hukum publik
DESCRIPTION
HUKUM PUBLIK. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA. MOH. SALEH, SH., MH. Surabaya, April 2012. a. Imperium The rule over all individuals by the prince Kekuasaan raja bidang politik ( sovereignty ) Melahirkan konsep hukum publik b.Dominium - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
HUKUM PUBLIK
Surabaya, April 2012
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
MOH. SALEH, SH., MH.
KONSEP KEKUASAAN DI ROMAWI KUNO
a. Imperium The rule over all individuals by the
prince Kekuasaan raja bidang politik
(sovereignty) Melahirkan konsep hukum publikb.Dominium The rule over things by the individual Kekuasaan raja pada kekayaan
(property) Melahirkan konsep hukum perdata
Montesquieu(Perancis, 1689-1755)
a. Hukum Publik (Political Law), kita memperoleh kebebasan (Liberty)
b. Hukum Perdata (Civil Law), kita memperoleh hak milik
Keduanya tidak boleh dicampuradukkan satu sama lain.
KONSEP DEMOKRASI
a. Imperium – Demokrasi Politikb.Dominium – Demokrasi Ekonomi
Konsep Kedaulatan di barat hanya pada bidang politik, tidak terjadi pada bidang ekonomi. Ekonomi mengikuti sistem pasar (Bung Hatta).
KONSEP DEMOKRASIINDONESIA
Demokrasi Politik + Demokrasi ekonomi = Demokrasi Sosial (Bung Karno)
Konsep Kedaulatan the founding fathers tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.
PEMBUKAAN UUD 1945 ALINEA IV
“….yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial….”
PEMBGAIAN HUKUM MENURUT SISTEM HUKUM
Sistem hukum Eropa kontinental (civil law system)
Sistem hukum Anglo Saxon (common law system)
Civil Law System
Berkembang di negara Eropa Daratan seperti Jerman, Perancis, Belanda, Italia, Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan Indonesia.
Civil law system mengutamakan hukum tertulis, disebut codified law (Hukum Kodifikasi).
Kodifikasi hukum merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang dikeluarkan atas perintah Yustianus I (Kaisar Romawi Timur, 527-565 M.) yang disebut Corpus Juris Civilis (529-534 M.)
Hukum di luar kodifikasi tidak mengikat kecuali dikehendaki oleh penguasa.
8
Dua Bagian Civil Law System
Hukum Publika. Hukum Tata Negarab. Hukum Administrasi Negarac. Hukum Pidana
Hukum Privata. Hukum Perdata (Sipil)b. Hukum Dagang
9
Common Law System
Berasal dari Inggris abad-11 dan berkembang abad ke-16 diantaranya ke Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia.
Sumber hukum utamanya adalah Putusan pengadilan (Judicial Precedent), sehingga disebut Case Law.
Kebiasaan dan hukum tertulis juga diakui karena sama2 berasal dari putusan pengadilan.
10
Dua Bagian Common Law System
Hukum Publika. Hukum Tata Negarab. Hukum Administrasi Negarac. Hukum Pidana
Hukum Privata. Hak milik (law of property)b. Hukum orang (law of persons)c. Hukum perjanjian (law of contract)d. Hukum perbuatan melanggar Hukum (law of torts)
Perkembangan Peran Negara
Negara mula2 menampakkan perannya sebagai penjaga malam (nachtwachterstaat) yang menuntut jaminan di bidang hukum.
– Ruang Privat sangat luas Kemudian peran negara berkembang menjadi
verzorgingsstaat atau welvarsstaat , yaitu adanya keharusan pemerintah menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial .
