi Terminal. The method used in this study is qualitative descriptive by
analytically exploring the source and the chosen informants. The study found that
the management and the development of Mengwi Terminal is put into two contexts.
First, the design of economic development of Mengwi area. Second, the facility of
public service for goods and people’s mobility. Meanwhile, the main orientation of
Mengwi Terminal’s management is PAD motivation. It doesn’t place service
motivation as main goal.Various of the problem of terminal management can be
formulated as follows; first the unprepared local government to implement the
policy creates the dualism of terminal’s function between terminal Ubung and
mengwi. Second, Badung Government is lack of socialization efforts and promotion
management to public over the terminal’s rule. Third, for lack of greening area at
Terminal Mengwi. Fourth, the insufficient of means of public transportation.
Keywords: Terminal, Management, Development, Preseption community
Latar Belakang
Pemindahan Terminal Ubung ke
Mengwi seolah menjadi sorotan publik
sejak awal perencanaan pemindahan
sampai dengan saat ini. Terminal
Mengwi yang dioperasionalkan tanggal
22 Juni 2012 lalu, berdasarkan SK
Dirjen Perhubungan Darat no
SK.1543/AJ.106/DRJD/2012 dan
diperkuat dengan terbitnya kartu
pengawas (KP) untuk bus AKAP (antar
Kota antar Provinsi) selanjutnya
direpresentasikan sebagai terminal jenis
tipe A di Provinsi Bali. Mengwi
menjadi terminal terpadu yang
menyatukan fungsi antara terminal
dasar dan fungsi ekonomi yakni dengan
adanya pusat perdagangan di daerah
tersebut.
Terminal Ubung yang sebelumnya
tidak mampu menampung banyaknya
kendaraan karena lahan yang sempit
dan tidak layak untuk kategori terminal
tipe A di wilayah Provinsi Bali.
Sementara itu, kehadiran terminal baru
Mengwi memberikan dampak
kekecewaan bagi masyarakat, salah
satunya kesulitan akses transportasi ke
Volume III, Nomor 2, Desember 2012
11
Jurnal Administrasi Negara (JAN)
Kota Denpasar. Selama ini transportasi
yang ada di Mengwi untuk akses ke
kota Denpasar hanya menggunakan
sarana transportasi seperti ojeg dan
taksi, sedangkan angkutan umum hanya
beroperasi di pagi hari ketika aktivitas
terminal sedang ramai.
Keresahan dan kekecewaan
masyarakat terhadap terminal baru
tersebut, ditanggapi oleh aksi
Pemerintah Kota Denpasar untuk
segera mengoperasionalkan kembali
Terminal Ubung, yang pada awalnya
sempat tidak beroperasi selama kurang
lebih satu bulan pada saat
diopersionalkannya Terminal Mengwi.
Ubung yang rencananya akan dijadikan
terminal jenis tipe B untuk lalu lintas
bis AKDP dan angkutan kota, justru
difungsikan sebagai terminal
keberangkatan bus Antar kota antar
provinsi (AKAP). Sementara Terminal
Mengwi hanya dijadikan sebagai
terminal kedatangan bus-bus AKAP
saja.
Dualisme fungsi terminal Ubung
dan Mengwi berdampak pada
kebingungan dan multi presepsi
masyarakat tentang bagaimana
sesungguhnya pengelolaan terminal
baru Mengwi yang ada. Ketidakberesan
pelaksanaan fungsi terminal terpadu
Mengwi dan juga Ubung, tidak terlepas
dari tarik menarik kepentingan dan juga
kerjasama antar daerah yang tidak
sinergis antara Pemerintah Kota
Denpasar sebagai pemilik Terminal
Ubung dan Kabupaten Badung dengan
kepemilikan Terminal Mengwi yang
baru.
Dengan berbagai persoalan
pengelolaan Terminal Mengwi yang
ada memerlukan perhatian khusus
terutama pada aspek pelayanan publik,
dan studi ini akan memfokuskan pada
sebuah rumusan permaslahan sebagai
berikut.
Rumusan Masalah
Masalah yang dijawab dalam penelitian
adalah (a) bagaimana Probematika dan
pengelolaan Terminal Baru Mengwi?;
(b) bagaimana Presepsi Masyarakat
mengenai Akses Pelayanan
Transportasi Publik di Terminal
Mengwi?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk: (a)
melaksanakan Tri Darma Perguruan
Tinggi khususnya dalam bidang
penelitian; (b) menggali informasi
tentang kendala pelayanan publik di
kawasan terminal; (c) mendapat
informasi dan pengetahuan secara
teknis mengenai pengelolaan terminal
tipe A di Mengwi dan problematikanya;
(d) mendapat Penjelasan terjadinya
praktek dualisme Terminal Ubung dan
Mengwi; (e) mengukur sejauhmana
presepsi masyarakat tentang Terminal
baru Mengwi.
