bupati badung provinsi bali peraturan bupati badung nomor 47
TRANSCRIPT
BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, dan terciptanya harmonisasi, stabilitas, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan dengan
berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah sebagaimana telahdiubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati
Badung Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan KetigaAtas Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah, tidak sesuai lagidengan perkembangan peraturan perundang-undanganmaka dipandang perlu dilakukan penggatian dan
pengaturan kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi
Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ( Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2001 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun
2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3 );
3
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun
2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
4
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan
anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat dengan DPA-PPKD merupakan dokumen
pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga,
dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaran urusan pemerintah daerah.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung.
5
Pasal 3
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu Umum
Pasal 4
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memperioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
(3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran
program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat.
(4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan; c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;dan
d. memenuhi persyaratan pemberian Hibah.
Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada :
a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah daerah lain; c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah; dan/atau d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia.
6
Pasal 6
(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada
satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada
daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga :
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan; b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang
diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau
c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan keberadaanya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.
(6) Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c adalah sebagai berikut: a. untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang
pembentukannya berdasarkan Keputusan, pengesahannya atau penetapannya cukup dengan
mengesahkan keputusan dimaksud oleh Instansi Vertikal atau SKPD terkait sesuai dengan tupoksi; dan
7
b. untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang dibentuk tidak berdasarkan Keputusan, maka yang disahkan oleh instansi vertikal atau SKPD terkait
adalah struktur organisasi yang bersangkutan diketahui oleh Lurah/Perbekel.
(7) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
perkumpulan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan
hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kriteria dan Persyaratan Penerima Hibah
Pasal 7
(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana
dimaksud Pasal 6 ayat (5) huruf c diberikan dengan
persyaratan paling sedikit :
a. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
b. kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara,
dan anggota atau sebutan lainnya; c. telah dibentuk paling singkat 2 (dua) tahun; d. memiliki surat keterangan domilisi dari
Lurah/Perbekel setempat; e. berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah; dan f. telah memiliki bukti pengesahan dari SKPD terkait.
(2) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan
paling sedikit :
a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
8
Bagian Ketiga Perencanaan dan Penganggaran
Pasal 8
(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lain, Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat
menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
(2) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan
evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan
prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
Pasal 9
(1) Rekomendasi kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat
(4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang atau jasa.
Pasal 10
(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah daerah lain; c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah; dan/atau d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan
yang Berbadan Hukum Indonesia.
9
(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok
belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang
atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
Pasal 12
Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat
penerima dan besaran Hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
Bagian Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 13
(1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa
berdasarkan atas DPA-SKPD.
Pasal 14
(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta
besaran uang dan jenis barang atau jasa yang akan
dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah
kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 15
Pengadaan barang atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
10
Bagian Kelima
Pelaksanaan Belanja Hibah berupa Uang
Pasal 16
(1) Mekanisme Pelaksanaan Belanja Hibah berupa uang
dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan Hibah beserta kelengkapan persyaratan Hibah kepada Bupati
melalui Bagian Keuangan selaku PPKD dalam rangkap 4 (empat) sebagai berikut :
a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain : 1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah
dari penerima Hibah; 2. usulan Hibah;
3. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah; 4. NPHD; 5. rincin penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;
6. photo copy kartu tanda identitas (KTP) pimpinan instansi penerima Hibah;
7. photo copy rekening bank dan surat pernyataan
bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama instansi;
8. kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani oleh penerima Hibah (pimpinan instansi) dan disetempel;
9. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
10. Hibah kepada pemerintah daerah lain melampirkan keputusan sebagai wilayah
pemekaran; 11. surat pernyataan tidak menerima Hibah 1 (satu)
Tahun sebelumnya/terus menerus dari
Pemerintah Kabupaten Badung.
b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah
1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari penerima Hibah;
2. bukti penerusan Hibah pemerintah kepada
BUMN/BUMD; 3. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah;
4. NPHD; 5. Rincian penggunaan Hibah BUMN/BUMD; 6. photo copy kartu tanda identitas (KTP) pimpinan
dan bendahara (atau sebutan lain) BUMN/BUMD; 7. photo copy rekening bank dan surat pernyataan
bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama BUMN/BUMD;
8. kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani oleh
pimpinan dan bendahara (atau sebutan lain) dan disetempel;
11
9. pakta integritas dari penerima Hibah yang
menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
10. surat pernyataan tidak menerima Hibah 1 (satu) Tahun sebelumnya/terus menerus dari Pemerintah Kabupaten Badung.
c. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan :
1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah
dari penerima Hibah; 2. usulan Hibah;
3. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah; 4. NPHD; 5. Rincian penggunaan Hibah oleh penerima Hibah;
6. photo copy kartu tanda identitas (KTP) ketua/pimpinan dan bendahara badan/lembaga
penerima Hibah; 7. photo copy rekening bank dan surat pernyataan
bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas
nama badan/lembaga penerima Hibah; 8. kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani
pimpinan/ketua/sebutan lainnya dan bendahara,
disetempel badan/lembaga penerima Hibah; 9. pakta integritas dari penerima Hibah yang
menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
10. surat pernyataan tidak menerima Hibah 1 (satu)
Tahun sebelumnya/terus menerus dari Pemerintah Kabupaten Badung.
(2) Bendahara Pengeluaran PPKD meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja Hibah yang diajukan
oleh penerima Hibah sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung
(SPM-LS) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan DPA-PPKD sesuai
peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam Pelaksanaan Belanja Hibah berupa Barang atau Jasa
Pasal 17
(1) SKPD melakukan proses pengadaan barang atau jasa berdasarkan DPA-SKPD sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) SKPD mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek
belanja Hibah barang atau jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
(3) Penyerahan Belanja Hibah berupa barang atau jasa
dilakukan oleh SKPD kepada penerima Hibah.
12
(4) Penyerahan Belanja Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah
persyaratan dilengkapi sebagai berikut :
a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah
daerah lain :
1. Berita Acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan instansi dan
distempel; 2. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah
barang atau jasa;
3. NPHD; 4. pakta integritas dari penerima Hibah yang
menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
5. surat pernyataan tidak menerima Hibah 1 (satu)
Tahun sebelumnya/terus menerus dari Pemerintah Kabupaten Badung.
b. Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah :
1. Berita Acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan/sebutan lain dan distempel;
2. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah barang atau jasa;
3. NPHD; 4. pakta integritas dari penerima Hibah yang
menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD; 5. surat pernyataan tidak menerima Hibah 1 (satu)
Tahun sebelumnya/terus menerus dari
Pemerintah Kabupaten Badung.
c. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan :
1. Berita Acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan/ketua/sebutan lain dan distempel;
2. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah barang atau jasa;
3. NPHD; 4. pakta integritas dari penerima Hibah yang
menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD; 5. surat pernyataan tidak menerima Hibah 1 (satu)
Tahun sebelumnya/terus menerus dari
Pemerintah Kabupaten Badung.
Pasal 18
(1) Pencairan Hibah, diberikan sesuai kebutuhan
sebagaimana ditetapkan dalam NPHD.
(2) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS), ditransfer langsung kepada Rekening penerima Hibah.
13
(3) Proses penyaluran Hibah kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima Hibah yang
dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.
(4) Hibah berupa uang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
(5) Pencairan Hibah yang dilakukan secara bertahap untuk pencairan tahap berikutnya dilampiri laporan
penggunaan tahap sebelumnya.
Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 19
(1) Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan
penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD/unit kerja terkait.
(2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada
Bupati melalui kepala SKPD terkait.
Pasal 20
(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis
belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi
obyek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa
dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
Pasal 21
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi :
a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
b. keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
c. NPHD; d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan
bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai
dengan NPHD; dan e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang
atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang atau jasa.
14
Pasal 22
(1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi :
a. laporan penggunaan Hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan
bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang
atau jasa bagi penerimaan Hibah berupa barang atau jasa.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hufuf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima
Hibah selaku obyek pemeriksaan. (5) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan
laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
Pasal 23
(1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan
Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada
penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
Pasal 24
Realisasi Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
15
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 25
(1) SKPD/unit kerja terkait melakukan monitoring dan
evaluasi atas pemberian Hibah.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.