– Ruang Publik sangat luas
HUKUM TATA NEGARA
HUKUM PIDANA
HUKUM ADMINISTRASI
HUKUM PERDATA
HUKUM ACARA/HUKUM FORMIL
KERANGKA HUKUM
MACAM-MACAM HUKUM PUBLIK
Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Pidana Hukum Internasional
HUKUM TATA NEGARA
Droit Constitutionnel (Perancis) Constitutional Law (Inggris) Diritto Constitutionale (Italia) Verfassungsrecht (Jerman) Staatsrecht (Belanda)
a. dalam arti luas = HTN+HANb. (dalam arti sempit = HTN
Verfassungslehre/Theorie der verfassung(Prof. Mr. Djokosoetono)
OBJEK HTN
Objek HTN adalah negara Empat unsur negara (1) a definite territory, (2)
population, (3) a government, dan (4) sovereignty.
Dalam Ilmu HTN berlaku doktrin Legal Fiction Theory bahwa suatu negara dianggap memiliki konstitusi sejak negara itu terbentuk, baik melalui transfer of authority, deklarasi dan proklamasi, revolusi dan kudeta
RUANG LINGKUP HTN
Struktur Negara Kekuasaan Negara Hubungan Negara dan Warga negara
TEORI KONSTITUSI
Konstitusi merupakan resultante (hasil kesepakatan) sesuai dengan kebutuhan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (KC. Wheare, The modern constitution, 1975)
Konstitusi bukan masalah salah dan benar karena merupakan pilihan politik berdasarkan resultante (Mahfud MD, 2010).
Untuk lebih memaksimalkan materi konstitusi, haruslah dibentuk Komisi Konstitusi dan hasilnya disahkan oleh MPR (Mahfud MD, 2010).
SUMBER HTN
a. Nilai-Nilai Konstitusi yang tidak tertulis;b. Undang-undang dasar, baik pembukaan
maupun pasal-pasalnya;c. Peraturan Perundang-undangan tertulis;d. Yurisprudensi peradilan;e. Konvensi ketatanegaraan (constitutional
convention);f. Doktrin ilmu hukum (ius comminis opinio
doktorum); dang. Hukum internasional yang telah diratifikasi
atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan internasional.
BENTUK SUMBER HUKUM
a. Regels;
b. Contract, treaty;
c. Vonnis; atau
d. Beschikking.
REGELINGS(UU Nomor 12 Tahun 2011)
1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. UU/Perppu
4. PP
5. Perpres
6. Perda Provinsi
7. Perda Kabupaten/Kota
ALGEMENE VERORDENINGEN (Peraturan Umum) Hindia Belanda
WetDibuat oleh Mahkota Belanda bersama Parlemen Belanda (Staten-Generale).
Algemene Maatregelen van bestuurDi buat oleh Mahkota Belanda Sendiri.
OrdonansiDibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama Dewan Rakyat Hindia Belanda (Volks-Raad).
Regerings – verodeningDibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Sendiri.
Stufenbau Theorie Hans Kelsen
GN
UUD
UU
REGULASI
KETETAPAN
TATA HUKUM
GENERAL NORM(Mengikat Umum)
INDIVIDUAL NORM(Mengikat Individu)
Theorie von Stufenufbau der Rechtsordnung dari Hans Nawasky
SFN
Grundgesetzes
Formele Gesetzes
Autonome Satzungen/Verordnungen
Norma fundamen Negara
Aturan Dasar
UU Formal
Peraturan teknis dan otonom
LAW MAKING PRINCIPLES
a. Asas Legalitas atau Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege
b. Asas lex superior derogat legi inferiori
c. Asas lex posteriori derogat legi priori
d. Asas lex specialis derogat legi generalis
BENTUK NEGARA
A. Leon Duguit :
1. Negara Kesatuan
2. Negara Serikat
3. Perserikatan Negara-negara
B. Sri Soematri :
1. Negara federal/Serikat (Federal
state, bondstaat)
