IJ KAN PARATUR NEGA

] TAIIANYANG HAl F

o GOVERNANCE)

. nt r Mellteri egara _ _ naan Ap rat Ir eg, ra

KEBIJAKAN

PENDAYAGIINAAN APARATUR NEGARA

MENUJU PEMERINTAHAN YANG BAIK

(GOOD GOVERNANCE)

KANTOR MENTERI NEGARA

PENDAYA GUNAAN APARATUR NEGARA

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar

I. Latarbelakang

II. Pemerintahan Yang Baik

III. Kebijakan PAN menuju Pemerintahan Yang Baik

KATA PENGANTAR

Pemerintahan yang baik (Good Governance), telahmenjadi wacana yang paling mengemuka dalam pengelolaanadministrasi publik sekarang ini. Hal tersebut sejalan denganmaraknya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepadapemerintah, maupun adanya pengaruh globalisasl. Pola-polalama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengantuntutan masyarakat yang telah mengalami perubahan.

Yang perlu dipahami secara benar adalah prinsip-prinsipyang terkandung dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yangbaik, yaitu meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitaspublik, dan profesionalitas.

Oleh karena itu,perlu diupayakan langkah-langkahstrategis untuk dapat segera diwujudkan, dan dilanjutkandengan tindakan-tindakan operasional guna merealisasikanPemerintahan yang baik Upaya mewujudkan Pemerintahanyang baik sangat ditentukan kemampuan pemerintahmengaplikasikan kebijakan publik dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Salah satu aplikasikebijakan publik itu adalah program strategis yang perludilakukan dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara, yaitu:

1. Pemantapan Koordinasi Kegiatan PAN;

2. Penataan Kelembagaan;

3. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur;

4. Peningkatan Tatalaksana dan Pelayanan Publik;

5. Peningkatan Akuntabilitas Aparatur.

Namun perlu disadari pula bahwa untuk mewujudkanPemerintdhan yang balk perlu didukung dengan hubungan yangsinergis antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Jakarta, Maret 2000

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA

IFreddy Numberi

I. LATARBELAKANG

Tuntutan mengenai Pemerintahan yang baik\:mbu\

seiring dengan berkembangnya paradigma bam

Administrasi Negara, yang menekankan pentingnya prosesmenemukenali kembali tugas-tugas yang lebih tepat ditangani oleh pemerintah (reinventing government) dan

tugas mana yang lebih tepat ditangani oleh masyarakat.

Kesadaran tersebut didorong oleh keinginan untuk

mewujudkan :

1. Perlindungan hak-hak azasi manusia dan pelaksanaan

demokrasi;

2. Pemerataan dan penanggulangan kemiskinan;

3. Penyelenggaraan pemerintah yang menjamin kepastian

hukum, keterbukaan, professional dan akuntabel.

Terselenggarannya Pemerintahan yang baik

merupakan tuntutan dalam administrasi publik dewasa ini.

Hal tersebut sejalan dengan meningkatnya tingkat

pengetahuan masyarakat serta semakin efektifnya

interaksi internasional sebagai bagian dari aspek

globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan

pada saat ini tidak lagi sesuai dengan tatanan masyarakat

yang telah berubah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian

pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan

signifikan menuju kearah penyelenggaraan Pemerintahan

yang baik.

Lingkungan strategis nasional juga menempatkan

Pemerintahan yang baik sebagai isu sentral. Hal tersebut

tercermin dalam Ketetapan MPR RI NO. XI/MPR/1998

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Berslh dan Bebas

KKN, dan Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1998 tentang

GBHN Tahun 1999-2004.

