IMPLEMENTASI DAN KEBIJAKAN INDRUSTRI PERBANKAN SYARIAH SERTA ANALISA PERMASALAHANNYA

By Timur Abimanyu, SH.MH

rospek perbankan syariah sangat cerah, hal ini melihat pada pangsa pasar yang sangat besar, wajar jika bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensionalnya menjadi cabang

syariah. Fenomena perkembangan perbankan syariah ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik dan unik, karena fenomena ini terjadi justru di saat kondisi perekonomian nasional berada pada keadaan yang mengkhawatirkan. 1

PKarena penyesuaian sistem syariah, dimana berbagi keuntungan tidak dibenarkan tanpa berbagi resiko, jenis deposan seperti ini pada umumnya lebih cenderung untuk mendepositokan uangnya pada bank-bank yang beroperasi dengan system bunga / riba atau pada pasar modal (stock market). Begitu pula masalah yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah likuiditas berlebihan (excessive liquidity). Bank Islam akan lebih cenderung mempertahankan rasio yang tinggi antara uang tunai dengan simpanannya bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penarikan rekening tabungan yang dilakukan nasabah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan tidak semua nasabah bank Islam yang potensial menyetujui meminjamkan uangnya berdasarkan prinsip musyarakah atau kemitraan, pada umumnya nasabah lebih senang meminjam dana atas dasar mudarabah, sebaliknya bank Islam akan lebih senang (dengan alasan resiko) berinvestasi atas dasar musyarakah ketimbang mudarabah, dimana dalam mudarabah : jika suatu usaha mengalami kerugian maka bank akan menanggung beban kerugian yang lebih besar ketimbang partnernya.

Pada masa perekonomian global sekarang ini, nasabah syariah dapat dengan mudah untuk mendapatkan layanan di bank-bank konvensional yang memiliki anak perusahaan Bank Umum Syariah, layanan syariah tersebut dinamakan dengan Delivery Channel, dengan ciri ditandai dengan pemasangan logo iB (ai-Bi) perbankan syariah. Kebijakan ini memungkinkan Bank Umum Konvensional (BUK) yang merupakan satu kelompok usaha dengan BUS baik berupa parent company maupun sister company, dapat menjual produk penghimpunan dana BUS baik berupa pembukaan rekening nasabah baru (giro, tabungan dan deposito) maupun penyetoran dan penarikan dana bagi nasabah BUS existing.

1 http://www.lsi.or.id/riset/376/Ekonomi_Nasional_Sekarang, Data longitudinal LSI sejak September 2003 hingga sekarang menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kondisi ekonomi nasional mengalami fluktuasi. Namun demikian, tren kepuasan terhadap ekonomi nasional cenderung meningkat sejak September 2008 hingga September 2009. Sejalan dengan evaluasi sosiotropik warga yang makin membaik ini, peningkatan kepuasan juga terjadi dalam penilaian publik atas kinerja pemerintah di sejumlah sektor penting seperti penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Secara faktual, menurut BPS, jumlah pengangguran secara umum mengalami penurunan, baik dalam persentase maupun secara absolut. BPS menunjukkan bahwa jumlah persentase pengangguran terus menurun dari 9,86 persen dari angkatan kerja pada 2004 menjadi 8,14 persen dari angkatan kerja pada 2009. Secara absolut, jumlah pengangguran turun dari 10,25 juta orang pada 2004 menjadi 9,26 juta orang pada 2009. Demikian pula penilaian publik di bidang pendidikan dan kesehatan secara umum juga makin positif. Sosialisasi masif program-program pemerintah di bidang pendidikan, i.e sekolah gratis untuk tingkat pendidikan dasar 9 tahun, Bantuan Operasional Sekolah dll, dan di bidang kesehatan i.e Jamkesmas dll, membuat persepsi publik terhadap kinerja pemerintah di dua bidang tersebut mengalami peningkatan.Semua ini merupakan sumber dari makin membaiknya evaluasi sosiotropik warga terhadap kondisi ekonomi nasional dan sumber dari tingginya elektabilitas yang memungkinkan SBY menang dalam satu putaran dalam pilpres kemarin.

ank syariah, upaya dalam mengembangkan industri perbankan syariah, seperti pembiayaan-pembiayaan yang terjangkau bagi pengusaha yang hendak mengembangkan usaha kreatif. Industri kreatif, kemudahan pembiayaan bagi pelaku

usaha yaitu mengutamakan bagi pengusaha muda yang tidak bermasalah dengan agunan.2

Sejalan dengan penambahan lokasi kantor bank syariah dengan tujuan agar pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan kepada bank syariah.

BBerdasarkan analisa fakta lapangan, dimana bank syariah memiliki kewajiban moril untuk melayani masyarakat ekonomi kelas bawah misalnya seperti di Maluku Utara (Malut), dalam memberi bantuan permodalan bagi pelaku usaha adalah untuk meredam beroperasinya para rentenir. Menurut pakar Ekonomi, bahwa bank syariah harus hadir di mana-mana, bahkan hingga tengah malam harus ada di pasar-pasar dalam melayani kebutuhan pelaku ekonomi kelas bawah agar praktek rentenir dapat dipersempit dalam upaya memerangi praktek riba.

Dengan pemberlakuan loan to value (LTV), Bank Indonesia mengundang industri untuk membahas LTV akan tetapi belum diputuskan di RDG (rapat dewan gubernur) dan belum ditetapkannya LTV untuk perbankan syariah, karena ada beberapa produk yang tidak bisa menggunakan besaran down payment (DP) yang sama, misalnya KPR syariah yang sifatnya berbeda. Terhadap pemberlakuan dan masih harus dikaji. Sangat dikhawatirkan, jika bank syariah tak dibatasi layaknya bank konvensional, maka industri tersebut akan jor-joran memberikan pembiayaan dan akan banyak nasabah yang lari ke syariah, dampak negatifnya adalah bubble pasar otomotif dan perumahan yang berbuntut kredit macet.

ada persaingan Global sekarang ini, PT Asuransi Kredit Indonesia Syariah (Askrindo Syariah)3, tengah melakukan pendekatan dengan beberapa bank syariah nasional seperti BRI syariah, Bank Muamalat, BNI syariah sebanyak tujuh bank. Upaya pendekatan

dan kerja sama dengan tujuh bank syariah, terdapat keyakinan akan pertumbuhan pembiayaan syariah dalam lima tahun terakhir dimana perseroan akan mengacu ketentuan industri asuransi dengan komposisi investasi paling besar di bank, lewat deposito, dan sisanya maksimal 20 persen di sukuk, serta 20 persen lagi di saham berbasis syariah. 

P

Disisi lain dalam upaya mempererat hubungan kemitraan, pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Islamic Development Bank (IDB) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan untuk mempererat kemitraan dengan

2 http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/ Industri kreatif mulai menggeliat di Indonesia. Peran penting perbankan perlu ditingkatkan untuk mengembangkan industri ini.Dibandingkan dengan yang lain, industri kreatif memang belum memberikan kontribusi besar seperti pertanian, yaitu masih kurang dari 10 persen. Namun peminatnya yang semakin banyak berpotensi akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi.Peran bank, khususnya bank syariah, juga diperlukan untuk mengembangkan industri ini. Bank bisa memberikan pembiayaan-pembiayaan yang terjangkau bagi pengusaha yang hendak mengembangkan usaha kreatif.Bagi industri kreatif, kemudahan pembiayaan bagi pelaku usaha adalah hal yang penting. "Utamanya bagi pengusaha muda yang tidak bermasalah dengan agunan," kata staf khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Halituah Simarmata, dalam diskusi bertema "Peran Perbankan Syariah dalam Industri Kreatif" di Jakarta Convention Center, Rabu (27/6).Modal merupakan masalah utama dalam industri kreatif. Bank diharapkan dapat memberikan suntikan modal melalui pembiayaan yang bersyarat mudah.Harapan ini juga sejalan dengan penambahan lokasi sebaran kantor bank syariah merupakan hal yang penting. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan kepada bank.Bank diharapkan memiliki asesor yang dapat mengevaluasi usaha yang dikembangkan oleh pelaku usaha. "Selama ini belum banyak evaluator bisnis di lembaga perbankan," tutur Halituah.Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah adanya kemitraan antara bank dengan pelaku usaha. Serta aturan di bank yang memudahkan pelaku usaha mengembangkan usahanya.Bank memang merupakan bagian kecil dari industri kreatif, yaitu bagian penyedia modal. Namun peran bank sama pentingnya dengan hal-hal lain seperti perizinan.

3 http://www.askrindosyariah.com/july 16, 2013, PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), melalui anak perusahaan

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah melakukan penetrasi pasar. Perusahaan pelat merah menyasar bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)

meakukan pembukaan kantor perwakilan IDB di Indonesia, serta untuk menjaring lebih banyak investor asing ke Indonesia. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam menarik investor, terutama yang berasal dari negara-negara Islam.CEO Corporation Islam4 untuk Pengembangan Sektor Swasta IDB, diharapkan dapat menambah minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

rogram lainnya adalah rencana perbankan syariah melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering) dinilai akan memberikan sentimen positif untuk pasar modal Indonesia. Dimana pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia meningkat

secara signifikan, sehingga momen ini baik untuk melepas saham perdana ke publik, semakin banyak perbankan syariah yang melakukan IPO maka semakin bagus. Perbankan-perbankan syariah nantinya tinggal menunggu persyaratan dan komitmen internal serta perlu pembicaraan. Jika Bank Indonesia (BI) mengimbau perbankan syariah untuk menunda melakukan penawaran saham perdana kemungkinan ada alasan-alasan mengenai hal tersebut. Akan tetapi ada beberapa perbankan syariah yang sudah siap untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat dua bank syariah yang sudah menyatakan kesediaannya untuk melakukan listing di BEI, yakni Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat.

P

Menurut Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peluang perbankan syariah untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham terbuka lebar. OJK sendiri melihat dengan semakin banyaknya pelaku industri yang melantai di bursa akan semakin baik bagi pendalaman pasar modal di Indonesia. Peluang dan kesempatan bagi perbankan syariah itu cukup besar untuk masuk ke pasar modal. Memang ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam internal perusahaannya agar ke depannya tidak mengecewakan.Selain kegiatan Perbankan Syariah diatas, Perbankan Syariah juga meminati pembiayaan infrastruktur yaitu master plan perencanaan pembangun ekonomi Indonesia (MP3EI). Seperti

4 http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/08/22/mrxdje-askrindo-syariah-gandeng-bprs-terbesar-di-

jatim, Askrindo Syariah Gandeng BPRS Terbesar di Jatim, Sebagai satu-satunya perusahaan Penjaminan Pembiayaan Syariah di

Indonesia, PTJaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bertekad untuk mendorong perkembangan UMKM Syariah melalui BPRS seluruh

Indonesia. Askrindo Syariah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dengan

BPRS Bhakti Sumekar.Penandatangan PKS dilakukan oleh  Direktur Utama Askrindo Syariah, Pribadi dan Direktur Utama BPRS Bhanti

Sumekar, Novi Sujatmiko. PKS tersebut dalam rangka  mendukung kemajuan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) syariah

di Indonesia khususnya di Jawa Timur yang menjadi komitmen Askrindo Syariah.BPRS Bhakti Sumekar didirikan pada 2002 oleh Pemda

Sumenep dan saat ini merupakan BPRS terbesar di Jawa Timur dan menduduki ranking ke-3 di Indonesia. Prestasi yang diraih BPRS Bhakti

Sumekar membuat Majalah Infobank menobatkan BPRS Bhakti Sumekar sebagai The Best Sharia Finance kategori aset di atas Rp 50 miliar

dengan kinerja keuangan terbaik 2012. Tidak hanya itu pada Februari 2013, BPRS Bhakti Sumekarr mendapatkan penghargaan dari Karim

Business Consulting pada acara Islamic Finance Award 2013 sebagai Second Rank The Best Islamic Rural Bank kategori aset di atas Rp 100

miliar atas kinerja keuangan."Kerjasama dengan Askrindo Syariah merupakan solusi bagi perkembangan BPRS Bhakti Sumekar yang saat

ini telah memiliki 12 kantor cabang," ujar Novi dalam siaran pers kepada ROL, Kamis (22/8).Novi mengatakan kerja sama BPRS Bhakti

Sumekar dengan Askrindo Syariah ini diharapkan dapat diikuti BPRS lainnya yang ada di Jawa Timur. "Dengan prinsip kehati-hatian dalam

menyalurkan pembiayaan dan kerjasama dengan Askrindo Syariah ini mampu mendorong pencapaian pertumbuhan pembiayaan secara lebih

efisien dan risiko yang lebih dapat dimitigasi," ucapnya.Perkembangan pembiayaan BPRS di Jawa Timur cukup besar, di tahun ini BPRS

Bhakti Sumekar menargetkan pembiayaan Rp 254 Miliar dengan komposisi 70 persen konsumtif dan 30 persen produktif.Askrindo Syariah

berharap dapat memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan dan perkembangan BPRS Syariah di tanah air, khususnya UMKM Syariah.

