Drs. M. Subaidi Muchtar, Drs. M. Subaidi Muchtar, M.Si.M.Si.

Dosen Fisipol Undar Dosen Fisipol Undar JombangJombang

Dan Dan

Wakil Ketua DPC PKB Wakil Ketua DPC PKB Jombang Jawa TimurJombang Jawa Timur

Mengapa Implementasi Mengapa Implementasi Kebijakan Perlu DipelajariKebijakan Perlu Dipelajari Pelaksanaan Kebijaksanaan adalah Pelaksanaan Kebijaksanaan adalah

suatu yang penting, bahkan mungkin suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijaksanaan. pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan Kebijaksanaan-kebijaksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan kalau tidak diimplementasikan (J.O.Udoji; 1981) (J.O.Udoji; 1981)

Sayangnya masyarakat hanya terpaku Sayangnya masyarakat hanya terpaku kepada tahapan proses Public Policy kepada tahapan proses Public Policy Formulation sebagai suatu keadaan the Formulation sebagai suatu keadaan the moment of choicemoment of choice, yaitu saat-saat , yaitu saat-saat ditentukannya suatu pilihan alternatif, ditentukannya suatu pilihan alternatif, yakni saat dimana pada umumnya suatu yakni saat dimana pada umumnya suatu keputusan diambil atau suatu keputusan diambil atau suatu kebijaksanaan tertentu dibuat/dirumuskan.kebijaksanaan tertentu dibuat/dirumuskan.

Tidak heran jika terdapat mata rantai yang Tidak heran jika terdapat mata rantai yang hilang (hilang (missing linkmissing link) antara tahap ) antara tahap perumusan dengan tahap evaluasi hasil perumusan dengan tahap evaluasi hasil akhir Kebijaksanaan negara ( Gunn; 1978 akhir Kebijaksanaan negara ( Gunn; 1978 dan Hargrove, 1975)dan Hargrove, 1975)

Implementasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijaksanaan Publik Sebagai Studi KeilmuanPublik Sebagai Studi Keilmuan

Pada tahun 1973-an J. Presman dan Pada tahun 1973-an J. Presman dan Aaron Wildavsky mempelopori Aaron Wildavsky mempelopori kajian-kajian secara serius terhadap kajian-kajian secara serius terhadap implementasi kebijakan publik implementasi kebijakan publik sebagai unsur pokok dalam STUDI sebagai unsur pokok dalam STUDI KEBIJAKSANAAN NEGARA KEBIJAKSANAAN NEGARA

Apa Latar Belakangnya ?Apa Latar Belakangnya ?

Pertama, Salah satu penyebabnya Pertama, Salah satu penyebabnya adalah, pada tahun 1960-an timbul adalah, pada tahun 1960-an timbul suatu hasrat yang kuat untuk suatu hasrat yang kuat untuk melakukan kajian terhadap melakukan kajian terhadap inefektivitas kebijaksanaan yang inefektivitas kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintah Amerika ditempuh oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam mengupayakan Serikat dalam mengupayakan perubahan-perubahan yang perubahan-perubahan yang fundamental dalam masyarakatfundamental dalam masyarakat

Kedua, di Inggris tahun 1970 –an juga Kedua, di Inggris tahun 1970 –an juga ditemukan fakta yang kuat bahwa ditemukan fakta yang kuat bahwa pemerintah Inggris tidak berhasil dalam pemerintah Inggris tidak berhasil dalam mewujudkan kebijaksanaan yang mewujudkan kebijaksanaan yang bermaksud untuk menimbulkan reformasi bermaksud untuk menimbulkan reformasi sosial sosial

Gejala tersebut oleh Andrew Dunsire (1978) Gejala tersebut oleh Andrew Dunsire (1978) dinamakan sebagai dinamakan sebagai IMPLEMENTATION IMPLEMENTATION GAPGAP, suatu istilah yang dia gunakan untuk , suatu istilah yang dia gunakan untuk menggambarkan perbedaan apa yang menggambarkan perbedaan apa yang diharapkan dengan kebijakan yang diharapkan dengan kebijakan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan dirumuskan oleh pembuat kebijakan dengan yang senyatanya dicapai sebagai dengan yang senyatanya dicapai sebagai hasil pelaksanaan kebijakan publikhasil pelaksanaan kebijakan publik

Mengapa Kebijakan bisa Mengapa Kebijakan bisa GagalGagalAda dua kategori kegagalan Implementasi Ada dua kategori kegagalan Implementasi

Kebijakan Publik.Kebijakan Publik.Pertama, Pertama, Non implementationNon implementation, mengandung arti , mengandung arti

bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana.dengan rencana.