Dinamlka masyarakat global semakin terakselerasi

dengan dukungan teknologi informasi yang memungkinkan

terselenggaranya arus Informasi cepat dan tanpa

mengenal batas-batas negara merupakan tantangan

pemerintah untuk segera mewujudkan Pemerintahan yang

baik. Hal tersebut terutama untuk memberikan keyakinan

pada dunia internasional, bahwa pemerintah yang

legitimate senantiasa mengupayakan terwujudnya kondisi

yang kondusif sebagaimana tercermin dari tuntutan

masyarakat internasional, antara lain :

1. Penanam modal membutuhkan adanya kepastian dan

persamaan di depan hukum;

2. Masyarakat luas mengharapkan semua hubungan luar

negeri mencerminkan nilai manusia yang mendasar;

3. Negara donor, lembaga kerjasama bilateral dan

multilateral makin memperhatikan keinginan

masyarakat supaya bantuan luar negeri digunakan

secara bijaksana, efisien, efektif, transparan dan

akuntabel.

Menyadari betapa pentingnya arti mewujudkan

Pemerintahan yang baik, aparatur negara hams mampu

meningkatkan kinerja nasional. Sasaran yang menjadi

prioritas adalah dengan segera dapat mewujudkan

pelayanan masyarakat yang efisien dan berkualitas,

sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,

meningkatkan daya saing, dan pada giiirannya

memberikan penlngkatan kepercayaan masyarakat

terhadap aparatur pemerintah.

II. PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Untuk memahami Pemerintahan yang baik secara

utuh, terlebih dahulu harus dipahami governance Itu

sendirl. Governance dalam pengertian pubiic governance

adalah mekanisme pengeloiaan sumber daya ekonomi dan

sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor

non pemerintahan dalam suatu usaha koiektif.

Dari segi fungsi, governance dapat ditinjau dari

apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan

efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah

digariskan, atau sebaliknya. Bank Dunia memberikan

definisi bahwa kewenangan pemerintah digunakan dalam

rangka pengelolaan ekonomi dan sumberdaya guna

pembangunan masyarakat {the way state power is used in

managing economic and sociai resources for deveiopment

of society). Sementara UNDP mendefinisikannya sebagaipenggunaan kewenangan politik, ekonomi dan

administrasi untuk mengeiola permasalahan bangsa padasemua tingkat {the exercise of poiiticai, economic, and

administrative authority to manage a nation's affair at aii

ieveis). Dari definisi-definisi yang dikemukan di atas dapat

disimpulkan bahwa governance mempunyai tiga pllarutama, yaitu ekonomi, politik dan administrasi.

Penyelenggaraan pemerintahan dibidang ekonomi

{Economic governance) meliputi proses-proses pembuatan

keputusan yang memfasilitasi aktifitas ekonomi di dalam

negeri dan interaksi diantara para penyelenggara ekonomi.

Penyelenggaraan tersebut mempunyai implikasi terhadap

keadilan^ kemiskinan dan kualitas hidup.

Penyelenggaraan pemerintahan dibidang politik {Poiiticai

governance) adalah proses-proses pembuatan keputusan

untuk formulasi kebijakan. Penyelenggaraan pemerintahan

dibidang administrasi {Administrative governance) adalah

sistem implementasi kebijakan. Oleh karena itu institusi

dari governance meliputi tiga unsur, yaitu negara, sektor

swasta, dan masyarakat, yang saling berinteraksi dan

menjalankan fungsinya masing-masing.

1. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan

hukum yang kondusif;

2. Sektor swasta menciptakan peketjaan dan pendapatan,

dan

3. Masyarakat mewadahl interaksi soslal dan politik,

memobilitasi kelompok-kelompok dalam masyarakat

untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial

dan politik.

Negara, sebagai salah satu unsur governance,

adalah termasuk didalamnya lembaga-Iembaga politik

maupun lembaga-Iembaga sektor publik. Sektor swasta

meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak

diberbagai bidang dan sektor informal lain di pasar. Ada

anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari

masyarakat. Namun demikian sektor swasta dapat

dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta

mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial

politik dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan

yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-

perusahaan itu sendiri. Sedangkan masyarakat terdiri dari

individual maupun kelompok (balk yang terorganisasi

maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan

ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal,

masyarakat meliputi lembaga swadaya masyarakat,

organisasi profesi dan Iain-Iain.