Hal ini sesuai dengan visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan pembiayaan berbasis syariah yang terkemuka sebagai pendukung

pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam perekonomian global."Kehadiran BPRS di seluruh Indonesia diharapkan mengusung

nilai-nilai dasar ekonomi syariah seperti penghapusan riba, menghindari spekulatif dan menyuburkan zakat dan shadaqah, pola konsumsi

moderat, penghargaan akan nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan profesionalisme," kata Pribadi.

Bank Syariah Mandiri telah menyiapkan dana sekitar Rp 1-2 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur. Dengan asumsi perkiraan bahwa upaya Bank Syariah Mandiri dalam pembangunan infrastruktur akan menjadi pendorong bagi perbankan syariah lain. Hanya saja bahwa perbankan syariah dapat ikut dalam proyek infrastruktur harus memiliki modal yang cukup, karena modal untuk pembiayaan tidak sama dengan pembiayaan ritel, dimana jumlah dan tenornya yang tinggi menuntut permodalan yang kuat.

Rumusan Masalah :Berdasarkan latar belakang, maka dilakukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perbankan syariah adalah likuiditas berlebihan (excessive liquidity) ? 2. Mengapa bank syariah harus memperhatikan problematika biaya dan profitabilitas ? 3. Bagaimana masalah pendanaan pinjaman untuk konsumsi pada bank syariah ? 4. Terhadap tabungan iB (syariah) di loket bank konvensional dan apakah terjamin

kesyariahannya?

Dasar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia :

Sistem dan perangkat hukum perbankan syariah adalah UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, UU No 7 Tahun 1992 dan PP No 72 Tahun 1992, UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 23/1999 menugaskan BI untuk mempersiapkan perangkat peraturan atau fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syari’ah, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) :1. Perkembangan UMKM

UMKM masih memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Rata-rata sumbangan sektor UMKM terhadap PDB nasional dalam beberapa tahun terakhir mencapai lebih dari 50%. Selain itu sektor UMKM adalah sektor yang lekat dengan semangat kerakyatan dan menyerap tenaga kerja yang besar. Keunggulan UMKM sebagai sektor domestik yang telah mampu menggerakkan perekonomian nasional adalah karena ketergantungannya yang sangat kuat terhadap muatan lokal. Unit usaha UMKM menggunakan sumber daya dalam negeri baik sumber daya manusia, bahan baku dan peralatan sehingga UMKM tidak tergantung pada ekspor. Dalam pada itu, hasil produksi sektor UMKM lebih ditujukan untuk memenuhi pangsa pasar dalam negeri, sehingga tidak tergantung kepada kondisi perekonomian negara lain. Oleh karena itu, sektor inilah yang paling tahan terhadap ancaman krisis global seperti krisis Amerika dan Eropa. Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang sangat concern terhadap pengembangan sektor riil telah dapat memanfaatkan peluang atas kebutuhan finansial sektor UMKM. Sebesar 55,92% atau Rp 68,66 triliun dari total pembiayaan perbankan syariah (BUS + UUS) disalurkan ke sektor UMKM. Namun demikian, ekspansi pembiayaan yang dapat dipenuhi oleh bank syariah terhadap kebutuhan modal sektor UMKM masih sangat terbuka lebar. Hal ini tercermin dari outstanding pembiayaan UMKM pada perbankan nasional di bulan Agustus 2011 telah mencapai Rp449,9 triliun.

2. Perkembangan BPRS

BPRS sebagai salah satu lembaga pembiayaan syariah juga turut menyemarakkan transaksi syariah. Aset BPRS selama kurun waktu satu tahun terakhir meningkat sebesar Rp732 miliar atau 27,98% dari sebelumnya Rp. 2,62 triliun menjadi Rp. 3,35 triliun per Oktober 2011 (yoy), dengan pembiayaan merupakan 78,05% dari total aktiva. Struktur pendanaan BPRS sama dengan bank umum yang juga didominasi oleh dana mahal yaitu deposito yang mempunyai pangsa sebesar 58,91%, sementara tabungan sebesar 41,08%. Sedangkan dari sisi pembiayaan, akad Murabaha masih mendominasi seperti halnya yang terjadi pada BUS dan UUS. Akad pembiayaan Murabaha tercatat sebesar 79,25%. Penghimpunan dana BPRS selama satu tahun terakhir mengalami peningkatan yang tinggi selama satu tahun terakhir dari Rp 1.457 miliar menjadi Rp 1.902 miliar atau meningkat 30,50%. Berbeda dengan BUS dan UUS, pada awal tahun BPRS tidak mengalami January effect, melainkan penghimpunan dananya dapat dipertahankan terus meningkat dari awal tahun hingga triwulan III 2011. Kegiatan iB campaign yang juga diikuti oleh BPRS turut berkontribusi dalam peningkatan penghimpunan dana ini. Produk tabungan meningkat 30,93%, sementara deposito meningkat 30,19%. Secara keseluruhan perolehan dana masyarakat meningkat cukup tinggi sekitar 30,50% dibandingkan tahun sebelumnya. BPRS merupakan lembaga pembiayaan perbankan yang sangat penting berperan dalam fungsi intermediasi perbankan. Hal tersebut tercermin dari tingginya angka 7 Financing Deposit Rasio (FDR) sehingga pertumbuhan penghimpunan dana telah diimbangi dengan meningkatnya sisi pembiayaan. Pada tahun 2011 FDR agregat BPRS telah mencapai 134,75%.Tingginya rasio yang tercermin dari cukup terkendalinya rasio NPF. Selama kurun waktu satu tahun terakhir, rasio NPF membaik mengalami penurunan dalam satu tahun terakhir yaitu dari 7,43% menjadi 7,05%. Hal tersebut juga diimbangi oleh masih tingginya rasio permodalan yang tercermin dari agregat rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) BPRS5 yang tinggi yaitu 24,75%. Selain itu, adanya penambahan 8 BPRS baru dan keunggulan karakteristik BPRS yang beroperasi didaerah-daerah terpencil bahkan pada daerah remote area sehingga mampu dalam memberikan pelayanan dengan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat. Sehingga hal tersebut mendorong perolehan laba dan menjaga tingkat rentabilitas. Tingkat efektifitas penggunaan modal dari BPRS meningkat tercermin dari rasio ROE yang meningkat dari 13,17% menjadi 19,30%. Meskipun tingkat efektifitas penggunaan asetnya (ROA) sedikit menurun dari 3,47% menjadi 2,80%. Sedangkan efisiensi biaya meningkat sehingga mampu menurunkan rasio BOPO dari 76,93% menjadi 75,75%.

Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah 2011 :

5.http://vierye.blogspot.com/2011/06/pengertian-contoh-ilustrasi-capital, Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.Capital Adequacy Ratio menurut Lukman Dendawijaya (2000:122) adalah ” Rasio yangmemperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko ( kredit,penyertaan , surat berharga, tagihan pada bank lain ) ikut di biayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana – dana dari sumber – sumber di luar bank , seperti dana dari masyarakat , pinjaman , dan lain – lain.CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang di sebabkan oleh aktiva yang berisiko. Rumus : CAR = Modal Bank / Aktiva tertimbang menirit riiko x 100%. Contohnya :Bila anda mendapat Rp.1000/bulan dari orang tua, anda dapat menentukan sendiri berapa yang harus tetap menjadi uang setelah uang tersebut anda belanjakan (untuk ongkos, membeli buku, pulsa, rokok, dll). sisa uang yang tetap menjadi uang tersebut dapat dianalogikan sebagai CAR di perbankan tersebut, setelah semua uang yang masuk dipotong untuk pemberian kredit, kpr, dll. dan CAR tersebut besarnya ditentukan oleh BI. dan bila suatu bank itu CARnya 0% apalagi sudah minus, berarti bank tersebut sudah tidak mempunyai modal/uang/capital lagi.

Perkembangan perbankan syariah yang cukup tinggi tidak terlepas dari kebijakan yang dilaksanakan tahun 2011. Sejalan dengan arah kebijakan yang telah digariskan pada tahun sebelumnya, untuk pelaksanaan kebijakan perbankan syariah di tahun 2011 meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas Human Capital bagi industri perbankan syariah Selama tahun 2011,

berbagai program pelatihan telah diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kompetensi SDM perbankan syariah yaitu: pelatihan Consumer & Retail Banking untuk BUS,UUS dan BPRS, pelatihan dan sertifikasi Dewan Pengawas Syariah serta pelatihan Pengawas Bank Syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan penyelenggaraan international workshop terkait perbankan dan keuangan syariah bagi perbankan syariah Indonesia, bekerja sama dengan IFSB dan/atau bank sentral lain seperti Bank Negara Malaysia. Pelatihan kepada para pengajar dan dosen juga telah dilakukan di seluruh Indonesia, melalui Training for Trainers dalam rangka meningkatkan pemahaman pengajar/dosen tentang perbankan syariah. Dengan harapan pemahaman tersebut akan dapat disebarluaskan kepada peserta didik pelajar dan mahasiswa, sehingga semakin meningkatkan kesiapan SDM untuk bekerja di industri perbankan syariah. Selanjutnya dalam rangka mendorong tersedianya SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri perbankan syariah, pada bulan April 2011 Bank Indonesia telah memfasilitasi program “link & match” antara bank syariah sebagai end user dengan lembaga pendidikan/universitas sebagai penyedia SDM. Program tersebut selanjutnya dilakukan melalui kerjasama antara bank-bank syariah secara sendiri-sendiri dengan berbagai universitas dan perguruan tinggi terkemuka. Dengan tujuan untuk menjajaki dan mendapatkan SDM calon pegawai siap pakai (talent scouting) melalui program-program pelatihan on-campus maupun di pusat-pusat pelatihan milik bank syariah.

2. Peningkatan kualitas sistem pengawasan.Dalam rangka memperkuat sistem pengawasan bank dan meningkatkan daya analisis dari pengawas bank diperlukan penguatan sistim pengawasan melalui penyempurnaaninfrastruktur pengawasan, dimana selama tahun 2011 telah dilakukan antara lain : (i) penyempurnaan LBUS beserta aplikasi LBUS, yang bertujuan untuk mengakomodasi perubahan beberapa ketentuan seperti pernyataan standar akuntansi keuangan Syariah (PSAKS), perkembangan produk perbankan Syariah, kualitas aktiva dan restrukturisasi serta untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internasional Basel II, dan (ii) penyusunan aplikasi Early Warning System BPRS sebagai alat bantu deteksi dini bagi pengawas dalam memonitor kinerja BPRS sehingga pengawas dapat mendeteksi secara dini perubahan kondisi suatu BPRS secara individual sehingga dapat menetapkan tindakan pengawasan yang cepat dan tepat sebelum perubahan tersebut menjadi permasalahan yang lebih serius dan membahayakan kelangsungan usaha BPRS, serta (iii) pelaksanaan sistem panel dalam sistem pengawasan bank syariah yang bertujuan untuk mempertajam kualitas pengawasan (quality assurance) sehingga efektivitas pengawasan dapat terus ditingkatkan.

3. Penguatan infrastruktur industri.Implementasi penguatan infrastruktur industri selama tahun 2011 yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas perbankan syariah, antara lain dilakukan melalui kontribusi aktif dan keikutsertaan Bank Indonesia dalam IILM sebagai sarana penyedia infrastruktur instrumen likuiditas regional dan global perbankan syariah. Selain itu, dilakukan juga melalui kerjasama dengan stakeholders perbankan syariah seperti DSN, IAI maupun bursa berjangka Indonesia dalam peluncuran komoditas syariah

sebagai infrastruktur penunjang bagi kebutuhan likuiditas perbankan syariah Indonesia, yang fatwanya telah dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2011 ini.