Metode Penelitian
Untuk mencapai hasil sesuai dengan
yang diharapkan, maka kajian ini akan
dilakukan dalam beberapa tahap
sebagai berkut: (a) Tahap Pra Penelitian
(Desk Study). Pada tahap pra penelitian
lapangan merupakan tahapan awal
untuk memetakan permasalahan teori,
regulasi yang berkaitan dengan isu
tersebut. Aktivitas dalam tahapan ini
meliputi diskusi-diskusi internal,
pencarian dengan pengkajian regulasi,
dokumen kerjasama, dan data-data
media serta referensi lain yang
berkaitan dengan isu pelayanan publik
di bidang transportasi dan pengelolaan
kawasan terminal. Tahap ini oleh
karenanya akan menyumbangkan input
penting bagi tahap selanjutnya; (b)
Tahap Penelitian lapangan. Pada tahap
penelitian lapangan untuk kajian
pengelolaan kawasan terminal dan
dampaknya pada pelayanan transportasi
Volume III, Nomor 2, Desember 2012
12
Jurnal Administrasi Negara (JAN)
publik dilakukan dengan metode FGD
(Fokus Grup discussion), wawancara
dan pengumpulan dokumen lain yang
terkait. FGD dan wawancara akan
dilakukan dnegan beberapa tokoh kunci
guna memperoleh gambaran yang lebih
mendalam, sekaligus untuk
menginventarisir persoalan-persoalan
actual yang dihadapi oleh pemerintah
Kabupaten Badung sehubungan dengan
pengelolaan kawasan terminal.
Beberapa pihak yang akan ditemui
adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Daftar informan penelitian
No Nama informan
1 Tim pelaksana pengelolaan
kawasan terminal
2. Dinas Perhubungan Provinsi Bali
3. Bappeda Kabupaten Badung
4. Dinas Perhubungan Badung
5. Dinas Perekonomian
6. Anggota DPRD Badung
7. Masyarakat umum pengguna
pelayanan terminal
8. Dan pihak lain yang berkaitan
dengan studi ini (Po Bus, Supir
Bus dan pemilik travel)
Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengelolaan Terminal Mengwi
1.1. Terminal sebagai Simpul
Penting Arus Transportasi Publik di
Provinsi Bali
Provinsi Bali merepresentasikan
salah satu wajah pulau dengan
keanekargaman budaya pribumi dan
entitas kultural yang kental untuk
menarik wisatawan negeri dan manca
negara. Dengan luas wilayah hanya
5.636,66 km2 atau 0,29% luas wilayah
Indonesia, Bali memiliki densitas
penduduk yang terus meningkat dari
sisi jumlah maupun heterogenitasnya,
Bali semakin berkembang dan
teraglomerasi sebagai daerah
urban dan migrasi dengan berbagai
kompleksitas daerah yang ada1.
Dengan predikat sebagai daerah
parawisata dan budaya, Bali menjadi
salah satu tujuan orang dari berbagai
daerah di Indonesia maupun dari
berbagai negara untuk berkunjung,
bahkan tinggal di wilayah ini. Untuk
memfasilitasi mobilitas penduduknya
maupun menopang aktivitas-aktivitas
yang melekat pada predikat di atas,
hadirnya sistem transportasi publik
yang baik adalah keniscayaan.
Sistem transportasi publik
khususnya darat yang ada di Provinsi
Bali adalah jaringan transportasi bus
yang meliputi bus kota (konvensional
dan Serbagita), bus antar kota dalam
provinsi (AKDP) maupun antar kota
antar provinsi (AKAP). Simpul dari
jejaring transportasi publik bus ini
adalah terminal Mengwi yang menjadi
obyek kajian. berkaitan dengan
keberadaan terminal Mengwi tersebut
akan dijadikan titik tolak kajian dalam
hal peranan dalam kerangka pemenuhan
fungsi pelayanan publik.
1.2. Urgenitas Membangun Terminal
Baru yang Responsif terhadap
Transportasi Pelayanan Publik di
Provinsi Bali
Sebagaimana di daerah lain, alasan
penting untuk menghadirkan terminal
bus di Provinsi Bali adalah kebutuhan
untuk mengelola transportasi yakni
melayani mobilitas masyarakat kota,
maupun ke /dari luar kota. Transportasi
publik di Provinsi Bali masih
1 Bali memiliki 9 Kabupaten (Gianyar,
Buleleng, Bangli, Badung, Tabanan, Jembrana,
Karangasem, Klungkung, dan Kota Denpasar),
55 kecamatan dan 701 kelurahan. Data dari BPS
Provinsi Bali tahun 2011.
