IMPLEMENTASI KEBIJAKAN, INOVASI

DAN SOCIAL SAFETY NET (JPS) DALAM

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

COVID-19 DI KOTA JAMBI

W E B I N A R

“Implementasi Kebijakan Sosial Safety Net (Jaring Pengaman Sosial)

serta Koordinasi Penyaluran Bansos dalam Penanganan COVID-19”

Disampaikan pada:

Dr. H. SYARIF FASHA, ME

Walikota Jambi Rabu, 17 Juni 2020

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

29/03/20

31/03/20

02/04/20

04/04/20

06/04/20

08/04/20

10/04/20

12/04/20

14/04/20

16/04/20

18/04/20

20/04/20

22/04/20

24/04/20

26/04/20

28/04/20

30/04/20

02/05/20

04/05/20

06/05/20

08/05/20

10/05/20

12/05/20

14/05/20

16/05/20

18/05/20

20/05/20

22/05/20

24/05/20

26/05/20

28/05/20

30/05/20

01/06/20

03/06/20

05/06/20

07/06/20

09/06/20

11/06/20

13/06/20

15/06/20

ODP PDP Positif

Grafik Perkembangan Covid-19 di Kota Jambi29 Maret s/d 17 Juni 2020

Perkembangan Covid-19 Kota Jambi

menunjukkan kondisi yang semakin

membaik (slope kurva negatif) dimana

ODP, PDP dan Kasus Positif cenderung

menurun

Status Update Covid-19 di Kota Jambi

Proses

Selesai

Total

ODP PDP Positif

6 28 21

478

484

45

73

(-/+)

10

27

(Sembuh)

• Minggu,14 Juni 2020

(-3)

Kebijakan dan agenda yang telah dilakukan

• Menerbitkan 40 Kebijakan; Perwal, Intruksi, Edaran,

Himbauan (Pembatasan kegiatan sosial masyarakat, Libur

Sekolah, WFH, Pembebasan pajak hotel, pajak restoran,

pajak hiburan dan pajak air tanah, Perpanjangan masa jatuh

tempo pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan), dll)

• Melakukan 29 Agenda dan Kegiatan (seperti Kerjasama

dengan Pemerintah Singapore (bantuan Bahan dan Peralatan

Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19), kerjasama

dengan Universitas dan Pemprov Jambi, Posko Batas,

Pembagian Masker Gratis, Penyemprotan diseluruh Wilayah

termasuk fasilitas-fasilitas umum, dll)

• Pembebasan tagihan air minum Mei dan Juni bagi MBR oleh

PDAM

Re-focussing APBD Pemerintah Kota Jambi tahun 2020 untuk

penanganan Covid-19 sebesar Rp. 58.211.923.000,00, terdiri dari:

• Penanganan Kesehatan Rp. 31.730.573.000,00,-,

• Penanganan Dampak Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial Rp

26.481.350.000,00,-

Refocussing pencegahan dan penanganan

COVID-19

Realisasi sebesar

Rp. 18,804,916,372 (32,3 %)

Legal policy Pemkot Jambi dalam kebijakan social

safety net serta penyaluran bantuan sosial;

Rancangan Peraturan Walikota mengenai Program Padat Karya Kali

Bersih

Keputusan Walikota Jambi Nomor 180.A Tahun 2020 tentang

kegiatan pemberian bantuan sembako dan santunan jaring

pengaman sosial (JPS) untuk rumah tangga miskin dan rumah

tangga terdampak Covvid-19 di Kota Jambi.

Perwal Nomor 24 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan

walikota No.17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan.

Perubahan mengenai Penajaman (Refocussing) kegiatan yang

diarahkan menjadi kegiatan padat karya untuk masyarakat.

Langkah-langkah koordinasi dan sinkronisasi data

penerima bantuan sosial

Tetap mengacu kepada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

sebagai data dasar dalam penetapan penerima bantuan sosial (34.873 KK

atau 143.785 Jiwa)

Menyiapkan Ruang untuk masyarakat terdampak yang tidak ada didalam

DTKS atas dasar usulan masyarakat melalui RT, Lurah dan Camat

(sudah diserahkan bantuan kepada 35.000 KK yang tidak mendapat

program bantuan dari DTKS)

DINSOS, DISDUKCAPIL dan Kecamatan melakukan Verivali

Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Mengenai data penerima bantuan sosial yang bersumber dari JPS Provinsi

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat mengenai data DTKS non BSP

(Bantuan Sosial Pangan/Bantuan Sosial Non Tunai) dan PKH ( Program

Keluarga Harapan) untuk mendapatkan BST (Bantuan Sosial Tunai)

Koordinasi dengan Pelaku Usaha mengenai pelaporan karyawan yang

dirumahkan maupun yang di PHK (2068 dipulangkan, 17 di PHK)

Koordinasi dengan lembaga dan yayasan penyandang disabilitas

(sudah diserahkan bantuan kepada 107 penyandang disabilitas).