4. Penguatan modal dan struktur industri.Pelaksanaan kebijakan penguatan modal, antara lain dilakukan melalui kajian terhadap permodalan BPRS yang dianggap optimal dalam mempertahankan sustainability kegiatan usaha BPRS ke depan. Selain itu, BI juga memfasilitasi investor yang berkeinginan untuk menanamkan dananya di perbankan syariah Indonesia seperti penjajakan investor baru atas PT. Bank Muamalat Indonesia maupun kunjungan delegasi United Arab Emirates Islamic Financial Services ke Indonesia pada semester II tahun 2011. Disamping melalui kebijakan penguatan modal dan memfasilitasi investor, penguatan industri perbankan syariah juga tetap dilakukan melalui sinergi dan integrasi pengembangan unit bisnis perbankan syariah dalam strategi BUK induknya yang merupakan pemilik dominan BUK dan UUS.

5. Pengembangan pasar perbankan syariah.Program pengembangan pasar yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama tahun 2011 merupakan kelanjutan dari implementasi Market Development Strategic Plan (MDSP) yang sudah dirumuskan pada tahun 2008. Salah satu implementasi programnya adalah memperluas jaringan layanan dan lebih meningkatkan kualitas layanan bank syariah, dimana Bank Indonesia mendorong kerjasama sinergis (co-opetition) antara bank syariah dengan bank konvensional induknya/grupnya melalui pengembangan unit bisnis syariah yang terintegrasi dalam strategi grup induknya. Hal ini antara lain telah dilaksanakan melalui delivery channel produk perbankan syariah di kantor bank konvensional induknya, seperti yang dilakukan BRI Syariah dan BNI Syariah. Selain itu, telah dilakukan sosialisasi dan edukasi publik (iB Campaign) secara intensif oleh Bank Indonesia melalui berbagai media komunikasi, baik media cetak, elektronik, media online maupun berbagai events dan expo di Jakarta maupun di kota-kota besar di seluruh Indonesia antara lain berupa Iklan Layanan Masyarakat “logo iB” dan produk perbankan syariah dalam event Hari Raya Idul Fitri dan olahraga (SEA Games) maupun dalam expo seperti International Franchise License & Business Concept Expo (IFRA) dan Indonesia Financial Expo & Forum (IFEF) di Jakarta, serta iB Property & Housing Finance Expo di Bandung. Dimana segmen masyarakat yang menjadi audiens iB Campaign 2011 secara umum meliputi segmen profesional muda, segmen wanita dan keluarga, segmen pengguna internet dan social network (netizen), dan segmen pengusaha. Bank Indonesia juga melanjutkan edukasi melalui ulama serta akademisi dalam bentuk seminar dan training for trainers. Disamping itu, Bank Indonesia menggandeng financial planners terkemuka untuk menjelaskan kemanfaatan produk bank syariah, melalui program iB Financial Planning dan iB Financial Tips di radio dan internet.

Perbankan syariah adalah likuiditas berlebihan (excessive liquidity):Kalau kita persentasekan, maka volume usaha perbankan syariah baru mencapai angka 0,23 % (Sumber : Biro Perbankan Syariah BI). Walau demikian, prospek perbankan syariah kedepannya sangat cerah, apalagi mengingat pangsa pasarnya yang sangat besar. Sehingga wajar jika kemudian banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensionalnya menjadi cabang syariah. Sementara di tingkat kecamatan, kita pun memiliki puluhan BPRS yang telah beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena perkembangan perbankan syariah ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik dan unik, karena fenomena ini terjadi justru di saat kondisi perekonomian nasional berada pada keadaan yang mengkhawatirkan. Meskipun kalau dilihat dari volume usaha perbankan syariah jika dibandingkan dengan total keseluruhan

volume usaha perbankan nasional, maka nilainya masih relatif kecil, yaitu sebesar 2,5 trilliun rupiah. Sedangkan total volume usaha perbankan nasional secara keseluruhan mencapai angka 1087 trilliun rupiah. Kalau kita persentasekan, maka volume usaha perbankan syariah baru mencapai angka 0,23 % (Sumber : Biro Perbankan Syariah BI). Walau demikian, prospek perbankan syariah kedepannya sangat cerah, apalagi mengingat pangsa pasarnya yang sangat besar. Sehingga wajar jika kemudian banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung.

Bank syariah harus memperhatikan problematika biaya dan profitabilitas.Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimiliki (Yuliani,2007). ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset. Menurut Karya dan Rakhman, tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap asset (ROA), baik untuk kategori bank yang full fledge maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah. Husnan dan Pudjiastuti (2002: 120), menyatakan bahwa rasio rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Karena hasil operasi yang ingin diukur, maka dipergunakan laba sebelum pajak. Aktiva yang digunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva operasional. ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah.

ermodalan : Penilaian aspek permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengantisipasi risiko saat ini dan yang akan datang. Modal merupakan aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Hal itu dikarenakan beroperasi

atau tidaknya dan dipercaya atau tidaknya suatu bank salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modal. Dalam kaitannya dengan fungsi dari modal bank, Brenton C. Leavitt menekankan ada 4 hal, yaitu :

P1. Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank insolvable dan

likuidasi. 2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat

bahwa bank dapat terus beroperasi. 3. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk

menawarkan pelayanan bank. ROA = Laba Sebelum Pajak /Total Aktiva X 100% 4. Sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Tingginya rasio modal dapat melindungi deposan, dan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ROA. Pembentukan dan peningkatan peranan aktiva bank sebagai penghasil keuntungan harus memperhatikan

kepentingan pihak-pihak ketiga sebagai pemasok modal bank. Dengan demikian bank harus menyediakan modal minimum yang cukup untuk menjamin kepentingan pihak ketiga (Sinungan, 2000: 162). Rasio untuk mengukur kecukupan modal bank syariah yaitu dengan menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (Muhammad,2009). Berdasarkan ketentuan Bank for International Settlements, bank yang dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR paling sedikit sebesar 8% permodalan terhadap aktiva berisiko (Muhammad, 2005: 249).

odal sendiri bank syariah terdiri dari modal inti ditambah dengan pelengkap. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum

dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif. Terhadap masing-masing jenis aktiva ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan pada penggolongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan (Muhammad,2005 : 251).

MPada bank syariah perhitungan ATMR sedikit berbeda dari bank konvensional. Aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang dibiayai dengan modal sendiri serta aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Muhamad, 2005 :256). Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan hutang risikonya ditanggung modal sendiri, sedangkan yang didanai oleh rekening bagi hasil risikonya ditanggung oleh rekening bagi hasil itu sendiri. Pemilik rekening bagi hasil berhak menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya apabila kesalahan terletak pada pihak mudharib (bank). Penetapan CAR sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas didasarkan hubungannya dengan tingkat risiko bank. Penetapan CAR pada titik tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup untuk meredam kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat berkembangnya ekspansi aset terutama aktiva yang dikategorikan dapat memberikan hasil sekaligus mengandung risiko. Rendahnya CAR dikarenakan peningkatan ekspansi aset berisiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat sehingga berpengaruh pada penurunan profitabilitas. Menurut Yuliani (2007), CAR juga biasa disebut dengan rasio kecukupan modal , yang berarti jumlah modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman akiva-aktiva yang mengandung risiko serta membiayai seluruh benda tetap dan inventaris bank. Manajemen bank perlu mempertahankan atau meningkatkan nilai CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia minimal delapan persen karena dengan modal yang cukup maka bank dapat melakukan ekspansi usaha dengan lebih aman dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya.

ikuiditas6 : dalam dunia perbankan dibutuhkan suatu keseimbangan antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan sehingga tidak terjadi dana yang menganggur (idle fund) dan dana yang digunakan harus produktif. Manajemen likuiditas

merupakan hal yang penting dalam operasional bank karena sebagian besar dana yang dikelola bank bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito, dan simpanan lain yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Selain itu bank juga harus dapat menggunakan dana tersebut dengan mengalokasikannya dalam berbagai bentuk investasi untuk memberoleh laba guna membayar biaya dana tersebut dan biaya operasional lainnya. Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar (Lukman Dendawijaya, 2009 : 116)

L

Lebih banyak penelitian menggunakan obyek bank konvensional, sehingga dalam menghitung rasio yang sering digunakan dengan istilah Loan yaitu Loan to Deposit Ratio (LDR). Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan) namun pembiayaan atau financing (Syafi’i Antonio,2001 : 170). Pada umunya konsep yang sama ditunjukkan pada bank syariah dalam mengukur likuiditas yaitu dengan menggunakan Financing to Deposit Ratio (Muhamad,2009). Financing to Deposit Ratio (FDR) yaitu seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan (Muhammad,2005:265). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : FDR = Total Pembiayaan /Total Dana pihak ketiga X 100% . Financing (pembiayaan) dalam industri perbankan syariah adalah penyaluran dana kepada pihak ketiga, bukan bank, dan bukan Bank Indonesia dengan menggunakan beberapa jenis akad. Penyaluran dana pihak ketiga dalam industri perbankan syariah harus berhubungan dengan sektor riil dan tidak boleh bersifat spekulatif (Fitri Amalia, Mustofa Edwin, 2007). Adapun dana pihak ketiga dalam bank syariah berupa : 1. Titipan (wadiah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tapi tanpa

memperoleh imbalan atau keuntungan. 2. Paritisipasi modal berbagi hasil dari berbagai risiko untuk investasi umum. 3. Investasi khusus dimana bank hanya berlaku sebagai manajer investasi untuk memperoleh

fee dan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu. Untuk dapat memperoleh FDR yang optimum bank tetap harus menjaga NPF. Peningkatan FDR dapat berarti penyaluran dana ke pembiayaan semakin besar, sehingga laba akan meningkat. Peningkatan laba tersebut mengakibatkan kinerja bank yang diukur dengan ROA semakin tinggi. Bank Indonesia, menyatakan suatu bank masih dianggap sehat jika rasio berada diantara 85%-110%. Apabila FDR suatu bank berada di atas atau di bawah 85% -

6 http://id.wikipedia.org/wiki/Risiko_likuiditas, Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul jika suatu pihak tidak dapat

membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. Meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk melunasi kewajibannya, tapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan segera menjadi uang tunai, maka pihak tersebut dikatakan tidak likuid.Hal ini bisa terjadi jika pihak pengutang tidak dapat menjual hartanya karena tidak adanya pihak lain di  pasar yang berminat membelinya. Hal ini berbeda dengan penurunan drastis harga aktiva, karena pada kasus penurunan harga, pasar berpendapat bahwa aktiva tersebut tak bernilai. Tidak adanya pihak yang berminat menukar (membeli) aktiva kemungkinan hanya disebabkan karena kesulitan mempertemukan kedua belah pihak. Karenanya, risiko likuiditas biasanya lebih besar kemungkinan terjadi pada pasar yang baru tumbuh atau bervolume kecil. Risiko likuiditas merupakan suatu risiko keuangan karena adanya ketidakpastian likuiditas. Suatu lembaga dapat berkurang likuiditasnya jika peringkat kreditnya turun, mengalami pengeluaran kas yang tak terduga, atau peristiwa lain yang menyebabkan pihak lain menghindari transaksi atau memberikan pinjaman ke lembaga tersebut. Suatu perusahaan juga dapat terpapar terhadap risiko likuiditas jika pasar yang diikutinya mengalami penurunan likuiditas.

