implementasi peraturan walikota jambi nomor 29...

i

i

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN

GELANDANGAN DAN PENGEMIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat - Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Dalam Ilmu Pemerintahan

Oleh:

NAJEMIA

SIP.162402

PEMBIMBING:

Dr. Robi’atul Adawiyah, S.HI.,M.HI

Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP.M.IP

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

2019

MOTTO

Artinya: “ Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia

melindungimu ”.1(Q.S. Ad-Duha (93):6)

1 Ad-Duha (93):6.

v

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 29

Tahun 2016 Tentang Penertiban Gelandangan dan Pengemis”. Permasalahan gelandang dan pengemis masih menjadi beban pembangunan,

peran pemerintah dan masyarakat untuk menaggulangi permasalahn ini tentunya

harus dilakukan secara bersama-sama sehingga mampu mengurangi kesenjangan

sosial yang ada. Dalam pelaksanaan harusnya dapat mengurangi jumlah

gelandangan dan pengemis yang ada di kota Jambi. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui (1) Bentuk pe nertiban peraturan Walikota tentang

gelandangan dan pengemis (2) Implementasi penertiban gelandangan dan

pengemis di Kota Jambi. Kemudian dalam penggunaan metode skripsi ini

menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, dokumentasi

langsung dilapangan dan pihak Dinas sosial, wawancara kepada pihak-pihak

yang terkati baik itu di Dinas Sosial maupun langsung kelapangan bersama

gelandang dan pengemis. Berdasarkan hasil penelitian di peroleh kesimpulan

bahwa penertiban gelandangan dan pengemisdi lakukan dengan usaha Preventif

dilakukan pemantauan pengendalian, usaha Reprensif dengan melakukan Razia

secara rutin dan usaha Rehabilitasi dengan memberikan pembinaan dan

pelatihan serta keterampilan kepada gelandangan dan pengemis. Implementasi

Penertiban gelandangan dan pengemis melakukan penertiban berupa razia dan

pembinaan. Faktor tantangan dan peluang di pengaruhi faktor sosial budaya,

sumberdaya manusia dan lingkungan. serta keterlibatan lembaga-lembaga sosial

yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk dapat mengatasi dan

menanggulangi masalah kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Penertiban, Implementasi, Gelandangan dan pengemis.

vi

KATA PENGANTAR

Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam

penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : IMPLEMENTASI PERATURAN

WALIKOTA JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PENERTIBAN

GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

Kemudian tidak lupa pula penulis haturkan shalawat beriring salam kepada

Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberi kita petunjuk dari alam

kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat

sekarang ini, terang bukan lampu yang menyinari akan tetapi terangnya karena ilmu

pengetahuan serta keimanan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam rangka

menyelesaikan studi Stara Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi. Terwujudnya skripsi ini selaian merupakan upaya kerja ilmiah

penulis sendiri juga tidak terlepas dari arahan, bimbingan dan motivasi berbagai

pihak yang terkait terutama dosen pembimbing penulisan skripsi ini. Untuk itu

penulis sangat perlu menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya

kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asy’ari, MA, Ph.D sebagai Rektor Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc., M. HI., Ph. D, sebagai Wakil Dekan Bidang

Akademik.

4. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S. Ag., M. HI, sebagai Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.

5. Ibu Dr. Yuliatin, S. Ag., MHI, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

dan Kerjasama.

vii

6.

7. Ibu Mustiah RH, S.Ag, M.Sy. dan Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP.,M.IP.

sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

8. Dr. Robi’atul Adawiyah, S.HI.,M.HI dan Tri Endah Karya Lestiyani,

S.IP.,M.IP sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.

9. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung

maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan

kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon

ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal

kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi 2019

Penulis

NAJEMIA

SIP 162402

viii

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT, karya tulis ini merupakan wujud dari

upaya kecil untuk mengharapkan rahmat dan ridho-Nya.

Kuluangkan kakiku menuju kesuksesan untuk meraih cita-citaku.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat

suka maupun duka, selalu setia mendampingi saat aku lemah dengan segala

kekacauan pikiranku Ayahanda (H. Syarifuddin) dan Ibunda (Hj. Masyita)

tercinta. Yang selalu memanjatkan doa, mendidik serta member motivasi dan

dukungan untuk kemajuan dalam skripsi ini baik secara moril dan materil.

Untuk Abangku tercinta Najemuddin dan Sepupuku Sapar yang selalu

membantuku dari awal perjuanganku hingga sekarang

Untuk sahabatku Nur Ma’rifatun Hasanah, Siska Trinanda dan Santri

Prima yang selalu memberiku semangat saat aku lelah, motivasi saat aku ingin

menyerah pada keadaan, dan adek angkatku Tanti Wulan Sari

Untuk Keluarga Besarku yang selalu mendukung dan memberi doa dalam

menyelesaikan skripsi ini, Untuk teman-teman seperjuangan IP E 2016, PPL

Squad Gel I dan KKN Posko 09 Gel III yang telah berjasa dalam perjuanganku di

bangku kuliah sampai aku menyelesaikan skripsi ini. dan semua yang tak bisa ku

sebut satu persatu

Terimakasih........

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN .................................................................. iv

MOTTO ............................................................................................................... v

ABSTRAK ......................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ..................................................................................... vii

PERSEMBAHAN ............................................................................................. ix

DAFTAR ISI ....................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ........................................................................................... xiii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................ 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................... 7

D. Batasa Masalah ...................................................................................... 8

E. Kerangka Teori ..................................................................................... 8

F. Tinjauan Pustak .................................................................................. 19

x

BAB II METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian ................................................................................ 21

B. Pendekatan Penelitian ........................................................................ 21

C. Jenis Sumber Data .............................................................................. 22

D. Tekhnik Analisis Data ....................................................................... 24

E. Sistematika Penulisan ......................................................................... 26

F. Jadwal Penelitian ................................................................................ 27

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kantor Dinas Sosial Kota Jambi ............................................. 28

B. Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Jambi ............................................. 39

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Penertiban Gelandangan dan Pengemis Menurut

Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016...................................... 55

B. Implementasi Penertiban Gelandangan dan Pengemis Di Kota

Jambi Menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016

.................................................................... ...........................................61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .......................................................................................... 72

B. Saran .................................................................................................... 73

C. Kata Penutup ....................................................................................... 73

xi

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 75

LAMPIRAN ............................................................................................. 77

DAFTAR INFORMAN ........................................................................... 82

CURICULUM VITAE ............................................................................ 83

xii

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1. Jadwal Penelitian ......................................................................... 24

B. Tabel 2. Jumlah Pegawai menurut pangkat, golongan dan jabatan ..... 26

C. Tabel 3. Data perkembangan penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS) ....................................................................................................... 51

xiii

DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 1. Kantor Dinas Sosial Kota Jambi ........................................... 77

B. Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Jaharuddin Kepala Bidang

Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jambi .................................... 78

C. Gambar 3. Wawancara Bersama Bapak Toyib Kepala Seksi

Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jambi .................................... 78

D. Gambar 4. Pengemis Di Sekitar Lampu Merah ...................................... 79

E. Gambar 5. Bersama Pengemis................................................................... 79

F. Gambar 6. Gelandangan Dan Pengemis Yang Terjaring Razia ............ 80

G. Gambar 7. Razia Gelandangan Dan Pengemis ........................................ 81

xiv

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan

melakukan pembangunan, baik fisik mupun mental untuk mencapai tujuan

negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar

tujuan negara indonesia dewasa ini dapat tercapai dan terlaksana, maka

dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dengan baik,

sehingga perlu dipersiapkan sejak dini.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk

yang sangat banyak maka perlu peningkatan pembangunan untuk menopang

kesejahteraan penduduknya. Kesejahteran yang muncul di masyarakat

memiliki tujuan yang jelas yakni untuk mewujudkan masyarakat yang adil,

makmur serta merta material maupun spritual., serta dapat menjalankan roda

perekonomian yang terjadi pada saat ini. Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945

ialah sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan

kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam

meningkatkan taraf kehidupan rakyat.

Pada saat ini banyak masalah sosial yang berpengaruh terhadap

kesejahteraan masyarakat, dimana banyak muncul sesuatu yang bersifat negatif

dengan kata lain hal tersebut dapat merusak citra serta proses menuju arah

pembangunan yang lebih baik. Kehidupan masyarakat yang sejahtera

1

2

merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan setiap warga masyarakat.

Di samping itu berbagai upaya di lakukan untuk menghilangkan atau

minimal mengantisipasi dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi

pencapaian kondisi ideal tersebut. Fenomena yang di sebut sebagai masalah

sosial dianggap sebagai kondisi yang dapat menghambat perwujudan

kesejahteraan sosial. Masalah sosial di tafsirkan sebagai kondisi yang tidak

diinginkan oleh setiap warga masyarakat. Hal itu di sebabkan oleh gejala

tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai

dengan nilai, moral, dan standar sosial yang berlaku. Menurut weinberg,

masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang

bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan,

dimana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi

tersebut.2

Persaingan hidup yang keras di perkotaan, membuat mereka yang

tidak memiliki keterampilan atau tingkat pendidikan tinggi akan kehilangan

peluang untuk mendapatkan penghidupan sebagai mana mestinya. Wilayah

perkotaan tidak lepas dari Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang

atau kelompok tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kehidupan seperti ini

menjadi lingkaran tak berujung bagi masyarakat miskin, hasilnya mereka akan

tetap berada pada garis kemiskinan dan hingga menjadi gelandangan ataupun

pengemis karena keterbatasan keterampilan dan pendidikan yang renda.

2 Soetomo, masalah sosial dan upaya pemecahan, (yogyakarta: pustaka pelajar :

2010)hlm.7.

3

Beberapa faktor yang menyebabkan gelandangan dan pengemis yaitu:

faktor ekonomi meliputi kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan,

kemiskinan dan rendahnya pendapatan perkapita sehingga mengakibatkan

tidak tercukupi kebutuhan hidup. Faktor sosial akibat urbanisasi yang semakin

meningkat serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam urusan dalam usaha

meningkatkan kesejahteraan sosial. Faktor pendidikan yang menyebabkan

rendahnya pendidikan masyarakat mengakibatkan kurangnya bekal

keterampilan. Faktor lingkungan berkaitan terhadap gelandangan yang sudah

berkeluarga atau mempunyai anak secara tidak langsung ada pembibitan

gelandangan dan faktor agama rendahnya ajaran agama sehingga tipisnya iman

menyebabkan sering kali mereka putus asa atas cobaan yang di berikan.

Sehingga mereka tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang mereka harapkan

untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera seperti yang di terangkan dalam

undang-undang pasal 28H ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak

hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,3

dan akhirnya mereka memilih jalan pintas untuk melanjutkan hidup yang

diantaranya adalah menjadi gelandangan, dan pengemis.

Keberadaan gepeng (gelandangan pengemis) ini menimbulkan

fenomena baru yang perlu penanganan serius. Banyak tanggapan yang muncul

dari masyarakat, ada yang peduli, dan tidak sedikit yang kurang simpatik

dengan keberadaan gelandangan dan pengemis yang sering muncul dijalan.

3Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 28 Ayat 1 Tahun 1945 Tentang Hak

Asasi Manusia

4

Dengan berbagai alasan yang kurang rasional masyarakat sering kali

memposisikan gelandangan dan pengemis sebagai sampah masyarakat karena

hanya melihat penampilannya yang kumuh, bau dan compang camping.4

Dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang

penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) dengan usaha Preventif yaitu

dengan pemantauan dan pengendalia, Represif yaitu untuk mengurangi

dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang di tujukan baik kepada

seseorang maupun kelompok orang yang melakukan pergelandangan dan

pengemisan, dan Rehabilitasi yaitu dengan bimbingan yang dilakukan Panti

Sosial milik Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat tertentu5

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 47 Tahun 2002 Tentang

Ketertiban Umum khususnya pada pasal 3 yang berbunyi bahwa setiap orang

dilarang berada di jalan, taman, tempat-tempat umum untuk melakukan

meminta-nta atau mengemis. Dan barang siapa yang melanggar akan di ancam

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit RP. 500.000 dan

yang menyuruh atau mengorganisasi orang lain untuk meminta-minta atau

mengemis. Barang siapa yang melanggar akan di ancam kurungan paling lama

6 (enam) bulan atau denda paling sedikit RP. 3.000.000 dan paling banyak RP.

5.000.000.6

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan adanya gelandangan

dan pengemis ialah keadaan lingkungan yang kotor. Pada umumnya

4Norika priyantoro, “penanganan gelandangan dan pengemis dalam presektif(Diy,

Uin Sunan Kalijaga 2015)”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga 2015,Hlm 3 5Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan dan

Pengemis. 6Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum

5

gelandangan tinggal atau tidur di teras-teras toko, bahkan di bawah pohon yang

beralaskan kardus atau koran-koran bekas. Dan ketika mereka berpindah

tempat akan meninggalkan alas tempat tidur sehingga akan meninggalkan

sampah yang berujung pada masalah kebersihan. Banyak masyarakat yang

merasa diresahkan dengan kehadiran gelandangan dan pengemis tersebut.

Keberadaan mereka dapat menimbulkan kejahatan (kriminal) seperti mencuri,

menjambret, hingga berujung tragedis yaitu pembunuhan. Dari masalah inilah

yang keberadaan mereka bener-bener tidak diinginkan. Sebagai contoh anak

kecil yang mengemis di lampu-lampu merah, sering kali mereka memaksa

meminta, dan ketika pengendara mobil tidak memberikan anak ini kemudian

menggoreskan suatu benda baik itu paku, maupun benda tajam lainya sehingga

body mobil mereka bisa tergores.

Berdasarkan wawancara dengan kepala bidang Rehabilitasi sosial

mengatakan bahwa semakin hari jumlah gelandangan dan pengemis di Kota

Jambi bertambah, ini di sebabkan banyaknya masyarakat yang merantau ke

untuk mencari pekerjaan karena sulitnya mencari pekerjaan makan mereka

menggelandang dan meminta-minta di jalan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya. Namun dari pihak kami, gelandangan dan pengemis yang sudah

terjaring razia akan diberi pembinaan baik dari segi keagamaan, mental,

keterampilan. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga kurang optimalnya

pembinaan untukpara gelandangan dan pengemis dan akhirnya kami lepaskan

6

lagi tanpa adanya solusi. (Berdasarkan wawancara dengan Kabid Dinas Sosial

Kota Jambi).7

Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Jambi harus mendapat

perhatian khusus buat kita semua. Berdasarkan observasi dilapangan

gelandangan dan pengemis dapat di jumpai pada persimpangan lampu lalu

lintas, pusat perbelanjaan, mesjid terutama pada hari jum’at, bahkan tempat

wisatapun kerap kali menjadi incaran pengemis. Jumlah gelandangan dan

pengemis dari tahun 2016-2019 terus meningkat terutama pada tahun 2018

jumlah gelandangan mencapai 197 dan pengemis mencapai 79. Hal ini di

sebabkan karena kurangnya koordinasi saat melakukan Razia, pembinaan yang

kurang, tidak adanya efek jera bagi gelandangan dan pengemis yang sudah

terjaring razia dan lemahnya penegakan hukum serta kurangnya partisipasi

masyarakat dalama mengatasi gelandangan dan pengemis. 8

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk

membahas permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah yang penulis

tuangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul,“IMPLEMENTASI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS”

7 Wawancara Dengan Kabid Dinas Sosial Kota Jambi, 15 Maret 2019.

8 Observasi Gelandangan Dan Pengemis di Kota Jambi, 10 Maret 2019.

7

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah menempati posisi sentral yang

menuntut unsur-unsur lain.9 di atas maka yang menjadi pokok pembahasan

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Penertiban Gelandangan dan Pengemis Menurut

Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016?

2. Bagaimana Implementasi Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Di Kota

Jambi Menurut Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun Tujuan Penelitian Adalah:

a. Ingin mengetahui bentuk Penertiban Gelandangan dan Pengemis

Menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016

b. Ingin mengetahui Implementasi Penertiban Gelandangan dan Pengemis

di Kota Jambi Menurut Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016

2. Adapun manfaat penelitian adalah:

Sebuah penelitian dilakukan untuk dapat digenerasikan serta

diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik bagi disiplin ilmu yang

berkaitan erat dengan penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

9Sayuti Una , Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi ),Cet Ke 2 (Jambi : Syariah

Press Dan Fakultas Syarih UIN STS Jambi ,2014) hlm. 17

8

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini di gunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang didapat

dibangku perkuliah dan realita di lingkungan masyarakat. Serta dapat dijadikan

dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa.

b. Manfaat praktis

Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi

pengambilan keputusan, terutama dalam menangani permasalahan sosial dan

kemiskinan di daerahnya. Sedangkan bagi mahasiswa, penelitian ini dapat

menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan untuk menganalisis

mengenai pemberian jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis di

kota Jambi.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan lebih mendalam khususnya

upaya penertiban gepeng oleh Pemerintah Kota Jambi sesuai dengan Peraturan

Walikota Nomor 29 Tahun 2016, maka penulis membatasi masalah yang akan

di bahas dalam penelitian ini tentang usaha Preventif, Reprensif dan

Rehabilitasi untuk menertibkan dan mengurangi serta meniadakan gelandangan

dan pengemis di Kota Jambi. Penelitian yang saya lakukan di mulai dari

Desember 2018.

E. Kerangka teori

Kerangka teori sangat diperlukan pada setiap penelitian dalam rangka

memecahkan masalah yang timbul dari adanya suatu penelitian. Kerangka teori

yang dimaksud harus mempunyai landasan atau yang didasarkan pada suatu

9

yang dapat menjadi acuan serta sumber atau dasar dalam pengambilan

kesimpulan dalam memutuskan masalah yang ditemukan.

1. Teori Kebijakan Pemerintahan

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan hasil interaksi

intensif antara para aktor pembuat kebjakan berdasarkan pada fenomena yang

harus dicarikan solusinya. Menurut pendapat subarsono kebijakan publik dapat

berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Provinsi,

Peraturan Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Keputusan Walikota/Bupati.10

Selain itu partisipasi masyarakat diikut sertakan agar dapat menghasilkan

keputusan yang terbaik.

Pengertian tersebut diperkuat oleh Thomas R. Dye dalam Dunn

memiliki 3 elemen dalam pembentukannya yaitu kebijakan publik (public

policy), pelaku kebijakan (policy stakeholders), dan lingkungan kebijakan

(policy environment). Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling

mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil

dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan

pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh

pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri.

10

Nugrohu, Riant D, Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi,

Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003.

10

Pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan tidak semata hanya

melihat pada ketiga elemen itu saja. Namun juga dipengaruhi terhadap tahap-

tahap pembuatannya. Menurut Dunn tahap pembuatan kebijakan terbagi

menjadi 5 tahap yaitu : Penyusunan Agenda, Formulasi Kebijakan,

Adopsi/Legitimasi

a. Penyusunan Agenda

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, perlu adanya

penyusunan agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah atau

isu-isu mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas kemudian

dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi.

Menurut William Dunn (1990), isu/permasalahan kebijakan

merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan,

rincian, penjelasan maupun penilaian atas Perumusan Masalah Peramalan

Rekomendasi Pemantauan Penilaian Penyusunan Agenda Formulasi Kebijakan

Adopsi Kebijakan Implementasi Kebijakan Penilaian Kebijakan suatu masalah

tertentu. Namun tidak semua permasalahan bisa masuk menjadi suatu agenda

kebijakan.

b. Formulasi kebijakan

Formulasi kebijakan bisa disebut juga dengan perumusan kebijakan

yang merupakan tahap awal pembuatan kebijakan. Masalah yang sudah masuk

dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan

kemudian dikelompokkan untuk mencari hasil pemecahan masalah yang ada.

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan

11

kebijakan yang ada. Namun, perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan

peraturan atau perintah eksekutif maupun aturan administrasi yang diusulkan.

Menetapkan suatu kebijakan diantara beberapa pilihan merupakan proses untuk

memutuskan kebijakan publik yang terbaik dan dalam hal inilah sebenarnya

inti dari proses formulasi kebijakan publik. Dalam formulasi kebijakan perlu

diperhatikannya aspek-aspek yang melingkupi prosesnya seperti aspek publik,

aspek teknokrtis, dan aspek politis.11

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Adopsi/legitimasi kebijakan merupakan langkah lanjut setelah

formulasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan otorisasi atau

kekuasaan pada proses dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu

masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan

pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah

adalah sah. Proses legitimasi kebijakan membutuhkan sepenuhnya

kepercayaaan untuk menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian akan di

sah kan oleh pemerintah. Ini adalah tahap akhir dari sebuah keputusan

pemilihan kebijakan kemudian secara pasti di ambil kepastian dan penetapan

kebijakan.

d. Implementasi Kebijakan

Berhasil tidaknya suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada

tataran implementasinya. Secara sederhana implementasi kebijakan merupakan

tindakan dalam proses pembuktian dari sebuah kebijakan. Untuk menganalisis

11

Ibid, Hlm. 105

12

proses implementasi kebijakan dilakukannya beberapa pendekatan salah

satunya adalah top-down. Pendekatan tersebut bertitik-tolak dari perspektif

bahwa keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh

pihakpihak pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur,

administratur, atau birokrat di semua tingkatan yang terutama pada tingkatan

bawah. Fokus analisis pada pendekatan ini ada pada masalah-masalah

pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan.

e. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,

implementasi dan dampak. Pelaksanaan evaluasi kebijakan tidak hanya

dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses

kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan

masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak

kebijakan.

2. Teori Efektivitas

Efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk

memantau.12

Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini

adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari

kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu

12

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta. Balai Pustaka, 2002) Hlm. 23

13

perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi

hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam

pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum,

hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk

mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan

terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam

masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai sarana

pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola

pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola

pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses

yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam

penegakan hukum pada lima hal yakni:13

a. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam

praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan

antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum

sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga

ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-

undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika

13

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

(Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007) Hlm. 5.

14

melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi

prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum

tertulis saja.14

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas

penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik,

tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada

kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum

sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan

tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam

melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau

perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang

dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan

oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.15

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan

perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak

dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-

alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas

mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa

14

Ibid. Hal. 8 15

Ibid. Hlm. 21

15

adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.16

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau

kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang

timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi,

sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap

hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang

bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari

hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak

mengenai apa yang di anggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap

buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau

mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum

tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam

masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum

perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang

menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut

dapat berlaku secara aktif.17

16

Ibid. Hlm. 37 17

Iffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. http://pustakakaryaifa.blogspot.com.

Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 02 Oktober 2019.