Kedua, Kedua, unsuccesful implementationunsuccesful implementation, , kemungkinannya adalah manakala suatu kemungkinannya adalah manakala suatu kebijakan tertentu yang telah dilaksanakan kebijakan tertentu yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijaksanaan tesebut dalam mewujudkan kebijaksanaan tesebut dalam mewujudkan dampak atau hasil ahir yang dikehendaki.dampak atau hasil ahir yang dikehendaki.

Kebijaksanaan publik yang beresiko Kebijaksanaan publik yang beresiko untuk gagal itu biasanya untuk gagal itu biasanya disebabkan :disebabkan :

1.1. Pelaksanaannya jelek (Pelaksanaannya jelek (bad bad executionexecution))

2.2. Kebijakannya sendiri memang jelek Kebijakannya sendiri memang jelek ((bad policybad policy))

3.3. Kebijaksanaanya itu memang Kebijaksanaanya itu memang bernasib jelek (bernasib jelek (bad luckbad luck) )

KONSEP IMPLEMENTASIKONSEP IMPLEMENTASI

Secara harfiah konsep Implementasi Secara harfiah konsep Implementasi ((to implementto implement) berarti menyediakan ) berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu sarana untuk melaksanakan sesuatu ((to provide the means for carrying to provide the means for carrying outout, atau menimbulkan , atau menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (dampak/akibat terhadap sesuatu (to to give practical effect togive practical effect to) (Kamus ) (Kamus Webster)Webster)

Definisi D.S. Van Meter dan Definisi D.S. Van Meter dan C.E. Van Horn C.E. Van Horn

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaankeputusan kebijaksanaan

Definisi Daniel A. Mazmanian Definisi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatierdan Paul A. Sabatier

Implementasi Kebijaksanaan adalah Implementasi Kebijaksanaan adalah tindakan yang dilakukan oleh tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta baik Pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan tujuan sebagaimana dirumuskan didalam kebijakan. didalam kebijakan.

Model Analisis Implementasi Model Analisis Implementasi Kebijakan PublikKebijakan Publik

Dalam melakukan analisis Dalam melakukan analisis implementasi kebijakan publik maka implementasi kebijakan publik maka terdapat beberapa model analisis terdapat beberapa model analisis kebijakan yang dapat digunakan kebijakan yang dapat digunakan misalnya D.S. Van Meter dan C.E. misalnya D.S. Van Meter dan C.E. Van Horn, Daniel A. Mazmanian dan Van Horn, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier atau oleh Model Paul A. Sabatier atau oleh Model implementasi oleh Merilee S. Grindleimplementasi oleh Merilee S. Grindle

Penggunaan ModelPenggunaan Model

Dalam penggunaan Model dari para ilmuwan Dalam penggunaan Model dari para ilmuwan tersebut ada yang bersifat abstrak dan ada tersebut ada yang bersifat abstrak dan ada yang lebih operasional. Dalam hal yang lebih operasional. Dalam hal penggunaannya maka dapat digunakan penggunaannya maka dapat digunakan sesuai kompleksitas kajian kebijakan yang sesuai kompleksitas kajian kebijakan yang akan dilakukan. Bahkan bisa saja akan dilakukan. Bahkan bisa saja dielaborasi dan di kembangkan dengan cara dielaborasi dan di kembangkan dengan cara meramu dua model menjadi suatu Model meramu dua model menjadi suatu Model Kajian menurut nalar ilmiah kita sendiri.Kajian menurut nalar ilmiah kita sendiri.

Model Analisis dari Merilee S. Model Analisis dari Merilee S. GrindleGrindleImplementasi Kebijakan Publik menurut Grindle Implementasi Kebijakan Publik menurut Grindle

(1980) ditentukan oleh ISI KEBIJAKAN dan (1980) ditentukan oleh ISI KEBIJAKAN dan KONTEKS IMPLEMENTASINYA.KONTEKS IMPLEMENTASINYA.

Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan di transformasikan menjadi program kebijakan di transformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Tetapi ini tidak mesti akan berjalan dilakukan. Tetapi ini tidak mesti akan berjalan mulus tergantung pada mulus tergantung pada IMPLEMENTABILITYIMPLEMENTABILITY dari program itu, yang dapat dilihat dari dari program itu, yang dapat dilihat dari ISI ISI KEBIJAKAN dan KONTEKS KEBIJAKANNYA.KEBIJAKAN dan KONTEKS KEBIJAKANNYA.

