implementasi kebijakan manajemen aset daerah di

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN ASET

DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

T E S I S

Oleh

SYAIFUL AMRY S

127024009/SP

PROGRAM MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

2 0 1 4

Universitas Sumatera Utara



TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Magister Studi Pembangunan dalam Program Studi Pembangunan Pada

Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

SYAIFUL AMRY S

127024009/SP

PROGRAM MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

2 0 1 4


Judul Tesis : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MANAJEMEN

ASET DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Nama Mahasiswa : Syaiful Amry S

Nomor Pokok : 127024009

Program Studi ; Studi Pembangunan

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

( Prof.Dr. M.Arif Nasution, MA ) ( Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si )

Ketua Anggota

Ketua Program Studi, Dekan,

( Prof.Dr. M.Arif Nasution, MA ) (Prof. Dr. Badaruddin, M.Si)

Tanggal Lulus : 02 Juli 2014


Telah diuji pada

Tanggal 02 Juli 2014

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof.Dr. M.Arif Nasution, MA

Anggota : 1. Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si

2. Drs. Agus Suriadi, M.Si

3. Drs. Ermansyah, M.Hum

4. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si


PERNYATAAN



TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi,

dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang

pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu

dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2014

Penulis

Syaiful Amry S




ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana Implementasi

Kebijakan Manajemen Aset Daerah berdasarkan Permendagri No. 17 Tahun 2007

dan Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2009 di Lingkungan Pemerintah Kota

Medan. Serta melihat kelebihan dan kekurangan dalam implementasi Kebijakan

tersebut. Sesuai dengan fokusnya, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

analisis dengan pendekatan kualitatif, dimana hasil akhir dari penelitian ini

digambarkan dengan kata-kata, penelitian ini digunakan untuk mengkonstruksi

realitas yang ada (Fact Finding). Lokasi difokuskan pada Bag. Perlengkapan dan

Aset Sekretariat Daerah Kota Medan yang bertugas mengkoordinir

penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing –masing

SKPD. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan

teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perencanaan

kebutuhan barang implementasinya mengalami kesulitan karena penetapan DPA

belum sepenuhnya berdasarkan daftar kebutuhan barang milik daerah karena

ketidaksinkronan antara kebijakan Permendagri No. 17 Tahun 2007 dalam

pengelolaan aset dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bappenas,

Implementasi kebijakan manajemen aset daerah di Pemerintah Kota Medan belum

semuanya terlaksana dengan baik karena masih ada beberapa kebijakan yang

belum di Implementasikan dengan baik. Namun pemerintah kota sudah berhasil

melakukan hal penting dalam pengelolaan asetnya seperti dilakukannya

Inventarisasi, Penilaian Aset (Jasa Appraissal), adanya LPSE, terbentuknya Unit

Layanan Pengadaan (ULP), adanya Gudang yang cukup representatif dan adanya

penggunaan sistem SIMDA Keuangan yang semuanya juga berkaitan dengan

asersi penilaian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga sampai

saat ini Pemerintah Kota Medan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP)

terhadap laporan neraca keuangannya. Untuk ULP yang ada di Bagian

Perlengkapan dan Aset disarankan untuk menjadi unit tersendiri yang dipimpin

oleh pejabat setingkat Eselon II karena peranannya sangat penting dan strategis

dalam pelaksanaan belanja langsung APBD Pemerintah Kota Medan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, dan Aset daerah

i


REGIONAL ASSET MANAGEMENT POLICY

IMPLEMENTATION IN THE GOVERNMENT OF MEDAN.

ABSTRACT

This study aimed to analyze how the Implementation of Regional Asset

Management Policy based Permendagri No. 17 Tahun 2007 and Perda Kota

Medan No. 01 Tahun 2009. on Environment Government of Medan. As well as

seeing the advantages and disadvantages in the implementation of the policy. In

keeping with its focus, this research uses descriptive method of analysis with a

qualitative approach, where the final results of the study described in words, this

research used to construct the existing reality (Fact Finding). Location is focused

on the Equipment and Assets Section Regional Secretariat of Medan which is in

charge of coordinating the implementation of asset management areas exist in

each work unit. Data collection was conducted by interview, observation and

documentation techniques. The results showed that the planning system needs

implementation goods suffer from a determination of the DPA is not fully based

on the list of goods belonging to local needs because of unsynchronized between

Permendagri No. 17 Tahun 2007 in the management of assets with a policy

issued by the National Development Planning Agency, Regional Asset

Management Policy Implementation in the Government of Medan's not all done

well because there are some policies that have not been properly implemented.