16

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi

hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas

penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor

penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan

oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun

dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga

merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo pada dasarnya berhubungn dengan pencapaian

tujuan untuk target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan

antara keluarga dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Kegiatan

oprasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan

yang hendak dicapaidan sasaran akhir kebijakan (speding wesely).18

Pemikiran tentang ketertiban umum (public order) dalam HPI pada dasarnya

bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa “sebuah pengadilan adalah bagian

dari struktur kenegaraan yang berdaulat” dan karena itu pengadilan berwenang

untuk memberlakukan hukumnya sendiri dalam perkara-perkara yang diajukan

kepadany.19

18

Ariel sharon sumenge. Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran

badan perencanaan pembangunan daerah (BAP PEDA). 1(3):75 19

Imelda Onibala, “Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata

Internasional” Vol 1:2 (April 1013), Hlm. 125

17

3. Ketertiban Umum

ketertiban umum merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan

dan sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata

internasional. Asas merupakan salah satu sumber hukum seperti yang dapat

dilihat dalam definisi hukum yang dirumuskan oleh Prof. Mochtar

Kusumaatmadja. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang

mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi lembaga-

lembaga dan proses-proses guna mewujudkannya dalam kenyataan.20

M. Yahya Harahap Menafsirkan bahwa ketertiban umum memiliki

makna penafsiran secara sempit dan luas.

a. Penafsiran sempit

Lingkup ketertiban umum hanya terbatas pada ketentuan hukum

positif saja, dengan demikian yang dimaksud dengan

pelanggaran/bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada

pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja.

b. Penafsiran luas

Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban

umum pada ketentuan hukum positif tetapi meliputi segala nilai-nilai

kepatutan dan prinsip keadilan umum, hukum yang hidup dan tumbuh

dalam kesadaran masyarakat.

Berdasarkan KUHP (pasal 154-pasal 181) di atur berbagai bentuk

tindakan kejahatan terhadap ketertiban umum, namum tanpa mengurangi

20

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Alumni, Bandung,

2000, hlm. 49

18

berbagai bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang di atur dalam

KUHP.21

Berdasarkan pengertian tersebut selain asas, Asas dan kaidah identik

dengan adanya perintah dari penguasa yang berdaulat dan akan selalu dianggap

sebagai sesuatu hukum yang mengikat masyarakat khususnya apabila

dituangkan dalam hukum positif (undang-undang). Asas ketertiban umum

bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak populer. Tetapi asas ini

dikenal dalam setiap sistem hukum, baik common law maupun civil law.

Dalam praktiknya asas ketertiban umum terbagi atas ketertiban umum

intern dan ketertiban umum ekstern. Ketertiban umum intern adalah ketentuan-

ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum

ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan

negara dalam keseluruhannya berkaitan dengan ketertiban umum. Perbedaan

ini untuk pertama kalinya diajukan oleh Brocher, seorang sarjana Swiss.22

21

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 154-181. 22

Ronald Saija, Hukum Perdata Internasional, Cet. Ke-1(Jakarta Deepublish, 2019,)

Hlm.79.

19

F. Tinjauan Pustaka

Dari suatu penelitian tidak lepas dari perolehan data melalui refrensi buku-

buku dan literatur sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini akan di

cantumkan hasil penelitian terlebih dahulu oleh beberapa peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh khairul lahmi, mahasiswa fakultas syariah

jurusan Ilmu Pemerintahan UIN Jambi, dengan judul skripsi Kinerja Dinas

Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Jambi,

adapun dalam skripsi ini membahas tolak ukur kinerja Dinas Sosial dalam

menangani masalah gelandangan dan pengemis23

2. Penelitian yang dilakukan Mardiyatul Yusra, dengan judul skripsi

Bimbingan Agama Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di UPT

Pelayanan Sosial, adapun dalam skripsi ini membahas pada pemberian

bimbingan agama yang diberikan didalam UPT Pelayanan Sosial kepada

gelandangan dan pengemis sebagaia upaya meniadakan gelandangan dan

pengemis.24

3. Penelitian yang dilakukan Aliyah Nur Munjiah, dengan judul skripsi Upaya

Dinas Sosial Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Gelandangan dan

Pengemis, adapun dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana bentuk

23

Khairul Lahmi. “Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan

Pengemis Di Kota Jambi” Skripsi Fakultas Syariah, (2014) 24

Mardiyatul Yusra. “Bimbingan Agama Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di

UPT Pelayanan Sosial” Skripsi Fakultas Dakwah UIN Jambi (2016).

20

pemberian jaminan sosial terhadap gelandangan dan pengemis berdasarkan

Peraturan Daerah Yogyakarta.25

Dari penelitian pertama membahas tentang kinerja dan tolak ukur

dalam menangani gelandangan dan pengemis, sedangkan penelitian yang

kedua lebih fokus pemberian bimbingan keagaaman kepada gelandangan

dan pengemis sedangkan penelitain ketiga lebih fokus pada pemberian

jaminan sosial kepada gelandangan dan pengemis. Sedangkan penelitian

saya lebih menekankan pada bentuk penertiban dan pengimlementasian

penertiban peraturan tentang gelandangan dan pengemis.

25

Aliyah Nur Munjiah, “Upaya Dinas Sosial Kota Yogyakarta Dalam Penanganan

Gelandangan dan Pengemis” Skripsi fakultas syariah dan hukum Sunan kalijaga yogyakarta,

(2015)

21

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu

yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Jadi, metodologi penelitian ialah

suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam penelitian.

Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah, yang bisa di pertanggung

jawabkan dengan baik oleh peneliti.26

Penulis lebih fokus kepada Implementasi

Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penertiban

Gelandangan dan Pengemis.

A. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Jambi. Dengan

pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang di

perlukan untuk penelitian skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitan ini menggunakan pendekatan kualitatif

dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk

mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti

sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

Dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh informasi tentang

bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016

dalam mengatasi permasalahan pengemis dan gelandangan yang berkeliaran di

jalan dan tempat umum, dan umtuk mengetahui penulis menghimpun data yang

26

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosail, Bumi

Aksara, Jakarta, 2008, Hlm. 41

21

22

ada di lapangan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian yang akan

penulis deskriptikan.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis dan suber data yang digunakan peneliti yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh atau dikumpulkan oleh

peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer tersebut juga sebaga

data asli atau data baru yang memiliki sifat .untuk mendapatkan data primer,

peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Tehnik yang dapat

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi,

wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner serta angket27

Data primer diperoleh di peroleh melalui wawancara dengan para

informasi yaitu: Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti

dari berbagai sumber yang sudah ada (peneliti sebagai tangkapan kedua). Data

sekunder dapat di peroleh dari berbagai sumber program pelaksanaan di

lembaga seperti:

1. Peraturan WaliKota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang penertiban

gelandangan dan pengemis (gepeng)

2. Data daerah

27

Fernande Simangunsong,Metodologi Penelitian Pemerintahan, (Bandung:

Alfabeta, 2017)Hlm. 230.

23

3. Buku-buku yang berkaitan judul skripsi

4. Laporan

5. Jurnal

6. Prosiding

7. Internet28

2. Sumber Data

Sumber data adalah berupa responden dan informan dikatakan juga

sebagai sumber data berupa orang (person)29

. Sumber data penelitian ini dari

wawancara dari beberapa sampel yang telah di tentukan dan juga di tentukan

dan juga di temukan atau peristiwa-peristiwa di lapangan.

3. Instrumen Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah instrumen untuk mendapatkan data utama dalam

menilai hubungan birokrasi dan politik.30

Metode ini penulis gunakan untuk mengamati bagaimana

Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang

penanganan pengemis dan gelandangan (Gepeng), baik mengenai proses

penertiban, sosialisai peraturan daerah dan sebagainya.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk

mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi dan

28

Ibid hlm 230 29

Sayuti Una , (Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi ),Cet Ke 2 (Jambi : Syariah

Press dan Fakultas Syarih UIN STS Jambi ,2014)hlm 36 30

Ibid hlm 38

24

sebagainya. Yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewr) yang

mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee).31

Dalam penelitian ini penulis menghubungi responden untuk

diwawancarai yaitu kepala dinas kantor dinas social, ketenagakerjaan dan

transmigrasi (dissosnakertrans) dan staf-staf kantor baik yang bertugas

dilapangan dan di dalam kantor. Materi wawancaranya antara lain tentang

penertiban dan implementasi Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan

percakapan, menyangkut permasalahan pribadi, dan memerlukan interprestasi

yang berhubungan sangat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.32

Teknik

dokumentasi ini penulis gunakan untuk memperoleh data baik dari

dokumentasi resmi, buku, artikel, surat kabar, arsip, dokumentasi pribadi.

D. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan

terus menerus terhadap data. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan

menulis catatan singkat sepanjang penelitian.

Pendekatan kualitatif model interaktif sebagaimana diajukan oleh

miles dan huberman. Yaitu terdiri dari tiga hal yaitu terdiri dari tiga hal utama

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpuln/verifikasi sebagai

sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah

31

Burhan Bungin,Metedeologi Penelitian Kuantitatif, Surabaya :Rajagrafindo

Persada, 2001, Hlm.155 32

Ibid Hlm 142-143

25

pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan

umum di sebuh analisis.33

Dalam analisis data penulis memadukan data primer dan data

sekunder. Tahap yang akan dilakukan dimuali dengan tahap pertama:

melakukan pengumpulan data dan membuat transkip data dengan cara

mendengarkan berulang-ulang hasil rekaman yang kemudian menyusun hasil

wawancara dalam bentuk verbatim. Selanjutnya pada tahap kedua peneliti

membaca transkip data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan makna

data yang signifikan dan memberi garis bahwa dalam pernyataan-pernyataan

penting partisipan. Tahap ketiga adalah menentukan kategori. Kategori

merupakan proses dimana peneliti harus mampu mengelompokkan data yang

ada ke dalam suatu kategori,. Selanjutnya kategori yang sudah ada peneliti

kelompokkan ke dalam sub tema, dimana sub tema yang muncul peneliti

kelompokkan lagi menjadi tema-tema yang potensial. Tahap keempat adalah

menulis laporan. Dalam penulisan laporan, peneliti menuliskan setiap frasa,

kata dan kalimat serta pengertian secara tepat sehingga dapat mendeskripsikan

data dan hasil analisis.

33

Muhammad drus, Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif Dan

Kuantitatif, 2009, hlm. 86.

26

E. Sistematika Penulisan

Penulis dalam tulisan Implementasi Peraturan Walikota Jambi

Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penertiban Gelandangan Dan Pengemis.

Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan mengenai latar

belakang masalah, rumusan masalah, batas masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, kerangka teori,dan tinjauan pustaka. Bab ini merupakan

permasalahan yang merupakan berfikir bagi bab-bab selanjutnya.

Bab II. Metode penelitian, dalam bab ini membahas mengenai

pendekatan penelitian ,jenis dan sumber data, pengumpulan, serta analisis data,

sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

Bab III. Gambaran umum, Demagrafi Kantor Dinas Sosial

Bab IV. Pembahasan, Dalam bab ini membahas tentang

“Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang

Penertiban Gelandangan Dan Pengemis”.

Bab V .Penutup, Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan

hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan Implementasi Peraturan

Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penertiban Gelandangan dan

Pengemis.

