HUKUM TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Oleh: Dr. Yuswanto, SH., M.H.Disampaikan pada kuliah Program Doktor Ilmu Hukum KPK Undip-Unila di Bandar Lampung

HUKUM TATA PEMERINTAHAN

Hukum Tata Pemerintahan merupakan cabang ilmu hukum baru yang memisahkan diri berdasarkan obyeknya dari ilmu hukum yang lain pada sekitar abad ke-18;

Istilah Hukum Tata Pemerintahan dianut berdasarkan kurikulum UGM, sedangkan Universitas lain memakai istilah yang berbeda, seperti Hukum Tata Usaha Negara (HTUN), dan Hukum Administrasi Negara (HAN);

Pasal 108 UUD 1950 dan Pasal 161 KRIS 1949 menganut istilah Hukum Tata Usaha.

Pengertian Hukum Tata Pemerintahan

Istilah Hukum Pemerintahan menunjukkan pengertian bagaimanakah alat-alat perlengkapan administrasi negara (pemerintah) melakukan atau melaksanakan pemerintahan, atau melaksanakan fungsinya;

Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan administrasi negara melakukan tugas atau fungsinya.

Administrative Law (Inggeris); Administrtief Recht atw Bestuursrecht (Belanda); Verwaltungrecht (Jerman); Droit Administratif (Perancis).

Semua istilah tsb sdh mengandung pengertian negara, shg tdk perlu lg menambahkan “public”, “publiek”, atw staat.

PERISTILAHAN DI BELANDA

Istilah administratief recht mengandung pengertian administrasi, yakni administrare atau besturen;

Besturen mengandung pengertian fungsional dan struktural;

Fungsional bestuur berarti fungsi pemerintah, sedangkan institusional/struktural bestuur berarti keseluruhan organ pemerintah;

Lingkungan bestuur adl lingkungan di luar lingkungan regelgeving dan rechtspraak.

PERISTILAHAN LANJUT….

Van Wijk/Konijnenbelt: administratief recht, bestuursrecht semuanya bersangkut paut dgn administrare, dgn besturen;

Administratief recht atw bertuursrecht meliputi peraturan2 yg bersangkut paut dgn pemerintah, namun tdk semua peraturan yg menyangkut pemerintahan termasuk lapangan hukum administrasi;

F.A.M. Stroink: administratief recht berisi peraturan2 yg berhubungan dgn administrasi, administrasi sama artinya dgn bestuur, dgn dmkian administratief recht disebut juga bestuur recht. Bestuur dapat diartikan pula sebagai fungsi pemerintahan, yaitu fungsi penguasa yg tidak termasuk pembentukan UU dan peradilan.

ISTILAH ADMINISTRASI NEGARA

Dwight Waldo: tdk ada definisi yg tepat utk public administration.

Public Administration adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintahan;

Public Administration merupakan seni dan manajemen yg dipergunakan utk mengatur urusan negara;

Felix A. Nigro, administrasi negara adalah: kesemua yg ada dalam lingkungan pemerintahan; meliputi ke-3 cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan negara dan oleh karenanya merupkan sebagian dari proses politik; dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat; sangat erat berkaitan dengan berbagai kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Bintoro Tjokroamidjojo, Ilmu Administrasi Negara adl:

Suatu studi mengenai bagamana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin (Edward H. Litchfield);

Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan (Dwight Waldo);

Kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politiknya (Dimock dan Koening);

Ilmu yg mempelajari pelaksnaan dari politik negara (Arifin Abdurachman).

SIMPULAN PERISTILAHAN

Arti administrasi dalam HAN tidsk sama dengan arti administrasi dalam Ilmu Administrasi Negara. Hal tersebut dapat membingungkan mereka yg mempelajari masing-masing ilmu itu secara sepihak. Oleh karenanya agar HAN mencari istilah lain, alternatifnya adalah istilah Hukum Tata Pemerintahah;

Arti administrasi dalam HAN sudah mengandung makna pemerintah(an). Oleh karena itu bidang hukum ini tdk perlu menambah atribut negara, shg cukup dgn sebut Hukum Administrasi.