Volume III, Nomor 2, Desember 2012
13
Jurnal Administrasi Negara (JAN)
menggunakan angkutan umum seperti
angkot (kopas) dan metromini, dan bus
Serbagita yang baru beberapa bulan
diopersionalisasikan. Hanya saja bus
Serbagita yang tersedia masih minim,
dan hanya melewati trayek yang sudah
ditentukan oleh dinas Perhubungan
Provinsi, sehingga masih ada wilayah-
wilayah lain yang belum dijangkau
untuk pelayanan transportasi publik
seperti di area terminal. Jumlah
transportasi publik di Bali sekarang ini
tidak sebanding dengan jumlah
penduduk Provinsi Bali yang setiap
tahunnya selalu mengalami kenaikan
terus menerus2, yang tercatat dan
mobilitas aktivitas masyarakat yang
cukup tinggi baik dalam sektor jasa,
perekonomian dan lain sebaginya.
Kendaraan pribadi seperti mobil,
sepeda motor masih mewarnai lalu
lintas di keramaian kota Denpasar dan
sekitarnya.
Sistem transportasi publik,
khususnya darat, yang utama di
Provinsi Bali berada di Kota Denpasar
dengan nama Terminal Ubung.
Terminal Ini telah lama beroperasi (
40 tahun) melayani penumpang dengan
berbagai jenis angkutan transportasi
AKDP (antar kota dalam provinsi) dan
AKAP (antar kota antar provinsi).
Urbanisasi penduduk ke Bali khususnya
Kota Denpasar dan juga aglomerasi
parawisata yang datang dari berbagai
daerah kian membuat kemacetan yang
tidak terhindarkan. Sementara itu,
terminal Ubung yang hanya memiliki
luas wilayah 10.013 m2 dengan luas
efektif 9.845 m2 dan luas ruang tidak
efektif 168 m23, dianggap tidak
2 Jumlah Penduduk Provinsi Bali ( 4,2 juta) ,
data diambil BPS Provinsi Bali tahun 2011 3 Data informasi ini diambil dari Adhi
Cahyanda” Analisis Kelayakan Terminal; Studi
kasus Ternimal Ubung Denpasar”, Tesis tidak
dipublikasikan, Universitas Atmajaya:
Yogyakarta
memenuhi syarat untuk sebuah terminal
dengan kelas tipe A dan ditambah lagi
pemeliharaan terminal yang kurang
terawat, kumuh dan kotor, sehingga
dikeluhkan oleh kalangan masyarakat
yang menggunakan jasa pelayanan
terminal, baik orang pribumi sendiri
maupun para pendatang dari luar Pulau
Bali.
Selain alasan krusial seperti
kemacetan, pemindahan Terminal
Ubung ke Mengwi bertujuan untuk
pengelolaan tata ruang kota4,
pengembangan ekonomi, penyerapan
produktivitas sumber daya manusia di
wilayah sekitar Terminal serta alasan
lainnya adalah untuk meningkatkan
harga tanah di sekitar terminal5. Atas
dasar alasan-alasan di atas, pemindahan
terminal ke Mengwi merupakan
langkah nyata perberdayaan
pembangunan strategis untuk
mewujudkan masyarakat yang berdaya,
pengembangan profit atas lahan dan
produktivitas ekonomi serta lebih jauh
untuk pengembangan sistem
transportasi regional Bali yang aman,
nyaman, terkendali dan berdaya saing.
Kawasan Mengwi dipilih menjadi
terminal, karena Mengwi merupakan
titik simpul yang menghubungkan Jalan
pusat provinsi dan kabupaten, di
samping Mengwi adalah tempat sentral
(jantung Kota Badung), letaknya yang
strategis, dapat dilalui oleh jalan
provinsi yang memudahkan semua bus
yang datang dari arah Gilimanuk ke
4 baca lebih jauh tentang Perda RTRWP Provinsi
Bali no 16 tahun 2009,mengenai rencana tata
Ruang Kota Provinsi Bali 20 tahun ke depan.
Perda ini juga amanat dari Perpres no 45 tahun
2011 tentang rencana tata ruang perkotaan
SERBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar,
Tabanan). Dasar hukum yang lain adalah;
Kemenhub no 31 tahun 1995, tentang
transportasi jalan dan UU no 22 tahun 2009
tentang LLAJ. (lanlulintar angkutan jalan) 5 Wawancara dengan Wiryantara, Ka. TU UPT
(Unit Pengelola Terminal) Mengwi
Volume III, Nomor 2, Desember 2012
14
Jurnal Administrasi Negara (JAN)
Kota Denpasar dan sebaliknya dari
Denpasar ke Gilimanuk hanya dengan
satu jalur. Di samping itu, rencana ke
depan Terminal Mengwi akan dibuat
jalan (Bringkit Badung – Sakah
Gianyar) sebagai upaya mengurangi
kemacetan, sehingga warga Badung
yang ingin ke Gianyar tidak perlu
melewati Kota Denpasar, tetapi
langsung dengan mengakses jalan
tersebut. Akan tetapi rencana ini belum
terwujud karena kendala proses
pembebasan lahan yang memerlukan
biaya yang tidak sedikit dan juga
adanya tarik menarik kepentingan
antara yang pro dan kontra atas
pembangunan jalan ini, meskipun
Departemen Pekerjaan Umum (PU)
pusat sudah menyetujui dan
menindaklanjuti rencana pembangunan
proyek ini6. Oleh karena itu
Pembangunan Terminal Mengwi tidak
cukup dinilai berhasil dalam
penyediaan fasilitasnya saja, namun
lebih jauh bagaimana tatanan
implementasi khususnya dalam
memenuhi pelayanan publik.