27

F. Jadwal Penelitian

Tabel. 1

NO KEGIATAN Tahun 2018 -2019

Desember Febuari April Agustus Oktober

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pengajuan Judul X

2 Pembuatan

Proposal

X

3 Perbaikan Proposal

dan seminar

X X

4 Surat izin Riset X

5 Pengumpulan Data X

6 Pengolahan data

dan analisis data

X X

7 Pembuatan

Laporan

X

8 Bimbingan dan

Perbaikan

X X

9 Agenda dan Ujian

Skripsi

X

10 Perbaikan dan

Penjilidan

X X

28

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kantor Dinas Sosial

1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi sebagai berikut: Perda

Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi,Tugas dan

Fungsi serta TatananKerja pada Dinas Sosial Kota Jambi.

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN

JAMINANSOSIAL

KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN

KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIALANAK &

LANJUT USIA

KEPALA SEKSI REHABILITASI TUNA SOSIAL

KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG DISABILITAS &KORBAN NARKOBA

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL

PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN

BENCANA ALAM

KEPALA SEKSI

PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL

KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL KELUARGA

KEPALA SEKSI KEPAHLAWANAN, KEJUANGAN &

KESETIAKAWANAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN INFORMASI

FAKIR MISKIN

KEPALA SEKSI PENYULUHAN, PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DANA

BANTUAN SOSIAL

KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PELAYANAN

SOSIAL FAKIR MISKIN

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

28

29

2. Tabel Jumlah Pegawai Menurut Jabatan, Eselon, Pangkat, Golongan,

Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin

Tabel. 2

Jumlah Pegawai Menurut Pangka, Golongan, jabatan dan golongan

No Pangkat Jabatan Golongan Eslon

1 Pembinaan

Muda

IV/c

2 Pembinaan

Tk.1

IV/b

3 Pembina IV/a

4 Penata Tk.1 III/d

5 Penata III/c

6 Penata Mudaa

Tk.1

III/b

7 Penata Muda III/a

8 Pengatur Tk.1 II/d

9 Pengatur II/c

10 Pengatur Muda

Tk.1

II/b

11 Pengatur Muda II/a

12 Juru I/d

13 Juru Tk.1 I/c

14 Juru Muda

Tk.1

I/b

15 Juru Muda I/a

16 Kepala Dinas II.b

17 Sekretaris III.a

18 Kepala Bidang IV.a

19 Kepala Sub Bagian IV.a

20 Kepala Seksi -

21 Tenaga Fungsional -

22 Staf Pelaksana -

23 Pegawai Honorer -

Sumber: Rencana Strategi Dinas Sosial Kota Jambi

30

3. Uraian Tugas Dan Fungsi Dari Masing-Masing Organisasi SKPD

Dinas Sosial Kota Jambi

1. Tugas Pokok SKPD Dinas Sosial Kota Jambi

Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD di Kota Jambi. Pendirian

Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi maka Dinas

Sosial mempunyai TUGAS POKOK yaitu: Membantu Kepala Daerah dalam

melaksana kan Urusan Pemerintah Daerah di bidang Sosial dan Tugas

Pembantuan yang meliputi: Tugas Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan,

Pengendalian, Pelayanan dan Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial

serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai

dengan bidang tugasnya yang terdiri dari sekretariat dan empat bidang yang

meliputi bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial,

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

2. Fungsi SKPD Dinas Sosial Kota Jambi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi, mempunyai

fungsi:

31

1) Perumusan, Penetapan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang

perlindungan dan jaminan sosial,rehabilitasi sosial, pemberdayaan

sosial, dan penanganan fakir msikin;

2) Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;

3) Penetapan standar rehabilitasi sosial;

4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan adminstrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan

dinas sosial;

5) Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung

jawab dinas sosial;

6) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan dinas sosial;

7) Pelak sanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan

dinas sosial di daerah;

8) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan

kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial;

9) Pelaksaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan sosial;dan pelaksanaan tugas lain yang

diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya .

3. Tugas Dan Fungsi Dari Masing-Masing Organisasi SKPD Dinas Sosia

Kota Jambi

Adapun Tugas dan Fungsi Organisasi dari masing-masing organisasi

yang ada pada Dinas Sosial Kota Jambi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor

32

14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Jambi terdiri dari:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kantor Dinas Sosial Kota Jambi Dipimpin oleh Bapak

Kaspul, SH,ME.

b. Sekretariat

Jabatan Sekretaris Dipimpin oleh Bapak Ir. Hasya Yanto dengan

uraian tugas sebagai berikut:

1) Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Perencanaan

b) Sub Bagian Keuangan

c) Sub Bagian Kepegawaian

2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

3) Sekretariat mempunyai Tugas yaitu: Membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan pelayanan umum dan administrasi yang meliputi

urusan umum dan perencanaan, keuangan dan kepegawaian serta

melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat

mempunyai Fungsi sebagai berikut :

33

a) Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian,

perencanaan dan pelaporan serta keuangan;

b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi

umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan

asset serta evaluasi dan pelaporan;

c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalan, pengawasan program

dan kegiatan sub bagian;

d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian

pelaksanaan urusan umum dan perencanaan, keuangan;

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.34

c. Bidang perlindungan dan jaminan sosial

1) Bidang perlindungan dan jaminan sosial berkedudukan sebagai unsur

pembantu kepala dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

meliputi:

a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

b) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

c) Seksi Jaminan Sosial Keluarga

2) Bidang perlindungan dan jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas melalui sekretaris;

34

Rencana Stategi Dinas Sosial Kota Jambi Bab II Tentang Gambaran Pelayanan

SKPD Dinas Sosial Kota Jambi, Hlm 8-9

34

3) Bidang perlindungan dan jaminan Sosial mempunyai Tugas yaitu:

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perlindungan sosial

korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan

jaminan sosial keluarga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .

4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Bidang

perlindungan dan jaminan Sosial mempunyai mempunyai Fungsi

sebagai berikut :

a) Perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan criteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise

dibidang perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan

masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan serta

di bidang jaminan sosial;

b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan

jaminan sosial;

c) Pelaksanaan administrasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.35

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

1) Bidang Rehabilitasi Sosial berkedudukan sebagai unsur pembantu

Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terdiri

dari :

35

Ibid, Hlm 9-10

35

a) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

b) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

c) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Korban

Napza

2) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

melalui sekretaris;

3) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai Tugas yaitu: Membantu Kepala

Dinas dalam melaksanakan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia,

rehabilitasi tuna sosial, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan

korban napza, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .

4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang

Rehabilitasi Sosial mempunyai Fungsi sebagai berikut

a) Penyusunan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar,prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang

rehabiliasi sosial penyandang disabilitas mental dan fisik,

ekstunasusila, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, ekspenderita

penyakit kronis, eksnara pidana, ekspsikotropika dan korban

penyalah gunaan narkotika, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak

kekerasan, korban perdagangan orang, anak terlantar dan

36

pengangkatan anak, lanjut usia terlantar dan anak dengan kebutuhan

khusus;

b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;

c) Pelaksanaan administrasi bidang rehabilitasi sosial;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya .36

e. Bidang Pemberdayaan Sosial

1) Bidang Pemberdayaan Sosial Sebagai unsur pembantu Kepala Dinas

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi terdiri dari :

a) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan

Masyarakat.

b) Seksi Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.

c) Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

2) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang


melalui sekretaris;

3) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Tugas yaitu: Membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberdayan sosial perorangan,

keluarga dan kelembagaan masyarakat, kepahlawanan, kejuanagan dan

kesetia kawanan sosial, pengelolaan sumber dana bantuan sosial serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

36

Ibid, Hlm 10

37


Pemberdayaan Sosial mempunyai Fungsi sebagai berikut :

5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan Kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial

seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami

masalah kesejahteraan sosial, kepahlawanan dan kejuangan,

keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta pengelolaan sumber dana

sosial;

a) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial;

b) Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan sosial;

c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinyanya .37

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin

1) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagai unsur pembantu Kepala

Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi terdiri dari :

a) Seksi Pendataan Informasi Fakir Miskin.

b) Seksi Penyuluhan, Pelatihan dan Pemberdayaan Fakir Miskin.

c) Seksi Pembinaan dan Pelayanan Fakir Miskin.

2) Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang


melalui sekretaris;

37

Ibid, Hlm 10-11

38

3) Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai Tugas yaitu : Membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan pendataan dan informasi fakir

miskin, penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin,

pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin serta melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya .


Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan, penyusunan, pendataan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;

b) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang

penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;

c) Pemberian pelatihan dan keterampilan serta bantuan sosial dibidang

penanganan fakir miskin;

d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan fakir

miskin;

e) Pelaksanaan administrasi bidang penanganan fakir miskin;

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.38

38

Ibid, Hlm 11-12

39

B. Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Jambi

a. Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan tentang keinginan atau cita-

cita suatu organisasi yang hendak diwujudkan secara bersama-sama. Visi Dinas

Sosial Kota Jambi.

Di dalam rencana strategi Dinas Sosial Kota Jambi 2018-2023 dimuat

VISI dinas sosial kota jambi, yaitu: TERWUJUDNYA PELAYANAN

SOSIAL YANG PRIMA MENUJU MASYARAKAT YANG

BERAKHLAK DAN BERBUDAYA.39

Maksud dari pernyataan visi tersebut yaitu mewujudkan pelaksanaan

pelayanan sosial yang mengutamkan kebutuhan yang disesuaikan dengan

kemampuan daerah. Pernyataan Visi Dinas Sosial Kota Jambi. Hal ini dapat di

pahami mengigat dinas sosial kota jambi merupakan bagian integral dari

pemerintah kota Jambi.

Visi Dinas Sosial Kota Jambi sepenuhnya mendukung pemenuhan

visi Pemerintah Kota Jambi Untuk mencapai visi, perlu ditunjang oleh nilai-

nilai yang telah berkembang dan hidup dalam suatu organisasi sebagai

pendorong semangat untuk berkarya dan berkarsa, sekaligus merupakan

pedoman yang diyakini serta harus selalu dihayati dan diamalkan dalam

melaksanakan tugasnya.