Isi Kebijakan (Isi Kebijakan (Content of Policy)Content of Policy)

1.1. Kepentingan yang terpengaruhi Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakanoleh kebijakan

2.2. Jenis manfaat yang akan dihasilkanJenis manfaat yang akan dihasilkan

3.3. Derajat perubahan yang diinginkanDerajat perubahan yang diinginkan

4.4. Kedudukan pembuat kebijakanKedudukan pembuat kebijakan

5.5. Siapa pelaksana programSiapa pelaksana program

6.6. Sumber daya yang dikerahkanSumber daya yang dikerahkan

Konteks Implementasi (Konteks Implementasi (contex of Policy contex of Policy ImplementationImplementation))

1.1. Kekuasaan, kepentingan dan Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibatstrategi aktor yang terlibat

2.2. Karakteristik lembaga dan Karakteristik lembaga dan penguasapenguasa

3.3. Kepatuhan dan daya tanggapKepatuhan dan daya tanggap

Melaksanakan Kegiatan dipengaruhi oleh : (1) Isi Kebijakan

1. Kepentingan yang dipengaruhi

2. Tipe manfaat3. Derajat perubahan

yang diharapkan4. Letak pengambilan

keputusan5. Pelaksana Program6. Sumber daya yang

dilibatkan.(2) Konteks Implementasi1. Kekuasaan,

kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

3. Kepatuhan dan daya tanggap

Tujuan yang hendak dicapai

Hasil Kebijakana. Dampak pada

Masyarakat, Individu dan Kelompok

b. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat

Mengukur Keberhasilan

Program aksi dan proyek individu yang di desain dan dibiayai

TUJUAN KEBIJAKAN

Model Sabatier dan MazmanianModel Sabatier dan Mazmanian

Menurut Sabatier dan Mazmanian bahwa Menurut Sabatier dan Mazmanian bahwa implementasi kebijakan merupakan implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabelfungsi dari tiga variabel

1.1. Karakteristik masalahKarakteristik masalah2.2. Struktur manajemen program yang Struktur manajemen program yang

tercermin dalam berbagai macam tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan peraturan yang mengoperasionalkan kebijakankebijakan

3.3. Faktor-faktor di luar peraturanFaktor-faktor di luar peraturan

Kerangka berfikir Sabatier dan Kerangka berfikir Sabatier dan Mazmanian, pada dasarnya sama Mazmanian, pada dasarnya sama dengan Grindle yang dengan Grindle yang mengasumsikan bahwa terdapat mengasumsikan bahwa terdapat dua persoalan besar yang dua persoalan besar yang mempengaruhi performance mempengaruhi performance implementasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan publik yaitu : :

1.1. FAKTOR KEBIJAKANFAKTOR KEBIJAKAN

2.2. LINGKUNGAN KEBIJAKANLINGKUNGAN KEBIJAKAN

KARAKTERISTIK MASALAH1. Ketersediaan teknologi dan Teori Teknis2. Keragaman Perilaku kelompok sasaran3. Sifat populasi4. Derajat perubahan perilaku yang diharapkan

VARIABEL NON-PERATURAN1. Kondisi sosio ekonomi dan

teknologi2. Perhatian pers terhadap masalah

kebijakan3. Dukungan publik4. Sikap dan sumber daya kelompok

sasaran utama5. Dukungan kewenangan6. Komitmen dan kemampuan

pejabat pelaksana

Keluaran kebijakan dari organisasi pelaksana

DAYA DUKUNG PERATURAN1. Kejelasan/Konsistensi

tujuan/Sasaran2. Teori Kausal yang memadai3. Sumber keuangan yang

mencukupi4. Integrasi organisasi

pelaksana5. Diskresi pelaksana6. Rekruitmen dari pejabat

pelaksana7. Akses formal pelaksana ke

organisasi lain

PROSES IMPLEMENTASI

Keluaran kebijakan dari organisasi pelaksana

Kesesuaian Keluaran kebijakan dengan kelompok sasaan

Dampak aktual keluaran kebijakan

Dampak yang diperkiraka

n

Perbaikan Peratura

n

Metode Pengumpulan DataMetode Pengumpulan Data

• Dalam tahapan berikutnya setelah kita Dalam tahapan berikutnya setelah kita mengenali/mengembangan model analisis mengenali/mengembangan model analisis implementasi, maka tugas Analis kebijakan implementasi, maka tugas Analis kebijakan publik adalah mengetahui dan publik adalah mengetahui dan mengembangkan metode pengumpulan mengembangkan metode pengumpulan data/informasi yang tepatdata/informasi yang tepat

• Untuk memperoleh berbagai informasi Untuk memperoleh berbagai informasi tentang aspek-aspek yang dianalisis, maka tentang aspek-aspek yang dianalisis, maka Peneliti dapat menggunakan berbagai Peneliti dapat menggunakan berbagai metode dan teknik pengumpulan data metode dan teknik pengumpulan data yang lazim dalam penelitian diantaranya :yang lazim dalam penelitian diantaranya :

1.1. KuesionerKuesioner

2.2. Interviu bebas Interviu bebas

3.3. Interviu terbimbing dan mendalamInterviu terbimbing dan mendalam

4.4. Analisis data sekunderAnalisis data sekunder

5.5. Obsevasi langsung/lapanganObsevasi langsung/lapangan

6.6. Catatan harian pelaksana proyekCatatan harian pelaksana proyek