Pasal 26
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah
yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Hibah
Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016
dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Dalam hal penganggaran Hibah Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, Hibah Tahun
Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran
2016.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Format tata naskah Pemberian Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Paraturan Bupati ini.
16
Pasal 29
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun
2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor
85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 22 Agustus 2016
BUPATI BADUNG,
ttd. I NYOMAN GIRI PRASTA
Diundangkan di Mangupura pada tanggal 22 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 47
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,
ttd.
Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19710901 199803 1 009
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
A. FORMAT SUSUNAN PENGURUS BADAN/LEMBAGA
==================================================================
SUSUNAN PENGURUS Nama Badan/Lembaga ......................................................................
...........................................................................................
Ketua : ..............................................................................
Sekretaris : ..............................................................................
Bendahara : ..............................................................................
Anggota : 1. ……………………..2. ……………………..
3. ……………………..
Kelengkapan lainnya sesuai dengan sebutan lembaga yang bersangkutan. Contoh : Bidang, Baga, Kesinoman, Seksi dan yang sejenisnya.
Ketua, Sekretaris,
...................................... ......................................
Mengetahui : Bendesa Adat ............... Kelian Br. Adat .................
............................................ ..........................................
Perbekel/Lurah ................ Kelian Br. Dinas /
Kepala Lingkungan.
.............................................. ...........................................
KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
ALAMAT PENERIMA HIBAH
- 2 -
B. SURAT KETERANGAN DOMISILI BADAN/LEMBAGA
KOP DESA/KELURAHAN
SURAT KETERANGAN DOMISILI BADAN/LEMBAGA
Nomor : ......................................
Yang bertanda tangan di bawah ini Perbekel/Lurah .....................,
Kecamatan .................... Kabupaten Badung, menerangkan dengan
sebenarnya bahwa :
Nama Badan/Lembaga : .........................................................................
dengan susunan pengurus terlampir.
Alamat : ..........................................................................
Dengan ini menerangkan bahwa memang benar
Badan/Lembaga tersebut di atas berdomisili di Banjar/Lingkungan
............................. Desa/Kelurahan ................................... Kecamatan
.............................. Kabupaten Badung, dan telah dibentuk/berdiri sejak
……… tahun yang lalu.
Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk
selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
...............,............................... 20....
Perbekel/Lurah ..........................
................................................
- 3 -
C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN KE SKPD TERKAIT
Nomor : /..... / .....
Lamp : 2 (dua) lembar Perihal : Mohon Pengesahan
Dengan Hormat,
Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor….. Tahun…. tentang Pedoman Pemberian Hibah, disebutkan bahwa salah satu persyaratan Badan/Lembaga penerima
hibah harus mendapat pengesahan oleh SKPD terkait. Berkenaan hal tersebut, bersama ini kami mohon
pengesahan Badan/Lembaga terlampir. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Surat Keterangan Domisili dan
Susunan Pengurus. Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Ketua, Sekretaris,
( .................. ) ( ....................)
Mengetahui :
Perbekel/Lurah ....., Kelian Banjar Dinas/
Kepala Lingkungan,
(...............................) (.................................)
Camat .....................,
.........................................................
.........., Tanggal ................ Kepada
Yth. Kepala SKPD ...........
di-
Mangupura
KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
ALAMAT PENERIMA HIBAH
- 4 -
D. FORMAT PENGESAHAN BADAN/LEMBAGA OLEH SKPD TERKAIT
KOP SKPD
KEPUTUSAN KEPALA ............................................................ (SKPD)
NOMOR ......................................
TENTANG
PENGESAHAN ................................................ (NAMA BADAN/LEMBAGA)
KEPALA ...................................................... (SKPD),
Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari
................................... Nomor ................., tanggal
................., perihal permohonan pengesahan; b. …… dst..
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
………………… ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ……………….. sebagaimana telah diubah
dengan………; 3. Peraturan Bupati Badung Nomor .....................
Tahun ................... tentang Pedoman Pemberian
Hibah; 4. ….dst….;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Memberikan Pengesahan kepada : .........................................................................( NAMA BADAN/LEMBAGA).
Berkedudukan di ....................................................... sebagaimana Surat Keterangan Domisili
Badan/Lembaga dari Perbekel/Lurah .............. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ……...
Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal .....................