Dengan demikian governance dapat diartikansebagai penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomidan administratif dalam menjalankan segala urusan suatunegara diseluruh tingkatan. Hal tersebut meliputi

mekanisme, proses dan hubungan yang sangat kompleksyang tersedia pada warga masyarakat dan kelompok

kemasyarakatan untuk (1) menyampaikan aspiraslnya; (2)mengatasi persellsihannya; serta (3) menyelenggarakanhak-hak dan kewajibannya.

Arti Good dalam Good governance sendiri

mengandung 2 (dua) pengeitian. Pertama, nilai-nilai yangdapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam

pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan

berkeianjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek-aspekfungsional dari pemerintahan yang efektif dan efislen

dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan

tersebut.

Menurut Bank Dunia, 'Good Governance adalah

peiayanan pubHk yang efisien, sistem pengadilan yang

dapat diandalkan serta pemerintahan yang bertanggung

jawab pada pubiiknya''. Sejalan dengan persyaratan

tersebut, maka pengertian Good Governance mencakup

aspek kehldupan yang luas, meliputi bidang-bidang sosial,

politik dan ekonomi serta berkaitan dengan fungsi-fungsi

badan penyelenggaraan negara, baik eksekutif, legislatifmaupun yudikatif.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam upaya mewujudkanPemerintahan yang baik meliputi :

1. Kepastian Hukum, yang dimaksudkan agarpenyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan padahukum dan peraturan perundang-undangan, asaskepatuhan dan keadllan;

2. Keterbukaan yang mengisyaratkan adanya hak

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,jujur, dan tidak diskrlmlnatif tentang penyelenggaraan

pemerintahan oleh birokrasi pemerintah dengan tetap

memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi,

golongan dan rahasia negara;

3. Akuntabilitas Publik yang menentukan aspek

pertanggung jawaban dari semua kegiatan birokrasi

pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegangkedaulatan tertinggi negara; serta

4. Profesionalitas yang mengutamakan keahlian yang

berlandaskan kompetensi, kode etik, dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar uraian diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa wujud Pemerintahan yang baik adalah

penyelenggaraan pemerintahan negara yang efisien danefektif, dengan menjaga sinergi interaksi yang konstruktifdiantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Olehkarena Pemerintahan yang baik meliputi sistemadministrasi negara, maka upaya mewujudkanPemerintahan yang baik juga merupakan upayamelakukan penyempurnaan pada sistem administrasi

negara yang beriaku pada suatu negara secara

menyeluruh.

Jika diiihat dari ketiga unsur dalam governance,

tampaknya negara menjadi yang paling memegangperanan penting dalam mewujudkan Pemerintahan yang

baik karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi sektor

swasta dan masyarakat. Pemerintahan yang baik dapat

dicapai melalui pengaturan yang tepat antara fungsi pasar

dengan fungsi organisasi termasuk organisasi publik

sehingga dicapai transaksi-transaksi dengan biaya paling

rendah. Reran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan

publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya

mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.

Oleh karena itu, upaya-upaya perwujudan ke arah

Pemerintahan yang baik dapat dimulai dengan

membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan

negara dan bersamaan dengan itu dilakukan upaya

pembenahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga

terwujud Pemerintahan yang baik.

III. KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Tuntutan untuk mewujudkan Pemerintahan yang

baik di Indonesia merupakan suatu keharusan karena hal

tersebut merupakan tuntutan penyelenggara negara dan

masyarakat. Hal itu tercermin dengan lahirnya beberapa

peraturan perundang-undangan yang berkaltan dengan

kehendak untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik,

antara lain : TAP MPR-RI No. XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; TAP

MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan

Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan,

serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam

Rangka Negara Persatuan Republik Indonesia; TAP MPR-

RI No. IV/MPR/1999 tfentang GBHN Tahun 1999-2004; UU

No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari KKN; UU No 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Inpres No. 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan KEPPRES Nomor 44 Tahun 2000 tentang

Komisi Ombudsman Nasional.