110%, maka bank dalam hal ini dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Oleh karena itu pihak manajemen harus dapat mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan yang nantinya dapat menambah pendapatan bank baik dalam bentuk bonus maupun bagi hasil, yang berarti profit bank syariah juga akan meningkat. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari (Fitri Amalia, Mustofa Edwin, 2007), dan Adi Stiawan (2009), yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel FDR berpengaruh positif terhadap ROA.

ualitas Aktiva, tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva yang dimiliki. Kualitas

aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif bank syariah dinilai kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, kemampuan pelunasan, kelayakan usaha, dan pendekatan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan (Muhammad,2005 :305). Penilaian kualitas aktiva produktif dilakukan dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan tingkat kelancaran pembayaran kewajiban nasabah yang berdasarkan jumlah hari tunggakan. Kolektibilitas selain berpengaruh pada tingkat kesehatan bank syariah juga berpengaruh pada perolehan laba bank. (Suhada, 2009: 5). Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjasi 5 (Muhammad 2005, h.312) macam, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, perhatian khusus, dan macet. Adanya pembiayaan bermasalah yang semakin besar dibandingkan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA.Dalam menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan bank, bank konvensional biasanya menggunakan rasio Non Performing Loan atau NPL. Menurut surat edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPL diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada

K

bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPL yang baik adalah dibawah 5% (Adi Stiawan, 2009). Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai pennyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank (Suhada,2009). Kualitas aktiva produktif pada bank syariah diukur dengan Non Performing Financing/ NPF NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Aktiva produktif bank syariah diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Adapun NPF dapat dihitung dengan rumus : NPF = Total Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M) /Total Pembiayaan X 100%.

fisiensi Operasional, penilaian aspek efisiensi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memanfaatkan dana yang dimiliki dan biaya yang dilakukan untuk mengoperasikan dana tersebut. Efisiensi operasional berarti biaya yang

dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan, lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional sering disebut Rasio Efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan (Yuliani, 2007) Efisiensi operasional bank syariah diukur menggunakan Rasio Efisiensi Operasional (REO) yaitu perbandingan antara biaya operasional bank dengan pendapatan operasional (Muhammad, 2009). Biaya operasional dihitung dari jumlah biaya operasional termasuk kekurangan PPAP dan biaya operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dan pendapatan operasional lainnya .Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, batas rasio ini adalah 92% - 93,52%. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut : NPF = Total Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)/Total Pembiayaan X 100% 32

E

enurut Bank Indonesia (SE. Intern BI, 2004), efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup

biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya (Budi Ponco, 2008). Tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya, berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh bank. Jika kegiatan operasional dilakukan dengan efisien maka pendapatan yang dihasilkan bank tersebut akan naik. Sehingga semakin besar rasio efisiensi, maka akan semakin menurun kinerja keuangan perbankan. Begitu juga sebaliknya, bila rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional semakin kecil, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas suatu perusahaan (perbankan) semakin meningkat.

M

Pendanaan pinjaman untuk konsumsi pada bank syariah. Statistik Perbankan Syariah (SPS) merupakan media publikasi yang menyediakan informasi mengenai data perbankan syariah di Indonesia. Statistik ini diterbitkan setiap bulan oleh Direktorat Perbankan Syariah – Bank Indonesia dan disusun untuk memenuhi kebutuhan intern Bank Indonesia dan kebutuhan pihak ekstern mengenai kegiatan perbankan syariah beserta perkembangannya. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Prinsip bank sebagai perantara keuangan juga berlaku pada Bank Syariah, namun persyaratan dan pengertian dari produk sumber dana serta penyaluran dana menjadi salah satu pembeda antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah.Perkembangan Bank Syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran Bank Indonesia (BI) yang memberikan insentif dalam pembentukan dan pengembangan Bank Syariah. Bank Indonesia mengelola secara terpisah antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah dari segi fungsi pengawasan dan pengaturannya. Prinsip pemisahan ini disebut dual banking system atau sistem perbankan

ganda. Bank Syariah menggunakan sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita persentasekan, volume usaha perbankan Syariah baru mencapai angka 0,23 % (Sumber : Biro Perbankan Syariah BI). Walau demikian, prospek perbankan Syariah kedepannya sangat cerah, apalagi mengingat pangsa pasarnya yang sangat besar. Sehingga sangatlah wajar jika kemudian banyak bank-bank Konvensional yang membuka cabang Syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensionalnya menjadi cabang syariah.

Pada tabel Pembiayaan Perbankan Syariah yang bersumber dari www.bi.go.id dapat diketahui bahwa dari tahun – ketahun mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator Piutang Mubarabah. Walaupun terjadi sedikit penurunan dari tahun 2008 ke tahun 2009 pada indikator Piutang Istishna, namun secara garis besar tetap terlalu berpengaruh secara signifikan. Jadi dapat disimpulkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada bank Syariah mengalami Kenaikan.Sesungguhnya masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh Perbankan Syariah. Adapun beberapa problematika yang muncul seiring dengan berkembangnya industri Perbankan Syariah diantaranya adalah :-  Kurangnya deposito. Perbankan yang beroperasi secara syariah tidak dapat menerima

simpanan dari orang-orang yang ingin mendapat keuntungannya tanpa menanggung resiko apapun. Karena sesuai prinsip syariah, berbagi keuntungan tidak dibenarkan tanpa berbagi resiko.

-   Likuiditas berlebihan. Bank Syariah akan lebih cenderung mempertahankan rasio yang tinggi antara uang tunai dengan simpanannya bila dibandingkan dengan Perbankan Konvensional. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penarikan rekening tabungan yang dilakukan nasabah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.Pada umumnya nasabah lebih senang meminjam dana atas dasar mudarabah, atau bahkan meminjam dari bank konvensional dengan sistem bunga. Sebaliknya Bank Syariah akan lebih senang berinvestasi atas dasar musyarakah ketimbang mudarabah, karena jika usahanya mengalami kerugian maka bank akan menanggung beban kerugian yang lebih besar ketimbang partnernya.

- Biaya dan profitabilitas. Bank Syariah memilih investasi yang halal dan sesuai syariah saja. Implikasinya adalah bank Islam harus melakukan supervisi dan terkadang mengelola secara langsung operasional suatu proyek yang didanainya. Akibatnya bank tersebut harus memikul biaya tambahan yang tidak pernah terdapat pada pembukuan bank-bank berasas bunga.

- Pendanaan pinjaman untuk konsumsi. Bank Syariah terkadang sulit untuk memberi pinjaman yang bertujuan konsumtif. Penyebabnya adalah masih terbatasnya dana yang dapat dipinjamkan tanpa memperoleh keuntungan. Padahal dana (seperti zakat, infak, dll) dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan pinjaman untuk tujuan konsumtif.

-   Masih minimnya sumberdaya manusia yang memahami secara komprehensif segala hal yang berkaitan dengan industri perbankan syariah. Sehingga seringkali terjadi penyimpangan aktivitas transaksi yang tidak sesuai dengan prinsp syariah. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah harus dapat berperan aktif dalam mengawasi segala aktivitas usaha yang dilakukan bank tersebut. Selain itu diperlukan berbagai upaya sosialisasi secara terus menerus mengenai sistem perbankan yang sesuai dengan syariah. http://ekonomisyariah.blog.gunadarma.ac.id

Tabungan iB (syariah) di loket bank konvensional.

Produk perbankan syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) atau ke Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Konvensional (office channeling) dan dinamakan dengan Delivery Channel dengan ciri adanya layanan syariah tersebut ditandai dengan pemasangan logo iB (ai-Bi) perbankan syariah. Jangkauan pelayanan BUS, pada Juli 2010 yang lalu, Bank Indonesia melalui surat No 12/1081/DPbS tanggal 2 Juli 2010 telah memperkenalkan satu terobosan kebijakan baru berupa delivery channel kepada seluruh BUS. Memungkinkan Bank Umum Konvensional (BUK) yang merupakan satu kelompok usaha dengan BUS baik berupa parent company maupun sister company, dapat menjual produk penghimpunan dana BUS baik berupa pembukaan rekening nasabah baru (giro, tabungan dan deposito) maupun penyetoran dan penarikan dana bagi nasabah BUS existing. Namun hal tersebut tidak berlaku sebaliknya, BUS tidak dapat menjadi agen penjual produk BUK.

Bank Indonesia (BI) telah dikembangkan kebijakan yang dapat mendorong perluasan layanan perbankan syariah secara lebih efisien melalui pembukaan outlet untuk delivery produk/jasa perbankan syariah yaitu berupa office channeling dan delivery channel. Dengan demikian, BUS dan UUS dapat lebih leluasa memberikan pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat melalui beberapa alternatif cara.

Untuk menemukan produk perbankan syariah, masyarakat tidak harus datang langsung ke bank syariah, tetapi dapat juga mendatangi loket-loket bank konvensional yang memasang logo iB (ai-Bi). Masyarakat tinggal meminta kepada customer service untuk produk-produk iB sesuai kebutuhannya, seperti Tabungan iB, Deposito iB, dan lain-lain. Permasalahannya, dengan membuka Tabungan iB di loket bank konvensional? Apakah terjamin kesyariahannya? Apakah dana nasabah yang dikelola oleh UUS atau layanan syariah (delivery channel) di loket bank konvensional tidak akan bercampur dengan dana nasabah bank konvensional?

Dana nasabah iB yang disimpan di UUS atau layanan syariah bank konvensional telah dijamin tidak akan bercampur dengan dana nasabah bank konvensionalnya. Dana masyarakat yang terkumpul di UUS atau layanan syariah telah dijamin tidak akan bercampur pengelolaannya. Pendirian UUS dan pembukaan layanan syariah di loket-loket bank konvensional telah didukung oleh teknologi informasi (TI) yang kredibel, yang mampu melakukan pencatatan keuangan dana nasabah secara terpisah. Di setiap UUS dan kantor cabang konvensional yang menyediakan layanan iB, telah didukung oleh sistem TI yang mempunyai dua user ID berbeda untuk masuk ke dalam sistem pencatatan.

Satu user ID untuk rekening konvensional dan satu user ID lain yang berbeda untuk rekening syariah. Setiap kali ada masyarakat yang membuka rekening syariah di cabang konvensional, petugas bank akan membuka dan membukukan transaksi nasabah di rekening dengan user ID syariah. Oleh karena itu nasabah yang ingin menabung ataupun mendapatkan pembiayaan dari UUS atau layanan syariah bank konvensional tidak perlu merasa khawatir dananya akan tercampur dengan dana bank konvensional. Seluruh kegiatan usaha dan pengelolaan dana UUS dan kantor cabang bank konvensional yang membuka layanan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang juga adalah anggota dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Secara berkala, laporan keuangan UUS dan kantor cabang bank konvensional yang membuka

layanan syariah diawasi dan diperiksa oleh Bank Indonesia untuk menjamin setiap UUS dan kantor cabang bank konvensional yang membuka layanan syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Analisa kebijakan berdasarkan faktor internal :Hal ini tidak terlepas dari kebijakan dasar dan kebijakan pemberlakuan, dimana secara analisa internal, jika perbankan syariah excessive liquidity maka volume usaha perbankan syariah baru mencapai angka 0,23 %, walupun prospek perbankan syariah sangat cerah karena fenomena ini terjadi justru di saat kondisi perekonomian nasional berada pada keadaan yang mengkhawatirkan.

Di sisi lain terhadap kebijakan dasar dan kebijakan pemberlakuan harus memperhatikan problematika biaya dan profitabilitas, karena barometer untk mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien dan efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Bahwa rasio rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Karena hasil operasi yang ingin diukur, maka dipergunakan laba sebelum pajak, dimana aktiva yang digunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva operasional dan ROA merupakan rasio yang juga digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba bank syariah.

Terutama pada permodalan dimana penilaian aspek permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengantisipasi risiko saat ini dan yang akan datang, hal ini dikarenakan beroperasi atau tidaknya dan dipercaya atau tidaknya suatu bank salah satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modal. Kecukupan modal berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar dana berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Pembentukan dan peningkatan peranan aktiva bank sebagai penghasil keuntungan harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak ketiga sebagai pemasok modal bank. Modal bank syariah terdiri dari modal inti ditambah dengan pelengkap. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif. Terhadap masing-masing jenis aktiva ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan pada penggolongan nasabah, penjamin, atau sifat barang jaminan.