However, the city government has managed to do something important in the

management of such assets do Inventory, Asset Valuation (Appraissal Services),

the presence of LPSE, formation of Procurement Services Unit (ULP), the

existence of a fairly representative storage and the use of systems that all

financial SIMDA also related to assertions assessment conducted by the Supreme

Audit Agency so far Medan City Government received an unqualified opinion

(WTP) to report its balance sheet. For ULP is in part suggested equipment and

assets to be a separate unit led by Echelon II level officials as an important and

strategic role in the implementation of the Government direct expenditure budget

of Medan.

Keywords: Implementation, Policy, and Asset regions

ii


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur Alhamdulillah penulis kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan berkah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan

penulisan tesis ini. Selama melakukan penelitian dan penulisan tesis ini, penulis

banyak memperoleh bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena

itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus

dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc, (CTM), Sp.A(K)

selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA., selaku Ketua Program Studi

Magister Studi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara, sekaligus selaku Ketua Komisi Pembimbing.

4. Bapak Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si., selaku Anggota Komisi

Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak Agus Suriadi, S.Sos., M.Si., selaku Komisi Pembanding yang

telah memberikan masukan, saran dan kritiknya dalam menyelesaikan

penulisan tesis ini

6. Bapak Drs. Ermansyah, M.Hum., selaku Komisi Pembanding yang telah

memberikan masukan, dan saran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini

iii


7. H. Syamsul Bahrain AM dan Almh. Siti Ramlah Nst, kedua orang tua

penulis yang telah melimpahkan kasih sayang dan perhatiannya yang besar

serta Do’a dan nasehatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini

dengan baik.

8. Erni lestari, SH. Isteri tercinta yang telah begitu banyak membantu,

memberikan semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan tesis ini,

Begitu juga kepada Daffa Alfaridzi, Dhuha Izzatsyah dan Rania Dyandra,

anak – anak tersayang yang menjadi penyemangat didalam lelah diri ini.

9. Ibunda Ririn, Kakanda Syarifah, Rahmi, Adinda Sri, Novita dan Ayumi

yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis

dalam menyelesaikan tesis ini.

10. Seluruh Dosen dan staf di Program MSP Universitas Sumatera Utara serta

teman – teman seangkatan penulis yang namanya tidak dapat disebutkan

satu persatu yang telah banyak membantu baik di bidang Akademik

maupun Administratif, terimakasih atas semua dukungannya.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak memiliki kekurangan dan jauh dari

sempurna. Namun harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat kepada seluruh

pembaca. Semoga kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua.

Amin.

Medan, Juni 2014

Penulis,

Syaiful Amry S

iv


RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Syaiful Amry S

2. Tempat /Tanggal Lahir : Tanjung Tiram, 03 Februari 1981

3. Jenis Kelamin : Laki – laki

4. Agama : Islam

5. Status : Kawin

6. Suku : Melayu

7. Nama Ayah Kandung : Syamsul Bahrain AM

8. Nama Ibu Kandung : (Almh) Siti Ramlah Nasution

9. Alamat : Jl. Amal/Puskesmas Komp. Griya Raihan

No. F-15 Medan – Sunggal.

10. Pendidikan :

1. SD Negeri 067979 : Medan

2. SMP Negeri 16 : Medan

3. SMU Negeri 3 : Medan

4. D-III Pariwisata/Usaha Wisata : Universitas Sumatera Utara- Medan

5. S-1 Ilmu Adm. Negara : Universitas Sumatera Utara- Medan

6. S-2 Magister Studi Pembangunan : Universitas Sumatera Utara- Medan

v


DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK …………………………………………………….………………….... i

ABSTRACT ……………………………………………………………………..…. ii

KATA PENGANTAR …………………………………………..………………..... iii

RIWAYAT HIDUP ……………………………………………………....….…..… v

DAFTAR ISI ………………………………………………….….…………..…..… vi

DAFTAR TABEL ……………………………………………….…………..…..… viii

DAFTAR GAMBAR ………………………………………….…….………..…… ix

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………..……………..…… x

DAFTAR SINGKATAN………………………………………..…………..…….. xi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang………………………………………………..…… 1

