laporan implementasi proyek perubahanpustakamaya.lan.go.id/uploaded_files/temporary/...7....

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN IMPLEMENTASI

PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PENGEMBANGAN EKOSISTEM INOVASI KEUANGAN DIGITAL PEER TO PEER LENDING

(P2P) DAN CROWDFUNDING SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN

EKONOMI LOKAL DI DAERAH TERTINGGAL

Disusun oleh: BAHARTANI LAMAKAMPALI

NDH – 16 (Kelas B) KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN I

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2020

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN I

STRATEGI PENGEMBANGAN EKOSISTEM INOVASI KEUANGAN

DIGITAL PEER TO PEER LENDING (P2P) DAN CROWDFUNDING

SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN EKONOMI

LOKAL DI DAERAH TERTINGGAL

Disusun oleh:

BAHARTANI LAMAKAMPALI

NDH – 16 (Kelas B)

Telah diseminarkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juli 2020

Tempat : Virtual Zoom Meeting

Mentor

Drs. Samsul Widodo, MA

Mentor

Dr. Ir. Suharyoto, MS

Penguji/Narasumber

Erfi Mutmainah

i

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2014 tentang

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dimaksud daerah tertinggal adalah daerah

kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah

lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan enam

kriteria utama yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana,

kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Target RPJMN 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Pembangunan Tertinggal adalah

mengentaskan 62 Kabupaten daerah tertinggal dan melakukan pembinaan kabupaten yang

terentaskan. Upaya pengentasan daerah tertinggal berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat

sesuai dengan isu dan strategi kebijakan percepatan daerah tertinggal tahun 2020 – 2024 adalah

mengembangkan kewirausahaan dan perekonomian masyarakat berbasis digital.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah pembiayaan yang diberikan pemerintah belum

memadai serta secara berkala cenderung menurun, anggaran yang dialokasikan untuk di berikan

kepada kabupaten penerima dan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah terus

berupaya menyingkapi permasalahan tersebut dengan mengajak pihak swasta dan masyarakat

untuk ikut andil dalam permasalahan tersebut untuk dapat berkontibusi dalam menjawab

permasalahan perekonomian di daerah tertinggal.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam perekonomian sudah menjadi keniscayaan. Ekonomi

digital sendiri adalah aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan

teknologi informasi dan komunikasi digital. Pemanfaatan penguatan gerakan ekonomi digital di

daerah tertinggal harus difasilitasi oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama berkelanjutan dengan

Pemerintah Daerah, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, BUMDes, petani, nelayan, dan para

pelaku bisnis online dan startup. Gerakan ekonomi digital dilakukan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat di daerah tertinggal. Namun mengingat masih besarnya potensi yang bisa digali, perlu

adanya instrumen lain yang bisa dijadikan wadah untuk menampung dana masyarakat dalam

mempercepat menaikan perekonomian masyarakat. Untuk meningkatkan daya serap dana investasi

dari para investor atau masyarakat, Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

atau yang sering bisa menjadi salah satu instrumen alternatif pembiayaan pengembangan ekonomi

lokal di daerah tertinggal.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang dimaksud

dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan

layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam

rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui

sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan

karunia-NYA, Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan I tahun

2020 dengan judul “Pengembangan Ekosistem Inovasi Keuangan Digital Peer to Peer Lending

dan Crowdfunding sebagai Alternatif Pembiayaan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah

Tertinggal” dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Proyek Perubahan ini merupakan akumulasi

implementasi gagasan dan tahapan kegiatan yang telah dipaparkan dalam Seminar Rancangan

Proyek Perubahan tanggal 16 April tahun 2020 dan disetujui oleh Direktur Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi selaku Mentor, serta diberikan masukan oleh Ibu Erfina Mutmainah Selaku

narasumber dan Bapak Suharyoto selaku Coach.

Proyek Perubahan ini dilaksanakan dengan pertimbangan perlunya mencari alternatif

pembiayaan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal ketika diperhadapkan semakin

kecil alokasi anggaran berasal dari APBN di Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal. Mencari sumber pembiayaan lain diluar APBN melalui inovasi keuangan digital

menurut penulis adalah bentuk implementasi menerapkan oranisasi yang adaptif dan agile.

Mengapa harus inovasi keuangan digital ? Sangat disadari bahwa ada persoalan dalam

penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh lembaga perbankan kepada para pelaku UMKM

terutama terkait dengan kewajiban para pelaku untuk menyediakan jaminan (agunan) sebagai

syarat untuk mendapatkan akses permodalan. Sedangkan disisi lain perkembangan inovasi

keuangan digital yang baru berkembang beberapa tahun terakhir telah menunjukkan

perkembangan yang cukup berarti dalam memfasilitasi permodalan bagi pelaku UMKM.

Ekosistem ini memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan akses

permodalan. Mengenalkan ekosistem ini kepada pelaku UMKM, Bumdes, Koperasi, Petani dan

Nelayan merupakan konsern penulis untuk mengangkat sebagai tema proyek perubahan di

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Membawa ekosistem ini ke daerah tertinggal tentu tidak mudah karena harus melibatkan

banyak stakeholder yang harus berkolaborasi, oleh karenanya perlu diberi apresiasi kepada

semua pihak yang sudah terlibat didalam proses diskusi awal sebagai pematangan ide dan

konsep dan proses implementasi ekosistem ini kedepan.

iii

Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Anwar Sanusi sebagai Sekertaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami

untuk mengikuti Pelatihan Kepememimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan

Pertama Tahun 2020 di Lembaga Adminitrasi Negara (LAN).

2. Bapak Samsul Widodo sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah banyak

memberikan inspirasi bagaimana mengelola orgnisasi menjadi organisasi adaptif dan

agile. Isu ekosistem Inovasi Keuangan Digital peer to peer lending dan crowdfunding

sebagai alternative pembiayaan pengembangan ekonomi local adalah merupakan proses

panjang dari hasil diskusi bersama beliau.

3. Bapak Ir. Suharyoto sebagai Coach yang sudah membimbing dalam penyusunan

Laporan Proyek Perubahan ini.

4. Mitra kami di Direktorat Pembangunan Daerah Tertinggal, Perdesaan dan Transmigrasi

Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Aksesibilitas

Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah

memberikan banyak masukan terkait ekosistem inovasi keuangan digital peer to peer

lending dan crowd funding.

5. Teman-teman pelaku Inovasi Keuangan Digital I grow, Crowde, Growpal, Santara dan

Tani Fund yang sudah memberikan pengenalan dan pemahaman ekosistem ini kepada

internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,

Kementerian / Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan pelaku UMKM.

6. Tim Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal sebagai tim efektif yang dapat menerima konsep ini sebagai komitmen untuk

perubahan cara bekerja dengan melibatkan peran dari pelaku start up inovasi keuangan

digital sebagai ekosistem untuk membantu pelaku UMKM, Bumdes, Koperasi, petani dan

nelayan di daerah tertinggal. Komitmen tim efektif ini juga terbukti banyak membantu

pelaksanaan proyek perubahan dalam jangka pendek untuk itu kami mengucapkan

terima kasih kepada : Dahlia Arif sebagai Kasubdit Kemitraan Usaha, Irwansyah sebagai

Kasubdit Pengembangan Komoditas Unggulan, Jamaludin Matdoan sebagai Kasubdit

Investasi dan Permodalan, Rosmery Raplima sebagai Kasubdit UMKM dan Hilman

Gumilar sebagai Kasubdit Industri Distribusi dan Pemasaran.

iv

7. Teman-teman Pemerintah Daerah, Pelaku UMKM, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi

Petani dan Nelayan yang sudah mendukung proyek perubahan ini sebagai ekosistem

pembiayaan pengembangan ekonomi local.

8. Panitia penyelenggaran Pelatihan Kepemimpinan Nasioanal Tingkat II angkatan pertama

tahun 2020.

9. Seluruh teman-teman peserta PKN Tingkat II Angkatan Pertama Tahun 2020.

Kami memahami bahwa ekosistem ini memerlukan waktu yang panjang untuk bisa diterima

oleh masyarakat sebagai alternative pembiayaan pengembangan ekonomi local sehingga kami

sangat terbuka untuk mendapatkan saran dan masukan yang positif untuk langkah strategi dalam

menyusun program dan operasionalisasi kegiatan ini kedepan. Terima Kasih.

Jakarta, Juli 2020

Bahartani Lamakampali

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK ................................................................................................................................. ..i

KATA PENGANTAR ................................................................................................................ ..ii

DAFTAR ISI .............................................................................................................................. ..v

DAFTAR TABEL ................................................................................................................... ..vii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................... ..viii

DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................................. ..ix

BAB I GAGASAN PROYEK PERUBAHAN ............................................................................. ..1

1.1. Latar Belakang ....................................................................................................... ..1

1.2. Nama Gagasan dan Deskripsi ................................................................................ ..8

1.3. Tujuan Proyek Perubahan .................................................................................... ..11

1.4. Manfaat Perubahan .............................................................................................. ..12

1.5. Ruang Lingkup Proyek Perubahan ....................................................................... ..14

1.6. Output kunci ......................................................................................................... ..14

BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN ..................................................................... ..17

2.1. Milestone Proyek Perubahan ................................................................................ ..17

2.2. Tata Kelola Proyek ............................................................................................... ..22

2.3. Identifikasi dan Analisis Stakeholder ..................................................................... ..22

2.4. Rencana Strategi Marketing ................................................................................. ..27

2.5. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah dan Strategi Mengatasinya ........................ ..31

2.6. Kriteria Keberhasilan ............................................................................................ ..31

2.7. Faktor Pendukung Keberhasilan ........................................................................... ..33

BAB III PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN ................................................................ ..34

3.1. Proses Pelaksanaan Kegiatan Utama dan Pencapaian Target ............................. ..34

3.2. Capaian Proyek Perubahan .................................................................................. ..35

3.3. Peta Stakeholders ................................................................................................ ..54

3.4. Strategi Marketing Sektor Publik ........................................................................... ..57

3.5. Kendala Internal dan Eksternal ............................................................................. ..64

3.6. Upaya Mengatasi Masalah ................................................................................... ..64

vi

3.7. Istrumen Monitoring untuk Pelaksanaan Proyek Perubahan ................................. ..65

BAB IV PENUTUP .................................................................................................................. ..66

4.1. Simpulan ............................................................................................................. ..66

4.2. Lesson Learn ........................................................................................................ ..68

4.3. Rekomendasi dan Saran ...................................................................................... ..68

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................... ..69

LAMPIRAN ............................................................................................................................. ..70

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Anggaran Tahun 2015 – 2019 ......................................................................... ..3

Tabel 1.2. Analisis SWOT ........................................................................................................ ..4

Tabel 1.3. Output Kunci Proyek Perubahan ............................................................................ ..14

Tabel 2.1. Tahapan Perubahan Rencana Strategi ................................................................. ..17

Tabel 2.2. Hubungan Produk Proyek Perubahan dengan Produk Organisasi ........................ ..28

Tabel 2.3. Tahapan dan Elemen Promosi Berdasarkan Kelompok Customers........................ ..30

Tabel 2.4. Potensi Kendala/Masalah ....................................................................................... ..31

Tabel 2.5. faktor Kunci Keberhasilan (Key Succes Factor) ...................................................... ..33

Tabel 3.1. Fokus kegiatan utama di masing-masing kegiatan ................................................. ..34

Tabel 3.2. Identifikasi dan Realiasasi Output .......................................................................... ..45

Tabel 3.3. Pencapaian Output kunci 1 .................................................................................... ..48





Tabel 3.8. Penyampaian/publikasi produk proyek perubahan ................................................. ..57

Tabel 3.9. Tabel upaya menghadapi masalah ......................................................................... ..30

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Data Anggaran Tahun 2015 – 2019 . .................................................................... ..4

Gambar 1.2. Profil UMKM di Indonesia .................................................................................... ..7

Gambar 1.3. Kerangka Fikir ...................................................................................................... ..7

Gambar 1.4. Bisnis Model Pengembangan Ekonomi Lokal dengan melibatkan pelaku IKD ... ..10

Gambar 1.5. Ekosistem Inovasi Keuangan Digital .................................................................. ..10

Gambar 1.6. Dampak Ekosistem Inovasi Keuangan Digital .................................................... ..11

Gambar 2.1. Identifikasi Stakeholders .................................................................................... ..24

Gambar 2.2. Pemetaan Stakeholders berdasarkan tingkat Interest dan Influence .................. ..25

Gambar 2.3. Strategi Komunikasi berdasarkan pemetaan stakeholders .................................. .26

Gambar 3.1. Tantangan di bidang pendanaan ........................................................................ ..35

Gambar 3.2. Profil dan Perkembangan Fintech Lending ......................................................... ..36

Gambar 3.3. Para pihak di Peer to peer lending ...................................................................... ..37

Gambar 3.4. Karakteristik pengguna Fintech Lending ............................................................. ..37

Gambar 3.5. Gambaran peta sebaran karakteristik pengguna Fintech Lending ...................... ..38

Gambar 3.6. Perbedaan Bank dan Fintech P2P Lending ....................................................... ..39

Gambar 3.7. Model Bisnis pelaku usaha digital fintech lending ............................................... ..40

Gambar 3.8. peta proyek palapa ring ...................................................................................... ..41

Gambar 3.9. Tahapan konektifitas broadband internet mandiri ............................................... ..42

Gambar 3.10. kerangka pembangunan rancangan teknokratis RPJMN 2020-2024 ................ ..43

Gambar 3.11. peta stakeholders ............................................................................................. ..55

Gambar 3.12. strategi marketing sektor publik ........................................................................ ..57

Gambar 3.13. screenshot media penyampaian promosi ......................................................... ..59

viii

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 – RUANG LINGKUP DAERAH TERTINGGAL .........................................................70

LAMPIRAN 2 – SURAT PERSETUJUAN MENTOR ........................................................................77

1. Surat Pernyataan Diklat .............................................................................................................77

2. Lembar Persetujuan Mentor ......................................................................................................78

LAMPIRAN 3 – SK PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF .......................................................................79

LAMPIRAN 4 – FORUM SOSIALISASI DENGAN PELAKU USAHA DIGITAL

1. Forum Kegiatan 29 Maret 2020 - Crowde ..............................................................................84

2. Forum Kegiatan 30 Maret 2020 - IGrow ..................................................................................91

3. Forum Kegiatan 1 April 2020 - Growpal ................................................................................. .98

4. Forum Kegiatan 22 April 2020 - Santara ............................................................................ ..105

5. Forum Kegiatan 24 Juli 2020 - Crowde .............................................................................. ..118

LAMPIRAN 5 – DRAFT DOKUMEN PERJANJIAN KERJASAMA (MoU) ........................... ..122

LAMPIRAN 6 – FORUM SOSIALISASI DENGAN PELAKU UMKM, PEMDA, KABUPATEN,

DAN PROVINSI ................................................................................................................... ..143

1. Forum Kegiatan Situbondo – 29 April 2020 ...................................................................... ..143

2. Forum Kegiatan Sampang – 6 Mei 2020 ........................................................................... ..150

3. Forum Kegiatan Sampang & Bondowoso – 8 Mei 2020 ................................................. ..159

4. Forum Kegiatan Bangkalan, Pandeglang, Banyuwangi – 13 Mei 2020 ....................... ..166

5. Forum Kegiatan Gabungan 15 Mei 2020 .......................................................................... ..177

6. Forum Kegiatan Lebak & Purbalingga – 18 Mei 2020 .................................................... ..189

7. Forum Kegiatan Lebak – 19 Mei 2020 ............................................................................... ..198