Dalam GBHN 1999 — 2004 mengenaiPenyelenggara Negara telah digariskan sebagai berikut:

a. Membersihkan penyelenggara negara dari praktik

korupsi, kolusi, nepotisme dengan memberikan sanksi

seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan

internal dan fungsional serta pengawasan masyarakat,

dan mengembangkan etik dan moral.

b. Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan

memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta

memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi

dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi.

c. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat

negara dan pejabat pemerintah sebelum dan sesudah

memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi

hak hukum dan hak asasi manusia.

d. Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokrasi dan

melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam

mengelola kekayaan negara secara transparan, bersih,

dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

e. Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan

Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik

10

Indonesia untuk menciptakan aparatur yang bebas dari

korupsi, kolusi, nepotisme, bertanggungjawab,

profesionai, produktif dan eflsien.

f. Memantapkan netralitas politik pegawai negeri dengan

menghargai hak-hak politiknya

Dari sisi pendayagunaan aparatur negara, upaya

mewujudkan Pemerintahan yang baik diarahkan pada 4

(empat) aspek pokok, yaitu :

1. Aspek Kelembagaan

Diarahkan pada upaya mempertegas pernilahan

tugas, wewenang dan tanggungjawab dari seluruh

kornponen kelembagaan pemerintah, mulai dari

Sekretariat Lembaga Tertinggi Negara dan Tinggi

Negara, sampai kepada perangkat Pemerintah

Daerah termasuk transformasi unit organisasi

pemerintah yang memberikan pelayanan menjadi

BUMN, BUMND dan Badan Hukum iainnya, serta

melaksanakan perampingan birokrasi agar efisien

dan efektif.

2. Aspek Kepegawaian

11

Diarahkan untuk terselenggaranya perencanaan,

pembinaan dan pengembangan, serta kesejahteraan

pegawai secara proporsional untuk mewujudkan

sumber daya manusia aparatur yang efektif, efisien,

proporsional dan berkarakter serta tenaminnya merit

system di lingkungan birokrasi.

3. Aspek Ketatalaksanaan

Diarahkan untuk terwujudkan system dan

mekanisme kerja yang benar-benar efektif dan

efisien, baik dalam segi administrasi pemerintahan,

maupun pelayanan kepada masyarakat. Dalam

rangka ini akan diupayakan langkah-langkah

deregulasi dan debirokratisasi terutama untuk

menghilangkan mata rantai pelayanan yang berbeli-

belit dan menghapuskan ekonomi biaya tinggi serta

upaya korporatisasi pelayanan publik untuk lebih

memberdayakan masyarakat dalam kegiatan-

kegiatan pembangunan melalui langkah

menghilangkan campur tangan pemerintah yang

terlalu besar di sektor-sektor publik.

Diupayakan untuk mempercepat proses kerja serta

modernisasi administrasi melalui upaya-upaya

otomatisasi di bidang administrasi perkantoran,

12

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat

serta system pelaporan keija dari keseluruhan aspek

birokrasi. Dalam abad 21 ini seluruh tata ketja

pemerlntahan diupayakan memanfaatkan kemajuan

teknologi.

4. Aspek Akuntabilitas

Diarahkan untuk memperjelas standar kinetja

aparatur sesuai dengan misi dan tugas pokoknya,

sistem pelaporan hasll keija yang lebih transparan

serta penerapan sanksi yang jelas dan tegas, baik

sanksi adminstratif, perdata maupun pidana.

Pemerintahan yang baik dapat terwujud apabila

terdapat hubungan yang sinergis diantara pemerintah,

sektor swasta dan masyarakat. Upaya mewujudkan

hubungan sinergis tersebut sangat tergantung pada peran

yang dimainkan oleh pemerintah, dalam bentuk

mengaplikasikan kebijakan publik dalam pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

13