1.3. Pembangunan Terminal Mengwi
Sebagai Upaya Pemenuhan Fungsi
Pelayanan Publik dan
Pengembangan Komersil
Terminal Penumpang Mengwi
(kemudian disebut dengan Terminal
Mengwi) adalah terminal utama
(terminal induk) di Provinsi Bali
terletak di Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung. Terminal Mengwi
dahulunya adalah area persawahan luas
yang kemudian dibangun menjadi
sebuah Terminal Mengwi dengan luas
tanah secara keseluruhan 15 hektar.
Dari sisi fasilitas fisik Terminal
Mengwi jauh lebih lengkap
6 Wawancara dnegan I Wayan Adi Suadiatmika ,
Kasubid sarana dan prasarana Wilayah Bapedda
Kabupaten Badung.
dibandingkan dengan Terminal Ubung.
Seperti tersedianya fasilitas ruang
tunggu ber AC yang nyaman dan
didukung fasilitas keterminalan yang
lainnya. Hal yang berbeda antara
Terminal Mengwi dengan terminal
pada umumnya adalah, Mengwi
memiliki tempat fasilitas ruang
perawatan bayi, sehingga bagi para
penumpang bis yang membawa bayi
ataupun balita dapat memanfaatkan
fasilitas ini untuk istirahat sejenak
dengan nyaman tanpa
mengkhawatirkan polusi udara yang
kotor dari luar ruangan.
Konsep terminal ini berangkat dari
keinginan untuk menciptakan sebuah
kawasan yang dapat menjalankan
fungsi pelayanan publik dalam bidang
transportasi yang sekaligus terintegrasi
dengan kawasan pusat perekonomian
dan perdagangan. Secara formal
kelengkapan yang mesti dibangun di
kawasan Terminal Mengwi diatur
dalam Peraturan daerah no 9 tahun
2000 tentang terminal penumpang7.
Adapun fasilitas yang ada di terminal
Mengwi adalah sebagai berikut:
7 baca keterangan lebih lanjut di perda no 9
tahun 2000 tentang terminal penumpang.
Volume III, Nomor 2, Desember 2012
15
Jurnal Administrasi Negara (JAN)
Tabel 2 Fasilitas yang ada di Terminal Mengwi Badung
a) Kantor pengelola dan menara pengawas
b) Loket
c) Papan informasi
d) Ruang tunggu informasi
e) Jalur kedatangan dan keberangkatan AKAP
f) Jalur kedatangan dan keberangkatan AKDP
g) Jalur kedatangan dan keberangkatan Angkot/Angdes
h) Jalur kedatangan dan keberangkatanAngkutan Pariwisata
i) Lobby/tempat kedatangan dan keberangkatan taxi dan kendaraan pribadi
j) Tempat parkir kendaraan pribadi roda empat
k) Tempat parkir sepeda motor
l) Tempat parkir/jalur tunggu AKAP
m) Tempat parkir/jalur tunggu AKDP
n) Tempat parkir angkot/angdes
o) Tempat parkir angkutan pariwisata
p) Tempat parkir taxi
q) Docking/tempat perawatan kendaraan
r) Tempat penginapan sopir
s) Ruang kesehatan
t) Ruang perawatan bayi
u) Tempat ibadah (pura dan mushola)
v) Toilet
w) Pos polisi
x) Kios/kantin
y) Alat pemadam kebakaran
z) CCTV
Dengan berbagai fasilitas yang
sudah tersedia seperti yang tertera
dalam table di atas, sebagian besar
belum dimanfaatkan sesuai dengan
fungsi terminal sebagai sarana
pelayanan publik. Bahkan fasilitas kios
dan kantin yang rencananya untuk
pengembangan ekonomi yang bernilai
komersiil masih dibiarkan kosong tidak
terisi.
1.4. Proses Pembangunan dan
Pengelolaan Terminal Mengwi
Dalam rangka mengembangkan
misi ekonomi dan meningkatan kualitas
pelayanan publik, Terminal Mengwi
mulai direncanakan sejak tahun 1996
(Masa Orde Baru). Pada tahun 1997
Pemerintah Daerah Provinsi Bali sudah
melakukan pengiriman surat tentang
perencanaan pembangunan terminal
induk di Provinsi Bali kepada
Kementrian Perhubungan melalui
(Dirjen Darat), namun surat tersebut
baru ditanggapi pada tahun 19998. Dan
pada tahun 2000, mulai dilakukan
usaha pembebasan lahan dan tanah
penduduk sampai tahun 2006. Karena
8 Di sinyalir karena adanya krisis moneter dan
transisi pemerintahan dari Orba ke Orde
Reformasi memperlambat proses pembangunan
terminal Mengwi.