KAITAN HAN DENGAN PEMERINTAHAN

HAN berkaitan dengan perhatian yg luas terhadap keputusan-keputusan yg bersifat umum, yakni rencana-rencana, peraturan-peraturan kebijaksnaan, juga peraturan pemberi kuasa (wewenang);

Perhatian tersebut lebih terarah pada suatu pendekatan aturan-aturan yg sah dari sudut pandang hukum administrasi (sebagaimana badan pemerintahan yg lain, aturan-aturan yg menimbulkan akibat-akibat hukum yg konkret seperti, bagaimana redaksinya, bagaimana akibat hukumnya, dsb), dan bukan suatu pendekatan dari sudut hukum politik tata negara (apa kaitan dengan politik dari peraturan-peraturan itu, bagaimana kaitan aturan-aturan itu terhadap kedudukan dari badan-badan politik dan kedudukan pembuat UU);

KAITAN POLITIK DENGAN PEMERINTAHAN

Kaitan pada Trias Politika, saat sekarang masih berlaku hanya secara terbatas, memungkinkan menunjuk pada suatu aspek penting dari pemerintahan;

Politik: menjalankan pemerintahan dan menetapkan UU, secara singkat mengeluarkan printah-perintah, mengatur arah;

Pemerintahan: mengurus plaksanaan perintah/tugas-tugas. Dengan kata lain, pemerintahan mengabdi pada kekuasaan politik;

Unsur pengabdian dari pemerintahan dapat ditelusuri kembali dari bahasa Latin “administrare” yg berarti mengurus urusan sebagai suatu penugasan dari orang lain. Karena itu timbul istilah sepert administrasi utk organisasi pemerintahan dan hukum administrasi utk hukum pemerintahan.

PEMERINTAHAN

Pemerintahan dalam rangka hukum administrasi digunakan dalam arti “pemerintahan umum” atau “pemerintahan negara”;

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan pemerintahan), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan);

BENTUK-BENTUK PENGUASA (A.M. DONNER)

Pemelihara Ketertiban: pada tingkat pertama, adalah pengawasan supaya dapat terlaksana secara teratur;

Pengelola Keuangan: melalui pajak-pajak, pungutan-pungutan lain, PAD, dll. Pihak penguasa menjadi yg terkaya dan paling boleh dipercaya dalam negara;

Tuan Tanah: penguasa juga memperoleh kesempatan-kesempatan yuridis utk merampas tanah atau menggunakan tanah dgn tujuan membatasi kepentingan umum dan pungutan pajak;

Pengusaha: beberapa kegiatan hanya dapat dilakukan penguasa karena sifatnya atau karena UU. Contoh: pertahanan, pekerjaan umum, polisi, pemadam kebakaran, peredaran mata uang, pendidikan, penyediaan air minum, energi, pos, telepon, angkutan umum, dan pengadilan. Dengan UU, ada jaminan bahwa pemberian jasa utk kepentingan Umum.

PEMERINTAHAN SEBAGAI BADAN ORGANISASI INTERN

Pemerintah: bertanggung jawab atas pengeluaran biaya yg sangat besar, bagi pengaturan jutaan PNS dan harta milik yg banyak jumlahnya serta utk pembentukan dan pemeliharaan hukum pada bidang-bidang yg sangat banyak yg menjadi urusan pemerintah; Oleh karena itu, organisasi intern ini merupakan persoalan tersendiri bagi politik dan pemerintahan umum;

Pemerintahan Intern: berbentuk segala macam aturan-aturan organisasi, keputsan-keputusan pengangkatan dan pemberhentian, aturan-aturan dan keputusan-keputusan mengenai kedudukan hukum PNS, keputsan-keputusan tentang bidang pengawasan para pegawai yg kedudukannya lebih tinggi terhadap yg lebih rendah, dan peraturan mengenai penyelesaian sengketa antara PNS.