8. Forum Kegiatan IGrow – 11 Juni 2020 .............................................................................. ..212

9. Forum Kegiatan Tanifund – 12 Juni 2020 ......................................................................... ..242

10. Forum Kegiatan KOMPAK Lombok Utara – 14 Mei 2020 .............................................. ..265

11. Forum Kegiatan KOMPAK Pemalang & Bantaeng – 19 Mei 2020 ............................... ..272

12. Forum Kegiatan KOMPAK Pemalang – 19 Mei 2020 ..................................................... ..286

13. Forum Kegiatan KOMPAK Bantaeng – 19 Mei 2020 ...................................................... ..292

ix

14. Forum Kegiatan KOMPAK Aceh Barat – 15 Juni 2020 ................................................... ..299

15. Forum Kegiatan KOMPAK LPUMKP – 15 Juni 2020 ...................................................... ..304

16. Forum Kegiatan Universitas Negeri Gorontalo 10 Juni 2020 ......................................... ..321

LAMPIRAN 7 – FORUM SOSIALISASI DENGAN K/L ......................................................... ..329

1. Forum Kegiatan dengan BAKTI ........................................................................................... ..329

2. Forum Kegiatan dengan Kemenko Perekonomian ........................................................... ..345

3. Forum Kegiatan dengan Kemenko PMK ............................................................................ ..352

LAMPIRAN 8 – DRAFT PETUNJUK TEKNIS ...................................................................... ..358

LAMPIRAN 9 – FORUM TIM EFEKTIF ................................................................................ ..364

LAMPIRAN 10 – PROSIDING CALL PAPER BUSINESS .................................................... ..367

LAMPIRAN 11 – PERATURAN OJK TENTANG INOVASI KEUANGAN DIGITAK, PEER TO

PEER LENDING & CROWDFUNDING ................................................................................. ..651

LAMPIRAN 12 – TOR & RAB KEGIATAN INOVASI KEUANGAN DIGITAL PADA RKP

TAHUN 2021 ........................................................................................................................ ..794

LAMPIRAN 13 – KUNJUNGAN LAPANGAN KE PENDANAAN OLEH PT SAY IGROW

RESOURCE INDONESIA ..................................................................................................... ..802

LAMPIRAN 14 – SURAT DUKUNGAN DARI BERBAGAI STAKEHOLDERS ..................... ..808

1 PROYEK PERUBAHAN

PKN TINGKAT II ANGKATAN I BAHARTANI LAMAKAMPALI (NDH 16)

BAB I

GAGASAN PROYEK PERUBAHAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2014 tentang

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dimaksud daerah tertinggal adalah

daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan

dengan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal

berdasarkan enam kriteria utama yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia,

sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 -

2024 terdapat 9 nawa cita yang menjadi prioritas pembangunan nasional saat ini, salah

satunya adalah yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia. Dalam RPJMN

tersebut terdapat 62 Kabupaten yang masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Indikator

pembangunaan daerah tertinggal yang ingin dicapai adalah peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan penurunan jumlah

penduduk miskin dan pengentasan 25 daerah tertinggal. Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di amanatkan untuk mengawal koordinasi lintas

kementerian / lembaga dan stake holder terkait untuk berpihak kepada pembangunan

perdesaan, pembangunan daerah tertinggal dan pembangunan transmigrasi.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2014 juga mengamanahkan untuk

kabupaten yang terentaskan pada tahun 2019 akan dilakukan pembinaan selama tiga tahun.

Sebagai bagian dari unit kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat

Pengembangan Ekonomi Lokal ditugaskan untuk mengawal pembangunan dibidang

ekonomi.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal mempunyai tugas dan fungsi yang diatu

berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Nomor 6 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal merupakan

unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

2 PROYEK PERUBAHAN


perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan,

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), potensi produk unggulan, kemitraan

usaha, serta industri, distribusi, dan pemasaran. Sub Direktorat Potensi Produk Unggulan

adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang potensi

produk unggulan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal Direktorat

Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi

dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri,

distribusi, dan pemasaran;

b. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan,

KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi, dan

pemasaran;

c. Pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan

pembangunan daerah tertinggal di bidang pengembangan ekonomi lokal;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan

investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta

industri, distribusi, dan pemasaran;

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan

investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta

industri, distribusi, dan pemasaran;

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Ekonomi

Lokal di Daerah Tertinggal; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Salah satu program dan kegiatan yang di kawal oleh direktorat pengembangan ekonomi

lokal dan dibiayai oleh anggaran yang bersumberkan dari APBN adalah bantuan kepada

masyarakat dalam bentuk mesin dan peralatan untuk pengembangan ekonomi lokal seperti:

peningkatan produktifitas dan pengembangan nilai tambah produk pertanian seperti

komoditas beras, jagung, kopi dan komoditas lainnya, peningkatan produktifitas dan

pengembangan nilai tambah perikanan, packaging untuk produk UMKM dan lainnya. Bantuan

pemerintah dalam bentuk mesin dan peralatan ini diberikan kepada pelaku ekonomi lokal di

daerah tertinggal seperti: Bumdes, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok nelayan dan

lainnya. Bantuan pemerintah ini merupakan bagian dari apa yang bisa diintervensi yang

sifatnya stimulan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mendorong

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di daerah tertinggal.

3 PROYEK PERUBAHAN


Sumber pembiayaan pengembangan ekonomi lokal yang dikelola oleh direktorat

pengembangan ekonomi lokal diperhadapkan dengan realitas pembiayaan bantuan

pemerintah yang sifatnya stimulant tersebut menunjukkan kecenderungan yang terus

menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2015 total anggaran yang dikelola oleh direktorat

pengembangan ekonomi lokal adalah sebesar Rp 157 milyar, pada tahun 2017 menurun

menjadi Rp. 36 milyar, kemudian pada tahun tahun 2019 meningkat menjadi Rp 75 milyar,

tetapi pada tahun 2020 kemudian menurun Rp 17 milyar. Fluktuasi dalam besaran anggaran

yang dikelola tersebut juga mempengaruhi bantuan pemerintah yang bisa disalurkan kepada

pelaku UMKM di daerah tertinggal. Pada tahun 2015 anggaran bantuan pemerintah adalah

sebesar Rp. 157 milyar, kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi Rp, 36 milyar,

walaupun ditahun 2019 terjadi kenaikan tetapi ditahun 2020 menurun menjadi Rp. 6,5 Milyar.

Dengan menurunnya anggaran ini artinya semakin banyak program kegiatan

pengembangan ekonomi lokal yang menjadi kebutuhan daerah banyak yang tidak bisa

difasilitasi oleh Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal. Maka dibutuhkan upaya-upaya lain

yang bisa dilaksanakan untuk bisa membantu pengembangan ekonomi local di daerah

tertinggal. Upaya pelaksanaan koordinasi dengan melibatkan seluruh stake holder baik sector

pemerintah dalam hal ini kementerian / lembaga, pihak swasta dan pihak lainnya sangat

dibutuhkan keterlibatannya saat ini. Pemerintah harus terus berupaya menyingkapi

permasalahan tersebut dengan mengajak pihak swasta dan masyarakat untuk ikut andil

dalam permasalahan tersebut untuk dapat berkontibusi dalam menjawab permasalahan

perekonomian di daerah tertinggal.

Tabel 1.1. Data Anggaran Tahun 2015 – 2019

No Tahun

Anggaran

Anggaran Ditjen

PDT Anggaran DitPel Anggaran Bantuan

1 2015 843,642,000,000 157,800,000,000

142,661,053,000

2 2016 887,855,245,000 127,967,631,000

63,490,969,000

3 2017 215,413,218,000 36,903,463,000

25,071,876,000

4 2018 314,555,741,000 55,225,014,000

43,477,484,000

5 2019 273,858,139,000 75,351,316,000

62,127,417,000

4 PROYEK PERUBAHAN


Gambar 1.1. Grafik Data Anggaran Tahun 2015 – 2019

1. Identifikasi Masalah

Kondisi saat ini yang dihadapi oleh Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal

dapat dianalisis dengan metode analisis SWOT yang dapat melihat terkait kekuatan

organisasi (Strenght), kelemahan (weakness), peluang (oppurtunities) dan ancaman

(treath). Dari matriks analisis SWOT ini menunjukkan harus ada alternatif pembiayaan

selain anggaran dari Pemerintah (APBN) dengan melibatkan stakeholder lainnya,

termasuk dalam hal ini adalah melibatkan startup pelaku inovasi keuangan digital.

Adapun hasil analisisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Analisis SWOT

Kekuatan (Strengths)

Kelemahan (Weakness)

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang pembentukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

• Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2019 tentang organisasi kementerian Negara

• Jumlah anggaran Kementerian Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi semakin menurun

• Pelaksanaan Anggaran masih mengandalkan APBN

2015 2016 2017 2018 2019

Anggaran Ditjen PDT 843,642,000,000 887,855,245,000 215,413,218,000 314,555,741,000 273,858,139,000

Anggaran DitPel 157,800,000,000 127,967,631,000 36,903,463,000 55,225,014,000 75,351,316,000

Anggaran Bantuan DitPel 142,661,053,000 63,490,969,000 25,071,876,000 43,477,484,000 62,127,417,000

-

100,000,000,000

200,000,000,000

300,000,000,000

400,000,000,000

500,000,000,000

600,000,000,000

700,000,000,000

800,000,000,000

900,000,000,000

1,000,000,000,000

Data Anggaran Tahun 2015 - 2019

Anggaran Ditjen PDT Anggaran DitPel Anggaran Bantuan DitPel

5 PROYEK PERUBAHAN


• Peraturan Menteri Desa nomor 6 Tahun 2015 tentang struktur organisasi Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peluang (Opportunities)

Ancaman (Threats)

• Arahan RPJMN Tahun 2020 – 2024 mendorong pengembangan ekonomi digital.

• Arahan Renstra Kemendesa kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah perekonomian berbasiskan digital

• Tumbuhnya Startup pelaku inovasi

keuangan digital

• Kebutuhan pembiayaan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sangat besar

• Target RPJMN Tahun 2020 – 2-24 pengentasan pembangunan daerah tertinggal adalah sebanyak 35 kabupaten

• Terdapat 62 Kabupaten yang masih

dikatorikan tertinggal dan terdapat 62 Kabupaten terentas tahun 2019 yang butuh pembinaan selama 3 tahun

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2020 – 2024, isu dan strategi kebijakan percepatan daerah tertinggal tahun 2020 –

2024 adalah mengembangkan kewirausahaan dan perekonomian masyarakat

berbasis digital. Hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi dalam perekonomian

saat ini sudah menjadi keniscayaan termasuk untuk pembangunan daerah tertinggal.

Ekonomi digital sendiri adalah aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan

dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital yang dikembangkan

untuk dapat membantu pelaku UMKM.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 yang

dimaksud dengan Inovasi Keuangan Digital di Sektor Layanan Jasa Keuangan adalah

sebagai aktivitas yang memperbarui proses bisnis, model bisnis dan instrumen

keuangan yang memberikan nilai tambah baru dalam sektor layanan keuangan

dengan melibatkan ekosistem digital. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

no 77/POJK.01/2016 layanan pinjam meminjam uang berbasikan teknologi informasi

adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi

pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman

dengan mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan

menggunakan jaringan internet.

6 PROYEK PERUBAHAN


Praktek baik ini sudah ditunjukkan oleh platform inovasi keuangan digital Crowde

misalnya telah membantu 12.000 petani dan menaikkan kapasitas produksi sebesar

50 – 75 % dalam enam bulan dan menaikkan penghasilan petani sebesar 25 – 50 %

perbulan. Demikian halnya Growpal telah meyalurkan dana sebesar Rp. 14 milyar dan

igrow telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 188 milyar.

Pemanfaatan penguatan gerakan ekonomi digital di daerah tertinggal harus

difasilitasi oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama berkelanjutan dengan Pemerintah

Daerah, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, BUMDes, petani, nelayan, dan para

pelaku bisnis online dan startup. Gerakan ekonomi digital dilakukan untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah tertinggal. Namun mengingat masih

besarnya potensi yang bisa digali, perlu adanya instrumen lain yang bisa dijadikan

wadah untuk menampung dana masyarakat dalam mempercepat menaikan

perekonomian masyarakat. Untuk meningkatkan daya serap dana investasi dari para

investor atau masyarakat, Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi atau yang sering bisa menjadi salah satu instrumen alternatif pembiayaan

pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.

Mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini ± terdapat sekiranya

74% UMKM di seluruh bagian wilayah di Indonesia belum tersentuh lembaga

keuangan perbankan baik melalui lembaga keuangan Bank maupun Non Bank,

termasuk yang didalamnya adalah daerah tertinggal. Belum tersentuhnya pelaku-

pelaku UMKM ini karena terkait syarat perbankan yang kaku terkait dengan jaminal

modal dan aset yang harus disediakan pada saat berhadapan dengan lembaga

perbankan. Sehingga dengan ikut memfasilitasi ekosistem inovasi keuangan digital di

daerah tertinggal pelaku UMKM yang tidak tersentuh lembaga perbankan bisa

mendapatkan akses permodalan yang dibutuhkannya.

7 PROYEK PERUBAHAN


Gambar 1.2. Profil UMKM di Indonesia

Proyek perubahan ini sekaligus mendukung penciptaan ekosistem Gerakan

Nasional 1000 Startup Digital yang di inisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan

Informatika RI. Gerakan Nasional 1000 Startup Digital adalah gerakan untuk

mewujudkan potensi Indonesia menjadi The Digity Energy of Asia di tahun 2020

dengan mencetak 1000 startup.

Gambar 1.3. Kerangka Fikir

8 PROYEK PERUBAHAN


1.2. Nama Gagasan Perubahan Dan Deskripsi

Dengan memperhatikan kondisi tersebut di atas, Proyek Perubahan mengambil judul

“Strategi Pengembangan Ekosistem Inovasi Keuangan Digital Peer to peer lending dan Crowd

funding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal”.

Sebagaimana tertuang dalam judul proyek perubahan ini adalah upaya untuk mencari

alternatif sumber pembiayaan pembangunan untuk pengembangan ekonomi lokal di daerah

tertinggal dengan membangun ekosistem inovasi keuangan digital. Mengapa harus mencari

alternative pembiayaan pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal ?

Data menunjukkan bahwa anggaran pembiayaan pembangunan Direktorat Pengembangan

Ekonomi Lokal menunjukkan kecenderungan yang terus menurun setiap tahunnya. Pada

tahun 2015 total anggaran yang dikelola oleh direktorat pengembangan ekonomi lokal adalah

sebesar Rp 157 milyar, pada tahun 2017 menurun menjadi Rp. 36 milyar, kemudian pada

tahun tahun 2019 meningkat menjadi Rp 75 milyar, tetapi pada tahun 2020 kemudian

menurun Rp 17 milyar. Fluktuasi dalam besaran anggaran yang dikelola tersebut juga

mempengaruhi bantuan pemerintah yang bisa disalurkan kepada pelaku UMKM di daerah

tertinggal. Pada tahun 2015 anggaran bantuan pemerintah adalah sebesar Rp. 157 milyar,

kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi Rp, 36 milyar, walaupun ditahun 2019 terjadi

kenaikan tetapi ditahun 2020 menurun menjadi Rp. 6,5 Milyar.