Kebijakan dasar dan kebijakan pemberlakuan Likuiditas pada dunia perbankan dibutuhkan suatu keseimbangan antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan sehingga tidak terjadi dana yang menganggur (idle fund) dan dana yang digunakan harus produktif. Manajemen likuiditas merupakan hal yang penting dalam operasional bank karena sebagian besar dana yang dikelola bank bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito, dan simpanan lain yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Selain itu bank juga harus dapat menggunakan dana tersebut dengan mengalokasikannya dalam berbagai bentuk investasi untuk memberoleh laba guna membayar

biaya dana tersebut dan biaya operasional lainnya. Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar. Dana pihak ketiga dalam bank syariah adalah titipan (wadiah) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan, paritisipasi modal berbagi hasil dari berbagai risiko untuk investasi umum dan investasi khusus dimana bank hanya berlaku sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee dan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

Terhadap kualitas aktiva, tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva yang dimiliki. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana. Dimana setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif bank syariah dinilai kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, kemampuan pelunasan, kelayakan usaha, dan pendekatan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan. Penilaian kualitas aktiva produktif dilakukan dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya yang merupakan tingkat kelancaran pembayaran kewajiban nasabah yang berdasarkan jumlah hari tunggakan. Dan kolektibilitas sangat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank syariah juga berpengaruh pada perolehan laba bank. Yang secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi 5 macam, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, perhatian khusus, dan macet. Adanya pembiayaan bermasalah yang semakin besar dibandingkan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA. Kebijakan dasar dan kebijakan pemberlakuan terhadap efisiensi Operasional, penilaian aspek efisiensi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memanfaatkan dana yang dimiliki dan biaya yang dilakukan untuk mengoperasikan dana tersebut. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan, lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional sering disebut Rasio Efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan, karena efisiensi operasional bank syariah diukur menggunakan Rasio Efisiensi Operasional (REO) yaitu perbandingan antara biaya operasional bank dengan pendapatan operasional.

Kebijakan dasar dan kebijakan pemberlakuan terhadap Pendanaan pinjaman untuk konsumsi pada bank syariah, terlihat dari statistik Perbankan Syariah (SPS) merupakan media publikasi yang menyediakan informasi mengenai data perbankan syariah di Indonesia. Statistik ini diterbitkan setiap bulan oleh Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia dan disusun untuk memenuhi kebutuhan intern Bank Indonesia dan kebutuhan pihak eksternal mengenai kegiatan perbankan syariah beserta perkembangannya. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Analisa kebijakan berdasarkan faktor eksternal :Kebijakan dasar dan kebijakan pemberlakukan terhdap Perbankan Syariah yang secara faktor eksternal dipengaruhi oleh krisis global dunia dalam Bayang-bayang Ekonomi Global dan Ekonomi Islam. Pada kondisi ekonomi makro adalah tentang ekonomi secara keseluruhan, yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (household), perusahaan, dan pasar, digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitasdi bidang moneter.7 Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi dan sebaliknya yang terjadi deflasi. Dan sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhantersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk. Fundamental ekonomi makro Indonesia saatini sudah terlihat baik, hal ini ditandai dengan suburnya iklim investasi diIndonesia yang menyebabkan permintaan asing meningkat untuk berinvestasidi Indonesia. Selain itu ekonomi Indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat dapat melihat kepada perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain.

Ekonomi makro yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi saat ini, salah satu pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dengan permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian. Adapun faktor yang mempengaruhi makro ekonomi Indonesia saat ini adalah krisis utang eropa dan Amirika Serikat yang menyebabkan melemahnya perekonomian global. Setidaknya ini prediksi dari berbagai ekonom dan lembaga keuangan dunia. Pengaruh krisis utang eropa disikapi optimis oleh pemerintah Indonesia, yang meyakini dampak krisis utang Eropa tak sampai keIndonesia. Fitch memproyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% hingga 2013 mendatang. Lembaga pemeringkat berbasis di NewYork dan London ini juga meramalkan, rasio utang pemerintah mengkerut dari 26% pada 2010 menjadi 25% pada akhir 2011 dan menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia kuartal pertama 2012.memang menggembirakan.  Kondisi Mikro Ekonomi,8 perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjual belikan dengan meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa,  yang akan menentukan harga, menentukan penawaran, permintaan barang dan jasa selanjutnya. Pengaruh globalisasi merupakan kondisi yang menciptkan suatu keniscayaan bagi negara-negara dunia ketiga terutama Indonesia, kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh sistem regulasi yang tertutup, globalisasi juga bisa membuat negara tersebut maju dan globalisasi juga bisa membuat negara tersebut menjadi

7Lana Soelistianingsih,  Ekonomi Indonesia 2012 di Tengah Ketidakpastian Global , dalam Kompas,Senin, 16 Januari 2012.

8Aditya Nugroho, Sistem ekonomi Indonesia, dalam http://tugaskuliah-adit.blogspot.com/2011/02 /sistem-ekonomi-indonesia.html /accessed 2 Agustus 2012.

miskin. Logical Framework of Globalization9 adalah bagaimana dunia ini merupakan dunia tanpa batas, dan globalisasi juga menciptakan keterbukaan terutama dalam perdagangan Internasional, sehingga globalisasi di klaim oleh pecinta globalisasi sebagai formula untuk bisa memajukan negara yang miskin, berkembang dan menjadi negara yang maju. Globalisasi telah menciptakan pertumbuhan bagi negara-negara di Asia dengan ditunjukan oleh banyaknya orang yang sejahtera karena eksport industrialisasi, tetapi banyak juga mengagap bahwa dengan globalisasi orang tereksploitasi oleh prosesnya. 10

Oleh karena itu globalisasi bagi negara berkembang dalam hal ini Indonesia  merupakan  suatu potret suram akibat keganasan globalisasi, hal yang kasat mata adalah semakin miskinnya orang Indonesia. Realitas yang terjadi adalah Indonesia merupakan dari negara dunia ketiga yang belum mampu membendung pasar bebas dan hal tersebut merupakan suatu keniscayaan serta sewaktu-waktu akan siap membinasakannya. Dalam hal pertanian pun negara kita belum bisa mampu membendung produk-produk dari luar yang mempunyai nilai kompetitif lebih dibandingkan dengan produk pertanian negara kita, maka kita sering menjumpai buah-buahan import, padi import, kedelai import dan produk  pertanian import lainnya di sekitar kita sampai-sampai di pasar tradisional pun ada, sehingga pertanyaan kita, apakah pemerintah telah menciptakan pembangunan yang berbasiskan pada kerakyatan ?.

Konsep yang amat dekat dengan konsep kemiskinan adalah impoverishment (hal-hal menyebabkan seseorang atau sesuatu menjadi lebih miskin). Proses impoverisment adalah sebuah proses aktif menghilangkan akses dan hak-hak dasar yang secara sistematik direproduksi dan diciptakan oleh sejumlah mekanisme global seperti kerusakan lingkungan hidup, kehancuran sumberdaya rakyat, inflasi, pengangguran dan politik utang luar negeri.

Pengaruh Ekonomi Global dan Ekonomi Islam terhadap Kondisi Ekonomi Indonesia,11

dimana kondisi perekonomian Indonesia saat dibayang-bayangi ketidak pastian akibat dampak krisis ekonomi global terutama yang bersumber dari masalah utang dan defisit anggaran negara-negara di Uni Eropa. Namun di tengah perlambatan ekonomi global itu, para pengamat dan analisis kebijakan ekonomi optimis bahwa pertumbuhan ekonomi12 akan tetap bagus dan berada pada level 6,7% di tahun 2012. Globalisasi perekonomian juga masuk ke dalam indonesia yang memberikan efek positif dan efek negatif. Dampak positif globalisasi bagiindonesia adalah mendorong Indonesia untuk memproduksi barang dengan kualitas yang baik sehingga dapat meningkatkan daya saing produksi dalam negeri di pasar internasional, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja (dengan banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke indonesia) meningkatkan devisa negara,memudahkan masyarakat memperoleh  barang impor yang dibutuhkannya yang barang tersebut belum dapat di produksi13 Indonesia 

9 Novita Aprillia, Sistem Ekonomi Indonesia, http:// nophitaputri.blog.fisip.uns.ac.id/ 2011/05/23/ artikel-sistem-ekonomi-indonesia-tugas-kelompok-untuk-memenuhi-mata-kuliah-sistem-ekonomoni-indonesia/accessed 2 Agustus 2012.

10 Gustra Arianda,  Makro Ekonomi Indonesia, dalam http://payakumbuhh. blogspot.com/ 2011/05/ contoh-makalah ekonomi-makro-di.html/ accessed 3 Agustus 2012.

11Afzalur Rahman, 1995.  Doktrin Ekonomi Islam , Jilid 1. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf), hal. 10.12 Barratut Taqiyyah dan Edy Can,  Ekonomi tetap tumbuh di tengah krisis Eropa, dalam http:// lipsus.

kontan.co.id/v2/ outlook/ read/42/ekonomi_makro/accessed 3 Agustus 2012.13 Muhammad Ayub, 2009. Understanding Islamic Finance, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Utama),hal. 49.

dan juga dapat meningkatkan kegiatan pariwisata yang berguna sebagai ajang promosi produk Indonesia.

Sedangkan dampak negatif globalisasi ekonomi bagi indonesia adalahglobalisasi ekonomi mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan yang miskin (yang kaya semakin kaya dan yang miskinsemakin miskin) seperti yang di jakarta, banyak gedung-gedung tinggi(mewah) disana tetapi di bawah gedung tersebut terdapat rumah yang terbuatdari kardus (tempat tinggal masyarakat miskin) hal tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Globalisasi perekonomian juga mengakibatkanmeningkatnya barang-barang impor yanga masuk ke pasar dalam negeri secara  besar-besaran  yang  mengakibatkan Indonesia menjadi objek pasar internasional seperti produksi motor yang dikuasai oleh jepang, Indonesia hanya pasar sedangkan keuntungan yang didapat oleh jepang dari indonesiaakan di bawa jepang untuk memperkaya bangsa jepang. Hal ini juga terjadi pada kasus PT. Freeport di Papua, di sana emas indonesia di keruk habis oleh amerika, sebagian besar keuntungannya mereka bawa ke amerika sedangkan keuntungan bagi indonesia hanya sedikit dan bahkan indonesia bisa di bilanghanya memperoleh kemiskinan (seperti kerusakan hutan), buruh-buruh Indonesia yang bekerja di sana di upah seminimal dengan kerja yang begitu berat. 

Perbankan syariah adalah likuiditas berlebihan (excessive liquidity): dapat dipengaruhi dari faktor eksternal dimana seperti pada kasus di London Stock Exchange, forward transaction ini telah dilarang dalam skala yang lebih luas dan selain itu, juga tidak dibolehkan adanya short selling. Ini adalah menjual saham sebelum seseorang memilikinya, dengan harapan dapat membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Contango juga tidak diperbolehkan. Ada dua alasan mengapa contango tidak akan terjadi dalam pasar modal syariah. Pertama, harga tidak akan berubah cepat karena harga ditentukan oleh nilai intrinsik dari saham. Kemudian yang kedua, dana untuk contango yang bersumber dari riba tidak akan tersedia karena Islam melarang riba atau sejenisnya. Begitu juga transaksi option, baik single option maupun double option keduanya tidak diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan Mishkat dalam Kitab al-Bai. Adanya pengawasan terhadap keseluruhan aktivitas pasar modal. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pasar modal syariah, sekaligus untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari nilai-nilai Islam, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki otoritas penuh, yang beranggotakan tidak hanya ahli keuangan saja, tetapi juga pakar hukum/syariah Islam.

Alternatif Solusi Dilihat Secara Internal dan Eksternal:

Secara internal :- Perlu membangun ekonomi mikro untuk kalangan rakyat kecil menengah, karena ekonomi

mikro sangat fundamental untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang paling bawah untuk mendapatkan in come perkapitanya diatas rata-rata. Jika problematika ini dilaksaan secara berkesinambungan maka akan tidak mugkin akan membantu pereknomian negara dari keterpurukan akibat krisis global yang berkpnjangan.

- Implementasi kebijakan internal dari perbankan syariah untuk merealisi infrastruktur di Indonesia, karena aset ini yang akan dapat melaksanakan pembangunan di Indonesia serta terjaminanya aset dari perbankan syariah yang berkesinambungan.

- Dengan memperhatikan usaha-usaha kecil menengah dalam jangka panjang, yang dapat menstaabilkan perekonomian masyarakat dengan berujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kecil menengah diatas rata-rata, yang dapat dipastikan dapat membantu perkembangan perbankan sayariah di Indonesia.

- Upaya perbankan syariah untuk menyoroti masyarakat kecil menengah untuk dapat berusaha agar pendapatan perkapitanya diatas rata-rata dengan mencarikan soslusi usaha apa yang cocok bagi masyarakat kecil meengah tersebut, akan tetapi perhatiannya bukan kepada pengusaha-pengusaha kecil menengah yang sudah berjalan.

Secara eksternal :- Upaya perbankan syariah juga, harus dapat mencarikan investor asing yang mau bekerja

sama untuk memasarkan prodak-prodak masyakat kecil menengah agar dapat berlangsung dan berkembang usaha masyarakat kecil menengah tersebut.