KESATUAN-KESATUAN PEMERINTAHAN

Pribadi dan Dewan-dewan yg ditugaskan utk melaksanakan wewenang yg bersifat hukum publik (badan-badan pemerintahan); Suatu badan hanya memiliki wewenang jika diberikan wewenang secara eksplisit (jelas) disahkan menurut UU;

Badan-badan hukum menurut hukum perdata yg sesuai dan berdasarkan hukum yg telah didirikan dan oleh karena itu harus dianggap sebagai termasuk dalam pihak pemerintah (jawatan umum). Badan-badan hukum tersebut mempunyai wewenang atas nama negara melakukan tindakan-tindakan hukum menurut hukum perdata;

Kategori pemerintahan: para PNS yg telah diangkat oleh negara secara resmi dan para pekerja kontrak yg dgn mereka, pemerintah telah menandatangani kontrak kerja.

DEFINISI HUKUM ADMINISTRASI

J.M. Baron de Gerando: obyek hk administrasi adalah peraturan-peraturan yg mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat;

J. Oppenheim: hukum administrasi adalah keseluruhan ketentuan yg mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu akan menggunakan kewenangan ketatanegaraan;

J.H.A. Logemann: hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan khusus, yg di samping hukum perdata positif yg berlaku umum, mengatur cara-cara orang negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat.

DEFINISI HAN, E. UTRECHT

HAN (hukum pemeritahan): menguji hubungan hukum istimewa yg diadakan akan memungkinkan para pejabat (ambtsdrager) administrasi negara melakukan tugas mereka yg khusus;

HAN: adalah hukum yg mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara;

Lapangan Administrasi Negara: gabungan jabatan-jabatan, aparat administrasi yg di bawah pimpinan pemerintah melakukan pekerjaan pemerintah, fungsi administrasi, yg tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif (pusat), dan badan-badan persekutuan hukum daerah yg masing-masing diberi kekuasaan untuk, berdasarkan inisiatif sendiri, memerintah sendiri daerahnya

DESKRIPSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Van Vollenhoven: Untuk sebagian hukum administrasi negara merupakan pembatasan thd kbbasan pmtah, jp mrpkan jaminan bagi mereka yg harus taat kepada pemerintah, akan tetapi untuk sebagian besar hukum administrasi mengandung arti pula, bahwa mereka yg harus taat kepada pemerintah menjadi dibebani berbagai kewajiban yg tegas bagaimana dan sampai dimana batasnya, dan berhubungan dengan itu, berarti juga, bahwa wewenang pemerintah menjadi luas dan tegas;

A.V. Dicey: memandang hukum administrasi sebagai suatu bentuk diskriminasi hukum antara pemerintah dan rakyat.

DESKRIPSI HAN (VAN WIJK, KONIJNENBELT, P. DE HAAN)

Mengatur sarana bagi penguasa utk mengatur dan mengendalikan masyarakat;

Mengatur cara-cara partisipasi warganegara dalam proses pengaturan dan pengendalian tsb;

Perlindungan hukum (rechtsbescherming); (HAN Belanda) menetapkan norma-norma

fundamental bagi penguasa utk pemerintahan yg baik (algemene beginselen van behiirlijk bestuur).

KEDUDUKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM LAPANGAN HUKUM

2. Hukum Perdata Formal

4. Hukum Administrasi Formal

6. Hukum Pidana Formal

3. Hukum Perdata Materiil

5. Hukum Administrasi Materiil

7. Hukum Pidana materiil

1. Hukum Konstitusi (Hukum Tata Negara)

HUBUNGAN HUKUM ALAT PERLENGKAPAN NEGARA

Dalam melakukan fungsinya, alat perlengkapan negara dengan sendirinya menimbulkan hubungan-hubungan yg disebut hubungan hukum;

Pertama, hubungan hukum antara alat perlengkapan negara yg satu dengan alat perlengkapan negara yg lain;

Kedua, hubungan hukum antara alat perlengkapan negara dengan orang perseorangan (para warga negara), atau dengan badan-badan hukum swasta (private);

Kedua jenis hubungan hukum inilah yg menjadi obyek Hukum Tata Pemerintahan.