2. Negara Kesatuan (Unitary State, eenheidstaat)
BENTUK PEMERINTAHAN MODERN
A. MONARKI Kehendak terjelma dari satu orang Kepala Negara berganti turun temurun.
B. REPUBLIK Kehendak terjelma dari rakyat. Kepala Negara berganti tidak turun temurun.
DOKTRIN TRIAS POLITICA (Montesquieu,1689-1755)
1.Fungsi Legislatif
2.Fungsi Eksekutif
3.Fungsi Yudikatif
SISTEM PEMERINTAHAN
a. Sistem Pemerintahan Parlementer
b. Sistem Pemerintahan Presidensiil
c. Sistem Pemerintahan Campuran
KONSEP NEGARA HUKUMINDONESIA
KONSEP NEGARA HUKUM PRISMATIK
RULE OF LAW
Nilai Keadilan
RECHTSSTAAT
Nilai Kepastian
a. Nilai Ketuhanan
b. Nilai Keadilan Hukum
c. Nilai Kepastian Hukum
Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, 2010
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Belanda : administratief recht/bestuur recht Inggris : administrative law Jerman : verwaltungsrecht Perancis : droit administratief
DEFINISI HAN
Van Volen Hoven : Mendasarkan pada Hukum Tata Negara, dimana Hk Administrasi diartikan sebagai rangkaian dan peraturan yang mengatur organ tertinggi dan organ rendah setelah organ tersebut melakukan kewenangannya.
De Hann : Hukum Administrasi merupakan instrument yuridis bagi Pemerintah / Penguasa untuk secara aktif mengendalikan kehidupan masyarakat dimana pengendalian tersebut masyarakat ikut berperan serta di dalamnya
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Hukum administrasi negara (Administratief recht/bestuursrecht) adalah berisi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi atau bestuur (fungsi pemerintahan), selain fungsi pembentukan perundang-undangan (regelgeving) dan peradilan (rechtspraak).
[ B=Kn-(rg+rh) ]
Hakekat dan Cakupan Hukum Administrasi Negara
Prajudi Atmosudirdjo HAN mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah
laku para Pejabat Administrasi Negara Van Wijk-Konjnenbeft dan P. de Haan Cs Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan
mengendalikan masyarakat', Mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam
proses pengaturan dan pengendalian tersebut; Perlindungan hukum (rechtsbesherming); Menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa
untuk pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur)
Dasar Kewenangan
Atribusi Delegasi Mandat
ATRIBUSI
Cara normal untuk memperoleh wewenang Wewenang untuk membuat keputusan (besluit)
yang langsung bersumber kepada UU dalam materiil
Merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu
DELEGASI
Penyerahan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) oleh Pejabat TUN kepada pihak lain dan wewenang tertentu
Syarat delegasi : (1) definitif; (2) hrs didsarkan peraturan per-UU-an; (3) tidak diperkenankan kepada bawahan; (4) kewajiban memberikan penjelasan; (5) beleidsregels
INSTRUMEN TINDAKAN PEMERINTAH
Untuk Siapa Apa & Bagaimana
Umum Abstrak
Individual Konkrit
1
2
3 4
Contoh :
Umum Abstrak : Peraturan perundang-undangan (regelings)
Individual kongkrit : Keputusan Pejabat/Badan TUN (beschiking)
Umum Konkrit : Peraturan Kebijakan (beleidregels)
Individual Abstrak : rencana dan perizinan
TINDAKAN PEMERINTAH
PERBUATAN HUKUM PERBUATAN NYATA
Hukum Privat Hukum Publik
Bersegi Satu Bersegi dua/Banyak
KTUN (Kongkrit individual)
Bersegi Satu
Bersegi dua/banyak
Keputusan Terikat
Keputusan Bebas
Kongkrit Individual
Kongkrit Umum Abstrak Umum Abstrak Individual
Perorangan
Kebendaan
Deklaratif
Konstitutif
Beleid
Interpretasi
Keputusan Terikat
Keputusan Bebas
Kgkrit umum
Abstk umum
Abstk Indvdl
Beleid
Interpretasi
TINDAKAN PEMERINTAH YANG MERUGIKAN
1.Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheids daad)
2.Perbuatan melawan undang-undang (onwetmatige daad)
3.Perbuatan yang tidak tepat (onjuist)4.Perbuatan yang tidak bermanfaat (ondoelmatige)5.Perbuatan yang menyalahgunakan wewenang
(detournement de pouvoir)
PERGESERAN PARADIGMA
ADMINISTRASI NEGARA
NEGARA RAKYAT
PERGESERAN PARADIGMA HUBUNGAN
NEGARA DAN RAKYAT
DISKRESI
Diskresi adalah kewenangan Pejabat Administrasi Pemerintahan dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah dengan memperhatikan batas-batas hukum yang berlaku, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan norma-norma masya rakat.