KEPALA ...............(SKPD),
Nama Pangkat
NIP.
- 5 -
E. FORMAT SURAT PERMOHONAN DANA (PROPOSAL)
Nomor : /..... / ..... Lamp :
Perihal : Mohon Bantuan Hibah.
Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini kami .......................
yang berkedudukan di Banjar/Lingkungan .......
Desa/Kelurahan ............. Kecamatan .............. Kabupaten
Badung.
Berdasarkan hasil rapat pengurus (nama
Badan/Lembaga) ..........disepakati untuk ...........................
Karena kemampuan (nama Badan/Lembaga) .............
yang kurang, serta banyaknya kebutuhan dasar yang harus
dipenuhi. Bersama ini kami mengajukan permohonan
bantuan untuk .......................... kepada Bupati Badung,
sebagai berikut :
1. LATAR BELAKANG
................................................
2. MAKSUD DAN TUJUAN
...............................................
3. MANFAAT
.........................................
.............................................
................, Tanggal ..........
Kepada
Yth. Bupati Badung
di-
Mangupura
KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
ALAMAT PENERIMA HIBAH
- 6 -
Sebagai pertimbangan kami lampirkan :
1. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Susunan Pengurus.
3. Surat Keterangan Domisili Badan/Lembaga.
4. Pengesahan Badan/Lembaga dari SKPD terkait.
5. Surat Pernyataan tidak menerima hibah 1 (satu) tahun
sebelumnya/terus-menerus.
6. Berita Acara Rapat pengurus Badan/Lembaga.
7. Gambar Desain Bangunan (untuk fisik)
8. photo obyek yang dibantu (0%) (untuk fisik)
9. photo Copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang
masih berlaku.
Demikian permohonan ini kami sampaikan kehadapan
Bapak atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Ketua, Sekretaris,
( .................. ) ( ....................)
Mengetahui :
Perbekel/Lurah ....., Kelian Banjar Dinas/
Kepala Lingkungan,
( ...............................) ( ..........................)
Camat ......................,
( .................................. )
- 7 -
F. FORMAT DOKUMEN LAMPIRAN PROPOSAL FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) ...............................................................................................
..............................................................................................................
No
Uraian
Volume
Satuan
Harga Satuan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
..................,................................. Ketua, Sekretaris, Bendahara, ................................. .................................... ...........................
KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
ALAMAT PENERIMA HIBAH
- 8 -
G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA HIBAH TERUS-MENERUS
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA HIBAH
TERUS-MENERUS
Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : ....................................................................
KTP. No. : ....................................................................
Alamat : ....................................................................
Jabatan : ....................................................................
2. Nama : ....................................................................
KTP. No. : ....................................................................
Alamat : ....................................................................
Jabatan : ....................................................................
Bertindak untuk dan atas nama Badan/Lembaga : .........................
Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Kabupaten Badung,
dengan ini saya menyatakan bahwa Badan/Lembaga yang saya pimpin
memang benar tidak menerima hibah tahun sebelumnya/terus-menerus.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya
tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti
pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
..................., .......................... 20.. Hormat Saya
Ketua,
(materai Rp. 6000)
.............................................
Sekretaris,
.............................................
KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
ALAMAT PENERIMA HIBAH
- 9 -
H. FORMAT BERITA ACARA RAPAT
KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH Alamat Penerima Hibah
BERITA ACARA
RAPAT PENGURUS …………. (nama Badan/Lembaga)
Pada hari ini ............ tanggal .............. bulan ................ tahun, dua ribu ................, bertempat di ....................................... telah dilaksanakan
Rapat ....................................., dihadiri ..................... orang dengan agenda : .................................................
Dengan keputusan :
1. ....................................................................................................
2. ...................................................................................................
3. ....................................................................................................
Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
....................
.....................
...................
.....................
...................
.......................
Ketua, Sekretaris,
.................................. ...........................
- 10 -
I. FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG DARI KEPALA SKPD TERKAIT.
KOP SURAT SKPD
……………, ……………………
Nomor : ......................... Kepada Sifat : ......................... Yth. Bupati Badung
Lampiran : ......................... Perihal : Rekomendasi Pemberian Hibah di Mangupura
Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan hibah
(proposal) dari pemohon hibah dan berpedoman pada Peraturan Bupati Badung Nomor ............. Tahun ..................... tentang Pedoman Pemberian Hibah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung, bersama ini dengan hormat kami
merekomendasikan pemberian Hibah sebagaimana terlampir. Demikian untuk menjadikan periksa.