Nilai-nilai dimaksud meliputi:

39 Rencana Strategi Dinas Sosial Kota Jambi Tentang Permasalahan Dan Isu-Isu

Strategis Dinas Sosial Kota Jambi

40

1. Kebersamaan.

2. Disiplin Diri Pribadi.

3. Profesional.

4. Kapabilitas Yang Tinggi.

5. Transparansi.

6. Koordinasi dan Kerjasama.

7. Tanggung Jawab dan Akuntabel.

8. Moralitas.

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya

merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Sosial

Kota Jambi. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkankanlah misi

Dinas Sosial Kota Jambi Kota Jambi yang menggambarkan hal yang

seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan

lebih nyata pada misi tersebut

b. Misi

Misi merupakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh Organisasi

sebagai penjabaran dari pada Visi, yang menjadi penggerak terhadap wujudnya

Misi tersebut. Menurut keputusan LAN Nomor : 589/IX/6/Y/99 Misi adalah

sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sesuai

Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil

dengan baik. Berorientasi pada Visi tersebut menetapkan MISI maka Dinas

Sosial Kota Jambi sebanyak 2 (dua) Misi antara lain sebagai berikut :

41

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Membangun kemandirian dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS).40

c. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 41 tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas

Sosial Kota Jambi, maka Dinas Sosial mempunyai TUGAS yaitu :

”Membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintah

Daerah di Bidang Sosial .yang meliputi :Tugas Perencanaan, Pembinaan,

Pengawasan, Pengendalian, Pelayanan dan Pembangunan di bidang

kesejahteraan sosial serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan

Walikota sesuai dengan bidang tugasnya yang terdiri dari sekretariat dan empat

bidang yang meliputi bidang Perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi

sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Penanganan Fakir Miskin”

d. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Walikota Kota Jambi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Sosial Kota

Jambi, mempunyai fungsi:

40

Ibid, Hlm 28-29

42

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan

dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan

penanganan fakir miskin;

2. Penetapan kriteria dan data Fakir miskin dan orang tidak mampu;

3. Penetapan standar rehabilitasi sosial;

4. Pengkkordinasian Pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dians sosial;

5. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab

dinas sosial;

6. Pengawasan ataas pelaksanaan tugas di lingkungan dinas sosial;

7. Pelaksanaan bimbingan tekhnis dan supervisi atas pelaksanaan urusan

dinas sosial di daerah;

8. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, dan pengembangan Kesejahteraan

sosial ,serta penyuluhan sosial; dan

9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur

organisasi di lingkungan dinas sosial;

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

43

e. Program Dinas Sosial

Berdasarkan Visi yang akan dicapai dan misi yang harus dilaksanakan

serta permasalahan-permasalahan yang diprediksi dalam bidang perencanaan

maka rencana dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan

dilaksanakan berdasarkan Skala Prioritas RPJMD Kota Jambi pada Rencana

Strategis (Renstra) OPD Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 dapat di

jabarkan pada program kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan

2) Kegiatan Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi,

Sumber Daya Air, dan listrik

3) KegiatanPenyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga

Administrasi/Teknis Perkantoran

5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan

Penggandaan

6) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

7) Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Perkantoran dan Gedung Kantor

8) Kegiatan Pengadaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan

Jabatan/Dinas/Operasional

44

9) Kegiatan Pembanguna, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Gedung/Bangunan Utilitas Kantor41

2. Program Program Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1) KegiatanPengadaan Pakaian Dinas dan Hari-Hari Tertentu Beserta

Perlengkapannya

2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis /Kursus

3) Kegiatan Perjalanan Dinas

3. Program Perencanaan, Pelaporan Kinerja Dan Keuangan Perangkat

Daerah

1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

2) Kegiatan Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

3) Kegiatan Pengembangan Data/Informasi

4. Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang

masalah kesejahteraan sosial

1) Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat

41

Rencana Strategi Dinas Sosial Kota Jambi Tentang Rencana Program dan

Kegiatan Serta Pendanaan

45

2) Kegiatan Perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS)

3) Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan potensi sumber kesejahteraan

sosial (PSKS)

4) Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan sosial bagi orang terlantar.

5) Kegiatan Pelayanan dan pembinaan sosial bagi anak yang bermasalah

sosial dan lansia

6) Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial

7) Kegiatan Pelayanan dan rehabilitasi disabilitas, korban napza

8) Kegiatan Pelayanan dan pembinaan kepahlawanan, kejuangan dan

kesetiakawanan sosial

9) Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana bantuan sosial

10) Kegiatan Pendataan dan informasi Fakir Miskin

11) Kegiatan penyuluhan,pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin

12) Kegiatan Pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin.42

f. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan salah

satu pelayanan yang diberikan pemerintah Kota Jambi dalam upaya

membangun masyarakat . Dalam pelaksanaannya pelayanan dibagi menurut 2

(dua) Urusan sebagai berikut :

42

Ibid, hlm. 65

46

1. Urusan Sosial Terdiri Dari:

a) Pelayanan bidang Perlindungan dan Jaminan sosial yaitu:

1) Perlindungan sosial korban bencana alam, yang meliputi antara lain :

Melaksanakan kesiap siagaan dan mitigasi, penanganan korban

bencana alam, pemulihan dan penguatan social, serta kemitraan dan

pengelolaan logistic bencana, sosialisasi pedoman dan petunjuk teknis tentang

penanggulangan bencana, mendata lokasi rawan bencana, membentuk taruna

siaga bencana (TAGANA) dan mengevakuasi korban bencana, pembinaan,

sosialisasi, pelatihan keterampilan korban bencana, pendataan dan identifikasi

korban bencana serta penyaluran bantuan, menghimpun bantuan masyarakat

dan menyusun rencana penyaluran terhadap korban bencana, dan membuat

laporan tahunan dan bulanan.43

2) Perlindungan social korban bencana sosial, yang meliputi antara lain :

Penanganan korban bencana social, serta pemulihan social dan

reintegrasi social berupa meneruskan perjalan orang terlantar dalam perjalanan

ke tempat tujuan nya dan membuat laporan tahunan dan bulanan.

3) Jaminan Sosial Keluarga, yang meliputi antara lain :

Melaksanakan validasi dan terminasi,selksi dan verifikasi.

Kemitraan penyaluran bantuan social, kepesertaan dan pendampingan sumber

daya jaminan social keluargang yaitu operator ,koordinator dan pendamping

PKH (program Keluarga Harapan ) dan membuat laporan tahunan dan bulanan.

43

Rencana Strategi Dinas Sosial Tentang Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

47

a) Pelayanan Bidang Rehabilitasi Sosial yaitu:

1) Rehabilitasi social anak dan lanjut usia, yang meliputi antara lain:

Rehabilitasi social terhadap anak dan lanjut usia dan advokasi

terhadap korban tindak kekerasan serta Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) ,pembinaan dan fasilitasi penaggulangan rawan social bagi

anak, bantuan terhadap panti social, asuhan anak, panti jompo dan rumah

perlindungan social anak, kerjasama dan fasilitasi perlindungan social bagi

perempuan, anak, remaja, lansia, korban tindak kekerasan serta peningkatan

kualitas sumber daya manusia panti asuhan/jompo, mengadakan gebyar

sehari bersma anak ,sosialisasi tentang anak, menginventarisir lembaga

pelayanan sosial bagi anak dan lanjut usia, menyiapkan bahan bimbingan

dan pelatihan tenaga pelayanan sosial, penghuni panti dan lanjut usia.

Kampanye sosial peduli lansia, penyuluhan dan bimbingan fisik

dan mental, bantuan sosial kepada lansia, pembinaan sumber daya manusia

dan manajemen serta fasilitasi sarana dan prasarana panti swasta dan

pemerintah, pengembangan klien loka bina karya kepada perusahaan atau

industri, pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana loka

bina karya dan membuat laporan tahunan dan bulanan.44

2) Rehabilitasi Tuna sosial yang meliputi antara lain :

Meliputi pembinaan tuna social ,fasilitasi, kerjasama, koordinasi

dan pelaksanaan rehabilitasi tuna social. Melaksanakan pendataan dan

44

Ibid, hlm. 39

48

bimbingan mental sosial dan keterampilan penyandang masalah

kesejahteraan sosial, meliputii gelandangan dan pengemis, anak nakal, anak

jalanan, eks narapidana, korban tindak kekerasan, penyandang cacat, wanita

tuna susila, korban perdagangan anak dan perempuan, pengidap HIV/AIDS,

melaksanakan penertiban dan penanganan masalah penyakit sosial meliputi

razia gelandangan dan pengemis dan tuna susila, pembentukan kelompok

usaha bersama bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah

dilakukan pembinaan sosial dan keterampilan serta memberikan bantun

modal kerja, melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi konseling

meliputi penyuluhan tuna susila, gelandangan dan pengemis serta penyakit

masyarakat lainnya dan rencana usulan bantuan dan rujukan terhadap

penyandang masalah Kesos untuk disalurkan kepada perusahaan atau

industri dan lembaga pelayanan social dan membuat laporan tahunan dan

bulanan.45

3) Rehabilitasi social Penyandang Disabilitas dan korban NAPZA yang

meliputi antara lain :

Meliputi pembinaan rehabilitasi penyandang cacat, korban

NAPZA, fasilitasi, kerjasama, koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi social

penyandang Disabilitas dan korban NAPZA. Menyusun instrument

pendataan serta menghimpun pedoman dan petunjuk teknis penanganan

anak nakal dan korban narkoba, bimbingan dan keterampilan pembinaan

lanjut terhadap anak nakal. Sosialiasi pencegahan penyalahgunaan, dampak

45

Ibid, hlm. 41

49

penyalahgunaan serta penanganan pengguna narkoba, HIV/AIDS melalui

media massa, kalender, leaflet, penyuluhan di sekolah-sekolah kepada guru

dan kepala sekolah serta ibu-ibu pengajian dan membuat laporan tahunan

dan bulanan.

b) Pelayanan bidang Pemberdayaan sosial yaitu:

1) Pemberdayaan social perorangan, keluarga dan kelembagaan

masyarakat, yang meliputi antara lain :

Memberikan bimbingan tekhnis dan supervisi pekerja social

masyarakat, tenaga kesejahteraan social kecamatan, karang taruna, lembaga

kesejahteraan social, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3),

serta potensi dunia usaha dan membuat laporan tahunan dan bulanan.

2) kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan social, yang meliputi

antara lain :

Pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan

kejuangan (K3) dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, pendataan perintis dan

keluarga perintis kemerdekaan, mengusul kan penganugerahan gelar

pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan, penyelenggaraan peringatan

hari pahlawan dan kesetiakawanan sosial nasional dan membuat laporan

tahunan dan bulanan.

3) Pengelolaan sumber dana bantuan sosial yang meliputi antara lain :

50

sosialisasi tata cara pengumpulan sumbangan social uang dan barang

dan pelaksanaan undian gratis berhadiah dan membuat laporan tahunan dan

bulanan.

c) Pelayanan bidang Penanganan Fakir Miskin yaitu:

1) Pendataan dan informasi Fakir Miskin yang meliputi antara lain :

Melaksanakan bimbingan tekhnis pendataan dan informasi

Penyandang Masalh kesejahteraan Sosial dan membuat laporan tahunan

dan bulanan.

2) Penyuluhan, pelatihan dan pemberdayaan Fakir Miskin yang meliputi

antara lain: Melaksanakan penyuluhan, bimbingan tekhnis dan

pelatihan Usaha Kesejahteraan social dan membuat laporan tahunan dan

bulanan.

3) Pembinaan dan pelayanan social fakir miskin yang meliputi antara lain :

Melaksanakan pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin dan

membuat laporan tahunan dan bulanan.

Untuk membantu kelancaran Pelayanan Urusan Sosial

sebagaimana dimaksud diatas dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kota

Jambi didukung dan dibantu oleh :46

46

Ibid, hlm. 44

51

2. Urusan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terdiri Dari:

a) Pelayanan Umum dan Perencanaan, yang meliputi antara lain :

Melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumah

tanggaan dan hubungan masyarakat, mengagendakan, mengarsipkan dan

mendistribusikan surat-menyurat, melaksanakan administrasi dan surat

menyurat kendaraan dinas, mengolah dan merangkum usulan program dari

sekretariat dan masing-masing bidang, melaksanakan pengadaan,

pendistribusian dan pemeliharaan barang, mempersiapkan penyelenggaraan

rapat, penerimaan tamu dan kelancaran hubungan melalui alat-alat komunikasi

dan membuat laporan berkala dan tahunan.

b) Pelayanan Administrasi Keuangan, yang meliputi antara lain :

Melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran dan

pedapatan, pembukuan, pembendaharaan dan kas, serta penyelenggaraan

administrasi keuangan dan membuat laporan tahunan dan bulanan.47

c) Pelayanan Urusan Kepegawaian, yang meliputi antara lain :

Menyiapkan, mengusulkan, mengolah data dan dokumentasi pegawai

meliputi kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, cuti

perpindahan, pemberian tanda penghargaan/ tanda jasa dan sanksi,

pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala, dan tunjangan, merencanakan

dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta

pendidik dan pelatihan, serta calon peserta ujian dinas pegawai, menyusun

47

Ibid, hlm. 45

52

daftar urut kepangkatan (DUK), mengusulkan permohonan kartu pegawai,

kartu istri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun, dan kartu asuransi

kesehatan, menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan

(DP3) pegawai dan laporan pajak-pajak pribadi (LP2P) serta mengolah absensi

atau daftar hadir pegawai dan membuat laporan tahunan dan bulanan.

g. Tingkat Kinerja Pelayanan Opd Periode Sebelumnya

Dinas Sosial Kota Jambi merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Daerah adalah instansi yang diberi kewenangan secara teknis untuk menangani

dan mengelola bidang Sosial juga sebagai salah satu fungsi pelayanan kepada

masyarakat di Kota Jambi. Dari program dan kegiatan yang telah dilakukan

dibidang Sosial tahun dapat disimpulkan indicator keberhasilan dalam rangka

peningkatan penanganan dan pelayanan Masalah-Masalah Sosial antara lain :

1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan

sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

2) Meningkatnya pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan

kelompok rentan sosial lainnya.