Volume III, Nomor 2, Desember 2012
16
Jurnal Administrasi Negara (JAN)
kehabisan dana, pembangunan terminal
pun macet total, sebab sebagian besar
pembiayaan pembangunan terminal
90% bersumber dari dana APBN.
Kemudian tahun 2007 ditindaklanjuti
dan diupayakan kembali
pembangunannya sampai akhirnya Juni
2012 pembangunan kawasan terminal
terpadu Provinsi Bali dapat terwujud
dan diresmikan. Proses panjang
perjalanan pembangunan Terminal
Mengwi nampaknya tidak selaras
dengan hasil yang diharapkan, sebab
pemerintah yang terlibat dalam
pengelolaan terminal terkesan terburu-
buru mengoperasionalisasikan terminal
ini tanpa diikuti dengan penyediaan
sarana transportasi publik mengingat
akses dari Mengwi ke Denpasar cukup
jauh ( 1 jam) dengan berkendaraan
sepeda motor). Sedangkan angkutan
umum yang ada di Terminal Mengwi
hanya melayani tujuan dari Mengwi ke
Kota Badung.
2. Rencana Pengembangan Terminal
Ubung
Setelah Terminal Ubung tidak lagi
memiliki kelayakan moda terminal tipe
A di Provinsi Bali, kini Ubung dalam
perencanaan ke depan akan dijadikan
terminal tipe B yang diarahkan tidak
hanya berpungsi sebagai terminal
namun juga sebagai fungsi
perekonomian dan perdagangan. Lokasi
Ubung di tengah kota yang padat dan
ramai dan seringkali menjadi jalur
kemacetan memberikan karakteristik
tersendiri dalam merancang struktur
bangunannya. Rencana pembangunan
terminal tipe B Ubung akan dibuat
dengan konsep tiga lantai. Lantai
pertama akan difungsikan untuk
sirkulasi kendaraan, Lantai kedua
diperuntukkan untuk area tunggu dan
kendaraan bagi pengunjung. Sedangkan
lantai tiga akan dibuat untuk area pusat
perekonomian dan perdagangan dengan
disediakannya fasilitas seperti kios-kios
dan kantin9. Konsep ini bermula dari
keinginan memanfaatkan dan
mengembangkan lahan yang sempit
yang dimiliki Ubung dengan konsep
struktur bangunan terminal di tengah
arus kota metropolitan. Berikut ini
adalah beberapa gambar yang bisa
mnejelaskan site plan untuk masing-
masing lantai dan beberapa fungsinya:
Gambar 1. Site Plan lantai 1
terminal Ubung
Gambar 2. Site Plan lantai 2
Terminal Ubung
9 Wawancara dengan Ketut Suahrtana, Kabid
humas dan pelayanan umum. Dinas
Perhubungan Provinsi Bali, Senin 3 November
2012 di kantor Dishub Provinsi Bali
Volume III, Nomor 2, Desember 2012
17
Jurnal Administrasi Negara (JAN)
Gambar 3. Site Plan lantai 3 Terminal Ubung
3. Persepsi Masyarakat Tentang
Terminal Baru Mengwi
Adanya Dualisme terminal
keberangkatan di Ubung dan
kedatangan di Mengwi memberikan
dampak luar biasa terhadap berbagai
presepsi masyarakat10
. Sebagian
masyarakat pada dasarnya setuju
dengan adanya pemindahan Terminal
Ubung ke Mengwi, sebab Ubung tidak
lagi dianggap sebagai terminal
representatif dan layak, karenanya perlu
direlokasi ulang. Kondisi Terminal
Ubung yang ada sekarang masih jauh
dari aspek pelayanan publik, sebab
masih ada sarana dan fasilitas terminal
yang menimbulkan ketidaknyamanan
dan keamanan bagi para pengguna jasa
terminal. Misalnya Terminal Ubung
dianggap terlalu sempit untuk ruang
gerak para penumpang, toilet yang
kotor, ruang tunggu yang tidak nyaman
(karena tidak ada ruang tunggu ber–
AC) sehingga polusi udara dari asap
10 Responden yang diwawancarai sebagai
masyarakat pengguna jasa layanan terminal
adalah 20 orang . (supir bus 10 orang) dan Po
Bis (10 perusahaan)
rokok dan asap knalpot bis sangat
mengganggu kenyamanan penumpang.
Di tambah masih adanya penjualan tiket
tidak resmi oleh para calo, premanisme
terminal yang masih berkeliaran dan
banyak permaslahan terminal yang
lainnya.
Sementara itu presepsi masyarakat
mengenai adanya Terminal Mengwi
diterima dengan menggembirakan
tetapi menuai pula kekecewaan. Lokasi
Terminal Mengwi yang jauh dari Kota
Denpasar bukanlah menjadi alasan
kekecewaan masyarakat, apabila
fasilitas transportasi publik untuk akses
ke Kota Denpasar dan sekitarnya
terpenuhi dan tersediakan. Ibarat
terminal tanpa transportasi publik
menjadi terminal yang mati, oleh
karenanya fungsi sebuah terminal
ditentukan dengan adanya mobilitas
transportasi publik yang menjadi sangat
penting bagi masyarakat. Nampaknya
harapan ini belum dimiliki oleh
Terminal Mengwi yang ada sekarang.