Program dan kegiatan yang di kawal oleh direktorat pengembangan ekonomi lokal dan

dibiayai oleh anggaran yang bersumberkan dari APBN adalah bantuan kepada masyarakat

dalam bentuk mesin dan peralatan untuk pengembangan ekonomi lokal seperti: peningkatan

produktifitas dan pengembangan nilai tambah produk pertanian seperti komoditas beras,

jagung, kopi dan komoditas lainnya, peningkatan produktifitas dan pengembangan nilai

tambah perikanan, packaging untuk produk UMKM dan lainnya. Bantuan pemerintah dalam

bentuk mesin dan peralatan ini diberikan kepada pelaku ekonomi lokal di daerah tertinggal

seperti: Bumdes, Koperasi, UMKM, kelompok tani, kelompok nelayan dan lainnya. Bantuan

pemerintah ini merupakan bagian dari apa yang bisa diintervensi oleh Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan

pengurangan kemiskinan di daerah tertinggal.

Menurunnya anggaran tersebut menjadi tantangan karena amanat nawa cita ketiga

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024

yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia. Dalam RPJMN tersebut masih terdapat

62 daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan 62 daerah tertinggal yang

terentaskan yang masih perlu pembinaan selama tiga tahun. Berdasarkan estimasi analisis

9 PROYEK PERUBAHAN


data potensi desa tahun 2018 yang dilakukan oleh Direktorat Perencanaan dan Identifikasi

Daerah Tertinggal, ada kebutuhan pendanaan sebesar Rp. 4,9 trilyun yang dibutuhkan untuk

pembiaayan pengembangan beberapa komiditi ekonomi local di daerah tertinggal.

Jadi upaya mendorong melibatkan pelaku ekonomi digital adalah bentuk upaya

menyelesaikan permasalahan yang tengah di hadapi pemerintah kala belanja pemerintah

khususnya dalam hal ini adalah bantuan yang diberikan oleh Direktorat Pengembangan

Ekonomi Lokal kepada Kabupaten atau masyarakat kian menurun setiap tahunnya. Oleh

karena itu diperlukan suatu inovasi terbaru untuk dapat menjadi alternatif dikala belanja

pemerintah semakin menurun setiap tahunnya. Melalui proyek perubahan ini penulis

mengusulkan inovasi proyek perubahan dalam bentuk membangun ekosistem

pengembangan inovasi keuangan berbasiskan ekonomi digital merupakan salah satu altenatif

sumber pembiayaan pengembangan ekonomi lokal yang potensial dikembangkan kedepan.

Praktek baik yang sudah ditunjukkan oleh platform inovasi keuangan digital Crowde misalnya

telah membantu 12.000 petani dan menaikkan kapasitas produksi sebesar 50 – 75 % dalam

enam bulan dan menaikkan penghasilan petani sebesar 25 – 50 % perbulan. Demikian halnya

Growpal telah meyalurkan dana sebesar Rp. 14 milyar dan igrow telah menyalurkan anggaran

sebesar Rp 188 milyar dan lainnya. Sekarang pertanyaanya adalah bagaimana caranya

ekosistem yang dibangun oleh para pelaku inovasi keuangan digital ini bisa masuk ke daerah

tertinggal.

Melalui pengembangan ekosistem ini juga diharapkan dapat memberikan akses

permodalan bagi pelaku UMKM yang belum tersentuh permodalan perbankan di daerah

tertingal. Saat ini menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat 74% UMKM di

Indonesia belum tersentuh lembaga keuangan perbankan baik melalui lembaga keuangan

Bank dan Non Bank.

10 PROYEK PERUBAHAN


Proyek perubahan ini sekaligus mendukung penciptaan ekosistem Gerakan Nasional

1000 Startup Digital yang di inisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Gerakan Nasional 1000 Startup Digital adalah gerakan untuk mewujudkan potensi Indonesia

menjadi The Digity Energy of Asia di tahun 2020 dengan mencetak 1000 startup.

Gambar 1.4.

Bisnis Model Pengembangan Ekonomi Lokal dengan Melibatkan Pelaku Inovasi Keuangan Digital

Gambar 1.5.

Ekosistem Inovasi Keuangan Digital

11 PROYEK PERUBAHAN


Gambar 1.6.

Dampak Ekosistem Inovasi Keuangan Digital P2P Lending & Crowdfunding

1.3. Tujuan Proyek Perubahan

Proyek Perubahan ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Jangka Pendek (sampai dengan berakhirnya PKN Tingkat II)

a. Mempelajari ekosistem pelaksanaan konsep bisnis cara kerja start up inovasi

keuangan digital peer to peer lending dan crowdfunding dalam membiayai

pengembangan ekonomi masyarakat.

b. Mendapatkan dukungan dari pemerintah kabupaten, pelaku UMKM dan pelaku

inovasi keuangan digital peer to peer lending dan crowdfunding untuk

membantu pembiayaan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.

2. Tujuan Jangka Menengah (satu tahun)

Terlaksananya kerjasama pelaku ekonomi digital Peer to peer lending dan

crowd funding dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha di daerah tertinggal

dalam pembiayaan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal oleh pelaku

startup inovasi keuangan digital di daerah tertinggal.

3. Tujuan Jangka Panjang (dua sampai lima tahun)

a. Melaksanakan kebijakan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal

dengan melibatkan ekosistem pembiayaan oleh pelaku inovasi keuangan

digital peer to peer lending dan crowd funding diharapkan dapat mempercepat

pengentasan pembangunan daerah tertinggal sesuai amanah rencana

pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 – 2024.

12 PROYEK PERUBAHAN


b. Memberikan akses permodalan kepada pelaku umkm di daerah tertinggal yang

belum mendapatkan akses pembiayaan oleh perbankan.

c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dan mengentaskan

kemiskinan masyarakat di daerah tertinggal sesuai amanah rencana

pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 – 2024.

1.4. Manfaat Perubahan

Melalui inovasi strategi pengembangan ekosistem inovasi keuangan digital peer to peer

lending dan crowd funding diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan pengembangan

ekonomi lokal di daerah tertinggal. Memberikan akses bantuan permodalan usaha kepada

pelaku UMKM yang belum medapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dan menurunkan penduduk miskin di daerah

tertinggal. Memberikan ruang dan ekosistem untuk tumbuhnya pelaku startup ekonomi digital.

Adapun rincian manfaat adalah sebagai berikut.

1. Manfaat bagi pelaksana

Terdapat sumber pembiayaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan

ekonomi lokal;

a. Memberikan pengetahuan tentang kerja inovasi keuangan digital peer to peer

lending dan crowd funding dalam memberikan akses pembiayaan kepada pelaku

UMKM.

b. Meningkatkan kemampuan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak untuk dapat

berkontribusi dalam pembangunan pengembangan ekonomi lokal di daerah

tertinggal, serta kemampuan memitigasi risiko dalam pengembangan ekonomi

digital;

c. Menghasilkan rekomendasi rumusan kebijakan pengembangan ekonomi di daerah

tertinggal yang mengadaptasi perkembangan ekonomi digital sebagai alternatif

sumber pembiayaan untuk pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal;

d. Meningkatkan agility pribadi dan tim unit kerja agar dapat terus mengikuti

perkembangan ekonomi digital yang sangat dinamis yang bisa diarahkan untuk

membangun daerah tertinggal;

e. Memperkuat jejaring dengan K/L lain dan pelaku usaha digital.

2. Manfaat bagi organisasi

a. Terdapat sumber pembiayaan lain yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan

pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.

13 PROYEK PERUBAHAN


b. Memperkenalkan cara kerja sistem inovasi keuangan digital di daerah tertinggal;

c. Meningkatkan kinerja Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai

koordinaasi penyusunan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan untuk

pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal;

d. Mempercepat upaya pengentasan daerah yang dikategorikan sebagai daerah

tertinggaldan memberikan ruang untuk pembiayaan konsep pembinaan bagi

daerah tertinggal yang sudah terentas tetapi masih membutuhkan pembinaan

sehinga kinerja pencapaian pembangunan yang sudah dicapai tidak terjadi

penurunan.

3. Manfaat bagi pemangku kepentingan terkait (stakeholders).

a. Kementerian dan Lembaga lainnya

• Membantu program lahirnya 1000 startup pada Kementerian Komunikasi

dan Informatika Republik Indonesia;

• Kementerian PPN/Bappenas sebagai upaya pembiayaan pembangunan

untuk pengentasan daerah tertinggal dan sebagai alternatif pembiayaan

bagi pelaku UMKM di seluruh indonesia.

• Membantu Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengembangkan

ekosistem inovasi keuangan digital untuk berkembang menjangkau

pembangunan daerah tertinggal, terpencil, dan terluar;

• Mendapatkan pemahaman tentang ekosistem ekonomi digital secara lebih

komprehensif; dan

b. Pelaku inovasi keuangan digital

• Mendapatkan kesempatan dan kepastian dalam berusaha, perlindungan

hukum, serta kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan

nasional;

• Terciptanya ekosistem untuk berkembangnya pelaku inovasi keuangan

digital secara lebih baik.

• Mendapatkan akses ke pelaku UMKM di daerah tertinggal.

c. Pelaku Usaha/UMKM

Mendapatkan akses permodalan/pembiayaan untuk pengembangan ekonomi

usahanya dan perlindungan hukum dalam penggunaan layanan pinjam-

peminjam berbasis teknologi informasi.

14 PROYEK PERUBAHAN


1.5. Ruang Lingkup Proyek Perubahan

Kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan dalam proyek perubahan ini meliputi:

1. Melakukan internalisasi oleh penggagas proyek perubahan dan tim agile tentang (a)

pembelajaran inovasi keuangan digital sebagai sumber pembiayaan pengembangan

ekonomi local, (b) inovasi yang akan dilakukan melalui proyek perubahan.

2. Menciptakan kesadaran bersama (collective awareness) di antara Kementerian dan

Lembaga, Pelaku inovasi keuangan digital, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa,

dan Pelaku UMKM, Koperasi, Bumdes, petani dan nelayan akan pentingnya alternatif

pembiayaan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal.

3. Melaksanakan implementasi pengembangan ekonomi local yang sumber

pembiayaannya dibiayai oleh hasil inovasi keuangan digital.

4. Menyusun rekomendasi pengembangan inovasi keuangan digital sebagai alternatif

sumber pembiayaan pengembangan ekonomi lokal.

1.6. Output Kunci

Tabel 1.3. Output Kunci Proyek Perubahan

No Nama Deskripsi

Jangka Pendek (Hingga Berakhirnya PKN Tingkat II

1. Dokumen konsep bisnis pelaku inovasi

keuangan digital peer to peer lending

dan crowd funding

Dokumen yang berisikan cara kerja /

konsep bisnis pelaku inovasi keuangan

digital, target pasar yang dikehendaki,

2. Draft dokumen kerja sama

Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi dengan Pelaku Inovasi

Keuangan

Dokumen yang berisikan dukungan

pelaku inovasi keuangan digital untuk

pembiayaan pengembangan ekonomi

local di daerah tertinggal

3. Draft petunjuk teknis pelaksanaan

fasilitasi pembiayaan pengembangan

ekonomi lokal berbasiskan inovasi

keuangan digital.

Dokumen yang berisikan tata cara

fasilitasi dengan pemerintah

kabupaten, pemerintah desa dan

pelaku UMKM, koperasi, Bumdes dan

lainnya dengan pelaku inovasi

keuangan digital.

4 Sosialisasi Ekosistem Inovasi

Keuangan Digital Sebagai Alternatif

15 PROYEK PERUBAHAN


Pembiayaan Pengembangan Ekonomi

Lokal Kepada Kementerian /

Lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku

UMKM, Bumdes, Koperasi, Petani dan

Nelayan

5 Konsep Program inovasi Keuangan

Digital Peer to Peer Lending dan

Crowdfunding Sebagai Alternatif

Pembiaayan Pengembangan Ekonomi

Lokal di Daerah Tertinggal masuk

dalam konsep pagu indikatif. Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2021

Direktorat Pengembangan Ekonomi

Lokal Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal

Jangka Menengah (Satu Tahun)

4. Dokumen kerja sama Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi dengan

Pemerintah Kabupaten dan pelaku

Inovasi Keuangan untuk pilot project

pengembangan ekonomi local di

daerah tertinggal

Dokumen yang berisikan kesepakatan

kerja sama pengembangan ekonomi

local di daerah tertinggal dengan

dukungan dari pemerintah kabupaten,

pemerintah desa, pelaku inovasi

keuangan digital

5. Dokumen Laporan Pelaksanaan

kegiatan pengembangan ekonomi

local bekerja sama dengan pelaku

inovasi keuangan digital

Dokumen yang berisikan pelaksanaan

kegiatan pengembangan ekonomi

local yang memuat data dan informasi

kerja sama pelaku inovasi keuangan

digital dengan pelaku UMKM,

komoditas, anggaran dan lainnya

6. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Dokumen yang berisikan hasil

monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan

8. Dokumen pengumpulan data digital Dokumen yang berisikan pengolahan

data inovasi keuangan digital

Jangka Panjang (dua sampai lima tahun)

7. Dokumen Monitoring dan evaluasi Dokumen yang berisikan pelaksanaan

kebijakan pengembangan eknomi local

16 PROYEK PERUBAHAN


yang bekerja sama dengan pelaku

inovasi keuangan digital

8. Dokumen pengumpulan data digital Dokumen yang berisikan pengolahan

data inovasi keuangan digital

17 PROYEK PERUBAHAN


BAB II

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

2.1. Milestone Proyek Perubahan

Proyek perubahan strategi pengembangan inovasi keuangan digital sebagai alternative

pembiaayan pengembangan ekonomi local ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu (1)

Jangka Pendek (hingga berakhirnya PKN Tingkat 2), (2) Jangka Menengah (Satu Tahun) dan (3)

Jangka Panjang (dua hingga lima tahun). Adapun rincian kegiatan dari masing – masing tahapan,

beserta output yang dihasilkan dan waktu penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut.