3) Meningkatnya kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan

jaminan kesejahteraan sosial. Meningkatnya ketahanan sosial

masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya

bangsa

53

4) Meningkatknya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial

dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial

5) Meningkatnya pelayanan bagi korban bencana

6) Meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat melalui Potensi

Sumber Kesejhateraan Sosial(PSKS) yang terdiri dari Lembaga

Kesejahteraan Sosial (LKS), Tagana, TKSK,PSM, Pendamping PKH,

Karang Taruna, LK3,K3S termasuk masyarakat mampu, dunia usaha,

perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan

pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

Adapun peningkatan penanganan dan pelayanan kepada Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel.

10 Data Perkembangan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

dibawah ini :

54

Tabel. 2

Data Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Di Kota Jambi Tahun 2016- 201948

NO JENIS PMKS

TAHUN

2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6

1 Anak Balita Terlantar - - 5 -

2 Anak Terlantar 165 180 217 217

3

Anak Nakal Yang Berhadapan

dengan Hukum

17 25 51 11

4 Anak Jalanan 52 18 83 40

5 Anak dengan Kedisabilitasan 506 506 506 506

6

Anak yang Menjadi Korban Tindak

Kekerasan/ diperlakukan salah

- 39 46 -

7

Anak yang memerlukan

Perlindungan Khusus

- - - 1

8 Lanjut Usia Terlantar 8001 8246 8462 8462

9 Penyandang Disabilitas 1558 1841 1533 1533

10 Tuna Susila (PSK) 270 110 625 625

11

Gelandangan / Gelandangan

Psykotic

196 141 161 151

12 Pengemis 28 28 79 69

13 Pemulung - - 55 55

14

Bekas Warga Binaan Lembaga

Kemasyarakatan

- - 54 20

15 Orang dengan HIV / AIDS (ODHA) 395 395 395 395

16

Korban Penyalahgunaan Narkoba

Psikotropika & Zat Adiktif

110 450 359 280

17 Korban Traficking - 1 - -

18 Korban Tindak Kekerasan - - - 23

19 Korban Bencana Alam 1209 672 1487 226

20 Korban Bencana Sosial 116 120 258 158

21 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi - - - 40

22 Fakir Miskin 31707 31707 26751 26751

23

Keluarga Bermasalah Sosial

Psikologi

6423 8906 8564 16318

JUMLAH 50.753 53.385 49.691 55881

48 Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial ,BidangPerlindungan Jaminan Sosial dan

Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Jambi Tahun

55

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Menurut Peraturan

Walikota Nomor 29 Tahun 2016

Dinas Sosial Kota Jambi merupakan lembaga Pemerintah yang

diberi kewenangan secara teknis untuk menangani dan mengolah bidang sosial

sebagai salah satu fungsi pelayanan kepada wajib Retribusi di kota Jambi,

semua program yang ada di Dinas Sosial merupakan program untuk

memberantas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Adapun

kelompok sasaran rencana strategi Dinas Sosial kota Jambi dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Gelandangan dan pengemis psychotic

2. Pengemis

3. Anak nakal

4. Anak jalanan

5. Anak terlantar

6. Lanjut usian terlantar

7. Balita terlantar

8. Korban tindak kekerasan

9. Penyandang cacat

10. Tuna sulsila/ pekerja seks komersi (PKS)

11. Korban penyalah gunaan narkoba, psikotropika, obat-obatan, dan zat

adiktif (NAPZA)

55

56

12. Penderita dan orang dengan HIV dan AIDS49

Bentuk penertiban gelandangan dan pengemis berdasarkan

Peraturan Walikota yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jambi merupakan

bentuk kebijakan untuk menertibkan gelandangan dan pengemis. Maraknya

gelandang dan pengemis menimbulkan ketidak teraturan sosial ditandai dengan

ketidak tertiban serta ketidak nyamanan masyarakat. Peraturan yang dikelurkan

harus bisa di implementasikan dan di harapkan dapat mengurangi peningkatan

jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Jambi.

Adapun bentuk penertiban gelandangan dan pengemis dengan

mengacu pada asas dan tujuan Peraturan Walikota dilakukan melalui:

1. Preventif

Untuk mencegah timbulnya gelandangan pengemis di dalam

masyarakat dilakukan pemantauan pengendalian terhadap sumber-sumber

penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis.50

Pemantauan dan pengendalian penyebab timbulnya gelandangan

dan pengemis dilakukan dengan pendataan pada titik-titik rawan yang kerap

kali dijadikan sebagai tempat untuk mengemis, patroli yang dilakukan

secara rutin oleh Dinas Sosial serta Dinas Instansi yang terkait dan bagi

masyarakat dapat memberikan informasi mengenai titik-titik rawan yang di

jadikan tempat untuk mengemis kepada Dinas Sosial.

49

Rencana Strategi Dinas Sosial Kota Jambi Tentang Kelompok Sasaran Renstra 50

Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penertiban Gelandangan

dan Pengemis, Pasal 4 Ayat (1)

57

2. Represif

Preventif bertujuan untuk mengurangi dan meniadakan

gelandangan dan pengemis baik itu kepada perorangan maupun kelompok

yang melakukan pergelandangan dan mengemis meliputi:51

a. Razia

Razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial, penyidik Pegawai Negeri

Sipil, di bantu oleh pihak Kepolisian dan Masyarakat bertujuan menciptakan

keteraturan, keindahan, dan ketertiban secara umum. Razia juga bertujuan

untuk memutuskan mata rantai kehidupan gelandangan dan pengemis agar

kembali normal ditengah masyarakat. Akibat yang diharapkan, perilaku

secara wajar dimiliki gelandangan dan pengemis sehingga tidak menjadi

gelandangan danpengemis lagi. Keberhasilan memutus mata rantai ini tentu

saja dapat meningkatkan peran gelandangan dan pengemis ditengah

masyarakatsecara umum. Akibat yang ditimbulkan, perilaku produktif akan

ditunjukkan gelandangan dan pengemis dibandingkan waktu sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jaharudin Kabid

Rehabilitas Dinas Sosial Kota Jambi mengatakan:

“Penertiban gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Dinas

Sosial Kota Jambi di bantu oleh pihak-pihak terkalit. Gelandangan dan

pengemis yang terjaring razia langsung dilakukan identifikasi dan

pendataan, kemudian diberikan pembinaan sementara oleh Dinas Sosial dan

biasanya mereka yang terjaring razia adalah mukamuka lama yang pernah

terjaring sebelumnya”52

51

Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penertiban

Gelandangan Dan Pengemis, Pasal 7 Ayat (1)

52

Wawancara Dengan Bapak Jaharudin, Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kota Jambi,

10 Agustus 2019.

58

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

Dinas Sosial belum berhasil dalam melakukan penertiban geladangan dan

pengemis di Kota Jambi di karenakan penertiban sebagian gelandangan dan

pengemis mengetahui bahwa akan diadakan razia atau penertiban oleh

Dinas Sosial sehingga mereka sempat melarikan diri. Razia yang dilakukan

oleh Dinas Sosial dilakukan beberapa kali dalam sebulan,

meskipun Dinas Sosial sudah melakukan razia secara rutin untuk

melaksanakan Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang

penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Jambi. Namun hal tersebut

tidak sesuai dengan pengakuan gepeng ketika melakukan wawancara pada

beberapa gepeng.

“Selama saya menjadi pengemis di jalalanan, saya selalu berhasil

kabur dan belum pernah terjaring razia oleh Dinas Sosial”53

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan, bahwa

belum optimalnya razia yang dilakukan Dinas sosial. Pada hal penuturan

dari intansi terkait mereka sudah melakukan razia hampir tiap minggu.

Namun observarsi yang temukan di lapangan, masih banyaknya

gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dijalanan Kota, dan tempat-

tempat umum lainnya.

b. Penampungan Tetap

Dinas Sosial sendiri untuk sekarang belum ada penampungan tetap

bagi gelandangan dan pengemis yang terjaring razia. Penampungan hanya

bersifat sementara di dalam panti terhadap gelandangan dan pengemis

53

Wawancara Dengan Gelandangan Dan Pengemis, 02 Agustus 2019.

59

setelah pelaksanaan razia di lakukan dalam rangka pendataan seleksi.

Selama dalam panti penampungan, Dinas bersama instansi terkait wajib

memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kesulsilaan dan kesopanan.54

Penampungan tetap yang di maksud disini adalah:

1) Panti sosial

2) Panti rehabilitasi sosial

3) Pusat pendidikan dan pelatihan

4) Pusat kesejahteraan sosial

5) Rumah perlindungan sosial

3. Usaha Rehabilitasi Sosial

Usaha Rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi

usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan

kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah pemukiman baru melalui

transmigrasi maupun ke tengah masyarakat, pengawasan serta bimbingan

lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali

memiliki kemampuan untuk hidup secara layak.

Usaha rehabilitasi ini bertujuan agar fungsi mereka dapat berperan

kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitatif ini dilakukan dengan

usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, dan tindak lanjut, yang

kesemuanya itu dilaksanakan melalui Panti Sosial.

54

Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penertiban Gelandangan

dan Pengemis, Pasal 9 Ayat (1)

60

Bentuk Rehabilitasi terhadap gelandangan pengemis meliputi

serangkaian kegiatan diantaranya bimbingan mental, bimbingan sosial,

bimbingan ketrampilan dan penyaluran.

Bimbingan mental dalam usaha rehabilitasi sosial meliputi

a. Bimbingan keagamaan

b. Bimbingan kedisiplinan

c. Bimbingan budi pekerti

Bimbingan fisik dalam usaha rehabilitasi sosial meliputi

a. Pemeliharaan fisik dan kesehatan

b. Terapi fisik

c. Pemeliharaan kebugaran

d. Pelayanan menu dalam meningkatkan gizi.

Bimbingan sosial dalam usaha rehabilitasi sosial meliputi :

a. Bimbingan sosial perorangan

b. Bimbingan sosial kelompok

c. Bimbingan sosial kemasyarakatan.

Bimbingan keterampilan dalam usaha rehabilitasi sosial meliputi :

a. Bimbingan usaha ekonomis produktif

b. Bimbingan ketrampilan kerja.