Volume III, Nomor 2, Desember 2012
18
Jurnal Administrasi Negara (JAN)
4. Problematika Pemindaahan
Terminal
4.1. Dualisme Antara Terminal
Mengwi dan Ubung
Bentuk ketidaksiapan Pemerintah
Provinsi Bali dan Juga pemerintah
Kabupaten Badung dalam
melaksanakan operasional Terminal
Mengwi ditunjukkan dengan masih
diberlakukannya terminal Ubung
sebagai terminal ‘keberangkatan’
untuk bus antar kota antar provinsi
(AKAP) dan juga bus antar kota dalam
provinsi (AKDP). Sedangkan
Terminal Mengwi sampai saat ini
masih dioperasionalkan sebagai
terminal kedatangan untuk bus AKAP,
sementara untuk keberangkatan bus
AKAP dan AKDP masih dilayani di
Terminal yang lama (Ubung).
Di samping itu, banyaknya bus-bus
AKAP yang masih belum memiliki
ijin trayek baru yakni (trayek
menurunkan penumpang di Terminal
Mengwi) dan masih menggunakan ijin
trayek lama (yakni menurunkan
penumpang di sembarang tempat/ kota
denpasar) dianggap tidak bermasalah.
Beberapa alasan yang bisa
menjelaskan ini bahwa beberapa
Perusahaan bus yang diwawancarai
yaitu (Po. Restu Mulya, Po. Pahala,
Kencana, Po. Safari Darma Raya)
merasa dipersulit dan dibebani dengan
syarat-syarat administrasi yang harus
dilengkapi, besarnya biaya yang
dianggap mahal untuk mengganti
trayek baru dan juga pengeluaran
pajak retribusi yang tidak sedikit bagi
para Po bus yang masuk ke Terminal
Mengwi. Sehingga alasan-alasan ini
menjadi pertimbangan para PO Bus
untuk menunda atau mengganti trayek
baru dalam batas waktu yang tidak
ditentukan, apalagi belum ada
pemberian sangsi yang tegas dari
pemerintah11
.
Di sisi lain, adanya dualisme
terminal memberikan keuntungan
tersendiri bagi masyarakat karena
dengan adanya keberangkatan dari
Ubung, masyarakat yang berasal dari
kota Denpasar tidak harus jauh-jauh
melakukan perjalanan menuju bus ke
Mengwi, dan ongkos / biaya pun bisa
dihemat.
4. 2. Lemahnya Manajemen Promosi
dan Sosialisasi
Fungsi keterminalan yang tidak
optimal memang diakui berkaitan
dengan banyak faktor, misalnya
kualitas angkutan yang ada di Terminal
Mengwi, system rute dan ongkos yang
tidak menarik minat penumpang, faktor
kemudahan komunikasi dan kemudahan
memperoleh kendaraan pribadi. Namun
demikian, fungsi yang tidak optimal ini
bisa jadi juga karena tidak adanya
sosialisasi atau promosi penggunaan
transportasi publik untuk menekan
kemacetan dan solusi lingkungan atau
tentang kemudahan akses di terminal
itu sendiri.
Dari hasil wawancara dengan
masyarakat pengguna jasa terminal,
seperti pedagang, masyarakat umum
dengan berbagai profesi yang berbeda
berkesimpulan bahwa mereka
mendapatkan kebingungan dan
ketidaktauan atas aturan bahwa semua
penumpang bis dari pulau Jawa atau
luar Bali harus diturunkan di Terminal
Mengwi, yang jika malam hari sangat
sepi dan tidak aman bagi penumpang,
tidak adanya transportasi publik hanya
ojeg dan taksi dengan tarif mahal.
Semua ini merupakan kurangnya upaya
promosi dan sosialisasi yang oleh
pemerintah provinsi maupun Kabupaten
Badung baik di media cetak maupun
11 informasi ini di dapat dari bebrapa narasumber
para supir bus dan perusahaan bus
Volume III, Nomor 2, Desember 2012
19
Jurnal Administrasi Negara (JAN)
elektronik secara kontinyu.
Senada dengan kenyataan ini,
dibenarkan oleh beberapa narasumber12
,
mengatakan bahwa sosialisasi yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Badung masih sebatas
melalui selembaran kertas atau pamplet
saja yang belum bisa menjangkau
keseluruhan masyarakat di Provinsi
Bali. Dan pemerintah belum
mengupayakan sosialisasi aturan ini
melalui media massa, apalagi media
elektronik seperti televisi dan radio.