Koordinasi dengan Himpunan Mahasiswa Luar Daerah Kota Jambi

mengenai data yang akan menerima bantuan (sudah diserahkan bantuan

kepada 300 mahasiswa perantauan yang tidak pulang kampung).

Koordinasi dengan Komda Lansia mengenai Penerima Bantuan dari

kelompok lansia termasuk para veteran (sudah diserahkan bantuan

kepada 77 Veteran/janda)

Jika terdapat penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dengan kriteria

maka akan dilakukan verifikasi ulang mulai tingkat RT, Kelurahan,

Kecamatan dan Dinas Sosial, jika yang bersangkutan tidak berhak

maka untuk selanjutnya tidak diberikan.

Lanjutan....

Komplain dan Pengaduan

Pemerintah Kota Jambi melalui akun media sosial

(Instagram, facebook, twitter, youtube) yang dimiliki

Kepala Daerah , akun Pemerintah Kota dan juga akun

medsos seluruh OPD akan menindaklanjuti setiap laporan

dan pengaduan masyarakat dengan mengkoordinasikannya

kepada Dinas Sosial maupun Gugus Tugas Covid-19

Pengaduan masyarakat dapat juga disampaikan

langsung kepada Gugus Tugas Covid-19, Dinas Sosial

serta melalui Aplikasi Online Sikesal (Sistem Informasi

Keluhan Masyarakat )A D U N

Konsep dan strategi inovasi untuk meminimalisir potensi

kerentanan sosial dan social safety net;

• Pembatasan keluar masuk Kota Jambi

• Memberlakukan Jam malam

• Pemberian nasi bungkus gratis bagi pekerja ojek online, buruh pasar, supir angkot, dll

• Aplikasi “SANGKEK”

• Pemasaran produk dan dagangan UMKM online bagi pengrajin dan pedagang pasar

tradisional

• Pemberdayaan UMKM dalam penyediaan masker, APD, konsumsi dan juga sektor

transportasi.

• Melibatkan potensi daerah (pengusaha, dermawan dan kelompok peduli) dalam

membantu meringankan beban masyarakat dengan sistem satu pintu melalui Gugus

Tugas Covid-19 sudah terkumpul sebesar RP. 8,7 Milyar

• Membuka Rekening Kota Jambi Peduli Covid-19 dengan

Saldo Terakhir Sebesar Rp. 595 Juta lebih, sudah disalurkan sebesar Rp. 278 Juta

lebih

• Menyiapkan program-program padat karya :

• Padat karya peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan anggaran

sebesar Rp. 22.692.000.000,-.

• Padat karya kali bersih (Pakar Kasih): pembersihan alur anak sungai dan drainase

perkotaan sebesar Rp.3.000.000.000,-.

Kebijakan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan

(Peraturan Walikota Jambi No 21 Tahun 2020)

• Meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 baik

secara ekonomi, sosial dan kemasyarakatan.

• Dunia usaha, masyarakat dan lembaga sosial kemasyarakatan

yang mendapatkan penutupan, penundaan dan pembatasan

pada masa awal pandemi

TUJUAN DAN SASARAN

Kebijakan Yang Terbaru

Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan dilakukan

dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Masukan saran dan usulan rekomendasi.

Hendaknya peraturan, keputusan, intruksi, edaran yang menjadi

kewenangan pemerintah pusat harus sinkron antar kementerian dan

lembaga

Regulasi yang diterbitkan hendaknya memperhatikan hal-hal yang

spesifik dan juga mempertimbangkan jumlah kasus di masing-masing

daerah (jangan digeneralisasi)

Bantuan Pemerintah Pusat agar cepat disalurkan dan jangan terlalu

banyak verifikasi (cepat, tepat dan sederhana)

Kebijakan pemotongan anggaran terlalu besar (beban daerah makin

besar yang ditambah dengan penanganan pandemi Covid-19)

Pemberian bantuan kepada masyarakat harus dilakukan secara

terintegrasi dan melalui satu pintu (Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota).

TERIMA KASIH

#BERSAMAKITABISA