ISI DARI HUKUM TATA PEMERINTAHAN

Oleh karena yg menjadi obyek dari Hukum Tata Pemerintahan adalah hubungan hukum di atas, maka isinya adalah:

Pertama, aturan-aturan hukum yg mengatur dengan cara bagaimanakah alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya; ini yg menimbulkan hubungan hukum jenis pertama;

Kedua, aturan-aturan hukum yg mengatur hubungan antara alat perlengkapan negara (pemerintah) dengan para warganya;

Tetapi tidak semua perbuatan alat perlengkapan negara (pemerintah) diatur berdasarkan hukum tata pemerintahan, karena yg diatur hanya di lapangan pekerjaan alat-alat perlengkapan administrasi negara.

HAK DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL DALAM HUKUM TATA PEMERINTAHAN

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para warga negara yg timbul berdasarkan undang-undang:

Pertama, secara langsung, dalam arti tanpa perantara perbuatan alat-alat perlengkapan administrasi negara;

Kedua, secara tidak langsung, dalam arti bahwa meskipun hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu telah ditentukan oleh undang-undang, tetapi untuk dapat timbulnya hak-hak dan kewajiban itu masih diperlukan adanya perbuatan atau tindakan dari alat-alat perlengkapan administrasi negara; perbuatan tersebut merupakan perbuatan khusus atau istimewa dari alat-alat perlengkapan administrasi negara, bentuknya antara lain adalah: ketetapan, izin, dispensasi, konsesi, dan lain-lain.

PERBUATAN ALAT-ALAT ADMINISTRASI NEGARA

Dari sekian banyak perbuatan alat-alat perlengkapan administrasi negara dapat digolongkan menjadi inkonkreto :

Pertama, perbuatan-perbuatan dua yg tergantung pada kebutuhan, tempat, keadaan pada suatu waktu, yg oleh karena itu tidak dapat diatur sebelumnya, seperti: pembuatan jalan, pembuatan jembatan, dan lain-lain;

Kedua, perbuatan (yg tanpa pembentukan) aturan-aturan hukum inkonkreto, dan perbuatan-perbuatan aturan-aturan hukum inkonkreto ini dilaksanakan oleh alat-alat perlengkapan administrasi negara berdasarkan wewenang yg diberikan kepadanya oleh suatu aturan hukum inabstraktio; aturan-aturan hukum inkonkreto yg dibentuk oleh alat-alat perlengkapan administrasi negara berdasarkan kekuasaan atau wewenang yg diberikan kepadanya oleh aturan hukum yg lebih tinggi tingkatannya itu disebut ketetapan (beschikking).

MAKNA ADMINISTRATIVE LAW

Keeton dalam bukunya “The Elementary Principle of Jurisprudence”, administrative law punya tiga makna:

Pertama, peraturan-peraturan yg dibuat oleh pembentuk undang-undang, yg mengenai negara dalam keadaan aktif, dalam arti bahwa bagian-bagian dari organisasi negara itu bergerak melakukan tugasnya;

Kedua, peraturan yg bukan dibuat oleh pembentuk undang-undang, akan tetapi oleh badan-badan administrasi;

Ketiga, droit administratif (Prancis), untuk menonjolkan adanya Regim Administratif, adanya exclusivisme mengenai hukum Badan-badan Administrasi dan Pegawai Administrasi sedemikian rupa, sehingga pejabat-pejabat administrasi itu diadili sendiri oleh pengadilan sendiri (pengadilan administrasi).

PENUTUP

SEKIAN DAN TERIMA KASIH