4.3. Ketiadaan Lahan Penghijauan
di Lokasi Terminal
Area kawasan Terminal Mengwi
yang dahulunya merupakan area
persawahan, yang minim akan
penghijauan pepohonan dan tanaman,
sehingga setelah dibangun menjadi
terminal, Mengwi menjadi terminal
yang panas dan gersang. Pembangunan
Terminal Mengwi yang ada sekarang
ini terkesan mengacuhkan lahan
penghijauan disekitar area terminal.
Dari pengamatan peneliti dilapangan;
pemerintah provinsi dan Kabupaten
Badung sepertinya belum melakukan
upaya penamanan pohon untuk
penghijauan terminal, hanya terdapat
beberapa pohon yang masih muda dan
belum cukup untuk penghijauan
terminal Mnegwi yang memiliki luas
tanah 15 hektar ini.
Lahan penghijauan bagi sebuah
terminal yang bersentuhan langsung
dengan pelayanan publik sama
pentingnya dengan lahan penghijaun di
tempat-tempat lain. Lahan penghijauan
selain berfungsi sebagai penyejuk hati
penumpang dan juga kesehatan, di sisi
lain dapat dijadikan tujuan untuk
mengubah citra negatif tentang terminal
dan menarik minat masyarakat untuk
12 Informasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten
Badung dan Provinsi Bali
datang ke terminal.
4.4. Tidak Memadainya Sarana
Transportasi Publik
Hampir banyak dikeluhkan
masyarakat penumpang bis AKAP dan
AKDP ketika diturunkan di Terminal
Mengwi adalah masalah akses
transportasi khususnya ke Denpasar dan
sekitarnya. Jika penumpang di turunkan
di Mengwi mereka akan mengeluarkan
ongkos lagi untuk transportasi
selanjutnya dengan biaya yang tidak
murah13
, oleh karena itu banyak para
supir bus yang masih memiliki ijin
trayek lama menurunkan
penumpangnya di Denpasar atau di
agen bis nya14
. Belum adanya sangsi
yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
dan pejabat setempat, membuat para Po
bus menggunakan trayek lama, sebab
sangsi untuk pelangggaran aturan ini
merupakan hak kewenangan pusat,
sedangkan daerah hanya menunggu
intruksi atau keputusannya saja.
Seperti yang ada di Terminal
Mengwi sarana angkutan umum untuk
transportasi publik dianggap belum
memadai. Angkutan umum yang ada
seperti kopas/angkot hanya beroperasi
mulai pukul 07.00 sampai 09.00 WITA
saja, ketika ada aktivitas di Terminal
Mengwi. Setelah jam-jam tersebut
Mengwi ibarat kawasan terminal yang
sepi dari keramaian. Jasa angkutan
inipun harus mengantri/mengetem dan
menunggu penumpang yang ada
sampai terisi penuh, kemudian baru
13 Harga taksi dari terminal Mengwi ke
Denpasar berkisar 100.000-120.000 tergantung
auh dekatnya tujuan seseorang,
sdedangkannuntuk ojeg berkisar anatara 70.000-
100.000 14 Sebagian supir bus mengaku kasihan dan tidak
tega jika tengah malam harus menurunkan
penumpang di mengwi dalam kondisi yang sepi
sedangkan tujuan akhir bis masih berlanjut di
denpasar. Akhirnya penumpang tetap ikut
sampai Denpasar.
Volume III, Nomor 2, Desember 2012
20
Jurnal Administrasi Negara (JAN)
berangkat dan seterusnya.
Pemerintah Provinsi Bali15
, tahun
2013 mendatang akan merencanakan
operasional Bis serbagita untuk akses
transportasi terminal Mengwi ke kota
Denpasar dan sekitarnya. Aksi ini
menggambarkan pemerintah terkesan
lambat menangani solusi transporatsi di
terminal yang amat penting itu.
Meskipun tahun 2013 sudah di depan
mata, namun kebijakan untuk
operasionalisasi bis Sarbagita belum
tentu mulus dan lancar untuk
diimplementasikan, mengingat
pengadaan dan pengelolaaanya yang
masih menuai pro dan kontra antara
berbagai kepentingan. Idealnya
kehadiran sebuah terminal harus
dibarengi dengan penyediaan angkutan
dan transportasi publik yang memadai.
Namun hal ini nampaknya belum
berlaku untuk Terminal baru Mengwi di
Kabupaten Badung.
Kesimpulan dan saran
Berdasarkan pemaparan temuan dan
analisis, studi ini menarik beberapa
kesimpulan yang sesuai dengan
rumusan masalah yang telah diajukan,
yakni: pertama, arah penataan
pengelolaan dan pengembangan
Terminal Mengwi dalam studi ini
diletakkan dalam dua konteks, yaitu: 1)
desain pengembangan ekonomi
kawasan Mengwi dan 2) penyediaan
fasilitas pelayanan publik untuk
mobilitas orang dan barang. Sejatinya
pengelolaan atas dua tujuan tersebut
memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi
murni keterminalan berangkat dari
filosofi public goods, dimana Negara
memiliki tanggungjawab untuk
memastikan tersedianya pelayanan-
pelayanan dasar kepada masyarakat.