1.2. Perumusahan Masalah…………………………………………..… 6

1.3. Tujuan Penelitian………………………………………………..… 7

1.4. Manfaat Penelitian………………………………………………….… 8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implementasi Kebijakan …….......................................................... 9

2.2. Model Implementasi Kebijakan …….............................................. 12

2.3. Manajemen……………………………………………………...… 16

2.4. Aset……………………………………………………………..… 18

2.5. Manajemen Aset ………………………………............................. 21

2.6. Manajemen Aset Daerah………………………………………….. 24

2.7. Defenisi Konsep………………………………………………...… 26

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian………………………………………………....…. 28

3.2. Lokasi Penelitian ......................………...……………………....… 28

3.3. Informan Peneliltian ……………………….................................... 29

3.4. Teknik Pengumpulan Data............................................................... 29

3.5. Teknik Analisis Data……………………………..…………..…… 30

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian …………………………….……..….. 32

4.1.1. Gambaran Umum Kota Medan ……………………….…… 32

4.1.2. Gambaran Bagian Perlengkapan dan Aset Setda Kota

Medan ………………………………………….……….… 38

4.2. Implementasi Kebijakan Manajemen Aset Daerah di Kota Medan 48

4.2.1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran ………….....…. 49

4.2.2. Pengadaan ………………………………………….....…… 54

4.2.3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran …………..…… 66

4.2.4. Penggunaan …………………………………………….….. 73

4.2.5. Penatausahaan ……………………………………....…….. 74

vi


4.2.6. Pemanfaatan ………………………………...….…………. 80

4.2.7. Pengamanan dan pemeliharaan ………….…..…….……… 84

4.2.8. Penilaian ………………………………………….……….. 92

4.2.9. Penghapusan …………………………………...…..……… 96

4.2.10. Pemindahtanganan …………………………………..……. 98

4.2.11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian ……..…...…… 98

4.2.12. Pembiayaan, dan …………………………………..……… 101

4.2.13. Tuntutan ganti rugi ………………………………….……. 103

4.3. Hambatan dan tantangan dalam Implementasi kebijakan

Manajemen Aset daerah …...…………………............................... 105

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan …………………………………………………..…… 108

5.2. Saran ………………………………………….………………..…. 109

DAFTAR PUSTAKA………………………………..…………………………….. 113

vii


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1. Informan Penelitian……………………………………………………. 29

Tabel 4.1. Komposisi Jabatan Organisasi Bag. Perlengkapan dan Aset ………… 44

Tabel 4.2.

Skema Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran …...……………… 68

viii


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1.

Gambar 2.2.

Gambar 4.1.

Model implementasi menurut Sabatier dan Mazmanian……………….

Model implementasi kebijakan menurut Edward III …………….…….

Bagan organisasi pemerintah daerah Kota Medan …………………….

13

16

35

Gambar 4.2.

Gambar 4.3.

Gambar 4.4.

Gambar 4.5.

Struktur pengelola barang milik daerah ………………………………..

Bagan Organisasi Bag. Perlengkapan dan Aset ………………………..

Tampak Depan Ruangan Kepala Bagian ………………………………

Pintu Ruangan Kasubbag Pencatatan dan Kasubbag Mutasi Aset

bersebelahan Ruangan ………………………………………………...

41

43

46

46

Gambar 4.6. Gudang Pemko Medan di JL.Gereja No 46 Kel. Sei Agul………......... 47

Gambar 4.7.

Gambar 4.8.

Bagan ruang lingkup Manajemen BMD ……………………………….

Contoh Rencana Kebutuhan Barang Unit dari SKPD..........................

48

54

Gambar 4.9.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Medan menggunakan

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Medan………..…

59

Gambar 4.10.

Gambar 4.11.

Gambar 4.12.

Gambar 4.13.

Gambar 4.14.

Gambar 4.15.

Gambar 4.16.

Gambar 4.17.

Gambar 4.18.

Gambar 4.19.

Penyusunan Rencana Usulan Pengadaan Dan Pemeliharaan

Barang/Aset Daerah ……………………………………………………

Gambar pintu masuk ke ruangan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

serta ruangan depan yang sudah memiliki sebuah ruang lobby tamu

bagi pengunjung…………….…………………………………………

Gambar tampak depan ruangan Pembuktian serta tampak ruang dalam.

Gambar tampak depan ruangan staf serta tampak ruang dalam………..

Gambar tampak depan ruangan Kelompok Kerja (Pokja) …………….