Penyaluran terhadap gelandangan dan pengemis yang telah di rehabilitasi

sosial meliputi :

a. Pengembalian dalam kehidupan keluarga dan masyarakat

b. Menyalurkan ke jalur-jalur lapangan kerja/sektor usaha

61

c. Usaha mandiri.55

B. Implementasi Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Jambi

Menurut Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016

Implementasi merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu

dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses

implementasi penertiban baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan

telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan

untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Namun demikian dalam proses

Implementasi yang baik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi

pencapaiannya. Akibatnya apabila faktor tersebut tidak mampu dikendalikan

akan berdampak kepada kegagalan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan sebagai suatu proses tindakan-tindakan administratif

umum yang perlu diperiksa sampai level kebijakan yang spesifik. Keberhasilan

atau kegagalan dari suatu implementasi dapat dilihat dari kapasitasnya untuk

menjalankan kebijakan sesuai dengan desain semula. Karena itu, implementasi

secara keseluruhan perlu dilihat dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan

sesuai dengan yang ditentukan.

Implementasi penertiban gelandang dan pengemis di Kota Jambi

dilakukan dengan:

55

Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan Dan

Pengemis, Pasal 14.

62

1. Melaksanakan Penertiban

a. Melaksanakan Razia

Razia gelandangan dan pengemis menitip beratkan pada kondisi

yang menyebabkan lingkungan dimana seseorang atau kelompok

gelandangan dan pengemis menimbulkan sesuatu tidak aman. Razia yang

dilakukan oleh pemerintah terhadap gelandangan dan pengemis bertujuan

menciptakan keteraturan, ketertiban umum serta memutuskan rantai

kehidupan gelandangan dan pengemis agar kembali normal di tengah

masyarakat.

Wawancara denga Bapak Jaharudin, Kabid Rehabilitas Dinas

Sosial Kota Jambi mengatakan bahwa:

“ Pihak kami melakukan razia secara rutin, dalam sebulan kami

melakukan razia 4-5 kali, namun dalam pelaksanaan razia gelandangan

dan pengemis sudah terlebih dahulu mengetahui bahwa pihak kami akan

melakukan razia dan mereka juga udah sangat paham dengan orang-

orang Dinas Sosial dan kendaraan yang kami gunakan saat melakukan

razia.”.56

b. Melaksanakan Pembinaan

Menurut Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 menyebutkan

bahwa pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana

56 Wawancara bersama dengan Bapak Jaharudin Kabid Rehabilitas Dinas Sosial

Kota Jambi.

63

dan terorganisasi untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis

melalui pemantauan, pendataan, sosialisasi, pengawasan dan

pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup

gelandangan dan pengemis.

Wawancara bersama dengan Bapak Toyib Kasi Rehabilitas Dinas

Sosial Kota Jambi mengatakan:57

“Langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan pendataan

dan pengadakan posko titik-titik yang sering dijadikan tempat untuk

mengemis. Ini dilakukan untuk menindaki gelandangan dan pengemis

yang ada di sekitar lampu merah untuk didata dan diberikan pengarahan.

Apabila dia baru pertama didapatkan mengemis kita jelaskan kembali

bahwa ada peraturan yang menjelaskan bahwa ada larangan dan sanksi-

sanksi yang akan diberikan apabila pengemis tersebut melakukan

aktifitasnya kembali.”

Dari pernyataan di atas dapat dimpulkan bahwa dalam penanganan

pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dengan

melakukan langkah awal untuk membina pengemis adalah dengan

pengadaan posko yang berfungsi sebagai bentuk pembinaan awal melalui

pendataan dan pengarahan awal dari pihak Dinas Sosial yang bekerja

sama dengan pihak berwajib.

57 Wawancara bersama dengan Bapak Toyib Kasi Rehabilitas Dinas Sosial Kota

Jambi.

64

Setelah gelandangan dan pengemis terjaring razia maka akan di

beri pembinaan di Dinas Sosial. Pembinaan di sini di lakukan dengan

pelatihan fisik oleh TNI dan ketampilan seperti membuat kerajian yang

mempunyai nilai jual agar nantinya setelah mereka di bebaskan mereka

tidak harus menggelandang dan mengemis lagi. Namun karena

terkendala sarana dan prasarana maka pembinaan tidak bisa maksimal.

2. Faktor-Faktor Tantangan dan Peluang

a. Sosial Budaya

Hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para masyarakat

yang memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis. Faktor sosial

budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan

pengemis karena rendahnya harga diri pada sekelompok orang

mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta, sikap pasarah

pada nasib dan mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah sebuah

nasib hingga tidak ada kemauan untuk berubah serta kebebasan hidup di

jalan dengan menggelandang, ada kenikmatan sendiri karena mereka

tidak merasa terikat oleh aturan yang seringkali membebani mereka.

Hingga mengemis menjadi salah satu mata pencariaannya.

Wawancara bersama gelandangan dan pengemis mengatakan

bahwa:58

“mencari pekerjaan bukan hal mudah, saat menemukan gaji tidak cukup

memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari dan merasa terikat. Kami

lebih memilih hidup di jalan dengan bebas tanpa adanya tekanan dari

manapun mesikupn harus menggelandang dan mengemis di jalan”.

58

Wawancara Bersama Gelandangan dan Pengemis.

65

Hal ini tidak boleh di biarkan namun, harus di cari solusi agar

gelandangan dan pengemis tidak pasrah atas apa yang terjadi pada

kehidupannya dan tentunya butuh dukungan dari keluarga dan orang-

orang terdekat serta kebijakan pemerintah dengan menyediakan lapangan

pekerjaan.

b. Sumberdaya Manusia

Dengan adanya sumberdaya yang berkualitas dan unggul akan

memberikan kemudahan bagi organisasi pelaksana untuk bisa

mewujudkan kebijakan sesuai dengan tujuan, sasaran dan manfaat yang

ingin dicapai. Selain sumberdaya manusia yang berkualitas, organisasi

pelaksana juga harus bisa menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung

dalam kebijakan, sehingga dengan adanya fasilitas pendukung ini maka

setiap sumber daya yang ada dapat memanfaatkannya dalam mendukung

pelaksanaan tugas yang telah dibebankan. Apabila organisasi pelaksana

kebijakan telah memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas dan

fasilitas yang mendukung, langkah berikutnya adalah membagi

wewenang dan tanggung jawab kepada setiap sumberdaya tersebut

dengan jelas. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam

pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan kepada setiap sumberdaya

manusia yang dimiliki. Pembagian wewenang dan tanggung jawab juga

akan membeirikan penekanan pada setiap sumberdaya manusia untuk

bisa menyelesaikan beban kerja yang telah diberikan organisasi.

66

Didalam Peraturan Peraturan Walikota telah dijelaskan bahwa

lembaga atau instansi yang menjadi implementor dalam melaksanakan

kebijakan penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis

adalah Dinas Sosial Kota Jambi, sedangkan untuk penertiban dilapangan

dibantu masyarakat dan pihak kepolisian.

Berdasarkan wawancara denga Bapak Jaharudin Kabid Rehabilitas

Dinas Sosial Kota Jambi mengatakan:

“Bahwa lembaga atau instansi yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan

pengemis adalah pihak kami sendiri. Sedangkan untuk melihat

bagaimana kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki oleh masing-

masing lembaga. Dilihat dari sumberdaya manusia yang ada sekarang ini,

dirasakan masih sangat kurang, soalnya untuk melakukan pembinaan

baik mental ataupun keterampilan kita belum memiliki sumberdaya

manusia yang menguasai bidang tersebut serta kurangnya sarana dan

prasarana”.59

Hasil wawancara menjelaskan bahwa di Dinas Sosial terdapat

kekurangan sumberdaya yang memiliki kemampuan untuk melakukan

pembinaan baik mental maupun keterampilan sehingga pembinaan yang

dilakukan sangat terbatas. Apabila dilihat dari fasilitas pendukung yang

dimiliki oleh Dinas Sosia untuk mengimplementasikan penertiban dan

pembinaan gelandangan dan pengemis, fasilitas yang dimiliki belum

memadai seperti tidak adanya panti khusus gelandangan dan pengemis

sehingga pembinaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Wawancara bersama dengan Bapak Toyib Kasi Rehabilitas Dinas

Sosial Kota Jambi mengatakan:

59

wawancara denga Bapak Jaharudin, Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kota Jambi,

10 Agustus 2019.

67

“Fasilitas pendukung itu masih sangat kurang, panti sosial kita

tidak punya, sehingga untuk melakukan pembinaan menjadi

terkendala”.60

Yang menjadi permasalahan dalam melakukan pembinaan terhadap

gelandangan dan pengemis adalah belum adanya panti khusus untuk

menampung gelandangan dan pengemis yang terjaring razia, sehingga

pembinaan yang dilakukan tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

gelandangan dan pengemis dalam hal kesiapan fasilitas berupa panti

sosial untuk menampung dan memberikan pembinaan terhadap

gelandangan dan pengemis, sehingga gelandangan dan pengemis yang

terjaring razia tidak dilakukan pembinaan sesuai dengan isi dari

kebijakan.

3. Lingkungan

Faktor yang juga menjadi penghambat dari Implementasi Peraturan

Walikota mengenai penertiban dan pembinaan gelandangan dan

pengemis ini adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan

kemauan atau niat yang dimiliki oleh lingkungan sekitar pelaksanaan

kebijakan. Karena dengan adanya kemauan dan niat yang kuat untuk bisa

mengimplementasikan penertiban dan pembinaan gelandangan dan

pengemis sesuai dengan amanah yang diberikan tentunya akan lebih

mudah mewujudkan kebijakan yang ditetapkan. Penjelasan mengenai

pengaruh dimensi lingkungan kebijakan akan dilihat dari tiga sub

dimensi yaitu respon atau kepatuhan dan daya tanggap pelaksana,

60

Wawancara Bersama Dengan Bapak Toyib, Kasi Rehabilitas Dinas Sosial Kota

Jambi, 10 Agustus 2019.

68

keterlibatan lembaga lokal dan dukungan elit politik dalam implementasi

penertiban dan pembinaan gelandangandan pengemis. Keberhasilan suatu

kebijakan juga dipengaruhi oleh seberapa besar keterlibatan lembaga

lokal, dan dukungan dari elit politik yang terlibat dalam implementasi

kebijakan serta daya tanggap dari pelaksana kebijakan itu sendiri.

Wawancara denga Bapak Jaharudin, Kabid Rehabilitas Dinas

Sosial Kota Jambi mengatakan bahwa:

“Dari tindakan-tindakan yang telah kami lakukan untuk mengatasi

masalah gelandangan dan pengemis ini, seperti melakukan razia dan

pemberian pelatihan dan keterampilan terhadap gelandangan dan

pengemis. Akan tetapi respon dari masyarakat untuk mendukung

kesusksesan dari kebijakan ini masih sangat kurang, masih banyak

masyarakat yang memberikan sumbangan berupa uang kepada pengemis

yang meminta-minta dijalan, sehingga upaya untuk mengatasi masalah

ini tidak didukung oleh tindakan masyarakat yang masih tetap

memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis”.61

Apabila dilihat dari isi dari kebijakan itu sendiri maka dapat dilihat

bahwa tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan masih sangat kurang

sehingga penertiban atau razia yang dilakukan tidak menimbulkan efek

jera sama sekali sehingga gelandangan dan pengemis yang pernah

terjaring razia dan kemudian di lepaskan akan kembali menjadi

gelandangan dan pengemis, hal ini bisa dilihat dari razia yang dilakukan

dengan menjaring orang – orang yang sama.