Tabel 2.1 Tahapan Perubahan Rencana Startegi

No Tahap Utama Output Waktu

1 Jangka Pendek

a. Internalisasi (1) Penyampaian laporan kepada

Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan sponsor proyek untuk mendapatkan persetujuan

(2) Pembentukan Tim Efektif a. Pokja Rekomendasi dan

Kebijakan b. Pokja Dokumen

Kesepakatan Kerjasama c. Pokja Penyusunan

Peraturan Ditjen PDT d. Pokja Pelaksanaan

Sosialisasi e. Pokja Data dan Informasi f. Pokja Internal

(3) Sosialisasi inovasi keuangan digital Peer to peer lending dan crowd funding untuk internal kementerian desa

Lembar Persetujuan Mentor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Notulen Rapat

Minggu 1 Minggu 1 Minggu 2

18 PROYEK PERUBAHAN


pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;

a. Rapat Persiapan Sosialisasi

b. Rapat Finalisasi Sosialisasi Inovasi

(4) Pembuatan Draft Dokumen

kesepakatan kerjasama dengan pelaku Peer to peer lending (Growpal, Crowde, dan Igrow) untuk pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal;

(5) Sosialisasi inovasi keuangan digital Peer to peer lending untuk para pelaku ekonomi lokal (UMKM, BUMDes, Petani, Nelayan, dll) di daerah tertinggal;

c. Rapat Persiapan Sosialisasi

d. Rapat Finalisasi Sosialisasi

(6) Pembuatan Draft Dokumen

petunjuk teknis Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal tentang sistem investasi berdasarkan inovasi keuangan digital Peer to peer lending di daerah tertinggal.

b. Sosialisasi dan Forum

Eksternal

(7) Sosialisasi inovasi keuangan digital Peer to peer lending untuk para pelaku ekonomi lokal (UMKM, BUMDes, Petani, Nelayan, dll) di daerah tertinggal; a. Rapat Persiapan

Sosialisasi b. Rapat Finalisasi

Sosialisasi Inovasi

Draft Dokumen Kesepakatan Kerjasama (MoU) Notulen rapat Draft Petunjuk Teknis Peraturan Ditjen PDT Notulen Rapat

Minggu 2 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 3

19 PROYEK PERUBAHAN


(8) Sosialisasi inovasi keuangan digital Peer to peer lending untuk para pelaku ekonomi lokal (UMKM, BUMDes, Petani, Nelayan, dll) ke kementerian teknis terkait seperti : Kementerian Bappenas, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan; a. Rapat Persiapan

Sosialisasi b. Rapat Finalisasi

Sosialisasi Inovasi

(9) Pembahasan mengenai mitigasi inovasi keuangan digital dengan otoritas jasa keuangan

(10) Pembahasan pengembangan ketersediaan jaringan internet di daerah tertingal dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi

c. Kebijakan pengembangan ekonomi digital

(11) Pembahasan mengenai pandangan dan rencana pengembangan ekonomi digital, seperti Kementerian PPN/Bappenas terkait RPJMN 2020 – 2024, Kementerian Kominfo terkait pengembangan ekosistem ekonomi digital, Bank Indonesia terkait pengembangan layanan keuangan dan pembayaran digital, OJK terkait layanan simpan meminjam berbasis teknologi informasi

(12) Pembahasan mengenai pandangan pelaku usaha digital tentang perkembangan

Notulen Rapat Notulen Rapat Notulen Rapat Notulen Notulen rapat

Minggu 4 Minggu 5

20 PROYEK PERUBAHAN


teknologi informasi dan bisnis digital

d. pengumpulan data secara terintegrasi: persiapan

(13) Pertemuan dengan stakeholders terkait

(14) Pembahasan dengan pelaku usaha digital P2P

(15) Pelaksanaan pengumpulan data di daerah tertinggal

Jangka Menengah (satu tahun)

a. internalisasi (1) Dokumen kesepakatan

kerjasama dengan pelaku Peer to peer lending (Growpal, Crowde, dan Igrow) untuk pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal;

(2) Dokumen petunjuk teknis peraturan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal tentang pembiayaan inovasi keuangan digital sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah tertinggal;

(3) Kerjasama dengan para mitra pelaku Peer to peer lending (Growpal, Crowde, dan Igrow) dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Pelaku UMKM

(4) Implementasi uji coba pengembangan ekonomi lokal di daerah terrtinggal dengan pembiayaan dari inovasi keuangan digital

b. Monitoring dan Evaluasi

(5) Rapat Internal

Dokumen Kesepakatan Kerjasama (MoU) Dokumen Peraturan Ditjen PDT Dokumen Kerjasama Laporan Tertulis Notulen Rapat

21 PROYEK PERUBAHAN


(6) Monitoring dan evaluasi

Laporan

Jangka Panjang (dua – lima tahun)

a. internalisasi (1) Dokumen Monitoring dan

Evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi lokal berbasiskan ekonomi digital peer to peer lending

(2) Pelaksanaan dialog/forum dengan K/L dan pelaku usaha digital untuk mendapatkan umpan balik (feedback) atas apa yang telah di lakukan oleh pemerintah dalam dua tahun terakhir

b. Kebijakan pengembangan ekonomi digital:

(3) Pelaksanaan pengembangan ekonomi local dengan pembiayaan system inovasi keuangan digital di daerah tertinggal

c. Pengumpulan data secara terintegrasi: pelaksanaan

(4) Monitoring dan Evaluasi

Laporan Evaluasi Laporan Evaluasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Laporan Evaluasi Hasil Kajian

22 PROYEK PERUBAHAN


2.2. Tata Kelola Proyek

1. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan

2.3. Identifikasi dan Analisis Stakeholders

Identifikasi dan Analisis Stakeholders dilakukan untuk memahami keberadaan, serta peran

dan dukungan masing – masing. Berdasarkan keberadaannya, Stakeholders dalam proyek

perubahan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu (1) Internal yang meliputi Direktorat lain di

dalam institusi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan (2)

eskternal yang meliputi Kementerian dan Lembaga lain atau pihak lain di luar Direktorat

Pengembangan Ekonomi Lokal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi.

Berdasarkan peran dan dukungan yang diharapkan, Stakeholders dibagi ke dalam tiga

kelompok yaitu (1) Stakeholders utama yang meliputi (a) internal direktorat pengembangan

ekonomi local yang juga merupakan tim efektif, (b) pelaku inovasi keuangan digital peer to peer

lending dan crowdfunding yang merupakan penyedia aplikasi yang memberikan bantuan

permodalan bagi pelaku UMKM, (c) Pemerintah Daerah sebagai Pembina pelaku UMKM di

daerah, (d) Pelaku usaha UMKM, Koperasi, Bumdes, petani, dan nelayan di daerah tertinggal,

Stakeholder Internal, Eksternal, dan Tim efektif: Pihak yang dapat memberikan bantuan dan evaluasi dalam proyek perubahan

Project Leader (Peserta Diklat PIM II):Mengkoordinir dan bekerja sama dengantim dalam proses penyelesaian proyekperubahan.

Coach (Fasilitator): Memberikan arahan,moitoring dan evaluasi dalam proyekperubahan

Mentor (Atasan Langsung): Memberikan dukungan, arahan, bimbingan dan petunjuk dan proses pengerjaan proyek perubahan.

Mentor

Project Leader

Stakeholder Internal Tim Efektif

Stakeholder Eksternal

Coach

23 PROYEK PERUBAHAN


(2) Kementerian dan Lembaga terkait ekosistem inovasi keuangan digital dan pembuat program

di bidang inovasi keuangan digital peer to peer lending dan crowd funding (3) Kementerian dan

lembaga lainnya .

Pengelolaan stakeholders kelompok pertama sangat krusial karena dirancang untuk

mendapatkan dukungan penuh dan diharapkan terlibat langsung dalam mengimplemetasikan

pengembangan ekonomi local yang bekerja sama dengan pelaku inovasi keuangan digital.

Stakeholders kelompok kedua dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan seperti

memberi dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan ini, menginformasikan mitigasi

yang diperlukan dalam ekosistem ini. Dan terkait kebutuhan penyediaan jaringan telekomunikasi

yang dibutuhkan dalam ekosistem ini.

Stakeholders kelompok ketiga juga memiliki peran krusial karena kualitas Proyek

Perubahan dipengaruhi oleh dukungan dan kolaborasi dari kementerian dan lembaga terkait ini.

Secara ringkas, identifikasi stakeholders tersebut di atas dapat dilihat pada berikut.

24 PROYEK PERUBAHAN


a. Stakeholders utama Pelaku inovasi keuangan digital, pemerintah kabupaten, Pemerintah Desa,

pelaku UMKM, Koperasi, Bumdes, Petani dan Nelayan

b. Kementerian dan lembaga lainnya yang terkait dengan inovasi keuangan digital

c. Kementerian dan lembaga lainnya

Gambar 2.1. Identifikasi Stakeholders

Dalam unit kerja:

Seluruh Pejabat dan Staf ASN serta

pegawai tidak tetap (PPNPN) di

lingkup Direktorat Pengembangan

Ekonomi Lokal Direktorat Jenderal

Pembangunan Daerah Tertinggal

Luar unit kerja :

- Direktorat Perencanaan dan

Identifikasi Pembangunan Daerah

Tertinggal, Ditjen PDT

- Biro Perencanaan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi

Pemerintah: - Kementerian PPN/Bappenas RI - Pemerintah Kabupaten - Pemerintah Desa - Kementerian Pertanian - Kementerian KKP - Kementerian Koperasi dan

UMKM - Kementerian Komunikasi dan

Informatika RI - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - BAKTI

Luar Pemerintah:

- Pelaku usaha inovasi keuangan

digital (Crowde, Growpal, Igrow,

dll)

- Pelaku pengembangan ekonomi

lokal (UMKM, Nelayan, Petani,

BUMDes, dll)

Internal Kementerian Desa, PDTT Eksternal Kementerian Desa, PDTT

25 PROYEK PERUBAHAN


1. Pemetaan Stakeholders

Proyek perubahan ini disusun dan dilaksanakan secara bersama antara Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa,

pelaku inovasi keuangan digital peer to peer lending dan crowd funding dan pelaku usaha UMKM,

koperasi, Bumdes, petani dan nelayan di daerah tertinggal. Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci

bagi efektivitas ekosistem kebijakan ini. Untuk memahami posisi masing – masing pihak,

dilakukan Stakeholders mapping sebagai berikut.

LATENTS: (Higt Influence, Low Interest) Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Pertanian Kementerian KKP Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Kementerian Keuangan RI, BAKTI Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Bank Indonesia

PROMOTERS: (Higt Infulence, Higt Interest) Pelaku Inovasi Keuangan Digital Pemerintah Kabupaten Pemerintah Desa Pelaku UMKM, Koperasi, Bumdes, Petani dan nelayan

(High) POWER

APATHETICS: (Low Infulence, Low Interest) Kementerian dan Lembaga Lain,

DEFENDERS: (Low Influence, Higt Interest) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Desa, PDTT, Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal Ditjen PDT,

(Low)

(Low) LEVEL OF INTEREST (High)

Gambar 2.2. Pemetaan Stakeholders berdasarkan tingkat Interest dan Influence

26 PROYEK PERUBAHAN


2. Strategi Komunikasi

Penggagas Proyek Perubahan akan meyakinkan stakeholders untuk memberikan dukungan

dengan menerapkan strategi komunikasi sebagai berikut yang disesuaikan dengan posisi

masing-masing Stakeholders saat ini.

LATENTS: (Higt Influence, Low Interest)

• Menjelaskan urgensi pentingnya pengembangan ekosistem ini.

• Menjelaskan manfaat yang didapat oleh kementerian dan lembaga apa bila hal ini diimplemtasikan, melalui forum sosialiisasi dan diskusi dan

• Menjelaskan peran dan dukungan yang diharapkan.

• Meyakinkan adanya pengaruh mereka dalam ekosistem ini.

• Menjalin komunikasi insentif agar mereka tetap updated.

• Mengajak promoters untuk berbagi kisah sukses.

PROMOTERS: (Higt Infulence, Higt Interest)

• Menjelaskan konsep pengembangan ekosistem inovasi keuangan digital melalui forum rapat sosialisasi, forum diskusi dan media promosi lainnya

• Menjelaskan urgensi dan cara kerjasama melalui forum rapat sosialisasi, forum diskusi dan media promosi lainnya

• Menjelaskan manfaat yang didapat dari pelaksanaan intervensi melalui rapat koordinasi dan forum diskusi.

• Memperkuat peran dan keterlibatan dengan melibatkan promoters dalam tim efektif.

• Melakukan update secara berkala tentang pelaksanaan intervensi melalui komunikasi rutin tim efektif.

• Mengapresiasi masukan dan hasil kerja

• Membagi capaian kinerja sebagai upaya bersama.

(High) POWER

APATHETICS: (Low Infulence, Low Interest)

• Menjelaskan urgensi intervensi, manfaat yang didapat, dan dampak bila tidak terlibat melalui rakor dan forum diskusi.

• Mengajak promoters untuk berbagi kisah sukses.

DEFENDERS: (Low Influence, Higt Interest)

• Menjelaskan urgensi dan manfaat pengembangan ekosistem ini melalui rakor dan forum diskusi.

• Menjelaskan peran dan dukungan yang diharapkan melalui rakor, forum diskusi.

• Menjaga komunikasi (Keep them in the loop) dan meningkatkan peran dan keterlibatan mereka.

• Mengajak promoters untuk membagi kisah sukses.

(Low)


Gambar 2.3. Strategi komunikasi berdasarkan pemetaan Stakeholders

27 PROYEK PERUBAHAN


2.4. Rencana Startegi Marketing

Strategi Marketing Sektor Publik pada Proyek Perubahan ini disusun berdasarkan elemen

Potter Marketing Mix, yaitu Product, Price, Promotion, Place, dan Customer (4P 1C) yang

dijelaskan sebagai berikut:

1. Product

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Pengembangan

Ekonomi Lokal merupakan unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan di bidang investasi dan permodalan, koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah (KUMKM), potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri,

distribusi, dan pemasaran. Sub Direktorat Potensi Produk Unggulan adalah

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan

kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang potensi

produk unggulan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal Direktorat

Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan

investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha,

serta industri, distribusi, dan pemasaran;

b. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan,

KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi, dan

pemasaran;

c. Pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran

percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang pengembangan ekonomi

lokal;

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan

kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan,

kemitraan usaha, serta industri, distribusi, dan pemasaran;

28 PROYEK PERUBAHAN


e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan

investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha,

serta industri, distribusi, dan pemasaran;

f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan

Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan terdapat isu besarnya kebutuhan program

kegiatan ekonomi lokal untuk pengentasan daerah tertinggal di perhadapkan dengan

semakin menurunnya anggaran Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal serta secara

umum terbatasnya anggaran pemerintah, tetapi di sisi lain ada peluang melibatkan startup

pelaku keungan digital yang bisa membantu pembiayaan pengembangan ekonomi lokal

melalui penghimpunan dana masyarakat.

Dengan demikian produk utama Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal adalah

penyiapan bahan kebijakan bidang ekonomi pengentasan pembangunan daerah

tertinggal. Sedangkan actual produk adalah penyusunan kebijakan, koordinasi dan

penyusunan kebijakan. Dalam ruang lingkup Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal,

kebijakan pengembangan ekosistem inovasi keuangan digital yang diinisiasi melalui

Proyek Perubahan ini dapat diposisikan sebagai bentuk augmented product yaitu

melibatkan pelaku usaha inovasi keuangan digital sebagai alternative pembiayaan

pengembangan ekonomi local di daerah tertinggal. Dalam jangka panjang kebijakan ini

diharapkan dapat menjadikan alternatif pembiayaan bagi para pelaku UMKM yang belum

tersentuh layanan perbankan di daerah tertinggal.