Gambar tampak dalam ruangan Kelompok Kerja (Pokja) …………….

Gambar Kelompok Kerja (Pokja) sedang membahas proses lelang…..

Ruang penyimpanan ATK, barang dan dokumen barang beserta staf

Administrasi ……………………………………………………………

Gambar tampilan depan Gudang ………………………………..……..

Gambar tampilan dalam ruangan gudang ………………………...……

60

62

63

64

64

65

65

70

72

73

Gambar 4.20.

Gambar 4.21.

Gambar 4.22.

Gambar 4.23.

Gambar 4.24.

Gambar 4.25.

Gambar 4.26.

Tampilan luar dan dalam ruangan operator SIMDA Aset …………….

Gambar ruangan dan lemari penyimpanan dokumen berharga………..

Plank Tanda Kepemilikan Aset Tanah dan Bangunan Pemko Medan…

Label pada barang – barang inventaris kantor …………………………

Aplikasi Simda BMD v.2.0 ……………………………………………

Salah satu bentuk data yang tersimpan didalam Simda BMD v 2.0 …..

Tampilan depan aplikasi pengelolaan perizinan kenderaan dinas …….

77

87

87

88

89

89

90

Gambar 4.27.

Gambar 4.28.

Gambar 4.29.

Tampilan dalam aplikasi program pengelolaan perizinan kenderaan

dinas ………………………………………………………………..…..

Barang – barang rusak berat yang ada di gudang pemko………………

Kartu Inventaris Ruangan sebagai lembar kontrol BMD yang ada di

setiap ruangan ………………………………………………………….

91

97

101

ix


DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah.

2. Laporan Neraca Pemerintah Kota Medan Per 31 Desember 2012 dan 2011.

3. Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU).

4. Daftar Rencana Pemeliharaan Kebutuhan Barang Unit (RKPBU).

5. Buku Penerima Barang.

6. Buku Pengeluaran Barang.

7. Bukti Pengambilan barang dari Gudang.

8. Buku Inventaris.

9. Laporan Mutasi Barang.

10. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).

11. Kartu Inventaris Barang (KIB) A – Tanah.

12. Kartu Inventaris Barang (KIB) B – Peralatan dan Mesin.

13. Kartu Inventaris Barang (KIB) C – Gedung dan Bangunan.

14. Kartu Inventaris Barang (KIB) D – Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

15. Kartu Inventaris Barang (KIB) E – Aset tetap lainnya.

16. Kartu Inventaris Barang (KIB) F – Konstruksi dalam pengerjaan.

17. Surat izin rekomendasi penelitian.

x


DAFTAR SINGKATAN

ATK : Alat Tulis Kantor

BAPPENAS : Badan Perencana Pembangunan Nasional

BMD : Barang Milik Daerah

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

BPKB : Bukti Kepemilikan Kenderaan Bermotor

BPKP : Badan Pengawas Keuangan Pembangunan

CCTV : Close Circuit Television

DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

DBP : Daftar Barang Pengguna

DBKP : Daftar Barang Kuasa Pengguna

DBMD : Daftar Barang Milik Daerah

HGB : Hak Guna Bangunan

HPL : Hak Pengelolaan Lahan

IMB : Izin Mendirikan Bangunan

KEPRES : Keputusan Presiden

KIB : Kartu Inventaris Barang

KIR : Kartu Inventaris Ruangan

KJPP : Kantor Jasa Penilai Publik

KPKNL : Kantor Pelayanan Negara dan Lelang

LBPS : Laporan Barang Pengguna Semesteran

LBPT : Laporan Barang Pengguna Tahunan

LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

OKP : Organisasi Kemasyarakatan Pemuda

PERMENDAGRI : Peraturan Menteri Dalam Negeri

PERDA : Peraturan Daerah

PERPRES : Peraturan Presiden

PERWAL : Peraturan Walikota

PAD : Pendapatan Asli Daerah

RKBU : Rencana Kebutuhan Barang Unit

RKPBU : Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit

RKBMD : Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

RKPBMD : Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

RKA : Rencana Kegiatan Anggaran

SIMDA : Sistem Informasi Manajemen Daerah

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

SHM : Sertifikat Hak Milik

STNK : Surat Tanda Nomor Kenderaan

xi


TA : Tahun Anggaran.

TP-TGR : Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

ULP : Unit Layanan Pengadaan

UPB : Unit Pengelola Barang

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

xii


implementasi kebijakan manajemen aset daerah di

Documents