Pejabat sangat rentan untuk melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig/ondoelmatig) terutama saat menggunakan kewenangan untuk melakukan diskresi, oleh karenanya sangat diperlukan pengawasan dan pembatasan
Discretion (Inggris), Discretionair (Perancis), Freies Ermessen (Jerman)
Prajudi Atmosudirjo
Kebebasan bertindak atau menga mbil keputusan menurut pendapat sendiri
Laica marzuki
Kebebasan yang diberikankepada badan atau pejabat administrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
KOMPONEN DISKRESI
Menurut Laica Marzuki SUBYEKTUM MATERI KEWENANGAN
UNSUR KEWENANGAN DALAM DISKRESI
Menurut Hadjon diskresi mengandung dua kewenangan
Kewenangan untuk memutus sendiri Kewenangan untuk interpretasi sendiri
ALASAN DISKRESI
(a) Mendesak dan alasannya mendasar serta dibenarkan motif perbuatannya;
(b) Peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam menetapkan kebijaksanaan diskresi, khusus untuk kepentingan umum, bencana alam dan keadaan darurat, yang penetapannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
(c) Untuk lebih cepat, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-undang, penyelenggaraan pemerintahan Negara, dan untukkeadilan serta kesejahteraan masyarakat.
BATAS-BATAS DISKRESI Pasal 25 RUU Administrasi Publik(1) Jika seorang Pejabat Administrasi Pemerintahan harus menggunakan
diskresi dalam pembuatan suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan, pejabat yang bersangkutan wajib memperhatikan tujuan pemberian diskresi, batas-batas hukum yang berlaku serta kepentingan umum.
(2) Batas-batas hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia,
b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
c. Wajib menerapkan AAUPB,
d. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum & kesusilaan.
HUKUM PIDANA
NORMATIF
HP Positif(ius constitutum)
I. HP Positif
HP Yad.(ius constituendum)
POLITIK HP(Penal Policy)
HP Asing(ius comperandum)
PERBANDINGANHkm. Pidana
HP Adat (tidakTertulis) HP ADAT
ILMUHP
FAKTUAL
ASAS
Perbu-atan
Orang
Asas Legalitas
Asas SMH Materiel (AVAW – Afwezigheids van alle materiele Wederrechtelijk)
Asas Culpabilitas
Asas alasan penghapus pidana
Asas Personal (individual justice/liability)
Asas Humanism
Asas elastisitas/fleksibilitas/modifikasi
ASAS HUKUM PIDANA
Asas Presumption of Innocence
ASAS ALASAN PENGHAPUS PIDANA(Strafuitsluitingsground)
a. Alasan Pembenar (rechtvaardigingsgrond) menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan pidana, meliputi :
1. Keadaan Darurat (Psl 48)
2. Pembelaan terpaksa (Psl 49 ayat (1))
3. Melaksanakan peraturan per-UU-an (Psl 50)
4. Menjalankan perintah jabatan dr pejabat berwenang (Psl 51)
b. Alasan Pemaaf (schuldduitsluitingsgrond), yaitu menghapus kesalahan terdakwa, berkaitan dengan pertanggungjawaban , meliputi :
1. Tidak mampu bertanggungjawab (krn kejiwaan) (Psl 44)
2. Overmacht ( daya paksa) (Psl 48)
3. pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Psl 49 (2)
4. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Psl 51 (2)
RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA
RUANG LINGKUP
SISTEM HP
SUBSTANSI HP
MSLH POKOKHP
SISTEMATIKAKUHP
• Substansi HP• Struktur HP• Kultur HP
• HP Materiel• HP Formal• Hk. Pelaksn. Pidana
• Tindak Pidana• Kesalahan (PJP)• Pidana
• Bagian Umum• Bagian Khusus
SUMBER HP POSITIF
Menguasai KUHP : Sistematika KUHP Perubahan/perkembangan KUHP; Keterkaitan “aturan umum” KUHP dengan UU
khusus di luar KUHP. Memahami UU Khusus di luar KUHP.