Tabel. 2.2. Hubungan Produk Proyek Perubahan dengan Produk Organisasi

Organisasi Core Product Actual Product Augumented Product

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Bahan kebijakan pembangunan daerah tertinggal (pertumbuhan, pemerataan, keberlanjutan)

Penyusunan Kebijakan Koordinasi;dan Pelaksanaan kebijakan

Bagian tambahan aktifitas fungsi koordinasi dengan melibatkan pelaku usaha inovasi keuangan digital (startup) sebagai alternatif pembiayaan pengembangan ekonomi lokal

29 PROYEK PERUBAHAN


2. Price

Penyusunan strategi kebijakan pengembangan ekosistem inovasi keuangan digital

dalam konteks simpan meminjam berbasiskan teknologi informasi Peer to peer lending

(P2P) sebagai alternatif pembiayaan yang dikoordinasikan oleh Direktorat

Pengembangan Ekonomi Lokal, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh pelaku usaha

keuangan digital, pelaku usaha dan masyarakat pengguna tidak dipungut bayaran untuk

mengakses kebijakan pengembangan ekonomi digital tersebut.

Namun, sebagai tindak lanjut (implementasi) dari kebijakan induk tersebut. K/L selaku

executing agency dapat menentukan sendiri kebutuhan pembiayaan dari pelaku usaha

atau masyarakat pengguna, seperti dalam kegiatan bimbingan teknis, pendampingan

fasilitasi, rapat koordinasi dan sosialisasi, forum group discussion, dsb

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi digital diharapkan

dapat (1) membuka kunci potensi keuangan digital Indonesia; (2) memberikan kepastian

dan perlindungan hukum bagi pelaku serta masyarakat pengguna dalam memanfaatkan

layanan fintech, dan (3) mendorong penyediaan produk (barang/layanan) yang sama

(kualitas, harga) di seluruh Indonesia (perkotaan dan perdesaan wilayah barat, tengah,

dan timur Indonesia)

Produk data dalam bentuk agregat direncanakan dapat diakses oleh pelaku usaha

digital agar mereka juga dapat memahami kinerja sektor secara keseluruhan. Begitu pula

dengan produk repository (learning hub) yang direncanakan dapat diakses oleh K/L,

pelaku usaha, dan masyarakat umum tanpa dipungut bayaran Untuk menghasilkan

kebijakan yang tepat dan melayani semua pihak. keterlibatan dan dukungan dari KL dan

pelaku usaha sangat diperlukan ini adalah "biaya yang harus diberikan oleh KL dan pelaku

usaha.

3. Place

Pengembangan strategi ekosistem inovasi keuangan digital sebagai alternatif

pembiayaan pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, di lakukan melalui

pertemuan (rapat koordinasi dan sosialisasi, focused group of discussion dsb) sedangkan

produk akhir nantinya dapat diakses melalui situs website resmi pelaku usaha digital dan

selain situs media yang di gunakan (1) media sosial, dalam bentuk infografis sehingga

lebih mudah dan cepat dicema oleh pelaku usaha dan masyarakat umum; dan (2) forum

sosialisasi yang bersifat interaktif.

30 PROYEK PERUBAHAN


4. Promotion

Materi promosi disusun berdasarkan peran dan posisi masing-masing stakeholders,

yaitu (1) kepada stakeholders utama yaitu pelaku inovasi keuangan digital, pemerintah

kabupaten, pemerintah desa dan pelaku UMKM bertujuan untuk memperkenalkan inovasi

Proyek Perubahan dan mendapatkan dukungan (tahap 1), (2) kepada K/L lain untuk

memperkenalkan produk Proyek Perubahan dan manfaatnya bagi K/L (Tahap-2); dan (3)

kepada kementerian dan lembaga lainnya tentang manfaatnya bagi mereka, (Tahap-3).

Elemen promosi yang disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Tahapan dan Elemen Promosi Berdasarkan Kelompok Customers

Tahap Customers Inti Pesan Saluran Komunikasi

Tahap-1 Pelaku Inovasi Keuangan Digital Pemerintah Kabupaten Pemerintah Desa Pelaku UMKM (Bumdes, Koperasi, petani dan nelayan)

• Promosikan ekosistem

• Urgensi sinergi dan kerja sama dan kolaborasi

• Urgernsi manfaat yang diperoleh

• Cara dan tahapan kerjasama dan kolaborasi

• Dukungan yang diperlukan

Rapat Sosialisasi, forum diskusi, media social, media cetak, kunjungan lapangan

Tahap-2 Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan pengembangan ekosistem

• Urgensi manfaat yang diperoleh dengan adanya dukungan dari mereka

• Urgernsi sinergi dan kolaborasi

Rapat Koordinasi, forum komunikasi / sosialisasi, media social, media cetak dan elektronik

Tahap-3 Kementerian dan Lembaga lainnya.

Manfaat yang diterima dengan program kementerian dan lembaga

media sosial, forum komunikasi/sosialisasi, media cetak dan elektronik

5. Costumers

Adapun costumers dalam proyek perubahan pengembangan ekosistem inovasi

keuangan digital sebagai alternative pembiayaan pengembangan ekonomi local ini

meliputi: Pelaku inovasi keuangan digital, kementerian dan / lembaga, Pemerintah

Kabupaten, Pemerintah Desa, pelaku usaha UMKM (koperasi, Bumdes, petani dan

nelayan), masyarakat dan perbankan.

31 PROYEK PERUBAHAN


2.5. Identifikasi Potensi Kendala/Masalah dan Strategi Mengatasinya

Kendala yang dihadapi pada implementasi proyek perubahan ini, risiko yang terjadi dan

strategi mengatasi kendala, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4. Potensi Kendala/Masalah

No Potensi Kendala yang

mungkin terjadi Risiko yang akan terjadi

Strategi mengatasi

kendala/mitigasi risiko

1 Keterbatasan waktu efektif

karena adanya

penyesuaian jam kerja

selama wabah Covid-19

Implementasi proyek

perubahan tidak sesuai

rencana

Efisiensi waktu dengan

memanfaatkan waktu

yang tersedia dengan

optimalisasi keterlibatan

para personil dan

membuat prioritas

2 Kurangnya kompetensi

SDM

Sistem tidak berfungsi

optimal

Peningkatan kapasitas

dan produkivitas SDM

2.6. Kriteria Keberhasilan

Beberapa persepsi mengenai keberhasilan proyek:

1. Definisi keberhasilan proyek atau sukses proyek adalah segala sesuatu yang diharapkan

bisa tercapai, mengantisipasi semua persyaratan proyek dan memiliki sumber daya yang

cukup untuk memenuhi semua kebutuhan (Tuman, 1986).

2. Defenisi keberhasilan proyek pada saat ini dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor primer

dan faktor sekunder yang meliputi antara lain : (a). Faktor primer meliputi: Proyek Tepat

waktu, sesuai dengan anggaran, sesuai dengan kualitas yang diharapkan. (b). Faktor

Sekunder meliputi: Proyek dapat diterima dengan baik oleh pemilik, pemilik

memperkenankan namanya dipakai sebagai referensi. (Kerzner, 2000).

3. Defenisi keberhasilan proyek adalah hasil yang lebih dari pada yang diharapkan atau

keadaan yang dipandang normal pada hal-hal yang berhubungan dengan biaya, waktu

dan kualitas, keselamatan serta kepuasan lain yang menyertainya. Diakui keberhasilan

proyek diperoleh pada proyek yang diselesaikan di bawah anggaran yang ditentukan,

memiliki produktifitas konstruksi yang lebih baik, memliliki penggunaan sumber daya

manusia yang lebih baik, dan kinerja keselamatan yang lebih 16 baik dibandingkan

dengan rata-rata atau proyek yang normal (Ashley et.al,1987).

32 PROYEK PERUBAHAN


4. Kinerja keberhasilan dapat diukur dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu

biaya, mutu, waktu, kepuasan pemilik, kepuasan perencana, kepuasan kontraktor,

hasilnya fungsional, dan Varian proyek (Chan et al,2004).

5. Keberhasilan proyek adalah hasil yang melampaui harapan secara normal dapat

diobservasikan kedalam bentuk biaya, mutu, waktu, keamanan dan kepuasan berbagai

pihak (Ashley, 1987). Kriteria Keberhasilan Proyek :

a. Biaya

Setiap proyek tergantung pada biaya atau anggaran. Banyak peneliti menilai biaya

sebagai kriteria keberhasilan yang sangat penting, di mana perencanaan anggaran

biaya dan estimasi biaya yang tepat telah disebutkan sebagai faktor keberhasilan

(Ahadzie et al, 2007).

b. Kualitas/Mutu

Kualitas, apakah itu menyangkut produk atau proses, telah dianggap baik sebagai

kriteria keberhasilan proyek dan faktor oleh berbagai peneliti. Beberapa peneliti

menamakannya kinerja kualitas dan dianggap sebagai kriteria keberhasilan proyek

besar (Hughes et al. 2004 ). Selain itu, beberapa peneliti lain menunjukkan kualitas

sebagai kriteria dengan nama kualitas produk (Paulk et al, 1994). Di sisi lain, beberapa

peneliti lain menganggap proses manajemen mutu sebagai faktor keberhasilan

proyek, yang 17 memfasilitasi keberhasilan kriteria lain dan faktor (Collins dan

Baccarini,2004).

c. Waktu

Lebih dari setengah dari 30 referensi menunjukkan waktu sebagai salah satu kriteria

keberhasilan proyek yang paling penting untuk setiap proyek. Waktu adalah kriteria

yang digunakan sebagai patokan keberhasilan. (Cleland dan Gareis, 2006; Dvir et al,

2006).

d. Kepuasan Para pihak (Stakeholders Satisfaction)

Kepuasan para pihak adalah kriteria keberhasilan yang paling penting sebagai

pengukuran kriteria keberhasilan dalam proyek (Collins and Baccarini, 2004).

Kepuasan para pihak, baik internal maupun eksternal termasuk pemilik, kontraktor,

manajer, dan lain-lain, dengan hasil akhir sebagai kriteria keberhasilan proyek (Belout

dan Gauvreau, 2004; Westerveld,2003).

e. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Dampak Lingkungan (K3L)

Keselamatan dan kesehatan kerja termasuk keberhasilan yang menyertainya selain,

biaya, waktu dan mutu (Ashley et al, 1987). Memelihara kesehatan dan memitigasi

33 PROYEK PERUBAHAN


kecelakaan kerja, tidak merusak lingkungan atau ekosistim baik selama

berlangsungnya pelaksanaan proyek maupun setelah proyek selesai dibangun.

Pentingnya K3 merupakan faktor yang paling penting dalam pencapaian sasaran

tujuan proyek. Hasil yang maksimal dalam kinerja Hasil yang maksimal dalam kinerja

biaya, mutu dan waktu, tiada artinya bila tingkat keselamatan kerja terabaikan (Husen,

2011).

2.7. Faktor Pendukung keberhasilan

Deskripsi tentang faktor-faktor yang dianggap menjadi kunci bagi keberhasilan pencapaian

tujuan proyek perubahan secara tepat waktu dan tepat sasaran, dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5. Faktor Kunci Keberhasilan (Key Succes Factor)

No. Tahapan Dan

Kegiatan

Indikator

Keberhasilan Hasil Faktor Penentu

1 Pembentukan Tim Efektif

1. Terbentuknya komitmen bersama;

2. Tersusun SK tim efektif.

Terbentuknya tim efektif

1. Dukungan mentor

2. Dukungan tim 3. Kerjasama dan

hubungan antar personal, K/L, Pemda, Investor, Masyarakat, Pelaku UKM, dan Pelaku Usaha Digital

2 Sosialisasi Proyek Perubahan

Tersampaikan informasi kepada stakeholder internal dan eksternal

Tersosialisasikannya proyek perubahan ke seluruh stakeholder

1. Kompetensi Narasumber;

2. Ketersediaan Informasi;

3. Komunikasi yang baik.

3 Penyusunan mekanisme dan alur kerja

Tersusun mekanisme dan alur kerja serta SOP

Tersusunnya mekanisme alur kerja dan SOP

1. Dukungan Mentor;

2. Dukungan Tim; 3. Ketelitian dan

Kecermatan.

4 Penyusunan rancangan implementasi proyek perubahan

Tersusun rancangan implementasi

Tersusunnya rancangan implementasi

1. Dukungan Mentor;

2. Dukungan Tim; 3. Kerjasama yang

baik; 4. Keseriusan;

34 PROYEK PERUBAHAN


BAB III

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

3.1. Proses Pelaksanaan Kegiatan Utama Dan Pencapaian Target

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa proyek perubahan ini akan

dilaksanakan secara bertahap menjadi tiga bagian. Fokus kegiatan utama di masing – masing

tahap dapat digambarkan pada gambar 3.1. Secara umum, seluruh output jangka pendek

Proyek Perubahan tercapai tanpa kendala yang signifikan. Adapun laporan ini akan fokus

kepada pelaksanaan kegiatan utama dan pencapaian target jangka pendek.

Tabel 3.1. Fokus kegiatan utama di masing-masing tahapan

Jangka Pendek (Sampai Berakhirnya DIKLAT)

Jangka Menengah (1 Tahun) Jangka Panjang (2 – 5 Tahun)

• Fokus untuk mempelajari dan membuat bisnis model ekosistem inovasi keuangan digital

• Mensosialisasikan Konsep Ekosistem IKD P2P Lending dan Crowdfunding kepada stakeholder

• Mendapatkan dukungan dari pemerintah kabupaten, pelaku UMKM dan pelaku inovasi keuangan digital

• Terlaksananya kerjasama pelaku ekonomi digital Peer to Peer Lending dan Crowdfunding dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha di daerah tertinggal .

• Melaksanakan kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal dengan melibatkan ekosistem pembiayaan oleh pelaku IKD

• Memberikan akses permodalan kepada pelaku UMKM

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DT dan mengentaskan kemiskinan masyarakat di DT

35 PROYEK PERUBAHAN


3.2. Capaian Proyek Perubahan

A. Capaian Substansi

Pada bagian ini, penggagas Proyek Perubahan bermaksud untuk menguraikan

beberapa hal yang menjadi capaian substansi pada proyek perubahan yang menjadi fokus

dalam mencari alternatif baru bagi para pelaku usaha UMKM, Nelayan, Petani, dll, dalam

mendapatkan permodalan, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Fintech adalah

singkatan dari “Financial” dan “Technology” yang memiliki arti sebuah inovasi didalam bidang

jasa keuangan. Fintech dapat mempengaruhi kebiasaan transaksi masyarakat menjadi lebih

praktis dan efektif. Fintech juga dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah

mendapatkan akses terhadap produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan.

Terdapat 2 jenis Fintech yang menjadi gagasan utama dalam Proyek Perubahan ini

yaitu Peer to Peer Lending dan Crowdfunding. Mengapa Peer to Peer Lending dan

Crowdfunding menjadi isu yang harus menjadi perhatian khusus adalah karena pada era

digital saat ini semua dilakukan secara online.

Menurut otoritas jasa keuangan (OJK) terdapat 6 tantangan di bidang pendanaan yaitu

(1) Inklusi Pembiayaan (2) Velocity of Money (3) Distribusi Pembiayaan (4) GAP Pembiayaan

(5) Tingkat Kesejahteraan (6) Kemampuan Ekspor UMKM. Masing – masing penjelasan

tantangan tersebut dapat di lihat gambar di bawah ini.

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gambar 3.1. Tantangan di Bidang Pendanaan

36 PROYEK PERUBAHAN


Pada tahun 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (POJK) mengeluarkan

kebijakan peraturan baru mengenai Fintech tentang peminjaman off balance sheet oleh pasar

dan oleh proses transaksi pembayaran oleh Bank Indonesia.