Kepala………… (SKPD),
Nama Pangkat NIP.
Tembusan disampaikan Kepada Yth: 1. Tim TAPD Kabupaten Badung 2. Arsip.
- 11 -
Lampiran Surat ………........ Nomor :
Tanggal : Perihal :
DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN ……….
No
Nama Badan/Lembaga
Alamat
Usulan (Rp.)
Rekomendasi (Rp).
Keterangan
Jumlah
.............,......................
Kepala………… (SKPD),
Nama Pangkat NIP.
- 12 -
J. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN HIBAH
KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
Alamat Penerima Hibah
..........., ………...............
Sesuai dengan Keputusan Bupati Badung Nomor :
../01/HK/20.. Tanggal ....... 20... tentang Penetapan Pemberian Hibah
di Kabupaten Badung Tahun .... , dengan ini kami mengajukan
Permohonan Pencairan Hibah untuk ..............................................,
Kabupaten Badung Tahun .... Sebesar Rp. ..............,00 (..................
rupiah ).
Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.
Nomor : .../.../../....
Lamp. : -
Perihal : Permohonan Pencairan Hibah
Kepada Yth. Bupati Badung
Cq. Kabag Keuangan Setda.
Kabupaten Badung
di –
Mangupura
Ketua,
( .................................)
Sekretaris,
( .................................)
- 13 -
K. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
BUPATI BADUNG
DENGAN
.....................................................................
NOMOR : TAHUN .............
NOMOR : ............................
Pada hari ini ............., tanggal .................. bulan .............. tahun ......................., bertempat di Mangupura, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:
1. ............................................. : Bupati Badung, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Badung,
berkedudukan di Pusat
Pemerintahan Mangupraja
Mandala, Jalan Raya Sempidi,
Mengwi, Badung, Bali,
selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.
2. ............................................. : ............................... yang dalam
hal ini bertindak untuk dan atas
nama .................... Nomor KTP
.......................... , berkedudukan
di ................................................
selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.
- 14 -
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK
dengan ini setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam Naskah
Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
DASAR PERJANJIAN
Pasal 1
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 ).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- 15 -
5. Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2014 tentang Standar
Biaya Masukan di Kabupaten Badung;
6. Peraturan Bupati Badung Nomor ........... Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemberian Hibah;
7. Keputusan Bupati Badung Nomor : 1981/01/HK/2013 tentang
Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten
Badung untuk Keperluan Pangadaan Tahun Anggaran 2015;
8. Keputusan Bupati Badung Nomor ............................ tentang
Penetapan Penerima Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran ......
TUJUAN BANTUAN HIBAH
Pasal 2
Tujuan pemberian hibah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
dipergunakan untuk ........................................................
JUMLAH DANA HIBAH
Pasal 3
(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK
KEDUA sebesar Rp. ........................ (.....................) untuk,
................................................
(2) Pemberian hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ayat (1)
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Badung Tahun Anggaran ......
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 4
(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
a. PIHAK PERTAMA berkewajiban mencairkan dana hibah apabila
seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan
dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- 16 -
b. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring
atas penggunaan dana hibah yang digunakan oleh PIHAK KEDUA.
c. PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila
PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.
(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
a. PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas
pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang
telah disetujui PIHAK PERTAMA sebagaimana tujuan permohonan
hibah.
b. PIHAK KEDUA melaksanakan penerimaan hibah sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
c. PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan laporan
penggunaan hibah.
d. PIHAK KEDUA wajib mengelola dana Hibah secara transparan,
normatif dan akuntabel.
e. PIHAK KEDUA dalam mengelola dana Hibah wajib menerapkan
prinsip hemat, efektif dan efisien serta apabila ada sisa dana Hibah
agar disetor ke kas Daerah Kabupaten Badung.
TATA CARA PENCAIRAN HIBAH
Pasal 5
(1) Pencairan Hibah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
dilaksanakan setelah melalui evaluasi, dan penetapan Keputusan
Bupati tentang daftar penerima hibah dan besaran dana Hibah serta
setelah penandatangan NPHD oleh PARA PIHAK.