PERBUATAN (TINDAK PIDANA)
ORANG(KESALAHAN/PJP)
PIDANA(SANKSI)
SISTEM HP MATERIEL/SUBSTANTIF
Strafbaar feitCriminal ActActus Reus
SchuldCriminal resposibilityMens rea
StrafPunishmentPoena
PIDANA Tindak Pidana
Kesalahan (PJP) = + + TUJUAN
PIDANA
• Perbuatan• Memenuhi UU• SMH• Td. Ada Alsn
Pembenar
• KBJ• Dolus/Culpa• Td. Ada Alsn.
Pemaaf
SYARAT PEMIDANAAN
JENIS-JENIS TINDAK PIDANA
Kejahatan (Bk. II) dan Pelanggaran (Bk.III) Delik Formil dan Delik Materiel Delik Berbuat/aktif (commissionis) dan Delik
Tidak Berbuat/pasif (omissionis) Delik Aduan dan Delik Biasa Delik Dolus dan Delik Culpa Delik Umum dan Delik Khusus SMH Materiil dan SMH Formil Delik yang dikodifikasi & yang tidak dikodifikasi.
BENTUK-BENTUK TP(Forms of Criminal Offence)
Permufakatan Jahat (samenspanning/ conspiracy)
Persiapan (voorbereiding/preparation) Percobaan (poging/attempt) Penyertaan (deelneming/complicity) Perbarengan (concursus) Pengulangan (recidive)
Kemampuan Bertanggung Jawab Kesengajaan (dolus) Kealpaan (culpa) Tidak ada Alasan Pemaaf
PJB (KESALAHAN)
Pidana POKOK :1. Pidana mati2. Penjara 3. Kurungan 4. Denda 5. Tutupan
Pidana TAMBAHAN :1. Pencabutan hak2. Perampasan barang3. Pengumuman keputusan hakim
PIDANA (Straf/Punishment)
HUKUM PIDANA(Wetboek Van Strafrecht)
a. Buku I : Ketentuan Umumb. Buku II : Kejahatanc. Buku III : Pelanggaran
HUKUM INTERNASIONAL
Hubungan antara dua negara atau lebih Melalui Instrumen Perjanjian Internasional Subek Hukum Internasional berupa
negara atau dalam bentuk konfederasi.
PERKEMBANGAN PENTING:
Munculnya teori-teori kedaulatan negara: Bodin (1530-1596), Machiavelli (1469-1527); Hobbes (1588-1679).
Pertumbuhan negara merdeka melahirkan praktek hubungan antar negara dan teori-teori baru hukum antar bangsa (pengaruh teori hukum alam).
Hukum internasional abad XVI: hukum perang antara negara-negara
Karya penting: Huig de Groot atau yang dilatinkan sebagai Hugo Grotius. Bukunya yang terkenal berjudul De Iure Belli ac Pacis (On the Law of War and Peace), terbit tahun 1625.
Grotius berpendapat bahwa kebiasaan-kebiasaan yang mengatur hubungan antar bangsa memiliki daya paksa secara hukum dan mengikat kecuali jika bertentangan dengan keadilan alami atau hukum alam (natural law).
a. Treaty
b. Customary International Law
c. General Principles of Law recognized by Civilized Nations
d. Keputusan-keputusan pengadilan & ajaran para sarjana terkemuka.
SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
Hukum Internasional terdiri dari :
(Mochtar Kusumaatmaja)
Hukum INternasional Publik, yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara dan bukan bersifat perdata
Hukum Perdata Internasional, yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. (hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan.)
METODE PENYELESAIAN
Metode Non-yudisial (non-judicial method). Metode semi-yudisial (quasi-judicial method). Metode yudisial melalui pengadilan (Judicial
method).