Perkembangan pengguna Fintech meroket dari 7% pada tahun 2006/2007 menjadi 78%

pada sepuluh tahun berikutnya. Jumlah pengguna tercatat sebanyak 135-140 perusahaan.

Total nilai transaksi transaksi per April 2020 sebesar 13.75 Triliun. Profil dan perkembangan

Fintech dapat dilihat pada gambar 3.2. dibawah ini.

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 3.2. Profil dan Perkembangan Fintech Lending

37 PROYEK PERUBAHAN


Pihak-pihak yang terdapat pada ekosistem fintech lending terdiri dari penerima pinjaman

(Borrower), Pemberi Pinjaman (Lender), dan Penyelenggara. Berikut merupakan penjelasan

mengenai para pihak di Peer to Peer Lending dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


Gambar 3.3. Para Pihak di Peer to Peer Lending

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 30 April 2020, berdasarkan

karakter pengguna Fintech lending, mayoritas pemberi pinjaman atau lender yakni dari

kalangan milenial (usia 19-34 tahun), yakni sebanyak 70,41%. Sisanya lender dari kalangan

usia 35-54 tahun (27,43%), dan golongan usia lainnya. terdapat 25 juta akun peminjam atau

borrower yang bertransaksi dan 7.771.026 entitas lender. Mayoritas lender adalah perorangan

yang terakumulasi, hanya 0,14% berupa badan usaha.


Gambar 3.4. Karakteristik Pengguna Fintech Lending

38 PROYEK PERUBAHAN


Uraian pada karekteristik pengguna Fintech lending dapat di lihat pada gambar sebagai

berikut.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 3.5. Gambaran peta sebaran karakteristik pengguna Fintech lending

39 PROYEK PERUBAHAN


Bank dan Fintech lending saat ini menjadi dua sumber bagi masyarakat dalam

meminjam dana, selain perusahaan pembiayaan atau multifinance. Berdasarkan data Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) menjabarkan terdapat 6 perbedaan antara Bank dan Fintech Lending.

Berikut Perbedaannya.


Gambar 3.6. Perbedaan Bank dan Fintech P2P Lending

40 PROYEK PERUBAHAN


Berikut merupakan beberapa contoh model bisnis pelaku usaha digital yang bergerak

di bidang Fintech Lending.


Gambar 3.7. Model Bisnis Pelaku Usaha Digital Fintech Lending

41 PROYEK PERUBAHAN


B. Kebijakan Konektifitas Broadband Internet Mandiri Ke Wilayah Perdesaan

Negara Indonesia merupakan negara yang besar dan sangat luas. Indonesia bagian

timur adalah wilayah yang paling sulit dijangkau terutama dalam pengembangan infrastruktur

telekomunikasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Kementerian Komunikasi dan

Informatika membuat proyek yeng bernama Palapa Ring. Palapa Ring merupakan proyek

infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang

36.000 kilometer. Proyek itu terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera,

Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu backhaul untuk

menghubungkan semuanya.

Jaringan ini akan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan

pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia dan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada

milik penyelenggara telekomunikasi. Dan merupakan akselerasi pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan

telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu bisa memberikan jaminan kualitas internet

dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah.

Sumber : Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi

Gambar 3.8. Peta Proyek Palapa Ring

Pada penerapannya proyek palapa ring hanya melayani daerah yang fasilitas

telekomunikasinya masih rendah. Jaringan Palapa Ring membuat daerah-daerah yang belum

menerima layanan Telekomunikasi atau baru sebatas layanan 2G, dapat ditingkatkan menjadi

4G, sehingga dapat dipergunakan untuk komunikasi Data dan penggunaan Aplikasi online.

Pemanfaatan Teknologi Digital di perdesaan khususnya daerah 3T, memerlukan basic

literacy, karena tidak semua anggota masyarakat memiliki pendidikan dan pengalaman yang

42 PROYEK PERUBAHAN


cukup dalam memanfaatkan perangkat digital, seperti Smart Phone dan Computer, sehingga

perlu dilakukan Capacity Building yang bersifiat Sustainable.

Terbangunnya Ekosistem Digital di Desa, untuk mendorong Tumbuhnya Ekonomi

Digital yang kuat dan mensejahterakan masyarakat. Diharapkan Desa akan menjadi Subjek

pelaku ekonomi, yaitu sebagai penyedia sumber daya (SDM & SDA), serta hasil bumi yang

dapat dioptimalkan, sebagai penyokong rantai pasok (Supply Chain) Nasional. Terdapat 3

tahapan dalam penerapan internet mandiri di perdesaan seperti yang di uraikan di gambar

dibawah ini.

Sumber: Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi

Gambar 3.9. Tahapan Konektifitas Broadband Internet Mandiri

43 PROYEK PERUBAHAN


Berbagai studi menunjukkan korelasi antara tingkat pemanfaatan teknologi digital dan

tingkat produktivitas UMKM menunjukkan bahwa pemanfaatan internet bagi UMKM

meningkatkan pendapatan UMKM hingga 80%, memperluas kesempatan kerja hingga 15 kali

lipat dan mendorong on 5 kali UMKM menjadi lebih inovatif.

Pada kenyataannya, belum banyak UMKM yang siap untuk bertransaksi melalui online.

Untuk itu, Pemerintah melakukan berbagai program untuk mendukung UMKM go online

termasuk bekerjasama dengan pelaku usaha digital dan penyedia teknologiDalam

keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024

sesuai dengan tema pada pembangunan ekonomi point ke 3 pariwisata, ekonomi kreatif, dan

digital dengan memanfaatkan transformasi digital.

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas

Gambar. 3.10. Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024

Dalam konsep inovasi keuangan digital Peer to Peer Lending dan Crowdfunding

dicantumkan sebagai kegiatan yang akan di kawal oleh Direktorat Pengembangan Ekonomi

Lokal tahun anggaran 2021 dengan menggagas isu “Fasilitasi Crowdfunding dan Peer To

Peer Landing sebagai alternatif permodalan” dengan menggandeng mitra para pelaku usaha

digital yang sudah terdaftar di OJK. Mitra terkait tidak hanya memberi dukungan investasi,

namun juga pelatihan dan pendampingan kepada para penerima terpilih. Kegiatan ini terdiri

dari Sosialisasi, Workshop Online, Workshop Offline.

44 PROYEK PERUBAHAN


C. Capaian Proyek Perubahan Jangka Pendek

Proyek Perubahan Jangka Pendek dilaksanakan melalui kegiatan utama sebagai

berikut.

a. Pembahasan Rencana Proyek Perubahan dengan Direktur Jenderal Pembangunan

Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi selaku mentor untuk mendapatkan persejutuan (3 Maret 2020).

b. Pembentukan dan pelaksanaan internalisasi Tim Efektif yang melibatkan internal

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (internal unit

kerja pada Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal yang ditetapkan melalui Surat

Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

dengan nomor SK No. 18 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Efektif Proyek

Perubahan.

c. Penyusunan dokumen perjanjian kerjasama dalam proses pelaksanaan ekosistem

inovasi keuanagn digital sebagai dokumen yang mengatur kerjasama antara

pemerintah, pelaku usaha digital, dan pelaku UMKM.

d. Penyusunan dokumen petunjuk teknis dalam proses pelaksanaan ekosistem inovasi

keuangan digital sebagai dokumen sebagai dokumen petunjuk teknis tentang tata cara

kerja ekosistem inovasi keuangan digital.

e. Pembahasan dalam bentuk forum diskusi untuk mendapatkan komitmen dari K/L,

pelaku usaha digital, pemerintah daerah, dan pelaku umkm pembahasan ekosistem

inovasi keuangan digital Peer to Peer Lending dan Crowdfunding dilakukan dalam

beberapa forum.

f. Pembahasan dalam bentuk forum diskusi dan pertemuan bilateral dengan beberapa

aktor kunci (K/L, otoritas, dan pelaku usaha digital) untuk membahas kendala

pengembangan inovasi keuangan digital saat ini, trend ke depan, perkembangan IKD

dan IKD di tataran global, dsb.

g. Sosialisasi gagasan dan hasil Proyek Perubahan kepada beberapa Pemerintah

Daerah (Percepatan Jangka Menengah)

45 PROYEK PERUBAHAN


Tabel 3.2. Identifikasi dan Realisasi Output

No Tahap Utama Rencana Output Realisasi Output Keterangan

1 Jangka Pendek

a. Internalisasi (1) Penyampaian laporan

kepada Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan sponsor proyek untuk mendapatkan persetujuan

(2) Pembentukan Tim Efektif a. Pokja Rekomendasi

dan Kebijakan b. Pokja Dokumen

Kesepakatan Kerjasama

c. Pokja Penyusunan Peraturan Ditjen PDT

d. Pokja Pelaksanaan Sosialisasi

e. Pokja Data dan Informasi

f. Pokja Internal

(3) Sosialisasi inovasi keuangan digital Peer to Peer Lending dan crowd funding untuk internal kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi;

a. Rapat Persiapan Sosialisasi

b. Rapat Finalisasi Persiapan Sosialisasi

(4) Pembuatan Draft Dokumen kesepakatan kerjasama dengan pelaku Peer to Peer Lending (Growpal, Crowde, dan Igrow) dan Draft Petunjuk Teknis

Lembar Persetujuan Mentor Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Notulen Rapat Draft Dokumen Kesepakatan Kerjasama (MoU)

Lembar Persetujuan Mentor Konsultasi dengan mentor: 3 Maret 2020 (Lampiran 1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Lampiran 2 SK No 18 Tahun 2020) (Lampiran 3) Notulen Rapat 3.1. 29 Maret 2020

Crowde 3.2. 30 Maret 2020

iGrow 3.3. 1 April 2020

Growpal 3.4. Santara 22

April 2020 3.5. 24 Juli 2020

Crowde (Lampiran 4) Draft Dokumen Kesepakatan Kerjasama (MoU) dan Dokumen Petunjuk Teksi Pembahasan melalui teleconference zoom (Tanggal)

Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai

46 PROYEK PERUBAHAN


(5) Sosialisasi inovasi

keuangan digital Peer to Peer Lending untuk para pelaku ekonomi lokal (UMKM, BUMDes, Petani, Nelayan, dll) di daerah tertinggal;

c. Rapat Sosialisasi

d. Rapat Finalisasi Sosialisasi

(6) Sosialisasi inovasi keuangan digital Peer to Peer Lending dan Crowdfunding dengan Kementerian/Lembaga

Notulen rapat Notulen Rapat

(Lampiran 5) Notulen rapat 5.1. Situbondo: 29

April 2020 5.2. Sampang: 6

Mei 2020 5.3. Sampang &

Bondowoso: 8 Mei 2020

5.4. Bangkalan, Pandeglang, dan Banyuwangi: 13 Mei 2020

5.5. Gabungan: 15 Mei 2020

5.6. Lebak dan Purbalingga: 18 Mei 2020

5.7. Lebak 2: 19 Mei 2020

5.8. iGrow 11 Juni 2020

5.9. Tanifund 12 Juni 2020

Kompak 5.10. Lombok

Utara: 14 Mei 2020

5.11. Pemalang & Bantaeng: 19 Mei 2020

5.12. Pemalang: 19 Mei 2020

5.13. Bantaeng: 19 Mei 2020

5.14. Pekalongan: 9 Juni 2020

5.15. Aceh Barat 15 Juni 2020

5.16. LPMUKP 15 Juni 2020

Universitas Negeri Gorontalo 5.17. UNG 10 Juni

2020 (Lampiran 6) Notulen Rapat 6.1. BAKTI: 12 Mei 2020

Tercapai Tercapai

47 PROYEK PERUBAHAN


(7) Pembuatan Draft Dokumen petunjuk teknis Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal tentang sistem investasi berdasarkan inovasi keuangan digital Peer to Peer Lending di daerah tertinggal.

b. Upaya mendapatkan Komitmen

(8) Penyelenggaraan forum pertemuan tim efektif

Draft Petunjuk Teknis Peraturan Ditjen PDT Notulen Rapat

6.2. Menko Perekonomian: 19 Mei 2020 6.3. Kemenko PMK: 13 Mei 2020 6.4. OJK: 5 Juni 2020 6.5. Akses Permodalan Sektor Perikanan melalui BLU lembaga 15 Juni 2020 (Lampiran 7) Draft Petunjuk Teknis Peraturan Ditjen PDT Pembahasan melalui teleconference zoom meeting (Tanggal) (Lampiran 8) Notulen Rapat (Tanggal)

Tercapai Tercapai

Proses pelaksanaan kegiatan utama dan Output Kunci Jangka Pendek adalah sebagai

berikut.

Februari Maret April Mei Juni

Keterkaitan Output Kunci dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Persetujuan Awal Pembentukan Tim

Efektif Sosisialisasi ekosistem P2P Lending & Crowdfunding kepada K/L, Pemerintah Daerah, BUMDes, Petani, Nelayan, UMKM (OK 4)

Pembelajaran P2P Lending dan Crowdfunding

Konsep Bisnis Pelaku IKD dan Draft Petunjuk Teknis Pelaksanaan Fasilitasi (OK 1 & OK 3)

Konsep ekosistem P2P Lending dan Crowdfunding dalam RKP Tahun 2021 (OK 5)

Draft Dokumen Kerjasama MoU (OK 2)

48 PROYEK PERUBAHAN


Tabel 3.3. Pencapaian Output Kunci 1

OUTPUT KUNCI 1

Konsep bisnis ekosistem pelaku inovasi keuangan digital Peer to Peer Lending dan

Crowdfunding:

Sesuai Peraturan OJK tentang Peer to Peer Lending dan Crowdfunding:

1. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi.

2. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui

Penawaran Saham berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

Pemanfaatan Proses

Jangka Pendek

• Sebagai acuan untuk pemahaman

institusi terhadap konsep inovasi

keuangan digital Peer to Peer Lending

dan Crowdfunding.

• Sebagai Referensi dalam penyusunan

ekosistem inovasi keuangan digital

sebagai pembiayaan pengembangan

ekonomi lokal di daerah tertinggal.


petunjuk teknis pelaksanaan

pengembangan inovasi keuangan digital

di daerah tertinggal.


mitigasi ekosistem inovasi keuangan

digital di daerah tertinggal.

• Sebagai Masukan kendala dan tantangan

dalam pengembangan ekosistem ini

terutama ketersediaan jaringan internet.

• Diskusi dengan Pelaku Inovasi

Keuangan Digital Peer to Peer Lending

dan Crowdfunding iGrow, Crowde, Tani

Fund, Growpal dan Santara.

• Diskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK), Kementerian Komunikasi dan

Informatika (Kominfo), dan Badan

Aksesibiltas Telekomunikasi dan

Informatika (BAKTI)

• Mempelajari Peraturan OJK Nomor

77/POJK.01/2016 tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi.

• Mempelajari Peraturan OJK Nomor

37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun

Dana Melalui Penawaran Saham

berbasis Teknologi Informasi (Equity

Crowdfunding).

• Mengidentifikasi perkembangan,

kendala, tantangan dan arahan

kebijakan pemerintah terhadap inovasi


dan crowdfundig.