15 Keterangan informasi ini di dapat dari
wawancara dengan Bpk. A.A Mayun dari Dinas
Perhubungan Kabupaten baung dan Ketut
Suhartana dari Dishub Provinsi Bali.
Dalam studi ini, terlaksannya fungsi
murni Terminal Mengwi dikelola oleh
negara yang instrumennya selama ini
berada dalam kendali Departemen
Dinas Perhubungan dengan aturan yang
rigid. Sedangkan desain pengembangan
ekonomi terminal harus disesuaikan
aspek dan fungsi dasar ekonomi dan
system pengelolaan fungsi ekonomi
terminal bisa dikembangkan dengan
logika profit oriented.
Kedua, orientasi pokok pengelolaan
Terminal Mengwi adalah menempatkan
motivasi pendapatan asli daerah (PAD),
dan tidak menempatkan motivasi
pelayanan sebagai tujuan utama.
Artinya keberhasilan pengelolaan
terminal tidak bisa dilihat dari seberapa
besar keuntungan perolehan dari PAD
terminal yang dihasilkan. Namun
dilihat juga dari seberapa baik capaian-
capaian ukuran-ukuran pelayanan
publik keterminalan yang dirumuskan.
Ketiga, persepsi masyarakat dengan
adanya Terminal Baru Mengwi secara
keseluruhan disimpulkan adanya
kekecewaan yang mendalam, yakni
belum terpenuhinya sarana transportasi
publik. Beerapa permasalahan yang
ditemukan dari pengelolaan terminal
Mengwi yaitu: Pertama, ketidaksiapan
pemerintah daerah dalam
mengimplentasikan kebijakan ini
menciptakan terjadinya dualisme fungsi
terminal antara Ubung dan Mengwi.
Hal ini dipicu adanya tarik menarik
kepentingan antar dua institusi
pemerintah Kota denpasar dan
kabupaten Badung terhadap profit
oriented PAD. Kedua, Pemerintah
Daerah Badung kurang mengupayakan
sosialisasi dan manajemen promosi
pada masyarakat umum mengenai
aturan keterminalan dan ruang
lingkupnya. Ketiga, ketiadaan lahan
penghijauan di area Terminal Mengwi
yang gersang dan panas di siang hari
membuat masyarakat mengghindari
Volume III, Nomor 2, Desember 2012
21
Jurnal Administrasi Negara (JAN)
aktivitas di terminal. Keempat
penyediaan sarana transportasi publik
di terminal tidak memadai. Aspek
terakhir ini merupakan fungsi
keterminalan yang amat penting dalam
menunjang pelayanan publik, meskipun
fasilitas public services yang lain
tersedia, namun apalah guna bila tidak
difungsikan semestinya.
Berdasarkan kesimpulan di atas,
peneliti merekomendasikan beberapa
hal sebagai berikut: (a) pemerintah
daerah Provinsi menyegarakan
operasional angkutan umum lainnya
dan juga bis Serbagita untuk
mempermudah akses transportasi
publik ke Kota Denpasar dan
sekitarnya, serta pembangunan jalan
Brikit – Sakah agar lalu lintas perjaanan
darat menjadi lancar; (b) pemerintah
daerah yang berkepentingan terhadap
Terminal Mengwi harus tegas
memberlakukan aturan dan sanksi, bagi
para pelanggar agar penyelenggaraan
fungsi terminal berjalan dengan baik;
(c) studi ini hanya mengkaji pada
dimensi pelayanan pada aspek
transportasi publik, sehingga hasilnya
masih terlalu dangkal dan selanjutnya
diperlukan kajian yang menyeluruh dan
mendalam tengtang studi terminal dari
berbagai aspek dan pendekatan yang
lain.
Volume III, Nomor 2, Desember 2012
22
Jurnal Administrasi Negara (JAN)
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Cahyanda, Adhi. (2001) Analisis Kelayakan Terminal: Studi Kasus Terminal
Ubung Denpasar. Tesis. Universitas Atmajaya; Yogyakarta.
Wright & Ashford (2001) dalam Aminuddin, Muhammad (2007), Evaluasi
Rencana Lokasi Pemindahan Terminal Induk Km. 6 Banjarmasin, Sekolah Pasca S
arjana UGM, PKD, 2007
Widaningrum, Ambar &Purwoko, Bambang (2006) Bab 11 Pelayanan Publik
dalam modul Manajemen Pelayanan Publik dalam mengelola potensi dan
sumber daya daerah, S2 PLOD UGM Yogyakarta.
Peraturan dan Perundangan
Kepmenhub No. 31/1995, Tentang Terminal Transportasi Jalan Pasal 1 (1) & (2)
Perda RTRWP Provinsi Bali no 16 tahun 2009 mengenai Rencana Tata Ruang
Kota Provinsi Bali.
Perpes no 45 tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Perkotaan Serbagita
(Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).
UU no 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)