NON-JUDICIAL METHOD
Metode tradisional: Negosiasi. Mediasi. Konsiliasi. Kombinasi negosiasi, mediasi, dan konsiliasi
QUASI-JUDICIAL METHOD
Arbitrase Perbedaan dengan adjudikasi lain. Klausa arbitrase/perjanjian arbitrase. Consent to arbitrate. Compromis Komposisi majelis arbitrase. Putusan (award) Hukum yang berlaku (applicable law) dan sumber
hukum. Arbitrase internasional.
JUDICIAL METHOD
Lembaga yudisial internasional yang permanen. International Court of Justice (ICJ).
Contentious jurisdiction. (Yurisdiksi/kewenangan menyelesaikan sengketa)
Advisory jurisdiction. (Yurisdiksi/kewenangan memberikan nasehat hukum/pendapat hukum)
MACAM-MACAM HUKUM PRIVAT
Hukum Perdata (BW : Burgerlijk Wetboek)
Hukum Dagang (WvK : Wetboek van Koophandel )
HUKUM PERDATA
a. Hukum Perorangan (Personenrecht)b. Hukum Keluarga (Familierecht)c. Hukum Warisand. Hukum Harta kekayaan (Vermogenrecht)1. Hukum Kebendaan (zakenrecht)2. Hukum Perikatan (Verbintenissenrecht)
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
a. Buku I : Bendab. Buku II : Orangc. Buku III : Perikatand. Buku IV : Pembuktian dan Daluwarsa
HUKUM DAGANG
Hukum dagang hukum yang mengatur hubungan hukum antara produsen dan konsumen, baik yang ada dalam kodifikasi maupun luar kodifikasi.
Dalam WvK, Hukum dagang dibagi 2 Buku :
a. Buku I : Dagang Umumnyab. Buku II : Hak dan Kewajiban yang
Terbit Dari Pelayaran
SUBJEK HUKUM
Subjek hukum merupakan pemegang hak dan kewajiban dalam setiap tindakan hukum.
Subjek hukum terdiri dari :
a. Manusia (natuurlijke persoon), dg syarat dewasa, sehat dan tidak dalam pengampuan.
b. Badan hukum (rechts persoon), terdiri dari badan hukum publik dan privat.
SUBJEK HUKUM : MANUSIA
PRIVAT PUBLIK
Perorangan
Kerjasama
Penyelenggara Negara
(Eksekutif, Legislatif dan yudikatif)
CV Firma Persekutuan
Ket : Subjek Hukum Publik bisa jadi sebagai subjek hukum privat jika melakukan perbuatan hukum yang tunduk pada hukum privat.
SUBJEK HUKUM : BADAN HUKUM
PRIVAT PUBLIK
PT
YAYASAN
KOPERASI
PARPOL
BUMN
BUMD
PEMBENTUKAN BADAN HUKUM
a. Legalitas Institusional Pendirian BH Privat melalui Akte Notaris dan
disahkan dengan SK KemenhumHAM. Pendirian dan Pengesahan BUMN dengan PP Pendirian dan Pengesah BUMD dengan Perda.
b. Legalitas Operasional Oleh instansi teknis terkait. Tergantung jenis usahanya.
HUKUM EKONOMI
Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.
Dua pendekatan dalam hukum ekonomi :a. Pendekatan Mikro , ada intervensi negara
untuk mencapai keseimbanganb. Pendekatan Makra, kajian hubungan
hukum perdata.
HUKUM EKONOMI
RANAH PRIVAT
NEGARA
RANAH PRIVAT
RANAH. PUBLIK
Aktivitas ekonomi
Perangkat Peraturan Per-UU-an Pusat dan daerah
Asas Keseimbangan Kepentingan
Perkembangan Hubungan Hukum Publik dan Hukum Privat
di Belanda
Privatisering Publiekrecht (Hukum Privat mendekati hukum publik)
Publiektisering Privatrecht(Hukum Publik mendekati hukum privat)
TERIMA KASIH