49 PROYEK PERUBAHAN


Jangka Menengah – Panjang

• Sebagai acuan dalam

mengimplementasikan ekositem inovasi

keuangan digital dalam pembiayaan

pengembangan ekonomi lokal di daerah

tertinggal.

Penyampaian

• Disampaikan pada diskusi dengan para

stakeholder

Ringkasan Isi

A. Pengertian Inovasi Keuangan Digital Peer to Peer Lending dan Crowdfunding

1. Inovasi Keuangan Digital Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD

adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang

memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem

digital.

2. Pengertian Equity Crowdfunding menurut POJK nomor 37/POJK.04/2018 adalah

Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi

(Equity Crowdfunding) yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah

penyelenggaraan layananpenawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk

menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik

yang bersifat terbuka.

3. Pengertian Peer to Peer Lending menurut POJK nomor 77/POJK.1/2016 adalah

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman

dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam

dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan

menggunakan jaringan internet.

4. Menurut data yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia terdapat 74%

UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan dari Bank maupun Non Bank.

5. Kontribusi Financial Technology (Fintech) P2P peneliti INDEF (2019) membuktikan

bahwa Fintech P2P telah memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi

Indonesia selama 3 tahun terakhir. Seperti (1) 362.000 tenaga kerja terserap (2) IDR 60

Triliyun Perekonomian Nasional (PDB) (3) 177.000 masyarakat miskin turun (4) 0.01 gin

ratio dari 0.382 menjadi 0.380.

B. Pembelajaran

50 PROYEK PERUBAHAN


Beberapa pokok pembelajaran yang didapat adalah pentingnya pengetahuan tentang

regulasi yang mengatur tentang inovasi keuangan digital yang terkait dengan badan

hukum, kepemilikan, batas pemberian pinjaman, syarat permodalan.

C. Arah Kebijakan Pengembangan Inovasi Keuangan Digital

1. Bahwa pemanfaatan teknologi berbasis digital sudah tidak bisa dihindari dan telah

menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan revolusi itu kini sudah menyentuh sebuah

layanan yang banyak dibutuhkan masyarakat, yakni platform Peer to Peer Lending dan

crowd funding yang merupakan revolusi yang mempertemukan antara investor dan

peminjam.

2. Platform penyedia pinjaman dana berbasiskan teknologi atau dikenal dengan nama

Fintech Peer to Peer Lending (Peer to Peer Lending) dan Crowdfunding adalah

merupakan inklusi kebijakan disektor keuangan yang memberikan kemudahan kepada

masyarakat untuk medapatkan permodalan.


OUTPUT KUNCI 2

Draft Dokumen Kerja Sama Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi Dengan

Pelaku Inovasi Keuangan

Pemanfaatan Proses

Jangka Pendek – Menengah

• Sebagai landasan/acuan operasional

penerapan konsep bisnis inovasi

keuangan digital Peer to Peer Lending &

Crowdfunding

• Sebagai kepastian hukum bagi semua

pihak yang membuat kesepakatan

Penyusunan

• Melibatkan tim internal ditjen PDT dan

pelaku usaha digital dalam penyusunan

Draft Dokumen Kerjasama

• Usulan/rekomendasi dalam penyusunan

draft dokumen kerjasama inovasi

keuangan digital Peer to Peer Lending dan

Crowdfunding berdasarkan

kajian/telaahan hasil diskusi dengan

pelaku usaha digital.

Penyampaian

Disampaikan dalam diskusi di internal

direktorat dan dengan pelaku usaha digital

Ringkasan Isi

51 PROYEK PERUBAHAN


1. Pemanfaatan aplikasi teknologi untuk pemetaan dan peningkatan akses pasar potensi

hasil tani desa dan daerah tertinggal;

2. Dukungan pembiayaan permodalan untuk pengembangan usaha pertanian dan

kelautan di desa dan daerah tertinggal;

3. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;

4. Pendampingan dan supervise bagi penerima akses permodalan secara bersama-

sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing PARA PIHAK;

5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan perundang-undangan.


OUTPUT KUNCI 3

Draft Petunjuk Teknis Pelaksanaan Fasilitasi Pembiayaan Pengembangan Ekonomi

Lokal Berbasiskan Inovasi Keuangan Digital.

Pemanfaatan Proses

Jangka Pendek

• Dokumen yang berisikan tata cara

fasilitasi dengan pemerintah kabupaten,

pemerintah desa dan pelaku UMKM,

koperasi, Bumdes dan lainnya dengan

pelaku inovasi keuangan digital.

• Adanya ekosistem pelaksanaan konsep

bisnis cara kerja start up inovasi


dan Crowdfunding dalam membiayai

pengembangan ekonomi masyarakat

• Pelaksanaan kegiatan dalam jangka

pendek-menengah

Jangka menengah – panjang

Sarana memperkokoh sinergi antar K/L dan

pelaku usaha digital dalam membangun

ekosistem inovasi keuangan digital

Penyusunan

Disusun berdasarkan hasil pembahasan

dengan tim efektif.

Penyampaian

Disampaikan pada forum diskusi internal

52 PROYEK PERUBAHAN


Ringkasan isi

Fasilitasi Pembiyaan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Inovasi Keuangan

Digital merupakan strategi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal cq. Direktorat

Pengembangan Ekonomi Lokal yang bersinergi dengan Direktorat Pengembangan Sumber

Daya Manusia, Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, serta Direktorat

Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bekerjasama dengan pelaku

inovasi keuangan digital Peer to Peer Lending dan Crowdfunding untuk sumber

pembiayaan pengembangan ekonomi lokal di Daerah Tertinggal.

Bentuk kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Ekonomi Digital yang akan diimplementasikan

dalam kegiatan fasilitasi pembiayaan melalui ekonomi digital yaitu Peer to Peer Lending

dan Equity Crowdfunding, dengan sasaran kegiatan para pelaku

UMKM/Petani/Nelayan/BUMDes yang belum mendapatkan akses pembiayaan atau

permodalan dari pihak Bank maupun Non Bank.


OUTPUT KUNCI 4

Sosialisasi Ekosistem Inovasi Keuangan Digital Sebagai Alternatif Pembiayaan

Pengembangan Ekonomi Lokal Kepada Kementerian / Lembaga, Pemerintah

Daerah, Pelaku UMKM, Bumdes, Koperasi, Petani dan Nelayan

Pemanfaatan Proses


• Sebagai upaya mengsosialisasikan

konsep inovasi Keuangan Digital Peer to

Peer Lending & Crowdfunding kepada

seluruh stake holder

• Sebagai langkah mendapatkan

dukungan dari para stake holder

• Sebagai langkah untuk mencapai tujuan

jangka menengah dan jangka panjang

yaitu implementasi project

pengembangan ekonomi lokal yang

• Sosialisasi melalui forum meeting virtual

lintas kementerian dan lembaga

• Sosialisasi melalui forum diskusi inovasi

keuangan digital yang disiarkan langsung

melalui youtube

• Sosialisasi melalui media social seperti

whatsapp, Instagram, facebook dan

poster lainnya

53 PROYEK PERUBAHAN


dibiayai oleh hasil pemanfaatan platform

inovasi keuangan digital.

• Sebagai langkah kerja sama kementerian

desa dengan pelaku inovasi keuangan

digital, pemerintah daerah, dan pelaku

UMKM untuk membuat pilot project.

Ringkasan Isi

• Jumlah serial diskusi 24

• Jumlah Daerah yang disosilisasikan ± 70

• Jumlah UMKM ± 1.500

• Jumlah Dukungan K/L, Pemerintah Kabupaten, Pelaku UMKM 41


OUTPUT KUNCI 5

Konsep Program inovasi Keuangan Digital Peer to Peer Lending dan Crowdfunding

Sebagai Alternatif Pembiaayan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal

masuk dalam konsep pagu indikatif. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

Tertinggal.

24

70

1500

41

Ringkasan Sosialisasi Ekosistem IKD

Jumlah Serial Diskusi

Jumlah Daerah yang disosialisasikan

Jumlah UMKM

Jumlah Dukungan K/L, PemerintahKabupaten, Pelaku UMKM

54 PROYEK PERUBAHAN


Pemanfaatan Proses


• Sebagai sustainable program yang ingin

ditunjukkan sebagai langkah serius

bahwa proyek perubahan inovasi

keuangan digital crowd funding

merupakan kegiatan strategis yang akan

diterapkan di tahun 2021

• Pembahasan trilateral meeting

Kementerian Desa, PDTT, Bappenas dan

Kementerian Keuangan dalam

penyusunan pagu indikatif Rencana Kerja

Pemerintah Direktorat Jenderal PDT

Tahun 2021

Ringkasan Isi

• Anggaran Kegiatan pengembangan Crowd funding tahun 2021 sebeesar Rp. 1 Milyar

• Pemanfaatan anggaran tersebut digunakan untuk membuat forum sosialisasi,

kunjungan lapangan dan pembuatan studi kelayakan project yang akan dibiayai dari

hasil kerja ekosistem inovasi keuangan digital Peer to Peer Lending dan crowd funding.

3.3. Peta Stakeholders

Dalam RPP telah dilakukan pemetaan stakeholders untuk memahami posisi masing-

masing pihak sebagaimana digambarkan pada Gambar 2.1 pada Bab II. Pemetaan

Stakeholders Berdasarkan Tingkat Interest dan Influence). Pada prinsipnya, penggagas

Proyek Perubahan sejak awal sudah berhasil mengidentifikasi dan menggalang aliansi

dengan beberapa stakeholders yang berasal dari internal Pemerintah pada awal Proyek

Perubahan.

Pada posisi promoters penggagas Proyek Perubahan mendapatkan dukungan dari

Pelaku Inovasi Keuangan Digital Peer to Peer Lending dan Crowd funding, Pemerintah

Kabupaten, Pemerintah Desa Pelaku UMKM, Koperasi, Bumdes, Petani dan nelayan.

Namun mengingat keberhasilan Proyek Perubahan ini juga bertumpu kepada sinergi

dan kolaborasi di internal Pemerintah maupun antara Pemerintah dan pelaku usaha, maka

penggagas Proyek Perubahan mengambil berbagai langkah dalam mengkomunikasikan

Proyek Perubahan kepada pihak lain untuk mendapatkan dukungan serta komitmen, seperti

halnya mengomunikasikannya ke Kementerian/Lembaga yang pada tahap awal berada pada

posisi latents.

Penggagas Proyek Perubahan juga berusaha untuk meningkatkan keterlibatan

beberapa K/L termasuk unit kerja di dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi yang sesungguhnya memiliki minat tinggi, namun tidak terlalu

berpengaruh (defenders). antara lain seperti Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah

55 PROYEK PERUBAHAN


Tertinggal, Biro Perencanaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi serta Direktur

Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal. Selain itu, strategi komunikasi juga dilakukan

kepada pihak-pihak yang berada pada posisi apathetics yang memiliki minat dan pengaruh

rendah.

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk menjaga komitmen kelompok

promoters, penggagas Proyek Perubahan selalu menjaga komunikasi dan memberikan peran

terutama pelaku inovasi keuangan digital dalam menularkan pengetahuan, pengalaman dan

pembelajaran dengan pemerintah daerah dan para pelaku UMKM.

Di lain sisi, komunikasi dengan kelompok latents, defenders, dan apathetics, penggagas

Proyek Perubahan lebih mengambil pendekatan dengan melibatkan stake holder ini dalam

forum sosialisasi inovasi keuangan digital kepada para pelaku UMKM di daerah. Sehingga

dengan keterlibatan para stake holder ini penyampaian ekosistem ini akan semakin cepat

diterima oleh masyarakat.

Melalui pelaksanaan strategi komunikasi di atas peta stakeholders mengalami

perubahan yang dapat dilihat pada gambar di bawah sebagai berikut.

LATENTS: (Higt Influence, Low Interest) Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan

PROMOTERS: (Higt Infulence, Higt Interest) Pelaku Inovasi Keuangan Digital Pemerintah Kabupaten Pemerintah Desa Pelaku UMKM, Koperasi, Bumdes, Petani dan nelayan Kementerian PPN/Bappenas Kementerian Koperasi dan UMKM RI, Kementerian Keuangan RI, BAKTI Otoritas Jasa Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Bank Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang PMK

(High) POWER

APATHETICS: (Low Infulence, Low Interest)

DEFENDERS: (Low Influence, Higt Interest) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Desa, PDTT, Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal Ditjen PDT,

(Low)


56 PROYEK PERUBAHAN


Gambar 3.11. Peta Stakeholders

Perpindahan dari posisi latents ke posisi promoters terjadi pada beberapa kementerian

dan lembaga yaitu Kementerian Bappenas, Kementerian Kominfo, Kementerian Koperasi dan

UMKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perpindahan Kementerian Bappenas dari posis

latents ke promoters karena seiring dengan kebijakan RPJMN Tahun 2020 – 2024 tentang

pembangunan daerah tertinggal. Kementerian Komunikasi dan Informartika karena sesuai

dengan pengembangan 1.000 start up, Kementerian Koperasi karena sesuai dengan

semangat pengembangan UMKM dan Otoritas Jasa Keuangan karena terkait dengan

mendorong peran keterlibatan pelaku inovasi keuangan digital di luar jawa.

Sedangkan kementerian yang belum mengalami berpindah dari latents ke tempat

yang lain adalah kementerian pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kedua

kementerian ini belum memperlihatkan ketertarikan yang cukup signifikan karena mempunyai

program bantuan permodalan yang diberikan kepada petani dan nelayan. Kementerian

pertanian dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sedangkan Kementerian Kelautan dan

Perikanan dengan dengan Program Layanan Permodalan Untuk Kelompok Nelayan

(LMUKP). Sehingga belum tertarik untuk pengembangan ekosistem untuk permodalan diluar

APBN.

Perpindahan stake holder dari Apathetics ke Promoters adalah Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan.

57 PROYEK PERUBAHAN


3.4. Strategi Marketing Sektor Publik

Selanjutnya terkait dengan strategi marketing sektor publik pada proyek

perubahan ini yang disusun berdasarkan elemen Potter Marketing Mix, yaitu Product,

Price, Promotion, Place, dan Customer (4P 1C). Dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kebijakan Pengembangan Ekosistem Inovasi Keuangan Digital Peer to Peer Lending dan Crowd funding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal

• Forum Sosialisasi, Rapat Lintas Kementerian dan Lembaga

• Media sosial (Instagram, Whats app, youtube, Facebook)

Tidak di pungut bayaran

• Komunikasi dan surat resmi

• Kunjungan Lapangan

• Komunikasi Virtual

Gambar 3.12. Strategi Marketing Sektor Publik

Inovasi dan gagasan perubahan beserta prosuknya yang diusung oleh proyek

perubahan ini di perkenalkan kepada stakeholders, baik internal pemerintah maupun pelaku

usaha dan pelaku umkm melalui beberapa forum dan media sebagaimana terlihat pada tabel

berikut.