Keterlibatan lembaga-lembaga sosial yang ada di tengah-tengah

masyarakat untuk dapat mengatasi dan menanggulangi masalah

kesejahteraan sosial belum membantu dalam mengatasi masalah

61

wawancara denga Bapak Jaharudin, Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kota Jambi,

10 Agustus 2019

69

gelandangan dan pengemis.62

lembaga sosial seperti panti sosial khusus

untuk gelandangan dan pengemis belum ada.

Dengan adanya Peraturan mengenai penertiban dan pembinaan terhadap

gelandangan dan pengemis, maka manfaat yang akan didapatkan oleh

Pemerintah yaitu terciptanya keadaan yang tertib dan kenyamanan bagi

masyarakat, sedangkan manfaat bagi gelandangan dan pengemis itu sendiri

adalah mendapatkan pelayanan sosial dari pemerintah berupa pembinaan dan

pelatihan keterampilan sehingga mereka memiliki kemampuan untuk kembali

ketengah-tengah masyarakat. Pembinaan yang dilakukan terhadap gelandangan

dan pengemis diharapkan dapat merubah pola pikir mereka untuk tidak lagi

menjadi gelandangan dan pengemis.

Implementasi penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis ini,

didalam Peraturan Walikota perubahan yang diinginkan dari Peraturan

Walikota ini adalah berkurang atau bahkan hilangnya gelandangan dan

pengemis yang ada di Kota Jambi, karena sangat mengganggu ketertiban.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di Kota

Jambi sehingga mereka tidak lagi menjadi gelandangan dan pengemis, hal ini

berkaitan dengan tingkat perubahan yang diinginkan oleh suatu kebijakan.

Akibat yang diharapkan, perilaku secara wajar dimiliki gelandangan sehingga

tidak menggelandang lagi. Tingkat perubahan yang di inginkan ini tentu saja

dapat meningkatkan peran gelandangan di tengah masyarakat secara umum.

62

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Jambi

70

Akibat yang ditimbulkan, perilaku produktif akan ditunjukkan gelandangan

dibandingkan waktu sebelumnya.

Usaha penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis

belum dilakukan secara keseluruhan, seperti usaha rehabilitasi yang mana

belum ada dilakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis yang

telah diberikan pembinaan, selain itu pembinaan terhadap hanya diberikan

kepada sebagian gelandangan dan pengemis, tidak semua gelandangan dan

pengemis yang terjaring razia diberikan pembinaan, hal ini disebabkan karena

terbatasnya tempat penampungan dan kurangnya dana yang dimiliki untuk

melakukan pembinaan.

Wawancara bersama Anto pengemis yang terjaring razia mengatakan:

“Saya sudah beberapa kali terjaring razia selama ditangkap pihak Dinas

Sosial memberikan kami pelatihan dan pembinaan namun kami selalu menolak

dan mencoba kabur. setelah 3-5 hari di tangkap kami di data kemudian

bebaskan lagi dan kami kembali lagi mengemis”.63

Secara keseluruhan, faktor kebijakan itu sendiri yaitu mengenai

penertiban gelandang dan pengemis ini, sudah memuat tujuan penertiban dan

pembinaan gelandangan dan pengemis, manfaat dari kebijakan, tingkat

perubahan yang diinginkan, namun permasalahannya adalah kurangnya

tindakan yang dilakukan terhadap mereka yang terjaring penertiban,

gelandangan dan pengemis yang terjaring razia didata dan kemudian mereka

akan diberikan pelatihan keterampilan dan sebagian lainnya di yang masih

63

Wawancara Bersama Anto, Pengemis Yang Terjaring Razia, 01 Agustus 2019.

71

memiliki keluarga akan di pulangkan ke keluarganya masing – masing, dan

kemudian setelah di beri pelatihan dan keterampilan selama beberapa hari akan

di lepaskan lagi tanpa ada pengawasan selanjutnya sehingga mereka bisa

melakukan kegiatan mengemis kembali. Dari sana dapat dilihat bahwa

kebijakan penertiban gelandangan dan pengemis belum memuat ketentuan-

ketentuan mengenai sanksi yang harus diberikan kepada gelandangan dan

pengemis yang terjaring razia, atau bagaimana upaya yang dilakukan untuk

memberikan efek jera terhadap mereka sehingga tidak lagi menjadi


72

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Sosial Kota Jambi merupakan lembaga Pemerintah yang diberi

kewenangan secara teknis untuk menangani masalah kesejahteraan sosial

diantaranya masalah gelandangan dan penegemisi. Bentuk Penertiban yang

dilakukan untuk menertbitkan gelandangan dan pengemis berdasarkan

Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 yaitu dengan usaha

Preventif dengan mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis dilakukan

pemantauan pengendalian terhadap sumber-sumber penyebab timbulnya

gelandangan dan pengemis, Usaha Reprensif bertujuan untuk mengurangi

dan meniadakan gelandangan dan pengemis dengan cara melakukan Razia

secara rutin dan penampungan tetap dan usaha Rehabilitasi dengan

memberikan pembinaan dan pelatihan mental serta keterampilan kepada


2. Implementasi Penertiban gelandangan dan pengemis di lakukan dengan

melakukan penertiban berupa razia dan pembinaan. Faktor tantangan dan

peluang di pengaruhi faktor sosial budaya, sumberdaya manusia dan

lingkungan. kelambatan implementasi disumbangkan oleh aspek-aspek

tidak adanya panti sosial yang dimiliki oleh Dinas Sosial menyebakan

pembinaan yang dilakukan kepada gelandang dan pengemis belum dapat

dilaksanakan, selain dari faktor lembaga, faktor lainnya yang ikut

mempengaruhi yaitu faktor lingkungan, dimana masih kurangnya dukungan

72

73

dari lembaga-lembaga sosial maupun pihak-pihak swasta dalam mengatasi

masalah gelandangan dan pengemis, begitu juga dengan kurangnya

dukungan dari masyarakat untuk mengatasi gelandang dan pengemis ini

membuat usaha yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah ini

menjadi lebih sulit.

B. Saran

Untuk menciptakan ketertiban umum pemerintah harus benar-benar

berusaha mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan kesejahteraan

sosial khususny bagi gelandangan, pengemis atau peminta-minta.

Permasalahan ini sangat serius dan perlu di tanganin dan sangat berpengaruh

bagi pemerintah Karena menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan daerah dalam

memberantas kemiskinan di daerah tersebut.

Kemudian kepada masyarakat umumnya diharapkan dapat

menumbuhkan kesadaran terhadap kehidupan sekitarkita dan apabila ingin

memberikan sumbangan sebaiknya di salurkan sumbangan di tempat-tempat

yang sudah di tentukan oleh pemerintah seperti BASDAR, RUMAH IBADAH

dan PANTI ASUHAN.

C. Kata Penutup

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah

melimphkan rahmat, taufik dan hidayahNYA sehingga skripsi ini dapat

terselesaikan sesuai dengan jadwal yang diprogramkan UIN STS JAMBI.

Sholawat beriring salam tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad

SAW.

74

Dengan selesainya skripsi ini penulis tidak bermaksud merasa puas

dengan apa yang ada dalam skripsi ini, justru penulis merasa banyak sekali

kekurangan dalam skripsi ini. Tidak lupa penulis menghaturkan banyak terima

kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, dan hanya

Allah SWT yang akan membalas budi baik yang telah membantu penulis

menyelesaikan skripsi ini.

75

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Burhan Bungin,Metedeologi Penelitian Kuantitatif, (Surabaya: Rajagrafindo

Persada, 2001)

Fernande Simangunsong,Metodologi Penelitian Pemerintahan, (Bandung:

Alfabeta, 2017)

Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosail,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit

Alumni, 2000)

Muhammad drus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan

Kuantitatif, 2009

Sayuti Una, (Pedoman Penulisan Skripsi (edisi revisi ),Cet Ke 2 (Jambi:

Syariah Press Dan Fakultas Syarih UIN STS Jambi, 2014)

Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum. (Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Soetomo, Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahan, (Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2010)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 Tentang Ketertiban

Umum

Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Penanganan Gelandangan

dan Pengemis

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 28 Ayat 1 Tahun 1945 Tentang Hak

Asasi Manusia

76

C. Lain-lain

Aliyah Nur Munjiah, “Upaya Dinas Sosial Kota Yogyakarta Dalam

Penanganan Gelandangan dan Pengemis” Skripsi fakultas syariah

dan hukum Sunan kalijaga yogyakarta, (2015)

Ariel sharon sumenge. Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran

badan perencanaan pembangunan daerah (BAP PEDA). 1(3):75

Iffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. http://pustakakaryaifa.blogspot.com.

Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 02 Oktober 2019.

Imelda Onibala, “Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata

Internasional” Vol 1:2 (April 1013), Hlm. 125

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 23

Khairul Lahmi. “Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan

Pengemis di Kota Jambi” Skripsi Fakultas Syariah, (2014)

Mardiyatul Yusra. “Bimbingan Agama Terhadap Gelandangan Dan Pengemis

Di UPT Pelayanan Sosial” Skripsi Fakultas Dakwah UIN Jambi

(2016).

Norika priyantoro, “penanganan gelandangan dan pengemis dalam presektif

(Uin Sunan Kalijaga 2015). Skripsi UIN Sunan Kalijaga 2015

Observasi Gelandangan Dan Pengemis di Kota Jambi, 10 Maret 2019.

Rencana Strategi Dinas Sosial Kota Jambi

Ronald Saija, Hukum Perdata Internasional, Cet. Ke-1(Jakarta Deepublish,

2019)

Wawancara Bersama Anto, Pengemis Yang Terjaring Razia

Wawancara Denga Bapak Jaharudin, Kabid Rehabilitas Dinas Sosial Kota

Jambi

Wawancara Dengan Bapak Toyib, Kasi Rehabilitas Dinas Soial Kota Jambi

Wawancara Dengan Gelandangan Dan Pengemis

77

LAMPIRAN

Gambar 1. Kantor dinas sosial kota jambi

78

Gambar 2. Wawancara bersama Bapak Jaharuddin Kepala Bidang

Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jambi

Gambar 3. Wawancara Bersama Bapak Toyib Kepala Seksi

Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jambi

79

Gambar 4. Pengemis Di Sekitar Lampu Merah

Gambar 5. bersama pengemis

80

Gambar 6. Gelandangan dan Pengemis Yang Terjaring Razia

Gambar 7. Razia Gelandangan Dan Pengemis

81

Gambar 8. Pembinaan dan Pelatihan Gepeng Yang Terjaring Razia

82

DAFTAR INFORMAN

No Nama Jabatan/Pekerjaan Ket

1 Bapak Jaharudin Kabid Dinas Sosial Kota Jambi

2 Bapak Toyib Kasi Dinas Sosial Kota Jambi

3 Anto Gepeng

83

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Najemia

Nim : SIP 162402

Tempat, Tanggal Lahir : Benteng, 17 Maret 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Asal : Benteng, Kec. Sungai Batang, Inhil Riau

Pekerjaan : Mahasiswa

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Nomor HP : 0812-7179-5847

B. Riwayat Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Tempat Tahun

1 SDN 001 Benteng Benteng 2005-2011

2 MTS YABID Benteng 2011-2013

3 MA YABID Benteng 2013-2016

4 S1 UIN STS JAMBI Muaro Jambi 2016 s/d Sekarang

C. Pengalaman Organisasi

No Jenis Pengalaman Jabatan Tahun

1 IPMR ANGGOTA 2016 S/D Sekarang

2 IKMI ANGGOTA 2016 S/D Sekarang

implementasi peraturan walikota jambi nomor 29...

Documents