- Upaya menarik perhatian investor asing adalah agar para investor asing ini selain percaya akan kinerja perbankan syariah, juga percaya kepada prodak-prodak usaha masyrakat kecil menengah tesebut

Kesimpulan

- Fenomena perkembangan perbankan syariah ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik dan unik, karena fenomena ini terjadi justru di saat kondisi perekonomian nasional berada pada keadaan yang mengkhawatirkan.

- Penyesuaian sistem syariah, dimana berbagi keuntungan tidak dibenarkan tanpa berbagi resiko, jenis deposan seperti ini pada umumnya lebih cenderung untuk mendepositokan uangnya pada bank-bank yang beroperasi dengan system bunga / riba atau pada pasar modal (stock market).

- Likuiditas berlebihan (excessive liquidity), Bank Islam akan lebih cenderung mempertahankan rasio yang tinggi antara uang tunai dengan simpanannya bila dibandingkan dengan perbankan konvensional, untuk mengantisipasi penarikan rekening tabungan yang dilakukan nasabah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

- Pemberlakuan loan to value (LTV), Bank Indonesia mengundang industri untuk membahas LTV akan tetapi belum diputuskan di RDG (rapat dewan gubernur) dan belum ditetapkannya LTV untuk perbankan syariah, karena ada beberapa produk yang tidak bisa menggunakan besaran down payment (DP) yang sama.

- Upaya pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Islamic Development Bank (IDB) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan untuk mempererat kemitraan dengan meakukan pembukaan kantor perwakilan IDB di Indonesia, serta untuk menjaring lebih banyak investor asing ke Indonesia, disebabkan karena Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam menarik investor, terutama yang berasal dari negara-negara Islam dan CEO Corporation Islam untuk Pengembangan Sektor Swasta IDB, diharapkan dapat menambah minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

- Program perbankan syariah melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering) dinilai akan memberikan sentimen positif untuk pasar modal Indonesia, dimana pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia meningkat secara signifikan, sehingga momen ini baik untuk melepas saham perdana ke publik, semakin banyak perbankan syariah yang melakukan IPO. dan menunggu persyaratan dan komitmen internal serta perlu pembicaraan. Jika Bank Indonesia (BI) mengimbau perbankan syariah untuk menunda melakukan penawaran saham perdana kemungkinan ada alasan-alasan mengenai hal tersebut.

- Perbankan Syariah meminati pembiayaan infrastruktur yaitu master plan perencanaan pembangun ekonomi Indonesia (MP3EI), dimana Bank Syariah Mandiri telah menyiapkan dana sekitar Rp 1-2 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur, dengan asumsi perkiraan bahwa upaya Bank Syariah Mandiri dalam pembangunan infrastruktur akan menjadi pendorong bagi perbankan syariah lain.

- Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) : Perkembangan UMKM dan Perkembangan BPRS.

- Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah 2011 adalah meliputi 1. Peningkatan kualitas Human Capital bagi industri perbankan syariah Selama tahun 2011, berbagai program pelatihan telah diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kompetensi SDM perbankan syariah yaitu: pelatihan Consumer & Retail Banking untuk BUS,UUS dan BPRS, pelatihan dan sertifikasi Dewan Pengawas Syariah serta pelatihan Pengawas Bank Syariah, 2. Peningkatan kualitas sistem pengawasan : (i) penyempurnaan LBUS beserta aplikasi LBUS, yang bertujuan untuk mengakomodasi perubahan beberapa ketentuan seperti pernyataan standar akuntansi keuangan Syariah (PSAKS), perkembangan produk perbankan Syariah, kualitas aktiva dan restrukturisasi serta untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan internasional Basel II, dan (ii) penyusunan aplikasi Early Warning

System BPRS sebagai alat bantu deteksi dini bagi pengawas dalam memonitor kinerja BPRS sehingga pengawas dapat mendeteksi secara dini perubahan kondisi suatu BPRS secara individual sehingga dapat menetapkan tindakan pengawasan yang cepat dan tepat sebelum perubahan tersebut menjadi permasalahan yang lebih serius dan membahayakan kelangsungan usaha BPRS, serta (iii) pelaksanaan sistem panel dalam sistem pengawasan bank syariah yang bertujuan untuk mempertajam kualitas pengawasan (quality assurance) sehingga efektivitas pengawasan dapat terus ditingkatkan, 3. Penguatan infrastruktur industri : implementasi penguatan infrastruktur industri selama tahun 2011 yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas perbankan syariah, antara lain dilakukan melalui kontribusi aktif dan keikutsertaan Bank Indonesia dalam IILM sebagai sarana penyedia infrastruktur instrumen likuiditas regional dan global perbankan syariah, 4. Pelaksanaan kebijakan penguatan modal, antara lain dilakukan melalui kajian terhadap permodalan BPRS yang dianggap optimal dalam mempertahankan sustainability kegiatan usaha BPRS ke depan. Selain itu, BI juga memfasilitasi investor yang berkeinginan untuk menanamkan dananya di perbankan syariah Indonesia seperti penjajakan investor baru atas PT. Bank Muamalat Indonesia maupun kunjungan delegasi United Arab Emirates Islamic Financial Services ke Indonesia pada semester II tahun 2011 dan 5. Pengembangan pasar perbankan syariah : oleh Bank Indonesia selama tahun 2011 merupakan kelanjutan dari implementasi Market Development Strategic Plan (MDSP) yang sudah dirumuskan pada tahun 2008 yaitu program memperluas jaringan layanan dan lebih meningkatkan kualitas layanan bank syariah, dimana Bank Indonesia mendorong kerjasama sinergis (co-opetition) antara bank syariah dengan bank konvensional induknya/grupnya melalui pengembangan unit bisnis syariah yang terintegrasi dalam strategi grup induknya.

- Perbankan syariah adalah likuiditas berlebihan (excessive liquidity): prospek perbankan syariah pada pangsa pasarnya yang sangat besar, wajar jika kemudian banyak bank-bank konvensional yang membuka cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang-cabang konvensionalnya menjadi cabang syariah.

- Bank syariah harus memperhatikan problematika biaya dan profitabilitas, dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien dan efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Return on Assets (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimiliki digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat.

- Likuiditas : dalam dunia perbankan dibutuhkan suatu keseimbangan antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan sehingga tidak terjadi dana yang menganggur (idle fund) dan dana yang digunakan harus produktif, dan manajemen likuiditas merupakan hal yang penting dalam operasional bank karena sebagian besar dana yang dikelola bank bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito, dan simpanan lain yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Selain itu bank juga harus dapat menggunakan dana tersebut dengan mengalokasikannya dalam berbagai bentuk investasi untuk memberoleh laba guna membayar biaya dana tersebut dan biaya operasional lainnya. Loan to Deposit Ratio merupakan rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Semakin tinggi rasio ini, memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan.

- Kualitas Aktiva, tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva yang dimiliki, dimana kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif bank syariah dinilai kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, kemampuan pelunasan, kelayakan usaha, dan pendekatan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan.

- Efisiensi Operasional, penilaian aspek efisiensi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memanfaatkan dana yang dimiliki dan biaya yang dilakukan untuk mengoperasikan dana tersebut dan efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan, lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional sering disebut Rasio Efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan.

- Efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi dengan total pendapatan operasi, rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Kare rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. Tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya, berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh bank. Jika kegiatan operasional dilakukan dengan efisien maka pendapatan yang dihasilkan bank tersebut akan naik. Sehingga semakin besar rasio efisiensi, maka akan semakin menurun kinerja keuangan perbankan.

- Tabungan iB (syariah) di loket bank konvensional, produk perbankan syariah pada Bank Umum Syariah (BUS) atau ke Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Konvensional (office channeling) dan dinamakan dengan Delivery Channel dengan ciri adanya layanan syariah tersebut ditandai dengan pemasangan logo iB (ai-Bi) perbankan syariah. Jangkauan pelayanan BUS, pada Juli 2010 yang lalu. Dana nasabah iB yang disimpan di UUS atau layanan syariah bank konvensional telah dijamin tidak akan bercampur dengan dana nasabah bank konvensionalnya. Dana masyarakat yang terkumpul di UUS atau layanan syariah telah dijamin tidak akan bercampur pengelolaannya. Pendirian UUS dan pembukaan layanan syariah di loket-loket bank konvensional telah didukung oleh teknologi informasi (TI) yang kredibel, yang mampu melakukan pencatatan keuangan dana nasabah secara terpisah.

- Analisa kebijakan berdasarkan faktor internal :jika perbankan syariah excessive liquidity maka volume usaha perbankan syariah baru mencapai angka 0,23 %, walupun prospek perbankan syariah sangat cerah karena fenomena ini terjadi justru di saat kondisi perekonomian nasional berada pada keadaan yang mengkhawatirkan. Terhadap kebijakan dasar dan kebijakan pemberlakuan harus memperhatikan problematika biaya dan profitabilitas, karena barometer untk mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien dan efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh

dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan asset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat.

- Kebijakan dasar dan kebijakan pemberlakuan Likuiditas pada dunia perbankan dibutuhkan suatu keseimbangan antara dana yang dihimpun dengan dana yang disalurkan sehingga tidak terjadi dana yang menganggur (idle fund) dan dana yang digunakan harus produktif. Manajemen likuiditas merupakan hal yang penting dalam operasional bank karena sebagian besar dana yang dikelola bank bersumber dari pihak ketiga atau masyarakat yang dititipkan dalam bentuk rekening giro, tabungan, deposito, dan simpanan lain yang harus dibayar pada saat jatuh tempo. Selain itu bank juga harus dapat menggunakan dana tersebut dengan mengalokasikannya dalam berbagai bentuk investasi untuk memberoleh laba guna membayar biaya dana tersebut dan biaya operasional lainnya.

- Kualitas aktiva, tingkat kelangsungan usaha bank berkaitan erat dengan aktiva produktif yang dimilikinya, oleh karena itu manajemen bank dituntut untuk senantiasa dapat memantau dan menganalisis kualitas aktiva yang dimiliki. Kualitas aktiva produktif menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif bank syariah dinilai kualitasnya berdasarkan pendekatan jaminan, pendekatan karakter, kemampuan pelunasan, kelayakan usaha, dan pendekatan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan. Penilaian kualitas aktiva produktif dilakukan dengan menentukan tingkat kolektibilitasnya yang merupakan tingkat kelancaran pembayaran kewajiban nasabah yang berdasarkan jumlah hari tunggakan.

- Efisiensi Operasional, penilaian aspek efisiensi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memanfaatkan dana yang dimiliki dan biaya yang dilakukan untuk mengoperasikan dana tersebut, berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan, lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional sering disebut Rasio Efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

- Pendanaan pinjaman untuk konsumsi pada bank syariah, terlihat dari statistik Perbankan Syariah (SPS) dan statistik ini diterbitkan setiap bulan oleh Direktorat Perbankan Syariah-Bank Indonesia dan disusun untuk memenuhi kebutuhan intern Bank Indonesia dan kebutuhan pihak eksternal mengenai kegiatan perbankan syariah beserta perkembangannya.

- Analisa kebijakan berdasarkan faktor eksternal : dipengaruhi oleh krisis global dunia dalam Bayang-bayang Ekonomi Global dan Ekonomi Islam. Pada kondisi ekonomi makro adalah tentang ekonomi secara keseluruhan, yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (household), perusahaan, dan pasar, digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.

- Faktor yang mempengaruhi makro ekonomi Indonesia saat ini adalah krisis utang eropa dan Amirika Serikat yang menyebabkan melemahnya perekonomian global, setidaknya ini prediksi dari berbagai ekonom dan lembaga keuangan dunia. Pengaruh krisis utang eropa

disikapi optimis oleh pemerintah Indonesia, yang meyakini dampak krisis utang Eropa tak sampai ke Indonesia.

- Prilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjual belikan dengan meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa,  yang akan menentukan harga, menentukan penawaran, permintaan barang dan jasa selanjutnya, yang dipengaruhi globalisasi yang menciptkan suatu keniscayaan bagi negara-negara dunia ketiga terutama Indonesia, kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh sistem regulasi yang tertutup, globalisasi juga bisa membuat negara tersebut maju dan globalisasi juga bisa membuat negara tersebut menjadi miskin.