Tabel 3.8. penyampaian/publikasi produk proyek perubahan

No. Produk Proyek Perubahan Media Penyampaian/Promosi

1 Gagasan Proyek perubahan 1. Rapat internal dengan tim efektif

2. Media sosial Instagram, YouTube, dan

Facebook

2 Penyusunan MoU Forum diskusi internal

PRODUCT

PRICE PLACE

PROMOTION

CUSTOMER K/L dan Pelaku Usaha Digital

58 PROYEK PERUBAHAN


3 Penyusunan Petuntuk Teknis Forum diskusi internal

4 Sosialisasi Instagram Direktorat Pengembangan Ekonomi

Lokal (@direktoratpel)

a. https://www.instagram.com/p/CBSPrtlj5LC/?i

gshid=1nc2nn2blc0mj

b. https://www.instagram.com/p/CBRyyi3j6M2/?i

gshid=9ib5tjl2ai63

c. https://www.instagram.com/p/CBMnQUpjVgs/

?igshid=557oh4tl84th

d. https://www.instagram.com/p/CBI5Mr6DxmE/

?igshid=1lqvtmqralliq

e. https://www.instagram.com/p/CBDcnfYj_VE/?

igshid=2qtgw79n90ki

f. https://www.instagram.com/p/CBZwfQnDRpL

/?igshid=5tvvny0fyr9z

g. https://www.instagram.com/p/CBVj0-

MjDTR/?igshid=993gzl7ekm09

h. https://www.instagram.com/p/CBVi56XDHEq/

?igshid=1jmelavn3ae4u

i. https://www.instagram.com/p/CBRyyi3j6M2/?i

gshid=19g5tbdupv1y5

Facebook Universitas Negeri Gorontalo

1. https://www.facebook.com/universitasnegerig

orontalo2035/videos/285868599453447/?vh=

e&d=n

YouTube

1. https://www.youtube.com/watch?v=e_xARuN

FyRE&list=PLYakSXQEIJQayihjKAZ3EabHH

vriXh-5L

2. https://youtu.be/yLzID7Uomk0

3. https://youtu.be/Q3xMcmLr-JQ

5 Suistainable program Forum diskusi dengan K/L

https://www.instagram.com/p/CBSPrtlj5LC/?igshid=1nc2nn2blc0mj

https://www.instagram.com/p/CBSPrtlj5LC/?igshid=1nc2nn2blc0mj

https://www.instagram.com/p/CBRyyi3j6M2/?igshid=9ib5tjl2ai63

https://www.instagram.com/p/CBRyyi3j6M2/?igshid=9ib5tjl2ai63

https://www.instagram.com/p/CBMnQUpjVgs/?igshid=557oh4tl84th

https://www.instagram.com/p/CBMnQUpjVgs/?igshid=557oh4tl84th

https://www.instagram.com/p/CBI5Mr6DxmE/?igshid=1lqvtmqralliq

https://www.instagram.com/p/CBI5Mr6DxmE/?igshid=1lqvtmqralliq

https://www.instagram.com/p/CBDcnfYj_VE/?igshid=2qtgw79n90ki

https://www.instagram.com/p/CBDcnfYj_VE/?igshid=2qtgw79n90ki

https://www.instagram.com/p/CBZwfQnDRpL/?igshid=5tvvny0fyr9z

https://www.instagram.com/p/CBZwfQnDRpL/?igshid=5tvvny0fyr9z

https://www.instagram.com/p/CBVj0-MjDTR/?igshid=993gzl7ekm09

https://www.instagram.com/p/CBVj0-MjDTR/?igshid=993gzl7ekm09

https://www.instagram.com/p/CBVi56XDHEq/?igshid=1jmelavn3ae4u

https://www.instagram.com/p/CBVi56XDHEq/?igshid=1jmelavn3ae4u

https://www.instagram.com/p/CBRyyi3j6M2/?igshid=19g5tbdupv1y5

https://www.instagram.com/p/CBRyyi3j6M2/?igshid=19g5tbdupv1y5

https://www.facebook.com/

https://www.youtube.com/watch?v=e_xARuNFyRE&list=PLYakSXQEIJQayihjKAZ3EabHHvriXh-5L



https://youtu.be/yLzID7Uomk0

https://youtu.be/Q3xMcmLr-JQ

59 PROYEK PERUBAHAN


Beberapa tangakapan Screenshot di media sosial dapat disampaikan pada gambar

3.13. di bawah ini:

60 PROYEK PERUBAHAN


61 PROYEK PERUBAHAN


62 PROYEK PERUBAHAN


63 PROYEK PERUBAHAN


Gambar 3.13. Screen Shot Media Penyampaian Promosi

64 PROYEK PERUBAHAN


3.5. Kendala Internal dan Eksternal

Secara umum proyek perubahan pada tahap jangka pendek tidak menemui kendala

yang signifikan. Kurangnya koordinasi dan masih parsialnya pendekatan dalam

pengembangan ekonomi digital sudah diperkirakan sejak awal. Proyek perubahan ini justru

bermaksud untuk memperkuat sinergi antar K/L dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku

usaha digital dalam pengembangan ekonomi digital.

Berikut adalah kendala internal yang terjadi dalam pelaksanaan proyek perubahan

jangka pendek.

1. Masih kurang dipahaminya kompleksitas isu pada bisnis financial technologi inovasi

keuangan digital sehingga pengambilan keputusan secara parsial masih terjadi

2. Situasi Pandemi Covid-19 atau yang sering di sebut Virus Corona memaksa kita untuk

dapat menyesuaikan pola kerja

3. Anggaran pemerintah yang kian menurun setiap tahunnya menjadikan pemerintah

pusat untuk dapat mencari alternatif baru dalam permodalan bagi para pelaku UMKM

4. Pemerintah daerah tidak responsif sehingga dalam melakukan sosialisasi menjadi

terkendala

5. Ketersediaan jaringan internet yang masih terbatas di beberapa daerah

3.6. Upaya Menghadapi Masalah

Tabel 3.9. Tabel Upaya Menghadapi Masalah

No. Kendala Dampak Upaya Penyelesaian

1 Masih kurang dipahaminya ekosistem inovasi keuangan digital sebagai alternatif sumber pembiayaan pengembangan ekonomi lokal

Belum termanfaatkan Ekosistem Inovasi Keuangan Digital

• Sosialisasi Inovasi Keuangan Digital kepada K/L, Pemda, UMKM (BUMDes, Petani, Nelayan)

2 Situasi Pandemi Covid – 19 / Corona Virus

Semua kegiatan/aktifitas pekerjaan dan pembelajaran dilakukan dirumah secara online

• Menyesuaikan kegiatan dan aktifitas dilakukan secara online

• Forum dan diskusi dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting

3 Pemotongan Anggaran Tidak terlaksanakan Kegiatan yang sudah di rencanakan

Semua kegiatan/aktifitas pekerjaan dan pembelajaran dilakukan dirumah secara online

4 Ketersediaan jaringan internet Tidak dapat mengakses Financial Technology

Bekerjasama dengan BAKTI Kemkominfo dalam memfasilitasi internet di wilayah perdesaan

5 Financial Technology (Fintech) belum menjangkau ke pelosok Indonesia Timur

Masyarakat belum mengenal Financial Technology

Dilakukan sosialisasi untuk dapat mengenalkan Fintech sehingga dapat menjangkau ke pelosok Indonesia Timur

65 PROYEK PERUBAHAN


3.7. Instrumen Monitoring Untuk Pelaksanaan Proyek Perubahan

Pelaksanaan proyek perubahan meliputi tiga tahap, yaitu jangka pendek, jangka

menengah, dan jangka panjang. Itensitas dan efektifitas pelaksanaan proyek perubahan perlu

di pantau dan di evaluasi terutama untuk jangka menengah dan jangka panjang. Berikut

adalah rencana instrumen pemantauan pelaksanaan proyek perubahan.

1. Koordinasi internal di lingkungan Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal, Direktorat

Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

2. Koordinasi Lintas K/L dan Pelaku Inovasi Keuangan Digital

3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pelaku UMKM (BUMDes, Nelayan, Petani)±

66 PROYEK PERUBAHAN


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Proyek perubahan ini bermaksud untuk memperkenalkan ekosistem inovasi keuangan

digital sebagai alternatif sumber pembiayaan pengembangan ekonomi lokal di daerah

tertinggal. Dari pencapaian output jangka pendek dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembangunan daerah tertinggal yang merupakan salah satu isu strategis dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024

diperhadapkan keterbatasan anggaran pemerintah dalam APBN untuk mengembangkan

ekonomi lokal masyarakat di daerah tertinggal. Diperlukan upaya ekosistem lain untuk

membantu para pelaku UMKM di daerah tertinggal untuk mendapatkan akses

permodalan salah satunya adalah inovasi keuangan digital Peer to Peer Lending dan

Crowdfunding.

2. Ekosistem inovasi keuangan digital Peer to Peer Lending dan Crowdfunding adalah

platform yang mempertemukan antara peminjam (borrower) dan yang akan

meminjamkan (kreditur/lender). Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal di daerah

tertinggal adalah platform yang mempertemukan antara investor/lender dengan para

petani, nelayan, bumdes dan koperasi dalam mengembangkan sector pertanian,

perikanan dan pengembangan pelaku UMKM. Dimana dalam pengembangan ekosistem

ini ke daerah tertinggal membutuhkan keterlibatan para stake holder antara lain:

kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa dan pelaku UMKM

(Bumdes, koperasi, petani dan nelayan).

3. Pengembangan ekosistem inovasi keuangan digital Peer to Peer Lending dan

Crowdfunding sebagai alternative pembiayaan pengembangan ekonomi lokal di daerah

tertinggal adalah upaya untuk memberikan akses permodalan bagi pelaku UMKM yang

tidak mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan, ikut mendorong tumbuh

kembangnya para start up dalam bidang financial tehcnologi, peningkatan produksi

sector pertanian dan perikanan, pengembangan UMKM, Bumdes, Koperasi, petani dan

nelayan.

4. Peer to Peer Lending dan Crowdfunding adalah bentuk Financial Tehnologi yang

berkembang di masyarakat saat ini. Financial Technologi adalah layanan jasa keuangan

67 PROYEK PERUBAHAN


berbasis teknologi informasi. Layanan jasa keuangan terdiri atas pembayaran

(payment), pendanaan (funding), perbankan (Digital banking), pasar modal (capital

market), peransuransian (insurtech), jasa pendukung (supporting fintech) dan lainnya

(inovasi keuangan digital)

5. Pencapaian pelaksanaan proyek perubahan dalam jangka pendek adalah (1)

dipahaminya konsep Peer to Peer Lending dan Crowdfunding diinternal direktorat

pengembangan ekonomi lokal ditjen PDT (2) Tersosialisasinya konsep Peer to Peer

Lending kepada para stakeholder yaitu: kementerian dan lembaga, pemerintah daerah,

Bumdes, Koperasi dan petani dan nelayan (3) tersusunnya konsep petunjuk teknis

pelaksanaan inovasi keuangan digital di daerah tertinggal (4) terusunnya konsep

kerjasama direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dengan pelaku inovasi

keuangan digital untuk mengimplementasikan ekosistem ini di daerah tertinggal.

6. Pendekatan marketing sector public yang dilakukan dalam pengembangan ekosistem

inovasi keuangan digital Peer to Peer Lending dan Crowdfunding sebagai alternative

pembiayaan pengembangan ekonomi lokal dilaksanakan dengan membuat forum

diskusi, sosialisasi, kunjungan lapangan dan pemafaatan promosi di media social seperti

whatsapp, instagram, facebook dan youtube.

7. Hambatan dalam pengembangan ekosistem inovasi keuangan digital ini adalah

ketersediaan akses jaringan internet di daerah tertinggal. Dalam jangka menengah

komitmen pemerintah untuk membangun ketersediaan jaringan internet sampai

dipelosok desa dalam program broadband internet untuk desa akan menjadi solusi bagi

pelaku UMKM didaerah tertinggal akan mendapatkan akses jaringan internet.

Sedangkan program penyediaan jaringan internet desa secara mandiri yang

dikembangkan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) adalah

merupakan peluang bagi pelaku UMKM di desa di daerah tertinggal untuk mendapatkan

jaringan internet dalam jangka pendek.

8. Keberlanjutan dari proyek perubahan ini adalah sudah disepakati dalam trilateral

meeting Bappenas Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan penyusunan

pagu indikasi.

68 PROYEK PERUBAHAN


4.2. Lesson Learn

1. Pengembangan ekosistem inovasi keuangan digital Peer to Peer Lending dan

Crowdfunding sebagai alternative pembiayaan pengembangan ekonomi lokal di daerah

tertinggal adalah merupakan salah satu upaya untuk program pengembangan sector

keuangan yang inklusif. Sektor keuangan yang memberikan kesempatan bagi pelaku

UMKM yang tidak mendapatkan akses pembiayaan perbankan untuk mendapatkan

permodalan.

2. Upaya pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang

berasal dari anggaran non APBN merupakan bentuk adaptif dan agile organization.

Karena dibutuhkan bagaimana membangun networking dengan para pihak Pemenuhan

kebutuhan stakeholder tidak hanya dari pemerintah tetapi juga pelibatan masyrakat dan

swasta.

3. Proyek perubahan ini dibutuhkan kemampuan koordinasi dan sosialisasi untuk

mempengaruhi para stakeholder untuk ikut menjadi bagian dari pengembangan

ekosistem ini sehingga terjadi sinergi dan kolaborasi. Bagaimana membangun

networking berbagai instansi (kolaborasi) guna peningkatan kinerja organisasi yang

lebih cepat. Critical thingking, koordinasi dengan yang lainnya (coordinating others),

service orientation, negotiation, people manajemen, creativity, complex problem solving.

4.3. Rekomendasi dan Saran

1. Diperlukan pengawasan yang ketat dan kuat dari pihak Otoritas Jasa Keuangan

sehingga ekosistem ini bisa berkembang dengan baik di masyrakat dan mendapatkan

kepercayaan dalam masyarakat

2. Perlu membangun komunikasi dan cara pendekatan yang baik kepada stakeholder yang

sifatnya latent karena stakeholder ini mempunyai pengaruh yang besar tetapi

ketertarikan yang rendah dalam program ini seperti kementerian pertanian, kementerian

kelautan dan perikanan, kementerian koperasi dan UMKM. Kementerian ini juga

mempunyai program bantuan permodalan kepada pelaku UMKM, petani dan nelayan

dengan skema penyaluran melalui perbankan sehingga belum melirik ekosistem

program ini menjadi bagian yang dianggap perlu bagi kementerian mereka, dengan kata

lain masih mengandalkan pembiayaan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja

Negara (APBN). Padahal keterlibatan kementerian ini dalam mengsosialisasikan kepada

masayarakat akan memepercepat ekosisistem ini bisa diterima oleh masyarakat

69 PROYEK PERUBAHAN


DAFTAR PUSTAKA

Case, S. (2016). The Third Wave. New York: Simon & Schuster

Daily Social. (2018). Startup Report 2018.

Das, K. E. (2018). The digital archipelago: How online commerce is driving asia's economic development. McKinsey & Company.

Google and Temasek. (2018). e-Conomy SEA 2018 Southeast Asia's Internet Economy Hits an Inflection Point.

Hinrich Foundation. (2019). The Digital Komodo Dragon: How Indonesia Can

Capture The Digital Trade Opportunity At Home and Abroad.

Manyika J. E. (2017). A future That Works: Automation, Employment, and

productivity. McKinsey Global Institute.

Manyika, J. E. (2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions In a Time Of Automation. McKinsey Global Institute.

laporan implementasi proyek perubahanpustakamaya.lan.go.id/uploaded_files/temporary/...7....

Documents