(2) Pencairan Dana Hibah untuk PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan dilengkapi :
a. Surat permohonan Pencairan Dana.
- 17 -
b. Proposal / Rencana Penggunaan Dana.
c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
d. photo copy Rekening BPD Cabang Badung yang masih aktif
An. Ketua Badan/Lembaga penerima Hibah.
e. Pakta Integritas.
f. Surat pernyataan tidak menerima hibah 1(satu) tahun
sebelumnya/terus-menerus.
g. Susunan pengurus penerima hibah.
h. Kwitansi.
i. photo Copy KTP Ketua Badan/Lembaga penerima hibah yang
masih berlaku.
TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6
(1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada
PIHAK PERTAMA melalui Kabag. Keuangan/Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan kepada SKPD terkait.
(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
a. Laporan penggunaan hibah;
b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah
yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD berikut bukti-
bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
c. Pelaporan dan pertanggungjawaban dimaksud disampaikan Kepada
PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Januari .................
LAIN-LAIN
Pasal 7
Apabila terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang
telah disetujui, penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 18 -
PENUTUP
Pasal 8
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dibuat dan ditandatangani pada
hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangkap 2 (dua), masing-
masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum
yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA,
(.............................................)
PIHAK PERTAMA
( ................................................)
- 19 -
L. FORMAT PAKTA INTEGRITAS
KOP SURAT BADAN/LEMBAGAPENERIMA HIBAH
ALAMAT PENERIMA HIBAH
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :.........................................................................
Jabatan :.........................................................................
Nama Badan/Lembaga :.........................................................................
Alamat Badan/Lembaga : ........................................................................
Nomor Telp/HP :.........................................................................
dalam rangka pelaksanaan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung Tahun ............ dengan ini menyatakan bahwa saya : a. akan menggunakan dana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam
Naskah Perjanjian Hibah Daerah; b. bertanggungjawab secara hukum atas pelaksanaan hibah;
c. melaporkan penggunaan hibah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
d. tidak menerima hibah 1(satu) tahun sebelumnya/terus-menerus DARI
Pemerintah Kabupaten Badung. e. tidak terjadi konflik kepentingan.
Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam
Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
..................., .......................... 20.. Hormat Saya
Ketua, (materai Rp. 6000)
.............................................
Sekretaris,
.............................................
Mengetahui,
Perbekel/Lurah.......................,
.................................................................
- 20 -
M. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN HIBAH
KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH ALAMAT PENERIMA HIBAH
............, ................... 20.......
Nomor : /......./..... Kepada Lamp : - Yth. Bupati Badung Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Hibah . di- Mangupura
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah diterimanya dana hibah, bersama ini kami menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan hibah sebesar Rp. .............................. yang sudah kami pergunakan sesuai dengan pertanggungjawaban seperti :
1. Laporan Penggunaan Hibah. 2. Bukti –bukti pengeluaran (berupa kwitansi/nota) dan
sejenisnya. 3. Foto (100 %) Obyek yang dibantu. 4. Foto Copy Rekening Tabungan BPD.
5. Foto Kopy KTP Ketua (Penerima Hibah) Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
..................., .......................... 20..
Hormat Saya Ketua,
(materai Rp. 6000)
.............................................
Sekretaris,
.............................................
Mengetahui,
Perbekel/Lurah.......................,
.................................................................
- 21 -
N. FORMAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH
KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
ALAMAT PENERIMA HIBAH
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ...................................................................
Jabatan : ...................................................................
Nama Badan/Lembaga : ...................................................................
Alamat : ....................................................................
Bahwa hibah yang kami terima sebesar Rp. .............. (....................)
sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertera dalam Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD) dan bukti pengeluaran kami simpan untuk
digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat
yang akan memeriksa.
Demikian kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penerima Hibah .............
Ketua,
(.....................................)
- 22 -
O. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH
KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH
ALAMAT PENERIMA HIBAH
LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG
No
Uraian
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Ketua, Sekretaris,
.................................. ...........................
BUPATI BADUNG,
ttd.
I NYOMAN GIRI PRASTA