- Proses impoverisment adalah sebuah proses aktif menghilangkan akses dan hak-hak dasar yang secara sistematik direproduksi dan diciptakan oleh sejumlah mekanisme global seperti kerusakan lingkungan hidup, kehancuran sumberdaya rakyat, inflasi, pengangguran dan politik utang luar negeri.

- Kondisi perekonomian Indonesia saat dibayang-bayangi ketidak pastian akibat dampak krisis ekonomi global terutama yang bersumber dari masalah utang dan defisit anggaran negara-negara di Uni Eropa. Globalisasi perekonomian juga masuk ke dalam indonesia yang memberikan efek positif dan efek negatif dan dampak positif globalisasi bagiindonesia adalah mendorong Indonesia untuk memproduksi barang dengan kualitas yang baik sehingga dapat meningkatkan daya saing produksi dalam negeri di pasar internasional, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi, meningkatkan kesempatan kerja (dengan banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke indonesia) meningkatkan devisa negara.

- Dampak negatif globalisasi ekonomi bagi indonesia adalah globalisasi ekonomi mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan yang miskin dan globalisasi perekonomian juga mengakibatkan meningkatnya barang-barang impor yanga masuk ke pasar dalam negeri secara  besar-besaran  yang  mengakibatkan Indonesia menjadi objek pasar internasional seperti produksi motor yang dikuasai oleh negara-negara industri dan Indonesia hanya pasar sedangkan keuntungan yang didapat oleh negara-negara industri.

Daftar Pustaka

Anto & M. Ghafur Wibowo, ”Faktor-faktor Penentu Tingkat Profitability of Islamic Banks”, Islamic Economic Studies, Vol 4, No 1, Desember 1996.

-------------- Ash Shadr, M. Baqir, 2008.Our Economics. Jakarta: Zahra-------------- Ayub, Muhammad, 2007.Understanding Islamic Finance. Jakarta: PT. Gramedia.Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. Hukum Bisnis : Kepailitan. Jakarta : PT.Rajagrafindo

Persada, 1999.A. Pilto, Pembuktian dan Daluwarsa menurut KUH Perdata Belanda, terjemahan M.Isa

Arief, Jakarta:Internusa, 19978.---------Abadulkadir Muhammad, Hukum Perikatan.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992.Arsyad, Lincolin. “ Ekonomi Pembangunan”, Penerbit : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

YKPN, Edisi ke 4, tahun 2004.Amrizal, Hukum Bisnis: Deregulasi dan Joint Venture di Indonesia Teori dan Praktik.Jakarta

: Penerbit : Jambatan, 1996.Anton Hermanto dan Sri Mulyani Indrawat, menyatakan bahwa salah satu titik lemahnya

fundamental Indonesia adalah pada sisi neraca ekonomi eksternal yang ditandai dengan defisit transaksi berjalan meningkat. Defisit transaksi berjalan ini dibiayai oleh arus modal masuk yang memang cukup besr sejak awl tahun 1990an, sehingg secara keseluruhan neraca pembayaran masih mengalami surplus.Kompas, 11 Juli 1998.

-----------Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah, Refika Aditama, Bandung 2009.-----------Ahmad Kamil dan M. Fauza, Kearah Pembaharuan Hukum Acara Perdata dalam

Sema dan Perma, Kencana Prenata Media Group, Jakarta, 2008.Ascarya dan Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan No.14,

Bank Indonesia, Cetakan Pertama, April 2005.Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law-Common Law-

Hukum Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. -----------Amir Mahmud dan Rukmana, Bank Syari’ah, PT Gelora Aksara Pratama, Surabaya,

2010.Allen, Linda. “ Capital Markets And Institutions “: A Global View.New York, Brisbane,

Singapore : Jhon Wiley & Sons’s, Inc., 1997.Asmon, I.E.” Pemilikan Saham Oleh Karyawan: Suatu Sistem Demokrasi Ekonomi Bagi

Indonesia”, dalam Didik J.Rachbini, ed , Pemikiran Kea rah Demokrasi Ekonomi. Jakarta, LP3ES, 1990.

Bank Indonesia (2011), Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia di Bidang Moneter, Perbankan, dan Sistem Pembayaran, Edisi Triwulan I 2006 – Triwulan IV 2011.

---------------- Boediono. (1995). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE UGM.-------------- Boediono, 1982. Ekonomi Mikro. Yogyakarta: BPFE.-------------- Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syarian Indonesia,

Jakarta, 2005.Boediono, ”Ekonomi Mikro, seri sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi” No.1, BPFE Yogyakarta,

1987.Bernadette Waluto. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bandung : CV Mandar Maju, 1999.Black and Daniel, “ Money and Bangkok”, Contemporary Pranctices, Politik and Isues

Business Publication INC.Plano, Texas 1991.

Beach, Mary E.T.” Developments In Securities Refistration and Prospektus Delivery”. ALI-BABA Course Materiels Journal, February 1997.

Beaver, William H. “ The Nature of Mandated Disclosure”, dalam Richard A. Posner dan Kenneth E.Scott, ed, Economic of Corporation Law and Securities Regulation.Boston, Toronto : Little Brown & Company, 1980.

Black, Henry Campbell.Black’s Law Dictionary, Sixt Edition.ST.Paul. Minn: West Publishing Co, 1990.

Bromberg, Alan R.” Corporate Information: Texas Gulf Sulphur and Its Implications”. South-Western Law Journal, vol 22, 1968.

Bunch, Gary.” Chiarella : The Need For Equal Access Under Section 10(b)”. San Diego Law Review, vol 17, 1980.

Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah, Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004.

Bank Indonesia: ”Perekonomian Tahun 2007 Bertambah Baik dengan 8 Syarat”. KOMPAS, Jakarta. 2007.

BPS Provinsi Kalimantan Tengah. “Pemerintah Janji Entaskan 1,5 juta Pengangguran”. CyberNews. Yogyakarta.

Bronkhorst,C; ”L’atat de necessite.In : Netherlands Report, etc.Pescara 1970 (See Bibl.No. 63)pp.341-352.On Necessity.`

Black and Daniel, “ Money and Bangkok”, Contemporary Pranctices, Politik and Isues Business Publication INC.Plano, Texas 1991.

Beaver, William H. “ The Nature of Mandated Disclosure”, dalam Richard A. Posner dan Kenneth E.Scott, ed, Economic of Corporation Law and Securities Regulation.Boston, Toronto : Little Brown & Company, 1980.

Black, Henry Campbell.Black’s Law Dictionary, Sixt Edition.ST.Paul. Minn: West Publishing Co, 1990.

---------------- Bungin, M. Burhan. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenada Media.-------------- Chapra, M. Umer, 2000. Islam dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani

Press.Coffe, Jhon C.Jr.” Market Failure And The Economic Case For A Mandatory Disclosure

System”.Virginia Law Review, vol. 70, 1984.Corgill, Dennis.S.” Insider Trading, Price Signals, and Noisy Information”. Indiana Law

Journal, vol. 71, 1996.Chatamarrassjid. Menyingkap Tabir Perseroan (Pencieng the Corporate Veil).Kapita Selekta

Hukum Perusahaan.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.Carl, Bernd Kaeblig, Indonesia Intellectual Property Law, First Edition., editor : Gregory

J.Churchill, Maret 1993.Coffe, Jhon C.Jr.” Market Failure And The Economic Case For A Mandatory Disclosure

System”.Virginia Law Review, vol. 70, 1984.Corgill, Dennis.S.” Insider Trading, Price Signals, and Noisy Information”. Indiana Law

Journal, vol. 71, 1996.Dewi Nurul Mustari, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah, Parama

Publishing, Yogjakarta, 2012.Davis, Jeffry L.” Disorgement in Insider Trading Cases : A Proposed Rule”. Securities

Regulation Law Journal, vol.22, 1994.Downes, John dan Jordan Elliot Gooman, “ Dictionary of Finance and Investment Term “.

Diterjemahkan oleh Soesanto Budhidarmo. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo, 1991.

David L, Ratner and Thomas Lee Hazen, Securities Regulation Case and Materials (St.Paul Minn : West Publishing, 1991).

-----------E. Suherman. Faillissement (Kepailitan).Bandung : Bina Cipta, 1988.Eisert, Edward G “ Legal Strategis for Avoiding Class Action Law Suit Against Mutual

Funds”. Securities Regulation Law Journal. Vol.24, 1996.Frank E.Vogel And Samuel L.Hayes,III, Kluwer Law International, The HaqueLondon-Boston,

1998.Frederic.S.Mishkin, The Economics of Money, Bangking and Financial Market, Sixth Edition,

Addison Wesley Longman USA, 2001.Fischel, Daniel R.” Efficient Capital Markets, The Crash, and the Fraud on the Market

Theory”. Delaware Journal of Corporate Law, vol. 74, 1989.Freilich, Harold I. dan Ralph S,Janvery.” Understanding’Best Efforts’Of ferings”. Securities

Regulation Law Journal, vol .17, 1989.Fischel, Daniel R.” Efficient Capital Markets, The Crash, and the Fraud on the Market

Theory”. Delaware Journal of Corporate Law, vol. 74, 1989.Freilich, Harold I. dan Ralph S,Janvery.” Understanding’Best Efforts’Of ferings”.Fischel, Daniel R.” Efficient Capital Markets, The Crash, and the Fraud on the Market

Theory”. Delaware Journal of Corporate Law, vol. 74, 1989.Frederic.S.Mishkin, The Economics of Money, Bangking and Financial Market, Sixth Edition,

Addison Wesley Longman USA, 2001.Guru, Balanhandher K., John Staunton dan B. Shanmugam. (2000). “Determinan of Commercial Bank

Profitability in Malaysia”, Asian Academy of Management Journal, USM Malaysia, Vol 5 No. 2 Juli 2000.

Goelzer, Daniel L. Esq.” Management’s Discussion and Analysis and Environmental Disclosure”.Preventive Law Reporter, Summer, 1995.

Grossfeld, Berhard.” The Strenght and Weakness of Comparative Law”.Oxford : Clarendon, Press, 1990.

Gilson, Ronald J.dan reiner H. Kraakman.” The Mechanisms of Market Efficiency”.Virginia Law Journal, vol. 24, 1997.

Gunawan Wijaya. ”Aspek Hukum Dalam Bisnis Pemilikan, Pengurusan. Perwakilan dan Pemberian Kuasa (dalam sudut Pandang KUH Perdata)”. Ed.1, Cet.2 Jakarta: Kencana, 2006.

Gunarto Suhadi. ”Risiko Kriminalitas Kredit Perbankan”. Ed1, Cet.1. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2006.

Gallant, Peter.” The Eurobond Market, First Publishied”.New York :New York Institute of Finance, 1988.

Goelzer, Daniel L. Esq.” Management’s Discussion and Analysis and Environmental Disclosure”.Preventive Law Reporter, Summer, 1995.

------------- Hartono, Sunarjati. “ Capita Selecta Perbandingan Hukum”. Alumni (Stensil) Bandung, 1970.

Harzel Leo & Richard Shepro.” Setting the Boundaries for Disclosure”.Delevare Journal of Corporate Law, vol. 74 1989.

Hassan, M. Kabir dan Abdel-Hameed M. Bashir. (2002). “Determinants of Islamic Banking Profitabilitas”, International Journal. ERF paper, 2002.

Habibie, B.J, dkk. 1995. “Liberalisasi Ekonomi, Pemerataan dan Kemiskinan”. Dalam Loekman Soetrisno dan Faraz Umaya (Ed.). Yogyakarta: PT. TiaraWacana Yogya.

Haron, Sudin. (1996). “Competition and Other External Determinants of theVolume VI, No. 2, Desember 2012.

Haron, Sudin and Wan Nursofiza Wan Azmi. (2004). “Profitability Determinants of Islamic Banks: A Cointegration Approach”, Working Paper Series 004, Islamic Bangking Conference, Union Arab Bank, Beirut,Lebanon, 5-7 Desember 2004.

Husein, M. Fakhri. (2008). “Penerapan Pendekatan Kointegrasi dan Model Koreksi Kesalahan Dalam Uji Pengaruh Likuiditas dan Laba Terhadap Struktur Modal Perusahaan”, Modus Vol. 20 (2), 2008.

Huda, Nurul, dkk. (2009). Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group.

-------------- Ikhsan, Mohamad, dkk. 2002. Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru. Jakarta: PT.Gramedia.

Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, 2007. An Introduction to Islamic Finance, Theoryand Practice. Singapore: Saik Wah Press.

------------Iskandar Putong, ”Pengantar Ekonomi: Mikro & Makro”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, Corporate Governance In Islamic Financial Institutions, Occasional Paper No.6,2002.

----------I. Jerry Hoff, Indonesia Bankruptcy Law, editor: Gregory.J, Churchill, Januari 1999.J. Eggens, In En Uittreden Van Leden Bij Vennoot Schappen Onder Firma, (Praeadvies)

untuk Konggres ke 4 Ned Indise Juristen Vereeniging di zaman tahun 1936 di Jakarta : diumumkan dalam lampiran pada T.144.

----------Kartohadiprodjo, Soedirman. “ Hukum Nasional” beberapa catatan, Bina tjipta, 1968, Koentjaraningrat. “ Rintangan-Rintangan mental dalam pembangunan ekonomi di

Indonesia.” Terbitan tak berkala, seri no. 12, Lembaga Reasearch Kebudayaan Nasional, Jakarta, 1969.

Kansil, C.S.T. Hukum Perusahaan Indonesia (aspek Hukum Dalam Ekonomi),Jakarta : Pradnya Paramita, 1995.

Kartini Mujadi. Hakim Pengawas dan Kurator dalam Kepailitan dan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Newslleter No. 33 Tahun IX, Jakarta : Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1998.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafe’I Antonio, “Apa dan Bagaimana Bank Islam”, PT.Dara Bhakti Prima Yasa Yogyakarta, 1992.

Karmel, Roberta S.” Is the Shingle Theory Dead”.Washington & Lee Law Review, vol 52, 1995.

John C. Coffee, Jr.1.”Market Faklure and the Economic Case for A Man datory Disclosure System, Virginia Law Review, (Vol 79, 1984), hal. 721-722.

Kaligis, OC dan Associates. ”The Politicization of The Nation B anking Case”. Jakarta : OC. Kaligis dan Associates, 2006.

Karmel, Roberta S.” Is the Shingle Theory Dead”.Washington & Lee Law Review, vol 52, 1995.

Koesnadi Hardjasoemantri. “Hukum Tata Lingkungan. Edisi ke.7.Cet. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafe’I Antonio, “Apa dan Bagaimana Bank Islam”, PT.Dara Bhakti Prima Yasa Yogyakarta, 1992., Kasmir, “ Bank dan Lembaga Keuangan lainnya”, Pt.Raja Grafindo, Jakarta, 1997.

Lynn A. Stout, Op.cit, hal 615.lihat juga Marvin G. Pickholz dan Edwar B.Horahan III, “The SEC’s Version of the Efficient Market Theory and Its Impact on Securities Law Liabilities”,Washington and Lee Law Review.(Vo;.39, 1982).

Muharram, Aria, “Analisis Pengaruh Kondisi Makro Ekonomi Terhadap Perubahan Laba Operasional Bank Umum Syariah d Indonesia Periode 2005-2007)”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan, 2009.

Muhammad Al-Bashir Muhammad Al-Amine, Istisna (Manufacturing Contract) In Islamic Banking and Finance, Law and Practice, A.S.Noordeen, Kuala Lumpur, 2000.

M.N. Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jilid.8 : Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pebayaran. Jakarta : PT. Djambatan, 1992.

Martiman Prodjohamidjo. Proses Kepailitan menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. I Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, Bandung : CV Mandar Maju, 1999.

M. Polak, Handboek voor het Ned. Handels-en Faillis-sementsrecht. Jilid I, cetakan ke 5, cetakan ke 4 dan cetakan ke 3.Disingkat dengan Polak I(5), Polak I(4) dan Polak I(3) , cetakan ke 3 ini adalah yang masih paling cocok dengan KUHD.

-------------- Muhammad Syafe’I Antonio,”Bank Syariah”, dari Teori kePraktik, Gema Insani, 2001.

Marc I. Steinberg, I. Understanding Securities Law, Second Edition, (New York, San Fransisco : Matthew Bender & Co.Inc, (1996).

Nsngoi, Ronald.Peningkatan Produktifitas Organisasi Perusahaan, Analisis Nomor 3 Vol. 15 Maret 1986,p.232-239.

N. Lapolwa dan Daniel S. Kuswandi, “ Akuntansi Bank”, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta, 1993.

“Pengenalan Inflasi,” dikutip dari http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/Inflasi/ Pengenalan+Inflasi/, diakses 19 Maret 2012.

Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, ”Economics, fourteenth edition”, Mg Graw-Hill International editions, 1992.

Pa-jakartatimur.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=317: dikotomi- penyelesaian-sengketa-perbankan-syariah&catid=62:artikel.

Proyeksi Bank Dunia “pertumbuhan ekonomi Indonesia 2007 sebesar 6,3 persen dan 6,5 persen pada 2008”. ANTARA News. Jakarta, 11 april 2007.

Parwoto Wignjosumarto, Tugas dan Wewenang Hakum Pemeriksa/Pemutus Perkara Hakim Pengawas dan Kuratir/Pengurus, Juli 2001.

Retnowulan Sutantio. Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 1996.

Rachmadi Usman. Pasal-Pasal tentang Hak Tanggungan atas Tanah. Jakarta : PT. Djambatan, 1998.

-------------- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

-------------- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

R.M. Mac Iver dan Charles H.Page. “ Society an Introductory analysis.” Mac Millian & Co,Ltd.London, 1961, hal 213.

-------------- Subekti. Hukum Perjanjian.Jakarta : Internusa, 1980.Sudin Haron, Bala Shanmugam, Islamic Banking System-Concepts & Applications,

Pelanduk Publications, Malaysia, 1997.

Sudin Haron, Islamic Banking-Rules & Regulations, Pelanduk Publications, Malaysia, 1997.Subekti dan R Tjitrosudibio. KUH Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, terjemahan

Wetboek van Koophandel en Faillissementsverodening. Jakarta : Pradnya Paramita, 1982.

Sukrisno, “ Perencanaan Strategis Bank”, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Jakarta 1992.

Suyud Margono, ”Hukum Perusahaan Indonesia: Catatan Atas Undang-Undang PerseroanTerbatas”. Cet. 1. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2008.

Ramlan Ginting. ”Letter Of Credit : Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis”.Jakarta : Universitas Trisakti, 2007.

Sudin Haron, Bala Shanmugam, Islamic Banking System-Concepts & Applications, Pelanduk Publications, Malaysia, 1997.

Sudin Haron, Islamic Banking-Rules & Regulations, Pelanduk Publications, Malaysia, 1997.Sembiring, Sentosa, Hukum Investasi : Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang No.

25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal”.Cet.1.Bandung : Nuasa Aulia, 2007. Star Nauta Carsten, C- Verwer, J. ” Proe Advies Derde Juristen Conggres”. Di Jakarta

disertai Verwer J 1934. De Bataviasche Gronthuur, Een Europeesch Gewoonterechtelijke Opstalfiguur.NV.Drukkerij J.de Boer, Tegal, 1934.

Sadono Sukirno, ”Pengantar Teori Mikroekonomi”, Edisi ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002.

Syahrir, Tinjauan Pasar Modal, (jakarta :PT.Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal 292-293. Justarian Naiborhu, “Perilaku Investor dalam Membeli Saham :Berlakukah Fundamental Analysis?” dalam syarir dan Marzuki Usman,ed,Op.cit.

Soediyono Reksoprayitno, ”Ekonomi Makro: analisis IS-LM dan permintaan-penawaran agregatif”, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Rais, Mohammad Amin, 2008. Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia.Yogyakarta: PPSK Press.

Srairi, Samir Abderrazek. (2009). “Factor Influencing the Profitability of Conventional and Islamic Commercial Banks in GCC Countries”, Review of Islamic Economics, Vol. 13, No. 1, 2009.

Stiawan, Adi. (2009). “Pengaruh faktor makroekonomi, pangsa pasar dan Karakteristik bank terhadap profitabilitas bank syariah (studi pada perbankan syariah periode 2005-2008”, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, Tidak Dipublikasikan.

Suliyanto, “Dasar-Dasar Metodologi Penelitian”, Bahan Kuliah Program Pascasarjana Magister Sains Ekonomi Manajemen Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Ter Haar, Bzn.B. “ Beginselen En Stelsel Van Het Adar Recht”. J.B. Woters Groningen. Jakarta, 1950.

------------- Thomas Suryono DKK, “ Kelembagaan Perbankan”, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1998.

Tirole, Jean. The Theory of Industrial Organisasi.USA Masachusetts Institute of Technology, 1989.

------------- Treuman, Walter et al.US Busness Law, 2nd Verlag Otto Schmidi KG Koeln, 1990.

-------------- Wirjono Prodjodikoro. Azasazas Hukum Perjanjian.Bandung: Sumur, 1993.Zainal Asikin. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia. Jakarta : PT

Rajagrafindo Persada, 2001.

Daftar Pustaka Electronik :

-------------- www. investorindonesia. com, 12/11/2007, 17:08:06 WIB Whittaker, David. J. ”Terorits and Terorism : In The Contemporary world”. Singapore :

ISEAS, 2006.www.ekonomi.inilah.com/read/detail/1867381/bi-targetkan-market-share perbankan- syariah-15-20,

diakses pada 14 September 2012.-------------- Warde, Ibrahim, 2000. Islamic Finance in the Global Economy. Yogyakarta:

PustakaPelajar ---------------- (2006-2011), Laporan Kebijakan Moneter, Edisi Triwulan I 2006 – Triwulan IV 2011.---------------- (2006-2011). Statistik Perbankan Indonesia, Edisi Triwulan I 2006 – Triwulan IV 2011.---------------- (2004) “Determinants of Islamic Bank Profitability” Global Journal of Finance and

Economics, USA, Vol 1, No 1, Maret 2004.------------- 2000.Sistem Moneter Islam. Jakarta: Gema Insani Press------------- 2001.The Future of Economic: An Islamic Perspective. Jakarta: GemaInsani Press------------- www.bps.go.id------------- www.vivanews.co.id------------- www.detik.com------------- www.kompas.com------------- http://www.bi.go.id------------- http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah------------- http://www.pkesinteraktif.com/content/view/4142/36/lang,id/http://jufrism.wordpress.com/2008/02/19/aspek-hukum-kebijakan-pengembangan-produk-

perbankan-syariah/http://cakwawan.wordpress.com/2007/11/10/tinjauan-politik-hukum-perbankan-syariah-di-

indonesia/---------------http://agustianto.niriah.com/2008/04/03/politik-hukum-ekonomi-syariah/http://doelmith.wordpress.com/2008/11/22/pengertian-sejarah-dan-dasar-pemikiran-bank-

syariah/-------------- http://muttaqinhasyim.wordpress.com/2009/05/15/konsep-dasar-bank-syariah/http://yusril.ihzamahendra.com/2007/12/05/hukum-islam-dan-pengaruhnya-terhadap-hukum-

nasional-indonesia/------------- http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20091001212136AAAa128http://www.eramuslim.com/berita/nasional/abaikan-sistem-ekonomi-syariah-indonesia-

terkena-dampak-krisis-global.htmhttp://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8B6EA83F-52D0-4DA9-8E691DBEE89F0FBE/

8136/cetakbirups.pdf-------------- http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/bank-syariahjhb.pdf-------------- http://www.ekonomisyariah.org/download/artikel/hanawijaya%20bsm.pdfhttp://images.nuris2007.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/

SX7eCgoKCEoAADbjku41/Prospek%20Bank%20Syariah%20di%20Indonesia.pdf?nmid=183064239

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/69245552-B546-4651-AE2F 2BFF5E364F40/ 15525/ Boks3 Dampak KrisisTerhadapPerbankanDaerah.pdf

http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2009/10/11/the-biggest secretfinally -revealed/http://www.republika.co.id/berita/31514/

Ketika_Barat_Jatuh_Cinta_pada_Sistem_Ekonomi_Syariah-------------- http://www.pkesinteraktif.com/content/view/3093/38/lang,ar/http://kangmaswiwit.wordpress.com/2007/06/06/hukum-bunga-bank-dan-karakteristik-bank-

syariah/-------------- http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile-------------- http://indonesia.faithfreedom.org/forum/bank-syariah-kelimpungan-t30035/-------------- http://www.antaranews.com/berita/ 302481/ bi- perbankan- syariah- hadapi- tiga-

tantangan.